BAB I NAMA, WAKTU, LAMBANG DAN KEDUDUKAN 1 NAMA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Proklamasi 17 Agustus1945 adalah tonggak sejarah dan pintu gerbang menuju Bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sekaligus menjadi titik tolak strategis dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia untuk mewujudnyatakan cita-cita Bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahwa Bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu, pada gilirannya diwujudnyatakan melalui Trisakti yang mengandung makna sebagai Bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Secara keseluruhan mengisi kemerdekaan itu dilaksanakan melalui Nawa Cita yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan berkepribadian Bangsa berdasarkan Gotong Royong. Bahwa cita-cita Bangsa Indonesia, berdasarkan budaya Gotong Royong yang bersendikan Trisaksi dan melalui Nawa Cita itu mengalami ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, oleh karena Undang Undang Dasar 1945 telah mengalami banyak perubahan substansial. Perubahan pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan Demokrasi Liberal, Ekonomi Liberal dan Budaya kontemporer yang merusak. Sehingga, Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia, secara sengaja telah direduksi fungsi dan perannya sebagai Bintang Penuntun Bangsa. Dengan berpegang pada asas Gotong Royong yang merupakan esensi Pancasila, maka Undang-Undang Dasar 1945 niscaya wajib ditinjau kembali, dan dilakukan perubahan yang dipandang perlu secara bertahap, sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengambil peran sentralnya dalam menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan berpegang kepada Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Republik Indonesia, maka dibentuklah Partai Kerja Rakyat Indonesia, sebagai sebuah partai politik yang nasionalis-humanis, demokratiskerakyatan, terbuka, modern, dan menerapkan kemajemukan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut. BAB I NAMA, WAKTU, LAMBANG DAN KEDUDUKAN Pasal 1 NAMA Partai ini bernama Partai Kerja Rakyat Indonesia, disingkat PAKAR INDONESIA. Pasal 2 WAKTU PAKAR INDONESIA didirikan pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Anggaran Dasar PARTAI KERJA RAKYAT INDONESIA

Halaman 1

Pasal 3 LAMBANG DAN TANDA GAMBAR PAKAR INDONESIA memiliki Lambang dan Tanda Gambar, sebagai berikut:

Lambang

Tanda Gambar

Pasal 4 KEDUDUKAN Majelis Agung, Majelis Pendiri Pusat, Dewan Pengurus Pusat dan Mahkamah Partai wajib berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. BAB II Pasal 5 KEDAULATAN Kedaulatan Partai berada di dalam Rapat Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Pendiri Pusat menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. BAB III Pasal 6 WILAYAH Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia. BAB IV ASAS DAN SIFAT Pasal 7 ASAS PAKAR INDONESIA berasaskan Gotong Royong, bersendikan Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 8 SIFAT PAKAR INDONESIA adalah partai politik yang bersifat nasionalistis humanis-religius.

Anggaran Dasar PARTAI KERJA RAKYAT INDONESIA

Halaman 2

BAB V VISI DAN MISI Pasal 9 VISI PAKAR INDONESIA memiliki visi percepatan cita-cita dan kehendak Bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Pasal 10 MISI Misi PAKAR INDONESIA adalah: 1. Memajukan demokrasi gotong royong yang berkedaulatan rakyat; 2. Membangun sistem ekonomi berdikari dan tata kelola perekonomian nasional yang bertumpu pada kekayaaan budaya dan alam Indonesia; 3. Memperkokoh budaya daerah yang berkepribadian Indonesia dengan mengedepankan kemajemukan sebagai pengejawantahan Bhinneka Tunggal Ika. BAB VI TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 11 TUJUAN PAKAR INDONESIA bertujuan: 1. Mewujudkan kepemimpinan nasional yang berwawasan global dan berkarakter; nasionalistis humanis-religius untuk mewujudkan cita-cita Bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Mengupayakan kembali dipulihkannya sistem perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong; 3. Mengembalikan peran dan fungsi Badan-badan Usaha Milik Negara sebagai agen produksi dan distribusi nasional; 4. Melindungi dan mengaktualkan adat budaya dan kearifan lokal untuk menjaga kepribadian Bangsa dari ancaman budaya asing; 5. Memajukan kehidupan sosial yang bermartabat dan kehidupan individu yang memiliki daya saing tinggi. Pasal 12 TUGAS POKOK Tugas pokok PAKAR INDONESIA adalah mengembalikan dan memperjuangkan terwujudnya kehidupan sosial-politik demokratis gotong royong yang berkeadilan sosial berdasarkan kebhinnekaan adat budaya, keberagaman kepercayaan, dan saling tolong menolong sebagai keluarga besar Bangsa Indonesia. Pasal 13 FUNGSI PAKAR INDONESIA berfungsi: 1. Membangun Organisasi Partai dengan tata kelola yang baik dan benar; 2. Mewujudkan negarawan, pemimpin bangsa dan kader-kader politik dan mendorong partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada keberagaman dan kesetaraan; 3. Menjadi mitra lembaga tinggi Negara dan lembaga publik secara konstruktif untuk mendorong taraf hidup masyarakat dan Bangsa semakin maju; 4. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan bersama rakyat Indonesia.


Halaman 3

BAB VII KEANGGOTAAN DAN KADER Pasal 14 KEANGGOTAAN Anggota PAKAR INDONESIA adalah: 1. Warga Negara Republik Indonesia yang menyetujui Asas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai; 2. Setia kepada Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia; 3. Ketentuan lebih lanjut tentang Keanggotaan PAKAR INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 15 KADER Kader PAKAR INDONESIA: 1. Anggota Partai yang berperan sebagai tenaga inti, penggerak dan pelindung Partai; 2. Mengikuti tahapan kaderisasi melalui Pendidikan dan Pelatihan Kader yang diselenggarakan oleh Majelis Pendiri pada semua tingkatan; 3. Terdiri dari beberapa tingkatan Kader; 4. Dipersiapkan untuk menjadi: 1. Calon pengurus partai di berbagai tingkatan Kepengurusan Partai; 2. Calon anggota DPR dan DPRD; 3. Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah; 4. Calon Presiden atau Wakil Presiden; 5. Calon Pejabat Publik lainnya. 5. Ketentuan lebih lanjut tentang Kader Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 16 HAK ANGGOTA 1.

2.

