PERBANDINGAN ADRT LAMA
BARU
BAB I. KETENTUAN UMUM
BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
PASAL 1 NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1.1.Nama asosiasi ini adalah ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA selanjutnya disingkat APJII.
1.Nama asosiasi ini adalah PENGELOLA JARINGAN INTERNET INDONESIA disingkat APJII
ARGUMEN
Perubahan ketentuan nama adalah sebagai bentuk tranformasi APJII, di mana ASOSIASI anggotanya saat ini telah berkembang yaitu Penyelenggara jaringan dan non selanjutnya penyelenggara jaringan.
1.2. APJII ini didirikan di Jakarta pada tanggal 15-05-1996 (limabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh enam) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Makna diaturnya kedudukan asosiasi 2.APJII ini didirikan di Jakarta pada tanggal dalah merujuk pada kedudukan hokum. 15-05-1996 (lima belas mei seribu sembilan Sehingga, perubahan dilakukan sifatnya ratus sembilan puluh enam) untuk jangka mempertegas kedudukan hokum asosiasi. 1.3.Asosiasi ini berkedudukan di Jakarta, dengan waktu yang tidak ditentukan. perwakilan-perwakilan di tempat dianggap perlu di kemudian hari.
lain
yang
PASAL 2 AZAS DAN LANDASAN 2.1.APJII berazaskan Pancasila 2.2.APJII berlandaskan: a)Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) sebagai landasan konstitusional. b)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII sebagai landasan operasional. 2.3.APJII tidak berpolitik, tidak berafiliasi dengan golongan atau partai politik dan bersifat tidak
3.Asosiasi ini berkedudukan hukum di Jakarta. Asas dan landasan dilakukan perubahan, dalam rangka penyempurnaan, tanpa mengurangi substansi filosofis asas dan landasan APJII. Ketentuan ini dalam Rancangan AD yang baru diletakan dalam BAB III.
mencari keuntungan material (nirlaba). PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN Asosiasi ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang: SOSIAL. PASAL 4 KEGIATAN APJII mempunyai kegiatan: 4.1.Membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara para anggotanya. 4.2.Melindungi kepentingan para anggota dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4.3.Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antaranggota, antara anggota dengan Pemerintah dan antara anggota dengan asosiasi/organisasi semitra di dalam dan di luar negeri serta dunia usaha pada umumnya. 4.4.Menyelenggarakan hubungan dengan badan perekonomian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan dan bermanfaat bagi APJII, baik nasional maupun Internasional. 4.5.Menjadi mitra Pemerintah dalam membangun sarana informasi dan komunikasi Nasional dan Internasional, sehingga seluruh sumber daya yang ada dapat digerakkan secara terpadu, efisien dan efektif.
BAB II. KEANGGOTAAN
BAB II LAMBANG PASAL 5 KRITERIA DAN SYARAT KEANGGOTAAN 18.1.Anggota APJII terdiri atas: a)Anggota b)Anggota Kehormatan 18.2.Yang dimaksud dengan Anggota adalah badan usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa internet dan memiliki usaha resmi yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia diwakili oleh Pemilik atau Direkturnya. 18.3.Yang dimaksudkan dengan Anggota Kehormatan adalah pribadi/perorangan, pejabat pemerintah, organisasi/badan/institusi yang dianggap mampu memajukan APJII dan memajukan industri internet berdasarkan kriteriakriteria yang diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga. PASAL 6 PENGESAHAN ANGGOTA 6.1.Calon Anggota mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus dan/atau melalui Pengurus Perwakilan APJII setempat. 6.2.Keanggotaan calon anggota disahkan oleh Dewan Pengurus. 6.3.Tata cara keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga. PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 7.1.Anggota mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih.
Setalah mengatur mengenai nama dan kedudukan, maka pada bab II diatur mengenai lambang. Hal ini karena lambang APJI adalah sudah didaftarkan HaKI, maka penting memasukannya dalam bab II. Ada pun BAB II AD lama mengenai keanggotaan, secara materiil dilihat dari hal yang diatur, lebih tepat diatur dalam ART. Keanggotaan ini dalam Rancangan AD yang baru diataur dalam BAB IX. Materi yang diatur lebih bersifat fundamen, yaitu siapa anggota APJII. Selebihnya mengenai hal seperti yang diatur dalam AD lama, diatur dalam ART.
