PERBANDINGAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA LAMA BARU ARGUMEN BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1

PERBANDINGAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA

LAMA

BARU

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 PENJELASAN UMUM

Pasal 1

1.1.

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

1.2.

Segala hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan asosiasi akan dituangkan dalam bentuk keputusankeputusan tertulis pengurus asosiasi. PASAL 2 NAMA ASOSIASI DAN PEMAKAIANNYA

2.1.

Nama lengkap organisasi adalah sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar, yakni ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA selanjutnya disingkat APJII.

2.2.

Aturan pemakaian nama dan singkatan diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus APJII. PASAL 3

ARGUMEN

Rancangan ART yang Baru ketentuan BAB I hanya mengatur mengenai Ketentuan Umum. 1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan Ketentuan lainnya di pisah dan dilakukan pelengkap Anggaran Dasar yang bertujuan untuk penyempurnaan. memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka Ketentuan Pasal 1 ayat (1.2) ART Lama pelaksanaan Anggaran Dasar. 2. Walaupun bersifat pelengkap, Anggaran Rumah dilakukan perubahan. Hal ini karena, apa Tangga ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang diatur dalam Pasal tersebut bukan merupakan penjelasan umum, melainkan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar. ketentuan penutup. Ketentuan Pasal 3 ART Lama yang mengatur mengenai Penjabaran Tugas-tugas Pokok telah dilakukan harmonisasi, dan dimasukan dalam BAB IV Pasal 7 tentang Pedoman Kegiatan. Dalam Rancangan ART yang baru, Ketentuan mengenai Penjabaran Tugas-tugas Pokok dirubah menjadi Ruang Lingkup Kegiatan. Harmonisasi dan Perubahan tersebut tanpa mengurangi makna filosofis dibentuknya APJII sebagai wadah organisasi yang memperjuangkan kepentingan Industri Internet di Indonesia.

PENJABARAN TUGAS-TUGAS POKOK 3.1.

Dalam hal membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan diantara para anggotanya, APJII, dalam hal ini pengurus secara berkesinambungan akan menjalin keserasian tata krama berusaha dan dalam mengambil setiap keputusan dengan memperhatikan suara dan aspirasi para anggotanya, termasuk usaha dan upaya menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.

3.2.

Dalam hal melindungi kepentingan anggotanya, APJII juga akan memberikan masukan kepada Pemerintah, melalui departemen terkait, berbagai masalah demi kepentingan para anggotanya.

3.3.

Dalam hal menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan kepentingan antaranggota melalui usaha arbitrase, APJII dapat saja melakukan kerja sama dengan badan arbitrase yang ada, maupun dengan membentuk tim arbitrase tersendiri yang khusus untuk keperluan tersebut.

3.4.

Dalam menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antaranggota, APJII dapat mengusahakan pertemuan rutin ataupun mengelola komunikasi tertulis dan/atau elektronik untuk lebih memudahkan komunikasi. Dalam menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi dengan Pemerintah, APJII akan melakukan pendekatan-pendekatan ke departemen terkait untuk lebih memudahkan para anggotanya berkomunikasi secara langsung. Dalam menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi dengan asosiasi

semitra lainnya, APJII akan mengusahakan kontak-kontak awal yang dibutuhkan, serta seandainya diperlukan turut berpartisipasi dalam proyek bersama yang melibatkan para anggotanya. 3.5.

Dalam hal berperan serta dalam menentukan kebijakan di industri internet, APJII akan memberi masukan kepada Pemerintah, melalui departemen terkait, berbagai hal untuk memajukan industri internet.

3.6.

Dalam menyelenggarakan hubungan dengan badan-badan lain yang berkaitan, APJII akan membentuk kerjasama/partisipasi dengan organisasi terkait seperti IANA/ICANN, APNIC, IETF, ISOC, ITU, dan organisasi Internet lainnya di dunia. APJII juga akan menggalang kemitraan dengan para penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara content untuk mencari peluang kerjasama bagi para anggotanya.

3.7.

Sebagai mitra Pemerintah dalam membangun sarana informasi dan komunikasi nasional yang terpadu, efisien dan efektif, APJII akan melakukan koordinasi bersama badan-badan Pemerintah agar perencanaan dan implementasi proyek-proyek nasional dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

BAB II. KEANGGOTAAN

4.1.

