ANGGARAN DASAR KOPERASI. BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA Pasal 1

Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid

ANGGARAN DASAR KOPERASI BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA Pasal 1 (1)

Badan usaha ini bernama KOPERASI PONDOK PESANTREN DAARUT TAUHIID BANDUNG, dengan nama singkatan KOPONTREN DT selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi Syariah ----------------------------------------

(2)

Koperasi berkedudukan di : Jl. Gegerkalong Girang No. 67 Bandung ---Kelurahan : Isola ----------------------------------------------------Kecamatan : Sukasari -----------------------------------------------Kota : Bandung, ----------------------------------------------Propinsi : Jawa Barat, -----------------------------------------BAB II LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP Pasal 2 Landasan dan Azas

(1)

Koperasi Syari’ah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 -----------

(2)

Koperasi Syari’ah berazaskan Syariat Islam bersumber dari Al Qur’an dan Al-Hadits,diantaranya ----------------------------------------------------------------------------------------a. “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling -------bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.” (Al-Maidah [5]: 2) ----------------------b. ”... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu ---------sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang--orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah---mereka ini" ...” (Shaad [38]:24) ----------------------------------------------------------c. “Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan -----memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak ------------mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.” (HQR Abu Daud--dan Hakim) -----------------------------------------------------------------------------------d. “Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara ----mereka tidak saling mengkhianati.” (HR.Al-Bukhari) ---------------------------------Pasal 3 Prinsip Pengelolaan

(1)

Koperasi Syari’ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sebagai berikut : --a. koperasi Syariah adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan ----------kebersamaan usaha yang halal, baik, sehat, serta bermanfaat.-------------------------b. menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan ----------------pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok-----------orang saja --------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Koperasi Syari’ah dalam melaksanakan kegiatannya berdasar pada prinsip-prinsip pengelolaan koperasi, sebagai berikut : ------------------------------------------------------Halaman 1 dari 24


a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; ---------------------------------------------b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; ----------------------------------------------c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; -----------------------------------------------------------d. pemberian balas jasa atas modal dilakukan secara terbatas dan profesional -------menurut sistem bagi hasil -----------------------------------------------------------------e. kemandirian. --------------------------------------------------------------------------------f. pendidikan perkoperasian -----------------------------------------------------------------g. menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi ------------serta dengan dan atau lembaga lainnya --------------------------------------------------BAB III TUJUAN DAN PERAN Pasal 4 (1)

Koperasi Syari’ah bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada ---------------khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan----------perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip prinsip Islam ------------------------------

(2)

Koperasi Syari’ah berfungsi dan berperan : --------------------------------------------------a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota ----pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan --------------kesejahteraan sosial ekonominya. ---------------------------------------------------------b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, ---professional (fatonah), konsisten dan konsekuen (istiqomah) di dalam -------------menerapkan prinsip prinsip ekonomi Islam, dan prinsip prinsip syariah Islam-----c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional -------yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi --ekonomi --------------------------------------------------------------------------------------d. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga -----tercapai optimalisasi pemanfaatan harta -------------------------------------------------e. Menguatkan kelompok kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama dan ---melakukan control terhadap koperasi secara efektif -----------------------------------f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan bekerja -------------------------------g. Menumbuhkembangkan usaha usaha produktif anggota ------------------------------BAB IV USAHA Pasal 5 Jenis Usaha

(1)

Usaha Koperasi Syari’ah, meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan -------bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, jual beli dan ---tidak riba, perjudian (masyir), serta ketidak jelasan (ghoro) -------------------------------

(2)

Untuk menjalankan fungsi dan perannya, Koperasi Syariah menjalankan usaha -------sebagaimana tersebut dalam SERTIFIKASI USAHA KOPERASI -----------------------

(3)

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha sbb : ------------------------------------------------------------------------------------------------a. Bidang usaha Simpan Pinjam -------------------------------------------------------------b. Bidang jasa (Service) -----------------------------------------------------------------------Halaman 2 dari 24


c. Bidang perdagangan (Trading) ------------------------------------------------------------d. Bidang Produksi (Manufaktur)-------------------------------------------------------------(4)

Untuk klasifikasi kegiatan usaha secara lengkap termuat dalam Aturan Rumah ----Tangga --------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 6 Ketentuan Usaha

(1)

Usaha-usaha yang diselenggarakan Koperasi Syariah, harus sesuai dengan --------------ketentuan syariah berdasarkan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis --Ulama Indonesia-------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Usaha-usaha yang diselenggarakan Koperasi Syariah harus sesuai dengan ---------------peraturan perundang undangan yang berlaku ---------------------------------------------------

BAB V PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM Pasal 7 Pelayanan Unit Simpan Pinjam (1) Unit Simpan Pinjam adalah merupakan salah satu usaha yang diselenggarakan oleh ------koperasi di bidang jasa keuangan, yang pengelolaannya harus dipisahkan dari Unit usahalainnya serta memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentangPelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi------------------------------------(2) Dalam melaksanakan usahanya, Unit Simpan Pinjam dapat menyelenggarakan usaha-----sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------a. Menerima simpanan berjangka dan simpanan dari anggota,calon anggota,Koperasi ---lain dan atau anggotanya ------------------------------------------------------------------------b. Memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau --anggotanya ----------------------------------------------------------------------------------------c. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b --------------------------------------(3) Pelayanan terhadap koperasi lain dan atau Anggotanya dilakukan berdasarkan ------------kerjasama atau kemitraan usaha. Ketentunan mengenai jenis, tata cara, persyaratan, -----administrasi dan lainnya mengenai simpanan berjangka dan simpanan serta pemberian --pinjaman diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga (ART) dan peraturan ------khusus. -------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 8 Pemodalan Unit Simpan Pinjam (1) Koperasi menetapkan modal disetor pada Unit Simpan Pinjam Koperasi primer sebagai -modal tetap, yang besarnya minimal Rp.15.000.000,00 ( Lima Belas Juta rupiah ) --------(2) Modal Tetap Unit Simpan Pinjam dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berkurang atau ----ditarik kembali oleh koperasinya --------------------------------------------------------------------