7.2.Anggota Kehormatan hanya mempunyai hak bicara. 7.3.Anggota dapat memperoleh bantuan dan perlindungan dalam menyelesaikan kesulitankesulitan yang dihadapinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebatas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 7.4.Anggota berhak mengikuti setiap Rapat Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 7.5.Anggota diwajibkan menjunjung tinggi, memelihara dan mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Rapat Anggota yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 7.6.Anggota wajib turut memperjuangkan tercapainya tujuan APJII. 7.7. Hak dan kewajiban lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan kelengkapan penjelasan lainnya. PASAL 8 PEMBERHENTIAN ANGGOTA Setiap Anggota dapat berhenti dan/atau diberhentikan menjadi anggota: 8.1.Menyatakan berhenti dan mengundurkan diri dari keanggotaan APJII. 8.2.Karena ijin usahanya dicabut oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit/likuidasi berdasarkan Keputusan Pengadilan. 8.3.Karena merugikan atau mencemarkan nama baik APJII atau tidak memenuhi kewajiban lainnya sebagai anggota atau tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan. 8.4.Anggota yang tidak memenuhi ketentuan ayat 3 Pasal ini, khususnya kewajiban iuran IP, ASN, Domain dan Keanggotaan, baik seluruh maupun
sebagian, maka anggota tersebut tidak diperkenankan menjadi anggota kembali dan kehilangan hak atas jasa Pelayanan/Layanan APJII, kecuali telah menyelesaikan seluruh kewajibannya. 8.5.Ketentuan-ketentuan lain diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB III. ORGANISASI
BAB III ASAS DAN SIFAT
PASAL 9 STRUKTUR DAN PERANGKAT APJII
Pasal 3 APJII berasaskan Pancasila
9.1.Perangkat APJII terdiri dari: a)Musyawarah Nasional; b)Musyawarah Nasional Luar Biasa; c)Rapat Kerja Nasional. 9.2.Struktur APJII terdiri dari: a)Dewan Pengawas; b)Dewan Pengurus; c)Pengurus Perwakilan Wilayah; d)Badan Pelaksana Harian. 9.3.APJII mempunyai landasan-landasan organisasi dengan tingkat kekuatan yang berurutan sebagai berikut: a)Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) Negara Republik Indonesia beserta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersumber padanya. b)Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Nasional. c)Anggaran Dasar. d)Anggaran Rumah Tangga. e)Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional. f)Keputusan-Keputusan Dewan Pengawas. g)Keputusan-Keputusan Dewan Pengurus. Suatu perangkat organisasi APJII berwenang
Pasal 4 1. APJII adalah sebuah organisasi nirlaba berbadan hukum bertujuan menciptakan tata kelola Internet yang kondusif untuk mendorong perkembangkan dan pertumbuhan Industri Internet di Indonesia dengan mengedepankan kepentingan Nasional. 2. APJII adalah Perkumpulan yang bersifat sosial, mandiri dan terbuka serta tidak berpolitik dan tidak berafiliasi dengan golongan atau partai politik.
BAB III dalam Rancangan AD baru mengatur mengenai asas dan sifat. Hal yang diatur merupakan semangat dari APJII itu sendiri. Ketentuan mengenai Organisasi (struktur dan perangkat APJII) dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Dalam AD lama, aturan mengenai struktur organisasi (kepengurusan APJII) dijadikan satu dengan Perangkat APJII (forum pertemuan). Sehingga terkesan tumpang tindih dalam pengaturannya. Antarta Perangkat dan Struktur adalah hal yang berbeda, sehingga seharusnya memang diatur dalam BAB yang berbeda. Hal yang diatur dalam ‘perangkat APJII’ pun, sebenarnya adalah 'forum pertemuan APJII, yang seharusnya diatur dalam ART. Sehingga, dalam BAB III AD lama, dilakukan pemisahan antara forum pertemuan dengan struktur APJII.
menilai dan membatalkan suatu landasan organisasi yang dibuat oleh suatu perangkat organisasi APJII yang lebih rendah tingkat kedudukannya, apabila landasan tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
PASAL 10 MUSYAWARAH NASIONAL/MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA 10.1.Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi di dalam tubuh APJII. 10.2.Musyawarah Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. 10.3.Musyawarah Nasional dihadiri oleh Peserta Utama yang terdiri dariAnggota dan Peserta Peninjau yang terdiri dari Anggota Kehormatan dan Undangan lainnya. 10.4.Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh Dewan Pengurus yang sedang dalam masa kerjanya. 10.5.Musyawarah Nasional berwenang untuk: a)Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau mengamanatkan untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b)Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Dewan Pengurus selama masa kepengurusannya. c)Memilih dan menetapkan formatur untuk mengangkat Dewan Pengurus APJII. d)Menetapkan garis besar program kerja APJII untuk masa 3 (tiga) tahun yang akan datang.
e)Mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya yang dipandang perlu oleh Musyawarah Nasional dan belum tercakup dalam butir (a), (b), (c) dan (d) tersebut di atas. 10.6.Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yangdapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari: a)Dewan Pengawas; atau b)Dewan Pengurus; atau c)Sejumlah Anggota sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota yang terdaftar. PASAL 11 RAPAT KERJA NASIONAL 11.1.Rapat Kerja Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 11.2.Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus. 11.3.Rapat Kerja Nasional berwenang untuk: a)Melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan APJII sesuai amanat Musyawarah Nasional. b)Menilai dan menetapkan penyempurnaan atas pelaksanaan rencana kerja yang dijabarkan dalam Program Kerja. c)Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Dewan Pengurus. d)Membantu Dewan Pengurus untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional. e)Mendengar laporan pengawasan dari Dewan
Pengawas.
PASAL12 DEWAN PENGAWAS 12.1.Dewan Pengawas adalah perangkat organisasi yang berfungsi mengawasi pelaksanaan hasil Musyawarah Nasional oleh Dewan Pengurus. 12.2.Dewan Pengawas merupakan perwakilan anggota yang terdiri dari 7 (tujuh) anggota Dewan dan dipilih oleh Musyawarah Nasional. 12.3.Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas yang penetapannya ditentukan oleh Anggota Dewan Pengawas. 12.4.Dalam hal Dewan Pengurus tidak menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas dapat mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk pembentukan Dewan Pengurus Baru. 12.5.Dewan Pengawas mengesahkan Program Kerja Tahunan dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan APJII (APPA) yang disusun oleh Dewan Pengurus. 12.6.Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai anggota Dewan Pengurus. 12.7.Paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan Dewan Pengawas mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengurus. 12.8.Dewan Pengawas dapat melakukan pengawasan dengan mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap dokumen APJII yang dibuat oleh Dewan Pengurus. 12.9.Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Dewan Pengurus.