BAB II NAMA ASOSIASI, LAMBANG DAN PEMAKAIANNYA PASAL 4 Pasal 2 KRITERIA KEANGGOTAAN 1. Nama lengkap organisasi adalah sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar, ASOSIASI Anggota APJII adalah badan usaha yang PENGELOLA JARINGAN INTERNET bergerak di bidang penyelenggaraan jasa INDONESIA selanjutnya disingkat APJII. internet dan memiliki usaha resmi yang sah 2. Aturan pemakaian nama dan singkatan serta sebagaimana diatur dalam peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia diwakili lambang diatur dalam Peraturan Asosiasi. oleh pemilik atau direkturnya.

4.2.

Anggota Kehormatan adalah tokoh pribadi/perorangan, pejabat Pemerintah, organisasi/badan/institusi yang dianggap berjasa dalam turut memajukan organisasi berdasarkan kriteria-kriteria umum sebagai berikut: a)

Secara perorangan memiliki kepribadian, kharisma, kebijaksanaan dan kearifan;

b)

Secara perorangan mempunyai dedikasi dan integritas yang utuh kepada profesi dan jabatan yang disandangnya serta menjaga martabat dan kehormatan yang dimilikinya; Secara perorangan mempunyai perhatian yang mendukung tujuan utama APJII serta memberikan masukan serta sumbangan pikiran untuk kepentingan asosiasi; Secara organisasi/badan/institusi memiliki keabsahan hukum dan berperan serta dalam pembangunan nasional.

c)

d)

Ketentuan dalam BAB II merupakan pengaturan lebih lenjut berkaitan dengan penggunaan Nama dan Lambang Asosiasi. Ketentuan BAB II mengenai Keanggotaan dalam ART Lama, dilakukan harmonisasi dengan BAB II mengenai Keanggotaan dalam AD Lama. Harmonisasi BAB Keanggotaan dalam AD Lama dilakukan karena terjadi tumpang tumpang tindih dalam pengaturannya. Sehingga dalam Rancangan AD yang baru, dilakukan Pemisahan mengenai Keanggotaan, dimana fundamen keanggotaan diatur dalam AD, dan yang bersifat sedikit teknis diatur dalam ART.

PASAL 5 PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA 5.1.

Pendaftaran Anggota dilakukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus setempat, dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan untuk keperluan tersebut.

5.2.

Lampiran-lampiran yang diperlukan untuk itu antara lain terdiri dari Akte Pendirian Perusahaan/Notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Prinsip dan/atau Ijin Operasi dan/atau Tanda Registrasi dari Pemerintah dan/atau Instansi yang berwenang bagi yang telah mendapatkannya.

5.3.

Prosedur administrasi lainnya diatur pelaksanaannya oleh Dewan Pengurus dan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian.

5.4.

Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi Anggota APJII ditetapkan melalui tenggang waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja untuk memeriksa keabsahan seluruh lampiran dan dokumen yang menyertai formulir pendaftaran, disamping memeriksa secara nyata keberadaan perusahaan calon Anggota tersebut.

5.5.

Hasil keputusan tersebut sudah harus diberitahukan kepada calon Anggota selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah masa tenggang waktu di atas.

5.6.

Setiap Anggota harus menyetujui kondisi dan ketentuan keanggotaan.

5.7.

Setiap Anggota yang sudah diterima dan terdaftar akan menerima Surat Tanda Keanggotaan APJII.

PASAL 6 PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN 6.1.

Anggota Kehormatan bisa diusulkan oleh setiap Anggota untuk kemudian disaring dan dicalonkan oleh Dewan Pengurus kepada para Anggota melalui Rapat Kerja Nasional APJII.

6.2.

Pengusulan calon Anggota Kehormatan APJII diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus dengan dilampiri riwayat hidup calon Anggota Kehormatan secara rinci dan penjelasan peran sertanya dalam mendukung organisasi.

6.3.

Apabila calon Anggota Kehormatan adalah organisasi/badan/institusi, maka lampiran profil organisasi, susunan pengurus dan rincian anggotanya serta fungsi dan peranannya di masyarakat merupakan lampiran yang pokok.

6.4.

