ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG MUKADDIMAH BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG MUKADDIMAH Bahwa sesungguhnya generasi muda memiliki peran dalam perjuangan pembangunan bangsa dan negara yang mencita-citakan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa. Institut Teknologi Bandung sebagai sebuah perguruan tinggi yang dinamis berkewajiban menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan, lembaga penelitian ilmiah, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat demi mewujudkan cita -cita perjuangan bangsa Indonesia. Sadar akan peran, fungsi, dan kewajibannya sebagai generasi muda bangsa, mahasiswa Institut Teknologi Bandung bertekad untuk belajar, berkarya, dan berjuang dengan dilandasi oleh rasa pengabdian dan tanggung jawab kepada Tuhan, bangsa, dan almamater. Didorong oleh keyakinan dan kemurnian hati bahwa tekad tersebut dapat terlaksana dengan usaha-usaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan maka dengan ini mahasiswa Institut Teknologi Bandung, berhimpun dalam Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, menurut anggaran dasar sebagai berikut.

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 :

Nama organisasi adalah Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat KMITB.

Pasal 2 :

KM-ITB disahkan kembali pada tanggal 19 bulan Januari tahun 1996 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 :

KM-ITB berkedudukan di tempat Institut Teknologi Bandung berada.

BAB II ASAS DAN SIFAT Pasal 4 :

KM-ITB berasaskan Pancasila dan kebenaran ilmiah.

Pasal 5 :

Sifat KM-ITB : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mandiri Kekeluargaan Adil Aspiratif dan partisipatif Representatif Efektif dan efisien Transparan BAB III TUJUAN

Pasal 6 :

Tujuan : 1. 2. 3. 4. 5.

Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk sarjana yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, dan bertanggung jawab. Memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan berbangsa. Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan bangsa. Memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan civitas akademika. Mengusahakan kesejahteraan material dan spiritual serta memperjuangkan kepentingan mahasiswa di lingkungan kampus.

BAB IV BASIS ORGANISASI Pasal 7 :

KM-ITB berbasis massa Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa.

BAB V KEANGOTAAN Pasal 8 :

Anggota KM-ITB adalah seluruh mahasiswa ITB.

Pasal 9 :

Anggota KM-ITB terdiri atas : 1. Anggota muda 2. Anggota biasa 3. Anggota kehormatan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 2001

1 dari 13

BAB VI KEDAULATAN Pasal 10 : Kedaulatan tertinggi berada di tangan seluruh mahasiswa ITB.

BAB VII KELENGKAPAN ORGANISASI Kelengkapan organisasi KM-ITB terdiri atas: Pasal 11: Kongres Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disingkat Kongres KM-ITB, adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif di tingkat pusat dalam kehidupan kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung yang merupakan perwakilan dari mahasiswa yang terorganisasi dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan di Institut Teknologi Bandung. Pasal 12 :

Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disingkat Kabinet KM-ITB, adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat pusat dalam kehidupan kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung dan bertanggung jawab kepada Kongres KM-ITB.

Pasal 13 :

Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi di tingkat jurusan yang menghimpun mahasiswa Institut Teknologi Bandung sesuai dengan jurusannya di Institut Teknologi Bandung, yang telah melakukan pemberitahuan secara resmi atau registrasi ke KM-ITB.

Pasal 14 :

Unit Kegiatan Mahasiswa adalah organisasi yang berada di Institut Teknologi Bandung yang menghimpun mahasiswa Institut Teknologi Bandung untuk berkegiatan dalam bidang-bidang yang terdiri dari keagamaan, pendidikan, olah raga, kesenian dan kebudayaan, yang telah melakukan pemberitahuan secara resmi atau registrasi ke KM-ITB.

Pasal 15 :

Badan Koordinasi Satuan Kegiatan, selanjutnya disingkat BKSK, adalah badan koordinasi yang berfungsi sebagai penyaluran aspirasi dari Unit Kegiatan Mahasiswa .

BAB VIII LAMBANG DAN BENDERA Pasal 16 :

Lambang KM-ITB terdiri dari gambar Ganesha dan tulisan Keluarga Mahasiswa ITB.

Pasal 17 :

Bendera KM-ITB berwarna dasar biru serta memuat lambang dan semboyan Keluarga Mahasiswa ITB.

BAB IX SEMBOYAN Pasal 18 :

Semboyan KM-ITB adalah untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater.

BAB X KEUANGAN Pasal 19 :

Keuangan KM-ITB diperoleh dari: 1. Iuran anggota KM-ITB 2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat 3. Usaha-usaha lain yang halal dan sah serta tidak bertentangan dengan asas dan tujuan KM-ITB

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KM-ITB Pasal 20 :

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota Kongres KM-ITB harus hadir dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam Sidang Istimewa Kongres KM-ITB yang sah dan khusus untuk itu.

BAB XII PEMBUBARAN KM-ITB Pasal 21 :

1. Pembubaran KM-ITB dilakukan melalui referendum. 2. Referendum untuk pembubaran KM-ITB merupakan hasil sidang yang dihadiri paling sedikit 3/4 jumlah anggota Kongres KM-ITB dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir dalam Sidang Istimewa Kongres KM-ITB yang sah dan khusus untuk itu.


2 dari 13

BAB XIII ATURAN PERALIHAN Pasal 22 :

Dalam masa peralihan, kekuasaan legislatif dipegang oleh ketua-ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan.

