ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL INDONESIA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Kriteria Keanggotaan Yang dapat diterima menjadi anggota harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebebagai berikut : 1. Warga Negara Republik Indonesia. 2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memegang teguh visi misi, azas dan tujuan perjuangan Himpunan GKN Indonesia. 4. Sanggup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Organisasi. 5. Menerima Doktrin/Motto, Ikrar Panca Dharma Wirausaha, mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Organisasi lainnya. 6. Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat Himpunan GKN Indonesia. 7. Merupakan insan wirausaha atau yang berkemauan kuat untuk berwirausaha. Pasal 2 Kewajiban Anggota Setiap anggota memiliki kewajiban : 1. Mematuhi AD/ART serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. 2. Menaati dan aktif melaksanakan seluruh keputusan organisasi. 3. Membantu Pimpinan untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. 4. Memelihara dan mengembangkan rasa kekeluargaan, kesetiaan dan kegotongroyongan sesama anggota . 5. Berani dan bertanggung jawab dalam mempertahankan serta memperjuangkan citacita luhur perjuangan demi kesejahteraan dan kejayaan masyarakat, bangsa dan negara. 6. Menjaga nama baik anggota dan organisasi. 7. Menghadiri musyawarah dan rapat-rapat organisasi. 8. Membayar iuran anggota secara teratur melalui Dewan Pimpinan ditingkatan masing-masing. Pasal 3 Hak Anggota Setiap anggota memiliki hak sebagai berikut : 1. Mendapatkan perlakuan yang sama dari Organisasi. 2. Menyampaikan pendapat, saran, bertanya dan menyampaikan kritik yang membangun baik secara lisan maupun tulisan kepada organisasi. 3. Memilih dan dipilih untuk menjadi Dewan Pimpinan Organisasi. 4. Memperoleh pemberdayaan dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pembelaan dan perlindungan dari organisasi. 5. Memperoleh fasilitas keanggotaan, seperti Kartu Anggota. 6. Mendapatkan pembelaan diri apabila dinyatakan diberhentikan sementara dan atau diberhentikan penuh oleh organisasi. 1
Pasal 4 Pemberhentian Keanggotaan Keanggotaan berhenti dan atau berakhir apabila : 1. Meninggal dunia. 2. Atas permintaan diri sendiri. 3. Diberhentikan sementara oleh Dewan Pimpinan pada tingkatan masing-masing. 4. Diberhentikan penuh oleh Dewan Pimpinan Pusat. BAB II DEWAN PENDIRI Pasal 5 Pengertian Dewan Pendiri adalah orang perorang atau wirautama yang mempunyai ide dan gagasan untuk mendirikan organisasi Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. Pasal 6 Kedudukan Kedudukan Dewan Pendiri hanya berada ditingkatan pusat.
1. 2. 3. 4.
Pasal 7 Kewenangan Wirautama yang mendirikan dan membubarkan organisasi Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat yang direkomendasikan melalui kongres. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang direkomendasikan melalui forum kongres. Bersama Dewan Pimpinan Pusat ikut merumuskan dan mengesahkan kebijakan strategis organisasi Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia.
BAB III DEWAN PEMBINA Pasal 8 Pengertian Dewan Pembina ditingkat nasional hingga tingkat kabupaten terdiri dari tokoh masyarakat (pemerintah dan non-pemerintah) yang memiliki kewibawaan serta menaruh perhatian sungguh-sungguh terhadap organisasi. Pasal 9 Tugas Pokok Dewan Pembina memiliki tugas pokok untuk bersama-bersama Dewan Pimpinan diberbagai tingkatan memberdayakan dan mengembangkan fungsi-fungsi dan peran organisasi serta kader-kader Himpunan GKN Indonesia dalam pengembangan nilai-nilai kejuangan dan kekaryaan untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik. 2
Pasal 10 Fungsi Dalam menjalankan tugas pokoknya, maka Dewan Pembina memiliki fungsi-fungsi: 1. Menjadi lembaga konsultasi bagi Dewan Pimpinan dalam menyelenggarakan aktivitas organisasinya. 2. Memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis bagi Dewan Pimpinan di masingmasing tingkatan dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan yang bersifat politis dan strategis. 3. Memberikan masukan bagi evaluasi kinerja Dewan Pimpinan di wilayahnya melalui mekanisme hearing atau dengar pendapat. 4. Membangun dan memberikan akses (kemudahan) bagi Dewan Pimpinan ditingkatannya dalam mengembangkan aktivitas program dan tatanan kelembagaannya. 5. Memberikan dukungan materiil dan moril bagi Dewan Pimpinan di wilayahnya. Pasal 11 Dewan Pembina dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa anggota.