Kepada Anggota Kehormatan APJII yang sudah memperoleh persetujuan dan disahkan, akan menerima Surat Tanda Keanggotaan Kehormatan APJII. PASAL 7 SANKSI-SANKSI ASOSIASI

Setiap Anggota yang melakukan tindakantindakan yang merugikan APJII dan tidak

memenuhi kewajibannya sebagai Anggota dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa: 7.1.

Teguran resmi dalam bentuk peringatan tertulis dari Dewan Pengurus.

7.2.

Penghentian pelayanan asosiasi yang semula merupakan haknya sebagai Anggota.

7.3.

Pemberhentian sebagai Anggota secara tertulis dan diumumkan kepada seluruh Anggota.

PASAL 8 KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN BAGI ANGGOTA Status keanggotaan Anggota dapat hilang, karena: 8.1.

Ijin usahanya dicabut oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan.

8.2.

Karena yang bersangkutan menghentikan usahanya/menutup perusahaan atau tidak dapat lagi mewakili perusahaan dalam keanggotaan APJII.

8.3.

Apabila setelah 3 (tiga) kali diperingatkan secara tertulis dan terus menerus, yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota, termasuk dalam hal kewajiban iuran keanggotaan.

8.4.

Apabila yang bersangkutan merugikan atau mencemarkan nama baik APJII.

8.5.

Apabila yang bersangkutan dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena melanggar ketentuan-ketentuan yang

berlaku di APJII. 8.6.

Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri.

PASAL 9 KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN 9.1.

Status keanggotaan Anggota Kehormatan dapat hilang, karena: Yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain APJII.

9.2.

Yang bersangkutan meninggal dunia, apabila Anggota Keanggotaan tersebut adalah perorangan.

9.3.

Yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah atau menyatakan pembubaran organisasi, apabila Anggota Kehormatan tersebut adalah organisasi/badan/institusi.

9.4.

Mengundurkan sendiri.

diri

atas

kemauannya

PASAL 10 PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 10.1. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dan laporan serta pembuktian yang tersedia, maka Dewan Pengurus dapat melakukan pemberhentian keanggotaan secara tetap atau sementara keanggotaan. 10.2. Kepada yang bersangkutan akan disampaikan pemanggilan sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) kali untuk didengar keterangan dan penjelasannya dan Dewan Pengurus menghadirkan sekurangkurangnya 4 (empat) orang Anggota sebagai saksi. 10.3. Hasil pemanggilan ini merupakan kesimpulan akhir terhadap usulan pemberhentian keanggotaan. 10.4. Kepada yang bersangkutan akan diberikan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan yang disahkan oleh Dewan Pengurus berdasarkan kesimpulan akhir yang diperoleh Dewan Pengurus. 10.5. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan diberikan selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak pemanggilan terakhir dilaksanakan. PASAL 11 SURAT TANDA KEANGGOTAAN DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIANKEANGGOTAAN 11.1. Surat Tanda Keanggotaan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh Ketua Umum APJII setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. 11.2. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Sementara berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh dan Ketua Umum APJII setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. 11.3. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Tetap berlaku sejak tanggal

dikeluarkannya dan ditandatangani oleh Ketua Umum APJII setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. 11.4. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Sementara maupun Tetap harus dilampiri sekurang-kurangnya Berita Acara Hasil Pemanggilan yang ditandatangani lengkap oleh 4 (empat) anggota sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 10 ayat 2. 11.5. Bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Tetap, maka Surat Tanda Keanggotaan yang pernah diberikan kepada yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi, demikian pula hak dan kewajibannya sebagai anggota APJII. BAB III ORGANISASI

BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN

PASAL 12 PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN PERANGKAT KERJA ASOSIASI

Pasal 3

Dalam BAB III Rancangan ART Baru diatur mengenai Ruang Linkup Kegiatan, yang merupakan penjabran lebih lanjut dari Ruang lingkup kegiatan APJII meliputi: Pedoman Kegiatan yang diatur dalam 1. Berpartisipasi aktif dalam penyusunan Pertama dalam Rancangan AD. APJII tanggal regulasi pengaturan tata kelola dan tata niaga

12.1. Musyawarah Nasional rangka pembentukan limabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (15-05-1996) telah meratifikasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga pendirian asosiasi. 12.2. Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan melalui Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Industri Internet yang mendorong perkembangan dan pertumbuhan industri Internet. 2. Melakukan kajian-kajian mengenai perkembangan dan pertumbuhan Internet. 3. Pengembangan Indonesia Internet eXchange dan keamanan Jaringan. 4. Penyelenggaraan layanan-layanan National

Ketentuan BAB III dalam ART lama yang mengatur mengenai Pembentukan dan Penyempurnaan Perangkat Kerja Asosiasi, sudah tidak relevan lagi untuk diatur. Karena Penyempurnaan AD/ART APJII telah diberikan wewenangnya kepada anggota untuk dapat dirubah hanya dalam Munas.