12.10.Anggota Dewan Pengawas paruh waktu berdasarkan kebutuhan mendesak karena halangan Anggota Dewan Pengawas melanjutkan sisa akhir masa jabatan, maka Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dapat menentukan pengganti untuk disahkan oleh Dewan Pengawas yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan memiliki fungsi yang sama dengan Anggota Dewan Pengawas. PASAL 13 DEWAN PENGURUS 13.1.Dewan Pengurus dipilih melalui mekanisme formatur. 13.2.Dewan Pengurus terdiri dari: 1 (satu) orang Ketua Umum, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Ketua, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Sekretaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Bendahara, dan beberapa Kepala Bidang sesuai kebutuhan. 13.3.Dewan Pengurus berfungsi: a)Melaksanakan ketetapan-ketetapan perangkat APJII yang menjadi kewenangannya. b)Menerbitkan surat keputusan kolegial APJII yang bersifat operasional, tata laksana yang merupakan hasil penjabaran pelaksanaan sesuai dengan perangkat Perkumpulan dan keputusan rapat anggota lainnya seperti APJII Open Policy Meeting, Rapat Dewan Pengurus, dan Rapatrapat lainnya. c)Menyusun Rencana Program Kerja Tahunan dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA) yang merupakan jabaran Kebijakan Organisasi yang disahkan oleh Dewan Pengawas. d)Menjalankan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja termasuk Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran yang telah
disahkan oleh Dewan Pengawas. e)Mewakili APJII di tingkat Nasional dan Internasional. f)Mewakili APJII dalam tindakan hukum. 13.4.Dewan Pengurus berhak atas perwakilan penandatangan keluar-masuk dana APJII, termasuk perbankan guna pengendalian anggaran. 13.5.Dewan Pengurus mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada Musyawarah Nasional pada akhir masa jabatannya atau bilamana Musyawarah Nasional menghendakinya. 13.6.Masa jabatan Dewan Pengurus berikut perangkat Pengurus lainnya yang diangkat oleh Dewan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun. 13.7.Pemilihan Dewan Pengurus dilakukan dalam Musyawarah Nasional. 13.8.Dewan Pengurus dapat mendelegasikan sebagian dari kewajiban dan wewenangnya kepada Badan Pelaksana Harian atau kepada seseorang atau kelompok orang, namun hal itu tidak dapat mengurangi ruang lingkup tanggung jawab Dewan Pengurus sebagaimana mestinya. 13.9.Pendelegasian kewenangan Dewan Pengurus untuk mewakili APJII dalam melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.3 huruf (f) di atas, dilakukan sekurangkurangnya oleh: 1 (satu) orang Ketua Umum, 1 (satu) orang Wakil Ketua Umum, 1 (satu) orang Bendahara, dan Ketua Bidang yang berkaitan. 13.10.Anggota Dewan Pengurus paruh waktu berdasarkan kebutuhan mendesak karena halangan Anggota Dewan Pengurus melanjutkan sisa akhir masa jabatan atau diperlukan penambahan Anggota Dewan Pengurus, maka Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dapat menentukan pengganti atau penambahan untuk disahkan oleh Dewan Pengawas yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dan memiliki fungsi yang sama dengan Anggota Dewan Pengurus. PASAL 14 PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH DAN/ATAU DAERAH 14.1.Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah adalah perwakilan Dewan Pengurus Perkumpulan di wilayah dan/atau daerah yang strukturnya setingkat dengan Ketua Bidang pada kepengurusan dan didukung sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota PJI. 14.2.Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Bendahara, dan 1 (satu) orang Sekretaris. 14.3.Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus dengan memperhatikan aspirasi dari wilayah. 14.4.Segala kegiatan dan operasional Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah harus selaras dengan Program Kerja dan wajib tunduk pada Struktur dan Perangkat APJII sebagimana tercantum dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini. 14.5.Masa kerja kepengurusan perwakilan Wilayah dan/atau Daerah ditentukan selama 3 (tiga) tahun sejak Surat Keputusan Pengangkatan oleh Dewan Pengurus APJII. 14.6.Setiap cabang Penyelenggara Jasa Internet (PJI) yang akan bergabung dengan Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah, diwajibkan melampirkan surat persetujuan dari PJI Pusat. 14.7.Pengurus Perwakilan Wilayah diperbolehkan mempersiapkan Pengurus PerwakilanDaerah yang untuk selanjutnya diajukan pembentukan ke Dewan Pengurus.
14.8.Pengurus Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus secara periodik selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali. 14.9.Pengurusn Perwakilan Wilayah dan/atau Daerah berhak mendapatkan bantuan operasional yang disepakati dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. PASAL 15 BADAN PELAKSANA HARIAN 15.1.Badan Pelaksana Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus. 15.2.Merupakan badan pelaksana operasional APJII, yang berfungsi: a)Menyelenggarakan pelaksanaan teknis harian tugas kepengurusan APJII. b)Menjaga kesinambungan jalannya tugas-tugas administrasi organisasi APJII dari suatu masa kepengurusan ke masa kepengurusan berikutnya. c)Menyelenggarakan Layanan Internet Resources. d)Mengelola dan mengembangkan layanan Indonesia Internet eXchange. 15.3.Badan Pelaksana Harian terdiri dari tenagatenaga yang bekerja penuh bagi APJII dan dibayar oleh APJII berdasarkan surat perjanjian kerja. 15.4.Tugas dan tanggungjawabnya diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga. 15.5.Bilamana Badan Pelaksana Harian belum terbentuk, maka tugas-tugas Badan Pelaksana Harian dilaksanakan oleh Dewan Pengurus. PASAL 16 PEMBENTUKAN BADAN HUKUM DAN
LEMBAGA LAIN 16.1.Diluar perangkat dan struktur organisasi APJII yang disebutkan dalam Pasal 9Anggaran Dasar ini, APJII dapat membentuk sebuah badan hukum dengan kepemilikan mayoritas penuh bersama dengan kepemilikan lain dimiliki (diwakili) Dewan Pengawas sebagai ex-officio APJII. Badan hukum ini nantinya dapat membentuk badan hukum atau lembaga lain, bersama-sama dengan pihak lain untuk memenuhi misi, tujuan, maupun tugas pokoknya. 16.2.Pembentukan badan hukum atau lembaga ini harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 16.3.Pembentukan badan hukum atau lembaga di tingkat Nasional maupun Internasional harus melalui persetujuan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. 16.4.Pimpinan badan hukum atau lembaga diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus. 16.5.Masa jabatan pengurus badan hukum atau lembaga tidak tergantung dari masa jabatan Dewan Pengurus APJII. 16.6.Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, maupun pimpinan badan hukum atau lembaga yang diangkat harus mematuhi dan memenuhi hal berikut: a)Badan Hukum atau lembaga lain tidak bersaing dengan usaha Anggota; b)Tidak mengubah kepemilikan badan hukum atau lembaga yang dibentuk APJII ke pribadi, pihak lain atau lembaga lain; c)Menggunakan badan hukum atau lembaga yang dibentuk APJII untuk kepentingan di luar organisasi; d)Mencemarkan nama, misi, visi, dan tujuan
organisasi maupun badan hukum atau lembaga yang dibentuk APJII.