BAB XIV PENUTUP Pasal 23 :

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24 :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB ini ditetapkan pada tanggal 22 April 2001 dalam Musyawarah Kerja perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, 16-22 April 2001 di Student Centre Timur ITB, Jl. Ganesha 10 Bandung dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 25 :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB ini merupakan revisi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB hasil Sidang Istimewa Kongres Mahasiswa ITB periode 1998-1999 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 1999.

Pasal 26 :

Dengan ditetapkan Anggaran Dasar KM-ITB ini, maka Anggaran Dasar KM-ITB sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Disahkan Oleh Ketua-Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan ITB Student Centre Timur ITB, Jl. Ganesha 10 Bandung Tanggal 22 April 2001 Jam 03.15 BBWI


3 dari 13

ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1:

Anggota Muda adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang belum genap satu tahun terdaftar sah sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

Pasal 2:

Anggota Biasa adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang terdaftar sah dan sudah menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung selama satu tahun.

Pasal 3:

Anggota Kehormatan adalah mahasiswa atau bukan mahasiswa yang diangkat menjadi anggota KM-ITB karena hal-hal khusus, dan tidak termasuk anggota muda maupun anggota biasa KM-ITB. Pengangkatan anggota luar biasa harus disetujui dan disahkan oleh Kongres KM-ITB.

Pasal 4:

Pengesahan anggota biasa KM ITB dilakukan oleh Kongres KM-ITB.

Pasal 5:

Hak dan Kewajiban anggota KM-ITB : 1. Setiap anggota KM-ITB berkewajiban menjunjung tinggi dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam KM-ITB. 2. Setiap anggota KM-ITB wajib menjaga dan memelihara nama baik KM-ITB. 3. Setiap anggota biasa KM-ITB wajib membayar iuran anggota sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. 4. Setiap anggota KM-ITB berhak membela diri. 5. Setiap anggota KM-ITB berhak mengeluarkan pendapat. 6. Setiap anggota KM-ITB berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal membela diri, hak bicara, mengeluarkan pendapat, dan mengikuti kegiatan KM-ITB. 7. Setiap anggota biasa KM-ITB memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Raya. 8. Anggota muda tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Raya. 9. Anggota Kehormatan KM-ITB tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih. 10. Prosedur penggunaan hak dan kewajiban anggota diatur berdasarkan peraturan tersendiri.

Pasal 6:

Keanggotaan KM-ITB hilang karena : 1. Meninggal dunia. 2. Tidak menjadi mahasiswa ITB lagi kecuali untuk anggota kehormatan. 3. Dicabut dari keanggotaan KM-ITB oleh Kabinet KM-ITB dengan persetujuan Kongres KM-ITB. 4. Mengundurkan diri.

BAB II KONGRES KM-ITB Pasal 7:

Hak dan kewajiban: 1. Kongres KM-ITB menentukan garis besar kebijaksanaan dalam kehidupan kemahasiswaan di ITB. 2. Kongres KM-ITB berkewajiban mengawasi pelaksanaan asas dan tujuan KM-ITB. 3. Kongres KM-ITB berkewajiban menjunjung tingggi AD/ART KM-ITB. 4. Kongres KM-ITB berkewajiban mengesahkan ketua Kabinet KM-ITB hasil pemilu raya. 5. Kongres KM-ITB berkewajiban membuat kriteria program yang merupakan kebutuhan mahasiswa ITB. 6. Kongres KM-ITB berhak dan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Kabinet KM-ITB dan meminta pertanggungjawaban Kabinet KM-ITB sewaktu-waktu bila dipandang perlu. 7. Kongres KM-ITB memiliki wewenang untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan susunan Kabinet KM-ITB yang diajukan oleh ketua Kabinet KM-ITB dengan mekanisme yang ditetapkan Kongres KM-ITB. 8. Kongres KM-ITB memiliki wewenang untuk membatalkan rencana program atau menghentikan program yang dilaksanakan oleh Kabinet KM-ITB melalui mekanisme yang ditetapkan Kongres KM-ITB. 9. Apabila dalam pandangan Kongres KM-ITB, Kabinet KM-ITB tidak melaksanakn tugasnya atau keluar dari arah kebijaksanaan KM-ITB maka Kongres KM-ITB berkewajiban mengeluarkan memorandum I dengan batas waktu tiga minggu sesudah keputusan dikeluarkan Kabinet KM-ITB harus memperbaikinya. Kemudian apabila sesudah batas waktu tersebut Kabinet KM-ITB masih melakukan kesalahan maka Kongres KM-ITB berkewajiban mengeluarkan memorandum II dengan batas waktu maksimum dua minggu setelah keputusan dikeluarkan Kabinet KM-ITB harus memperbaikinya. Dan apabila sesudah batas waktu tersebut Kabinet KM-ITB tidak memperbaikinya maka Kongres KM-ITB dapat mengadakan referendum untuk menurunkan jabatan ketua Kabinet KM-ITB. 10. Dalam hal ketua Kabinet KM-ITB berhenti di tengah jabatannya, untuk mengisi kekosongan jabatan dipilih pejabat sementara yang diangkat oleh Kongres KM-ITB sampai terpilih ketua Kabinet KMITB yang baru. 11. Kongres KM-ITB dapat membentuk organ kegiatan lainnya untuk tugas-tugas legislatif. 12. Kongres KM-ITB berhak membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan KM-ITB. 13. Kongres KM-ITB berhak mengubah AD/ART KM-ITB.


