ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA. Anggara Rumah Tangga 1

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Anggara Rumah Tangga

1

BAB I IDENTITAS DAN LANDASAN ORGANISASI

Pasal 1 Lambang INKINDO

1 Lambang organisasi INKINDO seperti gambar di bawah ini :

Tipografi INKINDO seperti tertera dibawah ini :

2 Arti Lambang a. Bentuk dasar adalah ; tampak atas dari sebuah piramida dalam bentuk jaringan yang konstruktif yang mencerminkan hirarki dan tatanan organisasi yang kuat dan kokoh; b. Konfigurasi sirip-sirip dalam kesatuan bentuk dasar geometris dengan ekspresi gerak berputar dalam 4 (empat) arah angin, mencerminkan ragam dan luas jangkauan yang bergerak secara konsisten ke berbagai arah di gambarkan dengan 3 (tiga) sirip yang merupakan simbolisasi dari : nasional, profesional dan independen, adapun bentuk lancip dan tajam, mencerminkan karakteristik konsultan ; tepat, akurat, pasti dan terpercaya; c. Warna biru merupakan simbolisasi sifat keilmuan yang tidak mengenal batas,dengan pengertian setinggi-tingginya langit dan sedalam dalamnya lautan. Gradasi warna kearah hijau toska, memberi pengertian “muda” yang berarti regenerasi yang berkesinambungan; d. Tipografi INKINDO berhuruf kapital dengan warna biru; 3 Lambang INKINDO dapat digunakan sebagai tanda resmi organisasi dalam berbagai media termasuk bendera dan peralatan lain, yang tidak merendahkan martabat organisasi;


2

Pasal 2 Ikrar 1. Ikrar Anggota beserta penyempurnaan dan perubahannya, disahkan dan dinyatakan berlaku dengan ketetapan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa; 2. Ikrar Anggota : a. Dibacakan pada setiap pembukaan acara resmi organisasi di tingkat Nasional dan Provinsi; b. Diucapkan oleh anggota baru pada waktu penyerahan surat tanda anggota dari Dewan Pengurus Provinsi kepada anggota baru tersebut; c. Teks Ikrar anggota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ART.

Pasal 3 Hymne dan Mars 1. Hymne dan Mars INKINDO beserta penyempurnaan dan perubahannya disahkan dan dinyatakan berlaku dengan Ketetapan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa berdasarkan usulan DPN; 2. Hymne dan Mars INKINDO merupakan lagu resmi yang diperdengarkan pada setiap acara resmi organisasi tingkat Nasional dan Provinsi; 3. Teks Hyme dan Mars Inkindo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ART ini.

Pasal 4 Pataka 1. Pataka INKINDO beserta penyempurnaan dan perubahannya disahkan dan dinyatakan berlaku dengen Ketetapan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa berdasarkan usulan DPN; 2. Pataka INKINDO merupakan bendera resmi organisasi yang merupakan atribut organisasi dengan ukuran perbandingan panjang dan leber, 2 (dua) berbangding 3 (tiga); 3. Dipasang pada acara-acara resmi organisasi dan diserah terimakan setiap periode kepengurusan seagai simbol estafet kepengurusan organisasi;


3

BAB II KODE ETIK Pasal 5 Kode Etik INKINDO Dengan menjunjung tinggi Etika IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap anggota IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA : 1. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas, sesama rekan konsultan dan masyarakat; 2. Bertindak jujur dan tidak memihak serta dengan penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat; 3. Tukar menukar pengetahuan bidang keahliannya secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan; 4. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan dengan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi dan integritas yang tinggi. 5. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan serta setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya; 6. Mendapatkan tugas berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui periklanan, menawarkan komisi ataumempergunakan pengaruh yang tidak pada tempatnya; 7. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi; 8. Menjalankan azas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggungjawabnya terhadap sesama, terhadap lingkungan yang luas, dan terhadap generasi yang akan datang.


4

Pasal 6 Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik 1. DKN, menyusun penggolongan dan peringkat pelanggaran Kode Etik dan sanksi yang dapat dikenakan pada anggota; 2. DKP/DKNmerekomendasikan kewenangannya;

pengenaan

sanksi

dan

rehabilitasi dalam batas

3 Sanksi pelanggaran Kode ditetapkan oleh DPN dan berlaku secara nasional; 4 Sanksi dapat berbentuk peringatan tertulis atau teguran yang dipublikasikan, pemberhentian sementara sebagai anggota, pemberhentian sebagai anggota; 5 Sanksi yang diberikan oleh INKINDO mempertimbangkan kaitannya dengan sanksi hukum oleh negara;

Pasal 7 Pengaduan Pelanggaran Kode Etik 1 Indikasi adanya pelanggaran dapat bersumber dari pengaduan anggota, laporan masyarakat atau temuan DKN/DKP sendiri; 2 DKN/DKP melakukan pemeriksaan lebih mendalam atas pengaduan anggota, laporan masyarakat dan temuannya sendiri untuk meyakinkan adanya pelanggaran Kode Etik. 3 Pemeriksaan yang dilakukan DKN/DKP dapat berupa penelaahan bukti, pemanggilan saksi, dan atau pemanggilan wakil anggota yang bersangkutan: 4 Berdasarkan hasil pemeriksaannya, DKP memutuskan tingkat pelanggaran anggota dan sanksinya untuk dilaporkan kepada DKNdan untuk dilaksanakan oleh DPN; 5 Salinan keputusan sanksi disampaikan kepada anggota yang bersangkutan; 6 Anggota yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan atas rekomendasi DKP dan mengajukan banding kepada DKN untuk mendapatkan keputusan terakhir yang mengikat semua pihak; 7 Atas sanggahan yang diajukan anggota, DKN memeriksa ulang dan mengambil keputusan yang disampaikan kepada DPN untuk ditetapkan sebagai sanksi INKINDO, dan selanjutnya disampaikan kepada yang bersangkutan; 8 DKN menyusun dan menetapkan tata cara pengaduan, pemeriksaan, dan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Keprofesian dalam Peraturan Organisasi;


5

BAB III KEANGGOTAAN Pasal 8 Syarat Keaggotaan

1. Anggota penuh dan terbatas : a. Independen, dalam arti bahwa anggota tersebut melakukan usahanya hanya dalam bidang konsultan saja; b. Nasional, yaitu badan usaha jasa konsultansi yang 100 % (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia; c. Menaati semua ketentuan tentang persyaratan berusaha ditetapkan dalam perundang-undangan dan peraturan Indonesia;

sebagaimana

d. Penanggung jawab perusahaan anggota adalah lulusan pendidikan tinggi yang terakreditasi minimal S1 (strata satu) atau sederajat, kecuali perusahaan anggota yang didirikan sebelum tanggal 25 September 2003; e. Mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi peraturan organisasi; f. Mengikuti penataran kode etik Inkindo.

