RANCANGAN ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMUNITAS LINGKAR BACA INDONESIA (KLBI)
PEMBUKAAN Bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Anugerah, dan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa kepada seluruh bangsa Indonesia. Sebagai kelanjutan rentang panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, setelah merebut dan mempertahankan kemerdekaan,
mengisi kemerdekaan dengan
pembangunan di segala bidang. Dan sebagai pelaksanaan pengamalan Pancasila, dalam upaya meraih cita cita kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana amanat Konstitusi atau Pembukaan UUD-1945, yakni: ”Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Maka Komunitas Lingkar Baca Indonesia memandang dan meyakini, bahwa partisipasi dan kemitraan dari segenap lapisan masyarakat dan komponen bangsa terhadap Pembangunan Nasional adalah merupakan kewajiban. Bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan kesadaran tersebut di atas, dan ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka dengan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Lingkar Baca Indonesia dengan ini menyatakan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Non Politik (independen), dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:
ANGGARAN DASAR
BAB I Nama, Kedudukan, dan Waktu
Pasal 1 1)
Organisasi ini bernama Komunitas Lingkar Baca Indonesia, disingkat KLBI, dan selanjutnya disebut Lingkar Baca.
2)
Kedudukan Komunitas Lingkar Baca meliputi seluruh wilayah Indonesia, tidak menutup kemungkinan ada perwakilan di luar negeri.
3)
KLBI didirikan oleh sekelompok alumni/ panitia reuni SMP & Pramuka YBPK Surabaya
pada
tanggal------------------------------------------di--------------------------
untuk waktu yang tidak ditentukan, atau tidak terbatas. BAB II ASAS
Pasal 2 KLBI memiliki asas Pancasila dan UUD 1945.
BAB III SIFAT, TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 3 SIFAT KLBI bersifat terbuka, independen, nirlaba, non diskriminasi, dan non politik.
Pasal 4 TUJUAN KLBI bertujuan untuk lebih berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus mencerahkan di bidang kependidikan dan kebudayaan.
Pasal 5 TUGAS KLBI bertugas melaksanakan pembelajaran, pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan pelatihan kepada masyarakat luas.
Pasal 6 FUNGSI KLBI berfungsi sebagai : 1.
Wadah untuk berkreasi, berinovasi, dan bersinergi
2.
Wadah penghimpun potensi para anggota dan masyarakat
3.
Sarana memperkuat ikatan persahabatan dan persaudaraan.
BAB IV PROGRAM UMUM
Pasal 7 1)
KLBI
menyusun
program
umum
yang
sistimatis,
terarah,
terpadu,
berkelanjutan (sustainable) dan bertahap 2)
Program Umum KLBI ditetapkan dan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). BAB V KEANGGOTAAN
Pasal 8 Anggota KLBI adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah mendaftar sesuai prosedur. Syarat syarat menjadi anggota, hak, kewajiban, dan pemberhentiannya diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB VI SUSUNAN ORGANISASI, KEPENGURUSAN HUBUNGAN KERJA, DAN RANGKAP JABATAN
Pasal 9 SUSUNAN ORGANISASI Sedang proses pembahasan, contoh misalnya:
Tingkat Pusat-Wilayah-Daerah-
Cabang-dan Ranting+Perwakilan Luarnegeri.
Pasal 10 KEPENGURUSAN Sedang proses pembahasan, misalnya: Pengurus Pusat-Wilayah-Daerah-CabangRanting-dan Perwakilan Luar negeri.
Pasal 11 HUBUNGAN KERJA Idem-misalnya: Hubungan kerja vertical organisatoris, termasuk dengan perwakilan Luar Negeri.
Pasal 12 RANGKAP JABATAN Seorang pengurus tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam kepengurusan KLBI di masa bakti yang sama. BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 13 Keuangan dan kekayaan Komunitas Lingkar Baca Indonesia diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT
Pasal 14 Musyawarah dan rapat rapat KLBI diatur di dalam ART BAB IX LAMBANG, ATRIBUT, MARS, DAN HYMNE
Pasal 15 Sedang dirancang (proses), ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga, dan akan didaftarkan hak ciptanya. BAB X BADAN DAN LEMBAGA LEMBAGA
Pasal 16 1)
Pengurus Pusat KLBI dapat membentuk Badan dan Lembaga lembaga untuk melaksanakan tugas tugas dalam bidang tertentu yang memerlukan keahlian khusus.
