ANGGARAN DASAR HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA 2004 - 2009 PEMBUKAAN
BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 (1). Organisasi ini bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, disingkat HKTI (2). HKTI didirikan pada tanggal 27 April 1973 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan. (3). Pengurus Nasional HKTI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. BAB II JATIDIRI HKTI ASAS, SIFAT, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2 Asas HKTI berasas Pancasila Pasal 3 Sifat HKTI memiliki sifat sebagai (a) Organisasi kesatuan yang memiliki wilayah kegiatan meliputi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (b) Organisasi kemasyarakatan yang menyatukan segenap anggota berdasar kesamaan profesi, fungsi terhadap pertanian maupun pembangunan pedesaan dan atau rukun tani berdasar kesamaan komodiatas usaha tani (c) Organisasi mandiri, tidak menjadi bagian strutural organisasi lain. (d) Organisasi kerakyatan, bersendi demokrasi, terbuka dan bukan organisasi pemerintah (e) Organisasi perjuangan gerakan rakyat tani dan penduduk pedesaan. Pasal 4 Fungsi HKTI memiliki fungsi sebagai (a) Wadah penghimpun segenap potensi insan tani Indonesia dan atau “Rukun Tani” jenis komoditas usaha tani. (b) Alat penggerak pengarah perjuangan insan tani Indonesia. (c) Sarana penampung dan penyalur aspirasi amanat penderitaan rakyat tani penduduk pedesaan. (d) Wahana menuju terwujudnya cita-cita nasional, Indonesia raya. (e) Arena pemberdayaan dan pendidikan insan tani, masyarakat pertanian dan pedesaan. 1
Pasal 5 Tujuan HKTI bertujaun meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat dan martabat insan tani, penduduk pedesaan dan pelaku agribisnis lainnya, melalui pemberdayaan rukun tani komoditas usaha tani dan percepatan pembangunan pertanian serta menjadikan sektor pertanian sebagai basis permbangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. BAB III DOKTRIN, ATRIBUT DAN SEMBOYAN Pasal 6 Doktrin (1). Doktrin HKTI berisi platform perjuangan atau landasan dan haluan perjuangan yang merupakan perekat-pengikat rasional dan motivasi rasional bagi para anggota, para kader, dan simpatisan, serta mereka yang akan bergabung dengan HKTI (2). Pemahaman dan penghayatan atas doktrin akan membuat kader dan anggota memili ki dorongan kuat untuk bergiat dalam organisasi, daya tahan dalam menghadapi berbagai guncangan dalam kehidupan organisasi, serta kerelaan untuk berkorban bagi perjuangan HKTI yang tidak lain adalah kepentingan memperbaiki nasib rakyat tani khususnya, bangsa dan negara umumnya. (3). Doktrin HKTI ditetapkan tersendiri oleh Rapat Paripurna Pengurus Organisasi Nasional. Pasal 7 Atribut dan Semboyan (1). HKTI mempunyai atribut-atribut, terdiri dari Panji/Lambang dan Lagu. (2).Ketentuan tentang atribut HKTI ditetapkan tersendiri oleh Rapat Paripurna Pengurus Organisasi Nasional. (3).HKTI memiliki motto perjuangan ” TANI – MAKMUR”. BAB IV KEGIATAN POKOK Pasal 8 Dalam rangka pencapaian tujuan perjuangan, HKTI mempunyai tugas-tugas pokok : (a) Konsolidasi Organisasi, ideologi dan rukun tani sesuai dengan komoditas usaha tani secara horisontal dan vertikal sampai tingkat basis pendesaan untuk memperkokoh eksistensi organisasi sebagai alat penghimpun dan penggerak perjuangan rukun dan rakyat tani. (b) Investasi usaha tani dan menumbuh kembangkan industri pertanian untuk membuka lapangan kerja baru serta meningkatan pendapatan rakyat tani dan penduduk pedesaan. (c) Publikasi dan sosialisasi aspirasi amanat penderitaan rakyat tani penduduk pedesaan (d) Edukasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya insan tani (e) Revitalisasi dan reformasi lembaga pelayanan dan perjuangan rakyat tani (f) Advokasi untuk mengayomi hak dan kepentingan rakyat tani. 2
(g) Harmonisasi hubungan kemitraan antar organisasi kemasyarakatan maupun sosial politik, lembaga atau badan lainnya di dalam maupun luar negeri.
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 9 (1) Yang dapat diterima menjadi anggota HKTI adalah a) perorangan insan tani Indonesia yaitu warganegara Indonesia yang bergerak dan atau berminat terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan. b) organisasi kemasyarakatan dan kelompok usaha/rukun tani berdasarkan komoditi dan atau usaha agribisnis lainnya yang mempunyai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dengan HKTI, yang dengan sukarela mendaftarkan kelompoknya menjadi anggota HKTI (2) Setiap anggota mempunyai hak bicara dan hak memberikan suara, hak memilih dan hak dipilih menjadi pengurus organisasi, kecuali anggota bebentuk organisasi atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas hanya mempunyai hak bicara. (ada usulan pemberian hak suara kepada anggota organisasi) (3) Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, wajib men taati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peratura Organisasi, wajib aktif melaksanakan program organisasi. Pasal 10 Keanggotaan HKTI dapat berkahir karena a. Meninggal dunia b. Menungundurkan diri c. Membubarka diri atau dibubarkan d. Diberhentikan sebagai anggota dalam rangka tindakan disiplin organisasi Pasal 11 Tata cara untuk menjadi anggota HKTI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 12 Kader (1) Kader HKTI adalah tenaga inti penggerak organisasi pada setiap satuan wilayah kerja organisasi. (2) HKTI memiliki dua jenis kader yakni a. Kader Organisasi disebut sebagai Kader Motivator disingkat KAMOT b. Kader Profesi disebut Kader Tani Andal Mandiri disingkat KATAM. (3) Persyaratan untuk menjadi kader dan penjenjangannya diatur dalam Peraturan Organisasi
3
BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 13 Struktur Organisasi (1) HKTI merupakan organisasi kesatuan secara nasional yang terstruktur dari organisasi satuan-satuan wilayah, yakni HKTI Nasional, HKTI Provinsi, HKTI Kabupaten/ Kota, HKTI Kecamatan, HKTI Desa/Kelurahan dan Basis organisasi HKTI berupa Kerukunan Tani Usaha Mandiri disingkat KUNTUM dan atau Rukun-rukun tani yang bergerak dalam salah satu jenis komoditas pertanian. (2) Hubungan antar organisasi satuan wilayah diikat dalam kesatuan jatidiri dan aspirasi nasional mewujudkan Indonesia Raya demi memperbaiki nasib insan tani . (3) Dengan prinsip desentralisasi, masing-masing organisasi satuan wilayah berstatus mandiri dalam menentukan kebijakan mengatur kehidupan internal dan gerakan perjuangan sesuai dengan kondisi, tuntutan dan tantangan masing-masing wilayah, serta komoditas andalan daerahnya. Pasal 14 HKTI NASIONAL 1) HKTI Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional disingkat DPN, dengan wilayah kerja melipui seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Dewan Pimpinan Nasional terdiri dari a. Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) b. Pimpinan Harian Nasional c. Beberapa orang anggota Pimpinan yang ditetapkan oleh Pimpinan Harian yang bertugas sebagai Pimpinan Komite Program Aksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan 3) Badan Pertimbangan Organisasi adalah organ pengurus yang memiliki kedudukan dan peranan sebagai pemantau dan pemberi saran, arahan dan dukungan kepada Pimpinan Harian 4) Pimpinan Harian Nasional terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang wakil sekretaris jenderal, seorang Bendahara Umum, dan beberapa orang bendahara. 5) Komite Program Aksi adalah komponen operasional yang akan dibentuk oleh Pimpinan Harian untuk menangani kegiatan pokok organisasi, yang lebih lanjut akan diataur dalam Anggaran Rumah Tangga 6) Pimpinan Harian dapat membentuk Alat Kelengkapan Orgnisasi sesuai dengan kebutuhan. yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga 7) Dewan Pimpinan Nasional mempunyai wewenang, kewajiban dan tanggung jawab a. Mengelola organisasi secara nasional b. Menentukan arah kebijaksanaan secara nasional c. Mengesahkan Dewan Pimpinan Provinsi d. Mendorong aktivitas HKTI Provinsi e. Memberi pertanggung jawaban kepada Musyawarah Nasional f. Menetapkan dan memberikan penghargaan seseorang warganegara Indonesia sebagai Pinisepuh HKTI, atau Penasehat HKTI, atau Anggota Kehormatan, atau Insan Tani Berprestasi. 4
8) Musyawarah dan rapat-rapat HKTI Nasional terdiri atas; a. Musyawarah Nasional (MUNAS), sebagai pengejawantahan kedaulatan anggota, pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun, dengan wewenang a.1. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. a.2. Menetapkan Program Umum Organisasi a.3. Menetapkan penilaian pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional a.4. Menerima pengunduran diri Dewan Pimpinan Nasional. a.5. Menetapkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi. a.6. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. b. Musyawarah Nasional Luar Biasa. (MUNASLUB), suatu musyawarah bersifat istimewa dan khusus untuk penyelamatan eksistensi organisasi c. Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS), suatu forum pemegang kekuasan tertinggi diantara dua Munas, untuk menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi secara nasional, yang diikuti oleh utusan Dewan Pimpinan Provinsi d. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) suatu forum musyawarah untuk melakukan evaluasi dan perumusan program kerja, sebagai penjabaran program umum organisasi e
Rapat Dewan Pimpinan Nasional, untuk membuat keputusan-keputusan kebijakan operasional organisasi nasional, dan pengisian lowongan antar waktu personalia pengurus. Pasal 15 HKTI Provinsi
1) HKTI Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi disingkat DPP dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah di satu provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Dewan Pimpinan Provinsi terdiri dari; a. Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi b. Pimpinan Harian Provinsi . c. Beberapa orang anggota Pimpinan yang ditetapkan oleh Pimpinan Harian Provinsi yang bertugas sebagai Pimpinan/Ketua Komite Program Aksi Provinsi 3) Pimpinan Harian Provinsi terdiri dari seroang Ketua, beberapa orang Wakil ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa wakil bendahara. 4) Komite Program Aksi Provinsi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 5) Dewan Pimpinan Provinsi dapat membentuk Alat Kelengkapan Organisasi provinsi sesuai dengan kebutuhannya, yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 6) Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) mempunyai wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. a. Mengelola organisasi HKTI di wilayah kerjanya. b. Mengimplementasikan arah kebijakan nasional di wilayah kerjanya. c. Mengesahkan Dewan Pimpinan HKTI Kabupaten/Kota d. Mendorong aktivitas organisasi HKTI Kabupaten/Kota e. Memberi pertanggung jawaban kepada Musyawarah Provinsi 7) Musyawarah dan rapat-rapat HKTI Provinsi terdiri dari;
5
a. Musyawarah Provinsi disingkat MUSPROV, pemegang kedaulatan tertinggi HKTI Provinsi, diadakan sekali dalam lima tahun, dengan wewenang a.1. Menetapkan kebijaksanaan umum dan pokok-pokok program organisasi wilayah Provinsi. a.2. Menetapkan penilaian pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Provinsi. a.3. Menerima pengunduran diri Dewan Pimpinan Provinsi serta memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Provinsi yang baru. a. 4. Menetapkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi. b. Musyawarah Pimpinan Provinsi disingkat MUSPIMPROP, pemegang kekuasaan tertinggi diantara dua MUSPROP, untuk menetapkan kebijakan-kebijakan HKTI Provinsi c. Rapat Kerja Provinsi disingkat RAKERPROV, untuk melakukan evaluasi dan penyusun program HKTI Provinsi d. Rapat Pimpinan Provinsi, untuk membuat keputusan-keputusan kebijakan HKTI Provinsi, dan melakukan pengisian lowongan antar waktu personial pengurus Pasal 16 1) 2)
3) 4) 5) 6)
7)
HKTI Kabupaten/Kota HKTI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota disingkat DPK dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah di satu Kabupaten/Kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri dari a. Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota b. Pimpinan Harian Kabupaten/Kota c. Beberapa orang anggota pengurus yang akan bertugas sebagai pimpinan Komite Program Aksi Kabupaten/Kota Pimpinan Harian HKTI Kabupaten/Kota terdiri seorang Ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan wakil bendahara Komite Program Aksi Kabupaten/Kota yang perlu diadakan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pimpinan Kabupaten/Kota dapat membentuk Alat Kelengkapan Organisasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhannnya yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Kaupaten/Kota (DPK) mempunyai wewenang, kewajiban dan tanggung jawab a. Mengelola Organisasi HKTI di wilayah kerjanya. b. Mengimplementasikan arah kebijakan provinsi di wilayah kerjanya. c. Mengesahkan Dewan Pimpinan Kecamatan d. Mendorong aktiviats organisasi HKTI Kecamatan. e. Memberi pertanggung jawaban kepada Musyawarah Kabupaten/Kota. Musyawarah dan rapat-rapat HKTI Kabupaten/kota terdiri dari a. Musyawarah Kabupaten/kota disingkat MUSKAB/MUSKOT, pemegang kedaulatan tertinggi organisasi HKTI Kabupaten/Kota, diadakan sekali setiap lima tahun, dengan wewenang a.1. Menetapkan kebijaksanaan umum dan pokok-pokok program organisasi di wilayah Kabupaten/Kota. a.2. Menetapkan penilaian pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. 6
a.3. Menerima pengunduran diri Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota serta memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Kabupatan/Kota yang baru. a.4. Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Kabupaten. b. Musyawarah Pimpinan Kabupaten/Kota (MUSPIMKAB/RAPIMKOT), untuk membuat ketetapan kebijakan HKTI Kabupaten/Kota, diantara dua MUSKAB/MUSKOT. c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota (RAKERKAB/RAKERKOT), untuk melakukan evaluasi dan menyususn program kerja HKTI Kabupaten/Kota d. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota, untuk membuat keputusan organisasi HKTI Kabupaten/Kota, dan mengadakan pengisian lowongan antar waktu personalia pengurus.
