Lampiran KEP.005/MUNAS-V/SEKARPURA II/2011 - AD/ART
ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I IDENTITAS Pasal 1 Lambang Lambang Organisasi adalah berupa Logo yaitu: (1) Simbol 2 (dua) Anak Panah berbentuk hurup S, mempunyai makna Initial Letter dari SEKARPURA II. (2) Simbol 2 (dua) Anak Panah berwarna Merah dan Biru, mempunyai makna Tekad untuk Maju dan Sejahtera bersama Perusahaan sebagai Karyawan Perusahaan dan Anggota Organisasi. Pasal 2 Semboyan Semboyan Organisasi adalah Maju dan Sejahtera bersama Perusahaan, yang mempunyai makna kesatuan Sikap Mental dan Tindakan Fisik yang tidak terpisahkan sebagai Karyawan Perusahaan maupun Anggota Organisasi. Pasal 3 Panji Panji Organisasi adalah berupa Bendera dengan Warna Dasar Putih dan Lambang dengan Kata SEKARPURA II di tengahnya yang mempunyai makna, Dengan niat yang Suci selalu memperjuangkan Tekad untuk Maju dan Sejahtera bersama Perusahaan. Pasal 4 Himne Himne organisasi adalah berupa lagu Pengobar Semangat yang mempunyai makna Falsafah Organisasi BAB II KEANGGOTAAN Pasal 5 Anggota (1)
(2)
Karyawan yang berhak untuk menjadi Anggota Organisasi adalah: a. Karyawan Perusahaan. b. Karyawan Diperbantukan. c. Karyawan Ditugaskan. d. Karyawan Masa Percobaan. Anggota Organisasi terdiri dari: a. Anggota Kehormatan. Pihak di luar Perusahaan yang karena Komitmen terhadap Pengembangan Organisasi diangkat dalam MUNAS/ MUNASLUB sebagai Anggota Kehormatan. b. Anggota Luar Biasa. Pihak Pemberi Kerja yang karena Komitmen terhadap Pengembangan Organisasi, diangkat dalam RAKERNAS sebagai Anggota Luar Biasa.
(3)
c. Anggota Biasa. Karyawan Perusahaan yang mendapat Surat Pengesahan dan Tanda Anggota dari DPP, sebagai Anggota Biasa. Tata cara untuk menjadi anggota biasa adalah: a. Mendaftarkan diri dengan mengisi Formulir Calon Anggota, pada Sekretariat DPC terkait. b. Diusulkan Pengurus DPC setelah melalui Proses Verifikasi dan memenuhi persyaratan, kepada DPP. c. Ditindaklanjuti Pengurus DPP dengan menerbitkan Surat Pengesahan dan Tanda Anggota, sebagai Legalitas. BAB III KEPENGURUSAN Pasal 6 Pembentukan
(1) Dewan Penasehat Organisasi (DPO). a. Dibentuk oleh Formatur di dalam MUNAS/MUNASLUB. b. Anggota DPO dipilih secara selektif dari mantan Pengurus SEKARPURA II, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) Orang. c. Ketua DPO dipilih secara musyawarah, oleh Anggota DPO. (2) Dewan Pimpinan Pusat (DPP). a. Pengurus Pleno DPP, dibentuk oleh Pengurus Harian DPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah selesainya MUNAS/ MUNASLUB. b. Ketua Umum DPP dipilih dalam MUNAS/ MUNASLUB; c. KetuaUmum pada butir a dipilih dari Anggota yang hadir/diundang di MUNAS/MUNASLUB; d. Ketua umum setelah terpilih harus bekerja di PT Angkasa Pura II (Persero) dan berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi; e. Pemilihan Ketua Umum DPP dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia; f. Personalia Pengurus Harian DPP ditentukan oleh Ketua Umum terpilih selaku ketua formatur bersama-sama dengan anggota formatur yang dipilih dalam sidang paripurna MUNAS/MUNAS luar biasa. (3) Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Pengurus Pleno DPC, dibentuk oleh Pengurus Harian DPC selama-lamanya 1 (satu) bulan kalender setelah selesainya MUSCAB/MUSCABLUB. (4) Anggota SEKARPURA II yang tidak dapat menjadi ketua umum DPP /ketua DPC adalah anggota yang menduduki jabatan setingkat dimana untuk: a. Kantor Pusat : satu tingkat di bawah Direksi; b. Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta : dua tingkat dibawah Senior General Manager; dan c. Cabang Lain: setingkat dibawah Kacab/setingkat managerial yang membidangi SDM, keuangan, dan personalia. Pasal 7 Struktur (1) Pengurus Pleno DPP, sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Pengurus Harian DPP: 1) Ketua Umum. 2) Para Ketua. 3) Sekretaris Umum. 4) Bendahara Umum.