2. Anggota Afiliasi : a. Badan usaha jasa konsultansi yang seluruh atau sebahagian sahamnya dimiliki oleh bukan warga negara Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagai perusahaan penanaman modal asing atau perusahaan dengan kedudukan cabang atau perwakilan dari perusahaan konsultansi asing yang kantor pusatnya diluar wilayah yuridiksi negara republik Indonesia; b. Memenuhi semua ketentuan sebagaimana disyaratkan kepada anggota penuh dan anggota terbatas pada pasal 8 ayat 1a, 1c, 1e dan 1f;

3. Domisili : a.

Domisili anggota Penuh/Terbatas ditetapkan sesuai dengan domisili resmi anggota yang bersangkutan;

Anggaran Rumah Tangga

6

b. Domisili semua Anggota Afiliasi ditetapkan di tempat kedudukan Dewan Pengurus Nasional INKINDO; 4. Representasi Anggota : a. Setiap anggota diwakili oleh penanggung jawab perusahaan selaku wakil tetap anggota; b. Apabila wakil tetap anggota berhalangan dapat ditunjuk wakil penganti yaitu pengurus lain yang tertera dalam akta perusahaan. c. Bahwa Komisaris maupun Tenaga Ahli tidak dapat bertindak selaku wakil tetap anggota atau wakil pengganti.

5. Prosedur Penerimaan Anggota : a. Tatacara penerimaan anggota ditetapkan oleh DPN dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam AD/ART; b. Penerimaan anggota baru dilaksanakan sepanjang tahun; c. Penerimaan anggota penuh / terbatas : (1)

Mengajukan permohonan tertulis ke DPP dimana calon anggota berdomisili dan disertai oleh tembusannya ke DPN;

(2)

Mengisi daftar isian anggota yang diterbitkan oleh DPP;

(3)

Membayar uang pangkal.

(4)

Memenuhi segala ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Organisasi tentang penerimaan anggota baru;

d. Penerimaan anggota Afiliasi : (1). Mengajukan permohonan tertulis ke DPN; (2). Mengisi daftar isian anggota yang diterbitkan oleh DPN; (3). Memenuhi segala ketentuan yang tertuang dalam etetapani tentang penerimaan anggota afiliasi baru; 6. Peresmian keanggotaan. Pemohon keanggotaan dinyatakan resmi menjadi anggota Inkindo pada saat pemohon keanggotaan telah menerima Kartu Tanda Anggota dari DPP untuk Anggota Biasa, dan Anggota Terbatas, dan dari DPN untuk Anggota Afiliasi, pada upacara yang dibuat untuk itu.


7

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9 Hak Anggota

1. Hak atas perlindungan dalam menjalankan usaha adalah hak mendapatkan advokasi, mediasi dan pembelaan atas perlakuan tidak wajar dari pihak lain. 2. Hak atas upaya pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas, sebagai berikut : a. Mendapatkan pembinaan kode etik. b. Mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan profesional dan usaha. 3. Hak atas pelayanan untuk : a. Mendapatkan informasi kumpulan data anggota dalam rangka pengembangan kerjasama antar anggota. b. Mendapatkan informasi perkembangan dan kegiatan organisasi. c. Mendapatkan informasi perkembangan peraturan, ilmu pengetahuan dan teknologi. d. Memperoleh informasi perkembangan pasar. 4. Hak berperan serta dalam organisasi. a. Anggota Penuh : (1)

Mempunyai hak bicara dalam musyawarah dan forum organisasi.

(2)

Mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawarah dan forum organisasi.

(3)

Mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan di segala strata dan tingkat kepengurusan Inkindo.

(4)

Mempunyai hak untuk diangkat dalam kepengurusan organisasi.


8

b. Anggota Terbatas : (1)

Mempunyai hakbicara dalam musyawarah dan forum organisasi.

(2)


(3)

Mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Provinsi, kecuali hak dipilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Provinsi.

(4)

Mempunyai hak untuk diangkat dalam kepengurusan organisasi.

c. Anggota Afiliasi : (1)


(2)


(3)


(4)

Mempunyai hak untuk diangkat dalam pengurusan Anggota afiliasi.

Pasal 10 Kewajiban Anggota 1). Memenuhi semua ketentuan organisasi tentang keanggotaan; 1. Membayar Iuran. 2. Melaporkan atas perubahan data perusahaan anggota selambat(tiga puluh) hari setelah perubahan data perusahaan tersebut;

lambatnya 30

3. Melaporkan semua pelanggaran Kode Etika . 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, keadilan, tata kelola yang baik serta mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan;


9

Pasal 11 Kerjasama Anggota 1. Saling bekerjasama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan anggota demi tercapainya tujuan INKINDO; 2. Setiap anggota yang bekerja diluar wilayah domisilinya harus melapor ke DPP ditempat dimana pemberi kerjanya berada, pada setiap akan memulai pekerjaannya; 3.

Kerjasama ini tidak berlaku pada kegiatan-kegiatan tertentu atau khusus.

Pasal 12 Sanksi

1. Sanksi adalah tindakan yang akan dikenakan pada anggota berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan dan ketentuan organisasi. 2. Tingkatan sanksi yang akan diberikan kepada anggota adalah sebagai berikut : a. Sanksi Ringan, yaitu apabila anggota melakukan kesalahan administratif dari aturan-aturan organisasi. Sanksi berbentuk peringatan. b. Sanksi sedang, yaitu apabila anggota melakukan kesalahan administratif yang dapat langsung mengakibatkan kerugian bagi anggota lainnya, atau organisasi. Sanksi berbentuk peringatan keras. c. Sanksi Berat, yaitu apabila anggota melakukan pelanggaran kode etik, melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, atau melakukan kesalahan atau tindakan kriminal. Sanksi berbentuk kehilangan hak sementara. d. Sanksi Akhir, yaitu penghentian keanggotaan. 3. Kehilangan Hak Sementara. a. Anggota yang sedang menerima sanksi berat organisasi, untuk sementara waktu akan kehilangan hak seperti disebut pada Pasal 9. b. Anggota yang sedang menerima sanksi berat, harus tetap menjalankan kewajiban atas organisasi seperti disebut pada pasal 10. c. Status ini berlaku sejak anggota menerima surat keputusan untuk itu secara langsung, atau melalui surat tercatat. d. Kehilangan hak sementara ini hanya dapat dikembalikan melalui surat keputusan yang dikeluarkan untuk itu.


10

Pasal 13 Berakhirnya Keanggotaan 1. Berakhirnya keanggotaan disebabkan karena : a. Berhenti atas permintaan sendiri; b. Diberhentikan atau dinyatakan berhenti karena tidak memenuhi kewajiban keanggotaan, atau melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan organisasi. c. Menjadi anggota asosiasi konsultan sejenis. d. Dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan; 2. Status keanggotaan dinyatakan berakhir pada saat surat keputusan sanksi akhir tentang pemberhentian anggota telah diterima langsung atau melalui surat tercatat yang dikirim ke anggota yang bersangkutan.