2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan Lembaga lembaga sebagaimana ayat (1) tersebut di atas, diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 17 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan melalui Munaslub, atau Muktamar Khusus, dan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XII PEMBUBARAN
Pasal 18 Idem------------------------------
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19 Idem--------------------------------BAB XIV PENUTUP
Pasal 20 KETENTUAN PENUTUP (1)
Hal hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur lebih lanjut di
dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). (2)
Anggaran Dasar KLBI ini diubah dan disahkan oleh rapat umum para pendiri
yang berlangsung pada tanggal-----------------------------------dan bertepatan dengan----------------------------------Hijriyah. Dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya,
Pada tanggal--------------------------------------
ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMUNITAS LINGKAR BACA INDONESIA
BAB I KEANGGOTAAN
Pasal 1 JENIS DAN PERSYARATAN (1)
Keanggotaan Komunitas Lingkar Baca Indonesia terdiri atas:
1.
Anggota biasa
2.
Anggota Luar biasa
3.
Warga KLBI.
(2)
Syarat menjadi Anggota biasa :
1.
Warga Negara Indonesia , sudah berusia 13 tahun.
2.
Masuk menjadi anggota dengan kesadaran sendiri.
3.
Bersedia membayar uang pangkal, uang iuran, dan mentaati
semua
peraturan dan ketentuan KLBI. (3)
Syarat menjadi Anggota Luar Biasa :
1.
WNI , sudah berusia 60 tahun.
2.
Setiap Anggota KLBI yang berjasa bagi kemajuan dan pengembangan
organisasi KLBI. 3.
Setiap purnawirawan, purnabakti, dan pensiunan pegawai negeri/atau swasta
yang bersedia masuk jadi anggota. (4)
Warga KLBI adalah masyarakat yang bersimpati, mendukung dan membantu
program kegiatan KLBI.
Pasal 2 TATA CARA PENERIMAAN (1). Setiap orang yang akan menjadi anggota mengajukan surat permohonan kepada pengurus KLBI terdekat. (2). Pengurus KLBI yang tersebut pada ayat 1 meneruskan kepada Pengurus Daerah untuk diteliti dan disahkan. (3). Kepada anggota baru tersebut, diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan diumumkan kepada seluruh anggota di daerah tersebut.
Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 1) Anggota KLBI mempunyai Hak yang meliputi : 1. Hak untuk berbicara, atau hak suara 2. Hak untuk memilih dan dipilih 3. Hak untuk mendapatkan penghargaan 4. Hak untuk membela diri. 2) Setiap anggota KLBI berkewajiban untuk : 1. Membayar uang pangkal dan uang iuran 2. Menyetujui dan mewujudkan tujuan KLBI 3. Melaksanakan program kegiatan KLBI 4. Menjaga nama baik organisasi KLBI.
Pasal 4 PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PEMBELAAN 1) Seseorang berhenti menjadi anggota KLBI , karena : 1. Meninggal dunia 2. Berhenti atas permohonan sendiri 3. Diberhentikan karena pelanggaran disiplin, peraturan dan merusak nama baik organisasi KLBI. 4. Pelanggaran hukum dan sudah dinyatakan/vonis bersalah oleh pengadilan pemerintah Republik Indonesia. 2) Anggota yang diberhentikan berhak membela diri di Munas, atau Musda satu tingkat di atas pengurus yang memberhentikannya. BAB II KEPENGURUSAN
Pasal 5 1) Pengurus Pusat KLBI terdiri atas : 1. Dewan Penasihat 2. Dewan Pembina 3. Pengurus Pleno, yakni pengurus harian dan departemen.
2) Dewan Penasihat, berjumlah 12 orang, yaitu : seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan, 9 orang anggota. 3) Dewan Pembina, berjumlah 15 orang, yaitu: seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan 12 orang anggota. 4) Pengurus Harian, berjumlah 18 orang, yaitu : 1. Seorang Ketua Umum 2. Seorang Wakil Ketua Umum 3. Seorang Sekretaris Jenderal 4. Empat orang Sekretaris sekretaris 5. Seorang Bendahara Umum 6. Tiga orang bendahara bendahara. 5) Sembilan Departemen masing masing Lima orang : 1. Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi 2. Departemen Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan 3. Departemen Praja Muda, Olahraga, dan seni budaya 4. Departemen Komunikasi, Informasi, Humas, dan Hub.LN 5. Departemen Pendidikan, dan Pelatihan pelatihan 6. Departemen Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan 7. Departemen Ekonomi-Bisnis, Bina Usaha & Koperasi 8. Departemen Keagamaan dan Keindonesiaan 9. Departemen Sosial, Kesehatan, dan Kebencanaan.
