ANGGARAN RUMAH TANGGA Koperasi Primer Nasional ”MEDIA INDONESIA MERDEKA”
BAB I USAHA Pasal 1 (1) Dalam bidang ideal Koperasi memberikan tuntunan bimbingan penerangan dan pendidikan kepada anggotanya dengan jalan: a. memberikan penerangan lisan atau tertulis tentang perkoperasian kepada anggota; b. menyelenggarakan diskusi tentang perkoperasian, dunia usaha media dan bidang usaha lainnya; c. menyelenggarakan pendidikan, kursus-kursus yang diselenggarakan oleh koperasi, kementrian koperasi dan gerakan koperasi Indonesia. (2) Dalam bidang komersial Koperasi berusaha: a. mengatur dan melaksanakan usaha sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (4) Anggaran Dasar; b. mengadakan kerjasama dengan koperasi-koperasi lain dan pihak ketiga lainnya.
BAB II SISA HASIL USAHA Pasal 2 (1) Sisa Hasil Usaha disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan. (2) Dalam rangka pemupukan modal, Sisa Hasil Usaha sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar, dengan persetujuan Rapat Anggota dapat tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dimasukkan menjadi simpanan anggota. (3) Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Anggaran Dasar adalah sebagai berikut: a. Dana Sosial adalah sebesar 10% (sepuluh persen); b. Dana Cadangan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen); c. Anggota adalah sebesar 45% (empat puluh lima persen) sesuai dengan transaksi usaha dan partisipasi modal; d. Dana Pendidikan adalah sebesar 5% (lima persen); e. Pengawas adalah sebesar 5% (lima persen); f. Pengurus adalah sebesar 10% (sepuluh persen). BAB III SYARAT KEANGGOTAAN Pasal 3 Anggota Koperasi yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar adalah sebagai berikut: a. Anggota Biasa adalah seseorang yang tercatat sebagai pekerja atau pengusaha media secara aktif mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi; b. Anggota Luar Biasa adalah anggota yang diangkat berdasarkan Rapat Badan Pengurus dengan pertimbangan tertentu karena jasa, peranan maupun kegiatannya turut membantu menumbuhkan dan mengembangkan koperasi dan dunia usaha media. Pasal 4 Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (8) Anggaran Dasar, Pengurus harus memutuskan apakah permintaan calon anggota diterima atau ditolak.
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 5 (1) Hak dan kewajiban Anggota Biasa tercantum dalam Pasal 4 ayat (5) dan (6) Anggaran Dasar. (2) Hak dan Kewajiban Anggota Luar Biasa seperti dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar adalah: a. berhak melakukan kontrol sosial terhadap usaha dan keuangan koperasi dengan memberi masukan kepada Badan Pengawas; b. memberikan masukan atau saran demi kemajuan koperasi; c. mendapatkan pelayanan koperasi dengan pertimbangan pengurus;
d. berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Rapat Anggota; e. tidak berkewajiban membayar iuran wajib bulanan.
BAB V RAPAT ANGGOTA Pasal 6 (1) Mengingat Pasal 7 Anggaran Dasar, apabila kehadiran seluruh/lebih dari separuh anggota memang tidak memungkinkan, maka dapat ditempuh dengan sistem perwalian yang diatur dalam ketentuan organisasi dan diputuskan dalam Rapat anggota sebelumnya. (2) Penunjukan wakil tersebut dapat diserahkan kepada para Anggota tanpa mengurangi hak demokrasi anggota. Pasal 7 Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. mengesahkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. memilih Anggota Pengurus, Badan Pengawas dan Badan-Badan atau tim lainnya yang dianggap perlu; c. menilai dan menentukan kebijaksanaan Pengurus; d. menilai dan menentukan kebijaksanaan Badan Pengawas; e. menilai laporan keuangan; f. membahas dan menentukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapat/Belanja dan tambahan modal/kredit untuk pengembangan usaha Koperasi; g. menolak/menerima pemecatan Anggota. Pasal 8 (1) Ada tiga macam Rapat Anggota, yaitu: a. Rapat Anggota Tahunan; b. Rapat Anggota Khusus; c. Rapat Anggota Luar Biasa. (2) Penjelasan ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Rapat Anggota Tahunan ialah Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh pengurus sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar; b. Rapat Anggota Khusus ialah Rapat Anggota yang diselenggarakan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar; c. Rapat Anggota Luar Biasa ialah Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh pengurus di antara 2 (dua) Rapat Anggota Tahunan untuk membahas hal-hal penting yang menyangkut perkembangan Koperasi; d. Rapat Anggota Luar Biasa, diusulkan oleh anggota biasa, sekurang-kurangnya 25% dari jumlah anggota; e. Rapat Anggota Luar Biasa sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota.
