ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN GEDHE NUSANTARA BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. 2.
3. 4.
Yayasan ini bernama Yayasan Gedhe Nusantara atau Gedhe Foundation (dalam bahasa Inggris) dan selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini cukup disingkat dengan Yayasan. Yayasan ini didirikan pada 21 April 2014 di Banyumas dengan terbitnya akta Pendirian Nomor 5 tanggal 21 April 2014 di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yul Firman SH di untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Yayasan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Puter No 27 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. BAB II BENTUK DAN SIFAT YAYASAN Pasal 2
1. Bentuk lembaga adalah Yayasan 2. Yayasan ini bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. 3. Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: a. Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan pendidikan informal seperti kursuskursus keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olah raga, dan perlindungan konsumen. b. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan rumahsakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup
BAB III 1
STRUKTUR ORGAN YAYASAN Pasal 3 1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : Pembina, Pengawas dan Pengurus. 2. Ketentuan terkait Organ Yayasan tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan. BAB IV TUGAS DAN WEWENANGPEMBINA Pasal 4 Pembina 1. Pembina adalah orang perorangan yang mendirikan, membina dan memiliki wewenang mutlak untuk mengarahkan jalannya Yayasan sesuai visi, misi dan tujuan. 2. Ketentuan terkait organ Pembina tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan. Pasal 5 Tugas dan wewenang Pembina : a. Melakukan pembinaan kepada Pengurus, Pengawas, dan Pelaksana Kegiatan sesuai dengan kewenangannya untuk tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, baik diminta maupun tidak, baik dilakukan secara orang perseorangan maupun kolektif. b. Melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan. c. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan Pengawas. d. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan. e. Melakukan pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan (RAT) Yayasan. f. Menetapan garis besar pemakaian dana dan sumber daya lain, termasuk garis besar pengembangan dan pengelolaan dana abadi Yayasan. g. Melakukan pengawasan umum atas seluruh pengelolaan yang ada di Yayasan. h. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Yayasan. i. Melakukan penilaian dan pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan Yayasan. j. Menyelesaikan persoalan Yayasan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengurus dan/atau Pengawas. 2
k. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. l. Menunjuk likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. m. Menyelenggarakan rapatrapat Pembina dan rapatrapat lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan. n. Melakukan inisiatif dalam berbagai hal untuk kemajuan dan pengembangan Yayasan, demi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA Pasal 6 Pengurus 1. Dalam menjalankan visi, misi untuk mencapai tujuan, maka dibentuklah Pengurus Yayasan 2. Susunan Pengurus Yayasan sekurangkurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara, sebagaimana diatur dalam Pasal (13) Anggaran Dasar Yayasan. 3. Untuk membantu tugastugas Pengurus guna menunjang tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, maka Pengurus dapat membentuk lembaga, unitunit usaha produktif, atau Pelaksana Kegiatan Yayasan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Yayasan. Pasal 7 Ketua (1) Ketua adalah orang perorangan yang memimpin jalannya Yayasan. (2) Ketentuan terkait organ Ketua tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan Pasal 8
Tugas Ketua : a. Bertanggung Jawab kepada Pendiri/Pembina. b. Bertanggung jawab terhadap pencapain visi, misi dan tujuan Yayasan. c. Memimpin jalannya kegiatan Yayasan secara umum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Yayasan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. d. Bersama dengan staf yang terpilih, merencanakan seluruh kegiatan yang merupakan program Kerja Yayasan dan Rancangan Anggaran Tahunan (RAT) Yayasan selama 1 periode kepengurusan untuk disahkan oleh Pembina. d. Memimpin dan melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Pengurus dan Pelaksana Kegiatan Yayasan dalam pelaksanaan program kerja Yayasan. e. Memimpin rapat pleno Pengurus dan rapatrapat Pengurus lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan. 3
f.