PASAL 13 HUBUNGAN JENJANG STRUKTUR ASOSIASI 13.1. Dewan Pengurus kebijaksanaan dan Nasional APJII.

adalah pelaksana hasil Musyawarah

13.2. Dewan Pengawas adalah perwakilan Anggota yang berfungsi mengawasi pelaksanaan hasil Musyawarah Nasional oleh Dewan Pengurus. 13.3. Badan-badan pelaksana lainnya dalam bentuk tim atau kelompok kerja dan yang sejenis lainnya bisa dibentuk atas prakarsa dan keputusan Dewan Pengurus berdasarkan kebutuhan. 13.4. Uraian hak dan kewajiban serta penjelasan lainnya dari setiap anggota Dewan Pengurus maupun setiap personil Badan Pelaksana Harian serta badan/tim atau kelompok kerja yang dibentuk kemudian, diuraikan dalam lembar terpisah berbentuk Uraian Jabatan (Job Description), dan mempunyai kekuatan hukum karena merupakan lampiran kelengkapan Anggaran Rumah Tangga. PASAL 14 IDNIC (INDONESIA NETWORK INFORMATION CENTER) 14.1. Kelembagaan registry yang didirikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan local maupun internasional. 14.2. IDNIC adalah badan hukum di Indonesia

Internet Registry (NIR) dan kajian-kajian yang berhubungan dengan Internet. 5. Pelatihan-pelatihan teknis dan penerbitan sertifikasi profesi Internet. 6. Kerjasama dengan institusi-institusi terkait baik dalam maupun luar negeri. 7. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan Industri Internet baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang sejalan dengan tujuan dan kepentingan organisasi.

Hubungan jenjang Struktur dimasukan dalam BAB VIII Rancangan ART, yang penempatannya setelah pengaturan mengenai Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. Pemisahan ini dilaukan karena hal yang diatur merupakan hubungan kerja antara Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, sehingga kurang tepat penempatannya dalam BAB mengenai Organisasi. Ketentuan mengenai IDNIC diatur dalam Layanan IDNIC, sedangkan ketentuan mengenai kelembagaan nama domain, telah diatur dalam AD yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika.

dibentuk oleh Anggota, serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk menjadi Kelembagaan Registry DNS DTT (domain tingkat tinggi) “.id” yang dikelola oleh PDTT-ID (Pengelola Domain Tingkat Tinggi – Indonesia), serta struktur kelembagaan registry untuk DNS DTD (domain tingkat dua). 14.3. Registry DTD adalah lembaga pengelolaan yang mengadakan pengaturan pelayanan operasional kepada Registrar. 14.4. Jumlah Registry DNS DTD disesuaikan dengan kebutuhan DNS DTD di Indonesia, yakni: a) Registry “ac.id” b) Registry “co.id” c) Registry “or.id” d) Registry “net.id” e) Registry “mil.id” f)

Registry “sch.id”

g) Registry “web.id” h) Registry “go.id” i)

Registry muncul publik.

lainnya, yang mungkin berdasarkan permintaan

PASAL 15 REGISTRY G-TLD (GENERIC TOP LEVEL DOMAIN) 15.1. Kelembagaan registry yang didirikan harus sesuai dengan peraturan internasional yang

berlaku. 15.2. Apabila situasi belum memungkinkan untuk membentuk lembaga terpisah, maka badan IDNIC yang disebut pada Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga ini dapat berfungsi sebagai pelaksana g-TLD. 15.3. Badan Pelaksana Harian menjadi salah satu registrar untuk pendaftaran nama domain berbasis g-TLD. PASAL 16 PELAKSANA PENAGIHAN Badan Pelaksana Harian menjalankan fungsi sebagai pelaksana penagihan untuk seluruh layanan APJII yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Bab VII Layanan APJII. BAB IV PENGURUS PASAL 17 PERSYARATAN DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS 17.1. Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Warga Negara Republik Indonesia yang sah. b) Pemilik/Direktur/Karyawan yang ditunjuk oleh perusahaan yang menjadi anggota APJII. c) Tidak pernah terlibat dengan organisasi