b. Pengurus Departemen DPP: 1) Para Kepala Departemen. 2) Para Anggota Departemen. (2) Pengurus Pleno DPP, dapat dilengkapi dengan Jajaran Jabatan dibawah Departemen apabila dibutuhkan. (3) Pengurus Pleno DPC, sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Pengurus Harian DPC: 1) Ketua. 2) Para Wakil Ketua. 3) Sekretaris. 4) Bendahara. b. Pengurus Bidang: 1) Para Kepala Bidang. 2) Para Anggota Bidang. (4) Pengurus Pleno DPC, dapat dilengkapi dengan Jajaran Jabatan dibawah Bidang apabila dibutuhkan. Pasal 8 Tugas Utama (1) Ketua Umum DPP bertugas Mempertahankan Eksistensi dan mengembangkan Organisasi dengan: a. Menentukan Arah Kegiatan. b. Menjalin Hubungan Kelembagaan. c. Melakukan Komunikasi Formal Impersonalistik. d. Melaksanakan Mediasi Penyelesaian Masalah. e. Menggalang Integrasi Anggota. (2) Sekretaris Umum DPP bertugas melakukan Pembinaan Administratif dengan merumuskan: a. Konsep Arah Kegiatan. b. Konsep Hubungan Kelembagaan. c. Konsep Komunikasi Formal Impersonalistik. d. Konsep Mediasi Penyelesaian Masalah. e. Konsep Integrasi Anggota. (3) Bendahara Umum DPP bertugas melakukan Pembinaan Finansial dengan merumuskan: a. Konsep Arah Kegiatan. b. Konsep Hubungan Kelembagaan. c. Konsep Komunikasi Formal Impersonalistik. d. Konsep Mediasi Penyelesaian Masalah. e. Konsep Integrasi Anggota. (4) Para Kepala Departemen bertugas melakukan Pembinaan Operasional sesuai: a. Arah Kegiatan yang ditentukan. b. Hubungan Kelembagaan yang dijalin. c. Komunikasi Formal Impersonalistik yang dilakukan d. Mediasi Penyelesaian Masalah yang dilaksanakan e. Integrasi Anggota yang digalang. (5) Para Anggota Departemen bertugas menjaga intensitas Pembinaan Operasional sesuai: a. Arah Kegiatan yang ditentukan. b. Hubungan Kelembagaan yang dijalin. c. Komunikasi Formal Impersonalistik yang dilakukan d. Mediasi Penyelesaian Masalah yang dilaksanakan e. Integrasi Anggota yang digalang. (6) Ketentuan Tugas Utama berlaku secara Mutatis Mutandis.
