ANGGARAN DASAR ASOSIASI KONTRAKTOR KONSTRUKSI INDONESIA BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA, DAN WAKTU Pasal 1 NAMA Organisasi ini bernama Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia atau disingkat AKKI, yang sebelumnya bernama Asosiasi Kontraktor Gedung dan Permukiman Indonesia. Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN
1. 2. 3.
Tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Tingkat Propinsi Daerah berkedudukan di Ibukota Daerah Propinsi yang bersangkutan. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Pusat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau yang setingkat dengan itu. Pasal 3 DAERAH KERJA
Daerah kerja AKKI Pusat meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota meliputi daerahnya masing-masing. Pasal 4 WAKTU Asosiasi Kontraktor Gedung dan Permukiman Indonesia (AKGEPI) didirikan pada tanggal 8 Agustus 2001 di Jakarta dan berubah nama menjadi Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKKI) pada tanggal 28 Oktober 2014 dan berlaku sampai batas tidak ditentukan. BAB II ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN Pasal 5 ASAS AKKI berasaskan Pancasila, sebagai satu-satunya asas. Pasal 6 LANDASAN AKKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
berlandaskan : Undang-UndangDasar 1945 dan Amandemennya, Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Undang-Undang yang berlaku, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 04, Peraturan Pemerintah No. 92, Peraturan Pemerintah No. 59, Peraturan Pemerintah yang berlaku, Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Perlem) LPJK. Pasal 7 TUJUAN
AKKI bertujuan : 1. Menghimpun Perusahaan-Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi dalam satu wadah organisasi AKKI, 2. Membina dan mengembangkan kemampuan Usaha Konstruksi yang kokoh dan tertib hukum serta menimbulkan usaha yang sehat dalam Pembangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera. 3. Mewujudkan kemampuan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk menjadi pengusaha yang mempunyai kemampuan teknis dan manajemen yang handal, sehingga memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. 4. Menjunjung tinggi etika bisnis dengan membuka iklim transparansi dan jalur informasi yang seluas-luasnya baik dalam negeri maupun luar negeri guna menunjang kemajuan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. 5. Memberi penyuluhan, bantuan dan perlindungan hukum dan serta memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. 6. Membina para anggotanya agar memiliki moralitas yang baik, profesional dan dapat dipercaya, dan dalam menjalankan profesi usahanya mentaati Kode Etik Organisasi. BAB III KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8 KEANGGOTAAN
1.
2.
3.
Anggota Biasa, yaitu Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan telah mendapatkan Pengesahan Hukum di Negara Republik Indonesia, Anggota Luar Biasa, yaitu Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Badan Usaha Asing yang beroperasi di Indonesia, Anggota Kehormatan, yaitu tokoh-tokoh baik Pemerintah, Pengusaha Nasional dan masyarakat yang dipandang telah berjasa dalam membentuk, membina dan memajukan serta mengembangkan AKKI, baik di tingkat Pusat, Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten/ Kota.
Pasal 9 HAK ANGGOTA
1.
Anggota Biasa mempunyai : a. Hak Suara yaitu hak memilih dan hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan, b. Hak Untuk Dipilih yaitu hak dalam mengikuti pemilihan, c. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan, d. Hak mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi, e. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikasi, Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan organisasi.
2.
Anggota Luar Biasa mempunyai : a. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan, b. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi, c. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikasi, Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan organisasi.
3.
Anggota Kehormatan mempunyai : a. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan, b. Hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan Dewan Pimpinan. Pasal 10 KEWAJIBAN ANGGOTA
Setiap anggota berkewajiban untuk : 1. Mentaati semua ketentuan organisasi, 2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi. Pasal 11 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN 1.
Bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, karena : a. Mengundurkan diri, b. Tidak lagi bergerak dibidang Usaha Konstruksi, baik atas kehendak sendiri ataupun dicabut perizinannya oleh yang berwenang, c. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga/PTUN, d. Diberhentikan oleh Organisasi, e. Karena berhalangan tetap
2.