Setiap Anggota PAKAR INDONESIA berhak: 1. Memperoleh Kartu Anggota; 2. Bicara dan berpendapat; 3. Memilih dan dipilih; 4. Membela diri; 5. Mengundurkan diri; Ketentuan lebih lanjut tentang hak angggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 17 KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota PAKAR INDONESIA berkewajiban: 1. Mengamalkan Asas dalam kehidupan sehari-hari; 2. Melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sosial; 3. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai; 4. Membayar Iuran Partai; 5. Memegang teguh dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan-peraturan Organisasi Partai; 6. Aktif melaksanakan Program dan Kebijakan Partai; 7. Mengibarkan Bendera Partai; 8. Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban anggota Partai seperti tercantum dalam ayat (1), sampai dengan ayat (7) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


Halaman 4

BAB IX STRUKTUR ORGANISASI WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 18 STRUKTUR ORGANISASI PARTAI 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Struktur Organisasi Partai menurut pembagian: 1. Tingkat Nasional; 2. Tingkat Provinsi; 3. Tingkat Kabupaten/Kota; 4. Tingkat Kecamatan; 5. Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, dan; 6. Tingkat Rukun Warga/Rukun Tetangga. Struktur Organisasi tingkat Nasional terdiri dari Majelis Agung (MA), Majelis Pendiri Pusat (MPP), Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Mahkamah Partai (MP); Struktur Organisasi tingkat Provinsi terdiri dari Majelis Madya (MM), Majelis Pendiri Daerah (MPD) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD); Struktur Organisasi tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Majelis Rendah (MR), Majelis Pendiri Cabang (MPC) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC); Struktur Organisasi tingkat Kecamatan disebut Pengurus Anak Cabang (PAC); Struktur Organisasi tingkat Desa/Kelurahan disebut Pengurus Ranting (PR). Struktur Organisasi tingkat Rukun Warga/Rukun Tetangga disebut Pengurus Anak Ranting (PAR). Pasal 19 PERWAKILAN PARTAI

1. 2.

PAKAR INDONESIA dapat membentuk Perwakilan Partai di luar negeri; Ketentuan lebih lanjut tentang Perwakilan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 20 MAJELIS AGUNG

1. 2. 3.

4.

5. 6.

Majelis Agung adalah kelembagaan Partai yang keanggotaannya bersifat otonom dan perseorangan; Majelis Agung hanya dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang disepakati diantara para anggota Majelis Agung; Majelis Agung berwenang: 1. Mengeluarkan veto atas perubahan Anggaran Dasar dalam Rapat Anggota Nasional; 2. Memberikan pertimbangan atas keputusan Majelis Pendiri Pusat, diminta atau tidak diminta; 3. Memberikan saran dan nasihat secara tertulis kepada Ketua Majelis Pendiri Pusat dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat; 4. Memberhentikan Pengurus Majelis Pendiri Pusat, apabila nyata dan terbukti dalam tindakannya membahayakan Organisasi Partai; 5. Mengesahkan keanggotaan Majelis Madya dan Majelis Rendah yang dihasilkan Rapat Anggota Daerah dan Rapat Anggota Cabang; Majelis Agung berkewajiban: 1. Menjalankan setiap peran dan fungsinya sejalan dengan Asas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. Memberikan pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. Bersumpah atau berjanji didepan Pemuka Agama dalam Rapat Anggota Nasional. Anggota Majelis Agung dapat ditambah dari diantara Tokoh dan Pemuka Nasional yang berjasa terhadap Negara dan perjuangan Partai; Penambahan anggota Majelis Agung sebagaimana ketentuan pada ayat (5) diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.


Halaman 5

Pasal 21 MAJELIS PENDIRI PUSAT 1. 2.

3.

4. 5.

Majelis Pendiri Pusat (MPP) adalah pemegang mandat Rapat Anggota Nasional yang bersifat kolektif; Majelis Pendiri Pusat berwenang: 1. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dihasilkan Rapat Anggota Nasional; 2. Menentukan kebijakan tingkat nasional berdasarkan Asas, sejalan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional dan Peraturan Organisasi Partai; 3. Mengeluarkan Peraturan Organisasi untuk menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana mestinya; 4. Mengesahkan Komposisi Personalia Mahkamah Partai yang dipilih melalui Rapat Anggota Nasional; 5. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat yang dipilih melalui Rapat Anggota Nasional; 6. Mengesahkan Personalia Pengurus Majelis Pendiri Daerah yang dipilih dari diantara anggota Majelis Pendiri Daerah; 7. Mengesahkan Personalia Pengurus Majelis Pendiri Cabang yang dipilih dari diantara anggota Majelis Pendiri Cabang; Majelis Pendiri Pusat berkewajiban: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan berdasarkan Asas, sejalan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional dan Rapat-rapat lainnya ditingkat Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai; 2. Memberikan pertanggungjawaban secara berkala kepada Majelis Agung dan pertanggungjawaban akhir kepada Rapat Anggota Nasional; Anggota Majelis Pendiri Pusat dapat ditambah dari diantara Kader-kader Partai yang berjasa terhadap perjuangan Partai; Penambahan anggota Majelis Pendiri Pusat sebagaimana ketentuan pada ayat (4) diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 22 MAHKAMAH PARTAI

1. 2.

3.

4. 5.

Mahkamah Partai (MP) diusulkan oleh Rapat Anggota Nasional dan disahkan oleh Majelis Pendiri Pusat; Mahkamah Partai berwenang: 1. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan perselisihan Partai yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Pengurus pada semua tingkatan; 2. Menyelesaikan persoalan-persoalan anggota Partai yang terkait dengan masalah moral, sosial, dan hukum, yang mengganggu nama baik Partai. Mahkamah Partai berkewajiban: 1. Melaksanakan segala ketentuan sejalan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, Keputusan Majelis Pendiri Pusat, dan Peraturan Organisasi Partai; 2. Memberikan pertanggungjawaban secara berkala kepada Majelis Pendiri Pusat dan pertanggungjawaban akhir kepada Rapat Anggota Nasional. Mahkamah Partai dapat mengambil keputusan yang menyimpang namun tidak bertentangan dengan Asas Partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Ketentuan lebih lanjut tentang Mahkamah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 23 DEWAN PENGURUS PUSAT

1. 2.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah eksekutif Partai pada tingkat Nasional yang terdiri dari para profesional; Dewan Pengurus Pusat berwenang:


Halaman 6

1.

3.