Pasal 14 Warga Kehormatan 1. Warga Kehormatan adalah orang yang berjasa kepada organisasi dan atau orang yang berjasa mengembangkan konsultansi / ilmu pengetahuan dan atau tokoh yang dianggap perlu untuk mengembangkan organisasi; 2. Pengangkatan dan pemberhentiannya Warga Kehormatan di tingkat provinsi diusulkan oleh DPP ke DPN, Warga Kehormatan di tingkat nasional dilakukan langsung oleh DPN

BAB V PENGURUS ORGANISASI TINGKAT NASIONAL

Pasal 15 Dewan Pengurus Nasional

1. Struktur DPNH adalah : a. Ketua Umum


11

b. Wakil Ketua Umum, sekurang-kurangnya 4 (empat) Wakil Ketua Umum. c. Sekretaris Jenderal. d. Wakil Sekretaris Jenderal, sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Sekretaris Jenderal. e. Bendahara Umum. f. Wakil Bendahara Umum, sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Bendahara Umum. 2. Setiap Wakil Ketua Umum dapat menambah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Ketua Bidang. 3. Badan-Badan bertanggungjawab kepada Ketua Umum. 4. Komite-komite di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum yang membidanginya. 5. Struktur DPNL adalah : a. DPNH b. Ketua-ketua Bidang. c. Badan-Badan d. Komite-Komite. 6. Melengkapi fungsi dan kewenangan dalam Anggaran Dasar, DPN bertugas antara lain untuk : a. Menyusun program kerja empat tahunan dan tahunan, menggali sumber dana dan mengatur penggunannya sesuai dengan program kerja yang disusun. b. Memantau berbagai perkembangan kebijakan dan peraturan perundangan nasional maupun internasional dan menaggapinya dalam bentuk program dan tindak nyata. c. Memantau perkembangan permintaan dan pemasokan akan jasa konsultan dalam lingkup nasional dan internasional, dan menanggapinya dalam bentuk program dan kegiatan nyata. d. Memantau dan menelaah kegiatan DPP dan perkembangan usaha jasa konsultan di tingkat provinsi untuk mengembangkan program pemberdayaan. e. Menyusun pedoman organisasi dan tata kerja untuk kelancaran kegiatan organisasi. f. Menyiapkan perangkat informasi yang diperlukan untuk kelancaran pertukaran informasi antar anggota guna mendukung kerjasama antar anggota. g. Menyampaikan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya. Anggaran Rumah Tangga

12

7. Persyaratan Pengurus. a. Anggota Dewan engurus Nasional adalah Wakil Anggota atau Wakil Pengganti Anggota Penuh, dengan syarat tidak kehilangan haknya untuk dipilih dan memilih. b. Anggota Penuh atau Terbatas hanya diperkenankan mempunyai 1 (satu) wakil yang menjadi pengurus salah satu kepengurusan pada Dewan Pengurus Nasional atau Dewan Pengurus Provinsi. c. Dalam waktu yang bersamaan, Wakil Anggota atau Wakil Pengganti tidak boleh memengang jabatan rangkap kepengurusan pada Dewan Pengurus Nasional Harian dan atau Dewan Pengurus Provinsi Harian. d. Setiap Anggota Dewan Pengurus Nasional atau Provinsi yang diberhentikan atau mengundurkan diri pada masa bakti kepengurusan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Dewan Pengurusan Nasional atau Provinsi, kehilangan hak untuk dipilh pada masa bakti kepengurusan berikutnya. 8. Persyaratan Anggota DPNH. a. Memenuhi semua persyaratan pengurus sebagai diatur dalam ayat 7 di atas. b. Lulusan pendidikan tinggi yang terakreditasi minimal S1 (strata satu) atau yang sederajat, kecuali bagi wakil badan usaha yang didirikan sebelum tanggal 25 september 2003. c. Pernah menjadi DPNL dan atau DPPH. 9. Persyaratan Ketua Umum. a. Memenuhi semua persyaratan DPNH sesuai ayat 8 di atas. b. Pernah menjadi DPNH dan atau ketua DPP. c. Memiliki integritas, kompetensi, wawasan nasional dan internasional, dan tanggung jawab moral. d. Menyediakan waktu yang cukup bagi kepentingan organisasi.

Pasal 16 Dewan Kehormatan Nasional

1. Beranggotakan sekurang-kurangnya 5(lima) orang berjumlah gasal, terdiri dari 1(satu) orang Ketua yang merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris yang merangkap anggota, dan anggota. Anggaran Rumah Tangga

13

2. Melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memeriksa dan meneliti laporan pelanggaran kode etik. 3. Melaporkan pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Munas atau Munaslub pada akhir masa baktinya. 4. Pembagian tugas dan fungsi diatur oleh rapat DKN. 5. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian pelanggaran kode etik, bersifat tertutup dan rahasia. 6. Bila anggota DKN berhalangan tetap, maka dapat dilaksanakan penggantian antar waktu yang dilakukan dalam rapat DKN. 7. Persyaratan Anggota DKN berasal dati tokoh-tokoh yang mempunyai kepribadian dan reputasi baik dalam menjalankan profesinya serta mempunyai perhatian dan pengertian terhadap profesi konsultan.

Pasal 17 Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional

1. Beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang berjumlah gasal, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merangkap anggota, ! (satu) orang Sekretaris yang merangkap anggota, dan anggota. 2. Mempunyai kewajiban dan wewenang memberikan pertimbangan kepada DPN baik diminta maupun tidak diminta. 3. Melaporkan pelaksanaan fingsinya kepada Munas atau Munaslub pada akhir masa baktinya. 4. Pembagian tugas dan fungsi diatur oleh Rapat DPON. 5. Persyaratan Anggota DPON merupakan referensi dari DPNH 3 (tiga) periode sebelumnya.

Pasal 18 Badan-Badan Nasional

1. Badan-Badan Nasional diangkat oleh DPN sesuai kebutuhan organisasi. 2. Badan-Badan Nasional. Anggaran Rumah Tangga

14

a. Badan urusan afiliasi. b. Badan urusan riset dan pengembangan. c. Badan urusan advokasi dan mediasi. d. Badan urusan sertifikasi anggota. e. Badan-Badan lainnya. 3. badan-Badan bertugas sesuai dengan fungsi dan kewajiban.