BAB VI PENGURUS Pasal 9 (1) Jumlah Anggota Pengurus Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar, ditentukan menurut perkembangan organisasi dan efisiensi kerja. (2) Anggota Pengurus dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar, tidak untuk jabatan: unsur Ketua atau unsur Bendahara. (3) Anggota Pengurus terdiri dari: a. Unsur Ketua, Unsur Sekretaris, Unsur Bendahara dan Ketua-Ketua Unit/Seksi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pengurus Harian sebaiknya berjumlah ganjil; b. disamping Pengurus Harian, dapat ditambah dengan anggota pengurus lain atau diperbantukan petugas - petugas dalam unit-unit/seksi-seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan perkembangan organisasi/usaha Koperasi. (4) Untuk mencapai efisiensi kerja atau menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang dihadapi oleh Koperasi dan setelah diputuskan oleh Rapat Pengurus Pleno; dapat diadakan perubahan tugas atau perubahan susunan pengurus dan selanjutnya dimintakan pengesahaan dari Rapat Anggota. (5) Untuk kelancaran kerja Koperasi pengurus lama yang telah selesai masa baktinya harus segera mengadakan serah terima kepada pengurus baru selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbentuknya kepengurusan yang baru. Pasal 10 (1) Terhadap Anggota Pengurus yang terbukti melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Khusus atau berbuat hal-hal lain seperti tersebut pada Pasal 43 ayat (2) Anggaran Dasar dapat dikenakan sanksi-sanksi: a. peringatan tertulis. b. pemecatan sementara atau skorsing. (2) Tingkatan hukuman tersebut ditentukan besar kecilnya kesalahan yang telah dibuat atas dasar keputusan rapat Pengurus Pleno. (3) Peringatan tertulis dan pemecatan sementara ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. (4) Dalam hal ketua dan/atau sekretaris yang melakukan pelanggaran maka peringatan tertulis dan pemecatan sementara ditandatangani oleh pengurus yang ditunjuk dalam Rapat Pleno. (5) Seorang anggota pengurus yang telah mendapat 2 (dua) kali peringatan tertulis dan tetap tidak mengindahkannya dapat dikenakan sanksi pemecatan sementara yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Pleno. (6) Dalam Rapat Pengurus Pleno Anggota Pengurus yang akan dikenakan hukuman harus diundang secara khusus untuk hadir dan diberikan kesempatan untuk membela diri. (7) Bagi Anggota pengurus yang telah melakukan kecurangan dan kelalaian dapat dikenakan hukuman pemecatan sementara secara langsung dan diwajibkan mengganti kerugian akibat kecurangan dan kelalaian tersebut yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Pleno.
Pasal 11 (1) Pemecatan sementara hanya berlaku sampai dengan Rapat Anggota berikutnya dimana anggota pengurus yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. (2) Surat pemecatan/pemberhentian atau pengangkatan kembali (rehabilitasi) Anggota Pengurus yang telah dipecat sementara ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. (3) Dalam hal ketua dan/atau sekretaris yang melakukan pelanggaran, maka surat pemecatan/ pemberhentian sementara (rehabilitasi) ditandatangani oleh pengurus yang ditunjuk dengan keputusan Rapat Pleno. BAB VII RAPAT PENGURUS Pasal 12 (1) Setiap tindakan dan usaha-usaha yang dijalankan oleh pengurus koperasi harus berdasarkan keputusan-keputusan rapat. (2) Rapat-rapat seperti yang dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Rapat rutin diadakan oleh Pengurus yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali sebulan dan dihadiri oleh pengurus harian dan bila dianggap