Menyusun strategi, rencana kerja, dan program-program Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, dan Keputusan Majelis Pendiri Pusat, serta Peraturan Organisasi Partai; 2. Mengesahkan Personalia Badan-badan dan Lembaga-lembaga untuk mendukung Dewan Pengurus Pusat; 3. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada personalia Badan-badan dan Lembaga-lembaga Dewan Pengurus Pusat sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Dewan Pengurus Pusat berkewajiban: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sejalan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, Keputusan Majelis Pendiri Pusat dan Peraturan Organisasi Partai; 2. Memberikan pertanggungjawaban harian kepada Majelis Pendiri Pusat dan pertanggungjawaban akhir kepada Rapat Anggota Nasional; 3. Mendapat bagian 15% (limabelas persen) Iuran Partai dan memanfaatkannya untuk pengelolaan sehari-hari Partai di tingkat nasional; 4. Melaksanakan publikasi, sosialisasi dan komunikasi Partai secara nasional dan pengendalian “Brand Image” Partai; 5. Mengadiministrasikan tabungan Calon Anggota Legislatif tingkat Pusat dan menyerahkan pokok tabungan kepada calon, 6 (enam) bulan sebelum Pemilihan Umum; 6. Melakukan pemberkasan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Daerah Pemilihannya; 7. Melaksanakan kampanye Partai secara nasional dan mengendalikan kegiatan kampanye di daerah serta seluruh pelosok nusantara; 8. Menyiapkan pengadaan atribut Partai dan mendistribusikannya ke seluruh kelembagaan Partai di daerah dan seluruh pelosok nusantara; 9. Melakukan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk program Kepemiluan. Pasal 24 MAJELIS MADYA

1. 2. 3.

4.

5. 6.

Majelis Madya (MM) adalah kelembagaan Partai di Daerah yang keanggotaannya bersifat otonom dan perseorangan; Majelis Madya hanya dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang disepakati diantara para anggota Majelis Madya; Majelis Madya berwenang: 1. Memberikan pertimbangan atas keputusan Majelis Pendiri Daerah, diminta atau tidak diminta; 2. Memberikan saran dan nasihat secara tertulis kepada Ketua Majelis Pendiri Daerah dan Ketua Dewan Pengurus Daerah; 3. Memberhentikan Pengurus Majelis Pendiri Daerah, apabila nyata dan terbukti dalam tindakannya membahayakan Organisasi Partai; Majelis Madya berkewajiban: 1. Menjalankan setiap peran dan fungsinya sejalan dengan Asas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. Bertanggungjawab kepada Majelis Agung; 3. Bersumpah atau berjanji didepan Pemuka Agama dalam Rapat Anggota Daerah. Anggota Majelis Madya dapat ditambah dari diantara Tokoh dan Pemuka Nasional yang berjasa terhadap Negara dan perjuangan Partai; Penambahan anggota Majelis Madya sebagaimana ketentuan pada ayat (5) diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 25 MAJELIS PENDIRI DAERAH

1. 2.

Majelis Pendiri Daerah (MPD) adalah pemegang mandat Rapat Anggota Daerah yang bersifat kolektif; Majelis Pendiri Daerah berwenang:


Halaman 7

1.

3.

4. 5.

1. 2.

3.

Menentukan kebijakan tingkat Daerah berdasarkan Asas, sejalan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Daerah, Keputusan Majelis Pendiri Pusat dan Peraturan Organisasi Partai; 2. Mengeluarkan Peraturan Daerah untuk menjalankan Peraturan Organisasi Partai sebagaimana mestinya; 3. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah yang dipilih melalui Formatur Dewan Pengurus Daerah; 4. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang yang dipilih dalam Rapat Anggota Anak Cabang Partai; Majelis Pendiri Daerah berkewajiban: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sejalan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, Keputusan Majelis Pendiri Pusat dan Keputusan Rapat Anggota Daerah serta Peraturan Organisasi Partai; 2. Memberikan pertanggungjawaban berkala kepada Majelis Pendiri Pusat dan pertanggungjawaban akhir kepada Rapat Anggota Daerah. Anggota Majelis Pendiri Daerah dapat ditambah dari diantara Kader-kader Partai yang berjasa terhadap perjuangan Partai; Penambahan anggota Majelis Pendiri Daerah sebagaimana ketentuan pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 26 DEWAN PENGURUS DAERAH Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah eksekutif Partai pada tingkat Daerah yang terdiri dari para profesional; Dewan Pengurus Daerah berwenang: 1. Menyusun strategi, rencana kerja, dan program-program Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, dan Keputusan Majelis Pendiri Pusat dan Daerah, serta Peraturan Organisasi Partai; 2. Mengesahkan Personalia Badan-badan dan Lembaga-lembaga yang mendukung Dewan Pengurus Daerah; 3. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada Badan-Badan dan Lembaga-lembaga Dewan Pengurus Daerah sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Dewan Pengurus Daerah berkewajiban: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, Keputusan Majelis Pendiri Pusat dan Daerah, dan Peraturan Organisasi Partai; 2. Memberikan pertanggungjawaban harian kepada Majelis Pendiri Daerah dan pertanggungjawaban akhir kepada Rapat Anggota Daerah; 3. Mendapat bagian 25% (duapuluh lima persen) Iuran Partai dan memanfaatkannya untuk pengelolaan sehari-hari Partai ditingkat daerah; 4. Mengadministrasikan tabungan Calon Anggota Legislatif tingkat Provinsi dan menyerahkan pokok tabungan kepada calon, 6 (enam) bulan sebelum Pemilihan Umum; 5. Menyiapkan pengadaan atribut Partai tingkat Provinsi dan mendistribusikannya ke seluruh kelembagaan Partai di tingkat basis; 6. Melakukan pemberkasan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sesuai dengan Daerah Pemilihannya; 7. Melaksanakan kampanye dan sosialisasi Partai di daerahnya serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang; 8. Melakukan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi untuk program Kepemiluan.


Halaman 8

Pasal 27 MAJELIS RENDAH 1. 2. 3.

4.

5. 6.

Majelis Rendah (MR) adalah kelembagaan Partai di Cabang yang keanggotaannya bersifat otonom dan perseorangan; Majelis Rendah hanya dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang disepakati diantara para anggota Majelis Rendah; Majelis Rendah berwenang: 1. Memberikan pertimbangan atas keputusan Majelis Pendiri Cabang, diminta atau tidak diminta; 2. Memberikan saran dan nasihat secara tertulis kepada Ketua Majelis Pendiri Cabang dan Ketua Dewan Pengurus Cabang; 3. Memberhentikan Pengurus Majelis Pendiri Cabang, apabila nyata dan terbukti dalam tindakannya membahayakan Organisasi Partai; Majelis Rendah berkewajiban: 1. Menjalankan setiap peran dan fungsinya sejalan dengan Asas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. Bertanggungjawab kepada Majelis Agung; 3. Bersumpah atau berjanji didepan Pemuka Agama dalam Rapat Anggota Cabang. Anggota Majelis Rendah dapat ditambah dari diantara Tokoh dan Pemuka Nasional yang berjasa terhadap Negara dan perjuangan Partai; Penambahan anggota Majelis Rendah sebagaimana ketentuan pada ayat (5) diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 28 MAJELIS PENDIRI CABANG

1. 2.