Halaman 3 dari 24


(3) Untuk memperbesar Usahanya, maka Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya dapat ---memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan koperasi, dari : -------------------------a. Anggota.-------------------------------------------------------------------------------------------b. Koperasi lain dan atau anggotanya.------------------------------------------------------------c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.---------------------------------------------------------d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.------------------------------------------------e. Sumber lain yang sah.----------------------------------------------------------------------------(4) Kelebihan atas dana yang dihimpun Unit Simpan Pinjam setelah melaksanakan -----------kegiatannya,dapat ditempatkan dalam bentuk. : -------------------------------------------------a. Giro,deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga---------keuangan lainnya ---------------------------------------------------------------------------------b. Tabungan dan atau simpanan berjangka pada koperasi lain -------------------------------c. Pembelian saham melalui pasar modal yang terdaftar di bursa efek di Indonesia ------d. Pembelian obligasi yang terdaftar pada bursa di Indonesia---------------------------------(5) Penempatan dana untuk pembelian saham, penerbitan obligasi dan sarana investasi -------lainnya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Musyawarah Anggota, karena --menanggung resiko yang cukup tinggi ------------------------------------------------------------(6) Untuk menjaga kesehatan Unit Simpan Pinjam, tidak diperbolehkan menghipotikkan ----dan atau menggadaikan harta kekayaannya --------------------------------------------------------

Pasal 9 Pinjaman (1) Dalam usaha pemberian pinjaman koperasi dapat menetapkan berbagai jenis pinjaman --sesuai dengan kebutuhan.----------------------------------------------------------------------------(2) Pinjaman hanya dapat diberikan pada anggota, calon anggota, koperasi lain dan -----------anggotanya.--------------------------------------------------------------------------------------------(3) Pinjaman diberikan dengan memperhatikan kemampuan pengembalian dari peminjam ---serta kemampuan keuangan koperasi.--------------------------------------------------------------(4) Setiap pinjaman yang diberikan harus diikat dengan surat perjanjian pinjaman dan -------diperkuat dengan jaminan.--------------------------------------------------------------------------(5) Jaminan pinjaman dapat berupa surat bukti kepemilikan barang, hak tagih, pernyataan ---kesediaan tanggung renteng di antara anggota, atau usaha yang dibiayai dari pinjaman ---tersebut.-------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Setiap permohonan pinjaman harus disertai bukti yang mendukung penggunaan pinjaman tersebut.-------------------------------------------------------------------------------------------------(7) Batas maksimum pemberian pinjaman kepada anggota, calon angota, anggota mitra ------muamalah ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.------------------------------------------------

Halaman 4 dari 24


Pasal 10 Pengelola Unit Simpan Pinjam (1) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus, akan tetapi Pengurus dapat --mengangkat Pengelola atau Manajer Unit Simpan Pinjam.-------------------------------------(2) Pengelola atau Manajer Unit Simpan Pinjam dapat berupa perorangan atau Badan Usaha,termasuk yang berbentuk Badan Hukum.----------------------------------------------------------(3) Pengelola atau Manajer Unit Simpan Pinjam diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus -yang ditetapkan dalam surat perjanjian/kontrak kerja.-------------------------------------------(4) Dalam hal pengelola adalah perorangan wajib memenuhi persyaratan sbb : ----------------a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum --karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan, dibuktikan ----------dengan surat kelakuan baik dari petugas yang berwenang.-----------------------------b. Memiliki akhlak dan moral yang baik.----------------------------------------------------c. Mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan --------simpan-Pinjam dan atau magang dalam usaha simpan pinjam.------------------------(5) Dalam hal pengurus menjadi pengelola Unit Simpan , maka berlaku ketentuan ------------sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat (4) pada Anggaran Dasar (AD) ini.----------------(6) Apabila pengelola lebih dari satu orang, sekurang - kurangnya 50% dari jumlah ----------pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti ---------pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam serta diantara ----------pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut ----garis lurus kebawah maupun kesamping.----------------------------------------------------------(7) Apabila Pengelola adalah badan usaha, harus memenuhi persyaratan minimal sbb: -------a. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai.----------------------------------------b. Memiliki tenaga menajerial yang berkualitas baik.-------------------------------------(8) Persyaratan, wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban Pengelola Unit ---------------Simpan Pinjam diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga ( ART ), peraturan --khusus dan atau perjanjian / kontrak kerja.--------------------------------------------------------Pasal 11 Cabang Unit Simpan Pinjam (1) Untuk meingkatkan kualitas pelayanan Unit Simpan Pinjam, Koperasi dapat membuka --jaringan pelayanan berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas -------ditempat kedudukan koperasi atau di tempat lain.------------------------------------------------(2) Pembukaan Kantor Cabang Unit Simpan Pinjam berskala daerah harus mendapat --------persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan UMK atas nama -----Menteri Koperasi dan UKM.------------------------------------------------------------------------(3) Kantor Cabang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha -----untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan --pemberian pinjaman.-----------------------------------------------------------------------------------

Halaman 5 dari 24


(4) Kantor Cabang Pembantu berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan --------kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai -------------wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk --memutuskan pemberian pinjaman.-----------------------------------------------------------------(5) Kantor kas berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha -------untuk menghimpun dana.----------------------------------------------------------------------------Pasal 12 Pengelolaan Kantor Cabang Unit Simpan Pinjam (1) Pengelolaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dilakukan --------oleh Pimpinan Kantor Cabang, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu dan Pimpinan --------Kantor Kas dibantu oleh karyawan.----------------------------------------------------------------(2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pengurus dengan -----------perjanjian/kontrak kerja setelah mendengar saran dari Manajer Unit Simpan Pinjam.------(3) Persyaratan untuk diangkat menjadi Pimpinan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantudan kantor Kas adalah : ------------------------------------------------------------------------------a. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan, --------magang dalam usaha simpan pinjam.-----------------------------------------------------b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau di hukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.------------------------c. Memiliki akhlak dan moral yang baik.----------------------------------------------------(4) Pimpinan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dalam ---------------melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus yang secara teknis ----------operasional diatur dalam peraturan khusus.-------------------------------------------------------(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan, tugas, kewajiban, hak dan wewenang -----Pimpinan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas diatur lebih --------lanjut dalam Aturan Rumah Tangga (ART), Peraturan Khusus dan atau -----------------perjanjian/kontrak kerja.-----------------------------------------------------------------------------Pasal 13 Kerahasiaan (1) Pengelola Unit Simpan Pinjam berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang ----------berhubungan dengan Simpanan Berjangka dan Tabungan masing-masing ------------------penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali -----------dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan atau perpajakan.----------(2) Permintaan untuk mendapatkan keterangan mengenai Simpanan Berjangka dan -----------Tabungan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----------diajukan oleh Pimpinan Instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan kepada Pemerintah.---------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 14 Pelaporan

Halaman 6 dari 24


(1) Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya wajib menyampaikan laporan keuangan -------secara berkala (Triwulan) dan tahunan kepada Pemerintah, dengan ketentuan : ------------a. laporan Triwulan (akhir bulan Maret,Juni,September dan Desember) ---------------disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya.----------------------------------b. laporan tahunan disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berikutnya.-----------(2) Laporan keuangan dimaksud dalam ayat (1) meliputi unsur - unsur: -------------------------Neraca, Perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan yang memuat -------------kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos - pos neraca dan perhitungan hasil usaha ----serta laporan perubahan kekayaan bersih.---------------------------------------------------------BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 15 Ketentuan Umum (1)