Memimpin seluruh anggota Pengurus dalam menjalankan Keputusankeputusan Rapat. g. Bertanggung jawab mencari sumbersumber pendanaan Yayasan bersamasama dengan Tim Manajemen. h. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja Pengurus dan Pelaksana Kegiatan Yayasan. i. Memberikan laporan dan keterangan kepada Pembina Yayasan secara berkala dan/atau sewaktuwaktu bila diperlukan. j. Melaksanakan kebijaksanaankebijaksanaan organisasi, baik internal maupun eksternal secara umum. k. Melaporkan pertanggungjawaban tahunan kepada Rapat Tahunan Yayasan. l. Bertanggung jawab membangun dan mengembangkan jaringan Nasional dan Internasional. m. Mengkoordinir dan mengatur pembagian tugas (job describtion) Pengurus sesuai dengan bidangnya. n. Memimpin pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus. o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. p. Menjaga keutuhan dan keseimbangan Yayasan. q. Mewakili Yayasan dalam berurusan dengan pihak ketiga. r. Menandatangani suratsurat Yayasan, baik yang bersifat internal maupun yang berhubungan dengan pihak ketiga (eksternal). Pasal 9 Wewenang Ketua : a. Memberikan pengarahan dan mencari solusi yang tepat dalam setiap kegiatan maupun dalam pengambilan keputusan. b. Melakukan kerjasama dengan Badan maupun Lembaga lain yang mendukung pengembangan Yayasan. c. Mengambil keputusan dan menandatangani surat organisasi bersama Sekretaris. d. Mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan, serta mengesahkannya berdasarkan keputusan rapat Pengurus. e. Membuat atau menetapkan perubahan peraturan tentang pedoman organisasi Pelaksana Kegiatan Yayasan dengan mendapatkan persetujuan dari Pembina. f. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Pelaksana Kegiatan Yayasan. g. Menilai dan mengesahkan laporan tahunan Pelaksana Kegiatan Yayasan. h. Menetapkan kebijakan pengembangan unit kerja atau unit usaha Yayasan dengan mendapatkan persetujuan dari Pembina. i. Melakukan inisiatif dalam berbagai hal untuk kemajuan dan pengembangan Yayasan, demi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. 4
j. Mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada salah seorang Pengurus apabila berhalangan. Pasal 10 Sekretaris 1. Sekretaris adalah orang perorangan yang menjadi wakil jika ketua berhalangan secara sementara, sekaligus menjadi koordinator dari divisi yang berada di bawahnya secara struktural. 2. Ketentuan terkait organ Sekretaris tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan. Pasal 11 Tugas Sekretaris : a. Bertanggung Jawab kepada Ketua. b. Membantu Ketua Pengurus dalam memimpin jalannya kegiatan Yayasan secara umum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Yayasan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Menyusun program kerja tahunan di bidang kesekretariatan dan pengelolaan administrasi Yayasan, untuk disampaikan kepada Ketua Pengurus. d. Mendampingi Ketua Pengurus dalam memimpin rapat pleno Pengurus dan rapatrapat Pengurus lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan. e. Wajib menghadiri rapat kepengurusan yang diselenggarakan serta membuat notulensi. f. Mendampingi Ketua Pengurus dalam hal pelaksanaan kegiatan Yayasan, baik pemeriksaan di lapangan atau kegiatan di luar Yayasan. g. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan administrasi Yayasan. h. Bertanggung jawab menyusun data base karyakarya yayasan dan data Pengurus. i. Membantu Ketua dalam mengadakan perencanaan dan evaluasi operasional Yayasan seharihari. j. Menggantikan tugastugas Ketua Pengurus apabila sedang berhalangan. k. Mewakili Ketua Yayasan berkenaan dengan tugastugas tertentu berdasarkan delegasi tugas yang diberikan. l. Bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi di bidang Kesekretariatan. m. Bertanggung jawab terhadap narrative report kepada stakeholder (donor) maupun laporanlaporan Yayasan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. n. Melaporkan seluruh kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan 5
kepada Ketua Pengurus. o. Memberikan laporan pelaksanaan program kerja secara rutin kepada anggota melalui rapat anggota yang sudah dijadwalkan. Pasal 12
