Lampiran 2 KEPUTUSAN MUSDA BARAHMUS DIY Nomor: /KEP. MUSDA/BARAHMUS/2014 Tanggal 27 September 2014 ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN MUSYAWARAH MUSEA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAB I LAMBANG DAN DUAJA
Pasal 1 (1) Lambang Barahmus DIY berupa pohon Kalpataru adalah Pohon Hayat yang melambangkan kehidupan, bermakna sebagai usaha pelestarian alam dan budaya dalam perpaduan yang selaras, serasi dan seimbang. (2) Penggunaan Lambang sebagaimana terdapat pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Barahmus DIY. Pasal 2 Duaja Barahmus DIY berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar sama dengan 3 : 2, warna dasar hijau muda/ pareanom di tengah-tengahnya terdapat Lambang. BAB II KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 3 Anggota Biasa (1) Anggota Biasa adalah Museum-Museum di DIY. (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa: a. memiliki nama, visi, misi, koleksi, lokasi dan atau bangunan, sumber pendanaan tetap serta berbadan hukum; b. dipegang oleh pemilik yang sah dan memiliki pengelola; dan c. berkedudukan di wilayah DIY. (3) Ketentuan mengenai pendaftaran Anggota akan diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Barahmus DIY. (4) Museum-museum yang telah menjadi anggota Barahmus DIY wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Anggaran Rumah Tangga ini disahkan. Pasal 4 Anggota Luar Biasa (1) Anggota Luar Biasa adalah Setiap orang yang berminat dan memiliki kepedulian besar di bidang permuseuman. (2) Untuk diterima menjadi Anggota Luar Biasa, Setiap orang wajib mendaftarkan diri kepada Pengurus sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Pasal 5 Anggota Kehormatan (1) Anggota Kehormatan adalah Setiap orang yang karena jabatannya dan atau karena jasajasanya terhadap Barahmus DIY. (2) Calon Anggota Kehormatan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota Biasa dalam Musyawarah Daerah. 1|ART Barahmus DIY
Pasal 6 Hak Anggota (1) Setiap Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota. (2) Setiap Anggota memiliki hak berbicara. (3) Hak anggota untuk memilih dan dipilih dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Setiap Anggota Biasa memiliki 1 (satu) hak memilih dalam pemungutan suara; b. Setiap Anggota Biasa memiliki hak untuk dipilih; dan c. Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan memiliki hak untuk dipilih sebagai anggota dewan. Pasal 7 Kewajiban Anggota Setiap anggota berkewajiban: a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Barahmus DIY; b. Menjaga nama baik Barahmus DIY; c. Membayar uang pangkal dan iuran anggota; dan d. Menghadiri musyawarah. Pasal 8 Pemberhentian Anggota (1) Anggota Biasa dan atau Pengelolanya diberhentikan dari keanggotaan Barahmus DIY apabila: a. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Barahmus DIY; b. Mengundurkan diri; c. Museum dimaksud dibubarkan atau digabung atau dipecah; d. Pengelola dimaksud keluar dari museum atau meninggal dunia; atau e. Barahmus DIY dibubarkan. (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diberhentikan dari keanggotaan Barahmus DIY apabila: a. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Barahmus DIY; b. Mengundurkan diri; c. Meninggal dunia; atau d. Barahmus DIY dibubarkan. (3) Anggota yang diberhentikan dari keanggotaan dapat melakukan pembelaan diri dalam Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Luar Biasa. Pasal 9 Satu masa bakti kepengurusan adalah 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Biasa. Pasal 10 Dewan Pembina (1) Dewan Pembina Barahmus DIY terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 2|ART Barahmus DIY
(2) Dewan Pembina Barahmus DIY terdiri dari: a. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; c. Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan d. Setiap orang yang karena jabatannya atau karena wawasannya dipandang penting untuk memajukan Barahmus DIY. (3) Dewan Pembina ditetapkan dalam Musyawarah Daerah.
(1) (2)
(3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 11 Dewan Penasehat Dewan Penasehat beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang; Anggota Dewan Penasehat dapat berasal dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa atau Anggota Kehormatan atau Setiap orang yang memiliki wawasan luas dalam memajukan Barahmus DIY dan diketuai oleh Kepala Dinas atau Badan yang mengurusi bidang kebudayaan dalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dewan Penasehat berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak, demi kemajuan Barahmus DIY. Dewan Penasehat diusulkan oleh anggota Barahmus DIY dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah. Dewan Pembina ditetapkan dalam Musyawarah Daerah. Pasal 12 Dewan Pengawas Dewan Pengawas beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Anggota Dewan Pengawas dapat berasal dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa atau Setiap orang yang karena memiliki wawasan luas untuk memajukan Barahmus DIY. Dewan Pengawas berhak untuk meminta laporan dan jawaban dari Pengurus Barahmus DIY. Suara Dewan Pengawas bukan suara individual tetapi suara kolektif yang sudah didiskusikan dan dapat menghasilkan memorandum, rekomendasi dan atau resolusi bila diperlukan. Dewan Pengawas diusulkan oleh anggota Barahmus DIY dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah. Pasal 13 Pengurus Ketua Umum melaksanakan tugas kepengurusan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk 1 (satu) masa bakti kepengurusan dan mempertanggungjawabkannya dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Biasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh jajaran pengurus yang diketuai olehnya. Pengurus Barahmus DIY terdiri atas Ketua Umum dan perangkatnya. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara, dan Ketua-ketua Bidang, Sekretaris, Wakil Bendahara. Bidang-bidang terdiri dari: a. Organisasi dan Keanggotaan; b. Penelitian dan Pengembangan; c. Pendidikan dan Pelatihan; dan d. Komunikasi dan Kerjasama.
