ANGGARAN DASAR HIMPUNAN GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL INDONESIA BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia, yang kemudian disingkat menjadi Himpunan GKN Indonesia. Waktu Pasal 2 Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia ini didirikan pada tanggal 8 November 2013 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Kedudukan Pasal 3 1. Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia ini berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2. Wilayah Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan. BAB II Pengertian Pasal 4 Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia adalah wadah perjuangan yang menghimpun manusia muda berwirausaha sebagai pejuang yang mandiri, bermoral dan profesional, bergerak terutama dibidang kekaryaan profesi. BAB III VISI DAN MISI Pasal 5 Visi Mewujudkan masyarakat yang berdikari sejahtera dengan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1. 2. 3. 4.
Pasal 6 Misi Menciptakan mental dan sikap kewirausahaan yang handal dan berkarakter pejuang. Menjadi wadah bersinergis dalam menciptakan wirausaha yang mandiri dan professional. Membangun semangat kekaryaan dengan berpedoman pada sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Melakukan gerakan kewirausahaan melalui pemberdayaan, pembinaan dan advokasi dalam terbentuknya masyarakat berdikari adil dan makmur.
1
BAB IV ASAS JATIDIRI DAN TUJUAN Pasal 7 Asas Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia berazaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima). Pasal 8 Jati Diri Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia adalah Religius, Kebangsaan, Nasionalisme, Kesejahteraan Ekonomi, Keadilan Sosial, Kebersamaan dan Berdikari.
1. 2.
3.
4. 5. 6.
Pasal 9 Tujuan Membela, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konsitusional. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab setiap lapisan anggota Masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif memilihara ketertiban dan keamanan masyarakat, bangsa dan Negara guna lebih menjamin peningkatan keberhasilan Pembangunan Nasional. Terbina dan meningkatnya keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia khususnya generasi-muda dalam rangka mewujudkan manusia karya wirausahawan yang mandiri, bermoral dan professional. Tersedianya Lapangan kerja serta tersalurnya tenaga terampil dan profesional. Meningkan keterampilan sebagai bakat alamiah serta tersalurnya secara professional, sehingga bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Terbentuknya pembangunan ekonomi mandiri untuk menjadi masyarakat mandiri sebagai fondasi kekuatan ekonomi sektoral.
BAB V KEMITRAAN Pasal 10 Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatas, melakukan kemitraan dalam bentuk sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kejurusan yang berkerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan swasta atau pemerintah baik dalam maupun luar negeri. 2. Mendorong terbentuknya wadah usaha bagi yang telah terdidik secara terampil dan profesional, baik perorangan maupun kelompok, serta menyelenggarakan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain. 3. Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya untuk kemandirian organisasi. 4. Menyelenggarakan penyaluran tenaga terampil dan terdidik secara professional dari berbagai jenis lapangan kerja keseluruh pelosok tanah air dan antar Negara. 5. Menyelenggarakan kegiatan dan kerjasama pembentukan lembaga-lembaga ekonomi dan lembaga-lembaga yang berorientasi pada peningkatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan anggota khususnya dan bangsa pada umumnya.
2
BAB VI SIFAT, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 11 Sifat Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia adalah organisasi perjuangan yang bersifat kekaryaan dan kemandirian. Pasal 12 Tugas Pokok Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia memiliki tugas pokok bersamasama pemerintah dan komponen masyarakat lainya untuk menggelorakan semangat kewirausahaan dan mengembangkan nilai-nilai kekaryaan yang menjadi nilai dasar dari etos kerja bangsa. Pasal 13 Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia memiliki fungsi : 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi manusia karya Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi usaha: 2. Menyelenggarakan pemberdayaan manusia karya Indonesia untuk mendukung kebijakan ekonomi yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan. 3. Menyelengarakan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kekaryaan terutama bagi generasi muda. 4. Menumbuh kembangkan dan memperkuat nilai-nilai kesetiakawanan, kejuangan dan persatuan terutama dikalangan generasi muda dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Melaksanakan pendampingan dan advokasi bagi kepentingan anggota dibidang ekonomi. 6. Membangun dan memperkuat system jaringan komunikasi, informasi dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak. BAB VII KEDAULATAN TERTINGGI Pasal 14 Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia berada ditangan Pendiri Himpunan Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia yang kemudian disebut dengan Dewan Pendiri.
Himpunan Gerakan “Kewirausahaan”.
BAB VIII DOKTRIN DAN MOTTO Pasal 15 Kewirausahaan Nasional Indonesia
mempunyai
doktrin
Pasal 16 Motto perjuangan Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia adalah “Bangsa Indonesia Gigih Sejak Dulu”
3
BAB IX KEANGGOTAAN Pasal 17 1. Keanggotan Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia menganut sistem stelsel aktif yaitu, bahwa setiap warga Negara Indonesia yang secara perorangan mengajukan diri dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 2. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud ayat 1 tersebut diatas, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. BAB X KEORGANISASIAN Pasal 18 1. Keorganisasian Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia terdiri dari beberapa Tingkat: a. Dewan Pendiri b. Dewan Pembina c. Dewan Pengawas d. Dewan Pimpinan 2. Struktur Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga (ART) Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. BAB XI DEWAN PENDIRI Pasal 19 Dewan Pendiri terdiri dari beberapa orang wirautama Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia yang menyempurnakan dan menata organisasi yang merupakan penggagas dan pendiri. Pasal 20 Kewenangan Dewan Pendiri selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia disempurnakan dan di kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat bangsa dan Negara. BAB XII DEWAN PEMBINA Pasal 21 1. Dewan Pembina adalah kumpulan orang perorang wirautama yang diminta oleh Dewan Pendiri, Dewan Pimpinan yang bertugas membina jalannya roda Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. 2. Dewan Pembina Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia disempurnakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, bangsa dan Negara. 3. Dewan Pembina, diminta atau tidak diminta berkewajiban membina, memberikan nasehat/ masukan demi pengembangan, kemajuan dan perbaikan organisasi kedepan.