BAB IV DEWAN PENGAWAS Pasal 12 Pengertian Dewan Pengawas adalah orang per orang yang diminta oleh Dewan Pendiri sebagai pengarah dan pengawas roda organisasi disemua tingkatan. Pasal 13 Tugas Pokok Dewan Pengawas memiliki tugas pokok, yaitu: 1. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kepengurusan disemua tingkatan. 2. Memberi arahan nasehat dan masukan kepada Kepengurusan demi pengembangan, kemajuan dan perbaikan organisasi. 3. Bersama-bersama Dewan Pimpinan Pusat memberdayakan dan mengembangkan fungsi-fungsi dan peran organisasi serta kader-kader dalam pengembangan nilai-nilai kejuangan dan kekaryaan untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik. 4. Bersama-sama Dewan Pimpinan Pusat merumuskan dan menetapkan kebijakan umum organisasi. 5. Bersama-sama Dewan Pimpinan Pusat mengambil kebijakan-kebijakan strategis organisasi. Pasal 14 Fungsi Dalam menjalankan tugas pokoknya, maka Dewan Pengawas memiliki fungsi-fungsi: 1. Menampung aspirasi Dewan Pimpinan disemua tingkatan. 3
2. Menjadi lembaga pengarah kepengawasan, monitoring, evaluasi dan konsultasi bagi Dewan Pimpinan disemua tingkatan dalam menyelenggarakan aktivitas organisasi. 3. Memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis bagi Dewan Pimpinan disemua tingkatan dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. 4. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Pimpinan disemua tingkatan. 5. Membangun dan memberikan akses bagi Dewan Pimpinan Himpunan GKN Indonesia dalam mengembangkan aktivitas program dan tatanan kelembagaannya. 6. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Dewan Pendiri atas hasil monitoring dan evaluasi kepengurusan disemua tingkatan. Pasal 15 Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota (sesuai kebutuhan) yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 16 Susunan Organisasi Himpunan GKN Indonesia secara vertikal terdiri dari : 1. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disingkat DPP, meliputi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD, meliputi wilayah Provinsi atau yang disamakan dengan wilayah itu berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan Nasional. 3. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC, meliputi wilayah Kabupaten/Kota atau yang disamakan dengan wilayah itu berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan Daerah. BAB VI PIMPINAN ORGANISASI Pasal 17 Ketua/ Ketua Umum 1. Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh Ketua Umum. 2. Dewan Pimpinan Daerah dan atau Dewan Pimpinan Cabang dipimpin oleh Ketua. 3. Ketua Umum dan atau Ketua yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk dua kali berturut-turut masa jabatannya (periode). Pasal 18 Kriteria Ketua Umum/Ketua 1. Secara umum, Ketua Umum Dewan Pimpinan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. c. Mematuhi dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. d. Memiliki unit bisnis. e. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas anggota. f. Sehat jasmani dan rohani. 4
g. Bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan timnya maupun dengan berbagai pihak. h. Peduli terhadap permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. i. Memiliki jiwa kepemimpinan. j. Berusia minimal 17 tahun maksimal 40 tahun. k. Mengetahui dan memahami Himpunan GKN Indonesia dan keorganisasian pada umumnya. l. Tidak sedang tersangkut perkara melawan hukum dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Pasal 19 Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Ketua Umum/Ketua Seorang Ketua Umum/Ketua dinyatakan berhenti jika: b. Meninggal dunia. c. Karena habis masa baktinya dan disahkan (demisioner) dalam musyawarah/ forum pengambilan keputusan tertinggi setelah menyampaikan pertanggungjawabannya. d. Meletakkan jabatan (mengundurkan diri) karena satu dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk menjabat lagi. e. Ketua Umum dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Pendiri atas rekomendasi rapat Dewan Pimpinan beserta Dewan Pengawas dikarenakan mengalami proses hukum yang belum mempunyai ketetapan hukum tetap. f. Apabila rapat Dewan Pimpinan beserta Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi maka Dewan Pendiri berhak mengambil keputusan. g. Diberhentikan jika yang bersangkutan terbukti bersalah yang mempunyai ketetapan hukum tetap. h. Ketua Dewan Pimpinan Daerah dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Pimpinan Pusat atas rekomendasi rapat DPD. i. Ketua Dewan Pimpinan Cabang dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Pimpinan Daerah atas rekomendasi rapat DPC. j. Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum/Ketua maka diangkat seorang pejabat sementara Ketua Umum/Ketua oleh Dewan Pimpinan satu tingkat diatasnya. BAB VII STRUKTUR DEWAN PIMPINAN Pasal 20 Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang memiliki struktur sekurang-kurangnya terdiri dari : 1) Ketua Umum/Ketua. 2) Sekretaris Jenderal/ Sekretaris. 3) Bendahara Umum/Bendahara 4) Bidang Organisasi, dan Kelembagaan. 5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. 6) Bidang Media & Informasi. 7) Bidang Industri & Perdagangan. 8) Bidang Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif. 5
BAB VIII KEPENGURUSAN Pasal 21 Kepengurusan organisasi disebut Dewan Pimpinan yang minimal terdiri Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Umum/Sekretaris, Bendahara Umum/Bendahara dan bidangbidang yang dianggap perlu pada masing-masing tingkatan Dewan Pimpinan.
1.
2. 3. 4.
Pasal 22 Pembentukan Kepengurusan Pembentukan kepengurusan dilakukan dalam musyawarah atau forum pengambilan keputusan tertinggi di masing-masing tingkatannya apabila: a. Dewan Pimpinan sebelumnya telah habis masa bakti-nya. b. Dalam masa bakti berjalan tetapi dalam kurun waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun tidak menunjukkan keaktifan sejak pembentukkannya dalam musyawarah organisasi dimasing-masing tingkatnya. c. Terjadi pembentukan/ pemekaran suatu wilayah baru. d. Untuk ketentuan dalam butir b dan c ayat 1 diatas, maka Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat diatasnya berkewajiban memfasilitasi dengan terlebih dahulu membentuk caretaker kepengurusan (formatur kepengurusan) Tata cara pembentukan dan pemilihan Dewan Pimpinan diatur tersendiri dalam ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisah dari ART ini. Dewan Pimpinan yang sudah dibentuk kemudian disahkan dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan satu tingkat diatasnya, kecuali Dewan Pimpinan Pusat oleh Dewan Pendiri. Uraian/ pembagian tugas Dewan Pimpinan dan tata cara pengukuhannya selanjutnya ditetapkan dalam ketentuan organisasi tersendiri yang tidak terpisahkan dari ART ini.
Pasal 23 Masa Jabatan dan Jumlah Pengurus 1. Masa jabatan Dewan Pimpinan Pusat adalah selama 5 (lima) tahun. 2. Masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang adalah selama 3 (tiga) tahun. 3. Jumlah personalia pengurus Dewan Pimpinan untuk masing-masing tingkatan pada dasarnya ditentukan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di masing-masing tingkatan. Pasal 24 Kriteria Pengurus 1. Secara umum, anggota Himpunan GKN Indonesia untuk menjadi pengurus di Dewan Pimpinan harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Mematuhi dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. c. Berdomisili diwilayah Dewan Pimpinan ditingkatan masing-masing yang dibuktikan dengan identitas keanggotaan Himpunan GKN Indonesia. d. Memiliki kondisi sehat jasmani dan rohani. e. Bertanggungjawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak. f. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 40 tahun. 6
g. Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian dan kewirausahaan. h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan dimasing-masing tingkatan. Pasal 25 Pemberhentian Pengurus dan Pergantian Antar Waktu (PAW) 1. Seorang pengurus dinyatakan berhenti jika: a. Meninggal dunia. b. Karena habis masa baktinya. c. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri. d. Diberhentikan untuk sementara waktu (non-aktif) karena kasus-kasus tertentu yang melibatkannya baik pidana maupun perdata, untuk kepentingan nama baik organisasi, yang apabila ternyata tidak terbukti bersalah namanya direhabilitasi dan diberikan haknya untuk menjadi pengurus kembali. e. Diberhentikan dengan hormat apabila selama kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam masa bakti berjalan, setelah dilakukan evaluasi dan diberikan teguran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut, nyata-nyata tidak dapat menunjukkan keaktifan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus. f. Diberhentikan tidak hormat karena keterlibatannya dalam kasus-kasus tertentu (baik pidana maupun perdata) yang merusak nama baik organisasi dan dirinya sendiri yang nyata-nyata telah terbukti didepan pengadilan, dalam masa bakti berjalan. 