ANGGARAN RUMAH TANGGA BRIGEZ INDONESIA BAB I LAMBANG, IKRAR,TEKAD, SEMBOYAN SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN Pasal 1 Lambang Organisasi BRIGEZ INDONESIA ialah lambang Power dan tulisan BRIGEZ Warna Dasar lambang adalah Biru Kuning Stempel sesuai dengan lambang Tinta stempel berwarna merah. Kartu Tanda Anggota diatur di Peraturan Organisasi. Seragam Organisasi diatur di Peraturan Organisasi Pasal 2 Ikrar Organisasi BRIGEZ INDONESIA adalah: - Bertanah air satu, tanah air Indonesia. - Berbangsa satu, bangsa Indonesia. - Berideologi satu, ideologi Pancasila. Pasal 3 Tekad Organisasi BRIGEZ INDONESIA adalah “BRIGEZ Abadi” Pasal 4 Semboyan Organisasi BRIGEZ INDONESIA “Jangan Pernah Mengatakan Tidak Untuk Membela Kebenaran” Pasal 5 Salam perjuangan Organisasi BRIGEZ INDONESIA adalah: ”BRIGEZ : Abadi” Pasal 6 Lagu perjuangan Organisasi BRIGEZ INDONESIA adalah Mars BRIGEZ INDONESIA.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 7 Yang dapat diterima menjadi calon anggota biasa adalah: Setiap warga negara Indonesia Menyatakan persetujuannya dan menerima Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga, misi perjuangan dan semua peraturan-peraturan dan ketentuan Organisasi BRIGEZ INDONESIA Mengajukan dan mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota biasa. Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggoata apabila telah mendapatkan Kartu Tanda Anggota Organisasi BRIGEZ INDONESIA yang secara tehnis diatur dalam Peraturan Organisasi. Keanggotaan Lembaga dan badan Organisasi BRIGEZ INDONESIA diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 8 Anggota Luar Biasa adalah seseorang yang telah memberikan kontribusi terhadap organisasi yang diputuskan dalam Rapat Pimpinan. Pasal 9 Anggota Kehormatan bukan anggota biasa dan luar biasa dari pejabat dan tokoh masyarakat yang banyak bantuannya terhadap organisasi, berideologikan Pancasila dan bertindak menguntungkan organisasi. BAB III KADER Pasal 10 Kader adalah kekuatan inti organisasi, selaku pengerak, pemikir, pengagas dan pelaksana tugas organisasi yang dipersiapkan menjadi pemimpin dalam kehidupan organisasi, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan mengenai Kaderisasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 11 •
Setiap anggota mempunyai hak :
Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan kader, bimbingan dan pembinaan dari organisasi. Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstuktif dan posiotif baik secara lisan maupun tertulis. Dipilih. Menbela diri. Terkecuali untuk memilih dan menjadi pengurus, harus mematuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan organisasi. •
Setiap anggota berkewajiban :
Menghayati, mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua ketentuan serta Peraturan Organisasi. Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar. Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi organisasi. Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi. Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi. Melaksanakan tugas-tugas organisasi. Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi. Khusus bagi kader wajib menghadiri setiap acara organisasi. Membayar iuran wajib anggota. Menjaga kerahasiaan, keharmonisan dan kehormatan organisasi.
BAB V SANKSI DAN BERHENTINYA ANGGOTA Pasal 12 •
Sanksi terhadap anggota atau fungsionaris terdiri dari : Teguran lisan. Teguran tertulis. Pemecatan. Sanksi yang berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan organisasi. Teguran lisan dan tertulis dapat dilakukan kepada jenjang kepemimpinan organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat atau kepemimpinan setingkat diatasnya serta kepada anggota dilakukan oleh kepemimpinan sesuai tingkatannya. Khusus sanksi berupa pemecatan hanya dapat diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan forum Musyawarah Besar. Pasal 13 Anggota dinyatakan berhenti apabila: Meninggal dunia. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis. Dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Wilayah dan atau karena yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan organisasi dan atau beberapa kali membuat kesalahan yang merugikan nama baik secara sengaja. Lepas dari kewarganegaraan Indonesia. Sanksi terhadap anggota didasarkan pada: Melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang dianggap cukup berat. Melakukan tindakan yang merugikan organisasi.