3.

4. 5.

Majelis Pendiri Cabang (MPC) adalah pemegang mandat Rapat Anggota Cabang yang bersifat kolektif; Majelis Pendiri Cabang berwenang: 1. Menentukan kebijakan tingkat Cabang berdasarkan Asas, sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, Keputusan Majelis Pendiri Pusat dan Daerah, Rapat Anggota Cabang, serta Peraturan Organisasi Partai; 2. Mengeluarkan Peraturan Cabang untuk menjalankan Peraturan Organisasi dan Peraturan Daerah sebagaimana mestinya; 3. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Cabang yang dipilih melalui Rapat Anggota Cabang; 4. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pengurus Ranting yang dipilih dalam Rapat Anggota Ranting; Majelis Pendiri Cabang berkewajiban: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, Keputusan Majelis Pendiri Pusat, Keputusan Rapat Anggota Daerah dan Cabang serta Peraturan Organisasi Partai; 2. Memberikan pertanggungjawaban berkala kepada Majelis Pendiri Pusat dan pertanggungjawaban akhir kepada Rapat Anggota Cabang. Anggota Majelis Pendiri Cabang dapat ditambah dari diantara Kader-kader Partai yang berjasa terhadap perjuangan Partai; Penambahan anggota Majelis Pendiri Cabang sebagaimana ketentuan pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 29 DEWAN PENGURUS CABANG

1. 2.

Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah eksekutif Partai pada tingkat Cabang yang terdiri dari para profesional; Dewan Pengurus Cabang berwenang: 1. Menyusun strategi, rencana kerja, dan program-program Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional,


Halaman 9

3.

Daerah dan Cabang, Keputusan Majelis Pendiri Pusat, Daerah dan Cabang serta Peraturan Organisasi Partai; 2. Mengesahkan Personalia Badan-Badan dan Lembaga-lembaga yang mendukung Dewan Pengurus Cabang; 3. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada personalia Badan-Badan dan Lembaga-lembaga Dewan Pengurus Cabang sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 4. Menyelesaikan perselisihan Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting. Dewan Pengurus Cabang berkewajiban: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, Daerah dan Cabang, Keputusan Majelis Pendiri Pusat, Daerah dan Cabang, dan Peraturan Organisasi Partai; 2. Memberikan pertanggungjawaban harian kepada Majelis Pendiri Cabang dan pertanggungjawaban akhir pada Rapat Anggota Cabang. 3. Melakukan pengumpulan Iuran Partai dari Anggota dan Kader serta dari Pengurus Anak Cabang dan berhak mendapat bagian 60% (enampuluh persen) untuk pengelolaan sehari-hari Cabang; 4. Mengadministrasikan tabungan Calon Anggota Legislatif tingkat Kabupaten/Kota dan menyerahkan pokok tabungan kepada calon, 6 (enam) bulan sebelum Pemilihan Umum; 5. Melakukan pemberkasan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Daerah Pemilihannya; 6. Melaksanakan kampanye dan sosialisasi Partai di daerahnya serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pengurus Anak Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting; 7. Melakukan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/ Kota untuk program Kepemiluan. Pasal 30 PENGURUS ANAK CABANG

1. 2. 3.

4.

Pengurus Anak Cabang (PAC) adalah Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan; Merupakan ujung tombak dan basis perjuangan Partai ditingkat Kecamatan; Pengurus Anak Cabang berwenang: 1. Menentukan program tingkat Anak Cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, Daerah, Cabang, maupun Anak Cabang, serta Peraturan Organisasi Partai; 2. Mengkonsolidasikan Saksi-saksi Pemilihan Umum di seluruh Kecamatan; 3. Menggalang komunikasi dengan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai pelaksanaan dan hasil Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan; 4. Menyelesaikan perselisihan Pengurus Anak Ranting Partai. 5. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Ranting yang dipilih dalam Rapat Anggota Anak Ranting Partai. Pengurus Anak Cabang berkewajiban: 1. Merumuskan dan melaksanakan segala kebijakannya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, Daerah dan Cabang, Keputusan Majelis Pendiri Pusat, Daerah dan Cabang dan Rapat Anggota Anak Cabang, serta Peraturan Organisasi Partai; 2. Menggalang simpatisan dan melakukan pendaftaran calon Anggota Partai di wilayahnya; 3. Memungut Iuran Partai dari Anggota dan Kader Partai dan berhak mendapat bagian 30% (tigapuluh persen) untuk mengelolaan sehari-hari Anak Cabang; 4. Memberikan pertanggungjawaban berkala kepada Majelis Pendiri Daerah dan pertanggungjawaban akhir pada Rapat Anggota Kecamatan.


Halaman 10

5. 6.

Menyusun strategi dan siasat kapanye untuk pemenangan Partai dalam Pemilihan Umum tingkat Kecamatan; Melaporkan seluruh data hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan kepada Dewan Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang. Pasal 31 PENGURUS RANTING

1. 2. 3.

4.

Pengurus Ranting (PR) adalah Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain; Merupakan ujung tombak, pertahanan, teladan dan moral Partai di tingkat basis Desa/Keluarahan; Pengurus Ranting Partai berwenang: 1. Merumuskan program tingkat Ranting sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, Daerah, Cabang, Anak Cabang, maupun Ranting, serta Peraturan Organisasi Partai; 2. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Anak Ranting Partai. Pengurus Ranting Partai berkewajiban: 1. Melaksanakan segala kebijakannya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota Nasional, Daerah, Cabang, Anak Cabang, dan Ranting, Keputusan Majelis Pendiri Pusat, Daerah dan Cabang serta Peraturan Organisasi Partai; 2. Menggalang simpatisan dan melakukan pendaftaran calon Anggota Partai di wilayahnya; 3. Memungut Iuran Partai, menyerahkannya kepada Pengurus Anak Cabang dan berhak mendapat bagian 60% (enampuluh persen) untuk mengelolaan sehari-hari Ranting Pantai; 4. Menggalang dan mengkonsolidasikan Saksi-saksi Pemilihan Umum di seluruh Desa/Kelurahan; 5. Menggalang simpatisan dan pendukung Partai di tingkat Desa/Kelurahan untuk pemenangan Pemilihan Umum; 6. Menggalang komunikasi dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai pelaksanaan dan hasil Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan setempat; 7. Memberikan pertanggungjawaban secara berkala kepada Majelis Pendiri Cabang dan pertanggungjawaban akhir pada Rapat Anggota Ranting; 8. Melaporkan seluruh data hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada Pengurus Anak Cabang. Pasal 32 PENGURUS ANAK RANTING

1. 2. 3.