BAB IV. PENDELEGASIAN (MANDATORY) SUMBER DAYA INTERNET
BAB IV VISI, MISI DAN PEDOMAN KEGIATAN
PASAL 17 IP DAN ASN
Pasal 5 APJII mempunyai visi menjadi asosiasi yang berperan secara aktif dalam membangun dan mengembangkan tatakelola Internet Indonesia. Pasal 6 APJII mempunyai Misi: 1. Membangun dan mengembangkan Internet di Indonesia. 2. Mengelola Sumber Daya Internet untuk masyarakat Indonesia. 3. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam bidang teknologi Internet. 4. Membantu anggota dalam mengembangkan industri Internet. Pasal 7 1. Dalam melaksanakan kegiatannya untuk mewujudkan visi dan misi, APJII berpedoman pada: a. Pembinaan dan pengembangan rasa kesatuan dan persatuan di antara para anggotanya. b. Penyelenggaraan hubungan komunikasi dan konsultasi antar anggota, antara anggota dengan Pemerintah dan antara anggota dengan asosiasi/organisasi semitra di dalam dan di luar
17.1. APJII bekerja sama dengan badan-badan dunia yang mengelola Internet Protocol (IP) Address dan Autonomous System Number (ASN) 17.2. APJII menerima mandat sebagai National Internet Registry (NIR) dari badan sumber daya internet dunia untuk mendistribusikan IP Address dan ASN bagi masyarakat pengguna internet di Indonesia. PASAL 18 DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) 18.1. APJII wajib bekerja sama dengan badanbadan dunia yang mengelola Domain Name System. 18.2. Ruang lingkup kerja sama pengelolaan generic Top Level (gTLD), country code Top Level (ccTLD), dan electronic numbering mapping.
meliputi Domain Domain (ENUM)
Setelah aturan mengenai Asas dan Landasan, maka hal selanjutnya yang diatur adalah Visi, Misi dan Pedoman Kegiatan. Dalam AD lama tidak pernah diatur mengenai Visi dan Misi, sehingga layakanya sebuah asosiasi, maka perlu adanya visi dan misi. Pedoman kegiatan yang diatur dalam Rancangan AD baru adalah penyempurnaan AD lama yaitu dari PASAL 3 mengeni MAKSUD DAN TUJUAN serta PASAL 4 mengenai KEGIATAN. Ketentuan BAB IV tentang Penedelegasian Sumber Daya Internet dilakukan perubahan dan penyempurnaan dalam BAB X Rancangan AD Baru.
BAB V. REGISTRY PASAL 19 KELEMBAGAAN 19.1. Dalam melaksanakan Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar ini, akan dibentuk suatu badan oleh Anggota/APJII yang berada di bawah Pengurus Pusat. 19.2. Badan pengelolaan sumber daya internet sebagaimana yang disebut pada ayat 1 Pasal ini disebut Indonesia Network Information Center (IDNIC). Pengaturan lebih lanjuta akan diuraikan dalam
negeri serta dunia usaha pada umumnya, yang dapat memberikan kemanfaatan bagi APJII secara holistik. c. Kegiatan yang bersifat Penelitian dan pengembangan (research and development) dalam rangka memajukan ekosistem Internet Indonesia. d. Peran aktif melindungi kepentingan para anggota dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. e. Hubungan kemitraan dengan Pemerintah dalam membangun sarana informasi dan komunikasi Nasional dan Internasional, sehingga seluruh sumber daya yang ada dapat digerakkan secara terpadu, efisien dan efektif. 2. Pedoman kegiatan dalam ayat (1) menjadi landasan bagi Dewan Pengurus dan Pengurus Perwakilan dalam membuat program kerja. BAB V LANDASAN HUKUM DAN HIRARKI PERATURAN APJII Pasal 8 APJII berlandasan hukum: 1. Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai landasan konstitusional. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII sebagai landasan operasional. 3. Peraturan dan Keputusan Asosiasi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi anggota.