•
Tata cara perberhentian anggota adalah sebagai berikut :
Terlebih dulu diberikan teguran lisan. Diberikan teguran tulisan. Jika tidak dijawab atau terdapat keterangan, maka diadakan rapat untuk mengambil keputusan pemberhentian. Keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah dipertanggung jawabkan pada Musyawarah Besar. Memecat. BAB VI KEDAULATAN, KEKUASAAN, WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 14 Musyawarah Besar BRIGEZ INDONESIA adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam lima tahun dan berwenang: Menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan program umum organisasi. Menilai dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan menyusun komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun. Menetapkan Dewan Pertimbangan. Menetapakan lembaga dan badan organisasi BRIGEZ INDONESIA atau keputusankeputusan lainnya yang dianggap perlu. Menetapkan badan verifikasi keuangan dan kekayaan organisasi. Menetapkan kebijakan dan pemikiran organisasi dalam menghadapi persoalan Pusat maupun Internaisonal.
•
Musyawarah Besar dihadiri oleh:
Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan Pimpinan Cabang. Lembaga/ Badan tingkat Pusat Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Penyelenggaraan Musyawarah Besar dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Bahan, acara dan tata tertib Musyawarah Besar dipersiapkan oleh Dewan pimpinan Pusat untuk dimajukan ke Musyawarah Besar. Dewan Pimpinn Pusat memberikan pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Besar dan disampaikan oleh/melalui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Musyawarah Besar dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat. Tempat Musyawarah Besar ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Pasal 15 Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Besar. Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan atas dasar rekomendasi Rapat Pimpinan Paripurna (Rapimpur) Dewan Pimpinan Pusat dengan ketentuan sebagai berikut: •
Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Pusat apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar. • Sebagai permintaan 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Wilayah dan ½(setengah) ditambah satu Dewan Pimpinan Cabang. Pasal 16 Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Wilayah yang diadakan sekali dalam waktu 3 (tiga) tahun dan berwenang: • •
Menetapkan program wilayah dalam rangka pelaksanaan program umum BRIGEZ INDONESIA. Menilai dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah.
• • •
Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan menyusun komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun. Menetapkan Dewan Pertimbangan. Menentukan pendirian/ sikap organisasi di tingkat wilayah dalam menghadapi persoalan wilayah.
Musyawarah Wilayah dihadiri oleh: • • • • •
Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Wilayah Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah. Dewan Pimpinan Cabang. Lembaga/Badan Tingkat Wilayah Pasal 17
Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Wilayah. Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan/ instruksi Dewan Pimpinan Pusat apabila kelangsungan hidup organisasi dianggap dalam keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar yang memaksa di Dewan Pimpinan Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut: •
Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Cabang dan atau ½ (setengah) ditambah satu Pimpinan Anak Cabang. Pasal 18
Musyawarah Cabang BRIGEZ INDONESIA adalah pemegang kekuasaan tertinggi Cabang yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan berwenang : • • • • •
Menetapkan program Cabang dalam rangka pelaksanaan program umum BRIGEZ INDONESIA Menilai dan menetapkan laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun. Menetapkan Dewan Pertimbangan. Menentukan pendirian/ sikap organisasi di tingkat cabang dalam menghadapi persoalan cabang.
Musyawarah Cabang dihadiri oleh: • • •
Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang.
• • •
Dewan Pimpinan Anak Cabang. Lembaga/ Badan tingkat Cabang. Dewan Pembina Ranting Pasal 19
1. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Cabang. 2. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan/ instruksi Dewan Pimpinan Wilayah apabila kelangsungan hidup organisasi dianggap dalam keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar yang memaksa di Dewan Pimpinan Cabang dengan ketentuan sebagai berikut : • • •
Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Wilayah. Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Cabang. Sebagai permintaan 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Anak Cabang. Pasal 20
1. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat
Kecamatan yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan berwenang : • • •
Menilai dan menetapkan laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang dan komposisi kepengurusan personalia funsionaris kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun. Menetapkan Penasehat Anak Cabang.
2. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh: • • •
Pimpinan Anak Cabang. Dewan Pimpinan Cabang. Pimpinan Ranting. Pasal 21
1. Musyawarah Pimpinan Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat
Kelurahan/ Desa yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan berwenang : • •
Memilih dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting. dan komposisi kepengurusan personalia funsionaris kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan komposisi kepengurusan personalia funsionaris kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
2. Musyawarah Pimpinan Ranting dihadiri oleh: •
Pimpinan Ranting.
• •
Pimpinan Anak Cabang. Anggota Ranting. Pasal 22
1. Rapat Pimpinan Paripurna BRIGEZ INDONESIA yang hendak merekomendasikan
Mubeslub adalah forum rapat tertinggi organisasi di tingkat Pusat yang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Pusat apabila: •
•
Ketua umum berhalangan tetap/ meninggal, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya sehingga menganggu/ mengancam kelangsungan hidup organisasi. Organisasi mengalami keadaan genting yang memaksa.
2. Rapat Pimpinan Paripurna adalah forum rapat tertinggi organisasi di tingkat Pusat hanya
mempunyai kekuasaan dan wewenang mengevaluasi dan menetapkan rekomendasi dan keputusan-keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan kekuasaan dan wewenang Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa. 3. Rapat Pimpinan Paripurna berwenang merekomendasikan pemikiran kebijakan organisasi yang akan dibahas dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa. 4. Rapat Pimpinan Paripurna dihadiri oleh: • • • • •
Dewan Pimpinan Pusat . Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Pusat . Dewan Pimpinan Wilayah. Lembaga/Badan tingkat Pusat . Dewan Pimpinan Cabang. Pasal 23
1. Rapat Kerja Pusat BRIGEZ INDONESIA adalah forum rapat kerja organisasi di tingkat
Pusat yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti untuk mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang akan dilaksanakan Dewan Pimpinan. 2. Rapat Kerja Pusat BRIGEZ INDONESIA dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat . 3. Rapat Kerja Pusat dihadiri oleh: • • • •
Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Pusat . Dewan Pimpinan Wilayah. Lembaga/Badan tingkat Pusat. Pasal 24
1. Rapat Kerja Wilayah BRIGEZ INDONESIA adalah forum rapat kerja organisasi di
tingkat Wilayah/ Propinsi yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti
untuk mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka pendek dan jangka menengah yang akan dilaksanakan Dewan Pimpinan Wilayah. 2. Rapat Kerja Wilayah BRIGEZ INDONESIA diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. 3. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh : • • • • •
Dewan PimpinanWilayah. Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah. Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Cabang. Lembaga/Badan tingkat Wilayah. Pasal 25
1. Rapat Kerja Cabang BRIGEZ INDONESIA adalah forum rapat kerja organisasi di
tingkat Cabang yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti untuk mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka pendek dan jangka menengah yang akan dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang. 2. Rapat Kerja Cabang BRIGEZ INDONESIA diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang. 3. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh : • • • •
Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang. Lembaga/ Badan tingkat Cabang.
Pasal 26 Rapat Pleno Dewan Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan ialah forum internal di masingmasing Dewan Pimpinan yang dihadiri oleh : a. Kolektif Dewan Pimpinan.
b. Ketua-Ketua Lembaga dan badan. Pasal 27 Rapat Harian Dewan Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan ialah forum rapat internal di masing-masing Dewan Pimpinan yang dihadiri oleh : a. Unsur Harian Dewan Pimpinan.
Pasal 28 Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang ialah forum rapat Internal di masing-masing Pimpinan Anak Cabang yang dihadiri oleh Pimpinan Kolektif Anak Cabang.