BAB IV LAYANAN Bagian Kesatu IIX-APJII Pasal 4

1. Pengelolaan Jaringan Indonesia Internet Exchange (IIX) dilaksanakan oleh suatu bidang dalam Dewan Pengurus. 2. Bidang tersebut berpedoman kepada prinsip kebersamaan, kemitraan, tidak bersaing dengan Anggota, netral, nir-laba atau tidak semata-mata mencari keuntungan, profesional dan independen, dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

Ketentuan Layanan dalam Rancangan ART, adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari layanan yang sudah ditegaskan dalam Rancangan AD. Ketentuan BAB IV yang mengatur mengenai Pengurus dalam ART Lama, dilakukan pemisahan dan harmonisasi dalam materi yang diaturnya. Mengenai persyaratan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dimasukan dalam BAB Pemilihan pada Rancangan ART Baru. Hal ini karena melihat materi yang diatur, adalah merupakan persyaratan bagi anggota yang ingin mengajukan diri sebagai

terlarang.

kepada Anggota. d) Memiliki dedikasi dan komitmen kepada 3. Layanan IIX adalah layanan interkoneksi APJII. Nasional antar anggota. e) Berdomisili dan berusaha didalam 4. Pemilihan titik-titik dimana IIX berada harus memenuhi kriteria tertentu yang wilayah hukum Republik Indonesia. 17.2. Menyatakan secara tertulis bersedia diputuskan oleh Dewan Pengurus. 5. Pengelolaan IIX berada sepenuhnya dibawah tanggung jawab dan kendali APJII. 6. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengoperasian IIX diputuskan di dalam Open 17.3. Dipilih dalam Musyawarah Nasional Policy Meeting yang akan dijelaskan dalam berdasarkan prosedur yang ditetapkan Peraturan Asosiasi. sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Pasal 12 dan Pasal 13.

dalam Anggaran Rumah Tangga. 17.4. Anggota yang mengajukan sebagai Dewan Pengurus tidak diperkenankan memangku jabatan dalam 3 (tiga) kali masa kerja sebagai Dewan Pengurus secara berturutturut; 1 (satu) masa kerjaDewan Pengurus adalah selama 3 (tiga) tahun. 17.5. Apabila terjadi hal seperti yang dimaksud dalam Bab VI Pasal 28 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga ini, maka masa kerja kepengurusan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas diperpanjang hingga terlaksananya Musyawarah Nasional. 17.6. Dewan Pengurus melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab III Pasal 13 serta keputusankeputusan Musyawarah Nasional. 17.7. Fungsi Dewan Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 4 dengan wewenang sebagai berikut: e)

Menjabarkan garis-garis besar program kerja yang ditetapkan menjadi

Bagian Kedua IDNIC-APJII Pasal 5 1. APJII bekerja sama dengan badan-badan dunia yang mengelola Alamat Protokol Internet (PI) atau Autonomous System Number (ASN). 2. APJII menerima mandat sebagai National Internet Registry (NIR) dari badan Sumber Daya Internet dunia untuk mengalokasikan ALamat PI dan ASN bagi masyarakat pengguna Internet di Indonesia. 3. Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) di atas, dikelola oleh bidang yang disebut Indonesia Network Information Center (IDNIC). 4. Bidang IDNIC mempunyai tugas: a. membantu melakukan kajian-kajian berhubungan dengan arah kebijakan pengelolaan Alamat PI di Indonesia; b. membantu merumuskan kebijakan umum pengelolaan Alamat PI di Indonesia untuk ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan mediasi penyelesaian perselisihan