APJII sejak dibentuknya hingga saat ini, belum mempunyai landasa hokum (selain AD/ART) untuk dapat menjalakan organisasinya. Selayakanya sebuah asosiasi yang tumbuh dan berkembang di dalam Negara hokum, maka sudah selayaknya juga APJII dalam menjalakan roda organisasi melandaskan pada peraturan-pertauran dalam Asosiasi. Oleh karena dalam AD lama tidak pernah diatur, maka penting untuk mengaturnya
Anggaran Rumah Tangga APJII. PASAL 20 LAYANAN LAINNYA 20.1. Layanan APJII lainnya meliputi tapi tidak terbatas pada pelatihan (training), seminar, security monitoring and response. 20.2. Hal-hal yang lebih rinci akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau keputusan Dewan Pengurus. BAB VI. KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PASAL 21 PERBENDAHARAAN
Pasal 9 Jenis dan hirarki Peraturan dan Keputusan Internal APJII terdiri atas: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Ketetapan Musyawarah Nasional. c. Peraturan Asosiasi d. Peraturan Internal Dewan Pengawas. e. Keputusan Dewan Pengawas f. Keputusan Ketua Umum. g. Keputusan Ketua Pengurus Perwakilan
PASAL 22 SUMBER KEUANGAN Keuangan APJII berasal dari: 22.1. Uang Pangkal anggota.
Ketentuan mengenai kelembagaan dan layanan lainnya dalam BAB V AD lama, dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Layanan IDNIC dalam Rancangan AD Baru diletakan dalam bidang Dewan Pengurus. Sedangankan Layanan Laiannya lebih dipertegas tanpa mengurangi semangat dari APJII.
BAB VI LAYANAN
Pasal 10 1. Dalam melaksanakan kegiatannya, APJII memberikan layanan IIX dan Layanan IDNIC Perbendaharaan APJII terdiri dari: serta Layanan Sertifikasi dan Training. 21.1. Uang tunai, saldo bank dan surat-surat 2. Layanan APJII lainnya meliputi namun berharga lainnya. tidak terbatas pada seminar, security 21.2. Barang bergerak maupun tidak bergerak monitoring and response. yang terdaftar dan tercatat sebagai milik 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan APJII. Asosiasi diatur dalam Anggaran Rumah 21.3. Hutang-piutang. Tangga. 21.4. Segala aset yang sah yang dikelola oleh APJII.
dalam Rancangan AD Baru.
Ketentuan dalam Rancangan AD Baru ini, merupakan penyempurnaan dari ketentuan Pasal 20 AD Lama tentang layanan lainnya. Ketentuan Keuangan dan Perbendaharaan diatur dalam BAB XI Rancangan AD Baru.
22.2. Uang Iuran anggota. 22.3. Uang Iuran penggunaan layanan. 22.4. Uang hasil kegiatan APJII secara langsung dan tidak langsung. 22.5. Uang sumbangan yang tidak mengikat dan sah. 22.6. Uang hasil penjualan barang bergerak maupun tidak bergerak secara sah. BAB VII. PENUTUP
BAB VII PERWAKILAN
PASAL 23 PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 11 1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, APJII dapat membentuk perwakilan di wilayah Indonesia. 2. Perwakilan APJII di wilayah Indonesia berkedudukan hukum di Ibu Kota Propinsi. 3. Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari satu atau lebih dari satu Propinsi. 4. Bagi anggota yang berkedudukan di Propinsi yang belum ada pengurusnya, menjadi tanggungjawab dari pengurus di wilayah terdekat. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perwakilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.
23.1. Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar APJII untuk pertama kalinya dilakukan atas keputusan Musyawarah Nasional III yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh DARBI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta pada tanggal 27-05-2002 (duapuluh tujuh Mei duaribu dua) Nomor 115, kemudian Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar APJII untuk kedua kalinya dilakukan atas keputusan Musyawaarah Nasional APJII IV yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh DARBI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 03-05-2005 (tiga Mei duaribu lima) Nomor 3, selanjutnya perubahan dan penyempurnaan ketiga kalinya dilakukan atas keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa APJII pada tanggal 25-01-2006 (duapuluh lima
Ketentuan Perwakilan dalam Rancangan AD Baru ini merupakan pemisahan dan penyempurnaan dari Pasal 1 ayat (1.3) Yang menyebutkan “Asosiasi ini berkedudukan di Jakarta, dengan perwakilan-perwakilan di tempat lain yang dianggap perlu di kemudian hari”. Dengan diatur dalam BAB yang terpisah, maka akan mempertegas legitimasi dari Perwakilan APJII.
Januari duaribu enam), yang dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 22-07-2009 (duapuluh dua Juli duaribu sembilan) Nomor 08 dan perubahan dan penyempurnaan keempat serta terakhir kalinya dilakukan atas Keputusan Musyawarah Nasional VI APJII pada tanggal 24-07-2009 (duapuluh empat Juli duaribu sembilan). 23.2. Selanjutnya perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan quorum 2/3 (dua per tiga). PASAL 24 PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN ASOSIASI 24.1. APJII hanya dapat melakukan penggabungan dan dibubarkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan tersebut dengan quorum ¾ (tiga per empat). 24.2. Hal-hal yang menyangkut penggabungan dan pembubaran tersebut akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga. PASAL 25 PERATURAN PELAKSANAAN 25.1. Pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuanketentuan di dalam Anggaran Dasar ini diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
25.2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus melalui ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII HIRARKI DAN STRUKTUR ASOSIASI Bagian Kesatu Hirarki Pasal 12 1. Hirarki struktur APJII adalah sebagai berikut: a. Musyawarah Nasional Anggota b. APJII c. Perwakilan Bagan Hirarki Musyawarah Nasional Anggota
Ketentuan mengenai Hirarki dan Struktur Asosiasi, merupakan pemisahan dan penyempurnaan dari ketentuan PASAL 9 mengenai STRUKTUR DAN PERANGKAT APJII. Dalam BAB VIII ini mempertegas hirarki strurur APJII, dan mengatur struktur organisasi APJII yang terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan Perwakilan. Hal yang diatur dalam BAB ini pun, tidak jauh berbeda dengan ketentuan stritur yang lama. Hanya saja lebih dipertegas adanya bidang-bidang yang ada dalam Dewan Pengurus.