Bagi Anggota Kehormatan : a. Mengundurkan diri, b. Diberhentikan oleh organisasi, c. Meninggal Dunia, Pasal 12 BIDANG LINGKUP PEKERJAAN ANGGOTA
Ruang lingkup Bidang/Sub Bidang pekerjaan anggota AKKI adalah : bergerak pada semua Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai dengan per-Undang-Undangan dan Peraturan yang ada dan atau Akreditasi yang diberikan oleh Lembaga yang berwenang atau Instansi terkait.
BAB IV ORGANISASI Pasal 13 BENTUK ORGANISASI Organisasi berbentuk kesatuan dari Pusat, Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 14 SIFAT ORGANISASI Organisasi AKKI bersifat : 1. Mandiri, Independen dan Profesional, 2. Mandiri diartikan sebagai organisasi mampu memenuhi dan menyelenggarakan kegiatan sendiri, 3. Independen berarti bukan merupakan organisasi politik atau tidak merupakan bagiannya, 4. Profesional diartikan bahwa organisasi mengutamakan tingkat kualitas dan kemampuan. Pasal 15 STATUS ORGANISASI Status organisasi sebagai wadah perusahaan yang bergerak dalam Bidang /Sub Bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar ini yang memiliki kesamaan visi, misi dan tujuan sedang dalam melakukan kegiatannya tidak selalu hanya mencari keuntungan (nirlaba). Pasal 16 PERANGKAT ORGANISASI Perangkat organisasi AKKI : 1. Musyawarah, 2. Rapat Pimpinan, 3. Rapat Anggota, 4. Rapat Pengurus, 5. Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik, 6. Dewan Pertimbangan, 7. Dewan Pembina, 8. Dewan Pimpinan, Pasal 17 KEPENGURUSAN 1. 2.
Kepengurusan AKKI terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina Dewan Pimpinan, Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Propinsi serta Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 18 WEWENANG ORGANISASI Kewenangan organisasi diatur sebagai berikut : 1. Dewan Pimpinan Pusat : a. Melaksanakan Musyawarah Nasional. b. Melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa c. Melaksanakan Musyawarah Nasional Khusus. d. Melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional. e. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional f. Melaksanakan Rapat Pengurus g. Mendemisionerkan Dewan Pimpinan Daerah h. Memberhentikan Pengurus dan Anggota i. Mengangkat Pengurus Antar Waktu j. Menghadiri MUSDA Propinsi, MUSDA Kabupaten/Kota, Mensyahkan DPD Propinsi / DPD Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan dan Melantik DPD Propinsi /DPD Kabupaten/Kota, dalam hal menghadiri MUSDA Kabupaten/Kota, Mensyahkan dan Melantik DPD Kabupaten/Kota apabila DPD Propinsi tidak berfungsi dan atau DPD Propinsi dan DPD Kabupaten/Kota berkonflik. k. Dewan Pembina Pusat, membina, mengembangkan dan memajukan AKKI serta dunia Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. l. Dewan Pertimbangan Pusat, mengawasi secara langsung jalannya kegiatan Dewan Pimpinan Pusat. m. Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik
2.
Dewan Pimpinan Daerah Propinsi : a. Melaksanakan Musyawarah Daerah Propinsi. b. Melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa Propinsi c. Melaksanakan Musyawarah Kerja Daerah Propinsi. d. Melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah Propinsi e. Melaksanakan Rapat Pengurus Daerah Propinsi f. Mendemisionerkan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota g. Memberhentikan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota h. Mengangkat Pengurus Antar Waktu Daerah Kabupaten/Kota i. Menghadiri MUSDA Kabupaten/Kota, Mensyahkan DPD Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan dan Melantik DPD Kabupaten/Kota, dalam hal menghadiri MUSDA Kabupaten/Kota, Mensyahkan dan Melantik DPD Kabupaten/Kota. j. Dewan Pembina Daerah Propinsi, membina, mengembangkan dan memajukan AKKI serta dunia Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. k. Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi, mengawasi secara langsung jalannya kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi.
3.
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota : a. Melaksanakan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota. b. Melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota c. Melaksanakan Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten/Kota. d. Melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota e. Melaksanakan Rapat Pengurus Daerah Kabupaten/Kota f. Dewan Pembina Daerah Kabupaten/Kota, membina, mengembangkan dan memajukan AKKI serta dunia Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. g. Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota, mengawasi secara langsung jalannya kegiatan Dewan PimpinanDaerah Kabupaten/Kota.