2. Apabila seseorang telah dinyatakan berhenti sebagai pengurus, maka Rapat Dewan Pimpinan dimasing-masing tingkatan berwenang mencarikan penggantinya selama masa bakti berjalan. Pasal 26 Evaluasi Kepengurusan Tingkat keaktifan dan pelanggaran (etika dan prosedur) keorganisasian bagi pengurus diukur berdasarkan kriteria apabila dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun: a. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pengurus yang ketentuannya sebagaimana tertuang dalam pasal berikut dibawah ini. b. Tidak dapat menunjukkan kesungguhannya sebagai pengurus baik dalam menghadiri rapat dan kegiatan organisasi lainnya, dalam berkomunikasi, maupun dalam memberikan kontribusi, sebagaimana surat pernyataan kesediaan yang ditanda tangani pengurus yang bersangkutan. Pasal 27 Hak dan Kewajiban Pengurus 5. Setiap pengurus berhak: b. Mendapatkan pelakuan yang sama dalam manajemen profesional organisasi. c. Mendapatkan fasilitas yang sama baik berupa identitas dan kesempatan. d. Menyampaikan pendapat, tanggapan, saran, kritik, dan pertanyaan dalam rapat Dewan Pimpinan. e. Mempunyai hak suara dalam rapat Dewan Pimpinan. 2. Setiap pengurus berkewajiban: 7
a. Mematuhi AD/ART dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. b. Menjaga nama baik organisasi. c. Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan atau bidangnya masingmasing. Pasal 28 Sumpah/ Janji Pengurus Setiap pengurus Dewan Pimpinan dimasing-masing tingkatan wajib diambil sumpah dan janji. Mekanisme pegambilan sumpah dan janji diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB IX LEMBAGA–LEMBAGA HIMPUNAN GKN INDONESIA Pasal 29 1. Setiap Dewan Pimpinan Himpunan GKN Indonesia dapat membentuk Lembagalembaga sebagai Badan Semi Otonom (BSO) sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program-programnya. 2. Lembaga-lembaga dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelembagaan Himpunan GKN Indonesia dan pembentukannya harus melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum yang representatif dan sesuai kapasitasnya untuk itu. 3. Lembaga-lembaga disahkan dan dilantik oleh Dewan Pimpinan Himpunan GKN Indonesia yang membentuknya dan harus berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Dewan Pimpinan yang membentuknya. BAB X BENTUK-BENTUK MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 30 Musyawarah 1. Kongres merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Himpunan GKN Indonesia di tingkat nasional dan diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun. 2. Dalam hal-hal tertentu berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan GKN Indonesia dan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPD, maka dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa. Pasal 31 1. Untuk tingkat selanjutnya musyawarah yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi ditingkatan masing-masing diatur sebagai berikut : a. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA, untuk tingkat provinsi. b Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB, untuk tingkat kabupaten/kota. 2. Dalam hal-hal tertentu berdasarkan usulan Dewan Pimpinan yang bersangkutan dan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan dibawahnya, maka dapat diselenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB)/Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB). 3. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan diantara 2 (dua) musyawarah regular dengan hanya membahas dan memutuskan agenda yang menjadi sumber permasalahan diselenggarakannya Musyawarah Luar Biasa. 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pasal 32 Kongres dihadiri oleh: a. Dewan Pendiri. b. Dewan Pembina. c. Dewan Pegawas. d. Dewan Pimpinan Pusat. e. Unsur anggota Perorangan Himpunan GKN Indonesia Tingkat Nasional. f. Unsur Pembina Daerah sebagai peninjau dan g. Unsur Dewan Pimpinan Daerah. Kongres Luar Biasa dihadiri oleh: a. Dewan Pendiri. b. Dewan Pembina. c. Dewan Pengawas. d. Dewan Pimpinan Pusat. e. Unsur anggota Perorangan Himpunan GKN Indonesia Tingkat Nasional. f. Unsur Pembina Daerah sebagai peninjau dan g. Unsur Dewan Pimpinan Daerah. Musyawarah Daerah (MUSDA) dihadiri oleh: a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pengawas. b. Dewan Pembina Daerah. c. Dewan Pimpinan Daerah. d. Unsur anggota Perorangan Himpunan GKN Indonesia Tingkat Daerah. e. Unsur Pembina Cabang sebagai peninjau, dan f. Unsur Dewan Pimpinan Cabang. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) dihadiri oleh: a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pengawas. b. Dewan Pembina Daerah. c. Dewan Pimpinan Daerah. d. Unsur anggota Perorangan Himpunan GKN Indonesia Tingkat Daerah. e. Unsur Pembina Cabang sebagai peninjau, dan f. Unsur Dewan Pimpinan Cabang. Musyawarah Cabang (MUSCAB) dihadiri oleh: a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah. b. Dewan Pembina Cabang. c. Dewan Pimpinan Cabang. d. Anggota Perorangan Himpunan GKN Indonesia Tingkat Cabang. Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCALUB) dihadiri oleh: a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah. b. Dewan Pembina Cabang. c. Dewan Pimpinan Cabang. d. Anggota perorangan Himpunan GKN Indonesia tingkat cabang.
Pasal 33 Kongres berwewenang untuk : 1. Membahas dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat. 2. Menetapkan kebijakan umum dan kerangka pokok program organisasi ditingkat nasional. 9
3. 4. 5. 6.
Merubah dan menetapkan AD/ ART Himpunan GKN Indonesia serta penjelasannya. Membicarakan dan menetapkan struktur dan uraian tugas Dewan Pimpinan Pusat. Memilih dan mengangkat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat masa bakti berikutnya. Membicarakan dan menetapkan masalah-masalah internal dan eksternal Himpunan GKN Indonesia yang diputuskan dalam bentuk rekomendasi.
Pasal 34 Tugas dan wewenang MUSDA/MUSCAB adalah: 1. Menyusun Program Daerah/Cabang untuk masa bhakti berikutnya sebagai penjabaran dari Kerangka Pokok Organisasi di tingkat Nasional. 2. Membahas dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan masing-masing tingkatan yang bersangkutan, DPD untuk tingkat provinsi, DPC untuk tingkat kabupaten/kota. 3. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan organisasi dimasing-masing tingkatan. 4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas-batas wewenang masingmasing. Pasal 35 Rapat Pimpinan Nasional 1. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) adalah forum yang dapat dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam rangka memutuskan agenda-agenda strategis yang bersifat mendesak dan memerlukan penyelesaian segera baik internal maupun eksternal. 2. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dilaksanakan atas inisiatif dan panggilan dari Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan atau atas usulan lebih dari setengah Dewan Pimpinan Organisasi satu tingkat dibawahnya. 3. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah Himpunan GKN Indonesia. Pasal 36 Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) memiliki kewenangan untuk: 1. Memutuskan sikap organisasi secara kelembagaan baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam rangka merespon suatu permasalahan yang bersifat strategis. 2. Membicarakan agenda strategis yang menjadi rekomendasi dan bahan bagi pembahasan keputusan pada forum Musyawarah dan Raker berikut. Pasal 37 Rapat Kerja (Nasional, Daerah, Cabang) 1. Rapat Kerja (Raker) adalah forum pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Himpunan GKN Indonesia di semua tingkatan dalam rangka menjabarkan lebih lanjut hasil Kongres/ MUSDA/ MUSCAB. 2. Rapat Kerja (Raker) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode untuk menjabarkan hasil-hasil Kongres/ MUSDA/MUSCAB menjadi lebih operasional dan bersifat teknis administratif dalam bidang kebijakan, perencanaan, dan strategi. 3. Rapat Kerja ditingkat Nasional disebut RAKERNAS, ditingkat Daerah disebut RAKERDA, ditingkat Cabang disebut RAKERCAB. 10