4.

Pengurus Anak Ranting (PAR) adalah Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Rukun Warga/Rukun Tetangga; Merupakan ujung tombak dan pertahanan Partai di tingkat basis Partai; Pengurus Anak Ranting Partai berwenang: 1. Menjalankan segala programnya dengan berpedoman pada Rapat Anggota Nasional, Daerah, Cabang, Anak Cabang serta Ranting dan Peraturan Organisasi Partai; 2. Menyiapkan Saksi-saksi Pemilihan Umum di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS); 3. Meyusun strategi dan taktik untuk pemenangan Pemilihan Umum di wilayah setempat. Pengurus Anak Ranting Partai berkewajiban: 1. Menggalang simpatisan dan melakukan pendaftaran calon Anggota Partai di wilayahnya; 2. Melaksanakan kebijakannya sejalan dengan Rapat-rapat Partai tingkat Nasional, Daerah dan Cabang di basis Partai sejalan dengan budaya setempat; 3. Membantu Pengurus Anak Cabang dan Ranting melakukan pemungutan Iuran Partai terhadap Anggota dan Kader Partai di lingkungan setempat;


Halaman 11

4. 5.

Memberikan pertanggungjawaban pada Rapat Anggota Anak Ranting. Menyusun strategi dan siasat sedemikian rupa untuk pemenangan Partai dalam Pemilihan Umum di wilayah setempat; BAB X Pasal 33 BADAN DAN LEMBAGA PARTAI

1. 2. 3. 4. 5.

Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Badan dan Lembaga di tingkat Nasional untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu; Dewan Pengurus Daerah dapat membentuk Badan dan Lembaga di tingkat Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu; Dewan Pengurus Cabang dapat membentuk Badan dan Lembaga di tingkat Cabang untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu; Setiap Badan dan Lembaga yang dibentuk masing-masing Kepengurusan wajib mendapat persetujuan Majelis Pendiri sesuai tingkatannya; Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Lembaga ditatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XI PENCALONAN DAN PEMILIHAN UMUM Pasal 34 PENCALONAN LEGISLATIF

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4. 5.

Pendaftaran calon anggota Legislatif diselenggarakan oleh Majelis Pendiri Partai sesuai tingkatannya; Mendahulukan anggota Majelis Pendiri Partai, Dewan Pengurus Partai dan Pengurus Partai yang memenuhi syarat; Calon anggota Legislatif yang berasal dari Majelis Pendiri Partai, Dewan Pengurus Partai dan Pengurus Partai diwajibkan menabung 2 (dua) tahun sebelum Pemilihan Umum; Seluruh calon anggota Legislatif wajib menempuh syarat-syarat psikotest dan kemampuan finansial; Partai sama sekali tidak memungut biaya terhadap calon anggota Legislatif yang berasal dari Kader dan Anggota Partai; Proses pemberkasan calon anggota Legislatif sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Pengurus sesuai tingkatannya; Calon anggota Legislatif yang berasal dari luar Partai, proses pendaftarannya menyesuaikan dengan Jadwal Komisi Pemilihan Umum; Bagi Calon Anggota Legislatif yang berasal dari luar Partai terpilih, wajib mendapatkan Kartu Pengenal Anggota; Ketentuan lebih lanjut tentang calon anggota Legislatif diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 35 PENCALONAN EKSEKUTIF Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada dasarnya mendahulukan Kader-kader Partai yang memenuhi syarat; Partai dapat memberikan dukungan terhadap calon Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah secara bersama-sama dengan Partai Politik lainnya; Partai dapat memberikan dukungan terhadap Calon Perseorangan; Partai dapat menyeleksi orang seorang yang bukan Anggota atau Kader Partai untuk dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Ketentuan lebih lanjut tentang pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


Halaman 12

BAB XII Pasal 36 FRAKSI PARTAI 1.

2.

3.

Partai memiliki Fraksi dan Alat Kelengkapan Partai dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan komposisi dan personalianya diusulkan oleh Dewan Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang dan ditetapkan oleh Majelis Pendiri Pusat, Daerah dan Cabang; Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelaksana kebijakan politik Partai pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota untuk mengagregasikan (mewujudnyatakan) aspirasi dan kepentingan rakyat berdasarkan Asas, Sifat, Misi, Visi dan Tujuan Partai. Ketentuan tentang Fraksi Partai dan Alat Kelengkapan Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi. BAB XIII HUBUNGAN DAN KERJASAMA Pasal 37 ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

1. 2. 3.

Partai menjalin kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menggerakkan potensi masyarakat dan sebagai sumber kader; Partai mengadakan hubungan khusus dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai; Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 38 PARTAI POLTIK DAN LEMBAGA NEGARA

1.

2. 3.

Partai dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lain untuk mencapai cita-cita dan tujuan Bangsa dan Negara dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat; Partai dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Badan dan Lembaga Negara, dan Organisasi Internasional lainnya; Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XIV RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT Pasal 39 RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT NASIONAL

1.

2. 3.

Rapat Anggota dan Rapat-Rapat tingkat Nasional terdiri dari: 1. Rapat Anggota Nasional (RAGOTNAS); 2. Rapat Anggota Nasional Luar Biasa (RAGOTNASLUB); 3. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS); 4. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS; 5. Rapat Kerja Nasional Khusus (RAKERNASUS). Rapat Anggota Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Rapat Anggota Nasional berwenang: 1. Kecuali terhadap Asas Partai, mengusulkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai untuk mendapat pengesahan dari Majelis Pendiri Pusat;


Halaman 13

2. 3. 4. 5. 6. 7.

4.

5. 6. 7. 8.

9.

10.

11. 12.

