Lampiran 1 KEPUTUSAN MUSDA BARAHMUS DIY Nomor: /KEP. MUSDA/BARAHMUS/2014 Tanggal 27 September 2014 ANGGARAN DASAR BADAN MUSYAWARAH MUSEA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MUKADIMAH
Bahwa perjuangan Bangsa Indonesia telah melalui sejarah kehidupan dan perkembangannya yang panjang serta meninggalkan bukti-bukti karya budaya bangsa. Oleh sebab itu, perlu adanya pelestarian secara bijaksana dan berkelanjutan antar generasi sebagai bukti jati diri bangsa. Dalam upaya pelestarian warisan budaya bendawi dan bukan bendawi terdapat lembaga yang menanganinya, yaitu museum. Bahwa Museum adalah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan dalam melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang bertugas mengumpulkan, mengamankan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan dan memamerkan warisan sejarah kemanusiaan bendawi dan bukan bendawi beserta lingkungannya untuk tujuan pendidikan, penelitian dan kesejahteraan. Bahwa koleksi museum adalah benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai kontekstual penting bagi sejarah bangsa, pembangunan berbasis budaya. Bahwa Museum mengandung nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, seni serta perkembangan peradaban masyarakat yang merupakan sumber inspirasi, kreasi, inovasi, dan memori bagi kehidupan manusia. Museum juga merupakan wujud sumber keberlangsungan hidup manusia dalam pembangunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahwa Museum juga memiliki sumber daya komprehensif dan otentik yang merupakan wahana pembelajaran karakter bangsa dalam mewujudkan pelestarian nilai jati diri bangsa yang bermartabat di era global. Berkenaan dengan kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan museum, disamping kedudukan dan kegiatannya, dipandang perlu terciptanya jalinan hubungan kerja antar pengelola museum dengan berbagai pihak. Oleh sebab itu, kemudian diselenggarakan musyawarah antar pengelola museum se-Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu, 21 Juli 1971 di Museum Dewantara Kirti Griya dan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 1971 di Museum TNI Angkatan Darat, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa para pengelola museum bersepakat secara bulat untuk membentuk Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1 (1) Nama Organisasi ini adalah Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta yang disingkat menjadi Barahmus DIY. (2) Barahmus DIY adalah organisasi sosial budaya dan profesi non politis serta merupakan asosiasi museum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 2 (1) Barahmus DIY didirikan pada tanggal 7 Agustus 1971 untuk waktu yang tidak terbatas. (2) Barahmus DIY berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 1|AD Barahmus DIY
BAB II AZAS, DASAR DAN LANDASAN Pasal 3 Barahmus DIY berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 4 Barahmus DIY berlandaskan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB III LAMBANG DAN DUAJA Pasal 5 (1) Lambang Barahmus DIY berupa pohon Kalpataru yang ditetapkan sejak tahun 1971. (2) Duaja adalah alat yang memanifestasikan kesatuan dan kebanggaan Barahmus DIY. BAB IV FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 6 Barahmus DIY berfungsi sebagai wadah bagi anggota untuk bermusyawarah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dijiwai keterbukaan, kebersamaan dan kekeluargaan. Pasal 7
Barahmus DIY bertujuan: a. Meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan museum secara profesional, kompeten dan berkualitas; b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; c. Mendorong apresiasi masyarakat terhadap pelestarian budaya, kekayaan alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perjuangan bangsa; d. Menanamkan sikap edukatif, inspiratif, kreatif, inovatif, dan persuasif; dan e. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan pemerintah dan lembaga lain dalam pengembangan bidang kebudayaan, permuseuman, pendidikan, dan kepariwisataan. BAB V ORGANISASI Pasal 8 (1) Kekuasaan tertinggi organisasi adalah Musyawarah Daerah dan dilaksanakan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2) Ketentuan mengenai kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. (3) Susunan organisasi Barahmus DIY meliputi: a. Dewan Pembina; b. Dewan Penasehat; c. Dewan Pengawas; dan d. Pengurus. 2|AD Barahmus DIY
BAB VI KEANGGOTAAN
Pasal 9 (1) Anggota Barahmus DIY adalah Museum dan setiap orang yang memenuhi persyaratan serta telah ditetapkan menjadi anggota. (2) Keanggotaan Barahmus DIY terdiri atas: a. Anggota Biasa; b. Anggota Luar Biasa; dan c. Anggota Kehormatan. (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Barahmus DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 10 Musyawarah dan Rapat
(1) Musyawarah terdiri dari: a. Musyawarah Daerah; b. Musyawarah Luar Biasa. (2) Rapat terdiri dari: a. Rapat Tahunan; b. Rapat Pleno Pengurus; c. Rapat Pleno Pengurus diperluas; dan d. Rapat Pengurus Harian secara berkala.
Pasal 11 Musyawarah Daerah Musyawarah Daerah diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Pasal 12 Musyawarah Luar Biasa Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota karena adanya hal-hal yang bersifat penting dan mendesak. BAB VIII SUMBER DAYA
Pasal 13 (1) Sumber daya Barahmus DIY terdiri dari: a. Sumber daya manusia; b. Sumber dana; dan c. Aset. (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus. Pasal 14 (1) Sumber dana Barahmus DIY berasal dari: a. Uang pangkal dari Anggota Biasa; 3|AD Barahmus DIY
b. Iuran anggota dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa; dan c. Sumbangan dan hasil usaha dalam bentuk apapun yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dalam Musyawarah Daerah. BAB IX ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 15 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan perincian dari Anggaran Dasar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. (2) Anggaran Rumah Tangga dan aturan pelaksanaannya tidak boleh memuat ketentuanketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar. BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 16 (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Luar Biasa. (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Biasa Barahmus DIY. (3) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Biasa yang hadir. BAB XI PEMBUBARAN Pasal 17 (1) Pembahasan mengenai pembubaran dapat dilakukan jika diusulkan oleh sekurangkurangnya dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Biasa. (2) Barahmus DIY hanya dapat dibubarkan dalam Musyawarah Luar Biasa yang secara khusus diadakan untuk pembubaran organisasi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota Biasa. (3) Keputusan pembubaran dianggap sah, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Biasa yang hadir. (4) Apabila Barahmus DIY dibubarkan, maka seluruh sumber daya diserahkan kepada Pemerintah Daerah DIY. 4|AD Barahmus DIY
BAB XII PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka segala sesuatu yang tidak sesuai akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Anggaran Dasar ini disahkan. Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh Musyawarah Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2014 di Yogyakarta, sebagai perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga hasil pembahasan Musyawarah Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2010. Yogyakarta, 27 September 2014 Pimpinan Tetap Musyawarah Daerah
5|AD Barahmus DIY
1. Mayor Sus Ayi Supriadi, S.S., M.Sc.
.
2. Kapten Cba (K) Siti Karyatiningsih
.
3. Asnan Arifin
.