Pasal 9 Syarat Khusus Syarat Khusus Pengurus Organisasi adalah: (1) Memenuhi persyaratan Umum sebagaimana ketentuan pada pasal 24 Anggaran Dasar. (2) Calon Ketua Umum DPP dan Calon Ketua DPC yang diusulkan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun sebelum pensiun. (3) Calon Ketua Umum DPP minimal pernah menjadi Pengurus SEKARPURA II sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun. (4) Calon Ketua DPC minimal telah menjadi Pengurus SEKARPURA II sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun,kecuali untuk bandara yang baru bergabung dengan Perusahaan. (5) Pengurus DPP atau DPC, minimal telah menjadi Anggota SEKARPURA II sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;
Pasal 10 Mekanisme Kerja (1) Mekanisme Kerja Kepengurusan DPP dan DPC adalah Sub Ordinasi, sesuai dengan Azas Dekonsentrasi dan Desentralisasi, yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP dan Ketua DPC selaku Penanggungjawab Utama. (2) Departemen-departemen merupakan Lini Organisasi, yang dipimpin oleh Kepala Departemen DPP selaku Pembina Kegiatan Operasional. (3) Kepala Departemen DPP, melakukan Tugas Pokok yaitu melaksanakan Program Kerja Organisasi dan Evaluasi Aspirasi DPC dengan bertanggungjawab kepada Ketua DPP terkait. (4) Sekretariat DPP merupakan Staf Organisasi, yang dipimpin oleh Sekretaris Umum DPP dan Bendahara Umum DPP selaku Pembina Kegiatan Administratif dan Keuangan. (5) Sekretaris Umum DPP dan Bendahara Umum DPP, melakukan Tugas Pokok yaitu Pelaksanaan Program Kerja Organisasi dan Evaluasi Pengembangan Organisasi dengan bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP. (6) Bidang-bidang DPC merupakan Lini Organisasi, yang dipimpin oleh Kepala Bidang DPC selaku Pembina Kegiatan Operasional. (7) Kepala Bidang DPC, melakukan Tugas Pokok yaitu Pelaksanaan Program Kerja Organisasi dan Evaluasi Aspirasi Anggota dengan bertanggungjawab kepada Wakil Ketua DPC terkait. (8) Sekretariat DPC merupakan Staf Organisasi, yang dipimpin oleh Sekretaris DPC dan Bendahara DPC selaku Pembina Kegiatan Administratif dan Keuangan. (9) Sekretaris DPC dan Bendahara DPC, melakukan Tugas Pokok yaitu Pelaksanaan Program Kerja Organisasi dan Evaluasi Pengembangan Organisasi dengan bertanggungjawab kepada Ketua DPC. (10) Pengurus menyelenggarakan Pertemuan-pertemuan sebagai upaya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi. Pasal 11 Penggantian Antar Waktu (1) Pengurus DPP : a. Ketua Umum diganti Ketua I, sampai dengan diadakannya MUNAS/ MUNASLUB. b. Pengurus Harian diganti berdasarkan hasil rapat Badan Pengurus Harian. c. Pengurus Pleno diganti sesuai Keputusan Rapat Pleno Diperluas. (2) Ketentuan Penggantian Antar Waktu berlaku secara Mutatis Mutandis.