Pasal 38 Rapat Kerja (Raker) memiliki kewenangan untuk : 1. Memutuskan Peraturan Organisasi yang menjabarkan AD/ART dan prosedur administratif maupun prosedur operasional organisasi yang dibutuhkan sesuai tingkatan masing-masing. 2. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program organisasi di masing-masing tingkatannya dan menyusun serta menetapkan kebijakan pelaksanaan selanjutnya; 3. Memutuskan program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara lebih teknis yang menjadi amanat Musyawarah di masing-masing tingkatan; 4. Membicarakan hal-hal teknis dan administratif lain yang dianggap perlu. Pasal 39 Rapat Pleno Diperluas 1. Rapat Pleno Diperluas adalah forum yang dapat dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pendiri dalam rangka memutuskan agenda-agenda strategis yang bersifat mendesak dan memerlukan penyelesaian segera baik internal maupun eksternal. 2. Rapat Pleno Diperluas dilaksanakan atas inisiatif dan panggilan dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pendiri atau atas usulan lebih dari setengah Dewan Pimpinan Organisasi satu tingkat dibawahnya. 3. Rapat Pleno Diperluas dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pendiri Himpunan GKN Indonesia Pasal 40 Rapat Pleno Diperluas memiliki kewenangan untuk : 1. Memutuskan Peraturan Organisasi yang menjabarkan AD/ART dan prosedur administratif maupun prosedur operasional organisasi yang dibutuhkan sesuai tingkatan masing-masing. 2. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program organisasi di masing-masing tingkatannya dan menyusun serta menetapkan kebijakan pelaksanaan selanjutnya; 3. Memutuskan program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara lebih teknis yang menjadi amanat Musyawarah di masing-masing tingkatan; 4. Membicarakan hal-hal teknis dan administratif lain yang dianggap perlu. Pasal 41 Pimpinan Musyawarah/Rapat dan Penggunaan Hak 1. Pimpinan Kongres/MUSDA/MUSCAB diatur lebih lanjut dalam tata tertib musyawarah yang bersangkutan. 2. Rakernas/Rakerda/Rakercab dan rapat-rapat organisasi lainnya pada setiap tingkatan dipimpin oleh Pimpinan Organisasi di tingkat yang bersangkutan. 3. Penggunaan Hak Suara dan Hak Bicara para peserta musyawarah dan rapat-rapat organisasi diatur lebih lanjut dalam tata tertib forum yang bersangkutan dimasingmasing tingkatan. BAB XI MEKANISME KERJA ORGANISASI Pasal 42 Hubungan Organisasi Antar Tingkatan 11
1. Himpunan GKN Indonesia memiliki struktur organisasi antar tingkatan yang bersifat vertikal berjenjang. 2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) membentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Pasal 43 Mekanisme pembentukan organisasi Himpunan GKN Indonesia disetiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada pasal diatas ayat 2 pasal 37 memungkinkan pembagian tugas dan kewenangan organisasi sebagai berikut : 1. Dewan Pimpinan yang membentuk memiliki kewenangan : a. Koordinatif dan instruktif untuk kepentingan menggerakkan roda organisasi dan penyelenggaraan program. b. Konsolidasi struktural dan konsolidasi fungsional untuk kepentingan membangun tatanan organisasi menjadi lebih representatif dan diakui. c. Legitimasi terhadap organisasi yang dibentuknya dalam bentuk pengesahan dan pelantikan kepengurusan. d. Otonomi untuk mengatur urusan/ tatanan internal dan menjalankan program, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam musyawarah di masing-masing tingkatan. 2. Dewan Pimpinan yang dibentuk memiliki kewenangan: a. Melakukan kontrol terhadap kepemimpinan dan pelaksanaan dari Dewan Pimpinan yang membentuknya. b. Menilai dan merekomendasikan kelayakan kepengurusan dan program yang dijalankan Dewan Pimpinan yang membentuknya. c. Mengusulkan perubahan kepengurusan dan tata kerja karena sebab tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk PAW maupun dalam bentuk Musyawarah Luar Biasa. d. Otonomi untuk urusan/ tatanan internal dan menjalankan program, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam musyawarah di masing-masing tingkatannya. Pasal 44 1. DPC di tingkat kabupaten/kota dapat mengajukan usul kepada DPP melalui DPD, berupa: a. Usulan perubahan AD/ART dan beberapa peraturan organisasi lainnya. b. Usulan pergantian pengurus dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Usulan penyelenggaraan programnya menjadi skala atau agenda nasional. 2. Dewan Pimpinan di tingkat lain yang jauh lebih rendah dapat pula mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tetapi tetap harus melalui Dewan Pimpinan setingkat di atasnya, yang mekanismenya kemudian diatur secara tersendiri. 3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat meminta kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD), berupa: a. Kader yang diproyeksikan menjadi panitia tertentu baik untuk kepentingan pengembangan organisasi maupun untuk penyelenggaraan program di tingkat nasional, ketentuan tentang ini selanjutnya akan diatur tersendiri. b. Kesediaan menjalankan program tertentu melalui pertimbangan dan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang bersangkutan. 12