Pasal 19 DEWAN KODE ETIK
1. Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik adalah Pencetus dan Pendiri Asosiasi dan tokohtokoh asosiasi dan tokoh-tokoh konstruksi yang diangkat oleh Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik dengan Surat Keputusan dari Dewan Pendiri. 2. Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik bertugas sebagai Dewan Pengawas dan Penasehat yang bekerja secara terus menerus melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap jalannya organisasi dalam berkiprah menuju Visi, Misi dan tujuannya, agar tetap konsisten, dan tunduk terhadap AD/ART, Amanat Munas, Amanat Musda dan Peraturan organisasi lainnya. 3. Anggota tetap dan Komposisi Personalia Dewan Kode Etik adalah sebagai berikut : a. Ketua adalah Pencetus dan Pendiri sesuai dengan Akte Pendirian pada waktu pertama kali AKKI didirikan yang tidak dapat di rubah melalui mekanisme asosiasi, b. Sekretaris dan Anggota adalah yang diangkat oleh Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik.
4. Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik hanya ada ditingkat Pusat dan mempunyai
kewenangan diseluruh tingkatan organisasi. 5. Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut : a. Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik bertindak dan bertugas serta berkewajiban sebagai Lembaga Pengawas Kode Etik dan Pelaksanaan AD/ART organisasi, sehingga mempunyai hak untuk memberi Rekomendasi Sanksi yang mengikat kepada seluruh tingkatan organisasi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan AD/ART. b. Memberi masukan-masukan dan nasehat kepada Dewan Pertimbangan/Dewan Pembina dan Dewan Pengurus untuk kesuksesan dari pada pelaksanaan seluruh program Kerja dan kegiatan Asosiasi agar tetap sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan dari pada AKKI pada saat di Deklarasikan. c. Memberi Rekomendasi untuk calon-calon Ketua Dewan Pertimbangan/Dewan Pembina dan Calon Ketua Umum/Pengurus AKKI pada saat MUNAS dan MUSDA atau tokoh-tokoh konstruksi atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada kepedualian terhadap AKKI. d. Memberi sanksi kepada Dewan Pengurus yang tidak menjalankan tugas dan fungsi serta melanggar Kode Etik, AD/ART, dan Peraturan Organisasi (PO) setelah Dewan Pertimbangan/Dewan Pembina menasehati dan memberi peringatan kepada Dewan Pengurus, dan tetap tidak merealisasi dan menjalankannya. e. Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik dalam memberi sanksi dapat merekomendasikan untuk percepatan MUNAS/MUSDA bersama dengan Dewan Pertimbangan/Dewan Pembina. f. Mengawasi dan memberi masukan terhadap jalannya program-program hasil MUNAS, MUSDA. Pasal 20 LAMBANG, BENDERA DAN KODE ETIK AKKI Lambang, Bendera dan Kode Etik AKKI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB V DEWAN PIMPINAN Pasal 21 FUNGSI DEWAN PIMPINAN Dewan Pimpinan berfungsi : 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota sehingga tujuan kearah perbaikan dapat tercapai. 2. Menumbuh kembangkan usaha anggota sehingga mempunyai daya saing tinggi dan berkualitas, 3. Berperan aktif mengembangkan sumber daya manusia melalui latihan, pendidikan formal dan non formal, penelitian dan kesempatan lapangan kerja, 4. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh penilaian dan pengawasan yang dilakukan masyarakat atas hasil kerja anggota, 5. Membuka jalur usaha maupun informasi dengan bahan-bahan yang melakukan kegiatan terkait baik nasional maupun internasional yang menguntungkan usaha anggota. Pasal 22 STRUKTUR DEWAN PIMPINAN 1.
Pimpinan organisasi AKKI disebut Dewan Pimpinan terdiri dari : a. Ditingkat Nasional Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP b. Ditingkat Daerah Propinsi Dewan Pimpinan Daerah Propinsi disingkat DPD c. Ditingkat Daerah Kabupaten/Kota Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota disingkat DPD
2.