1) 2)
3) 4)
5)
Pasal 17 HKTI kecamatan HKTI Kecamatan dipimpinan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan disingkat DPC dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah di satu Kecamatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Pimpinan Kecamatan terdiri dari a. Badan Pertimbangan Organisasi Kecamatan b. Pimpinan Harian Kecamatan c. Beberapa Anggota Pengurus yang akan bertugas sebagai Pimpinan Komite Program Aksi Kecamatan Pimpinan Harian terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan wakil bendahara. Pimpinan Kecamatan mempunyai wewenang, kewajiban dan tanggung jawab; a. Mengelola Organisasi HKTI di wilayah kerjanya b. Mengimplementasikan arah kebijakan kabupaten/kota di wilayah kerjanya dan mengkoordinir kegiatan di HKTI Desa/Kelurahan c. Mengesahkan Pimpinan Desa/Kelurahan d. Mendorong aktivitas organisasi HKTI Desa/Kelurahan e. Memberi pertanggung jawaban kepada Musyawarah Kecamatan Musyawarah dan rapat-rapat HKTI Kecamatan terdiri dari a. Musyawarah Kecamatan disingkat MUSCAM, pemegang kekuasaan tertinggi organisasi HKTI Kecaatan, diadakan sekali.setiap lima tahun, dengan wewenang a.1. Menetapkan kebijaksanaan umum dan pokok-pokok program organisasi wilayah Kecamatan. a. 2. Menetapkan penilaian pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kecamatan. a.3. Menerima pengunduran diri Dewan Pimpinan kecamatan serta memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan yang baru. a.4. Menetapkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Kecamatan. b. Musyawarah Pimpinan Kecamatan disingkat MUSPIMCAM, untuk menentukan kebijakan diantara dua MUSCAM c. Rapat Kerja Kecamatan disingkat RAKERCAM untuk melakukan evaluasi dan menyusun program kerja HKTI Kecamatan d. Rapat Pimpinan Kecamatan, untuk membuat keputusan organisasi HKTI Kecamatan, dan mengadakan pengisian lowongan antar waktu personalia pengurus.
7
1) 2)
3) 4)
5)
Pasal 18 HKTI Desa/Kelurahan HKTI Desa/Kelurahan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Desa/Pengurus Kelurahan disingkat DPD/DPL, dengan wilatah kerja meliputi seluruh wilayah satu desa/kelurahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan terdiri dari a. Badan Pertimbangan Organisasi Desa/Kelurahan b. Pimpinan Harian Desa/Kelurahan c. Beberapa Anggota pengurus yang akan bertugas sebagai pimpinan Komite Program Aksi Pimpinan Harian Desa/Lurah terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil Ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang Bendahara dan wakil bendahara. Pimpinan Desa/Lurah mempunyai wewenang, kewajiban dan tanggung jawab a. Mengelola organisasi HKTI di wilayah kerjanya. b. Mengimplementasikan arah kebijakan kebupaten/kota diwilayah kerjanya. c. Memberi pertanggung jawaban kepada Musyawarah Desa/Kelurahan. d. Melakukan pendaftaran Anggota HKTI Desa/Kelurahan e. Menumbuh kembangkan Kerukunan Tani Usaha Mandiri (KUNTUM) atau Rukun Tani Berdasar Kesamaan Komiditas Usaha Tani. Musyawarah dan rapat-rapat HKTI Desa/Kelurahan terdiri dari a. Musyawarah Desa/Lurah disingkat MUSDES/MUSRAH, pemegang kedaulatan teringgi HKTI Desa/Kelurahan, diadakan sekali setiap lima tahun, dengan wewenang a.1. Menetapkan kebijaksanaan umum dan pokok-pokok program HKTI Desa/Kelurahan. a.2. Menetapkan penilaian pertanggungjawaban Dewan pimpinan Desa/Kelurahan. a.3. Menerima pengunduran diri Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan serta memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan yang baru. a.4. Menetapkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Desa/Kelurahan b. Rapat Kerja Desa/Lurah (RAKERDES/RAKERRAH), untuk melakukan evaluasi dan menyusun program kerja HKTI Desa/Kelurahan c. Rapat Pimpinan Desa/lurah untuk membuat keputusan organisasi HKTI Desa/Kelurahan, dan mengisi lowongan antar waktu personalia pengurus Pasal 19 HIRARKI PERATUAN
1) Hiraki peraturan HKTI adalah sebagai berikut a. Ketetapan Munas b. Anggaran dasar c. Anggaran Rumah Tangga d. Peraturan Organisasi e. Ketetapan Rapat Pimpinan nasional f. Keputusan Rapat Kerja Nasional g. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional h. Ketetapan Musyawarah Provinsi i. Ketetapan Rapat Pimpinan Provinsi. j. Keputusan Rapat Kerja Provinsi 8
k. Keputusan Rapat Pimpinan provinsi l. Ketetapan Musyawarah Kabupaten/Kota m. Ketetapan Rapat pimpinan kabupaten/Kota n. Keputusan Rapat Kerja Kabupaten/Kota o. Keputusan Pimpinan Kabupaten/Kota p. Ketatapan Musyawarah Kecamatan q. Ketetapan Rapat Pimpinan Kecamatan r. Keputusan Pimpinan kecamatan s. Ketetapan Musyawarah Desa/Kelurahan t. Keputusan Rapat Kerja Desa/Lurah u. Keputusan Pimpinan Desa/Lurah. 2) Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan HKTI yang lebih tinggi. BAB VII HUBUNGAN KEMITRAAN DAN KONGRES TANI Pasal 23 Hubungan Kemitraan HKTI menjalin, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan pada umumnya dan khususnya yang mempunyai kegiatan, profesi dan fungsi dibidang pertanian dan pembangunan pedesaan di dalamnegeri maupun di luar negeri. Pasal 24 Kongres Tani Selain musyawarah-musyawarah sebagaimana dimaksud pada Bab VII pasal 17, dalam rangkaian MUNAS HKTI diadakan KONGRES TANI INDONESIA dalam rangka menja lin, membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan hubungan kerjasama antar masyarakat Pertanian maupun antar sesama organisasi profesi kemasyarakatan seje nis yang mempunyai kegiatan, profesi dan fungsi dibidang pertanian, termasuk agribisnis serta pembangunan pedesaan. BAB VIII KEUANGAN Pasal 22 Keuangan Organisasi diperoleh dari a. Uang pangkal dan uang iuran anggota, baik anggota perorangan, maupun organisa si kemasyarakatan dan kelompok. b. Bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat c. Usaha-usaha lain yang sah BAB IX
9
PEMBUBARAN & PENUTUP Pasal 23 Pembubaran (1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di dalam suatu Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah yang berhak hadir sebagai peserta Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa bersangkutan (2) Keputusan pembubaran organisasi hanya sah jika disetujui dengan mufakat bulat atau oleh dua pertiga dari jumlah suara yang hadir (3). Dalam hal organisasi bubar, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada Badan-ba dan/Lembaga-lembaga Sosial di Indonesia oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. Pasal 24 Penutup. 1). Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dan ditambah oleh Musyawarah Nasional atau Musyarah Nasional Luar Biasa 2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 3) Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Nasional.
DITETAPKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL 5 DESEMBER 2004 MAJELIS PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VI HKTI
Ny. Hj. Naniek Sumarni, HS
Dr. Ir. Noer Soetrisno
Ir. Usman Hasan, MSI
Ir. Abdul Kadir Supu
Prof. DR. Ir. Suhardi, MSc
10
11
ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA 2004 – 2009 BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 1) Yang dapat diterima sebagai Anggota Perorangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai kegiatan di bidang pertanian dan pedesaan maupun agribisnis atau yang berminat kuat memperjuangkan kepentingan kaum tani dan penduduk pedesaan maupun kepentingan agribisnis. b. Telah berumur 17 tahun atau telah kawin c. Bermoral Pancasila d. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Umum dan mematuhi Peraturan-Peraturan Organisasi HKTI e. Tidak menjadi anggota organisasi yang asas dan tujuannya bertentangan dengan asas dan tujuan HKTI. f. Mengajukan permohonan langsung kepada Pengurus HKTI terdekat atau melalui prosedur khusus yang ditentukan kemudian. 2) Organisasi Kemasyarakatan, kelompok usaha tani, koperasi dan kelompok/asosiasi pelaku agribisnis lainnya, dapat diterima sebagai anggota, jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Didirikan oleh Warga Negara Indonesia. b. Mempunyai kegiatan profesi dan atau fungsi di bidang pertanian, termasuk agribisnis, serta pembangunan pedesaan. c. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi HKTI. Pasal 2 Masing-masing tingkat kepengurusan dapat membentuk Rukun Tani yaitu suatu Kelompok usaha tani berdasarkan komoditi dan atau usaha agribisnis lainnya, sesuai dengan keperluan. Pasal 3 1) Seseorang, organisasi kemasyarakatan, kelompok usaha tani, koperasi dan kelompok/ asosiasi pelaku agribisnis sah menjadi anggota setelah ditetapkan dan didaftarkan sebagai Anggota HKTI 2) Penetapan dan pendaftaran perorangan sebagai anggota HKTI dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota atau oleh Pengurus ditingkatan lainnya berdasarkan prosedur khusus yang ditentukan melalui pengurus setingkat dibawahnya dan terdaftar di KUNTUM tingkat Desa. 3) Penetapan dan pendaftaran organisasi kemasyarakatan, kelompok/asosiasi pelaku agribisnis sebagai anggota HKTI dilakukan oleh tingkat kepengurusan HKTI sesuai dengan tingkat organisasi kemasyarakatan/kelompok. 4) Organisasi kemasyarakatan, kelompok usaha tani, koperasi dan kelompok/asosiasi pelaku agribisnis yang sudah terdaftar sebagai anggota di suatu tingkat kepengurusan HKTI, dengan sendirinya menjadi anggota di tingkat kepengurusan dibawahnya 12
sepanjang organisasi kemasyarakatan, koperasi, kelompok usaha tani dan kelompok/ asosiasi pelaku agribisnis dimaksud mempunyai kepengurusan di wilayah HKTI tersebut. 5) Setiap kepengurusan HKTI yang telah menerima dan mendaftar anggota berkewajiban memelihara daftar anggota, serta wajib memberikan Surat Keterangan dan atau Tanda Keanggotaan kepada setiap anggota. Pasal 4 (1) Pengurus Nasional HKTI menetapkan anggota perorangan menjadi Kader HKTI (2) Anggota perorangan yang dapat ditetapkan menjadi Kader HKTI harus memenuhi salah satu ketentuan berikut: a. Pendiri HKTI b. Pernah aktif tanpa cacat sebagai pengurus HKTI atau pengurus organisasi kemasyarakatan dan kelompok/asosiasi Anggota HKTI sekurang-kurangnya satu masa jabatan. c. Menyelesaikan pendidikan dan latihan kader organisasi dengan baik d. Melaksanakan dan atau mengikuti kegiatan HKTI atau kegiatan organisasi kemasyarakatan dan kelompok/asosiasi Anggota HKTI dengan baik sekurangkurangnya lima tahun tanpa cacat. (3) Setiap Kader HKTI berhak mendapt Surat Keterangan atau Tanda Pengenal sebagai Kader yang diataur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi Pasal 5 (1) Setiap anggota perorangan mempunyai hak-hak sebagai berikut: a. Hak bicara dan hak suara pada Musyawarah Organisasi/Rapat-rapat sesuai dengan Peraturan Organisasi yang berlaku. b. Hak memilih dan dipilih dalam semua jabatan organisasi c. Hak menyampaikan pendapat, dan atau saran-saran baik lisan maupun tertulis kepada pengurus melalui jenjang organisasi. d. Hak mendapat perlindungan/pembelaan, bimbingan dan bantuan dari organisasi, e. Hak mendapatkan pendidikan dan latihan dari organisasi (2) Setiap Anggota berkewajiban: a. Mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi. b. Ikut mensukseskan pelaksanaan program umum dan semua kegiatan organisasi. c. Menjaga nama baik dan martabat organisasi. d. Memelihara, mengembangkan dan meningkatkan citra organisasi. e. Menghadiri pertemuan-pertemuan/rapat-rapat/musyawarah- musyawaraha organisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. f. Membayar uang pangkal dan uang iuran. g. Memiliki kartu tanda anggota h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab dan melapurkan hasil-hasil pelaksanan tugas tersebut kepada pengurus yang menugaskan (3) Organisasi kemasyarakatan dan kelompok/koperasi/asosiasi Anggota HKTI mempunyai hak dan kewajiban sama dengan anggota perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diemban oleh Pengurus atau Perwakilan yang mendapat mandat/penugasan dari Pengurus masing-masing organisasi kemasyarakatan dan kelompok/asosiasi Anggota HKTI bersangkutan.