perlu dapat diundang anggota pengurus lain atau petugas bagian lainnya yang ada kaitannya dengan persoalan yang dibahas; b. Rapat Pengurus Pleno yang diadakan sekurang-kurang 6 (enam) bulan sekali dan dihadiri oleh pengurus harian, seluruh anggota pengurus lainnya, Badan Pengawas dan bila dianggap perlu dapat diundang Pembina Koperasi. Pasal 13 (1) Rapat rutin dianggap sah kalau dihadiri oleh salah seorang unsur ketua, unsur sekretaris, unsur bendahara, dan ketua/unsur unit/seksi yang bersangkutan dengan persoalan yang dibahas. (2) Rapat rutin mempunyai tugas dan wewenang: a. membahas dan memutuskan, soal-soal rutin yang dihadapi Koperasi sehari-hari; b. membahas dan memutuskan persoalan yang sangat mendesak sehingga tidak dapat ditangguhkan untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam rapat pengurus pleno; c. menetapkan peraturan khusus. Pasal 14 (1) Rapat pengurus Pleno dianggap sah kalau dihadiri oleh lebih dari separuh pengurus lengkap dan sekurang-kurangnya satu orang anggota Badan Pengawas. (2) Rapat Pengurus Pleno mempunyai tugas dan wewenang: a. membahas dan menetapkan tindak lanjut persoalan-persoalan yang telah diputuskan dalam Rapat Anggota; b. mengesahkan/menolak kebijaksanaan yang telah atau akan diambil oleh pengurus; c. memutuskan soal-soal prinsip yang dihadapi oleh koperasi; d. menetapkan rencana kerja dan Rencana Anggaran Belanja sebelum diajukan dalam Rapat Anggota;
e. menetapkan soal-soal sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2), (4), (5), (6), (7) dan Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3). Pasal 15 (1) Sesuai dengan ketentuan tersebut pada Pasal (14) ayat (1) huruf c Anggaran Dasar, Ketua Koperasi bertindak dan bertanggung jawab untuk atas nama koperasi di luar dan dihadapan pengadilan. (2) Apabila ketua berhalangan, tugas dan kewajiban diwakili oleh wakil ketua atau dapat ditunjuk anggota Pengurus lain yang disahkan oleh Rapat Pengurus Pleno.
BAB VIII BADAN PENGAWAS Pasal 16 (1) Badan Pengawas Koperasi seperti yang dimaksud Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar terdiri dari: a. Seorang Ketua; b. Seorang Anggota atau lebih. (2) Pembagian tugas dan kewajiban serta cara-cara pemeriksaan Badan Pengawas Koperasi diatur secara khusus sesuai dengan wewenang diantara para Anggota Badan Pengawas. Pasal 17 (1) Badan Pengawas berhak memeriksa dan menilai pelaksanaan tugas Pengurus baik bidang ideal, material dan komersial. (2) Pengawas dibidang material meliputi aktiva dan pasiva koperasi yang menggambarkan harta kekayaannya. (3) Sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar, Badan Pengawas wajib segera menanyakan, minta penjelasan dari pengurus apabila dalam melakukan pemeriksaan menemui hal-hal yang dianggap menyimpang atau merugikan koperasi, segera diajukan dan dibahas dalam Rapat Pengurus Pleno. Pasal 18 (1) Setiap tindakan dan usaha-usaha yang dijalankan oleh Badan Pengawas berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengawas (2) Rapat-rapat Badan Pengawas diadakan sekurang-kurang 6 (enam) bulan sekali (3) Rapat Badan Pengawas dianggap sah bila dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Badan Pengawas (4) Dalam rapat Badan Pengawas dapat diundang pengurus, pembina dan pejabat Koperasi (5) Tugas dan wewenang Rapat Badan Pengawas: a. menampung dan menetapkan tindak lanjut dari persoalan- persoalan yang telah diputuskan dalam Rapat Anggota yang berhubungan dengan Badan Pengawas; b. membahas dan menilai kebijaksanaan pengurus; c. membahas dan menilai keadaan keuangan koperasi.