Disetiap Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota hanya ada satu AKKI Daerah Propinsi atau AKKI Daerah Kabupaten/Kota, Khusus AKKI Daerah Kabupaten/Kota harus memiliki sekurang-kurangnya 12 (dua belas) anggota, Khusus AKKI Propinsi Ibukota Negara RI, DKI Jakarta, untuk DPD Kotamadya akan dibentuk perwakilan-perwakilan. AKKI Pusat, AKKI Daerah Propinsi dan AKKI Daerah Kabupaten/Kota terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi, Setiap kebijaksanaan AKKI yang tingkat organisasinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan AKKI yang tingkat organisasinya lebih tinggi.
3. 4. 5. 6.
Pasal 23 PERSONALIA DEWAN PIMPINAN Dewan Pimpinan disetiap tingkatan terdiri dari : 1. Dewan Pimpinan Harian disingkat DPH terdiri dari Ketua Umum/Ketua, Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris dan Wakil, Bendahara Umum/ Bendahara dan Wakil, 2. Dewan Pimpinan Lengkap disingkat DPL terdiri dari Dewan Pimpinan Harian, ditambah dengan para Ketua Kompartemen/Ketua Departemen/Ketua Bidang, 3. Susunan Dewan Pimpinan disetiap tingkatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI DEWAN PERTIMBANGAN Pasal 24 FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN Dewan Pertimbangan berfungsi : 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan MUNAS/MUSDA, 2. Melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa agar tetap sejalan dengan kebijaksanaan umum AKKI, memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pimpinan mengenai pembinaannya, 3. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pimpinan mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha baik diminta maupun tidak diminta, 4. Menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan Kebijaksanaan Umum dan Rencana Kerja Asosiasi kepada MUNAS/MUSDA, setelah menampung aspirasi dari Anggota Luar Biasa dan Pengusaha Daerah Propinsi, 5. Menyusun daftar nama bakal calon untuk Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan untuk kepengurusan periode berikutnya berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Koperasi Tingkat Nasional/Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Tingkat Nasional/Daerah dan menyampaikannya pada MUNAS/MUSDA, 6. Membuat rekomendasi kepada Dewan Pimpinan untuk memberikan sanksi personalia kepada Dewan Pimpinan. Pasal 25 STRUKTUR DEWAN PERTIMBANGAN Dewan Pertimbangan terdiri dari : 1. Ditingkat Pusat : Dewan Pertimbangan Pusat 2. Ditingkat Daerah Propinsi : Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi 3. Ditingkat Daerah Kabupaten/Kota : Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 26 PERSONALIA DEWAN PERTIMBANGAN 1.
Dewan Pertimbangan terdiri dari : a. Tingkat Pusat : Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, dan Perwakilan setiap Daerah yaitu Ketua Dewan Pertimbangan ex-officio. b. Tingkat Daerah Propinsi : Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, dan Perwakilan setiap Daerah yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota ex-officio. c. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, dan Perwakilan anggota, yaitu sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
2.
Cara Pemilihan Dewan Pertimbangan : a. Tingkat Pusat : Calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pertimbangan Daerah Propinsi dengan pemilihan melalui mekanisme MUNAS.
b. c.
3.
Tingkat Daerah Propinsi : Calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pemilihan melalui mekanisme MUSDA. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Calon diajukan Anggota Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan dan dipilih melalui mekanisme MUSDA Kabupaten/Kota.
Yang duduk dalam Dewan Pertimbangan tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan AKKI disemua tingkatan. BAB VII DEWAN PEMBINA Pasal 27 FUNGSI DEWAN PEMBINA
Dewan Pembina berfungsi : 1. Melakukan Pembinaan dan dorongan kepada Dewan Pimpinan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan MUNAS/ MUSDA yang menyangkut bidang ekonomi dan dunia Usaha Jasa Konstruksi. 2. Melakukan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan etika bisnis dalam dunia usaha, dan kerja sama antar pengusaha dan menyampaikan hasil penilaian dan saransarannya kepada Dewan Pimpinan. 3. Melakukan pemantauan terhadap dinamika usaha jasa konstruksi dan perkembangannya baik nasional, regional maupun internasional serta menyampaikan hasil pemantauan, pertimbangan dan saran-sarannya kepada Dewan Pimpinan, 4. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Kebijaksanaan Umum dan Rencana Kerja Asosiasi, khususnya yang menyangkut bidang usaha jasa konstruksi kepada MUNAS/MUSDA, 5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Pembina dapat memberikan saran-saran baik diminta ataupun tidak kepada Dewan Pimpinan. Pasal 28 STRUKTUR DEWAN PEMBINA Dewan Pertimbangan terdiri dari : 1. Ditingkat Pusat : Dewan Pembina Pusat 2. Ditingkat Daerah Propinsi : Dewan Pembina Daerah Propinsi 3. Ditingkat Daerah Kabupaten/Kota : Dewan Pembina Daerah Kabupaten/Kota Pasal 29 PERSONALIA DEWAN PEMBINA 1.