4 dari 13

14. Kongres KM-ITB berkewajiban membuat forum secara terbuka kepada seluruh mahasiswa ITB untuk melaporkan kinerja dan menampung aspirasi, sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. 15. Kongres KM-ITB berkewajiban memberikan laporan secara tertulis melalui publikasi kepada seluruh mahasiswa ITB, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. 16. Kongres KM-ITB berkewajiban membuat forum dengan perwakilan dari unit yang tergabung dalam BKSK untuk melaporkan kinerja Kabinet KM-ITB dan menampung aspirasi, sekurang-kurannya sekali dalam empat bulan. Pasal 8:

Keanggotaan: 1. Anggota Kongres KM-ITB merupakan perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan. 2. Pemilihan anggota Kongres KM-ITB dengan mekanisme sebagai berikut:  Anggota Kongres KM-ITB dipilih melalui mekanisme pemilu di Himpunan Mahasiswa Jurusan masing-masing.  Dalam kondisi tertentu, Himpunan Mahasiswa Jurusan tidak dapat melakukan pemilu, maka dapat dilakukan mekanisme lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kongres KMITB.  Anggota Kongres KM-ITB sah bila didukung oleh sekurang-kurangnya 10% dari anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan masing-masing yang berhak memilih. 3. Anggota Kongres KM-ITB disebut senator dengan masa jabatan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali, sebanyak-banyaknya 2 periode. 4. Pergantian Anggota Kongres KM-ITB diotonomikan kepada masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan ITB. 5. Syarat-syarat calon Anggota Kongres KM-ITB diotonomikan kepada masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan ITB. 6. Hak dan kewajiban Anggota Kongres KM-ITB:  Tiap anggota Kongres KM-ITB berhak untuk bicara.  Tiap anggota Kongres KM-ITB memiliki hak satu suara.  Tiap anggota Kongres KM-ITB wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil Himpunan Mahasiswa Jurusan yang bertanggung jawab.  Anggota Kongres KM-ITB tidak diperkenankan memegang jabatan lain di lingkungan KM-ITB  Anggota Kongres KM-ITB berkewajiban menyelengga-rakan forum dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan yang diwakilinya untuk melaporkan kinerjanya dan menam-pung aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan yang diwakilinya, sekurang-kurangnya sebulan sekali. 7. Keanggotaan Kongres KM-ITB gugur apabila:  Tidak menjadi anggota Kongres KM-ITB.  Mengundurkan diri.  Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan.  Di-recall oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan yang diwakilinya dengan mekanisme recalling diotonomikan kepada masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Pasal 9:

Pimpinan Kongres KM-ITB: 1. Ketua Kongres KM-ITB dapat membentuk staf sekretariat  Staf sekretariat diangkat oleh ketua Kongres KM-ITB  Staf sekretariat diambil dari anggota biasa KM-ITB  Staf sekretariat tidak mempunyai hak suara dalam sidang Kongres KM-ITB.  Staf sekretariat berkewajiban membuat laporan kegiatan anggota Kongres KM-ITB. 2. Ketua Kongres KM-ITB diangkat dari dan oleh anggota Kongres KM-ITB dalam sidang paripurna. 3. Ketua Kongres KM-ITB tidak berhak untuk mengatasnamakan Kongres KM-ITB dan mengeluarkan keputusan kecuali hasil keputusan sidang. 4. Ketua Kongres KM-ITB bertanggung jawab terhadap anggota Kongres KM-ITB. Bila ketua Kongres KM-ITB tidak melaksanakan tugasnya atau melakukan sesuatu yang melebihi haknya dapat dimintai pertanggungjawaban sekurang-kurangnya diusulkan oleh 1/5 anggota Kongres KM-ITB.

Pasal 10:

Tata tertib sidang: 1. Pengesahan acara sidang Kongres KM-ITB dilakukan oleh pimpinan sidang tersebut. 2. Keputusan diambil dengan cara musyawarah, dan apabila dengan cara ini tidak dapat diambil keputusan, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. 3. Bila dalam cara pemungutan suara dihasilkan suara seimbang, dan pengulangan sudah dilakukan sebanyak tiga kali dengan hasil yang sama, maka ketua Kongres KM-ITB berwenang mengambil kebijaksanaan dalam cara penyelesaian. 4. Anggota Kongres KM-ITB yang meninggalkan sidang kehilangan hak suaranya.

Pasal 11:

Waktu-waktu sidang: 1. Kongres KM-ITB mengadakan sidang untuk mengesahkan ketua Kabinet KM-ITB Mahasiswa dan penentuan garis besar kebijaksanaan KM-ITB. 2. Kongres KM-ITB bersidang sewaktu-waktu bila dipandang perlu oleh ketua Kongres KM-ITB atau atas usul sekurang-kurangnya 1/5 anggota Kongres KM-ITB. 3. Kongres KM-ITB dapat bersidang atas permintan ketua Kabinet KM-ITB.