13
Pasal 6 (1) Anggota perorangan berakhir menjadi anggota sejak yang bersangkutan: a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri, yang dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Pengurus Organisasi dimana terdaftar. c. Diberhentikan untuk sementara dan atau dipecat sebagai tindakan disiplin organisasi yang dinyatakan secara tertulis oleh Pengurus Organisasi dimana dia terdaftar. (2) Keanggotaan organisasi kemasyarakatan dan kelompk/koperasi/asosiasi Anggota HKTI berhenti sejak organisasi kemasyarakatan dan kelompok/koperasi/asosiasi tersebut a. Bubar, baik karena membubarkan diri, dibubarkan atau bubar dengan sendirinya b. Mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada pengurus organisasi dimana dia didaftar. c. Diberhentikan untuk sementara dan atau dipecat sebagai tindakan disiplin organisasi, yang dinyatakan secara tertulis oleh pengurus organisasi dimana dia terdaftar. (3) Organisasi kemasyarakatan dan kelompok/.asosiasi anggota HKTI dinyatakan bubar dengan sendirinya jika kepengurusan tertinggi organisasi kemasyarakatan dan kelompok/asosiasi tersebut tidak berfungsi lagi selama lebih dari lima tahun berturutturut. (1)
(2)
(3)
(4) (5) (6)
Pasal 7 Anggota yang lalai memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pasal 5 ayat (2) dan ayat (30 atau dengan sengaja melanggar ketentuan yang tercantum pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dapat dikenakan tindakan disiplin organisasi. Tindakan disiplin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pemberhentian sementara dari keanggotaan HKTI setinggi-tingginya selama tiga tahun. c. Pemecatan dari keanggotaan HKTI Tindakan disiplin dikenakan oleh kepengurusan HKTI dimana anggota yang bersangkutan terdaftar, dengan ketentuan tindakan disiplin berupa pemberhentian sementara dan atau pemecatan hanya dapat dikenakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari tingkat kepengurusan yang lebih tinggi, kecuali tindakan disiplin dimaksud dikenakan oleh Pimpinan Nasional HKTI Atas permohonan yang bersangkutan, lamanya pemberhentian sementara dapat ditinjau kembali oleh kepengurusan yang mengenakan tindakan disiplin tersebut. Anggota dan atau bekas anggota yang dikenakan tindakan disiplin, berhak mengajukan banding disertai alasan-alasan pembelaan diri. Permintaan banding yang dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, diajukan kepada dan diputus oleh: a. Musyawarah Nasional dalam hal tindakan disiplin dikenakan oleh Pimpinan Nasional atau tindakan disiplin berupa pemecatan, dengan ketentuan permintaan banding diajukan melalui Pimpinan nasional selambat-lambatnya satu bulan menjelang Musyawarah Nasional diadakan. b. Pengurus HKTI setingkat lebih tinggi dari kepengurusan yang memberi persetujuan pengenaan tindakan disiplin dimaksud, dengan ketentuan permintaan banding diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak menerima pemberitahuan tentang tindakan disiplin tersebut.
14
(7) Dalam hal masa pemberhentian sementara sudah berakhir dan atau pemecatan dicabut atau dibatalkan oleh Musyawarah Nasional, keanggotaan yang bersangkutan didaftarkan kembali oleh Pengurus yang mengenakan tindakan disiplin tersebut. BAB II KEPENGURUSAN Pasal 8 (1) Pengurus Nasional dipilih dan ditetapkan oleh MUNAS untuk masa jabatan lima tahun. (2) Pengurus Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh MUSPROV serta disahkan oleh Pengurus Nasional untuk masa jabatan lima tahun. (3) Pengurus Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh MUSKAB/MUSKOT serta disahkan oleh Pengurus Provinsi untuk masa jabatan lima tahun. (4) Pengurus Kecamatan dipilih dan ditetapkan oleh MUSCAT serta disahkan oleh Pengurus Kabupatan/Kota untuk masa jabatan lima tahun. (5) Pengurus Desa/Kelurahan dipilih dan ditetapkan oleh MUSDES/MUSRAH serta disahkan oleh Pengurus Kecamatan untuk masa jabatan lima tahun Pasal 9 Masing-masing Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diatas bertanggung jawab kepada Musyawarah Organisasi yang memilih dan mengangkatnya. Pasal 10 Kepengurusan HKTI disemua tingkatan terdiri dari tiga organ : (1) Badan Pertimbangan Organisasi (2) Pimpinan Harian (3) Komite Program Aksi Pasal 11 Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus HKTI harus memeuhi syarat-syarat: a. Anggota perorangan HKTI atau Warga Negara Indonesia yang bergerak dan atau berminat kuat terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan serta peduli kepada kepentingan rakyat tani. b. Dapat berbahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf latin. c. Telah berumur sekurang-kurangnya 20 tahun. d. Mampu meluangkan waktu dan bersedia aktif dalam mengabdi dan mengemban tugas organisasi. e. Mampu bekerjasama secara kolektif serta mampu mengembangkan HKTI sebagai wahana perjuangan rakyat tani. Pasal 12 (1) Pengurus HKTI ditiap wilayah kerja organisasi mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab: a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi ditingkat wilayah kerjanya masing-masing, sebagai pelaksanaan semua Keputusan/Ketetpan Musyawarah Nasional, Musyawarah Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Organisasi/ Musyawarah Pimpinan/Rapat Kerja diwilayah kerjanya masing-masing dan Kebijaksanaan organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus setingkat lebih tinggi. 15
b. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan program umum organisasi dan menetapkan program kerja tahunan di masing-masing wilayah kerjanya c. Mengangkat dan menetapkan keanggotaan Badan Pertimbangan Organisasi dan Komite Program Aksi di wilayah kerja masing-masing. d. Membentuk Alat Kelengkapan Organinasi berupa Yayasan atau Lembaga yang dipandang perlu. e. Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Peraturan Organisasi. f. Khusus Pimpinan Nasional HKTI dapat menetapkan dan mengangkat seseorang atas kapasitas pribadinya menjadi Pinisepuh HKTI, atau Penasehat HKTI atau Insan Tani Berprestasi. (2) Pimpinan Harian ditiap wilayah kerja organisasi mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab: a. Memimpin pelaksanaan tugas sehari-hari, kewenangan dan tanggung jawab pengurus diwilayah kerja masing-masing. b. Mengatur pelaksanaan keputusan yang ditetapkan Pengurus diwilayah kerjanya masing-masing. c. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh HKTI wilayah kerjanya masing-masing sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Peraturan Organisasi. BAB III KOMPOSISI PENGURUS HARIAN Pasal 13 (1) Pimpinan Harian Nasional terdiri dari sekurang kurangnya 17 orang disusun dengan komposisi: • Ketua umum • Beberapa orang Ketua • Sekretaris Jenderal • Beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal • Bendahara Humum • Beberara orang wakil bendahara (2) Pimpinan Harian Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari : • Ketua • Beberapa orang Wakil Ketua • Sekretaris • Beberapa orang Wakil Sekretaris • Bendahara • Beberapa orang Wakil Bendahara (3) Pengurus Harian Kecamatan/Desa/Kelurahan terdiri dari • Ketua • Dua orang wakil ketua • Sekretaris • Wakil Sekretaris 16