APJII
Perwakilan
Ketentuan mengenai Pengurus Perwakilan dan Badan Pelaksana Harian dalam Rancangan AD Baru ini lebih bersifat fundamen, di mana selebihnya akan lebih tepat dan juah lebih fleksibel untuk diatur dalam Peraturan Asosiasi. Dalam BAB ini juga diatur mengenai
2. Struktur Organisasi APJII adalah sebagai berikut: a. Dewan Pengawas b. Dewan Pengurus c. Badan Pelaksana Harian Bagan Struktur Organisasi APJII Dewan Pengawas
Dewan Pengurus
Badan Pelaksana Harian
Bagian Kedua Dewan Pengawas (Board of Trustee) Paragarf 1 Struktur Dewan Pengawas Pasal 13 1. Dewan Pengawas (Board of Trustee) merupakan perwakilan anggota yang terdiri dari 7 (tujuh) anggota dan dipilih dalam Musyawarah Nasional. 2. Dewan Pengawas terdiri dari satu orang
Pembentukan Badan Hukum dan lembaga lain, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 16 AD Lama.
Ketua, satu orang Sekretaris dan anggota Dewan Pengawas yang penetapanya ditentukan oleh Anggota Dewan Pengawas. 3. Dalam menjalankan fungsinya Dewan Pengawas dapat membentuk Komisi-komisi yang beranggotakan anggota Dewan Pengawas. 4. Bidang Komisi sebagaimana ayat 3 yang dapat dibentuk adalah termasuk tapi tidak terbatas pada Komisi IIX, Komisi Sertifikasi dan Komisi IDNIC, dan Komisi Regulasi dan Industri. 5. Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai anggota Dewan Pengurus 6. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan melalui Musyawarah Nasional dengan masa jabatan sama dengan Masa Jabatan Dewan Pengurus Paragraf 2 Fungsi, Wewenang Dan Tugas Dewan Pengawas (Board of Trustee) Pasal 14 1. Dewan Pengawas adalah perangkat organisasi yang berfungsi mengawasi pelaksanaan hasil Musyawarah Nasional oleh Dewan Pengurus 2. Dewan Pengawas mengesahkan program Kerja Tahunan dan anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan APJII (APPA) yang disusun oleh Dewan Pengurus, 3. Dewan Pengawas wajib mengadakan Rapat
Pleno bersama Dewan Pengurus sekuraangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 4. Dewan Pengawas dapat melakukan pengawasan dengan mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap dokumen APJII. 5. Dalam keadaan tertentu, karena halangan anggota Dewan Pengawas melanjutkan tugas sisa akhir masa jabatannya, maka Rapat Dewan Pengawas dapat mengangkat anggota Dewan Pengawas paruh waktu berdasarkan urutan suara hasil Musyawarah Nasional terakhir. 6. Keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ayat (5) adalah: a. Berhalangan tetap b. Mengundurkan diri c. Tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas sebanyak 3 kali berturutturut atau 5 kali dalam satu periode kepengurusan. 7. Dalam hal Dewan Pengurus tidak menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas dapat mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk pembentukan Dewan Pengurus baru.
Bagian Ketiga Dewan Pengurus (Board of Director) Paragarf 1 Struktur Dewan Pengurus Pasal 15 1. Dewan Pengurus (Board of Director) dipilih melalui mekanisme Formatur. 2. Dewan Pengurus berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Sekretasris, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bendahara, dan Ketua Bidang yang terdiri dari Bidang IIX, Bidang Pelatihan dan Sertifikasi, Bidang IDNIC, Bidang Regulasi dan Advokasi, Bidang Pengembangan Industri Internet, serta Bidang Internet Security. Paragarf 2 Fungsi, Wewenang Dan Tugas Dewan Pengurus (Board of Director) Pasal 16 1. Dewan Pengurus berfungsi: a) Melaksanakan ketetapan-ketetapan perangkat APJII yang menjadi kewenangannya. b) Menerbitkan Surat Keputusan APJII yang bersifat operasional, tata laksana yang merupakan hasil penjabaran pelaksanaan sesuai dengan perangkat Perkumpulan dan keputusan rapat anggota lainnya seperti APJII Open Policy Meeting, Rapat Dewan Pengurus, dan Rapat-rapat lainnya. c) Menyusun Rencana Program Kerja Tahunan
dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA) yang disahkan oleh Dewan Pengawas. d) Menjalankan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja termasuk Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas. e) Mewakili APJII di tingkat Nasional dan Internasional. f) Mewakili APJII dalam tindakan hukum. 2. Dewan Pengurus wajib mengadakan Rapat Pengurus bersama seluruh anggota Dewan Pengurus sekuraang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. 3. Dewan Pengurus berhak atas perwakilan penandatangan keluar-masuk dana APJII, termasuk perbankan guna pengendalian anggaran. 4. Dewan Pengurus wajib mempertangungjawabkan kepengurusannya dalam Rapat Pleno bersama dengan Dewan Pengawas sekuraangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 5. Dewan Pengurus wajib memberikan laporan secara periodik 3 bulan sekali kepada Dewan Pengawas. 6. Dewan Pengurus mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada Musyawarah Nasional pada akhir masa jabatannya. 7. Pemilihan Dewan Pengurus dilakukan dalam Musyawarah Nasional. 8. Dewan Pengurus dapat mendelegasikan
sebagian dari kewajiban dan wewenangnya kepada Badan Pelaksana Harian atau kepada seseorang atau kelompok orang, namun hal itu tidak dapat mengurangi ruang lingkup tanggung jawab Dewan Pengurus sebagaimana mestinya. 9. Pendelegasian kewenangan Dewan Pengurus untuk mewakili APJII dalam melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (f) di atas, dilakukan sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang Ketua Umum, 1 (satu) orang Bendahara, dan Ketua Bidang yang berkaitan. 10. Anggota Dewan Pengurus paruh waktu berdasarkan keadaan tertentu karena halangan Anggota Dewan Pengurus melanjutkan sisa akhir masa jabatan atau diperlukan penambahan Anggota Dewan Pengurus, maka Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dapat menentukan pengganti atau penambahan untuk disahkan oleh Dewan Pengawas yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan memiliki fungsi yang sama dengan Anggota Dewan Pengurus. 11. Keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ayat (5) adalah: a. Berhalangan tetap b. Mengundurkan diri c. Tidak hadir dalam rapat dewan pengurus sebanyak 3 kali berturutturut atau 7 kali dalam satu periode kepengurusan.
