ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN SEMINAT FARMASI RUMAH SAKIT INDONESIA BAB I LAMBANG Pasal 1
Pasal 2 Lambang atau Atribut Organisasi dipasang untuk keperluan-keperluan tertentu.
1. 2. 3. 4.
Pasal 3 Pakaian anggota Pakaian anggota dipakai pada waktu bertugas melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang berinteraksi langsung dengan pasien Warna pakaian anggota adalah warna putih Pakaian anggota adalah model jas Pada pakaian anggota tertulis APOTEKER dan dilengkapi nama yang bersangkutan dibawahnya (dada sebelah kanan)
BAB II TUJUAN ORGANISASI Pasal 4 Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar, Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia bertujuan : a. Mengadakan serta menyelenggarakan program kegiatan melalui pertemuan ilmiah yang bersifat lokal, nasional dan internasional; b. Membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan profesi di dalam dan di luar negeri; c. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian kepada pasien, dan masyarakat luas. d. Melindungi masyarakat terhadap pencemaran profesi, pencemaran lingkungan, bahaya narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan. e. Memberikan advokasi kepada anggota berkaitan dengan masalah yurisprudensi f. Menetapkan stándar kompetensi dan registrasi kompetensi g. Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai visi dan misi organisasi. h. Meningkatkan kesejahteraan anggota dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
BAB III KEANGGOTAAN Pasal 5 1)
2)
3)
Anggota HISFARSI adalah Apoteker, warga negara Republik Indonesia lulusan Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri yang ijazahnya disamakan dengan ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang bekerja di rumah sakit serta masuk dalam struktur organisasi rumah sakit Indonesia. Anggota luar biasa HISFARSI adalah Apoteker warga negara Republik Indonesia lulusan Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri yang ijazahnya disamakan dengan ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang tidak bekerja di rumah sakit serta tidak masuk dalam struktur organisasi rumah sakit. Anggota kehormatan HISFARSI adalah warga negara Indonesia/Asing Apoteker/bukan Apoteker, dan berjasa dalam profesi kefarmasian rumah sakit di Indonesia dan diangkat oleh Presidium Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia.
Pasal 6 (1) Yang dapat diterima menjadi anggota harus memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut : a. Mengajukan permohonan menjadi anggota Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia; b. Menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Apoteker Indonesia, Program Organisasi serta Peraturan dan Disiplin Organisasi. c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Organisasi. d. Ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Daerah sesuai dengan dimana anggota atau calon anggota mendaftarkan diri. e. Setiap Anggota harus mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA), yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. f. Kartu Tanda Anggota (KTA) dicetak oleh HISFARSI Daerah masingmasing dengan penomoran yang diatur berdasarkan kode masing-masing daerah. Kode DKI: DKI.0001 (DKI : kode daerah, 0001 : nomor urut anggota) Kode JABAR: JABAR.0001 (JABAR : kode daerah, 0001 : nomor urut anggota) Kode JATENG : JATENG.0001 (JATENG : kode daerah, 0001 : nomor urut anggota) Kode JOGJA : JOGJA.0001 (JOGJA : kode daerah, 0001 : nomor urut anggota) Kode JATIM : 05.JATIM.0001 (05.JATIM : kode daerah, 0001 : nomor urut anggota)
Kode BALI : 06.BALI.0001 (06.BALI : kode daerah, 0001 : nomor urut anggota) Kode SUMUT : 07.SUMUT.0001 (07.SUMUT : kode daerah, 0001 : nomor urut anggota) Kode SUMBAR : 08.SUMBAR.0001 (08.SUMBAR : kode daerah, 0001 : nomor urut anggota) Kode JAMBI : 09.JAMBI.0001 (09.JAMBI : kode daerah, 0001 : nomor urut anggota) Kode Palu : 10.PALU.0001 (10.PALU : kode daerah, 0001 : nomor urut anggota) Kartu Anggota (1) Anggota Luar Biasa ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus HISFARSI Daerah. (2) Anggota Kehormatan ditetapkan dan disahkan oleh Presidium sesuai usulan Pengurus Daerah atau Presidium. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 7 1. Setiap Anggota , Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormataan berkewajiban untuk menjaga dan membela nama baik organisasi. 2. Setiap anggota berkewajiban untuk : a. Membayar uang pangkal dan iuran b. Menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia c. Mentaati keputusan-keputusan Organisasi d. Memperteguh rasa kesejawatan sesama Apoteker Pasal 8 Setiap Anggota biasa, Anggota Kehormatan, Anggota Luar Biasa berhak : a. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan saran-saran b. Memperoleh pembinaan, perlindungan, pembelaan, pendidikan keilmuan dan keprofesian dalam menjalankan profesinya Pasal 9 (1) Setiap Anggota mempunyai : a. hak bicara dan hak suara dalam rapat anggota; b. hak memilih dan hak dipilih; c. hak membela diri; (2) Setiap Anggota luar biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai : a. hak bicara; b. hak membela diri.