BAB IV HAK Pasal 12 Hak Anggota dan Pengurus Hak Anggota dan Pengurus Organisasi adalah: (1) Hak Pilih. Hak untuk Memilih dan Dipilih sebagai Pengurus SEKARPURA II. (2) Hak Suara. Hak untuk Menentukan Kuorum Pelaksanaan Sidang atau Rapat dan Voting Pengambilan Keputusan. (3) Hak Bicara. Hak untuk Menyampaikan Pendapat dalam Sidang atau Rapat. (4) Hak Boikot. Hak untuk Tidak Menghadiri Sidang atau Rapat. (5) Hak Walk Out. Hak untuk Meninggalkan Sidang atau Rapat. (6) Hak Abstain. Hak untuk Tidak Berpendapat dalam Sidang atau Rapat. (7) Hak Proteksi. Hak untuk Membela Diri atas tuduhan. (8) Hak Advokasi. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum dalam Hubungan Industrial. BAB V SANKSI Pasal 13 Anggota dan Pengurus (1) Sanksi Organisasi akan dikenakan kepada Anggota atau Pengurus, apabila: a. Tidak mampu melaksanakan Kewajiban. b. Tidak mampu memenuhi Persyaratan. (2) Bentuk Sanksi Organisasi adalah: a. Peringatan Tertulis. Keputusan Rapat Pleno DPC, atas Pelanggaran Pertama terhadap Kewajiban Anggota. b. Pembekuan Hak Pilih 1 (satu) Periode Masa Bakti Kepengurusan. Keputusan Rapat Pleno Diperluas DPC, atas Pelanggaran Kedua terhadap Kewajiban Anggota. c. Pembekuan Hak Pilih dan Hak Suara 1 (satu) Periode Masa Bakti Kepengurusan. 1) Keputusan RAKERCAB, atas: a) Pelanggaran ketiga terhadap kewajiban anggota. b) Pelanggaran terhadap kewajiban Pengurus, di tingkat Cabang. 2) Keputusan RAKERNAS, atas: Pelanggaran terhadap Kewajiban Pengurus, di tingkat Pusat. d. Pemberhentian Keputusan MUSCAB/MUSCABLUB atas pelanggaran terhadap Persyaratan Anggota. (3) Proses Pemberhentian Anggota dilaporkan Pengurus DPC kepada Pengurus DPP, untuk pembatalan Legalitas Anggota. (4) Tindakan Sela sebagai Keputusan Rapat Pleno Diperluas dilakukan oleh Pengurus DPC atau Pengurus DPP dan mempunyai kekuatan hukum sementara, sampai dengan dilaksanakannya RAKERNAS atau RAKERCAB atau MUSCAB/MUSCABLUB, sesuai sanksi yang dikenakan.
(5) Sanksi Organisasi dapat ditinjau kembali sesuai hirarki hukum pemutusannya.
BAB VI MUNAS/MUNASLUB, RAKERNAS DAN MUSCAB/MUSCABLUB, RAKERCAB Pasal 14 MUNAS/MUNASLUB dan RAKERNAS (1) Panitia MUNAS/MUNASLUB dan RAKERNAS dibentuk dalam Rapat Pleno, dengan Penanggungjawab Ketua Umum DPP. (2) Susunan Panitia MUNAS/ MUNASLUB dan RAKERNAS ditentukan sebagai berikut: a. Panitia Penyelenggara. b. Panitia Pengarah (Steering Committe). c. Panitia Pelaksana (Organizing Committe). d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan. (3) MUNASLUB diselenggarakan apabila diusulkan oleh lebih dari 50% DPC-DPC. (4) Penyelenggaraan MUNASLUB sama sebagaimana MUNAS. (5) Peserta Dengan Hak Suara dalam MUNAS/MUNASLUB dan RAKERNAS, ditentukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Pengurus DPP, sebagai Penyelenggara. (6) Alokasi kuota peserta dengan hak suara dalam MUNAS/MUNASLUB dan RAKERNAS diatur dalam peraturan organisasi.
Pasal 15 MUSCAB/MUSCABLUB dan RAKERCAB (1) Panitia MUSCAB/MUSCABLUB dan RAKERCAB dibentuk dalam Rapat Pleno, dengan Penanggungjawab Ketua DPC. (2) Susunan Panitia MUSCAB/ MUSCABLUB dan RAKERCAB ditentukan sebagai berikut: a. Panitia Penyelenggara. b. Panitia Pengarah (Steering Committe). c. Panitia Pelaksana (Organizing Committe). d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan. (3) MUSCABLUB diselenggarakan apabila diusulkan oleh lebih dari 50% Anggota. (4) Penyelenggaraan MUSCABLUB sama sebagaimana MUSCAB. (5) Peserta Dengan Hak Suara dalam MUSCAB/MUSCABLUB dan RAKERCAB, ditentukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Pengurus DPC sebagai Penyelenggara.