4
BAB XIII DEWAN PENGAWAS Pasal 22 1. Dewan Pengawas adalah kumpulan orang perorang wirautama yang diminta oleh Dewan Pendiri, bertugas mengawasi jalannya roda organisasi. Dewan Pengawas Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia disempurnakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, bangsa dan Negara. 2. Dewan Pengawas, diminta atau tidak diminta berkewajiban mengawasi, memberikan nasehat/ masukan demi pengembangan, kemajuan dan perbaikan organisasi. BAB XIV DEWAN PIMPINAN Pasal 23 Dewan Pimpinan adalah kumpulan orang perorang wirautama yang diminta oleh Dewan Pendiri, dan Dewan Pimpinan bertugas mengurusi jalannya roda organisasi. Dewan Pimpinan Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia disempurnakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, bangsa dan Negara demi kemajuan dan perbaikan organisasi kedepan. Pasal 24 1. Dewan Pimpinan Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia terdiri dari beberapa Tingkat: a. Nasional yang disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP). b. Provinsi yang disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD). c. Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 2. Struktur organisasi sebagai mana dimaksud ayat 1 diatas, selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. Pasal 25 1. Dewan Pimpinan Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia sebagai pengurus ditingkat pusat melaksanakan kepengurusan himpunan minimal terdiri dari: a. Ketua Umum b. Sekretaris Jendral c. Bendahara Umum 2. Dewan Pimpinan Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia sebagai pengurus ditingkat Daerah (Propinsi) dan Cabang (Kabupaten/ Kota) melaksanakan kepengurusan minimal yang terdiri dari: a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara BAB XV PENGUKUHAN Pasal 26 Pengurusan Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia sesuai dengan keorganisasiannya dapat diatur sebagai berikut:
5
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah pelaksana Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia dalam lingkup nasional, yang diusulkan dalam Kongres Nasional dan disahkan oleh Dewan Pendiri. 2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah pelaksana Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia dalam lingkup provinsi, yang diusulkan dalam Musyawarah Daerah dilantik dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah pelaksana Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia dalam lingkup Kabupaten/Kota dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. BAB XVI LEMBAGA-LEMBAGA Pasal 27 Untuk membantu pelaksanaan dan kelancaran tugas Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia dibentuk lembaga semi otonom yang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan pada tingkatannya masing-masing. BAB XVII BENTUK-BENTUK MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 28 1. Musyawarah dan rapat-rapat terdiri dari : a. Kongres. b. Kongres Luar Biasa. c. Rapat Pimpinan Nasional. d. Rapat Kerja Nasional. e. Rapat Pleno f. Rapat Pleno Diperluas g. Musyawarah Daerah. h. Musyawarah Daerah Luar Biasa i. Rapat Kerja Daerah. j. Musyawarah Cabang. k. Musyawarah Cabang Luar Biasa. l. Rapat Kerja Cabang. 2. Tugas dan wewenang musyawarah serta rapat-rapat pada setiap tingkat organisasi diatur dalam Anggaran Rumah tangga Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. BAB XVIII FORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 29 1. Forum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tentang musyawarah dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% + 1 (lima puluh plus satu) jumlah peserta (Dewan Pimpinan) yang berhak hadir. 2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu ternyata tidak memungkinkan dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan voting. 3. Pengambilan keputusan terkait Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi serta keputusan strategis dilakukan oleh Dewan Pendiri.
6
BAB XIX KEUANGAN ORGANISASI Pasal 30 1. Keuangan Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia dapat diperoleh dari: a. Iuran anggota. b. Sponsorship c. Sumbangan yang sifatnya tidak mengikat. 2. Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan organisasi diatur dalam peraturan organisasi. BAB XX IDENTITAS ORGANISASI Pasal 31 1. Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia memiliki lambang dan panji yang telah ditetapkan dalam keputusan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. 2. Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia memiliki lagu mars dan hymne yang penggunaanya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. 3. Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia memiliki seragam organisasi yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. BAB XXI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 32 Perubahan Anggaran Dasar Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pendiri. dan disampaikan melalui Kongres dan atau Kongres Luar Biasa Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. BAB XXII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 34 1. Pembubaran Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pendiri. 2. Apabila Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia dibubarkan, maka Dewan Pendiri membentuk tim sekurang-kurangnya 7 orang dalam waktu 1 bulan yang bertugas mengurus pembubaran dan kekayaan Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. 3. Dalam hal Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia dibubarkan, maka kekayaan Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia diserahkan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia atau sesuai keputusan dan kesepakatan Dewan Pendiri. BAB XXIII ATURAN PERALIHAN Pasal 35
7
1. Peraturan-peraturan dan atau badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan keberadaannya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia ini. 2. Dalam proses peralihan tugas dan wewenang dilakukan oleh Dewan Pendiri dan tim peralihan. BAB XXIV PENUTUP Pasal 36 1. Anggaran Dasar Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditentukan kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia serta peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia ini.
8