• •
Bendahara Wakil Bendahara
BAB IV KOMITE Pasal 14 (1) Komite Program Aksi merupakan organ pengurus yang mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan dan mengembangkan kegiatan dan atau usaha dibidangnya masing-masing, dalam rangka melaksanakan program HKTI dan meningkatkan peranan HKTI (2) Komite-komite dibentuk oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Nasional HKTI sesuai dengan kebutuhan. (3) Pada masing-masing Komite dapat dibentuk Sub Komite sesuai dengan kebutuhan masing-masing Komite (4) Komite pada Dewan Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan menyesuasikan kebutuhan daerah masing-masing. BAB V BADAN PERTIMBANGAN ORGANISASI Pasal 15 (1) Badan Pertimbangan Organisasi merupakan organ pengurus yang mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab memberikan pertimbangan, saran dan dukungan terhadap Pimpinan Harian dalam rangka melaksanakan fungsi dan mensukseskan misi HKTI. (2) Keanggotaan lengkap Badan Pertimbangan Organisasi ditetapkan oleh Pimpinan Harian pada tingkat wilayah kerja masing-masing, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terbentuknya Pimpinan Harian, yang terdiri dari : a. Tokoh-tokoh HKTI b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Unsur Perguruan Tinggi d. Unsur Wira Usaha. (3) Badan Petimbangan Organisasi dipimpin oleh seorang Ketua yang ditetapkan Musyawarah organisasi masing-masing wilayah, dengan sekretaris ex officio Sekretaris Jenderal/Sekretaris Pimpinan Harian. BAB VI ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI
17
Pasal 16 (1) Pengurus HKTI disetiap wilayah kerja sesuai dengan kebutuhan dapat membentuk Alat Kelengkapan Organisasi berupa Badan, Lembaga dan Kerukunan-kerukunan Tani Usaha Mandiri. (2) Alat Kelengkapan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas bersifat mandiri dalam mengatur internal kelembagaannya. (3) Hubungan antara HKTI dengan Alat Kelengkapan Organisasi diatur dengan ketentuan khusus. BAB VII MUSYAWARAH Pasal 17 (1) Musyawarah Organisasi berupa Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB, diselenggarakan oleh Pengurus Nasional (2) Musyawarah Nasional merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi diadakan sekali dalam waktu lima tahun mempunyai wewenang : a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menetapkan Pogram Umum Organisasi c. Menetapkan penilaian pertanggung jawaban Pimpinan Nasional d. Menerima pengunduran diri Dewan Pimpinan Nasional serta memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Nasional yang baru. e. Menetapkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. (3) Peserta Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah: a. Dewan Pimpinan Nasional b. Pimpinan Harian Provinsi dari seluruh Indonesia c. Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok/koperasi/asosiasi anggota HKTI yang mempunyai ruang lingkup nasional d. Pimpinan Harian Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (4) Utusan peserta MUNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b sampai d, jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Harian Nasional (5) Badan Pertimbangan Organisasi, Komite sebagai organ Dewan Pimpinan Nasional dan Badan, Lembaga sebagai Alat Kelengkapan Organisasi diundang sebagai peninjau. (6) Selain dihadiri Peserta dan Peninjau, Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dihadiri oleh Undangan yang ditetapkan oleh Pimpinan Harian Nasional Pasal 18 (1) Musyawarah Provinsi (MUSPROV) dan Musyawarah Luar Biasa Provinsi diselenggarakan oleh Pimpinan Provinsi. (2) MUSPROV merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi HKTI Provinsi diadakan sekali dalam waktu lima yahun dengan wewenang: a. Menetapkan kebijaksanaan umum dan pokok-pokok program organisasi b. Menetapkan penilaian laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan c. Menerima pengunduruan diri Dewan Pimpinan serta memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Baru. d. Menetapkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi.
18
(3) Peserta Musyawarah Provinsi/Musyawarah Luar Biasa Provinsi adalah ; a. Pimpinan Nasional yang diwakili oleh perutusannya b. Dewan Pimpinan Provinsi c. Pimpinan Harian Kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsinya d. Organisasi Kemasyarakatan, kelompok/koperasi/asosiasi anggota HKTI yang memiliki ruang lingkup kepengurusan tingkat provinsi (4) Utusan peserta Musyawarah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c dan d jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Provinsi. (5) Badan Pertimbangan Provinsi, Komite Provinsi, Alat Kelengkapan Organisasi yang ada diwilayah Provinsi diundang sebagai penijau (6) Selian dihadiri peserta dan peninjau Musyawarah Provinsi dapat dihadiri Undangan yang ditetapkan oleh pengurus provinsi. Pasal 19 (1) Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/ Kota, (2) MUSKAB/KOT merupakan pemegang kedaulatan tertinggi HKTI Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam lima tahun, dengan wewenang: a. Menetapkan kebijaksanaan umum dan pokok-pokok program organisasi b. Menetapkan penilaian laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan c. Menerima pengunduruan diri Dewan Pimpinan serta memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Baru. d. Menetapkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi. (3) Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota adalah: a. Pimpinan HKTI Provinsi yang diwakili oleh perutusannya b. Pimpinan HKTI Kabupaten/Kota c. Pimpinan HKTI Kecamatan sewilayah Kabupaten/Kota masing-masing. d. Organisasi Kemasyarakatan, kelompok/koperasi/asosiasi anggota HKTI yang memiliki ruang lingkup Kabupaten/Kota. (4) Utusan peserta Musyawarah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c dan d jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Harian Kabupaten/Kota (5) Badan Pertimbangan Kabupaten, Komite kabupaten, Alat Kelengkapan Organisasi Kabupaten dapat diundang sebagai peninjau. (6) Selaian peserta dan peninjau, Musyawarah Kabupaten/kota dapat dihadiri Undangan yang ditetapkan oleh Pimpinan Harian Kabupaten/Kota Pasal 20 (1) Musyawarah Kecamatan diselenggarakan oleh Pimpinan HKTI Kecamatan (2) MUSCAT merupakan pemegang kedaulatan tertinggi HKTI Kecamatan diadakan sekali dalam lima tahun dengan wewenang: a. Menetapkan kebijaksanaan umum dan pokok-pokok program organisasi b. Menetapkan penilaian laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan c. Menerima pengunduruan diri Dewan Pimpinan serta memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Baru. d. Menetapkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi. (3) Peserta Musyawarah Kecamatan adalah: a. Pimpinan HKTI Kabupaten/Kota yang diwakili perutusannya b. Pimpinan HKTI Kecamatan 19