5 dari 13

Pasal 12:

Macam-macam sidang: 1. Sidang istimewa  Sidang istimewa merupakan sidang khusus untuk pembahasan perubahan AD/ART KMITB dan referendum.  Sidang istimewa dianggap sah bila dihadiri oleh 3/4 anggota Kongres KM-ITB. 2. Sidang paripurna  Sidang paripurna merupakan kekuasaan tertinggi dalam Kongres KM-ITB.  Sidang paripurna dianggap sah bila dihadiri oleh (n/2)+1 anggota Kongres KM-ITB.  Sidang paripurna mempunyai wewenang untuk memilih ketua Kongres KM-ITB, pengesahan ketua Kabinet KM-ITB, membuat keputusan-keputusan Kongres KM-ITB, menentukan garis besar kebijaksanaan KM-ITB selama setahun masa jabatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan garis besar kebijaksanaan KM-ITB. 3. Sidang komisi  Setiap anggota Kongres KM-ITB memilih untuk menjadi anggota salah satu komisi selama masa kerja Kongres KM-ITB.  Jumlah komisi ditentukan sesuai dengan kebutuhan.  Komisi Kongres KM-ITB dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris. Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dengan dikukuhkan oleh ketetapan Kongres KM-ITB.  Sidang komisi Kongres KM-ITB dipimpin oleh ketua komisi. Sidang komisi diadakan untuk membahas lebih mendalam masalah dibidangnya, menentukan rencana kerja, dan menanggapi masalah-masalah sesuai dengan bidangnya masing-masing. 4. Sidang darurat  Dalam hal sidang paripurna Kongres KM-ITB tidak dapat dilaksanakan, maka atas usul ketua Kongres KM-ITB atau sekurang-kurangnya 1/5 anggota Kongres KM-ITB dapat diadakan sidang darurat pengganti sidang paripurna.  Siadang darurat hanya diadakan karena hal-hal mendesak dan memerlukan penyelesaian secepatnya.  Sidang darurat tidak berwenang memilih pimpinan Kongres KM-ITB dan menetapkan garis kebijaksanaan KM-ITB.  Keputusan sidang darurat sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir.  Keputusan sidang darurat berlaku paling lama 1 bulan sejak ditetapkan. Hasil dari sidang darurat ini dapat tetap berlaku atau digugurkan melalui sidang paripurna.  Sidang darurat dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/5 anggota Kongres KM-ITB.

BAB III KABINET KM-ITB Pasal 13:

Hak dan kewajiban: 1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan KM-ITB. 2. Melaksanakan segala ketetapan Kongres KM-ITB. 3. Kabinet KM-ITB wajib menjunjung tinggi AD/ART KM-ITB. 4. Kabinet KM-ITB adalah pelaksana garis-garis kebijaksanaan KM-ITB. 5. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan kemahasiswaan KM-ITB. 6. Kabinet KM-ITB mewakili mahasiswa ITB baik ke dalam maupun ke luar. 7. Kabinet KM-ITB wajib mengutamakan aspirasi dari anggota KM-ITB dalam membuat rencana kerja organisasi. 8. Kabinet KM-ITB melaporkan rencana kerja organisasinya kepada Kongres KM-ITB. 9. Kabinet KM-ITB memberikan pertanggungjawaban secara periodik dan bila dipandang perlu oleh Kongres KM-ITB. 10. Pada akhir masa jabatannya Kabinet KM-ITB wajib melakukan laporan kinerja dalam sebuah forum terbuka kepada seluruh Mahasiswa ITB. 11. Kabinet KM-ITB berhak memberikan sanksi organisasi kepada anggota KM-ITB dengan ketentuan sebagai berikut:  Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART dan peraturan-peraturan yang berlaku di KM-ITB,  Pencabutan keanggotaan KM-ITB dilakukan oleh Kabinet KM-ITB dianggap sah apabila mendapat persetujuan dari Kongres KM-ITB,  Tata cara pemberian sanksi diatur dengan peraturan tersendiri berdasarkan ketetapan Kongres KM-ITB.

Pasal 14:

Pembentukan: 1. Ketua Kabinet KM-ITB dipilih oleh anggota biasa KM-ITB melalui sistem Pemilu Raya. 2. Tata tertib dan cara pemilihan diatur oleh Kongres KM-ITB. 3. Ketua Kabinet KM-ITB terpilih mengajukan susunan Kabinet KM-ITB kepada Kongres KMITB. 4. Persyaratan calon ketua Kabinet KM-ITB:  Warga Negara Indonesia,  Anggota biasa KM-ITB dan tidak terkena sanksi dan kasus akademis maupun sanksi organisasi KM-ITB,  Sudah dua tahun menjadi anggota KM-ITB,  Dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam aturan pemilu. 5. Pengesahan ketua Kabinet KM-ITB dilakukan oleh Kongres KM-ITB.


6 dari 13

6. 7.

Pasal 15:

Pasal 16:

Kabinet KM-ITB tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus organisasi, intern dan/atau ekstern kampus pada semua tempat dan tingkat. Kabinet KM-ITB adalah lembaga konsultatif atau koordinatif untuk program-program himpunan dan unit kegiatan mahasiswa.