Bagian Keempat Pengurus Perwakilan Pasal 17 1. Pengurus Perwakilan APJII di Propinsi adalah perwakilan APJII yang melaksanakan program APJII. 2. Pengurus Perwakilan terdiri dari 1 (satu) orang ketua Pengurus Perwakilan, 1 (satu ) orang Sekretaris, dan 1 (satu) orang Bendahara dan dapat membentuk bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. 3. Ketua Pengurus Perwakilan dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah wilayah Pengurus Perwakilan dan ditetapkan serta dikukuhkan oleh Ketua Umum. 4. Ketua Pengurus Perwakilan bertanggungjawab kepada Ketua Umum. 5. Sekretaris, bendahara dan koordinator bidang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus Perwakilan. 6. Segala kegiatan dan operasional Pengurus perwakilan harus selaras dengan program kerja dan wajib tunduk pada Landasan Hukum dan Hirarki Peraturan serta Keputusan Internal APJII. 7. Pengurus Perwakilan wajib memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua Umum secara periodik 3 (tiga) bulan sekali 8. Pengurus Perwakilan berhak mendapatkan bantuan opersional berdasarkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA). 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus
Perwakilan akan diatur dalam Peraturan Asosiasi tentang Pengurus Perwakilan Bagian Kelima Badan Pelaksana Harian Pasal 18 1. Badan Pelaksana Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus. 2. Badan Pelaksana Harian merupakan badan pelaksana operasional APJII, yang berfungsi : a. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis harian tugas kepengurusan APJII. b. Menjaga kesimambungan jalanya tugastugas administrasi organisasi APJII dari suatu masa kepengurusan ke masa kepengurusan lainya. 3. Hak dan Kewajiban serta Tugas dan tanggung jawab Badan Pelaksana Harian diatur dalam Peraturan Asosiasi. Bagian Keenam Masa Jabatan Pasal 19 1. Masa jabatan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus adalah selama 3 tahun. 2. Masa Jabatan Pengurus Perwakilan adalah selama 3 tahun. 3. Apabila terjadi hal seperti yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga, maka masa kerja kepengurusan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus diperpanjang hingga terlaksananya 4. Dewan Pengurus melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar
Bab struktur organiasi keputusan-keputusan Musyawarah Nasional. Bagian Ketujuh Pembentukan Badan Hukum Dan Lembaga Lain Pasal 20 1. APJII dapat membentuk badan hukum dan lembaga lain bersama dengan pihak lain, yang mana APJII diwakili oleh Dewan Pengawas dan/atau Dewan Pengurus sebagai EX OFFICIO APJII. 2. Pembentukan badan hukum atau lembaga lain ini harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3. EX OFFICIO APJII yang ditugaskan sebagamiana diatur dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan/atau Dewan Pengurus. 4. Masa jabatan EX OFFICIO APJII sesuai dengan masa jabatan Dewan Pengurus APJII. 5. Kompensasi operasional menjadi hak dari EX OFFICIO APJII, sedangkan benefit lain menjadi hak dari APJII. 6. Dalam pembentukan badan hukum dan lembaga lain ini, Dewan Pengawas dan/atau Dewan Pengurus harus mematuhi dan memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Badan hukum atau lembaga lain tidak bersaing dengan usaha anggota; b. Tidak merubah kepemilikan badan hukum atau lembaga yang dibentuk APJII ke pribadi,
pihak lain atau lembaga lain; c. Menggunakan Badan Hukum atau lembaga yang dibentuk APJII untuk kepentingan diluar APJII; d. Mencemarkan nama, misi, visi, dan tujuan organisasi maupun badan hukum atau lembaga yang dibentuk APJII
BAB IX KEANGGOTAAN Pasal 21 1. Keanggotaan APJII adalah: a. Badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Telekomunikasi. b. Instansi pemerintah, Perusahaan berbadan hukum dan organisasi berbadan hukum yang menggunakan layanan Alamat Protokol Internet. c. Perorangan dan organisasi non-badan hukum. Keanggotaan ini adalah Keanggotaan Profesi.# dibahas dalam Komisi yang dibentuk setelah Munas. 2. Pengesahan calon anggota menjadi anggota dilakukan oleh Ketua Umum Asosiasi. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai
Ketentuan Keanggotaan ini terjadi perubahan substansi yang memang mendasar. Perubahan ini dilakukan sebagaimana halnya perubahan nama APJII, yakni sebagai bentuk tranformasi APJII, di mana anggotanya saat ini telah berkembang yaitu Penyelenggara telekomunikasi dan non penyelenggara telekomunikasi. Perubahan ini memang akan membuka APJII menjadi luas anggotanya, di mana perusahaan-perusahaan non penyelenggara telekomunikasi akan menjadi bagian dari keangotaan APJII. Keterbukaan keanggotaan ini memang terkesan akan merugikan anggota penyelenggara Telekomunikasi (ISP), yang memang
keanggotaan APJII diatur dalam Anggaran sebagai anggota yang membentuk asosiasi Rumah Tangga. ini dengan tujuan sebagai wadah memperjuangkan kepentingan anggota (ISP). Bagi sebagian anggota, dengan keterbukaan ini akan terpikir bahwa nantinya asosiasi ini tidak lagi akan memperjuangkan kepentingan anggota (ISP). Hal tersebut sangat wajar terjadi. Akan tetapi, yang patut di catat dan di pahami, bahwa semangat Asosisasi ini tidak hanya terwujudkan dalam bentuk keanggotaan saja, tetapi dalam bentuk visi dan misi Asosiasi. Kemudian, kedudukan keanggotaan yang non penyelenggara telekomunikasi, pada dasarnya masuk hanya karena perusaahannya menggunakan IP, tidak punya kepentingan yang sangat mendasar dalam bisnis telekomunikasi. Sehingga, keberadaannya dalam APJII mempunyai sifat yang pasif. Keberadaan anggota tersebut, kedepannya hanya akan dilibatkan dalam persoalanpersoalan yang berkaitan dengan IP saja. Hal ini karena sebagai pengguna IP, maka perlu dimintakan pendapatnya dalam pengaturan IP.