BAB V PENGHENTIAN KEANGGOTAAN Pasal 10 (1) Keanggotaan berhenti karena : a. Meninggal dunia b. Atas permintaan sendiri c. Diberhentikan (2) Tatacara penghentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi BAB VI PEMBELAAN ANGGOTA Pasal 11 (1) Untuk melakukan pembelaan anggota dibentuk Tim Advokasi. (2) Ketentuan tentang Tim Advokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturtan Organisasi BAB VII KEPENGURUSAN ORGANISASI Pasal 12 (1) Kepengurusan organisasi di tingkat nasional berupa presidium yang terdiri dari Ketua-ketua Pengurus Daerah (2) Presidium sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang (3) Komposisi Presidium sekurang-kurangnya adalah : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil Sekretaris e. Bendahara Pasal 13 Susunan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya adalah : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Ketua - ketua Bidang Pasal 14 (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian personalia Presidium dilaksanakan dalam Kongres Nasional secara langsung. (2) Personalia Presium merupakan Ketua-ketua Pengurus Daerah (Ex Oficio) dari masing-masing daerah terpilih. (3) Tata cara pemilihan Presidium diatur dalam Peraturan Organisasi
Pasal 15 (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Ketua Pengurus Daerah dilaksanakan dalam Konperensi Daerah secara langsung. (2) Tatacara pengangkatan, pengantian dan pemberhentian anggota lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB VIII WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAERAH Pasal 16 (1) Pengurus Daerah adalah pelaksana organisasi tingkat Daerah yang bersifat kolektif. (2) Pengurus Daerah berwenang : a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan program Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Peraturan organisasi, Keputusan Konperensi Daerah dan Keputusan Rapat. b. Membina dan mengembangkan hubungan serta kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan profesi tingkat daerah guna meningkatkan peran dan fungsi HISFARSI. (3) Pengurus Daerah berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dalam Konperensi Daerah dan melaporkan kepada presidium HISFARSI. (4) Kegiatan – kegiatan HISFARSI Nasional yang diselenggarakan oleh HISFARSI daerah maka 10 % Sisa Hasil Usahanya diserahkan sebagai kas HISFARSI Nasional. (5) Penggunaan kas HISFARSI Nasional digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan HISFARSI Nasional sesuai dengan program yang telah disetujui oleh presidium BAB IX HUBUNGAN DENGAN IKATAN APOTEKER INDONESIA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pasal 17 (1) Hubungan dengan Ikatan Apoteker Indonesia di tingkat pusat adalah : a. HISFARSI bersama himpunan-himpunan seminat lainnya, terhimpun dalam Dewan Profesi Ikatan Apoteker Indonesia Pusat. b. Dalam hal yang berhubungan dengan Praktek Kefarmasian di Rumah Sakit PP IAI meminta rekomendasi kepada Presidium HISFARSI Nasional c. Presidium Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia mendampingi Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia pada pertemuan-
pertemuan yang berhubungan dengan Praktek Kefarmasian di Rumah Sakit. d. Presidium Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia menyampaikan informasi tentang perkembangan Praktek Kefarmasian di Rumah Sakit pada setiap Kongres Ilmiah dan atau Pertemuan Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia. (2) Hubungan dengan Ikatan apoteker indonesia di tingkat daerah adalah : a. Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia terhimpun dalam Dewan Profesi Ikatan apoteker indonesia Daerah. b. Pengurus Daerah Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia memberikan saran kepada Pengurus Daerah Ikatan apoteker indonesia dalam hal yang berhubungan dengan Praktek Kefarmasian di Rumah Sakit. c. Pengurus Daerah Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia mendamping Pengurus Daerah Ikatan apoteker indonesia pada pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan Praktek Kefarmasian di Rumah Sakit. d. Pengurus Daerah Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia menyampaikan informasi tentang perkembangan Praktek Kefarmasian di Rumah Sakit pada pertemuan-pertemuan profesi yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan apoteker indonesia. (3) Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia menjalin hubungan dengan organisasi sosial, kemasyarakatan, profesi dan fungsional baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mencapai tujuan Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia Indonesia. BAB IX KONGRES, PERTEMUAN TAHUNAN, KONPERENSI DAN RAPAT-RAPAT Pasal 18 (1) Kongres Nasional : a. Memegang kedaulatan tertinggi Organisasi b. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau Standar Kompetensi. c. Menetapkan Program Umum Organisasi. d. Menilai pertanggungjawaban Presidium, serta memeriksa Laporan Keuangan Pimpinan Pusat. e. Memilih dan menetapkan personalia Presidium f. Menetapkan keputusan lainnya g. Diadakan sedikitnya sekali dalam 4 ( empat ) tahun. (2) Kongres Nasional Luar biasa : a. Mempunyai wewenang atau kekuasaan yang sama dengan Kongres Nasional. b. Diadakan apabila kelangsungan organisasi dalam keadaan terancam.