Pasal 19 Komite-Komite Nasional

1. Komite-komite Nasional merupakan forum pertemuan anggota tingkat nasional yang mempunyai keperntingan, dan atau perhatian, terhadap bidang atau layanan jasa konsultan yang sama. 2. Komite Nasional berfungsi : a. Secara seksama mengamati dan mengkaji masalah yang dihadapi dan memberikan solusi di bidang atau layanan jasa konsultan yang menjadi kompetensinya. b. Menyiapkan rancangan-rancangan solusi yang diperlukan guna membina serta mengembangkan usaha pada masing-masing bidang atau layanan jasa konsultan. c. Menyampaikan pendapat serta opini Inkindo secara profesional dalam bidangnya.

Pasal 20 Sekretariat Eksekutif Nasional

1. Kewenangan Aetnas diatur dalam pedoman tata kerja DPN. 2. Setnas dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif. 3. Direktur Eksekutif adalah orang yang profesional ditunjuk dan diangkat oleh DPN.


15

4. Direktur Eksekutif memimpin pelaksanaan kesekretariatan, kebendaharaan, dan dapat ditugasi mewakili DPN dalam peristiwa dan kegiatan yang diatur dalam pedoman kerja yang ditetapkan DPN. 5. Setnas berfungsi : a. Mengadministrasikan kegiatan semua kelengkapan organisasi, serta harta, dan keuangan Inkindo di lingkungan kegiatan DPN. b. Sebagai pusat dokumentasi dan informasi keanggotaan dan semua kegiatan Inkindo. 6. Setnas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian kesekretariatan dan umum, bagian keuangan dan bagian informasi dokumentasinya.

BAB VI Pasal 21 PENGURUS ORGANISASI TINGKAT PROPINSI

1. Struktur DPPH adalah : a. Ketua b. Wakil Ketua, sekurang-kurangnya 2 (Dua) Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Wakil Sekretaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Sekretaris. e. Bendahara. f. Wakil Bendahara, sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Bendahara. 2. Setiap Wakil Ketua Umum dapat menambah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Ketua Bidang. 3. Badan-Badan bertanggungjawab kepada Ketua Umum. 4. Komite-komite di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum yang membidanginya. 5. Struktur DPNL adalah : a. DPNH b. Ketua-ketua Bidang. c. Badan-Badan Anggaran Rumah Tangga

16

d. Komite-Komite. 6. Melengkapi fungsi dan kewenangan dalam Anggaran Dasar, DPP bertugas antara lain untuk : a. Menyusun program kerja empat tahunan dan tahunan, menggali sumber dana dan mengatur penggunannya sesuai dengan program kerja yang disusun. b. Memantau berbagai perkembangan kebijakan dan peraturan perundangan nasional maupun internasional dan menaggapinya dalam bentuk program dan tindak nyata. c. Memantau perkembangan permintaan dan pemasokan akan jasa konsultan dalam lingkup nasional dan internasional, dan menanggapinya dalam bentuk program dan kegiatan nyata. d. Menyusun pedoman organisasi dan tata kerja untuk kelancaran kegiatan organisasi. e. Menyiapkan perangkat informasi yang diperlukan untuk kelancaran pertukaran informasi antar anggota guna mendukung kerjasama antar anggota. f. Menyampaikan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya. 7. Persyaratan Pengurus. a. Anggota Dewan Pengurus Provinsi adalah Wakil Anggota atau Wakil Pengganti Anggota Penuh, dengan syarat tidak kehilangan haknya untuk dipilih dan memilih. b. Dalam waktu yang bersamaan, Wakil Anggota atau Wakil Pengganti tidak boleh memengang jabatan rangkap kepengurusan pada Dewan Pengurus Provinsi Harian dan atau Dewan Pengurus Nasional Harian. c. Setiap Anggota Dewan Pengurus Provinsi yang diberhentikan atau mengundurkan diri pada masa bakti kepengurusan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Dewan Pengurusan Provinsi, kehilangan hak untuk dipilh pada masa bakti kepengurusan berikutnya. 8. Persyaratan Anggota DPPH. a. Memenuhi semua persyaratan pengurus sebagai diatur dalam ayat 7 di atas. b. Lulusan pendidikan tinggi yang terakreditasi minimal S1 (strata satu) atau yang sederajat, kecuali bagi wakil badan usaha yang didirikan sebelum tanggal 25 september 2003. 9. Persyaratan Ketua. a. Memenuhi semua persyaratan DPNH sesuai ayat 8 di atas.


17

b. Pernah menjadi DPNH dan atau ketua DPP. c. Memiliki integritas, kompetensi, wawasan nasional dan internasional, dan tanggung jawab moral. d. Menyediakan waktu yang cukup bagi kepentingan organisasi.

Pasal 22 Dewan Kehormatan Provinsi

1. Beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang berjumlah gasal, terdiri dari 1(satu) orang Ketua yang merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris yang merangkap anggota, dan anggota. 2. Melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memeriksa dan meneliti laporan pelanggaran kode etik. 3. Melaporkan pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Musprov atau Musprovlub pada akhir masa baktinya. 4. Pembagian tugas dan fungsi diatur oleh rapat DKP. 5. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian pelanggaran kode etik, bersifat tertutup dan rahasia. 6. Bila anggota DKP berhalangan tetap, maka dapat dilaksanakan penggantian antar waktu yang dilakukan dalam rapat DKP. 7. Persyaratan Anggota DKP berasal dati tokoh-tokoh yang mempunyai kepribadian dan reputasi baik dalam menjalankan profesinya serta mempunyai perhatian dan pengertian terhadap profesi konsultan.

Pasal 23 Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi

1. Beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang berjumlah gasal, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merangkap anggota, ! (satu) orang Sekretaris yang merangkap anggota, dan anggota. 2. Mempunyai kewajiban dan wewenang memberikan pertimbangan kepada DPOP baik diminta maupun tidak diminta.


18

3. Melaporkan pelaksanaan fungsinya kepada Musprov atau Musprovlub pada akhir masa baktinya. 4. Pembagian tugas dan fungsi diatur oleh Rapat DPOP. 5. Persyaratan Anggota DPOP merupakan referensi dari DPPH 3 (tiga) periode sebelumnya.

Pasal 24 Badan-Badan Provinsi

1. Badan-Badan Provinsi diangkat oleh DPP sesuai kebutuhan organisasi. 2. Badan-Badan Provinsi. a. Badan urusan advokasi dan mediasi. b. Badan urusan sertifikasi anggota. c. Badan-Badan lainnya. 3. Badan-Badan bertugas sesuai dengan fungsi dan kewajibannya.

Pasal 25 Perwakilan Organisasi Provinsi

1. Perwakilan Organisasi Provinsi diangkat oleh DPPsesuai kebutuhan organisasi. 2. Perwakilan Organisasi Provinsi secara periodik memberikan laporan kepada DPP.