Keanggotaan Koperasi Syariah terdiri dari Anggota Aktif, Anggota Alumni, dan -----Anggota Mitra Muamalah -----------------------------------------------------------------------

(2)

Yang dapat diterima menjadi anggota adalah pengurus, ustadz, karyawan, atau ------santri karya yang masih aktif pada lembaga di lingkungan Pesantren Daarut Tauhiid -

(3)

Yang dapat diterima menjadi anggota alumni adalah alumni santri karya / mantan ---karyawan pada lembaga di lingkungan Pesantren Daarut Tauhiid -------------------------

(4)

Yang dapat diterima menjadi anggota mitra muamalah adalah masyarakat umum ----yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam anggaran dasar dan ------Aturan Rumah tangga. -------------------------------------------------------------------------

(5)

Keanggotaan pada Koperasi Syariah tidak dapat dipindahtangankan ---------------------

(6)

Persyaratan untuk menjadi anggota; hak dan kewajiban anggota lebih lanjut diatur ---dalam Aturan Rumah Tangga -----------------------------------------------------------------Pasal 16 Anggota Aktif

(1).

Anggota Aktif adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi Syariah ---------

(2).

Yang dapat diterima menjadi anggota aktif Koperasi Syariah ini adalah warga --------Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : --------------a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum -----------------(dewasa, tidak dalam perwalian )----------------------------------------------------------b. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan ----simpanan wajib sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini-----------------------c. Telah menyetujui isi anggaran dasar, Aturan Rumah tangga dan peraturan ------peraturan perkoperasian yang berlaku----------------------------------------------------d. Pernah atau sedang aktif membina dan mengembangkan usaha usaha--------------kerakyatan berdasarkan prinsip prinsip muamalah Islam sebagai wujud------------kepedulian terhadap masyarakat terutama golongan ekonomi lemah-----------------

Halaman 7 dari 24


e. Tercatat sebagai pengurus, karyawan / santri karya, atau Ustadz pada lembaga --di lingkungan Pesantren Daarut Tauhiid yang dibuktikan dengan surat -------------rekomendasi dari lembaga yang bersangkutan. -----------------------------------------f. Klasifikasi anggota Koperasi Syariah diatur di Aturan Rumah Tangga ---------(3).

Keanggotaan aktif Koperasi Syari’ah mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan ------dengan catatan dalam buku daftar anggota----------------------------------------------------

(4).

Seseorang yang masuk Anggota Koperasi Syariah harus : --------------------------------a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus atau mendatangi ------langsung ke kantor kopontren -------------------------------------------------------------b. Bilamana pengurus menolak permohonan dimaksud, maka yang berkepentingan dapat meminta pertimbangan Musyawarah Anggota-----------------------------------Pasal 17 Kewajiban Anggota

Setiap anggota aktif mempunyai kewajiban :----------------------------------------------------------a. Mematuhi Anggaran Dasar, Aturan Rumah Tangga,. peraturan khusus dan ---------keputusan Musyawarah Anggota.--------------------------------------------------------------b. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang diputuskan oleh Musyawarah Anggota.---------------------------------------------------------------------c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi syariah------d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan ------e. Menanggung kerugian Koperasi Syariah sesuai dengan ketentuan yang diatur ---------dalam Anggaran Dasar ini.----------------------------------------------------------------------Pasal 18 Hak Anggota Setiap anggota aktif mempunyai hak :-----------------------------------------------------------------a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Musyawarah --------Anggota.-------------------------------------------------------------------------------------------b. Memilih dan atau dipilih menjadi Anggota Pengurus atau Pengawas --------------------c. Meminta diadakannya Musyawarah Anggota sesuai dengan ketentuan yang ---------diatur dalam Anggaran Dasar ini --------------------------------------------------------------d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar Musyawarah -------------Anggota baik diminta ataupun tidak diminta dengan cara yang hikmah dalam ---------rangka amar ma’ruf nahi mungkar-------------------------------------------------------------e. Mendapatkan pelayanan Koperasi Syariah yang sama antar ------------------------------sesama anggota aktif----------------------------------------------------------------------------f. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi Syariah ------------------------g. Mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan jasa usaha masing-masing -----anggota aktif terhadap Koperasi Syariah ----------------------------------------------------h. Mendapatkan Sisa Hasil penyelesaian pembubaran apabila ------------------------------Koperasi dibubarkan baik atas kehendak anggota aktif maupun kehendak --------------pejabat ---------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 19 Berakhirnya Keanggotaan Aktif (1)

Keanggotaan aktif berakhir, bilamana anggota aktif : --------------------------------------Halaman 8 dari 24


a. b. c. d.

Meninggal dunia------------------------------------------------------------------------------Minta berhenti atas permintaan sendiri----------------------------------------------------Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan ----Diberhentikan oleh pengurus karena :-----------------------------------------------------1). Tidak memenuhi syarat keanggotaan---------------------------------------------2) Tidak memenuhi kewajban sebagai anggota.-------------------------------------3). Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan-----------------------------------Pasal 20 Calon Anggota

(1)

Orang yang belum memenuhi persyaratan keanggotaan status keanggotaannya--------diakui sebagai Calon Anggota-------------------------------------------------------------------

(2)

Calon anggota adalah seorang yang :----------------------------------------------------------a. Belum melunasi simpanan pokok sebagaimana diatur dalam anggaran---------dasar ini---------------------------------------------------------------------------------------b. Belum dicatat dalam buku daftar anggota------------------------------------------------Pasal 21 Anggota Alumni

(1).

Definisi anggota alumni adalah alumni santri karya / mantan karyawan pada --------lembaga di lingkungan Pesantren Daarut Tauhiid -------------------------------------------

(2).

Anggota aktif yang berakhir status kekaryaannya pada lembaga di lingkungan --------Pesantren Daarut Tauhiid maka status keanggotaannya secara otomatis berubah ------menjadi anggota alumni ------------------------------------------------------------------------

(3).

Setiap anggota alumni mempunyai kewajiban ----------------------------------------------a. Mematuhi anggaran dasar, Aturan Rumah tangga, dan peraturan koperasi ------syariah lainnya yang berlaku --------------------------------------------------------------b. Memiliki simpanan anggota Alumni yang besarnya diatur dalam -------------------Aturan Rumah tangga ---------------------------------------------------------------------c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi syariah d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan --

(4).