BAB X PENDELEGASIAN (MANDATORY) SUMBER DAYA INTERNET Pasal 22 APJII bekerjasama dengan badan-badan Nasional dan Internasional dalam tata kelola Internet. Pasal 23 1. APJII bekerjasama dengan badan-badan dunia yang mengelola Internet Protocol (IP) Address dan Autonomus System Number (ASN). 2. APJII menerima mandat sebagai National Internet Registry (NIR) dari badan Sumber Daya Internet dunia untuk mendistribusikan IP Address dan ASN bagi masyarakat pengguna Internet di Indonesia Pasal 24 1. APJII wajib bekerjasama dengan badanbadan dunia yang mengelola domain Name System. 2. Registry DNS DTD di Indonesia yang dikelola oleh APJII adalah terbatas pada Registry “net.id”. 3. Mengawal tata kelola cc-TLD .id dengan berperan aktif sebagai anggota Forum Nama Domain Internet Indonesia dan sebagai Anggota Representasi di PANDI. 4. Menjalankan APJII sebagai registrar net.id yang sudah disepakati dengan PANDI
Ketentuan ini dalam Rancangan AD yang baru dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan regulasi dari Pemeirntah yang telah ada. Hal ini agar jangan samapi terkesan, bahwa APJII masing menginginkan mengelola keseluruhan nama domain, yang justru hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Meneteri Telekomunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Nama Domain.
(Pengelola Nama Domain Internet Indonesia). 5. Mendorong agar anggota yang memenuhi syarat yang dapat menjadi registrar nama domain .id. BAB XI KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN Bagian Kesatu Ketentuan ini hanya dilakukan perubahan Perbendaharaan tanpa menghilangkan substansi AD yang Pasal 25 lama. Perbendaharaan APJII terdiri dari: 1. Uang tunai, saldo bank dan surat-surat berharga lainnya. 2. Barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar dan tercatat sebagai milik APJII 3. Hutang-piutang. 4. Segala aset yang sah yang dikelola oleh APJII. Bagian Kedua Sumber Keuangan Pasal 26 Keuangan APJII berasal dari: 1. Uang Pangkal anggota. 2. Uang Iuran anggota. 3. Uang iuran IIX-APJII 4. Uang iuran IDINIC - APJII 5. Uang hasil kegiatan APJII secara langsung dan tidak langsung. 6. Uang sumbangan yang tidak mengikat dan sah. 7. Uang hasil penjualan barang bergerak
maupun tidak bergerak secara sah.
BAB XII PENUTUP PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 27 1. Perubahan dan penyempurnaan Anggaran dasar APJII untuk pertama kalinya dilakukan atas keputusan Musyawarah Nasional III APJII yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh DARBI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta pada tanggal 27-05-2002 (dua puluh tujuh mei dua ribu dua) nomor 115, kemudian perubahan dan penyempurnaan Anggaran dasar APJII IV yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh DARBI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 03-05-2005 (tiga Mei duaribu lima) nomor 3, selanjutnya perubahan dan penyempurnaan ketiga kalinya dilakukan atas keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa APJII pada tanggal 2207-2009 (dua puluh dua juli dua ribu enam), yang dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 22-07-2009 (dua puluh emapt Juli dua ribu sembilan) Nomor 08 dan perubahan dan penyempurnaan keempat serta terakhir tanggal 24-07-2009 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan). 2. Selanjutnya perubahan dan penyempurnaan
Ketentuan ini belum dilakukan perubahan. Hal ini karena berkaitan dengan pembahasan ketentuan-ketentuan sebelum BAB Penutup selesai terlebih dahulu.
Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan kuorum 2/3 (dua per tiga). PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN ASOSIASI Pasal 28 1. APJII hanya dapat melakukan penggabungan dan dibubarkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa dan dihadiri oleh sekurang kurangnya ¾ dari jumlah keseluruhan anggota APJII yang terdaftar dalam kepengurusan dan keputusan tersebut disetujui oleh sekurangkurangnya ¾ dari jumlah suara yang sah yang terdaftar dalam Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa 2. Hal-hal yang menyangkut penggabungan dan pembubaran tersebut akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga. PERATURAN PELAKSANAAN Pasal 29 1. Pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuanketentuan di dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus melalui ketetapan-ketetapan dan keputusankeputusan yang mengacu pada ketentuan-
ketentuan di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