c. Bahan data yang akan dipergunakan bagi kepentingan pengembangan organisasi maupun pelaksanaan program baik dalam bentuk data mentah, data setengah jadi maupun data yang siap pakai dalam bidang SDM, kekaryaan, kejuangan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan bidang lain yang memungkinkan.
1.
2.
3. 4.
5.
Pasal 45 Hubungan Antar Organisasi Setingkat Dewan Pimpinan Organisasi pada satu tingkatan (setingkat) dapat melakukan kerjasama dalam hal: a. Pengembangan organisasi Himpunan GKN Indonesia. b. Penyelenggaraan program bersama. c. Penyelenggaraan aktivitas studi banding. d. Menjembatani kepentingan GKN Indonesia di tingkat bawahnya. Dalam hal antar 2 (dua) atau lebih Dewan Pimpinan Daerah (DPD) akan melakukan kerjasama maka wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP), demikian pula jika kerjasama dilakukan pada tingkatan di bawahnya secara derivatif. Mekanisme seperti tersebut dalam ayat 2 pasal ini berlaku pula untuk kerjasama yang dilakukan pada semua tingkatan. Pemberitahuan melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini bertujuan untuk pengagendaan program kegiatan di tingkat nasional dan untuk kepentingan koordinasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pada prinsipnya dokumen kerjasama merupakan kewenangan dan bertanggung jawab pihak-pihak yang mengadakan kerjasama.
Pasal 46 Hubungan dengan Organisasi/ Lembaga lain 1. Pada prinsipnya hubungan Himpunan GKN Indonesia di tingkat manapun dengan organisasi atau lembaga lain di luar organisasi dapat dibenarkan sepanjang merupakan hubungan kerjasama yang bersifat kemitraan yang saling menguntungkan. 2. Hubungan dengan Pemerintah merupakan hubungan kemitraan dalam kerangka menjalankan program-program kerja Himpunan GKN Indonesia juga dalam rangka mengembangkan Himpunan GKN Indonesia, yang dalam kapasitas tersebut, Pemerintah dapat berposisi sebagai salah satu unsur Penasehat/(Pembina). Pasal 47 1. Hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain di luar Pemerintah dibangun dalam kerangka menjalankan dan mengembangkan program-program Himpunan GKN Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip saling menguntungkan, profesional visi dan misi serta relevansi dan kekaryaan. 2. Keputusan melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, harus diambil dan disepakati. 3. Hubungan kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini harus dilandasi oleh saling pengertian yang tinggi, bukti, dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan serta kesepakatan bersama untuk menanggulangi setiap permasalahan dan akibat yang timbul sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 13
Pasal 48 1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam melakukan hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain wajib mensosialisasikannya kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada batas-batas tertentu, demikian pula berlaku ketentuan ini bagi tingkatan di bawahnya. 2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang melakukan hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain wajib memberitahukannya kepada tingkat nasional untuk kepentingan koordinasi dan konsultasi, demikian pula berlaku ketentuan ini bagi tingkatan di bawahnya. 3. Ketentuan-ketentuan sosialisasi dan pemberitahuan kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, selanjutnya diatur tersendiri. BAB XII KEUANGAN ORGANISASI Pasal 49 1. Iuran Anggota dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. 2. Hal-hal yang menyangkut pengeluaran dan pemasukan keuangan bidang usaha organisasi, harus dipertanggungjawabkan kepada organisasi setiap tahunnya. 3. Khusus dalam penyelenggaraan Kongres, MUSDA, dan MUSCAB, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan Organisasi di masing-masing tingkatan melalui Panitia Verifikasi yang ditentukan untuk itu.