Setiap anggota alumni mempunyai hak untuk --------------------------------------------a. Menghadiri, dan menyatakan pendapat dalam Musyawarah Anggota, memiliki --hak suara, hak memilih Pengurus atau Pengawas, hak dipilih menjadi Pengawas dan Penasehat, namun tidak memiliki hak untuk dipilih menjadi Pengurus. -------b. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar Musyawarah --------Anggota baik diminta ataupun tidak diminta dengan cara yang hikmah dalam ----rangka amar ma’ruf nahi mungkar--------------------------------------------------------c. Mendapatkan pelayanan Koperasi Syariah yang sama antar sesama anggota ------d. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi Syariah --------------------e. Mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota luar biasa terhadap Koperasi Syariah -------------------------------------------

(5).

Keanggotaan alumni mulai berlaku dan hanya dapat di buktikan dengan catatan -----buku daftar anggota alumni ---------------------------------------------------------------------

Halaman 9 dari 24


(6).

Keanggotaan alumni berakhir, bilamana Anggota alumni :--------------------------------a. Meninggal Dunia----------------------------------------------------------------------------b. Berhenti atas permintaan sendiri----------------------------------------------------------c. Diberhentikan oleh pengurus, karena :---------------------------------------------------1. Tidak dapat memenuhi syarat syarat keanggotaan alumni.-----------------------2. Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota alumni ------------------------------3. Terbukti melakukan tindakan kejahatan yang merugikan koperasi syariah .----

(9)

Permintaan berhenti sebagai anggota alumni harus diajukan secara tertulis ------------kepada pengurus.---------------------------------------------------------------------------------Pasal 22 Anggota Mitra Muamalah

(1).

Definisi Anggota Mitra Muamalah adalah masyarakat pengguna jasa simpan ---------pinjam di luar dari anggota aktif dan anggota alumni koperasi syariah -------------------

(2).

Yang dapat diterima menjadi anggota mitra muamalah adalah : --------------------------a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing ( Yang memiliki Kartu Ijin --Masuk ) yang bertempat tinggal di Indonesia -------------------------------------------b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum -----------------c. Menyatakan kesanggupan tertulis untuk melakukan Simpanan Anggota -----------Mitra Muamalah sebagaimana diatur dalam Aturan Rumah Tangga -------------d. Menyetujui Anggaran Dasar, Aturan Rumah Tangga dan peraturan -------------peraturan perkoperasian yang berlaku -----------------------------------------------------

(3).

Setiap anggota mitra muamalah mempunyai kewajiban -----------------------------------a. Mematuhi anggaran dasar, Aturan Rumah tangga, dan peraturan koperasi ------syariah lainnya yang berlaku --------------------------------------------------------------b. Memiliki simpanan anggota mitra muamalah yang besarnya diatur dalam ---------Aturan Rumah tangga ----------------------------------------------------------------------

(4).

Setiap anggota mitra muamalah mempunyai hak untuk ------------------------------------a. Mendapatkan layanan jasa simpan pinjam dari koperasi syariah --------------------b. Mendapatkan layanan khusus dari koperasi syariah ------------------------------------c. Mendapatkan tanda keanggotaan mitra muamalah --------------------------------------

(5).

Keanggotaan mitra muamalah mulai berlaku dan hanya dapat di buktikan -------------dengan catatan buku daftar anggota mitra muamalah ---------------------------------------

(6).

Keanggotaan mitra muamalah, bilamana Anggota mitra muamalah :--------------------a. Meninggal Dunia----------------------------------------------------------------------------b. Berhenti atas permintaan sendiri----------------------------------------------------------c. Diberhentikan oleh pengurus, karena :---------------------------------------------------a. Tidak dapat memenuhi syarat syarat keanggotaan mitra muamalah.------------b. Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota mitra muamalah ------------------c. Terbukti melakukan tindakan kejahatan yang merugikan koperasi syariah .----

(7).

Permintaan berhenti sebagai anggota mitra muamalah harus diajukan secara----------tertulis kepada pengurus.------------------------------------------------------------------------

Halaman 10 dari 24


BAB VII MUSYAWARAH ANGGOTA Pasal 23 Ketentuan Umum (1)

Musyawarah Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam----------------Koperasi Syari’ah.---------------------------------------------------------------------------------

(2)

Musyawarah Anggota mempunyai wewenang, antara lain :-------------------------------a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga.-------------------------b. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas------------------c. Menetapkan kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha ----Koperasi Syariah.----------------------------------------------------------------------------d. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya termasuk laporan keuangan / neraca dan perhitungan hasil usaha.--------e. Mengesahkan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja --Koperasi Syariah.----------------------------------------------------------------------------f. Pembagian Sisa Hasil Usaha----------------------------------------------------------------

(3)

Musyawarah anggota paling sedikit diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun --dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau -------------

(4)

Musyawarah anggota dapat diadakan atas :--------------------------------------------------a. Permintaan tertulis dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota.-------------b. Keputusan musyawarah pengurus --------------------------------------------------------Pasal 24 Keabsahan Musyawarah Anggota

(1)

Musyawarah anggota sah apabila dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota aktif-----

(2)

Jika musyawarah anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ------------ketentuan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) maka pengesahan musyawarah ---dapat dilakukan dengan cara meminta persetujuan anggota aktif yang hadir dan ------keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota.-------------------------------------Pasal 25 Keputusan Musyawarah Anggota

(1)

Keputusan Musyawarah Anggota sedapat mungkin diambil berdasarkan ---------------musyawarah untuk mencapai mufakat.---------------------------------------------------------

(2)

Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut :----------------------------------------------------a. Keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak-------------------------------b. Setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara ------------------------------------c. Anggota yang tidak hadir, tidak dapat mewakilkan suaranya.-----------------------

(3)

Setiap musyawarah Anggota, pimpinan musyawarah wajib membuat risalah ----------musyawarah yang dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh ---Pimpinan musyawarah ---------------------------------------------------------------------------

Halaman 11 dari 24


(4)

Berita Acara Musyawarah memuat hal-hal yang penting mengenai jalannya -----------musyawarah, kesimpulan musyawarah, ketetapan musyawarah dan keputusan --------musyawarah. ---------------------------------------------------------------------------------------

(5)

Hal-hal yang menyangkut ketetapan/keputusan musyawarah dituangkan dalam -------bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah ---------------

(6)

Selanjutnya ketetapan/keputusan tersebut menjadi dokumen koperasi yang ------------tembusannya diberitahukan kepada anggota serta instansi terkait. ------------------------Pasal 26 Undangan Musyawarah Anggota

Undangan, acara Musyawarah Anggota dan laporan pertanggung jawaban pengurus dan -----pengawas harus disampaikan kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ------------musyawarah anggota diselenggarakan.-----------------------------------------------------------------Pasal 27 Musyawarah Anggota Luar Biasa (1)