Wewenang Sekretaris : a. Mewakili Ketua Pengurus dalam berurusan dengan pihak ketiga. b. Bersama Ketua Pengurus menandatangani suratsurat Yayasan, baik yang bersifat internal maupun yang berhubungan dengan pihak ketiga (eksternal). c. Melakukan inisiatif dan inovasi dalam bidang administrasi untuk kemajuan dan pengembangan Yayasan, demi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. d. Bersama Ketua menyelenggarakan rapat Yayasan. e. Merumuskan rancangan pelaksanaan kegiatan. f. Sesuai mekanisme, mewakili tugas dan wewenang Ketua apabila berhalangan. Pasal 13 Bendahara 1. Bendahara adalah orang perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola pendanaan Yayasan secara keseluruhan. 2. Ketentuan terkait organ Sekretaris tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan. Pasal 14 Tugas Bendahara : a. Bertanggung Jawab kepada Ketua. b. Membantu Ketua Pengurus dalam memimpin jalannya kegiatan Yayasan secara umum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Yayasan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Menyusun program kerja tahunan di bidang perbendaharaan Yayasan. d. Membuat anggaran (perencanaan keuangan) dan mengatur pengeluaran serta pemasukan dana di kas Yayasan. e. Membantu Ketua Pengurus dalam mengelola keuangan Yayasan. f. Wajib menghadiri rapat Badan Pengurus yang diselenggarakan. g. Menerapkan ilmu akuntansi secara professional dalam pencatatan aliran kas Yayasan. h. Membuat sistem akuntansi, format laporan ua ng keluar dan uang masuk, siklus akuntansi, dll. i. Bertanggung jawab melakukan penggalangan dana. j. Mengkoordinir dan mengadakan konfirmasi dengan para donatur dalam pengembangan usaha dan pendayagunaan kekayaan serta inventaris 6
Yayasan. k. Bertanggung jawab melakukan monitoring & evaluasi keuangan. l. Bertanggung jawab terhadap validitas buktibukti laporan keuangan. m. Memimpin dan mengkoordinasi konsolidasi keuangan Yayasan. n. Bertanggung jawab menyajikan laporan keuangan (termasuk kepada stakeholder), neraca keuangan, laporan laba rugi, rekonsiliiasasi bank dan aset. o. Melaporkan kondisi keuangan secara berkala kepada Pembina Yayasan dengan disetujui oleh ketua Pengurus. p. Melaporkan seluruh kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan kepada Ketua Pengurus. Pasal 15 Wewenang Bendahara : a. Bersama Pengurus Inti (Ketua ,Sekretaris) merumuskan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Yayasan. b. Mengkontrol mekanisme keuangan Yayasan. c. Bersama Ketua Pengurus menandatangani suratsurat Yayasan yang berhubungan dengan keuangan, baik yang bersifat internal maupun yang berhubungan dengan pihak ketiga (eksternal). d. Melakukan inisiatif dan inovasi dalam bidang administrasi keuangan untuk kemajuan dan pengembangan Yayasan, demi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS Pasal 16 Pengawas 1. Pengawas adalah orang perseorangan yang melakukan pengawasan dan memberi saran, nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. 2. Ketentuan terkait organ Pengawas tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan. Pasal 17 Tugas dan wewenang Pengawas : a. Melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dan Pelaksana Kegiatan Yayasan dalam menjalankan kegiatan Yayasan. b. Mengawasi segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus dan/atau Pelaksana Kegiatan Yayasan. c. Menetapkan kebijakan pengawasan secara umum pada seluruh kegiatan 7
Yayasan. d. Menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal pada seluruh kegiatan Yayasan. e. Mengevaluasi hasil pengawasan umum dan/atau hasil pengawasan non keuangan bidang tertentu dan/atau hasil audit internal dan eksternal penyelenggaraan Yayasan. f. Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan umum dan/atau hasil pengawasan non keuangan bidang tertentu dan/atau hasil audit internal dan eksternal penyelenggaraan Yayasan. g. Memberi peringatan dan/atau saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan kepada Pengurus dan/atau Pelaksana Kegiatan Yayasan. h. Memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Yayasan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku. i. Tata cara pemberhentian Pengurus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal (27) Anggaran Dasar Yayasan. j. Mengambil alih dan mengurus Yayasan dalam waktu sementara, apabila seluruh Pengurus diberhentikan sementara. k. Menyelenggarakan rapatrapat Pengawas dan rapatrapat lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan. l. Melakukan inisiatif dalam berbagai hal untuk kemajuan dan pengembangan Yayasan, demi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. Pasal 18 Organ Pelaksana Kegiatan 1. Untuk memperlancar kegiatankegiatan di lapangan, Pengurus Yayasan membentuk Pelaksana Kegiatan atau disebut juga dengan Panitia Kerja sesuai dengan tujuan dari giat yang akan dilaksanakan. 