Kepengurusan: 1. Kabinet KM-ITB terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang atau sebutan sejenisnya. 2. Jumlah bidang atau sebutan sejenisnya disusun menurut kebutuhan. 3. Masa jabatan ketua Kabinet KM-ITB adalah satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. 4. Persyaratan staf Kabinet KM-ITB:  Warga Negara Indonesia, Anggota biasa KM-ITB dan tidak terkena sanksi akademis maupun sanksi organisasi KM-ITB, 5. Ketua Kabinet KM-ITB dinyatakan berhalangan tetap bila:  Tidak lagi menjadi anggota KM-ITB,  Mengundurkan diri,  Dijatuhkan oleh Kongres KM-ITB melalui referendum, Rapat Kabinet KM-ITB diatur dalam tata tertib organisasi Kabinet KM-ITB.

BAB IV HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN Pasal 17:

Pengertian: Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi yang berada di Institut Teknologi Bandung yang menghimpun mahasiswa Institut Teknologi Bandung sesuai dengan jurusannya di Institut Teknologi Bandung, yang telah melakukan pemberitahuan secara resmi atau registrasi ke KM-ITB.

Pasal 18:

Kedudukan: Himpunan Mahasiswa Jurusan berkedudukan di tingkat jurusan di tempat ITB berada.

Pasal 19:

Keanggotaan: Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah mahasiswa yang sah dan terdaftar di jurusan dan sudah menjalani peraturan masa penerimaan anggota baru yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Pasal 20

Kepengurusan: 1. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan hak otonomi Himpunan Mahasiswa Jurusan menurut AD/ART masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan. 2. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan dipilih oleh anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan melalui mekanisme di Himpunan Mahasiswa Jurusan masing-masing. 3. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan bertanggung jawab kepada anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Pasal 21:

Himpunan Mahasiswa Jurusan mempunyai otonomi di tingkat jurusan

Pasal 22:

Hubungan dengan KM-ITB: 1. Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan badan kelengkapan KM-ITB di tingkat jurusan. 2. Himpunan Mahasiswa Jurusan memiliki hubungan koordinasi dengan Kabinet KM-ITB. 3. Untuk kegiatan intern Himpunan Mahasiswa Jurusan memiliki hak otonomi sedangkan untuk kegiatan ekstern yang membawa nama KM-ITB harus melakukan koordinasi dengan Kabinet KM-ITB. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh Kabinet KM-ITB, Himpunan Mahasiswa Jurusan berada di bawah koordinasi Kabinet KM-ITB.

BAB V UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 23

Pengertian: Unit Kegiatan Mahasiswa adalah organisasi yang berada di Institut Teknologi Bandung yang menghimpun mahasiswa Institut Teknologi Bandung untuk berkegiatan dalam bidang-bidang yang terdiri dari keagamaan, pendidikan, olah raga, kesenian dan kebudayaan, yang telah melakukan pemberitahuan secara resmi atau registrasi ke KM-ITB.

Pasal 24

Keanggotaan Anggota unit kegiatan mahasiswa adalah yang sudah menjalani peraturan masa penerimaan anggota baru yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa .

Pasal 25

Kepengurusan : 1. Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan hak otonomi Unit Kegiatan Mahasiswa menurut AD/ART masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa.


7 dari 13

2. 3. Pasal 26

Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa dipilih oleh anggota Unit Kegiatan Mahasiswa masing-masing melalui mekanisme di Unit Kegiatan Mahasiswa masing-masing. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa betanggungjawab kepada anggota Unit Kegiatan Mahasiswa.

Hubungan dengan KM-ITB: 1. Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki hubungan koordinasi dengan Kabinet KM-ITB. 2. Untuk kegiatan intern, Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki hak otonomi sedangkan untuk kegiatan ekstern yang membawa nama KM-ITB harus melakukan koordinasi dengan Kabinet KM-ITB. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksa-nakan oleh Kabinet KM-ITB, oleh Kabinet, Unit Kegiatan Mahasiswa berada di bawah koordinasi Kabinet KM-ITB.

BAB VI BADAN KOORDINASI SATUAN KEGIATAN Pasal 27:

Pengertian: Badan Koordinasi Satuan Kegiatan, selanjutnya disingkat BKSK, adalah badan koordinasi yang berfungsi sebagai penyaluran aspirasi dari Unit Kegiatan Mahasiswa .

Pasal 28:

Keanggotaan : Anggota BKSK adalah perwakilan dari Unit Kegiatan Kemahasiswaan.

Pasal 29:

Kepengurusan : Kepengurusan BKSK adalah hak otonomi BKSK.

Pasal 30:

Hubungan dengan KM-ITB : BKSK memiliki hak khusus, yaitu : 1. Hak Aspirasi Hak aspirasi dibedakan menjadi dua yaitu:  Aspirasi tingkat I adalah aspirasi dari BKSK yang sifatnya harus diusulkan oleh Kongres KMITB kepada Kabinet KM-ITB dan harus dilaksanakan oleh Kabinet KM-ITB.  Aspirasi tingkat II adalah aspirasi dari BKSK yang dapat diusulkan oleh Kongres KM-ITB kepada Kabinet KM-ITB yang sifatnya tidak harus untuk dilaksanakan. 2. Hak Untuk Mendapat Jawaban BKSK memiliki hak untuk mendapat jawaban dari Kongres KM-ITB apabila Hak Khusus Aspirasi tingkat I tidak dilaksanakan oleh Kabinet KM-ITB.