BAB VII KEUANGAN Pasal 16 Sumber, Penggunaan dan Laporan Keuangan (1) (2) (3)
Sumber keuangan Organisasi berasal dari iuran Anggota dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Pemungutan iuran Anggota dilakukan oleh Pengurus. Seperempat dari jumlah iuran bulanan Anggota dimasukkan dalam kas DPP, dan tiga perempat lainnya disimpan dalam kas DPC.
(4) (5) (6)
(7)
(8)
(9) (10)
Laporan keuangan DPP disampaikan oleh Ketua Umum DPP dan Bendahara Umum secara periodik kepada DPC-DPC. Laporan keuangan DPC disampaikan oleh Ketua DPC dan Bendahara kepada anggota secara periodik. Dalam hal Ketua Umum tidak melaporkan sebagaimana tersebut pada ayat (4), maka DPC berhak mempertanyakan sepanjang DPC menjalankan kewajiban keuangan. Dalam hal Ketua DPC tidak melaporkan sebagaimana tersebut pada ayat (5), maka anggota berhak mempertanyakan sepanjang anggota menjalankan kewajiban keuangan. Penggunaan, pengaturan dan administrasi keuangan DPP ditentukan oleh Bendahara setelah mendapat persetujuan Ketua Umum DPP, dan keuangan DPC oleh Bendahara Cabang setelah mendapat persetujuan Ketua DPC. Pengusulan RKA yang disampaikan ke Perusahaan untuk mendukung kegiatan organisasi (DPC dan DPP), dilakukan melalui DPP. Dewan pimpinan dapat menunjuk auditor independen untuk memonitor keuangan baik tingkat pusat maupun tingkat cabang.
BAB VIII PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN MOSI TIDAK PERCAYA Pasal 17 Tatacara Penyampaian Keluh Kesah (1) (2) (3) (4)
(5)
Setiap Keluh Kesah dan Pengaduan Karyawan menyangkut Hubungan Industial, disampaikan dan diselesaikan oleh Atasan langsung. Jika hal tersebut pada Ayat (1) tidak terselesaikan, maka disampaikan dan diselesaikan oleh Atasan yang lebih tinggi. Bila hal tersebut pada Ayat (2) tidak juga terselesaikan, maka dilimpahkan untuk diselesaikan oleh Serikat Pekerja. Apabila dalam Musyawarah antara Serikat Pekerja dengan Perwakilan Perusahaan tidak mencapai Mufakat, maka hal tersebut dianggap sebagai Perselisihan Ketenagakerjaan dan diselesaikan dengan mengacu pada Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Selama Permasalahan belum terselesaikan, kedua belah pihak wajib menjaga kelancaran Kegiatan Operasional.
Pasal 18 Mosi Tidak Percaya (1) (2) (3) (4)
Anggota dapat mengajukan Mosi Tidak Percaya menyangkut Kinerja Kepengurusan Organisasi. Mosi Tidak Percaya diajukan kepada DPC untuk dikoordinasikan dengan DPP. MUSCABLUB dapat diselenggarakan untuk menyelesaikan Mosi Tidak Percaya menyangkut Kepengurusan DPC, apabila didukung oleh lebih dari 50% Anggota. MUNASLUB dapat diselenggarakan untuk menyelesaikan Mosi Tidak Percaya menyangkut Kepengurusan DPP, apabila didukung oleh lebih dari 50% DPC-DPC.
BAB VIII PENUTUP Pasal 19 Penutup (1) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan baik penambahan maupun pengurangan Anggaran Rumah Tangga, maka akan dinyatakan dalam Ketetapan MUNAS/MUNASLUB. (2) Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi. (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bandung. Pada Tanggal : 18 Maret 2011.
PIMPINAN MUNAS V,
R Iwan Winaya
Andi Sucipto
Cece Tarya
Deddy Jumari L
Mahdan Izohar