Selain Musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Koperasi ------Syariah dapat melakukan Musyawarah Anggota Luar Biasa apabila keadaan ----------mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah -Anggota.--------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas :------------------------------------a. permintaan tertulis dari 20 % jumlah anggota aktif -------------------------------------b. keputusan musyawarah Pengurus secara tertulis dalam rangka ----------------------mengembangkan koperasi syariah --------------------------------------------------------c. permintaan pengawas secara tertulis -------------------------------------------------------

(3)

Musyawarah Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan ----------wewenang musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 --------------BAB VIII PENGURUS Pasal 28 Ketentuan Umum

(1)

Pengurus Koperasi Syariah dipilih dari dan oleh anggota aktif dalam Musyawarah ---Anggota --------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokratis dan tata cara pemilihannya -----diatur dalam Aturan Rumah Tangga.-------------------------------------------------------

(3)

Pengurus merupakan pemegang kuasa Musyawarah Anggota.-----------------------------

(4)

Pengurus sekurang kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan sekurang----kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara-------------------------------------

(5)

Yang dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat ------------sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------Halaman 12 dari 24


a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata’ala dengan memiliki sifat dan sikap ----1. shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas. --------------2. istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas. -----------3. tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif. 4. amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan -------------kredibilitas. ------------------------------------------------------------------------------5. fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif. ---6. ri’ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, dan ---awareness. -------------------------------------------------------------------------------7. mas’uliyah yang mencerminkan responsibilitas. -----------------------------------b. Memiliki pemahaman muamalah syariah, kelembagaan ekonomi syariah dan -----perkoperasian---------------------------------------------------------------------------------c. Mempunyai wawasan yang luas dan pengetahuan serta keterampilan kerja yang -baik.--------------------------------------------------------------------------------------------d. Tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum.-----------------------------------e. Sudah menjadi anggota koperasi syariah selama 2 (dua) tahun serta ----------------memperlihatkan loyalitas dan disiplin yang tinggi dalam mengembangkan --------koperasi ---------------------------------------------------------------------------------------(6)

Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan apabila sudah berakhir masa--jabatannya, dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa -------jabatan. ---------------------------------------------------------------------------------------------

(7)

Sebelum memangku jabatannya, anggota Pengurus harus mengangkat sumpah/janji -yang tata cara dan pengaturannya di atur dalam Aturan Rumah Tangga.-------------Pasal 29 Tugas dan Kewajiban Pengurus

(1)

Pengurus bertugas dan berkewajiban untuk :-------------------------------------------------a. Memimpin organisasi dan Usaha Koperasi Syariah ------------------------------------b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran -----------pendapatan dan belanja Koperasi; --------------------------------------------------------c. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi syariah --------d. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota dan Musyawarah Pengurus.-------------e. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas -------f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; -------------g. memelihara daftar buku anggota dan pengurus -----------------------------------------h. Membantu pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan ---------keterangan yang diperlukan.---------------------------------------------------------------i. Memfasilitasi anggota dalam mengembangkan secara partisipatif organisasi ------dan kelompok-kelompok usaha anggota yang dibentuk menurut satuan ------------wilayah dan atau aktivitas / pekerjaan / profesi anggota dan atau persamaan ------kepentingan lainnya.-------------------------------------------------------------------------j. Menanggung segala kerugian yang timbul diakibatkan kelalaian seseorang -------atau beberapa orang anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya. --------------

(2)

Tugas pokok masing masing anggota Pengurus ditetapkan dalam Aturan Rumah ---tangga.----------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 13 dari 24


Pasal 30 Hak dan Wewenang Pengurus Pengurus berhak dan berwenang, antara lain :---------------------------------------------------------a. Mengangkat dan memberhentikan pengelola (manajer dan karyawan) sesuai ----------kebutuhan Koperasi Syariah--------------------------------------------------------------------b. Pengurus dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan kepada pengelola------c. Menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai keputusan -----------Musyawarah Anggota untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.---------------------------d. Mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan -----------------------------------e. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota -sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan Aturan Rumah tangga ------------f. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai ---dengan tanggung jawabnya dan keputusan Musyawarah Anggota -----------------------Pasal 31 Pergantian Pengurus Sebelum Berakhir Masa Jabatan (1)

Bilamana anggota Pengurus berhenti / diberhentikan sebelum masa jabatannya -------habis, musyawarah Pengurus dapat mengangkat pengganti sementara sampai ---------dengan pelaksanaan musyawarah anggota.----------------------------------------------------

(2)

Pelaksanaan musyawarah anggota untuk memilih dan mengangkat pengganti ---------anggota pengurus yang berhenti/diberhentikan selambat-lambatnya dilaksanakan-----1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. -------------------------------------------------Pasal 32 Pemberhentian Pengurus

Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh Musyawarah Anggota, apabila :---------------1. Melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi Koperasi dan atau-----------Anggotanya----------------------------------------------------------------------------------------2. Melanggar ketentuan Syari’ah berdasarkan keputusan Dewan Penasehat Syari’ah ----atau tidak mentaati Undang Undang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya, --Anggaran Dasar, Aturan Rumah Tangga dan Keputusan Musyawarah Anggota.----3. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan -----------------Koperasi Syariah---------------------------------------------------------------------------------Pasal 33 Dana Operasional Pengurus Pengurus menerima dana operasional karena pekerjaan dan tanggung jawabnya ---------------berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota.--------------------------------------------------------BAB IX PENGAWAS Pasal 34 Ketentuan Umum (1)

Pengawas Koperasi Syari’ah dipilih dari dan oleh anggota aktif dalam Musyawarah -Anggota.--------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 14 dari 24


(2)

Pemilihan Pengawas dilaksanakan secara demokratis, dan tata cara pemilihannya ---diatur dalam Aturan Rumah Tangga.-------------------------------------------------------

(3)

Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah mereka yang memenuhi syarat syarat--sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata’ala dengan memiliki sifat dan sikap -----1. shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas. --------------2. istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas. -----------3. tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif. 4. amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan -------------kredibilitas. ------------------------------------------------------------------------------5. fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif. ---6. ri’ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, dan ---awareness. -------------------------------------------------------------------------------7. mas’uliyah yang mencerminkan responsibilitas. -----------------------------------b. Memiliki pemahaman muamalah syariah, kelembagaan ekonomi syariah dan -----perkoperasian terutama dengan fungsi pengawasan ------------------------------------c. Mempunyai wawasan yang luas dan pengetahuan serta keterampilan kerja yang -baik.--------------------------------------------------------------------------------------------d. Tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum.-----------------------------------e. Sudah menjadi anggota koperasi syariah selama 2 (dua) tahun serta ----------------memperlihatkan loyalitas dan disiplin yang tinggi dalam mengembangkan --------koperasi syariah -----------------------------------------------------------------------------f. Diutamakan adalah yang pernah menjadi pengurus koperasi syariah -----------------