Pasal 26 Komite-Komite Provinsi

1. Komite-komite Provinsi merupakan forum pertemuan anggota tingkat provinsi yang mempunyai keperntingan, dan atau perhatian, terhadap bidang atau layanan jasa konsultan yang sama. Anggaran Rumah Tangga

19

2. Komite-Komite Provinsi berfungsi : a. Secara seksama mengamati dan mengkaji masalah yang dihadapi dan memberikan solusi di bidang atau layanan jasa konsultan yang menjadi kompetensinya. b. Menyiapkan rancangan-rancangan solusi yang diperlukan guna membina serta mengembangkan usaha pada masing-masing bidang atau layanan jasa konsultan. c. Menyampaikan pendapat serta opini Inkindo secara profesional dalam bidangnya.

Pasal 27 Sekretariat Eksekutif Provinsi

1. Kewenangan Setprov diatur dalam pedoman tata kerja DPP. 2. Setprov dipimpin oleh seorang Manajer Eksekutif. 3. Manajer Eksekutif adalah orang yang profesional ditunjuk dan diangkat oleh DPP. 4. Manajer Eksekutif memimpin pelaksanaan kesekretariatan, kebendaharaan, dan dapat ditugasi mewakili DPP dalam peristiwa dan kegiatan yang diatur dalam pedoman kerja yang ditetapkan DPP. 5. Setprov berfungsi : a. Mengadministrasikan kegiatan semua kelengkapan organisasi, serta harta, dan keuangan Inkindo di lingkungan kegiatan DPP. b. Sebagai pusat dokumentasi dan informasi keanggotaan dan semua kegiatan Inkindo. 6. Setprov sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian kesekretariatan dan umum, bagian keuangan dan bagian informasi dokumentasinya.


20

BAB VII PEMILIHAN DEWAN PENGURUS

Pasal 28 Panitia Pemilihan 1. Panitia Pemilihan tingkat nasional terdiri atas beberapa orang Wakil Anggota Penuh yang diangkat oleh DPN untuk pemilihan Ketua Umum dan Formatur DPN; 2. Panitia Pemilihan tingkat provinsi adalah beberapa orang Wakil Anggota Penuh yang diangkat oleh DPP untuk pemlihan Ketua dan Formatur DPP; 3. Panitia Pemilihan terdiri atas seorang Ketua Panitia merangkap Anggota sekurang- kurangnya seorang Sekretaris Panitia merangkap Anggota; dan beberapa Anggota lainnya, jumlah keseluruhan anggota Panitia Pemilihan adalah gasal; 4. Sekurang-kurangnya salah satu anggota Panitia Pemilihan adalah dari Anggota DKN & DPON untuk tingkat nasional dan Anggota DKP & DPOP untuk tingkat provinsi; 5. Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pemilihan secara teknis dibantu oleh Setnas untuk ditingkat Nasional dan Setprov untuk ditingkat provinsi; 6. Biaya pelaksanaan Pemilihan Dewan Pengurus ditanggung oleh INKINDO; 7. Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengurus; 8. Panitia Pemilihan harus sudah terbentuk dan mulai bekerja sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional atau Musyawarah Provinsi, yang akan mengadakan pemilihan pengurus baru.

Pasal 29 Cara Pemilihan Dewan Pengurus 1. Pemilihan dewan pengurus dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia serta bertahap; a. Tahap Pencalonan adalah tahap untuk menghasilkan : (1) Tujuh (7) nama untuk calon Ketua Umum/Formatur dengan suara anggota terbanyak, dilakukan oleh Anggota yang berhak memilih bagi pemilihan tingkat Nasional, dari daftar nama yang memenuhi syarat dan Anggaran Rumah Tangga

21

telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan, serta telah lulus seleksi oleh Panitia Pemilihan tingkat Nasional; (2) Lima (5) nama untuk calon Ketua/Formatur dengan suara anggota terbanyak, dilakukan oleh Anggota yang berhak memilih bagi pemilihan tingkat Provinsi, dari daftar nama yang mememenuhi syarat dan telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan , serta telah lulus seleksi oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi; (3) Tiga (3) nama untuk calon Ketua / Formatur dengan suara terbanyak, dilakukan oleh Anggota yang berhak memilih bagi pemilihan tingkat Provinsi, dari daftar nama yang mememenuhi syarat dan telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan , serta telah lulus seleksi oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi dengan jumlah pemilih kurang dari 20 (dua puluh); b. Tahap Pemilihan adalah untuk menghasilkan : (1) Seorang Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional selaku Ketua Formatur dan 2 (dua) orang Anggota Formatur dilakukan dalam sidang Musyawarah Nasional. (2) Seorang Ketua Dewan Pengurus Provinsi selaku ketua Formatur dan 2 (dua) orang Anggota Formatur yang dilakukan dalam sidang Musyawarah Provinsi. 2. Pelaksanaan Tahap Pemilihan dalam Sidang Musyawarah Nasional maupun dalam Sidang Musyawarah Provinsi dipimpin oleh panitia Pemilihan; 3. Tahap Pemilihan dilakukan setelah sidang Musyawarah Nasional/Provinsi menerima dan mensahkan laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Nasional/Provinsi; 4. Tata cara pemilihan yang diatur oleh Panitia Pemilihan harus : a. Menjamin tingkat kerahasiaan surat suara pemilih; b. Dapat dikontrol dan dibuktikan bahwa surat suara yang dimasukkan/dikirimkan telah diterima oleh Panitia Pemilihan; c. Dapat mencegah penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak; d. Memberikan waktu yang cukup kepada pemilih untuk memasukkan dan atau mengirim surat suaranya;

Pasal 30 Calon dan Pencalonan 1. Setiap pribadi selaku Wakil Anggota Penuh yang memenuhi persyaratan Pengurus sesuai Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga INKINDO berhak mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum DPN melalui DPP; Anggaran Rumah Tangga

22

2. Setiap Anggota Penuh yang tidak kehilangan hak pilihnya berhak mengajukan seseorang untuk menjadi calon Ketua Umum DPN dan atau Ketua DPP sesuai tata cara dan jadwal pencalonan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; 3. Calon Ketua Umum DPN atau Ketua DPP harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 atau Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga INKINDO. 4. Setiap calon harus menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan melalui suatu pernyataan tertulis;

Pasal 31 Pemilih Pemilih adalah Anggota ditingkat Provinsi dan Peserta Penuh ditingkat Nasional yang pada saat pemilihan dilangsungkan tidak kehilangan hak pilihnya;