Pasal 29 Rapat Ranting ialah forum internal di masing-masing Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh Pimpinan Kolektif Ranting. BAB VII HAK BICARA DAN HAK SUARA Pasal 30 Pelaksanaan Hak Bicara dan Hak Suara para utusan Musyawarah dan rapat-rapat yang diatur dalamBab VI Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam peraturan organisasi dan tata tertib persidangan. BAB VIII SUSUNAN DAN KOMPOSISI KEPEMIMPINAN Pasal 31 Susunan dan Komposisi Kepemimpinan Dewan Pimpinan, adalah sebagai berikut: Dewan Pimpinan Pusat : a. b. c. d. e. f. g.
Ketua Umum. Wakil Ketua Umum. Ketua-Ketua Bidang Seketaris Umum Sekretaris Bidang Bendahara Umum. Bendahara Bidang h. Anggota Masing-masing bidang. i. Ex-Officio Lembaga/ Badan. Pasal 32 Dewan Pimpinan Wilayah: a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Ketua-Ketua Bidang. d. Seketaris. e. Wakil Sekretaris. f. Bendahara. g. Wakil Bendahara. h. Anggota masing-masing bidang. i. Ex-Officio Lembaga/ Badan. Pasal 33 Dewan Pimpinan Cabang: a. Ketua.
b. Wakil Ketua. c. Ketua-Ketua Bidang. d. Seketaris. e. Wakil Sekretaris. f. Bendahara. g. Wakil Bendahara. h. Anggota masing-masing bidang. i. Ex-Officio Lembaga/ Badan. Pasal 34 Pimpinan Anak Cabang: a. b. c. d. e. f.
Ketua. Wakil Ketua. Seketaris. Wakil Sekretaris. Bendahara. Wakil Bendahara. g. Anggota masing-masing bidang. Pasal 35 Pimpinan Ranting: a. b. c. d. e.
Ketua. Ketua. Seketaris. Sekretaris. Bendahara. Pasal 36 Pimpinan Anak Ranting:
a. b. c. d. e.
Ketua. Wakil Ketua. Seketaris. Wakil Sekretaris. Bendahara. Pasal 37
1. Bidang-bidang Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari: • • • •
Organisasi dan Keanggotaan Ideologi dan Politik Pertahanan dan Keamanan Pusat (Hankamnas) Litbang dan Kaderisasi
• • • • • •
Ekonomi Agama, Sosial dan Budaya Hukum dan HAM Pengembangan Usaha Alam dan Lingkungan Hidup Hubungan Luar Negeri
2. Untuk bidang-bidang Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang terdiri
dari point (a) sampai point (i) ayat 1 Pasal 37 di atas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkatan dan untuk bidang-bidang di tingkat anak cabang disesuaikan kebutuhan. Pasal 38 Dewan Pimpinan Cabang kota administratif akan diatur dalam peraturan tersendiri. BAB IX SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN PERTIMBANGAN DAN PENASEHAT Pasal 39 Dewan Pertimbangan terdiri dari: a. Tokoh-tokoh yang mempunyai wibawa dan pengaruh, baik di tingkat pusat, Dati I, dan Dati II. b. Unsur-unsur permintaan yang memangku jabatan yang mempunyai ruang lingkup dan atau hubungan pembinaan serta pengembangan generasi muda. c. Ketua dan atau pengurus sebelumnnya. d. Anggota-anggota lainnya yang dianggap perlu oleh musyawarah. Pasal 40 Penasehat terdiri dari: a. Tokoh-tokoh yang mempunyai wibawa dan pengaruh, baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. b. Unsur-unsur permintaan yang memangku jabatan yang mempunyai ruang lingkup dan atau hubungan pembinaan serta pengembangan generasi muda. c. Ketua dan atau pengurus sebelumnnya. d. Anggota-anggota lainnya yang dianggap perlu oleh musyawarah. Pasal 41 Dewan Pertimbangan di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang terdiri dari: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota sesuai keperluan
Pasal 42 Penasehat Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting terdiri dari: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota sesuai keperluan BAB X WEWENANG DAN TUGAS POKOK Pasal 43 Wewenang Dewan Pimpinan Pusat ialah: 1. Pimpinan Organisasi tertinggi dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi. 2. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. 3. Memimpin dan mengendalikan jajaran BRIGEZ INDONESIA dalam melaksanakan pokok-pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan dan pengembangan organisasi. 4. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya organisasi khusunya dalam hal ini memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan/ pihak-pihak eksternal organisasi lainnya. 5. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi yang mengancam dan atau mengancam kelangsungan hidup organisasi. Pasal 44 Wewenang Dewan Pimpinan Wilayah ialah: 1. Pimpinan Organisasi tertinggi di tingkat wilayah dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi. 2. Menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan dan pedoman-pedoman organisasi di tingkat wilayah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi. 3. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat wilayah untuk pencapaian tujuan organisasi di tingkat wilayah. 4. Memimpin dan mengendalikan jajaran BRIGEZ INDONESIA di tingkat wilayah dalam melaksanakan pokok-pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan dan pengembangan organisasi. 5. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya organisasi di tingkat wilayah, khususnya dalam hal ini memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan/ pihak-pihak eksternal organisasi lainnya.