(4)

Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan apabila sudah berakhir ---masa jabatannya dapat dipilih kembali --------------------------------------------------------

(5)

Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dipilih dari anggota, -----------------

(6)

Pengawas dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh musyawarah pengawas.-------------

(7)

Sebelum memangku jabatannya, anggota Pengawas harus mengucapkan sumpah/-----janji Pengawas di hadapan Musyawarah Anggota yang tata cara diatur dalam ---------Aturan Rumah Tangga.-----------------------------------------------------------------------Pasal 35 Tugas Pengawas

(1)

Pengawas bertugas untuk :----------------------------------------------------------------------a Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan-------------------pengelolaan koperasi ------------------------------------------------------------------------b Mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan koperasi --------syariah dan unit usaha ----------------------------------------------------------------------c Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan-----------kepada pengurus dan kepada Musyawarah Anggota.-----------------------------------d Menanggapi dan meneliti keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anggota -------mengenai penyelenggaran usaha-usaha koperasi.----------------------------------------

(2)

Dalam hal syariah, Pengawas berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Dewan ------Syariah Nasional ----------------------------------------------------------------------------------

Halaman 15 dari 24


(3)

Dalam hal tertentu, Pengawas dapat meminta bantuan jasa Audit kepada Akuntan ----Publik dengan persetujuan Pengurus------------------------------------------------------------

(4)

Biaya jasa Audit ditanggung oleh Koperasi Syari’ah dan dianggarkan dalam ----------rencana anggaran dan belanja Koperasi Syariah,.---------------------------------------------

Pasal 36 Wewenang Pengawas Pengawas berwenang untuk untuk :---------------------------------------------------------------------1. Meneliti catatan, berkas, pembukuan uang dan barang serta bukti bukti lainnya yang-ada pada Koperasi Syariah ----------------------------------------------------------------------2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.-------------------------------------------3. Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus.-----------------------------4. Menggunakan fasilitas, sarana dan dana yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan-tugasnya. -------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 37 Kerahasian Hasil Pengawasan / Pemeriksaan Selain kepada Pengurus dan Musyawarah Anggota, Pengawas dan mereka yang----------------melakukan pemeriksaan atas Koperasi Syari’ah harus merahasiakan hasil pengawasan / ------pemeriksaan.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 38 Pergantian Pengawas Sebelum Berakhir Masa Jabatan (1)

Bilamana anggota Pengawas berhenti / diberhentikan sebelum masa jabatannya ------habis, musyawarah Pengawas dapat mengangkat pengganti sementara sampai --------dengan pelaksanaan musyawarah anggota.----------------------------------------------------

(2)

Pelaksanaan musyawarah anggota untuk memilih dan mengangkat pengganti ---------anggota pengawas yang berhenti/diberhentikan selambat-lambatnya dilaksanakan ----1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.---------------------------------------------------

Pasal 39 Uang Jasa Pengawas Pengawas tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai dengan ----------RAPB tahun berjalan yang sudah diputuskan oleh Musyawarah Anggota.-----------------------Pasal 40 Pengawasan Terhadap Pengelola Dalam hal Koperasi Syari’ah mengangkat pengelola, maka pengawasan kepada ---------------pengelola dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu waktu apabila diperlukan ------sesuai keputusan musyawarah anggota.-----------------------------------------------------------------

Halaman 16 dari 24


BAB X PENASEHAT Pasal 41 Ketentuan Umum (1)

Untuk kepentingan Koperasi Syariah , musyawarah anggota dapat mengangkat -------Penasehat--------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Persyaratan dan tatacara pengangkatan anggota Dewan Penasehat diatur dalam--------Aturan Rumah Tangga.-----------------------------------------------------------------------Pasal 42 Tugas, Wewenang, dan Hak Penasehat

(1)

Penasehat syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan pertimbangan, saran, -dan masukan kepada pengurus dan pengawas baik diminta atau tidak, dalam rangka -memajukan koperasi syariah.--------------------------------------------------------------------

(2)

Penasehat Syariah tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan imbalan jasa -----sesuai dengan RAPB tahun berjalan yang sudah diputuskan Musyawarah Anggota.---BAB XI PENGELOLA Pasal 43

(1)

Pengelolaan usaha koperasi dilakukan oleh pimpinan unit usaha dengan dibantu ------oleh beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui Perjanjian -------Kerja yang dibuat secara tertulis ;---------------------------------------------------------------

(2)

Persyaratan untuk diangkat menjadi pimpinan unit usaha diatur dalam anggaran ------rumah tangga --------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan unit usaha bertanggungjawab kepada -------Pengurus -------------------------------------------------------------------------------------------BAB XII PEMBUKUAN Pasal 44

(1)

Koperasi Syari’ah wajib menyelenggarakan pembukuan tentang Badan Usahanya.-----

(2)

Tahun buku Koperasi Syariah mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31----------Desember.-------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Koperasi Syari’ah wajib pada setiap tahun buku mengadakan perhitungan hasil -------usaha dan membuat laporan keuangan.---------------------------------------------------------

(4)

Laporan Keuangan dimaksud dalam ayat ( 3 ) harus ditandatangani oleh semua -------anggota pengurus.---------------------------------------------------------------------------------

Halaman 17 dari 24


(5)

Pengurus dapat menentukan kebijakan sistem administrasi pembukuan Koperasi -----Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----------------------------------------------BAB XIII KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN Pasal 45

Pada waktu kantor dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada :---------------1. Setiap orang yang berkepentingan untuk menelaah Akta Pendirian dan Akta-----------Perubahannya tanpa biaya dan untuk mendapatkan salinan atau petikannya------------dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.--------------------------------------------2. Setiap anggota dan pejabat instansi yang berwenang dapat menelaah buku, catatan---dan perhitungan keuangan serta laporan pemeriksaan tanpa biaya, dan untuk----------mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos --------------------menyalin seperlunya.----------------------------------------------------------------------------BAB XIV PERMODALAN Pasal 46 Dana Usaha (1)

Yang dimaksud dana usaha adalah dana dana yang bersumber dari dan diusahakan---oleh Koperasi Syari’ah---------------------------------------------------------------------------a. Modal Koperasi Syariah meliputi modal sendiri dan modal penyertaan.-------------b. Dana Amanah----------------------------------------------------------------------------------

(2)