Menetapkan Manifesto Politik Partai; Menetapkan Program Umum Partai; Menilai Pertanggungjawaban Majelis Pendiri Pusat; Memilih anggota Majelis Pendiri Pusat; Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat; Memilih dan mengesahkan Formatur Dewan Pengurus Pusat yang diajukan oleh Rapat Anggota Nasional yang terdiri dari 9 (sembilan) anggota formatur; 8. Mengajukan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat kepada Majelis Pendiri Pusat untuk mendapatkan pengesahan; 9. Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya yang dianggap perlu dan sejalan dengan Visi, Misi Tujuan Partai; Rapat Anggota Nasional Luar Biasa adalah adalah Rapat Anggota Nasional yang diselenggarakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pengurus Daerah, berdasarkan alasan: 1. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dinilai oleh Rapat Majelis Pendiri Pusat telah bertindak sewenang-wenang; 2. Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa; 3. Dewan Pengurus Pusat melanggar Anggaran Dasar atau Dewan Pengurus Pusat tidak dapat melaksanakan Keputusan Rapat Anggota Nasional; Rapat Anggota Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Majelis Pendiri Pusat; Rapat Anggota Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Rapat Anggota Nasional; Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban di dalam Rapat Anggota Nasional Luar Biasa. Rapat Pimpinan Nasional: 1. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Rapat Anggota Nasional; 2. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Majelis Pendiri Pusat. Rapat Kerja Nasional: 1. Adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Rapat Anggota Nasional; 2. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan; 3. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat; Rapat Kerja Nasional Khusus: 1. Adalah rapat yang diadakan khusus untuk pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden; 2. Apabila calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusung Partai lebih dari seorang, maka calon-calon yang bersangkutan memaparkan visi, misi dan programnya dihadapan para peserta Rapat Kerja Nasional Khusus; 3. Rapat Kerja Nasional Khusus menilai masing-masing visi, misi dan program calon Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk kemudian memutuskan siapa yang akan dicalonkan oleh Partai. 4. Rapat Kerja Nasional Khusus diselenggarakan oleh Majelis Pendiri Pusat dan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat. Persidangan Majelis Pendiri Pusat bertujuan untuk membahas pemikiran dan kajian stretegis yang berkenaan dengan evaluasi kinerja Partai secara nasional dan meminta laporan Dewan Pengurus Pusat. Ketentuan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (11) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 40 RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT DAERAH

1.

Rapat Anggota dan Rapat-Rapat tingkat Daerah terdiri dari: 1. Rapat Anggota Daerah (RAGOTDA);


Halaman 14

2. 3.

4.

5. 6. 7. 8.

9.

10.

11.

12.

2. Rapat Anggota Daerah Luar Biasa (RAGOTDALUB); 3. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA); 4. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA); 5. Rapat Kerja Daerah Khusus (RAKERDASUS). Rapat Anggota Daerah adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Rapat Anggota Daerah berwenang: 1. Memutuskan Kebijakan Politik tingkat Daerah; 2. Menetapkan Program Umum Daerah Partai; 3. Menilai pertanggungjawaban Majelis Pendiri Daerah; 4. Memilih anggota Majelis Pendiri Daerah; 5. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah; 6. Memilih dan mengesahkan Formatur Dewan Pengurus Daerah yang diajukan oleh Rapat Anggota Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) anggota formatur; 7. Mengajukan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah kepada Majelis Pendiri Daerah untuk mendapatkan pengesahan; 8. Menetapkan kebijakan-kebijakan lain yang dianggap perlu untuk tingkat Daerah. Rapat Anggota Daerah Luar Biasa adalah Rapat Anggota Daerah yang diselenggarakan ataspermintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pengurus Cabang dari Daerah yang bersangkutan dan disetujui oleh Dewan Pengurus Pusat, berdasarkan alasan: 1. Kepemimpinan Dewan Pengurus Daerah dalam keadaan terancam; 2. Dewan Pengurus Daerah melanggar Anggaran Dasar atau Dewan Pengurus Daerah tidak dapat melaksanakan Keputusan Rapat Anggota Daerah; Rapat Anggota Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Majelis Pendiri Daerah; Rapat Anggota Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Rapat Anggota Daerah; Pengurus Harian Dewan Pengurus Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban di dalam Rapat Anggota Daerah Luar Biasa. Rapat Pimpinan Daerah: 1. Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Rapat Anggota Daerah; 2. Rapat Pimpinan Daerah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Rapat Anggota Daerah; 3. Rapat Pimpinan Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Majelis Pendiri Daerah; Rapat Kerja Daerah: 1. Adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Rapat Anggota Daerah; 2. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan. 3. Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah; Rapat Kerja Daerah Khusus: 1. Adalah rapat yang diadakan khusus untuk membicarakan pencalonan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Provinsi; 2. Apabila calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah lebih dari satu, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan visi, misi dan program dihadapan peserta Rapat Kerja Daerah Khusus; 3. Rapat Kerja Daerah Khusus selanjutnya menilai visi, misi, dan program kerja masingmasing calon dan menetapkan satu orang untuk dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi. 4. Rapat Kerja Daerah Khusus diselenggarakan oleh Majelis Pendiri Daerah dan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah; Persidangan Majelis Pendiri Daerah bertujuan untuk membahas pemikiran dan kajian stretegis yang berkenaan dengan evaluasi kinerja Partai di Daerah dan meminta laporan Dewan Pengurus Daerah. Ketentuan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (11) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


Halaman 15

Pasal 41 RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT CABANG 1.

2. 3.

4.

5. 6. 7. 8.

9.

10.