BAB IX DEWAN PENASEHAT/BADAN-BADAN PELENGKAP Pasal 19 (1) Dewan Penasehat yang merupakan Badan Pelengkap Koperasi sebagai yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar, anggotanya sekurangkurangnya mempunyai keahlian di bidang: a. organisasi dan manajemen b. usaha dan keuangan. (2) Sebagai Anggota Dewan Penasehat koperasi sekurang-kurangnya: a. Pengurus dalam Kantor DPP Partai Demokrat; b. Mantan Pengurus Koperasi; c. Anggota ahli atau seseorang yang telah berjasa dalam memajukan atau mengembangkan Koperasi jika dipandang perlu. (3) Anggota Dewan Penasehat Koperasi berkewajiban memberikan nasehat kepada Pengurus dan Badan Pengawas baik diminta atau tidak yang sifatnya memajukan koperasi. Pasal 20 (1) Selain Badan-badan atau tim-tim yang diangkat oleh Rapat Anggota, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pengurus Koperasi dapat membentuk tim-tim kerja yang bertugas untuk membantu Pengurus; (2) Kedudukan dan tata kerja serta batas waktu tim kerja tersebut pada ayat (1), diatur dalam keputusan Pengurus. BAB X SIMPANAN ANGGOTA Pasal 21 (1) Koperasi berusaha agar setiap anggota dapat menyimpan secara teratur sehingga terhimpun permodalan yang cukup kuat. (2) Setiap anggota harus dapat mengetahui besar jumlah simpanannya melalui buku Simpanan Anggota atau dengan cara lainnya yang disampaikan pengurus kepada anggota setiap bulan. Pasal 22 (1) Simpanan wajib dapat dibedakan: a. Simpanan wajib tetap, dilunasi secara teratur tiap bulan melalui setoran tunai atau transfer melalui rekening Koperasi; b. Simpanan wajib khusus, yang dipungut berdasarkan persetujuan Rapat Anggota untuk mengelola keperluan tertentu. (2) Simpanan wajib tetap besarnya ditetapkan oleh Rapat Anggota dan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi. (3) Simpanan wajib khusus besarnya ditetapkan oleh Rapat Anggota. Setelah tujuan simpanan wajib khusus tercapai simpanan tersebut dapat dibayarkan kembali atau dijadikan dana modal setelah mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.
Pasal 23 (1) Untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha, koperasi dapat menerima simpanan khusus dari para anggota secara deposito. (2) Simpanan khusus dapat diambil secepat-cepat dalam waktu 6 (enam) bulan. (3) Kepada penyimpan khusus akan diberikan jasa setiap bulan yang besarnya diatur oleh koperasi dan besarnya tidak melebihi bunga Bank Pemerintah. Pasal 24 Pengembalian simpanan diatur sebagai berikut: a. bila Koperasi bubar atau dibubarkan pejabat koperasi, maka seluruh simpanan anggota pada Koperasi digunakan sesuai dengan keputusan panitia penyelesaian yang diangkat oleh pejabat koperasi; b. bila minta berhenti atau diberhentikan, maka seluruh simpanan yang ada pada koperasi dikembalikan kepada bekas anggota tersebut setelah dipotong hutanghutangnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti; c. bila diberhentikan oleh pengurus sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan d Anggaran Dasar, simpanan pokoknya menjadi kekayaan koperasi; d. bilamana terjadi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar, simpanan-simpanan tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, maka anggota atau ahli waris yang bersangkutan wajib melunasinya. BAB XI PERMODALAN DAN PERATURAN KEUANGAN Pasal 25 (1) Modal Koperasi diperoleh dari simpanan anggota dan dana cadangan. (2) Untuk kelancaran usaha yang dijalankan, Koperasi tidak menutup kemungkinan untuk mendayagunakan modal dari pihak lain, baik berupa uang atau berupa barang. Pasal 26 (1) Uang koperasi disimpan pada Bank Koperasi atau Bank Pemerintah. (2) Untuk keperluan rutin pada kas koperasi dapat disediakan uang tunai yang jumlahnya diatur dalam peraturan khusus. (3) Penarikan Cek atau Giro dari Bank harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pengurus, yang terdiri dari unsur Ketua dan unsur Bendahara. (4) Pengeluaran keuangan dari kas koperasi diatur dalam peraturan khusus. Pasal 27 (1) Dalam melaksanakan pemberian pinjaman-pinjaman kepada anggota atau pihak lain harus diatur dalam peraturan khusus. (2) Peraturan khusus seperti yang dimaksud dalam ayat (1) harus memuat segala prioritas kegunaan dan jaminannya.
BAB XII PENGATURAN HARTA KEKAYAAN KOPERASI AKIBAT PEMBUBARAN Pasal 28 (1) Penggunaan harta kekayaan koperasi akibat pembubaran di tentukan oleh panitia penyelesai yang diangkat oleh pejabat koperasi. (2) Apabila harta kekayaan Koperasi waktu dibubarkan masih ada sisa kelebihannya, setelah mendapat persetujuan pejabat diserahkan kepada bagian yang mengurus kesejahteraan Kantor DPP Partai Demokrat atau Organisasi sosial lainnya.
BAB XIII PENUTUP Pasal 29 (1) Hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur secara khusus. (2) Pengurus Wajib Berusaha agar Anggaran Rumah Tangga ini diumumkan dan dipahami oleh segenap Anggota.
Akta ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota Khusus pada hari Jum’at, tanggal 6 Juli 2012 di Jakarta. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..