Modal sendiri dapat berasal dari ---------------------------------------------------------------a. Simpanan Pokok-----------------------------------------------------------------------------b. Simpanan Wajib------------------------------------------------------------------------------c. Cadangan--------------------------------------------------------------------------------------d. Hibah-------------------------------------------------------------------------------------------e. Donasi ------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Modal penyertaan dapat berasal dari :---------------------------------------------------------a. Anggota.---------------------------------------------------------------------------------------b. Koperasi lain dan atau anggotanya.--------------------------------------------------------c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.-----------------------------------------------------d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.--------------------------------------------e. Sumber dana lainnya yang sah.-------------------------------------------------------------

(4)

Dana Amanah dapat berupa :-------------------------------------------------------------------a. Simpanan sukarela anggota-----------------------------------------------------------------b. Dana amanah perorangan atau lembaga---------------------------------------------------Pasal 47 Simpanan Anggota

(1)

Besarnya simpanan pokok adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ---besarnya simpanan wajib ditentukan dalam Musyawarah Anggota.-----------------------

Halaman 18 dari 24


(2)

Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi pengurus dapat-------------mengijinkan anggota untuk membayar dalam waktu sebanyak-banyaknya 5 (lima) ---kali angsuran bulanan.----------------------------------------------------------------------------

(3)

Uang simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diminta kembali oleh---------Anggota selama masih menjadi anggota.-------------------------------------------------------

(4)

Pada waktu keanggotaan berakhir, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib -------------merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif,-----------jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.-----------------------------------

(5)

Uang simpanan dalam bentuk atau jenis lainnya selain Simpanan Pokok dan-----------Simpanan Wajib dapat diminta kembali oleh Anggota selama masih menjadi----------anggota. Persyaratan dan tata caranya diatur dalam Aturan Rumah Tangga dan ----Peraturan Khusus.--------------------------------------------------------------------------------BAB XV SISA HASIL USAHA Pasal 48 Sisa Hasil Usaha

(1)

Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) -------tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya-------------------termasuk pajak dan zakat dalam tahun buku yang bersangkutan.-----------------------------

(2)

Sisa Hasil Usaha yang diperoleh setelah dikurangi zakat sebesar 2.5 % (dua koma -----lima persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :-------------------------------------------a. 30 % Dana Cadangan Koperasi.-------------------------------------------------------------b. 30 % Anggota sebanding dengan jasa usahanya terhadap koperasi ( transaksi dan --partisipasi modal ) -----------------------------------------------------------------------------c. 10 % Dana Pengurus dan Pengawas --------------------------------------------------------d. 10 % Dana Pengelola dan Karyawan--------------------------------------------------------e. 20 % Dana Pendidikan, dana sosial dan pembangunan daerah kerja--------------------

(3)

Pembagian dan prosentase sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal 38 dapat diubah ---sesuai dengan keputusan Musyawarah Anggota.-----------------------------------------------Pasal 49 Dana Cadangan

(1)

Cadangan adalah kekayaan Koperasi Syariah yang diperuntukan untuk menambah---permodalan dan guna menutup kerugian Koperasi, sehingga tidak boleh----------------dibagikan kepada Anggota-----------------------------------------------------------------------

(2)

Penggunaan dana cadangan untuk menutup kerugian Koperasi harus berdasarkan-----keputusan musyawarah anggota-----------------------------------------------------------------

(3)

Musyawarah anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan setinggi tingginya--75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah cadangan guna kepentingan usaha --------Koperasi Syariah dan sekurang kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari---------jumlah cadangan harus disimpan pada Bank Pemerintah atau Bank Syariah -----------dalam bentuk tabungan dan atau Giro---------------------------------------------------------Halaman 19 dari 24


BAB XVI TANGGUNGAN ANGGOTA Pasal 50 (1)

Apabila Koperasi Syariah dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan -Koperasi Syariah tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan --------------kewajibannya, maka setiap anggota diwajibkan menanggung kerugian masing--------masing terbatas pada Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang seharusnya telah --disetor oleh Anggota yang bersangkutan kepada Koperasi Syari’ah serta modal ------penyertaan yang dimilikinya.--------------------------------------------------------------------

(2)

Anggota aktif yang telah berhenti dari Koperasi Syariah, tidak menanggung ----------kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskannya setelah keluar dari Koperasi -----Syariah sepanjang belum melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan.------------------

(3)

Kerugian yang diderita oleh Koperasi Syariah pada akhir suatu tahun buku ditutup---dengan uang cadangan.---------------------------------------------------------------------------

(4)

Bilamana kerugian dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka-----------------Musyawarah Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian ------dengan sisa hasil usaha tahun tahun yang akan datang apabila kerugian tidak ---------diakibatkan oleh kelalaian Pengurus.----------------------------------------------------------BAB XVII PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 51 Dasar Pembubaran

Pembubaran Koperasi Syariah dapat dilakukan berdasarkan :--------------------------------------1. Keputusan Musyawarah anggota-------------------------------------------------------------------2. Keputusan Pemerintah-------------------------------------------------------------------------------Pasal 52 Keputusan Pembubaran (1)

Pembubaran Koperasi Syariah berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota----------didasarkan karena :-------------------------------------------------------------------------------a. Jangka waktu berdiri Koperasi Syari’ah telah berakhir--------------------------------b. Keberadaan dan kegiatan usaha Koperasi Syariah tidak dapat diharapkan.----------

(2)

Keputusan pembubaran Koperasi Syariah atas keputusan Musyawarah Anggota ------harus diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Musyawarah Anggota kepada para ----kreditur dan pemerintah.--------------------------------------------------------------------------

(3)

Selama pemberitahuan keputusan pembubaran Koperasi Syariah belum diterima -----oleh kreditur, maka pembubaran Koperasi Syariah belum berlaku baginya.-------------Pasal 53 Pembubaran Oleh Pemerintah

Keputusan pembubaran Koperasi Syariah oleh Pemerintah dilakukan apabila :------------------Halaman 20 dari 24


(1)

Terdapat bukti bukti bahwa Koperasi Syariah tidak memenuhi ketentuan Undang ----Undang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya dan atau tidak melaksanakan -ketentuan dalam Anggaran Dasarnya, atau----------------------------------------------------

(2)

Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang -----tetap, atau ------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

Koperasi Syariah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah -----mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau ------------------------------------------------

(4)

Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan dan atau tidak melakukan --------kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut turut terhitung sejak ---tanggal pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Syariah.----Pasal 54 Penyelesaian Pembubaran

(1)

Untuk kepentingan kreditur dan Anggota Koperasi Syariah terhadap pembubaran-----Koperasi Syariah harus dilakukan penyelesaian pembubaran Koperasi yang -----------selanjutnya disebut penyelesaian.---------------------------------------------------------------

(2)