Pasal 32 Formatur 1. Untuk tingkat nasional, Calon Ketua Formatur yang memperoleh suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua Umum DPN sekaligus selaku Ketua Formatur, sedangkan calon lain sebanyak 2 (dua) orang yang memiliki suara terbanyak kedua dan ketiga menjadi Anggota Formatur; 2. Untuk tingkat provinsi, Calon Ketua Formatur yang memperoleh suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua DPP sekaligus selaku Ketua Formatur, sedangkan calon lain sebanyak 2 (dua) orang yang memiliki suara terbanyak kedua dan ketiga menjadi Anggota Formatur; 3. Ketua Formatur wajib dan berwenang penuh untuk menyusun minimal Pimpinan Dewan Pengurus Nasional/Provinsi, untuk diangkat dan disahkan dengan Ketetapan Musyawarah Nasional/Provinsi, dalam rapat formatur dibantu oleh Anggota Formatur; 4. Anggota Formatur terpilih tidak wajib menjadi Anggota Dewan Pengurus;

Pasal 33 Pemilihan Dewan Kehormatan 1. Anggota DPON ádalah yang memenuhi ketentuan pasal 16 ART dan anggota DPOP ádalah yang memenuhi pasal 22 ART;


23

2. Dipilih oleh formatur dalam Munas untuk DPON dengan jumlah anggota sekurangkurangnya 5 (lima) orang dan dipilih oleh formatur dalam Musprov untuk DPOPdengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang; 3. Untuk menjadi anggota DPON dan atau DPOP dapat dipilih dari representasi DPNH dan atau DPPH tiga periode terakhir. 4. Dikukuhkan dalam Munas utuk DPON dan Musprov untuk DPOP;

Pasal 34 Pemilihan Dewan Pertimbangan Organisasi 1. Anggota DPON ádalah yang memenuhi ketentuan pasal 17 DPOP ádalah yang memenuhi pasal 23 ART;

ART dan anggota

2. Dipilih oleh formatur dalam Munas untuk DPON dengan jumlah anggota sekurangkurangnya 5 (lima) orang dan dipilih oleh formatur dalam Musprov untuk DPOPdengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang; 3. Untuk menjadi anggota DPON dan atau DPOP dapat dipilih dari representasi DPNH dan atau DPPH tiga periode terakhir; 4. Dikukuhkan dalam Munas untuk DPON dan Musprov untuk DPOP;

Pasal 35 Serah Terima 1. Sejak disahkan kepengurusan baru hasil Munas atau Musprov maka pengurus lama tidak dibenarkan lagi melakukan tindakan-tindakan strategis. 2 Serah terima di atas antara lain menyangkut pemindahan tanggung jawab yang jelas dari sekurang-kurangnya : a. Keuangan organisasi; b. Inventaris Organisasi; c

Kegiatan Organisasi yang sedang berjalan;


24

Pasal 36 Penggantian Dewan Pengurus Nasional atau Provinsi

1. Anggota Dewan Pengurus Nasional atau Provinsi dinyatakan berhenti, berhalangan tetap, atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, bilamana yang bersangkutan : a. Mengundurkan diri. b. Meninggal dunia. c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengurusan seperti yang dimaksud dalam pasal 15 atau pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Inkindo. d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta semua sumber tertib hukum dan hirarki landasan konstitusional Inkindo. e. Terbukti melakukan tindakan pidana. 2. Bila oleh salah satu sebab seperti tersebut dalam pasal 36 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Inkindo, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Berhalangan tetap, maka untuk melanjutkan sisa jabatan tersebut dilkasanakan Rapat Dewan Pengurus Nasional Harian khusus untuk memilih penggantinya diantara para pengurus Dewan Pengurus Nasional. 3. Bila oleh salah satu sebab seperti tersebut dalam pasal 36 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Inkindo, Ketua Dewan Pengurus Provinsi berhalangan tetap, maka untuk melanjutkan sisa jabatan tersebut dilaksanakan Rapat Dewan Pengurus Provinsi Harian khusus untuk memilih penggantinya diantara para pengurus Dewan Pengurus Provinsi. 4. Bila oleh salah satu sebab seperti tersebut dalam pasal 36 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Inkindo, seorang Anggota Dewan Pengurus Nasional atau Provinsi berhalangan tetap, maka Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional atau Ketua dewan Pengurus Provinsi dalam Rapat Dewan Pengurus Nasuional atau provinsi dapat menetapkan penggantinya, yang memenuhi persyaratan pengurus sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat 8 atau Pasal 21 ayat 8 Anggaran Rumah Tangga Inkindo. 5. Rapat Dewan Pengurus Nasional atau Provinsi sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 36 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga Inkindo, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus Nasional atau Provinsi.


25

BAB VIII MUSYAWARAH

Pasal 37 Keabsahan Musyawarah 1. Munas / Munaslub dan Munassus dinyatakan sah, bilamana : a. Kepada Utusan Provinsi melalui DPP, telah dikirimkan undangan, selambatlambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum dimulainya Munas dan Munassus dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya Munaslub; b. Dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Peserta Penuh. 2. Musprov / Musprovlub dinyatakan sah bila : a. Kepada Anggota di Provinsi yang bersangkutan telah dikirimkan undangan, selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum dimulainya Musprov, dan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum dimulainya Musprovlub; b. Dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota yang tidak kehilangan haknya di Provinsi yang bersangkutan. 3. Bila kuorum tidak tercapai, musyawarah ditunda setiap setengah jam sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam; 4. Bila sesudah penundaan 1 (satu) jam kuorum belum juga tercapai, maka musyawarah dapat diselenggarakan, dan segala ketetapan yang diambil adalah sah; Pasal 38 Peserta Musyawarah 1. Peserta Penuh Musyawarah Nasional terdiri atas Utusan Provinsi dan Wakil Anggota Afiliasi; 2. Ketentuan-ketentuan untuk Utusan Provinsi : a. Peserta penuh musyawarah di tingkat nasional ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi. b. Setiap Utusan Provinsi adalah Peserta Penuh Musyawarah Nasional yang mempunyai 1(satu) hak suara; c. Utusan Provinsi terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur DPP, DKP dan DPOP ditambah seorang untuk setiap kelipatan 40 (empat puluh) Anggota Provinsi; Anggaran Rumah Tangga

26

d. Setiap kelebihan dibawah 20 (dua puluh) Anggota Provinsi, jumlah hak suaranya dibulatkan kebawah, akan tetapi, apabila lebih dari atau sama dengan 20 (dua puluh) Anggota Provinsi dibulatkan ke atas; e. Bila seorang Utusan Provinsi tidak dapat hadir dalam Musyawarah Nasional maka suara yang menjadi haknya hanya dapat dikuasakan kepada seorang Utusan Provinsi yang bersangkutan; f. Seorang Utusan Provinsi hanya dapat menerima Surat Kuasa maksimal untuk 1 (satu) suara; 3. Wakil Anggota Afiliasi adalah 1 (satu) orang yang merupakan perwakilan seluruh Anggota Afiliasi INKINDO, dan mempunyai 1 (satu) hak suara; 4. DPN, DKN dan DPON adalah Peserta Peninjau, kecuali bilamana yang bersangkutan ditetapkan sebagai Utusan Provinsi yang mempunyai hak suara dari Provinsi dimana keanggotaannya berada; 5. Peserta Penuh Musyawarah Provinsi adalah setiap Anggota pada Provinsi tersebut yang telah disahkan sebagai Anggota INKINDO sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Provinsi diselenggarakan, dan mempunyai 1 (satu) hak suara. 6. DPP, DKP dan DPOP adalah Peserta Peninjau dalam Musyawarah Provinsi, kecuali bila yang bersangkutan hadir sebagai Anggota yang mempunyai hak suara; 7. Peserta Peninjau Musyawarah Nasional/Provinsi lainnya adalah undangan yang ditetapkan oleh DPN / DPP untuk mengikuti Musyawarah Nasional/Provinsi;