Rapat Anggota dan Rapat-rapat tingkat Cabang terdiri atas: 1. Rapat Anggota Cabang (RAGOTCAB); 2. Rapat Anggota Cabang Luar Biasa (RAGOTCABLUB); 3. Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB); 4. Rapat Kerja Cabang (REKERCAB); 5. Rapat Kerja Cabang Khusus (RAKERCABSUS). Rapat Anggota Cabang adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Cabang yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Rapat Anggota Cabang berwenang: 1. Memutuskan Kebijakan Politik Partai tingkat Cabang; 2. Menetapkan Program Kerja Cabang; 3. Menilai pertanggungjawaban Majelis Pendiri Cabang; 4. Memilih anggota Majelis Pendiri Cabang; 5. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang; 6. Memilih dan mengesahkan Formatur Dewan Pengurus Cabang yang diajukan oleh Rapat Anggota Cabang yang terdiri dari 5 (lima) anggota formatur; 7. Mengajukan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Cabang kepada Majelis Pendiri Cabang untuk mendapatkan pengesahan. 8. Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya sejalan dengan kebutuhan Cabang; Rapat Anggota Cabang Luar Biasa adalah Rapat Anggota Cabang yang diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Anak Cabang dan disetujui oleh Dewan Pengurus Daerah, berdasarkan alasan: 1. Kepemimpinan Dewan Pengurus Cabang dalam keadaan terancam; 2. Dewan Pengurus Cabang melanggar Anggaran Dasar atau Dewan Pengurus Cabang tidak dapat melaksanakan Keputusan Rapat Anggota Cabang. Rapat Anggota Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Majelis Pendiri Cabang; Rapat Anggota Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Rapat Anggota Cabang; Dewan Pengurus Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban di dalam Rapat Anggota Cabang Luar Biasa. Rapat Pimpinan Cabang: 1. Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Rapat Anggota Cabang; 2. Rapat Pimpinan Cabang berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Rapat Anggota Cabang; 3. Rapat Pimpinan Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Majelis Pendiri Cabang. Rapat Kerja Cabang: 1. Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Rapat Anggota Cabang; 2. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan; 3. Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang. Rapat Kerja Cabang Khusus: 1. Adalah rapat yang diadakan khusus untuk membicarakan pencalonan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; 2. Apabila calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah lebih dari satu, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan visi, misi dan program dihadapan peserta Rapat Kerja Cabang Khusus; 3. Rapat Kerja Cabang Khusus selanjutnya menilai visi, misi, dan program kerja masing-masing calon dan menetapkan satu orang untuk dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota.


Halaman 16

4. 11.

12.

Rapat Kerja Daerah Khusus diselenggarakan oleh Majelis Pendiri Cabang dan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang. Persidangan Majelis Pendiri Cabang bertujuan untuk membahas pemikiran dan kajian stretegis yang berkenaan dengan evaluasi kinerja Partai ditingkat Cabang dan meminta laporan Dewan Pengurus Cabang. Ketentuan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (11) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 42 RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT ANAK CABANG

1.

2. 3.

4.

5. 6. 7. 8.

9.

10.

Rapat Anggota dan Rapat-Rapat Tingkat Anak Cabang terdiri atas: 1. Rapat Anggota Anak Cabang (RAGOTANCAB); 2. Rapat Anggota Luar Biasa Anak Cabang (RAGOTANCALUB); 3. Rapat Pimpinan Anak Cabang (RAPIMANCAB); 4. Rapat Kerja Anak Cabang (RAKERANCAB). Rapat Anggota Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Rapat Anggota Anak Cabang berwenang: 1. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Anak Cabang; 2. Menetapkan Program Kerja Pengurus Anak Cabang; 3. Memilih dan mengesahkan Formatur Pengurus Anak Cabang yang diajukan oleh Rapat Anggota Anak Cabang yang terdiri dari 5 (lima) anggota formatur; 4. Mengajukan Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang kepada Majelis Pendiri Daerah untuk mendapatkan pengesahan; 5. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. Rapat Anggota Luar Biasa Anak Cabang adalah Rapat Anggota Anak Cabang atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Ranting atau sebutan lain dan disetujui oleh Dewan Pengurus Cabang, berdasarkan alasan: 1. Pengurus Anak Cabang dalam keadaan terancam; 2. Pengurus Anak Cabang melanggar Anggaran Dasar atau Pengurus Anak Cabang tidak dapat melaksanakan Keputusan Rapat Anggota Anak Cabang. Rapat Anggota Luar Biasa Anak Cabang diselenggarakan oleh Majelis Pendiri Cabang; Rapat Anggota Luar Biasa Anak Cabang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Rapat Anggota Anak Cabang; Pengurus Anak Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban di dalam Rapat Anggota Luar Biasa Anak Cabang. Rapat Pimpinan Anak Cabang: 1. Rapat Pimpinan Anak Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Rapat Anggota Anak Cabang; 2. Rapat Pimpinan Anak Cabang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Rapat Anggota Anak Cabang; 3. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Cabang. Rapat Kerja Anak Cabang: 1. Rapat Kerja Anak Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Rapat Anggota Anak Cabang; 2. Rapat Kerja Anak Cabang dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan; 3. Diselenggarakan oleh Pengurus Anak Cabang. Ketentuan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 43 RAPAT ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT RANTING

1.

Rapat Anggota dan Rapat-rapat tingkat Ranting terdiri atas: 1. Rapat Anggota Ranting (RAGOTRAN);


Halaman 17

2. 3.

4.

5.

2. Rapat Kerja Ranting (RAKERAN); Rapat Anggota Ranting adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Ranting Partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Rapat Anggota Ranting berwenang: 1. Menetapkan Program Kerja Pengurus Ranting; 2. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Ranting; 3. Memilih dan mengesahkan Formatur Pengurus Ranting yang diajukan oleh Rapat Anggota Ranting yang terdiri dari 3 (tiga) anggota formatur; 4. Mengajukan Komposisi dan Personalia Pengurus Ranting kepada Majelis Pendiri Cabang untuk mendapatkan pengesahan; 5. Menetapkan keputusan-keputusan lain. Rapat Kerja Ranting: 1. Rapat Kerja Ranting adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Rapat Anggota Cabang; 2. Rapat Kerja Ranting dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan. 3. Diselenggarakan oleh Pengurus Rating; Ketentuan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 44 RAPAT ANGGOTA ANAK RANTING

1. 2.

3. 4.

Rapat Anggota Anak Ranting adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Anak Ranting Partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Rapat Anggota Anak Ranting berwenang: 1. Menetapkan Program Kerja Pengurus Anak Ranting; 2. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting; 3. Menyusun Kepengurusan Anak Ranting; 4. Mengajukan Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Ranting kepada Pengurus Anak Cabang untuk mendapatkan pengesahan; Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap penting bagi pengembangan basis Partai; Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XV Pasal 45 HIRARKI KEPUTUSAN DAN PERATURAN

1. 2. 3.

Keputusan dan Peraturan Partai bersifat herarkis berjenjang dari atas ke bawah; Keputusan dan Peraturan Partai terbawah dilarang bertentangan dengan Keputusan dan Peraturan Partai setingkat diatasnya; Apabila ditemukan Keputusan dan Paraturan Partai yang bertentangan, maka Mejelis Pendiri Pusat berhak menilai, Keputusan dan Peraturan Partai yang berada di bawahnya dinyatakan batal demi hukum. BAB XVI Pasal 46 KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. 2.

3. 4.

Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; Rapat Anggota dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 hanya sah, apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta yang berhak hadir; Pengambilan keputusan yang menyangkut orang seorang dalam Rapat Anggota dan Rapat-rapat lainnya dapat diambil berdasarkan suara yang terbanyak; Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka:


Halaman 18

1. 2.

Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta harus hadir; Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta yang hadir. BAB XVII KEUANGAN Pasal 47 SUMBER KEUANGAN PARTAI

Keuangan diperoleh dari: 1. Iuran Anggota Partai yang dipungut setiap bulan dan berjenjang; 2. Sumbangan dari orang seorang atau badan yang sah dan tidak mengikat; 3. Usaha-usaha lainnya yang sah. Pasal 48 PEMUNGUTAN IURAN PARTAI 1. 2. 3.

4. 5.

Pemungutan Iuran Partai setiap bulan dilakukan oleh Pengurus Ranting, apabila Pengurus Ranting belum terbentuk dilakukan Pengurus Anak Cabang; Pengurus Ranting berhak mengelola 60% (enampuluh persen) dan 40% (empatpuluh persen) dikelola oleh Pengurus Anak Cabang dari akumulasi Iuran Partai setiap bulan; Iuran Partai setiap bulan, berlaku ketentuan: 1. Akumulasi pada Pengurus Anak Cabang, 70% (tujuhpuluh persen) diserahkan kepada Dewan Pengurus Cabang, dan; 2. Akumulasi pada Dewan Pengurus Cabang, 25% (duapuluh lima persen) diserahkan kepada Dewan Pengurus Daerah, dan; 3. Akumulasi pada Dewan Pengurus Daerah, 15% (limabelas persen) diserahkan kepada Dewan Pengurus Pusat; Apabila pemungutan Iuran Partai dilakukan oleh Pengurus Anak Cabang, maka dari seluruh akumulasi setiap bulan berlaku ketentuan yang sama sebagaimana diatur ayat (3); Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XVIII Pasal 49 PERSELISIHAN PARTAI DAN PENYELESAIAN HUKUM

1.

2. 3.

4.

Perselisihan Partai adalah perselisihan yang meliputi, antara lain: 1. Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan Partai disemua tingkatan; 2. Pelanggaran terhadap Hak Anggota yang dilakukan Partai pada semua tingkatan; 3. Pemecatan Anggota yang dilakukan Partai, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 4. Masalah pertanggungjawaban keuangan Partai; 5. Keberatan atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Partai; Sebagai Badan Hukum, Partai diwakili oleh Majelis Pendiri Pusat di dalam dan di luar pengadilan; Majelis Pendiri Pusat dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Majelis Pendiri Daerah dan Cabang sesuai dengan tingkatannya masingmasing; Ketentuan lebih lanjut tentang Perselisihan dan Penyelesaian Hukum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XIX PEMBUBARAN PARTAI Pasal 50

1. 2.

Pembubaran partai hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Rapat Anggota Nasional yang khusus diadakan untuk itu; Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta dan Keputusan Rapat Anggota Nasional dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi peserta yang hadir;


Halaman 19

3. 4.

Keputusan tentang pembubaran partai merupakan hak sepenuhnya Majelis Pendiri Pusat; Dalam hal Partai dibubarkan maka segala kekayaannya diserahkan kepada badanbadan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia. BAB XX Pasal 51 ATURAN PERALIHAN

1. 2.

3.

4.

Untuk pertama kalinya Program Umum PAKAR INDONESIA bersinergi dengan Program Nawa Cita secara nasional. Untuk pertama kalinya Kepengurusan tingkat Pusat: 1. Anggota Majelis Agung, Majelis Madya dan Majelis Rendah dipilih dan ditetapkan sesuai kebutuhan dari para Penggagas Partai; 2. Majelis Pendiri Pusat terdiri dari para pendiri Partai yang terdaftar sebagai Penggagas Partai, ditambahkan dengan Pendiri Partai tingkat Provinsi yang tidak terdaftar sebagai Penggagas Partai; 3. Kepengurusan Majelis Pendiri Pusat ditetapkan secara musyawarah mufakat diantara para Penggagas Partai; 4. Pengangkatan dan pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Pusat dilakukan oleh Majelis Pendiri Pusat; 5. Personalia Dewan Pengurus Pusat diambil dari para Penggagas Partai, ditambah dari para Pendiri Provinsi; 6. Pengangkatan dan pemberhentian Mahkamah Partai dilakukan oleh Majelis Pendiri Pusat. Untuk pertama kalinya Kepengurusan tingkat Daerah: 1. Majelis Pendiri Daerah terdiri dari para Pendiri Partai di tingkat Provinsi yang disepakati menjadi anggota Majelis Pendiri Daerah; 2. Kepengurusan Majelis Pendiri Daerah ditetapkan secara musyawarah mufakat diantara para Pendiri Provinsi; 3. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengurus Daerah dilakukan oleh Majelis Pendiri Daerah dan disahkan oleh Majelis Pendiri Pusat; 4. Personalia Dewan Pengurus Daerah diambil dari para Pendiri Provinsi; Untuk pertama kalinya Kepengurusan Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting Partai: 1. Majelis Pendiri Cabang terdiri dari para Pendiri Cabang ditambah para Pendiri Provinsi yang disepakati menjadi anggota Majelis Pendiri Cabang; 2. Dewan Pengurus Cabang diusulkan oleh Majelis Pendiri Daerah dan disahkan oleh Majelis Pendiri Pusat; 3. Personalia Dewan Pengurus Cabang diambil dari Pendiri Provinsi, ditambah dari para Pendiri Cabang; 4. Pengurus Anak Cabang diusulkan oleh Dewan Pengurus Cabang, diambil dari anggota Partai tingkat Kecamatandan disahkan oleh Majelis Pendiri Daerah; 5. Pengurus Ranting diusulkan oleh anggota tingkat Ranting, diambil dari anggota Partai tingkat Desa/Kelurahandan disahkan oleh Majelis Pendiri Cabang; 6. Pengurus Anak Ranting diusulkan oleh anggota tingkat Anak Ranting, diambil dari anggota Partai tingkat Rukun Warga/Rukun Tetanggadan disahkan oleh Pengurus Anak Cabang. BAB XXI Pasal 52 PENUTUP

1. 2.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai; Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar ini berlaku sejak diaktakan di depan Notaris;


Halaman 20

BAB I NAMA, WAKTU, LAMBANG DAN KEDUDUKAN 1 NAMA

Recommend Documents