Penyelesaian dilakukan oleh Tim Penyelesai Pembubaran Koperai Syariah yang------selanjutnya disebut Penyelesai.------------------------------------------------------------------

(3)

Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota Tim Penyelesai---ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Pemerintah-----------------------------------------

(4)

Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tetap ada dengan sebutan “KOPERASI-SYARI’AH DALAM PENYELESAIAN”---------------------------------------------------Pasal 55 Tim Penyelesai

(1)

Penyelesai mempunyai hak, kewajiban dan wewenang antara lain :----------------------a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi ---------------Syariah dalam penyelesaian.-------------------------------------------------------------b. Mengumpulkan segala keterangan yang akan diperlukan----------------------------c. Memanggil anggota dan bekas anggota tertentu, Pengurus dan Pengawas--------baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama.-----------------------------------d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan catatan arsip Koperasi------Syariah---------------------------------------------------------------------------------------e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang---------------didahulukan dari hutang lainnya.--------------------------------------------------------f. Menggunakan sisa hasil kekayaan untuk menyelesaikan kewajiban ---------------Koperasi Syariah.--------------------------------------------------------------------------g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota---------------------------------

(2)

Dalam masa penyelesaian, kewajiban pembayaran Koperasi Syariah yang harus-------didahulukan adalah berdasarkan urutan sebagai berikut :-----------------------------------a. Gaji pegawai yang terutang-----------------------------------------------------------------b. Biaya perkara di Pengadilan----------------------------------------------------------------Halaman 21 dari 24


c. d. e. f.

Biaya Lelang----------------------------------------------------------------------------------Pajak Koperasi--------------------------------------------------------------------------------Biaya kantor seperti listrik, air, telepon, sewa dan pemeliharaan gedung------------Penyimpan dan atau penabung yang pembayarannya dilakukan secara--------------berimbang untuk setiap penyimpan / penabung yang ditetapkan oleh Tim----------Penyelesai berdasarkan persetujuan Pemerintah.----------------------------------------g. Kreditur lainnya.-----------------------------------------------------------------------------(3)

Tim Penyelesai wajib melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan--dalam keputusan pembubaran Koperasi Syariah.--------------------------------------------

(4)

Tim Penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan tugasnya-------------------

(5)

Biaya Tim Penyelesai berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota dibebankan------kepada Koperasi Syariah yang besarnya sebanyak 5% (lima persen) dari ---------------jumlah sisa penyelesaian.-------------------------------------------------------------------------

(6)

Biaya Tim Penyelesai berdasarkan keputusan Pemerintah dibebankan kepada----------Pemerintah------------------------------------------------------------------------------------------

(7)

Berita acara hasil penyelesaian disampaikan kepada pemerintah dan dengan-----------diserahkannya berita acara penyelesaian pembubaran Koperasi Syariah, maka tugas -Tim Penyelesai berakhir.------------------------------------------------------------------------Pasal 56 Pengumuman Pembubaran

(1)

Pembubaran Koperasi Syari’ah diumumkan oleh Pemerintah dalam berita Negara ---dan biaya untuk itu ditanggung oleh Pemerintah---------------------------------------------

(2)

Status Badan Hukum Koperasi Syariah dihapus sejak tanggal pengumuman-----------pembubaran Koperasi dalam Berita Negara.-------------------------------------------------BAB XVIII PEMBINAAN Pasal 57

(1)

Koperasi Syari’ah berada dibawah pembinaan Pemerintah yang dilakukan oleh ------kuasa Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik-------------Indonesia di Daerah tingkat Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota------------------------

(2)

Pembinaan dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam rangka memberikan bimbingan---kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi Syariah.------------------------------------

(3)

Terhadap Unit Simpan Pinjam Bagi Hasil dan unit usaha lainnya, Pemerintah dalam-pembinaannya mempunyai tugas sbb :--------------------------------------------------------a. Memantau Perkembangan Unit Simpan Pinjam Bagi Hasil dab unit usaha---------lainnya secara berkala melalui laporan keuangan.--------------------------------------b. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, baik menyangkut organisasi----------maupun usahanya.---------------------------------------------------------------------------c. Melakukan penilaian kesehatan Unit Simpan Pinjam Bagi Hasil dan unit----------usaha lainnya. --------------------------------------------------------------------------------Halaman 22 dari 24


(4)

Pelaksanaan pembinaan diatur oleh Pemerintah, sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak dimaksudkan ikut campur dalam urusan internal Koperasi Syari’ah, akan -------tetapi untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong --pertumbuhan dari permasyarakatan agar menjadi koperasi yang sehat, kuat, ----------tangguh dan mandiri serta berakar pada masyarakat-----------------------------------------

(5)

Koperasi Syariah apabila tidak memberikan kesempatan serta membantu kelancaran-pemeriksaan yang dilakukan pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat (3),-----------dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah berupa penghentian sementara -------kegiatan usahanya sampai dengan penutupan Unit Simpan Pinjam Bagi Hasil dan ---unit usaha lainnya.--------------------------------------------------------------------------------BAB XIX JANGKA WAKTU BERDIRI Pasal 58

Koperasi Syari’ah didirikan sejak akta pendirian disyahkan Pemerintah untuk jangka ---------waktu tidak terbatas.--------------------------------------------------------------------------------------BAB XX SANKSI – SANKSI Pasal 59 (1)

Setiap anggota yang melanggar Anggaran Dasar, Anggran Rumah Tangga, -----------keputusan Musyawarah Anggota, peraturan khusus dan peraturan lainnya yang -------berlaku dapat dikenakan sanksi secara bertahap dari mulai peringatan pertama, -------kedua, ketiga, skorsing sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.------------

(2)

Musyawarah Anggota dapat memberhentikan pengurus dan pengawas yang tidak-----melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar ini.--------

(3)

Pengelola dan karyawan yang melanggar ketentuan Surat Perjanjian / Kontrak Kerja-sehingga mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Syariah dapat diberhentikan dan ---penyelesaian kewajibannya atas kerugian yang diderita oleh Koperasi Syariah --------dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan---------------------------------------------

(4)

Sanksi sanksi di maksud pada ayat (1), (2), dan (3) tidak menutup kemungkinan -----dilakukan penuntutan oleh Koperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.----------------

BAB XXI ATURAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS Pasal 60 Musyawarah Anggota menetapkan Anggaran Dasar , Aturan Rumah Tangga dan Peraturan -Khusus yang memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam Anggaran Dasar Koperasi ----Syariah serta hal-hal yang dianggap perlu dan belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini.-------

Halaman 23 dari 24


Halaman 24 dari 24

ANGGARAN DASAR KOPERASI. BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA Pasal 1

Recommend Documents