3|ART Barahmus DIY
Pasal 14 (1) Ketua Umum bertindak ke luar atas nama Barahmus DIY dalam hubungan organisatoris dengan pihak lain. (2) Dalam hal Ketua Umum berhalangan, dapat memerintahkan 1 (satu) orang pengurus atau lebih untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1). BAB III MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 15 (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan (1) satu kali dalam 4 (empat) tahun dengan dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan pemantau. (2) Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. Meminta Laporan Pertanggungjawaban Pengurus yang akan mengakhiri masa jabatan; b. Membahas dan mengevaluasi yang dilanjutkan dengan menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a; c. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga apabila dipandang perlu; d. Menyusun dan menetapkan Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan pada periode-periode berikutnya; e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Barahmus DIY untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya; f. Memilih dan menetapkan Formatur untuk membentuk dewan dan pengurus yang baru; dan g. Menetapkan anggota dewan dan pengurus Barahmus DIY. Pasal 16 Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan karena adanya hal-hal yang bersifat penting dan mendesak setelah berkonsultasi kepada Dewan Pembina dan mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas. Pasal 17 Rapat Tahunan diselenggarakan setiap akhir tahun berjalan dengan dihadiri Anggota untuk mendengarkan laporan Ketua Umum tentang perkembangan organisasi. Pasal 18 (1) Rapat Pleno Pengurus diselenggarakan dan dihadiri oleh Pengurus Barahmus DIY untuk membahas pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2) Rapat Pleno Pengurus diperluas dihadiri oleh Pengurus Barahmus dan pihak-pihak terkait untuk membahas hal-hal penting sepanjang tidak melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (3) Rapat Pengurus Harian secara berkala diselenggarakan minimal tiga bulan sekali untuk menyusun laporan perkembangan organisasi dan program kerja organisasi. 4|ART Barahmus DIY
Pasal 19 (1) Keputusan musyawarah dan rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat. (2) Dalam keadaan mendesak keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 20 Pemilihan Pengurus Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Biasa. Ketua Umum dipilih untuk 1 (satu) kali masa bakti dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya. Setiap Anggota dapat menduduki jabatan yang sama dalam kepengurusan berturut-turut untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode kepengurusan. Tata cara Pemilihan Pengurus akan diatur dalam Keputusan Barahmus DIY. Apabila dalam 1 (satu) masa bakti kepengurusan berjalan terjadi kekosongan Pengurus selain Ketua Umum, maka dapat dipilih pengganti oleh rapat pengurus sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.
Pasal 21 Kuorum (1) Musyawarah Daerah dan Musyawarah Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota. (2) Apabila kuorum tidak dicapai pada saat sidang dibuka, maka musyawarah diundurkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) jam, kemudian musyawarah dibuka kembali dengan tidak terikat oleh kuorum, dan musyawarah dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah sepanjang telah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Musyawarah. BAB IV TATA ATURAN Pasal 22 Tata urutan peraturan Barahmus DIY disusun atas: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Biasa. b. Keputusan Barahmus DIY yang ditetapkan dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Biasa. c. Keputusan Pengurus Barahmus DIY yang ditetapkan oleh Ketua Barahmus DIY bersama Sekretaris Umum. d. Keputusan Ketua Umum Barahmus DIY yang ditetapkan oleh Ketua Barahmus DIY; e. Keputusan Ketua Bidang yang ditetapkan oleh setiap Ketua Bidang dengan diketahui Ketua Umum Barahmus DIY.
5|ART Barahmus DIY
BAB V RENCANA ORGANISASI DAN PROGRAM KERJA
Pasal 23 (1) Rencana Organisasi disusun sebagai rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. (2) Musyawarah Daerah menyusun Rencana Organisasi untuk dilaksanakan oleh Pengurus Barahmus DIY. (3) Pengurus Barahmus DIY wajib menyusun Program Kerja untuk 1 (satu) masa bakti selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Rencana Organisasi ditetapkan. BAB VI ATURAN PERALIHAN
Pasal 24 Dalam hal Ketua Umum tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya karena sakit berkepanjangan, meninggal dunia, mutasi domisili, terkena sanksi organisasi atau sebab yang lain, maka tugas dan kewenangannya dialihkan kepada Wakil Ketua Umum sampai dengan terpilih Ketua Umum yang baru. Pasal 25 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan dalam peraturan pelaksanaannya. (2) Peraturan pelaksanaan tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (3) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka segala sesuatu yang tidak sesuai akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Anggaran Dasar ini disahkan. BAB VII PENUTUP Pasal 26 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh Musyawarah Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2014 di Yogyakarta, sebagai perubahan dan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga hasil pembahasan Musyawarah Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2010. Yogyakarta, 27 September 2014 Pimpinan Tetap Musyawarah Daerah
6|ART Barahmus DIY
1. Mayor Sus Ayi Supriadi, S.S., M.Sc.
.
2. Kapten Cba (K) Siti Karyatiningsih
.
3. Asnan Arifin
.
