ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMUNITAS BAB I LAMBANG Pasal 1 Akronim Akronim dari Komunitas Penulis Asuransi Indonesia adalah KUPASI.
Pasal 2 Logo
Pasal 3 Filosofi Logo 1. Unsur BentukHURUF “K”. Menunjukkan simbol dari Kupasi itu sendiri yang diawali dengan huruf “K”. 2. PENA sekaligus ANAK PANAH. Pena merupakan alat tulis. Simbol dari aktivitas menulis, simbol organisasi penulis. Anak panah menunjukkan bahwa aktivitas dan organisasi ini memiliki visi dan tujuan yang jelas. 3. Unsur Warna BIRU TUA (DARK BLUE). Biru tua melambangkan keahlian dan pengalaman. Kupasi didirikan dan dikelola oleh para ahli yang berpengalaman di bidang asuransi. 4. Unsur Warna KUNING. Kuning adalah warna yang menunjukkan kehangatan yang atraktif. Kupasi adalah organisasi yang tumbuh dari komunitas, dilandasi keterbukaan dan semangat untuk berbagi, namun sekaligus sebagai wadah untuk menunjukkan eksistensi para penulis. 5. Unsur MERAH. Merah melambangkan semangat yang tak pernah padam – semangat yang harus ada dalam aktivitas apapun. 6. Unsur Tipografi HURUF KECIL. Penggunaan huruf kecil pada tulisan Kupasi menunjukkan kesederhanaan (imple), lugas. Rendah hati menerima segala masukan, sekaligus menunjukkan sesuatu yang tengah berproses, belum dan tidak pernah selesai. Adaptif namun dinamis.
Pasal 4 Tagline Tagline Komunitas Penulis Asuransi Indonesia adalah Mencerdaskan, Mencerahkan.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 5 Syarat Keanggotaan 1. Anggota KOMUNITAS adalah perorangan baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai minat dan perhatian pada industri jasa keuangan pada umumnya dan industri perasuransian serta jaminan sosial pada khususnya . 2. Keanggotaan KOMUNITAS melaui proses mengajukan permohonan sebagai anggota kepada Pengurus KOMUNITAS 3. Berumur minimal 23 tahun 4. Mempunyai minat dalam penulisan asuransi dalam bentuk media cetak, online dan elektronik , buku , jurnal dan bentuk lainya . 5. Para pendiri KOMUNITAS secara otomatis menjadi anggota Komunitas Pasal 6 Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan KOMUNITAS berakhir karena: a. Meninggal dunia b. Atas permintaan sendiri c. Diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Pusatdan atas persetujuan Pendiri d. Melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik KOMUNITAS e. Dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana. f. Berakhir keanggotaannya sesuai dengan Aturan Rumah Tangga.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7 Hak dan Kewajiban Pendiri 1. Pendiri mempunyai hak atas sisa likuidasi 2. Pendiri mempunyai hak untuk duduk dalam Dewan Pengurus Pusatsecara ex officio sebanyak 2 ( dua ) orang . 3. Pendiri berkewajiban untuk membayar iuran sebagai anggota Pasal 8 Hak dan Kewajiban Dewan Penasehat
Dewan Kehormatan berhak memberikan saran, pandangan dan petunjuk kepada Dewan Pengurus Pusat yang sifatnya tidak mengikat. Pasal 9 Hal dan Kewajiban Dewan Etik 1. Dewan Etik melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik 2. Dewan Etik memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Komunitas berdasarkan tata cara Dewan Etik 3. Dewan Etik melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik Komunitas; 4. Tata cara pelaksanaan Kode Etik diatur secara tersendiri di Kode Etik Komunitas. Pasal 10 Hak dan Kewajiban Dewan Pengurus Pusat 1. Dewan Pengurus Pusat berkewajiban melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan kebijakan umum KOMUNITAS yang ditetapkan olen Musyawarah Anggota . 2. Dewan Pengurus Pusat berkewajiban mengadakan Rapat Dewan Pengurus Pusat sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 3. Dewan Pengurus Pusat berkewajiban mengadakan Rapat Kerja Dewan Pengurus Pusat dengan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. 4. Dewan Pengurus Pusat melaporkan kepada Pendiri secara rutin minimal sekali dalam 6 (enam ) bulan atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu untuk hal hal yang bersifat penting dan strategis. 5. Dewan Pengurus Pusat berkewajiban menyampaikan pertanggung-jawaban dalam Musyawarah Anggota 6. Atas persetujuan Pendiri , Dewan Pengurus Pusat berhak mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan tujuan Komunitas dalam hal-hal yang: a. belum diatur dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga; b. belum diputuskan oleh Musyawarah Anggota c. disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran mengenai peraturan atau ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga. 7. Dewan Pengurus Pusat berhak membentuk, membekukan dan atau membubarkan Pengurus Wilayah . 8. Ketua Dewan Pengurus Pusat mewakili Komunitas di dalam maupun di luar Pengadilan. 9. Hak dan kewajiban Dewan Pengurus Pusat yang belum diatur, ditetapkan dalam Peraturan Komunitas Pasal 11 Hak dan Kewajiban Anggota 1. Anggota Biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih. 2. Turut serta dalam segala kegiatan Komunitas 3. Anggota berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan profesi.