c. Pimpinan HKTI Desa/Kelurahan sewilayah kecamatan d. Organisasi kemasyarakatan, kelompok/koperasi/asosiasi yang mempunyai ruang lingkup dan kepengurusan di Kecamatan bersangkutan (4) Utusan peserta Musayawarah kecmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c dan d, jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Harian Kecamatan (5) Badan Pertimbangan Kecamatan, Komite Kecamatan, Alat Kelengkapan Organisasi diundang sebagai peninjau. (6) Selain peserta dan peninjau, Musyawarah Kecamatan dapat dihadiri oleh Undangan yang ditetapkan oleh Pimpinan Harian Kecamatan Pasal 21 (1) Musyawarah Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan HKTI Desa/Kelurahan. (2) MUSDES/KEL merupakan pemegang kedaulatan anggota diadakan sekali dalam lima tahun, dengan wewenang: a. Menetapkan kebijaksanaan umum dan pokok-pokok program organisasi b. Menetapkan penilaian laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan c. Menerima pengunduruan diri Dewan Pimpinan serta memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Baru. d. Menetapkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi. (3) Peserta Musyawarah Desa/Kelurahan adalah: a. Pimpinan HKTI Kecamatan, yang diwakili oleh perutusannya b. Pimpinan HKTI Desa/Kelurahan c. Seluruh anggota HKTI yang ada di wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan d. Organisasi Kemasyarakatan, kelompok/koperasi/asosiasi, KUNTUM anggota HKTI yang ada di wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan (4) Utusan Peserta Musyawarah Desa/Kelurahan pada ayat (2) butir d jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Desa/Kelurahan (5) Badan Pertimbangan Desa/Kelurahan, Komite Desa/Kelurahan, Alat Kelengkapan Organisasi tingkat Desa/Kelurahan diundang sebagai peninjau. (6) Selain dihadiri peserta dan peninjau Musyawarah Desa/Kelurahan dapat dihadiri oleh Undangan yang ditetapkan oleh Pimpinan HKTI Desa/Kelurahan. Pasal 22 (1) Musyawarah Pimpinan (MUSPIM) diselenggarakan oleh Pimpinan Nasional, Pimpinan Provinsi, Pimpinan Kabupaten/Kota. (2) Peserta MUSPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/kota yang bersangkutan b. Badan Pertimbangan Organisasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan c. Komite, Badan, Lembaga tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota bersangkutan. Pasal 23 (1) Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Kecamatan, Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan, dapat
20
membentuk panitia penyelenggaran Musayawarah Organisasi atau Musyawarah Pimpinan yang diadakan pada wilayah bersangkutan. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terus berfungsi dan bekerja hingga dibubarkan oleh Pimpinan yang ada. (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan dan pembiayaan musyawarah kepada Pengurus tingkatannya masingmasing. BAB VIII RAPAT-RAPAT Pasal 24 (1) Rapat-rapat terdiri dari: a. Rapat Kerja (RAKER) b. Rapat Pimpinan Pleno c. Rapat Pimpinan Harian d. Rapat Badan Pertimbangan Organisasi e. Rapat Komite f. Rapat Alat Kelengkapan Organisasi (2) Rapat Kerja sebagai forum penjabaran program umum menjadi program kerja tahunan untuk masing-masing wilayah kerja diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan masingmasing wilayah kerja bersangkutan. (3) Rapat Pimpinan Pleno merupakan rapat gabungan segenap organ pengurus pada masing-masing tingkatan. (4) Rapat Pimpinan Harian merupakan rapat periodik pengurus pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya diadakan sebulan sekali. (5) Rapat Badan Pertimbangan Organisasi dimasing-masing tingkatan kepengurusan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. (6) Rapat Komite pada masing-masing tingkat kepengurusan diadakan sesuai keperluan. Pasal 25 Peserta Rapat Kerja pada masing-masing tingkat kepengurusan dihadiri oleh Pimpinan wilayah bersangkutan dan utusan dari Pimpinan wilayah setingkat dibawahnya.
BAB VIIITATA TERTIB MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 26 Tata tertib Musyawarah dan Rapat Kerja ditiap tingkat wilayah organisasi ditetapkan oleh Musyawarah atau rapat ditingkatan masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 27
21
(1) Musyawarah Organisasi ditiap tingkat wilayah organisasi dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah ditingkatan masing-masing terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Anggota. (2) Selain alat kelengkapan Musyawarah seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Musyawarah dapat membentuk alat kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pasal 28 (1) Musyawarah dan Rapat-rapat sah jika: a. Undangan sudah disampaikan sebelumnya kepada Peserta Musyawarah dan Rapat bersangkutan b. Musyawarah mencapai quorum, apabila dihadiri oleh lebih separoh dari jumlah peserta. (2) Dalam hal quorum tidak tercapai, maka: a. Musyawarah atau Rapat ditunda beberapa waktu lamanya sesuai dengan kesepakatan peserta Musyawarah atau Rapat yang telah hadir. b. Apabila sampai batas waktu penundaan peserta yang hadir belum mencapai jumlah lebih dari separoh, maka Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sekurangkurangnya sepertiga peserta. c. Setelah penundaan Musyawarah atau Rapat, apabila yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya sepertitiga peserta maka Musyawarah atau Rapat dinyatakan batal, atau diteruskan sebagai forum konsultasi tanpa mengambil keputusan yang mengikat. d. Apabila Musyawarah atau Rapat dinyatakan batal, maka Pengurus sesuai dengan tingkatannya diwajibkan menyelenggarakan Musyawarah atau Rapat yang dibatalkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan. Pasal 29 Pengaturan lebih lanjut dari Tata Tertib Musyawarah ditiap tingkatan ditetapkan oleh Musyawarah atau Rapat di tingkatan masing-masing sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 30 (1) Keputusan Musyawarah atau Rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal mufakat belum tercapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguhsungguh, sedang keputusannya yang hendak diambil sangat mendesak, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara. (3) Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara hanya sah jika pengambilan keputusan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh dari jumlah peserta yang berhak menggunakan hak suaranya dan keputusan tersebut disetujui oleh separoh dari jumlah suara. (4) Jumlah hak suara masing-masing peserta MUNAS atau MUNASLUB adalah sebagai berikut: a. Pimpinan Harian Nasional mempunyai satu hak suara, b. Masing-masing Organisasi HKTI Provinsi mempunyai satu hak suara; c. Masing-masing Organisasi HKTI Kabupaten/Kota mempunyai satu hak suara. d. Basus Wanita Pusat mempunyai satu hak suara e. Pemuda HKTI Pusat mempunyai satu hak suara. (5) Jumlah suara masing-masing peserta Musyawarah Provinsi adalah sebagai berikut: a. Pimpinan HKTI Nasional mempunyai satu hak suara, kecuali dalam pemilihan Pimpinan Provinsi dan pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara; 22