2. Ketentuan terkait Pelaksana Kegiatan tertuang dalam Pasal (19) Anggaran Dasar Yayasan . 3. Pelaksana Kegiatan merupakan Organ Yayasan diluar struktural utama Yayasan. 4. Pelaksana Kegiatan memiliki struktur organisasi : Ketua Pelaksana, Divisi Kesekretariatan, Divisi Keuangan, Divisi Umum, dan kesemuanya dipilih berdasarkan musyawarah mufakat. 5. Apabila kemudian hari membutuhkan tambahan Divisi untuk memenuhi pencapaian visi, misi dan tujuan Yayasan, maka Pengurus dapat membentuk Divisi baru yang ditetapkan Ketua Yayasan dan disetujui oleh Pembina, dengan mengacu AD/ART/Peraturan Yayasan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 6. Pembentukan Bagian/Divisi baru tidak boleh menyebabkan timbulnya 8
tumpang tindih fungsi, wewenang dan tanggungjawab dalam tubuh Yayasan.
1. 2. 3.
4.
Pasal 19 Penetapan Pelaksana Kegiatan Yang dapat diangkat menjadi Pelaksana Kegiatan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pelaksana Kegiatan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus, sebagaimana diatur dalam Pasal (19) ayat (1) Anggaran Dasar. Pelaksana Kegiatan diangkat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan khusus yang ditetapkan oleh Pengurus dan mendapat persetujuan dari Pembina serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam (19) ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Yayasan. Mekanisme pengangkatan Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Pengurus.
Pasal 20 Kriteria Pelaksana Kegiatan : a. Warga Negara Indonesia. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Seorang yang beritikad baik untuk memajukan bangsa dan negaranya. d. Mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan bidang kegiatan yang akan dikelolanya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. e. Memiliki kecakapan khusus pada bidang kegiatan yang akan dikelolanya. f. Tidak sedang merangkap jabatan pada lembaga lain yang dapat mengganggu kelancaran dalam menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan. Pasal 21 Persyaratan menjadi Pelaksana Kegiatan : a. Pejabat pelaksana kegiatan bisa dijabat oleh Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan dengan syarat dan ketentuan tidak menggangu jalannya organisasi Yayasan yang telah/sedang berjalan, kecuali Bendahara Utama Yayasan. b. Apabila dalam keadaan tertentu sehingga Bendahara Utama Yayasan harus menjadi Pejabat pelaksanana Kegiatan, maka secara otomatis tugas dan tanggung jawabnya akan di pegang oleh Pendiri/Pembina Yayasan. c. Penyerahan segala hal terkait tugas dan tanggung jawab keBendaharaan dilaksanakan setelah menerima Surat Keputusan dari pembina dan Surat Tugas oleh Ketua Yayasan. d. Tidak sedang menjabat sebagai Pembina dan/atau Pengurus dan/atau Pengawas dan/atau Pelaksana Kegiatan dalam organisasi atau lembaga manapun yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. 9
e. Tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari organisasi atau lembaga manapun dan dikuatkan dengan surat keterangan oleh Yayasan sebelumnya dengan ditandatangani oleh Pimpinan dari organisasi atau lembaga tersebut. f. Tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. g. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pasal 22 Ketua Pelaksana 1. Ketua Pelaksana adalah orang perorangan yang memimpin jalannya pelaksanaan kegiatan Yayasan sesuai program kerja Yayasan yang telah ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan Disetujui Pembina. 2. Ketua pelaksana kegiatan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus, sebagaimana diatur dalam Pasal (19) ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan. Pasal 23 Tugas dan Wewenang Ketua Pelaksana : a. Bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan. b. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada bidang tugasnya. c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan program kerja Pelaksana Kegiatan berdasarkan program kerja Yayasan yang telah ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan disetujui Pembina. d. Membantu tugastugas Ketua Yayasan dalam mengelola kegiatan Yayasan. e. Melakukan pengawasan, menyelenggarakan sistem komunikasi yang baik, melakukan pengarahan, penyempurnaan kepada organisasi dibawahnya. f. Sebagai alat pelaksanaan pusat kegiatan Yayasan. g. Mengusahakan terbentuknya unitunit usaha produktif untuk mendukung sumbersumber pendanaan Yayasan, dengan persetujuan Ketua Pengurus. h. Mengkoordinasikan tugastugas bidang, subbagian sesuai dengan petunjuk atasan. i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier. j. Melaporkan seluruh kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan kepada Ketua Pengurussecara benar dan tepat waktu. k. Melakukan inisiatif dan inovasi yang variatif dalam pengembangan Yayasan, demi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. l. Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus. Pasal 24 10
Divisi Kesekretariatan 1. Divisi Sekretariat adalah bagian/orang perorangan yang merupakan unsur pendukung terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan Yayasan yang secara teknis operasional langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Kegiatan dan secara administratif bertanggungjawab kepada Ketua Yayasan melalui Sekretaris Yayasan. 2. Divisi Kesekretariatan kegiatan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan. Pasal 25 Tugas dan Wewenang Divisi Kesekretariatan : a. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Kegiatan. b. Membantu pelaksanaan tugastugas sekretaris. c. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada bidang tugasnya. d. Memimpin dan bertanggung jawab atas kesekretariatan. e. Melakukan pengawasan, menyelenggarakan sistem komunikasi yang baik, melakukan pengarahan, penyempurnaan organisasi dan tata kerja. f. Mengkoordinasikan tugastugas bidang, subbagian sesuai dengan petunjuk atasan. g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan program kerja Pelaksana Kegiatan berdasarkan program dan kegiatan masing masing bidang pada Organ Pelaksana Kegiatan sesuai program kerja Yayasan yang telah ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan disetujui Pembina. h. Mengadakan pencatatan atau recording semua kegiatan manajemen. i. Sebagai alat pelaksanaan pusat ketatausahaan. j. Mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan kegiatan masingmasing bidang. k. Pengendali informasi internal dan eksternal organisasi. l. Sebagai alat komunikasi organisasi. m. Sentral teknologi transfer informasi. n. Notulensi o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Yayasan. Pasal 26 Divisi Keuangan 1. Divisi Keuangan adalah bagian/orang perorangan yang membantu bendahara dan wakil bendahara Yayasan dalam mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan beserta administrasinya, penyusunan laporan keuangan, penyusunan anggaran tahunan, dan penyusunan laporan manajemen sesuai program kerja Yayasan yang telah ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan disetujui Pembina. 11
2. Divisi Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan. Pasal 27 Tugas dan Wewenang Divisi Keuangan : a. Bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan b. Membantu tugastugas Bendahara dalam mengelola keuangan Yayasan. c. Membantu Bendahara dalam menyusun program kerja tahunan Yayasan di bidang pendanaan, untuk disampaikan kepada Ketua Pengurus. d. Mengusahakan berbagai macam sumbersumber pendanaan Yayasan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Yayasan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan. f. Mengusulkan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan yang memadai untuk pengembangan sistem informasi akuntansi & keuangan dan bentukbentuk pelaporan. g. Melaporkan kinerja Pelaksana Kegiatan terhadap anggaran dan standar biaya dan memberikan penjelasan disertai rekomendasi perbaikan yang diperlukan. h. Mengevaluasi rencana kebutuhan biaya operasional dan modal kerja serta rencana penerimaan dan pengeluaran Kas/Bank. i. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas) yang auditable secara berkala beserta perinciannya (bulanan, triwulan maupun akhir tahun) sesuai dengan kebijakan akuntansi kepada Ketua Pengurus. j. Melakukan inisiatif dan inovasi yang variatif dalam penggalian sumbersumber pendanaan untuk kemajuan dan pengembangan Yayasan, demi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. k. Menyiapkan laporan kegiatan Divisi secara benar dan tepat waktu. l. Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus. Pasal 28 Divisi Umum 1. Divisi Umum adalah bagian/orang perorangan yang bertanggung jawab secara umum bidang hubungan kemasyarakatan, kehidupan rumah tangga, publikasi dan dokumentasi Yayasan sesuai program kerja Yayasan yang telah ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan disetujui Pembina. 2. Divisi Umum diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan. Pasal 29 12