Dewan Pertimbangan terdiri dari : a. Tingkat Pusat : Terdiri dari beberapa orang Pejabat Pemerintahan Pusat, Pakar/Tokoh Konstruksi yang ada kaitannya dengan AKKI,
b. c.
Tingkat Daerah Propinsi : Terdiri dari beberapa orang Pejabat Pemerintahan Daerah Propinsi, Pakar/Tokoh Konstruksi yang ada kaitannya dengan AKKI, Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Terdiri dari beberapa orang Pejabat Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pakar/Tokoh Konstruksi yang ada kaitannya dengan AKKI,
2.
Cara Pemilihan Dewan Pertimbangan : a. Tingkat Pusat : Calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui mekanisme MUNAS. b. Tingkat Daerah Propinsi : Calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Propinsi melalui mekanisme MUSDA. c. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Calon diajukan Anggota Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan dan dipilih melalui mekanisme MUSDA Kabupaten/Kota.
3.
Yang duduk dalam Dewan Pertimbangan tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan AKKI disemua tingkatan. BAB VIII KEPUTUSAN Pasal 30 PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. 2. 3.
Semua Keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat ditetapkan atas dasar Musyawarah atau berdasarkan dari suara terbanyak dari peserta yang hadir dan memiliki hak suara, Keputusan untuk maksud perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diambil berdasarkan persetujuan suara 2/3 kuorum pada Musyawarah Khusus, Keputusan untuk maksud pembubaran organisasi diambil berdasarkan persetujuan suara mutlak kuorum pada Musyawarah Khusus. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 31 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar ini dapat dilakukan pada MUNAS dan MUNASSUS atas persetujuan dari Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik. Pasal 32 PEMBUBARAN ORGANISASI 1. 2.
Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada Musyawarah Khusus Tingkat Nasional yang diadakan untuk itu atas rekomendasi Dewan Pendiri/Dewan Kode Etik Apabila organisasi ini bubar maka Musyawarah Khusus Tingkat Nasional tersebut sekaligus menetapkan penghibahan/penyumbangan seluruh kekayaan asosiasi kepada badan-badan sosial atau yayasan-yayasan Pendidikan atau Jasa Konstruksi.
BAB X ATURAN PENUTUP Pasal 33 ANGGARAN RUMAH TANGGA Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak Boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. Pasal 34 PERATURAN KHUSUS 1.
2.
3.
Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pimpinan Pusat yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Apabila dipandang perlu Dewan Pimpinan Pusat dapat mengeluarkan keputusan organisasi tentang perangkat organisasi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan keadaan dan kebutuhan daerah atas permintaan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 35 BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR
1.
2.
Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Dasar AKKI yang telah disempurnakan oleh MUNASSUS tanggal 28 Oktober 2014, dan disyahkan dalam MUNASSUS AKKI dan telah tercatat di Notaris di Jakarta dan selanjutnya didaftarkan pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Instasi terkait. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. BAB XI PENUTUP Pasal 36 PENUTUP
1. 2. 3.
Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh MUNASSUS AKKI pada tanggal 28 Oktober 2014 yang dilaksanakan di Jakarta. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini mulai tanggal 28 Oktober 2014, maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Agar setiap anggota dapat mengetahui, Dewan Pimpinan AKKI diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Jakarta : 28 Oktober 2014
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ASOSIASI KONTRAKTOR GEDUNG DAN PERMUKIMAN INDONESIA Pimpinan Sidang Tetap,
Edi Ganefo Ketua
Ari Aswin G. Wakil Ketua
Kaesar Anggota
Nurul H. Putri Sekretaris
Suryadi Anggota