1. 2. 3.
BAB XIII IDENTITAS DAN IKRAR ORGANISASI Pasal 50 Lambang dan Tafsir Perjuangan Tulisan GKN tegak lurus;berorientasi tegas, berdikasri, profesional dan mempunyai idealisme yang kuat Warna merah putih menandakan nasionalisme ke Indonesiaan yang kuat Tulisan Himpunan: menandakan bahwa Himpunan GKN Indonesia adalah wadah berjuang dan berwirausaha bagi pegiat wirausaha.
Pasal 51 Mars Penggunaan mars Himpunan GKN Indonesia diatur sebagai berikut : 1. Mars dinyanyikan dalam keadaan berdiri dengan sikap siap sempurna pada setiap acara upacara resmi dan kebesaran yang diselenggarakan oleh Himpunan GKN Indonesia. 2. Maksud dan tujuan mars: a. Membangkitkan semangat juang Anggota Himpunan GKN Indonesia dalam mengemban tugas di bidang kekaryaan dan kejuangan. b. Memupuk rasa solidaritas antar sesama Anggota Himpunan GKN Indonesia. c. Membangkitkan semangat cinta tanah air dan tekad untuk berjuang dan berkarya demi kepentingan masyarakat dan bangsa. 3. Bentuk mars secara lengkap sesuai dengan naskah sebagaimana terlampir pada ART ini. 14
Pasal 52 Seragam Organisasi Seragam Himpunan GKN Indonesia terdiri dari : 1. Pakaian Dinas Upacara Himpunan GKN Indonesia (PDU Himpunan GKN Indonesia) adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dalam bentuk upacara kenegaraan, peringatan hari besar nasional, pertemuan atau forumforum resmi organisasi seperti Musyawarah dan Rapat-rapat organisasi maupun dalam bentuk-bentuk penyelenggaraan forum-forum ilmiah. 2. Pakaian Dinas Harian Himpunan GKN Indonesia (PDH Himpunan GKN Indonesia) adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat lapangan/ operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat. 3. Ketentuan Seragam resmi selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi tersendiri. 4. Seragam tambahan adalah seragam di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, yang merupakan kelengkapan dari PDH untuk menunjukkan adanya identitas kegiatan dan satuan tugas tertentu, termasuk seragam panitia/peserta kegiatan tertentu. Pasal 53 Ikrar Ikrar Himpunan GKN Indonesia adalah ”Panca Dharma Wirausaha”. Pasal 54 PANCA DHARMA WIRAUSAHA berbunyi : 1. Kami wirausaha muda Indonesia adalah PATRIOT yang bersemangat Proklamasi 17 Agustus 1945, berjiwa Pancasila, setia dan taat pada Undang-undang Dasar 1945. 2. Kami wirausaha muda Indonesia adalah PEJUANG pelaksanan Amanat Penderitaan Rakyat dalam membangun masyarakat karya yaitu masyarakat sejahtera sebagai pengamalan Pancasila. 3. Kami wirausaha muda Indonesia adalah PELOPOR pembangunan bangsa yang mengutamakan kerja keras, tangkas, cakap, sederhana dan jujur. 4. Kami wirausaha muda Indonesia adalah KESATRIA yang berwatak setia kawan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Kami wirausaha muda Indonesia adalah KADER BANGSA yang menjunjung tinggi etika perjuangan profesionalisme kejuangan. BAB XIV PENUTUP Pasal 55 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan kemudian oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam bentuk Peraturan Organisasi (PO) bersama-sama Dewan Pengawas. 2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL : 14 Agustus 2015 15