BAB VII KEUANGAN Pasal 31:

Anggaran: 1. Kabinet KM-ITB pada permulaan masa tugasnya berkewajiban menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja KM-ITB yang disetujui oleh Kongres KM-ITB. 2. Dalam hal dibutuhkan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja KM-ITB, Kabinet KM-ITB berhak mengadakan perubahan anggaran tersebut dengan persetujuan Kongres KM-ITB. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja KM-ITB harus dilaporkan secara transparan kepada seluruh Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 32:

Iuran Anggota: 1. Iuran Anggota dipungut pada permulaan tahun ajaran. 2. Besar dan pemungutan iuran anggota KM-ITB diserahkan kepada kebijaksanaan Kabinet KMITB dengan persetujuan Kongres KM-ITB. 3. Dana yang diperuntukkan untuk Kongres KM-ITB adalah 15% dari iuran anggota KM-ITB yang diperoleh Kabinet KM-ITB.

Pasal 33:

Dana Sumbangan: 1. Dana Sumbangan adalah dana yang didapat dari berbagai macam sumber di luar KM-ITB 2. Himpunan dan Unit yang memperoleh Dana Sumbangan dengan membawa nama KM-ITB harus memberi laporan kepada Kabinet KM-ITB.

Pasal 34:

Dana Hasil Kegiatan KM-ITB: 1. Dana Hasil Kegiatan KM-ITB adalah hasil yang berupa uang atau materi yang dapat diuangkan dari kegiatan-kegiatan di lingkungan KM-ITB, dengan menggunakan fasilitas KM-ITB atau yang dikuasakan kepada KM-ITB 2. Hal-hal mengenai peraturan pembagian dana hasil kegiatan KM-ITB dalam lingkungan KM-ITB diatur dalam aturan tersendiri dalam Kabinet KM-ITB.

Pasal 35:

Dana Kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa: 1. Pendanaan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa menjadi otonomi Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa itu sendiri. 2. Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa berhak mengajukan permohonan dana kepada Kabinet KM-ITB.


8 dari 13

3.

Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa melaporkan kepada Kabinet KMITB tentang penggunaan dana yang berasal dari dana Kabinet KM-ITB.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KM-ITB Pasal 36: 1. 2.

Usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah anggota Kongres KM-ITB. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB dilakukan melalui mekanisme Sidang Istimewa.

BAB IX PEMBUBARAN KM-ITB Pasal 37: 1. 2.

Usulan sidang untuk pembahasan referendum pembubaran KM-ITB diajukan oleh sekurangkurangnya 1/5 dari jumlah anggota kongres KM-ITB. Sidang untuk pembahasan referendum dilakukan melalui mekanisme Sidang Istimewa. BAB X ATURAN MASA PERALIHAN

Pasal 38: 1. 2.

3.

Yang dimaksud dengan masa peralihan adalah masa sejak kongres KM-ITB telah habis masa jabatannya dan belum terbentuk Kongres KM-ITB yang baru karena sesuatu hal. Apabila dalam masa peralihan perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB, maka perubahan itu hanya dapat dilakukan apabila disetujui sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah ketua-ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan melalui mekanisme Musyawarah Kerja perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa ITB. Pemilu raya dan Pemilu anggota Kongres KM-ITB diselenggarakan oleh Ketua-ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan.

BAB XI PENUTUP Pasal 39: 1. 2.

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB akan diatur dalam ketetapan dan keputusan Kongres KM-ITB. Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga KM-ITB ini, maka Anggaran Rumah Tangga KM-ITB sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Disahkan Oleh Ketua-Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan ITB Student Centre Timur ITB, Jl. Ganesha 10 Bandung Tanggal 22 April 2001 Jam 03.15 BBWI


9 dari 13

PENJELASAN ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA ITB

ANGGARAN DASAR KM-ITB MUKADDIMAH Sudah Jelas BAB I Pasal 1: Pasal 2: Pasal 3: BAB II Pasal 4: Pasal 5:

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Sudah jelas KM-ITB ini merupakan revisi dan kelanjutan dari KM-ITB yang November tahun 1960 di Institut Teknologi Bandung. Sudah jelas

didirikan pada tanggal 29 bulan

ASAS DAN SIFAT Sudah jelas 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mandiri, artinya organisasi kemahasiswaan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan aktivitas dan kelangsungan hidupnya. Batas hak dan kewenangan itu terletak pada persinggungan dengan hak lembaga/institusi lain di luar organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu pola hubungan antara organisasi kemahasiswaan dengan lembaga/institusi lain bukanlah merupakan pola superordinat-subordinat atau subyek-obyek. Pola hubungan yang dikembangkan dengan institusi lain adalah pola hubungan kerja sama dalam suasana saling menghormati dan saling bertanggung jawab dengan dilandasi oleh aturan-aturan hukum maupun moral yang telah disepakati bersama. Kekeluargaan, artinya sistem dan mekanisme yang dikembangkan dalam pola hubungan internal antar elemen dalam organisasi kemahasiswaan maupun pola hubungan eksternal dengan institusi lain di luar organisasi mahasiswa dilaksanakan dalam suasana dan semangat yang bersifat kekeluargaan. Adil, artinya sistem dan mekanisme yang diberlakukan dalam kehidupan kemahasiswaan menjamin seluruh elemen dalam organisasi kemahasiswaan untuk memilik hak, wewenang, dan kewajiban yang seimbang dan proporsional sesuai dengan perannya. Setiap elemen memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mempergunakan haknya. Dalam konteks kontrol kebijakan organisasi, kesempatan, dan kebebasan untuk mempergunakan haknya ini diartikan dalam bentuk dibuka dan dihidupkannya ruang bagi oposisi dalam organisasi. Aspiratif dan partisipatif, artinya sistem yang berkembang menempatkan naiknya aspirasi dan semaraknya partisipasi dari bawah sebagai target utama, sehingga akan tercipta dinamisasi dunia kemahasiswaan yang kokoh di tingkat bawah. Sistem akan menjamin berlangsungnya proses pembelajaran, pencerdasan, dan pemberdayaan seluruh elemen organisasi di setiap lini. Representatif, artinya sistem yang dipergunakan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan tindakan badan kelengkapan organisasi betul-betul merupakan perwujudan atau representasi dari keinginan seluruh mahasiswa di tingkatnya masing-masing. Artinya, kebijakan dan sistem perwakilan yang dipergunakan mencakup seluruh unsur secara proporsional. Efisien dan efektif, artinya struktur, mekanisme, dan fungsi berbagai elemen yang dibentuk dalam organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Birokratisasi, dualisme fungsi, dan tumpangtindihnya. Transparan artinya sistem yang dipergunkan dalam mekanisme organisasi harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka. Mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik.