Tugas dan Wewenang Divisi Umum : a. Bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan. b. Membantu Ketua, Sekretaris dan Bendahara dalam mengelola jalannya kegiatan Yayasan secara umum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Yayasan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Menyusun program kerja tahunan Yayasan di bidang hubungan kemasyarakatan, rumah tangga, publikasi dan dokumentasi Yayasan, untuk disampaikan kepada Ketua Pengurus. d. Mengelola dan mengatur kehumasan baik lembaga dalam ataupun luar negeri, kehidupan rumah tangga, publikasi Yayasan. e. Menfasilitasi kebutuhan operasional Pembina, Pengurus, Pengawas dan/atau Pelaksana Kegiatan Yayasan dalam melaksananakan tugastugas Yayasan. f. Mengkonsep dan membuat media publikasi kegiatan (dalam bentuk pamflet, leaflet, brosur, spanduk, baleho, poster dsb.) dan menyebarkannya kepada pihak terkait. g. Menyediakan, memproses dan memproduksi dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto, film dsb. h. Menjadi contact orang perorangan kegiatan dan mengelola website Yayasan. i. Membantu Divisi Kesekretariatan Panitia Kerja dalam mengadakan dan mengelola dokumendokumen yang diperlukan dalam kegiatan. j. Menginventarisir, menjaga dan merawat seluruh aset dan kekayaan Yayasan. k. Melakukan inisiatif dan inovasi terhadap pengelolaan rumah tangga, publikasi dan dokumnetasi, untuk kemajuan dan pengembangan Yayasan, demi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. l. Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus. m. Melaporkan seluruh kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan kepada Ketua Yayasan. BAB VII RAPAT Pasal 30
1. Rapat Pembina Pleno a. Memegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga. b. Menetapkan dan merubah AD/ART, Program kerja dan rekomendasirekomendasi prinsipil. c. Menilai pertanggungjawaban pengurus. d. Memilih dan menetapkan susunan pengurus melalui pemilihan formatur. e. Memilih dan menetapkan Dewan Pembina. f. Menetapkan rapat Dewan Pengurus berikutnya. 13
g. Rapat Dewan Pengurus Pleno diadakan sekali dalam lima tahun. h. Rapat Dewan Pengurus Pleno dihadiri oleh anggota–anggota Dewan Pengurus. I. Rapat Dewan Pengurus Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah bagian anggota Dewan Pengurus. 2. Rapat Tahunan a. Mengadakan penilaian tehadap pelaksanaan program umum dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. b. Rapat tahunan diselenggarakan sedikitnya 1 kali dalam satu tahun. c. Sekurangkurangnya dihadiri oleh lebih dari setengah bahagian anggota Dewan Pengurus. 3. Rapat Kerja Pengurus a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. b. Diselenggarakan sedikitnya sekali dalam tiga bulan. BAB X HAK BICARA DAN HAK SUARA Pasal 31 Hak bicara dan hak suara peserta rapat adalah : a. Hak bicara hakekatnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur oleh peserta rapat. b. Hak suara dipergunakan dalam pengambilan keputudan pada dasarnya dimiliki oleh peserta. BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 32 1. Sumber Keuangan dan kekayaan Yayasan tercantum dalam pasal (5) Anggaran Dasar Yayasan. 2. Hakhak yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran dari dan untuk Yayasan wajib dipertanggungjawabkan dalam forumforum yang akan ditentukan dalam peraturan Yayasan. BAB XII PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 33 1. Dewan Pengurus melalui rapat khusus membicarakan penyempurnaan ART yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada rapat Dewan Pengurus 14
Pleno berikutnya. 2. Penyempurnaan ART hanya dilakukan dalam rapat Pengurus Pleno. BAB X III PENUTUP Pasal 34 1. Halhal yang belum diatur ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan lembaga. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Banyumas Pada Tanggal : 21 April 2014 Dewan Pembina Yayasan Ketua Kodirin
15