Pasal 45 Wewenang Dewan Pimpinan Cabang ialah: 1. Pimpinan Organisasi tertinggi di tingkat cabang dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi. 2. Menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan dan pedoman-pedoman organisasi di tingkat cabang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi. 3. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat cabang untuk pencapaian tujuan organisasi di tingkat wilayah. 4. Memimpin dan mengendalikan jajaran BRIGEZ INDONESIA di tingkat cabang dalam melaksanakan pokok-pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan dan pengembangan organinsasi. 5. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya organisasi di tingkat cabang, khusunya dalam hal ini memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan/ pihak-pihak eksternal organisasi lainnya. Pasal 46 Wewenang Pimpinan Anak Cabang ialah: 1. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kecamatan. 2. Mengambil keputusan-keputusan di tingkat kecamatan. Pasal 47 Wewenang Pimpinan Ranting ialah: 1. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kelurahan. 2. Mengambil keputusan-keputusan di tingkat kelurahan. Pasal 48 Dewan Pimpinan Pusat memiliki tugas pokok: 1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Mubes, Rapat Pimpinan Paripurna, Rakernas, Rapat Pleno MPN dan Peraturan Organisasi. 2. Merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi yang diperlukan guna pencapaian tujuan organisasi. 3. Menberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan penbinaan terhadap Dewan Pimpinan Wilayah maupun Lembaga/ Badan di tingkat Pusat . 4. Menjalin hubungan yang serasi dengan pemerintah, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, TNI/ Polri maupun badan-badan/ pihak-pihak eksternal oeganisasi lainnya yang saling mendukung dan bermanfaat. 5. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan seluruh jajaran organisasi guna mengembangkan, meningkatkan, memantapkan kesinambungan keberadaan organisasi utamanya dalam upaya mewujudkan cita-cita organisasi. 6. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan/ atau nasehat Dewan Pertimbangan Organisasi tingkat Pusat .