4. Bagi peserta yang tidak membayar iuran selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut dinyatakan kehilangan hak sebagai anggota dan kehilangan hak suara 5. Bagi peserta yang ingin mengaktifkan kembali hak sebagai anggota diwajibkan melunasi iuran wajib yang tertunggak 6. Berhak atas setiap manfaat yang dihasilkan oleh Komunitas 7. Anggota wajib membayar iuran atau pungutan lain yang ditentukan oleh Komunitas 8. Mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komunitas , Kode Etik Komunitas dan peraturan lainnya yang dikeluarkan Komunitas 9. Mematuhi dan melaksanakan aturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terkait dengan profesi sebagai penulis
BAB III RAPAT Pasal 12 Ketentuan Umum Rapat 1. Jika dalam Rapat Pendiri, Rapat Umum Anggota, Rapat Umum Anggota Luar Biasa dan Rapat Dewan Pengurus Pusat tidak tercapai kuorum, rapat kedua dapat diadakan pada hari yang sama, sekurangnya satu jam setelah saat dibukanya rapat pertama. 2. Pada Rapat kedua tanpa menghiraukan berapa yang hadir, Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat asal lebih dari setengah yang hadir menyetujui usul yang bersangkutan. 3. Musyawarah Anggota dan Musyawarah Luar Biasa dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat Pusat
Pasal 13 Rapat Pendiri 1. Rapat Pendiri memilih dan menentukan Ketua Dewan Pengurus Pusat Komunitas . 2. Rapat Pendiri sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah Pendiri 3. Rapat Pendiri dipimpin oleh salah seorang anggota Pendiri yang ditunjuk sebelum dimulai rapat Pendiri Pasal 14 Rapat Pengurus
Rapat Dewan Pengurus Pusat diadakan sekurang kurangnya sekali dalam tiga bulan BAB IV KEPENGURUSAN Pasal 15 Pengurus Pusat
1. Dewan Pengurus Pusatpilih untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. 2. Ketua Dewan Pengurus Pusat hanya dapat dipilih dan diangkat untuk 2 (dua) periode berturut –turut. 3. Masa jabatan anggota pengurus berakhir apabila: a. Meninggal dunia b. Berakhir periode kepengurusan c. Dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana d. Termasuk dalam daftar orang tercela yang ditetapkan oleh Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan regulator terkait lainnya. e. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri Pasal 16
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengurus Pusat 1. Dewan Pengurus Pusat dalam menjalankan tugas kepengurusannya berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 2. Dewan Pengurus Pusat bersifat kolektiv kolegial 3. Dewan Pengurus Pusatberhak mewakili Komunitas kedalam dan keluar Komunitas tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Komunitas dengan pihak lain dan pihak lain dengan Komunitas , serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana ditetapkan dalam AD/ART ini. 4. Dalam hal Ketua Dewan Pengurus Pusatberhalangan dalam menjalankan tugas Komunitas , maka ketua dapat diwakili oleh Sekretaris atau Bendahara. 5. Dalam hal apabila Ketua, Sekretaris dan Bendahara berhalangan maka tugas-tugas kepengurusan Komunitas diwakili atau dipimpin oleh salah seorang anggota Pendiri. 6. Untuk membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atau membeli barang tidak bergerak, Ketua harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Dewan Pengurus Pusat. 7. Dewan Pengurus Pusatberhak mengangkat pegawai atau petugas untuk melaksanakan pekerjaan kesekretariatan Komunitas 8. Pembagian tugas antar anggota Dewan Pengurus Pusat selengkapnya lebih lanjut akan diatur Peraturan Dewan Pengurus Pusat
Pasal 17 Kode Etik 1. Kode Etik harus ditaati oleh para anggota Komunitas dan menjadi pedoman sikap serta tingkah laku. 2. Kode Etik Komunitas adalah sebagai berikut: a. Bekerja dengan penuh integritas b. Bersikaf obyektif dan transparan dalam memberikan pendapat atau opini melalui tulisan c. Menjunjung tinggi prinsip profesinalisme dalam penulisan d. Menjunjung tinggi pedoman Anti-Plagiarisme (kecurangan atau kejahatan dalam penulisan) e. Tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Komunitas
Pasal 18 Pembukuan 1. Dewan Pengurus Pusat wajib menyelenggrakan pembukuan yang tertib ,mengenai keuangan dan kekayaan Komunitas . Pembukuan itu harus diselenggarakan menurut prinsip akutansi Indonesia, yang diterapkan secara taat-asas. 2. Pembukuan Komunitas harus diaudit oleh auditor atau sedikitnya oleh internal auditor yang diangkat atau ditunjuk oleh Rapat Pendiri. 3. Tahun buku Komunitas dimulai setiap tanggal 1 Januari dan berakahir pada tanggal 31 Desember tahun yang sama 4. Hasil audit tahunan yang dilakukan oleh Auditor akan menjadi bagian dari Laporan atau Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat
BAB V PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur oleh Peraturan Pengurus.