b. Dewan Pimpinan Provinsi mempunyai satu suara; c. Masing-masing Organisasi HKTI Kabupaten/Kota mempunyai satu hak suara dengan ketentuan masing-masing Pimpinan HKTI Kabupaten/Kota yang mempunyai Dewan Pimpinan HKTI Kecamatan lebih dari tiga mendapat tambahan satu hak suara untuk setiap lima Dewan Pimpinan Kecamatan. (6) Jumlah hak suara masing-masing peserta Musyawarah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: a. Pimpinan HKTI Provinsi mempunyai satu hak suara, kecuali dalam pemilihan Pimpinan HKTI Kabupaten/Kota dan pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara; b. Dewan Pimpinan HKTI Kabupaten/Kota mempunyai satu hak suara; c. Masing-masing Dewan Pimpinan HKTI Kecamatan mempunyai satu hak suara dengan ketentuan masing-masing HKTI Kecamatan yang mempunyai HKTI Desa/Kelurahan lebih dari lima mendapat tambahan satu hak suara untuk setiap tambahan lima HKTI Desa/Kelurahan. (7) Jumlah hak suara masing-masing peserta Musyawarah Kecamatan adalah sebagai berikut: a. Pimpinan Kabupaten/Kota mempunyai satu hak suara, kecuali dalam pemilihan Pimpinan Kecamatan dan pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara; b. Dewan Pimpinan Kecamatan mempunyai satu hak suara c. Masing-masing HKTI Desa/Kelurahan mempunyai satu hak suara, dengan ketentuan masing-masing HKTI Desa/Kelurahan yang mempunyai anggota lebih dari 20 orang, mendapat tambahan satu hak suara untuk setiap tambahan 20 anggota. (8) Jumlah hak suara masing-masing peserta Musyawarah Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut: a. Pimpinan Kecamatan mempunyai satu hak suara, kecuali dalam pemilihan Pimpinan HKTI Desa/Kelurahan dan pengambilan keputusan berdasar pemungutan suara; b. Dewan Pimpinan HKTI Desa/Kelurahan mempunyai satu hak suara; c. Setiap 20 (dua puluh) orang anggota perorangan, mempunyai satu hak suara; d. Setiap kelompok/KUNTUM yang dibentuk Pimpinan HKTI Desa/Kelurahan mempunyai satu hak suara, e. Masing-masing kelompok mempunyai satu hak suara, dengan ketentuan masingmasing kelompok yang mempunyai anggota lebih dari 20 orang, mendapat tambahan satu hak suara untuk setiap tambahan 20 orang anggota (9) Masing-masing organisasi Kemasyarakatan, Kelompok/koperasi/asosiasi anggota HKTI pada setiap tingkatan Musyawarah mempunyai hak bicara. Pasal 31 (1) Pemilihan Pimpinan ditiap tingkatan dilakukan oleh Musyawarah ditingkatannya masingmasing dengan cara menunjuk formatur yang diberikan mandat untuk menyusun komposisi dan memilih personalia Pimpinan Harian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2) Formatur yang dimaksud ayat (1) pada Pasal ini terdiri dari 3(tiga) atau 5 (lima) orang ditetapkan oleh Musyawarah, terdiri seorang Ketua dan beberapa anggota. (3) Khusus untuk pemilihan Ketua Umum/Ketua dimasing-masing tingkatan, dilakukan melalui pemilihan secara langsung dan Ketua Umum/Ketua terpilih ditetapkan sebagai Ketua formatur.
23
(4) Kecuali untuk pemilihan Pimpinan Harian Nasional, formatur didampingi oleh salah seorang utusan yang mewakili Pimpinan setingkat lebih tinggi dari tingkat organisasi yang menyelenggarakan Musyawarah tersebut. (5) Keputusan formatur dilaporkan kepada Musyawarah bersangkutan untuk disahkan menjadi Ketetapan Musyawarah. (6) Formatur bubar segera setelah keputusannya disahkan menjadi Ketetapan Musyawarah. Pasal 32 (1) Setiap Musyawarah atau Rapat dibuat notulen yang ditanda tangani Pimpinan Musyawarah atau Rapat bersangkutan dan disampaikan kepada Peserta. (2) Nutoleh yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dianggap sah apabila tidak ada yang mengajukan keberatan sekurang-kurangnya dalam dua bulan setelah tanggal notulen tersebut. (3) Keberatan yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diajukan kepada Pimpinan yang menyelenggarakan Musyawarah atau Rapat, dan harus dibahas dan diambil keputusan pada kesempatan pertama diadakannya rapat Pimpinan bersangkutan. BAB IX KEUANGAN Pasal 33 (1) Tiap tiap tahun Pimpinan HKTI disetiap tingkatan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi. (2) Aanggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi didasarkan pada prinsip kemandirian dalam rangka pelaksanaan Program Umum. Pasal 34 (1) Setiap Anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan. (2) Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional. (3) Penggunaan uang pangkal dan uang iuran bulanan yang diperoleh ditingkat HKTI Desa/Kelurahan atau HKTI Kecamatan adalah: 5% untuk HKTI Nasional 10% untuk HKTI Provinsi 15% untuk HKTI Kabupaten/Kota 20% untuk HKTI Kecamatan 50% untuk HKTI Desa/Kelurahan Sedangkan yang diperoleh ditingkat wilayah lainnya akan diatur oleh Pengurus Nasional. (4) Untuk membeayai kehidupan dan pengembangan organisasi disemua tingkat wilayah diadakan kegiatan-kegiatan usaha guna mendapatkan dana dengan jalan: a. Usaha-usaha mendapatkan bantuan yang tidak mengikat; b. Membentuk usaha-usaha produktif yang dapat menghasilkan. (5) Ketentuan tentang pelaksanaan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Pimpinan Nasional. Pasal 35 (1) Hal-hal yang menyangkut keuangan dan kekayaan organisasi harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus kepada forum Musyawarah sebagaimana dimaksud pada BAB … Anggaran Dasar 24
(2) Apabila dianggap perlu pada setiap forum Musyawarah dapat dibentuk tim verifikasi pertanggung jawaban keuangan sebagaimana disebut pada ayat (1) Pasal ini yang dalam pelaksanaan tugasnya bila diperlukan dapat menggunakan jasa akuntan publik Pasal 36 Pelepasan dan penghapusan asset organisasi ditetapkan oleh Pengurus Nasional untuk tiungkat Nasional, sedangkan di tingkat wilayah dibawahnya ditetapkan oleh Pengurus setingkat diatasnya.
BAB X PENUTUP Pasal 36 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang dibuat dan ditetapkan Dewan Pimpinan Nasional Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan DITETAPKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL 5 DESEMBER 2004 MAJELIS PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VI HKTI
Ny. Hj. Naniek Sumarni, HS
Dr. Ir. Noer Soetrisno
Ir. Usman Hasan, MSI
Ir. Abdul Kadir Supu
Prof. DR. Ir. Suhardi, MSc
25