7. Melantik Pimpinan Kolektif Dewan Pimpinan Wilayah.
8. Menjalankan usaha-usaha pendidikan kader dan pengembangan organisasi. 9. Merencanakan, menggali sumber-sumber keuangan organisasi. 10. Memberikan pertanggungjawaban dalam Mubes. Pasal 49 Dewan Pimpinan Wilayah memiliki tugas pokok: 1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Mubes, Rapat Pimpinan Paripurna, Rakernas, Keptusan MPN, Muswil, Rakerwil, Rapat Pleno MPW dan Peraturan Organisasi. 2. Merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi yang diperlukan guna pencapaian tujuan organisasi di tingkat Wilayah. 3. Menberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan penbinaan terhadap Dewan Pimpinan Cabang maupun Lembaga/ Badan di tingkat Wilayah. 4. Menjalin hubungan yang serasi dengan pemerintah, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, TNI/ Polri maupun badan-badan/ pihak-pihak eksternal oeganisasi lainnya di tingkat Wilayah yang saling mendukung dan bermanfaat. 5. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan seluruh jajaran organisasi guna mengembangkan, meningkatkan, memantapkan kesinambungan keberadaan organisasi utamanya dalam upaya mewujudkan cita-cita organisasi. 6. Memberikan pertanggungjawaban dalam Muswil. 7. Melantik Pimpinan Kolektif Dewan Pimpinan Cabang. 8. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan/ atau nasehat Dewan Pertimbangan Organisasi tingkat Wilayah. 9. Menjalankan usaha-usaha pendidikan kader dan pengembangan organisasi di tingkat Wilayah. 10. Merencanakan, menggali sumber-sumber keuangan organisasi di tingkat Wilayah. Pasal 50 Dewan Pimpinan Cabang memiliki tugas pokok: 1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Mubes, Rapat Pimpinan Paripurna, Rakernas, Keptusan MPN, Muswil, Rakerwil, Keptusan MPW, Muscab, Rakercab, Rapat Pleno MPC dan Peraturan Organisasi. 2. Merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi yang diperlukan guna pencapaian tujuan organisasi di tingkat Cabang. 3. Menberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan penbinaan terhadap Dewan Pimpinan Anak Cabang maupun Lembaga/ Badan di tingkat Cabang. 4. Menjalin hubungan yang serasi dengan pemerintah, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, TNI/ Polri maupun badan-badan/ pihak-pihak eksternal oeganisasi lainnya di tingkat Cabang yang saling mendukung dan bermanfaat. 5. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan seluruh jajaran organisasi guna mengembangkan, meningkatkan, memantapkan kesinambungan keberadaan organisasi utamanya dalam upaya mewujudkan cita-cita organisasi. 6. Memberikan pertanggungjawaban dalam Muscab. 7. Melantik Pimpinan Kolektif Dewan Pimpinan Anak Cabang.
8. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan/ atau nasehat Dewan
Pertimbangan Organisasi tingkat Cabang. 9. Menjalankan usaha-usaha pendidikan kader dan pengembangan organisasi di tingkat Cabang. 10. Merencanakan, menggali sumber-sumber keuangan organisasi di tingkat Cabang. Pasal 51 Pimpinan Anak Cabang memiliki tugas pokok: 1. Melaksanakan program kegiatan. 2. Melaksanakan perintah dan petunjuk jenjang kepemimpinan organisasi di atasnya. 3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan pembinaan terhadap Dewan Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting dan Anggotanya. 4. Menjalin hubungan yang serasi dan seimbang dengan institusi masyarakat, Pemerintah, TNI dan Polri di tingkat Kecamatan. 5. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak Cabang. Pasal 52 Pimpinan Ranting memiliki tugas pokok: 1. Melaksanakan program kegiatan. 2. Melaksanakan perintah dan petunjuk jenjang kepemimpinan organisasi di atasnya. 3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan pembinaan terhadap Dewan Pimpinan Anak Ranting, Pimpinan dan Anggotanya. 4. Menjalin hubungan yang serasi dan seimbang dengan institusi masyarakat, Pemerintah, TNI dan Polri di tingkat Kelurahan/ Desa. 5. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Ranting. Pasal 53 1. Dewan Pertimbangan di setiap jenjang dan tingkatan organisasi adalah merupakan
wahana konsultatif organisasi sesuai tingkatannya, yang memiliki hak tugas : • • •
• • •