Pasal 39 Penyelenggaraan, Tempat dan Biaya Musyawarah 1. Munas / Musprov diselenggarakan oleh DPN / DPP dengan mengangkat Panitia Pemilihan, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana; 2. Panitia Pemilihan bertugas sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28 Anggaran RumahTangga INKINDO. 3. Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan materi pembahasan, rancangan acara dan tata tertib sidang; 4. Panitia Pelaksana bertugas menyelenggarakan kegiatan Musyawarah; 5. Tempat penyelenggaraan Munas / Musprov diputus kan oleh DPN / DPP; 6. Biaya penyelenggaraan Munas / Musprov diatur dan dipertanggung jawabkan oleh DPN / DPP; Anggaran Rumah Tangga

27

Pasal 40 Pemimpin Sidang, Acara, dan tata Tertib Sidang 1. Pimpinan Sidang pada Munas / Musprov dipilih oleh sidang Musyawarah yang dipandu oleh Panitia Pengarah; 2. Pimpinan Sidang Munas terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota lainnya. Pimpinan Sidang Muprov terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, sekurangkurangnya seorang Sekretaris merangkap Anggota dan seorang Anggota lainnya; 3. Rancangan acara dan tata tertib sidang Munas sudah harus dikirim ke DPP selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum penyelenggaraan Munas. Rancangan acara dan tata tertib sidang Musprov sudah harus dikirim ke Anggota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penyelenggaraan Musprov; 4. Acara dan tata tertib sidang harus disahkan oleh Sidang Munas / Musprov; 5. Petunjuk pelaksanaan terhadap ketetapan yang dibuat untuk itu.

pasal

40 ART

akan

dituangkan

dalam

Pasal 41 Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional diselenggarakan selambat-lambatnya sesudah 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan.

Pasal 42 Musyawarah Nasional Luar Biasa 1. Munaslub seperti yang dimaksud dalam Pasal 31 AD INKINDO dapat diselenggarakan bilamana diusulkan oleh sejumlah DPP yang harus didukung oleh minimal 2/3 (dua per tiga) jumlah DPP secara keseluruhan, yang jumlah keseluruhan anggotanya sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Inkindo 2. Munaslub tersebut harus diselenggarakan oleh DPN selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan Pasal 42 Ayat 1 Anggaran Rumah Tangga INKINDO diterima; 3. Bila setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender DPN tidak menyelenggarakan Munaslub itu, maka DPP yang mengusulkan penyelenggaraan tersebut dapat membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan Munaslub; Anggaran Rumah Tangga

28

4. Ketentuan tentang kepesertaan Munaslub mengacu pada ketentuan Pasal 38 ART INKINDO;

Pasal 43 Musyawarah Nasional Khusus 1. Munassus seperti yang dimaksud dalam Pasal 31AD INKINDO adalah musyawarah untuk perubahan AD/ART dapat diselenggarakan bilamana memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut : a. Diusulkan melalui Rakernas lalu ditetapkan oleh suatu sidang Rakernas, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah DPP keseluruhan. b. Diusulkan oleh sejumlah DPP yang harus didukung oleh minimal 2/3 DPP yang jumlah keseluruhan Anggotanya sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota INKINDO; 2. Munassus tersebut harus diselenggarakan oleh DPN selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Anggaran Rumah Tangga INKINDO diterima; 3. Bila setelah 90 (sembilan puluh) hari DPN tidak menyelenggarakan Munassus itu, maka DPP yang mengusulkan penyelenggaraan tersebut dapat membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan Munassus; 4. Ketentuan tentang kepesertaan Munassus mengacu pada ketentuan Pasal 38 ART INKINDO;

Pasal 44 Musyawarah Provinsi

Musyawarah provinsi diselenggarakan selambat-lambatnya sesudah 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan.


29

Pasal 45 Musyawarah Provinsi Luar Biasa 1. Musprovlub yang dimaksud dalam Pasal 35 AD INKINDO, dapat diselenggarakan bilamana diusulkan oleh sejumlah anggota yang harus didukung oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota provinsi tersebut. 2. Musprov tersebut harus diselenggarakanoleh DPP selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah usul yang memenuhi Pasal 45 ayat 1 ART INKINDO diterima; 3. Bilamana setelah 60 (enam puluh) hari DPP tidak menyelenggarakan Musprovlub itu, maka DPN harus membentuk Panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan Musprovlub tersebut; 4. Ketentuan tentang kepesertaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa mengacu pada ketentuan Pasal 38 ART INKINDO;

BAB IX R A P A T

Pasal 46 Rapat Kerja 1. Keabsahan Rapat Kerja : a. Rapat kerja nasional dinyatakan sah apabila : (1). Kepada DPP telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum Rakernas dimulai; (2). Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta; b. Rapat kerja Provinsi dinyatakan sah apabila : (1). Kepada anggota diprovinsi yang bersangkutan telah dikirimkan ungdangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum rakerprov dimulai; (2). Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang tidak kehilangan haknya; 2.

Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat kerja ditunda setiap setenggah jam sekali dengan waktu paling lama 1 (satu) jam;

3. Sesudah penundaan 1 (satu) jam kuorum belum juga tercapai, maka rapat kerja dapat terus diselenggarakan, serta segala ketetapan yang diambil adalah sah;


30

Pasal 47 Rapat Dewan Pengurus 1. Keabsahan Rapat Dewan Pengurus : a. Rapat DPN dinyatakan sah apabila : (1).

Kepada anggota DPN telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat DPN dimulai;

(2).

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPN;

b. Rapat DPP dinyatakan sah apabila : (1). Kepada anggota DPP telah dikirimkan ungdangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat DPP dimulai; (2).

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPP;

2. Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat dewan pengurus ditunda setiap setenggah jam sekali dengan waktu paling lama 1 (satu) jam; 3. Sesudah penundaan 1 (satu) jam kuorum belum juga tercapai, maka rapat dewan pengurus dapat terus diselenggarakan, serta segala keputusan yang diambil adalah sah; Pasal 48 Rapat Dewan Kehormatan 1. Keabsahan Rapat Dewan Kehormatan : a. Rapat DKN dinyatakan sah apabila : (1).