c. Diselenggarakan atas permintaan dua pertiga (2/3) jumlah Pimpinan Daerah yang mewakili sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota. (3). Kongres Ilmiah : a. Merupakan Temu Ilmiah Nasional seluruh anggota. b. Diadakan setiap tahun bersamaan dengan Pertemuan Tahunan (annual meeting) dan Kongres Nasional. (4). Pertemuan Tahunan (Annual meeting) a. Mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi kewenangan Kongres Nasional. b. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Organisasi, anggaran belanja dan pendapatan serta menetapkan program kolektif pelaksanaan kebijakan selanjutnya. (5) Rapat Presidium a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari Keputusan Kongres dan Pertemuan Tahunan. b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam Kongres dan Pertemuan Tahunan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Program organisasi (6). Konperensi Daerah : a. Menyusun Program Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Umum. b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Daerah. c. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah. d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya sesuai dengan kewenangannya. e. Diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. (7) Rapat Kerja Daerah a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program daerah dan menetapkan kebijakan pelaksanaan selanjutnya. b. Diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 4 (empat) tahun; (8) Rapat Pengurus Daerah a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari Keputusan Konperensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah. b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam Konperensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Program organisasi BAB IX PESERTA KONGRES, KONPERENSI, DAN PERTEMUAN ORGANISASI LAINNYA Pasal 19 (1) Kongres Nasional dihadiri oleh :
A. Peserta yang terdiri dari : 1. Presidium 2. Pengurus Daerah B. Peninjau yang terdiri dari : 1. Anggota 2. Anggota Luar biasa 3. Anggota Kehormatan 4. Anggota Ikatan apoteker indonesia yang diundang oleh sebagai Nara Sumber.
Presidium
(2) Kongres Nasional Luar Biasa dihadiri oleh Peserta dan Peninjau sama seperti yang terdapat pada ayat (1) Pasal ini. (3) Kongres Ilmiah dihadiri oleh Anggota , Anggota luar biasa , Anggota kehormatan . (4) Pertemuan Tahunan (annual meeting) dihadiri oleh : 1. Presidium 2. Pengurus Daerah (5) Rapat Pengurus Pusat dihadiri oleh seluruh personalia Presidium (6) Konperensi Daerah dihadiri oleh : A. Peserta yang terdiri dari : 1. Pengurus Daerah 2. Anggota 3. Anggota Ikatan apoteker indonesia yang diundang oleh Pengurus Daerah sebagai Nara Sumber. (7) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh : 1. Pengurus Daerah 2. Anggota Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit yang diundang oleh Pengurus Daerah sebagai Nara Sumber. (8) Rapat Pengurus Daerah dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Daerah. BAB XI HARTA BENDA Pasal 20 (1) Kekayaan Organisasi bersumber dari uang pangal dan uang iuran Anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan lain yang sah. (2) Besar uang pangkal Anggota ditetapkan oleh Presidium. (3) Besar uang iuran Anggota ditetapkan oleh Pengurus Daerah. (4) Penyelenggaraan pemungutan uang pangkal dan uang iuran Anggota diatur dalam peraturan organisasi. (5) Pembagian Pendapatan dari uang pangkal dan iuran Anggota diatur dalam peraturan organisasi.
Pasal 21 (1) Presidium/Pengurus Daerah wajib menyusun Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Organisai untuk jangka waktu masa bakti yang bersangkutan pada awal kepengurusannya. (2) Dalam melaksanakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Organisasi, Pimpinan organisasi harus berdaasarkan atas prinsip anggaran berimbang dan efisien dalam penggunaan anggaran. Pasal 22 Administrasi Keuangan, pengggunaan uang organisasi dan inventaris organisasi dipertanggung jawabkan melalui Komisi Verifikasi : a. Oleh Presidium dalam Kongres Nasional b. Oleh Pengurus Daerah dalam Konperensi Daerah BAB XII PENUTUP Pasal 23 (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Jakarta, 26 Mei 2011 HISFARSI NASIONAL Ketua,
Ttd
Drs. Masrial Mahyudin,Apt.MM