Memberi nasehat, saran dan pertimbangan yang bersifat konstruktif, positif baik diminta maupun tidak diminta. Apabila dianggap perlu, Dewan Pertimbangan Organisasi dapat meminta Dewan Pimpinan untuk berdialog. Mengetahui kebijakan organisasi dan dapat meminta penjelasan terhadap setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh Dewan Pimpinan didalam mengemban tugas-tugas organisasi. Penyusunan pertimbangan, saran dan nasehat Dewan Pertimbangan diatur dalam mekanisme Rapat Dewan Pimpinan Organisasi. Mendampingi Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
2. Dewan Pertimbangan berkewajiban menjaga nama baik, kewibawaan dan keharmonisan
organisasi. Pasal 54 1. Penasehat adalah merupakan penasehat organisasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa, yang memiliki hak tugas: • • •
• • •
Memberi nasehat, saran dan pertimbangan yang bersifat konstruktif, positif kepada Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Ranting baik diminta maupun tidak diminta. Apabila dianggap perlu, Penasehat dapat meminta Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Ranting untuk berdialog. Mengetahui kebijakan organisasi dan dapat meminta penjelasan terhadap setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh Pimpinan Anak Cabang didalam mengemban tugastugas organisasi. Penyusunan saran dan nasehat Penasehat diatur dalam mekanisme Rapat Penasehat. Mendampingi Pimpinan Anak Cabang dan atau Pimpinan Ranting. Mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
2. Penasehat berkewajiban menjaga nama baik, kewibawaan dan keharmonisan organisasi. Pasal 55 Fungsi dan tugas pokok Lembaga dan Badan ialah: 1. sebagai pelaksana-pelaksana program organisasi yang bersifat khusu/ sektoral. 2. sebagai media/ sarana pendukung perjuangan Organisasi. BAB XI PERSYARATAN DASAR ORGANISASI Pasal 56 1. Tingkat Pusat sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah satu dari jumlah
tingkat Propinsi se-Indonesia. 2. Tingkat Wilayah sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah satu dari jumlah tingkat Kabupaten/ Kota di Propinsi. 3. Tingkat Cabang sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah satu dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten/ Kota. 4. Tingkat Anak Cabang sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah satu dari jumlah Kelurahan/ Desa yang ada di kecamatan. 5. Tingkat Ranting sekurang-kurangnya telah mempunyai 40 orang anggota.
BAB XII MASA BAKTI Pasal 57 Masa Bakti Dewan Pimpinan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut: 1. Dewan Pimpinan Pusat 3 (tiga) tahun. 2. Dewan Pimpinan Wilayah 3 (tiga) tahun. 3. Dewan Pimpinan Cabang 3 (tiga) tahun.
4. Pimpinan Anak Anak Cabang 3 (tiga) tahun. 5. Pimpinan Ranting 3 (tiga) tahun. 6. Pimpinan Anak Ranting 3 (tiga) tahun. BAB XIII LEMBAGA DAN BADAN Pasal 58 Susunan, ruang lingkup keberadaan, komposisi, keanggotaan dan mekanisme Lembaga dan Badan diatur dalam peraturan organisasi. BAB XIV HUBUNGAN LEMBAGA DAN BADAN DENGAN DEWAN PIMPINAN BRIGEZ INDONESIA Pasal 59 1. Kebijakan strategis yang menyangkut kondisi eksternal organisasi, menjadi wewenang
Dewan Pimpinan yang dikoordinasikan kepada Lembaga dan Badan sesuai tingkatannya. 2. Menyangkut program internal, Lembaga dan Badan melakukan koordinasi dan kemitraan dengan Malejis Pimpinan sesuai dengan tingkatannya. 3. Dewan berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga dan Badan dapat mengancam atau merugikan Organisasi. 4. Hubungan Lembaga dan Badan dengan Dewan Pimpinan Organisasi BRIGEZ INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1, 2, dan 3, dirinci lebih lanjut dalam peraturan organisasi. BAB XV PERATURAN PERALIHAN Pasal 60 1. Mengenai pergantian antar waktu kepemimpinan organisasi di semua tingkatannya akan diatur dalam peraturan organisasi. 2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian didalam peraturan organisasi, peraturan pusat, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah
Tangga Organisasi BRIGEZ INDONESIA, dan dapat dievaluasi dalam Rapat Pimpinan Paripurna. 3. Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan. 4. Segala peraturan organisasi sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan engan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BAB XVI PENUTUP Pasal 61 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Lembar Pengesahan
Ditetapkan di Bandung, 25 Desember 2009 Pimpinan Sidang
Ketua Sidang
Anggota
: Cecep Hendra Erawan
: 1. Donni Dwisetia
Sekertaris : Chandra Mulya
6. Adry
2. Rahmat Hidayat
7. Bambang
3. Seli Sulider MB
8. Yudha
4. Aria Genta
9. Cecep Mustika
5. Dendy
10. Irdan