Pasal 6 PENGURUS WILAYAH (1)------s/d ----ayat (5)-----------------------------------------------
Pasal 7 PENGURUS DAERAH (1)……..s/d……………ayat (5)---------------------------------------
Pasal 8 PENGURUS CABANG (1)……..s/d…..ayat (5)-----------------------------------------------
Pasal 9 PENGURUS RANTING (1)…….s/d……ayat (5)------------------------------------------------
Pasal 10 PENGURUS PERWAKILAN LUAR NEGERI (1)……..s/d………..ayat (5)--------------------------------------------
Pasal 11 MASA JABATAN KETUA UMUM DAN KETUA KETUA (1)….s/d……ayat (4)------------------------------------------------------------
Pasal 12 PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENASIHAT (1)…s/d….ayat (4)--------------------------------------------------------------
Pasal 13 PERSYARATAN PENASIHAT (1)……..S/D…….ayat (4)-------------------------------------------------------------
Pasal 14 PEMILIHAN DAN PENETAPAN PEMBINA (1)……S/D….ayat (4)---------------------------------------------------------------------
Pasal 15 PERSYARATAN PEMBINA (1)………S/D………ayat (4)--------------------------------------------------------------
Pasal 16 PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS (1)……..S/D………ayat (4)-----------------------------------------------------------------
BAB III PERMUSYAWARATAN
Pasal 17 JENIS PERMUSYAWARATAN Permusyawaratan terdiri atas : Musyawarah Nasional Musyawarah Wilayah (Muswil) Musyawarah Daerah (Musda) Mussyawarah Cabang Musyawarah Ranting Rapat Kerja 1.
Rapat Koordinasi
Pasal 18 MUNAS ATAU KONGGRES Munas atau Konggres diselenggarakan lima (5) tahun sekali.
Pasal 19 MUSYAWARAH WILAYAH Musyawarah Wilayah diselenggarakan empat(4) tahun sekali.
Pasal 20 Musyawarah Daerah diselenggarakan empat (4) tahun sekali.
Pasal 21 MUSYAWARAH CABANG Musyawarah Cabang diselenggarakan empat(4) tahun sekali.
Pasal 22 MUSYAWARAH RANTING Musyawarah Ranting diselenggarakan empat(4) tahun sekali.
Pasal 23 RAPAT KERJA NASIONAL Rakernas diselenggarakan sesuai kebutuhan, atau-------------------------
Pasal 24 RAPAT KERJA WILAYAH Rakerwil--------------------idem-------------------------------------------------------
Pasal 25 RAPAT KERJA DAERAH Rakerda-------------------------idem--------------------------------------------------
Pasal 26 RAPAT KERJA CABANG Rakercab------------------------idem---------------------------------------------------
Pasal 27 RAPAT PENGURUS Disesuaikan kebutuhan , situasi dan kondisi.
Pasal 28 HAK SUARA ………………………………………………………………………………………………… ………… BAB IV LAMBANG, ATRIBUT, MARS, DAN HYMNE
Pasal 29 MAKNA LAMBANG , ATRIBUT, MARS, DAN HYMNE Ayat (1)…s/d …ayat (5) sedang dirancang-didaftarkan hak ciptanya.
BAB V BADAN DAN LEMBAGA
Pasal 30 KEBERADAAN BADAN DAN LEMBAGA Ayat (1)…s/d…ayat (5) sedang dirancang bersama.
BAB VI KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 31 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN 1) Keuangan dan kekayaan KLBI diperoleh dari : 1 Uang pangkal dan uang iuran anggota yang jumlahnya ditetapkan pengurus pusat KLBI. 2 Dukungan Donatur, Sponsor, dan bentuk kerjasama lainnya. 3 Hibah, dan sumber sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 4 Usaha usaha lain yang baik, halal, dan tidak mengikat. 2) Keuangan dan kekayaan KLBI sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tersebut dikelola sesuai dengan keputusan rapat pleno, dan bersifat terbuka. 3) Keuangan dan kekayaan KLBI dilaporkan secara berkala, setelah diaudit oleh akuntan public.
BAB VII KESEKRETARIATAN
Pasal 32 PENGURUSAN KANTOR 1) Untuk menjalankan administrasi organisasi, KLBI membentuk secretariat di berbagai tingkat kepengurusan. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai secretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut, diatur oleh pengurus harian dalam bentuk surat keputusan (SK), dengan imbal jasa yang memadai.
BAB VIII PENUTUP
Pasal 33 KETENTUAN PENUTUP 1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diputuskan oleh Pengurus Pusat (PP). 2) Anggaran Rumah Tangga ini diubah dan disahkan oleh musyawarah para pendiri
Komunitas
Lingkar
Baca
Indonesia
yang
berlangsung
pada
tanggal…………… s/d ……………… bertempat di Surabaya, Jawa Timur, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya, Pada tanggal…………………………..2016