BAB III Pasal 6:

TUJUAN Sudah Jelas

BAB IV Pasal 7 :

BASIS ORGANISASI Sudah jelas

BAB V Pasal 8:

KEANGGOTAAN Seluruh mahasiswa ITB disini adalah mahasiswa ITB strata 1 yang masuk melalui UMPTN atau UMFSRD termasuk mahasiswa pendidikan apoteker di jurusan Farmasi ITB. Sudah Jelas

Pasal 9:

BAB VI KEDAULATAN Pasal 10: Sudah Jelas BAB VII KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 11: Sudah jelas Pasal 12: Sudah jelas Pasal 13: Keluarga Mahasiswa Seni Rupa, Desain, dan Kriya (KMSR) dan Mahasiswa Teknik Material (MTM) adalah pengecualian. Pasal 14: Sudah Jelas Pasal 15: Sudah Jelas BAB VIII LAMBANG DAN BENDERA Pasal 16: Lambang KM-ITB bergambar ganesha berwarna kuning emas. Tulisan Keluarga Mahasiswa ITB berwarna kuning emas. Pasal 17: Bendera KM-ITB berwarna dasar biru ultramarine.


10 dari 13

BAB IX SEMBOYAN Pasal 18: Lambang dan tulisan semboyan KM-ITB berwarna kuning emas. BAB X KEUANGAN Pasal 19: Sudah Jelas BAB XI Pasal 20:

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAHTANGGA KM-ITB Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi agar perubahan AD/ART KM-ITB dianggap sah. Jika menggunakan konvensi atau aturan-aturan lain maka perubahan AD/ART KM-ITB tidak sah.

BAB XII PEMBUBARAN KM-ITB Pasal 21: Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi agar pembubaran KM-ITB diangap sah. Jika menggunakan konvensi atau aturan-aturan lain maka pembubaran KM-ITB dianggap tidak sah. BAB XIII PERATURAN PERALIHAN Pasal 22: Sudah jelas BAB XIV PENUTUP Pasal 23: Sudah Jelas Pasal 24: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB yang sekarang adalah hasil revisi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM-ITB yang ditetapkan dalam Sidang Istimewa Kongres Mahasiswa ITB periode 1998-1999 pada tanggal 10 Juli 1999. Pasal 25: Sudah Jelas. Pasal 26: Sudah Jelas

ANGGARAN RUMAH TANGGA KM-ITB BAB I Pasal 1 : Pasal 2 : Pasal 3 : Pasal 4 : Pasal 5 :

Pasal 6 :

KEANGGOTAAN 1 (satu) tahun yang dimaksud disini adalah 1(satu) tahun masehi. 1 (satu) tahun yang dimaksud disini adalah 1(satu) tahun masehi. Pengangkatan anggota kehormatan harus dikaitkan dengan independensi KM-ITB. Sudah jelas. Hak dan Kewajiban Anggota KM ITB Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6: sudah jelas. Ayat 7, 8: Ketentuan akan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan anggota Kongres KM-ITB di tingkat jurusan diotonomikan kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan masingmasing. Ayat 9, 10: sudah jelas. Sudah jelas.

BAB II Pasal 7:

KONGRES KM-ITB Hak dan Kewajiban. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: sudah jelas Ayat 9: Selama proses referendum untuk pembubaran Kabi-net KM-ITB, Kabinet KM-ITB tidak didemisionerkan oleh Kongres KM-ITB. Ayat 10: Tugas pejabat sementara hanya untuk menyelengga-rakan Pemilu Raya sampai terpilih ketua Kabinet KM-ITB baru dalam waktu sesingkat-singkatnya. Penen-tuan waktu Pemilu Raya berdasarkan pertimbangan Kongres KM-ITB. Ayat 11, 12, 13, 14,15, 16: sudah jelas. Pasal 8: Keanggotaan. Ayat 1: sudah jelas. Ayat 2: Yang dimaksud kondisi tertentu adalah apabila dalam AD/ART dan atau Ketetapan Badan Legislatif masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan mengharuskan mekanisme lain selain Pemilu. Ayat 3: 1 (satu) tahun yang dimaksud disini adalah 1(satu) tahun masehi. Ayat 4: mekanisme pergantian anggota Kongres KM-ITB di tengah-tengah masa jabatan diotonomikan kepada masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ayat 5, 6, 7: sudah jelas Pasal 9: Pimpinan Kongres KM-ITB. Ayat 1, 2, 3, 4: sudah jelas. Pasal 10: Tata Tertib Sidang. Ayat 1, 2, 3, 4: sudah jelas. Pasal 11: Waktu-waktu Sidang. Ayat 1, 2, 3: sudah jelas. Pasal 12: Macam-macam Sidang. Ayat 1, 2, 3, 4: Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi agar sidang diangap sah. Jika menggunakan konvensi atau aturan-aturan lain maka sidang dianggap tidak sah. BAB III KABINET KM-ITB Pasal 13: Hak dan Kewajiban. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6: sudah jelas.


11 dari 13

Ayat 7:

Ayat 8, 9, 10: Ayat 11:

Kabinet KM-ITB hanya diperkenankan menyusun pro-gram kerja yang meliputi program stimulasi dan dina-misasi massa grassroot, program-program rutin yang telah jelas merupakan kebutuhan seluruh mahasiswa, dan program yang membutuhkan penyikapan cepat. sudah jelas. Pencabutan keanggotaan KM-ITB dilakukan Kabinet KM-ITB dianggap sah setelah melalui pertimbangan khusus di Kongres KM-ITB dan berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban anggota KM-ITB.

Pasal 14: Pembentukan. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: sudah jelas. Pasal 15: Kepengurusan. Ayat 1, 2, 3, 4, 5: sudah jelas. Pasal 16: Sudah jelas. BAB IV HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN Pasal 17: Pengertian. Keluarga Mahasiswa Seni Rupa, Desain, dan Kriya (KMSR) dan Mahasiswa Teknik Material (MTM) adalah pengecualian. Pasal 18: Kedudukan. Keluarga Mahasiswa Seni Rupa, Desain, dan Kriya (KMSR) dan Mahasiswa Teknik Material (MTM) adalah pengecualian. Pasal 19: Keanggotaan. Sudah jelas. Pasal 20: Kepengurusan. Ayat 1,2,3: Sudah jelas. Pasal 21: Sudah jelas. Pasal 22: Hubungan dengan KM-ITB. Ayat 1: Sudah jelas. Ayat 2: Yang dimaksud dengan koordinasi di sini adalah dalam bentuk pembagian wilayah kerja. Untuk penanganan aspirasi diotonomikan kepada masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ayat 3,4: Sudah jelas. BAB V UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 23: Pengertian. Sudah jelas. Pasal 24: Keanggotaan. Sudah jelas. Pasal 25: Kepengurusan. Ayat 1,2,3: Sudah jelas. Pasal 26: Hubungan dengan KM-ITB. Ayat 1: Yang dimaksud dengan koordinasi di sini adalah dalam bentuk pembagian wilayah kerja. Untuk penanganan aspirasi unit dapat menyalurkan kepada Badan Koordinasi Satuan Kegiatan yang memiliki hak khusus dalam KM-ITB. Ayat 2,3: Sudah jelas. BAB VI BADAN KOORDINASI SATUAN KEGIATAN Pasal 27: Pengertian. Sudah jelas. Pasal 28: Keanggotaan. Sudah jelas. Pasal 29: Kepengurusan. Sudah jelas. Pasal 30: Hubungan dengan KM-ITB. Pengelompokan Aspirasi diotonomikan kepada BKSK. BAB VII KEUANGAN Pasal 31: Anggaran: Sudah jelas. Pasal 32: Iuran anggota. Sudah jelas. Pasal 33: Dana sumbangan. Sudah jelas. Pasal 34: Dana Hasil Kegiatan KM-ITB. Sudah jelas. Pasal 35: Dana Kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegia-tan Mahasiswa. Sudah jelas. BAB VIII PERUBAHAN AD/ART KM-ITB Pasal 36: Ayat 1: Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi agar peru-bahan AD/ART KM-ITB dianggap sah. Jika menggu-nakan konvensi atau aturan-aturan lain maka peru-bahan AD/ART KM-ITB tidak sah. Ayat 2: Sudah jelas. BAB IX

PEMBUBARAN KM-ITB


12 dari 13

Pasal 37:

Ayat 1:

Ayat 2:

Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi agar pembuba-ran KM-ITB diangap sah. Jika menggunakan konvensi atau aturan-aturan lain maka pembubaran KM-ITB dianggap tidak sah. Sudah jelas.

BAB X ATURAN MASA PERALIHAN Pasal 38: Ayat 1: Sudah jelas. Ayat 2: Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi agar peruba-han AD/ART KM-ITB dianggap sah. Jika menggu-nakan konvensi atau aturan-aturan lain maka peru-bahan AD/ART KM-ITB tidak sah. Ayat 3: Sudah jelas. BAB XI PENUTUP Pasal 39: Ayat 1, 2:

Sudah jelas.

Disahkan Oleh Ketua-ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan ITB. Student Centre Timur ITB, Jl. Ganesha 10 Bandung Tanggal 22 April 2001 Jam 03.15 BBWI


13 dari 13

ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG MUKADDIMAH BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Recommend Documents