Kepada anggota DKN telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum Rapat DKN dimulai;

(2).

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DKN;

b. Rapat DKP dinyatakan sah apabila : (1). Kepada anggota DKP telah dikirimkan ungdangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat DKP dimulai; (2). 2.

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DKP;

Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat dewan kehormatan ditunda setiap setenggah jam sekali dengan waktu paling lama 1 (satu) jam;


31

3. Sesudah penundaan 1 (satu) jam kuorum belum juga tercapai, maka rapat dewan kehormatan dapat terus diselenggarakan, serta segala keputusan yang diambil adalah sah;

Pasal 49 Rapat Dewan Pertimbangan Organisasi 1. Keabsahan Rapat Dewan Pertimbangan Organisasi : a. Rapat DPON dinyatakan sah apabila : (1). Kepada anggota DPON telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat DPON dimulai; (2).

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPON;

b. Rapat DPOP dinyatakan sah apabila : (1). Kepada anggota DPOP telah dikirimkan ungdangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat DPOP dimulai; (2).

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPOP;

2. Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat dewan pertimbangan organisasi ditunda setiap setenggah jam sekali dengan waktu paling lama 1 (satu) jam; 3. Sesudah penundaan 1 (satu) jam kuorum belum juga tercapai, maka rapat dewan pertimbangan organisasi dapat terus diselenggarakan, serta segala keputusan yang diambil adalah sah;

BAB X KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 50 Uang Pangkal Iuran dan Usaha-Usaha Lainnya 1. Kriteria dan besarnya uang pangkal dan iuran tahunan untuk Penuh/Anggota Terbatas, ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional;

Anggota

2. Kriteria dan besarnya uang pangkal maupun iuran tahunan untuk Anggota Afiliasi ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional; 3 Uang pangkal dan iuran tahunan Anggota Penuh dan Anggota Terbatas, dibayarkan di muka melalui DPP dan dalam waktu bersamaan dipindah bukukan secara otomatis kepada rekening DPN sesuai aturan pembagian yang telah disepakati antara DPP Anggaran Rumah Tangga

32

dan DPN; 4 Usaha-usaha lain untuk memperoleh dan mengembangkan dana seperti yang ditentukan dalam Pasal 39 AD INKINDO dapat dilakukan oleh Badan-badan lain INKINDO; Pasal 51 Pembukuan 1. Tahun buku organisasi INKINDO dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember; 2. Semua pemasukan dan pengeluaran uang harus dibukukan sesuai dengan norma akuntansi yang berlaku; akuntan publik untuk memeriksa (mengaudit) 3. DPN / DPP menetapkan pembukuan organisasi INKINDO pada tingkat Nasional/Provinsi sesuai norma-norma akuntansi. 4. Pemeriksaan pembukuan DPN / DPP dilakukan pada setiap tahun pembukuan dan dilaporkan secara terbuka kepada seluruh anggota; 5. Untuk DPP yang anggotanya kurang dari lima puluh (50) akan diatur dalam ketetapan untuk itu. 6. DPN /DPP mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan organisasi kepada Munas/Munaslub untuk tingkat nasional dan Musprov / Musprovlub untuk tingkat provinsi, masing-masing sesuai masa baktinya.

Pasal 52 Kepemilikan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan 1. Semua perangkat organisasi INKINDO wajib menjaga kepemilikan atas kekayaan organisasi dengan sebaik-baiknya;

dan

memelihara

2. Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjamin baik benda bergerak ataupun tidak bergerak milik organisasi, harus mendapat persetujuan dari Rakernas untuk tingkat nasional dan Rakerprov untuk tingkat provinsi; 3. Dalam hal terjadi pembubaran organisasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 42 AD INKINDO, maka Munaslub langsung menetapkan perihal pemindahan harta INKINDO sesuai dengan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berlaku;


33

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 53 Syarat Perubahan 1. ART atau bagian dari ART hanya dapat diubah dengan Ketetapan Munas dan Munassus; 2. Ketentuan-ketentuan pada Syarat Perubahan AD sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 43 AD INKINDO, berlaku juga sebagai Syarat Perubahan ART; 3. Ketetapan Perubahan ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih (duapertiga) jumlah suara yang hadir dalam Munas/Munassus tersebut;

dari 2/3

Pasal 54 Pengesahan Perubahan 1.

Anggaran Rumah Tangga INKINDO disahkan untuk pertama kalinya dalam Rapat Anggota di Jakarta tanggal 20 Juni 1979;

2.

Perubahan Pertama dilakukan dalam Rapat Umum Anggota, yang dilaksanakan di Jakarta dan disahkan pada tanggal 16 Maret 1982;

3.

Perubahan Kedua dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus, dilaksanakan di Surabaya dan disahkan pada tanggal 17 Oktober 1985;

yang

4.

Perubahan Ketiga dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus, dilaksanakan di Bandung dan disahkan pada tanggal 22 Januari 1988.

yang

5.

Perubahan Keempat dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Jakarta dan disahkan pada tanggal 15 April 1988.

6

Perubahan Kelima dilakukan dalam Musyawarah Nasional, yang dilaksanakan di Jakarta dan disahkan pada tanggal 23 Februari 1991;

7.

Perubahan Keenam dilakukan dalam Musyawarah Nasional, dilaksanakan di Jakarta dan disahkan pada tanggal 6 Februari 1994;

8.

Perubahan Ketujuh dilakukan dalam Musyawarah Nasional, yang dilaksanakan di Jakarta dan disahkan pada tanggal 23 Juni 1998;

9.

Perubahan Kedelapan dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa, yang dilaksanakan di Denpasar dan disahkan pada tanggal 22 Oktober 2001;


yang

34

10. Perubahan Kesembilan dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa, yang dilaksanakan di Denpasar dan disahkan pada tanggal 25 September 2003; 11. Perubahan Kesepuluh dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Surabaya dan disahkan pada tanggal 6 September 2006; 12. Perubahan kesebelas dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009

BAB XII PENUTUP

Pasal 55 Aturan Peralihan 1. Penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya Perubahan ART, harus diselesaikan DPN dan DPP selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal ditetapkannya perubahan ART INKINDO;

.Pasal 56 Aturan tambahan 1. Anggaran Rumah Tangga Penjelasan AD/ART.

ini akan dijabarkan dan dijelaskan dalam aturan

2. Untuk hal yang belum di atur dalam aturan Anggaran Rumah Tanggaakan dibuat Ketetapan untuk hal tersebut.

---oOo---


35

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA. Anggara Rumah Tangga 1

Recommend Documents