Dewan Pengawas atau Dewan Pengurus. Ketentuan mengenai Badan Pelaksana Harian dalam Pasal 20 ART lama dihilangkan dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi. Hal ini karena BPH, bukan merupakan bagian dari Asosiasi yang mempunyai sfat seperti halnya Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus. BPH dalam APJII lebih merupakan tenaga professional yang bekerja dalam rangka administrasi APJII. Sehingga, keberadaannya secara tegas diatur dalm AD sebagai wujud legitimasi keberadaannya, dan lebih lanjut pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Asosiasi.

program kegiatan kerja yang praktis untuk dapat dilaksanakan di lapangan. f)

Melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota agar tetap sejalan dengan kebijaksanaan umum, dan memberikan pertimbangan dan saransaran mengenai pembinaannya.

g)

Mengakomodir aspirasi Anggota dengan menghasilkan bentuk nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh Anggota secara adil merata dan transparan.

h)

Menyusun dan menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan program kerja dan layanan APJII.

i)

Menyelenggarakan hubungan dengan pihak luar yang memberikan manfaat bagi organisasi.

j)

Ketua Umum atau Wakil dan Bendahara atau Wakil memiliki wewenang untuk membuka rekening Bank dan menandatangani giral Bank berupa Cek/Bilyet Giro dan surat-surat lain yang diperlukan oleh Pihak Bank atas rekening Bank APJII.

PASAL 18 TATA KERJA DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS 18.1. Untuk pertama kali Dewan Pengurus menetapkan program kerja tahunan yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (APPA) untuk disetujui oleh Dewan Pengawas selambat-

antara Pengelola Lokal Alamat PI dengan Pengguna Alamat PI. 5. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan Alamat PI diputuskan di dalam Open Policy Meeting yang akan dijelaskan dalam Peraturan Asosiasi. 6. Hal-hal mengenai tugas dan fungsi bidang IDNIC diatur dalam Peraturan Asosiasi. Bagian Ketiga Layanan Sertifikasi dan Training Pasal 6 1. Guna mendukung kemajuan dan professional di bidang TIK, perlu dinyatakan dalam suatu Sertifikat Kompetensi yang sah dan berlaku secara nasional. 2. Layanan Sertifikasi dan Training mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal dan warga masyarakat yang belajar mandiri di bidang TIK 3. Kegiatan Layanan Sertifikasi dan Training adalah meliputi: a. Mengembangkan, menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria kompetensi lulusan; b. Menyusun dan melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan advokasi; c. Menetapkan petunjuk teknis uji kompetensi dan instrumen penilaian uji kompetensi; d. Menetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK); e. Melakukan pengujian kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap lulusan kursus atau belajar

lambatnya 1 (satu) bulan. 18.2. Dewan Pengawas menetapkan program kerja tahunan yang dilengkapi dengan APPA yang diterima dari Dewan Pengurus selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah Dewan Pengurus terbentuk. 18.3. Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah terbentuknya Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas harus sudah menyusun dan mensahkan berlakunya Tata Tertib Kerja Kepengurusannya, yang paling sedikit berisikan: a) Uraian Tugas dan Tanggung Jawab setiap Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. b) Mekanisme Organisasi dan Tata Tertib Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. c) Tolok Ukur Unjuk kerja masing-masing Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. d) Rapat Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. e) Rapat Dewan Pengawas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. f)

Rapat Dewan Pengawas bersama dengan Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

mandiri untuk pekerjaan di bidang TIK; f. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi. 4. Layanan Sertifikasi dan Training dikelola oleh bidang dalam Dewan Pengurus. 5. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam layanan sertifikasi dan training diputuskan di dalam Open Policy Meeting yang akan dijelaskan dalam Peraturan Asosiasi. 6. Tugas dan Fungsi bidang layanan sertifikasi dan training diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi.

PASAL 19 PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS 19.1. Anggota Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa jabatannya, apabila: a) Yang bersangkutan mengundurkan diri. b) Yang bersangkutan meninggal dunia c) Yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas seperti yang dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga ini. d) Yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas sesuai dengan Tata Tertib Kerja kepengurusan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas seperti yang dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga ini. e) Yang bersangkutan sudah tidak lagi sebagai Pemilik/Direktur/Karyawan di Perusahaan yang menjadi Anggota APJII. 19.2. Apabila oleh salah satu sebab yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, Ketua Umum Dewan Pengurus atau Ketua Dewan Pengawas tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka untuk melanjutkan sisa akhir masa jabatan tersebut, Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas yang khusus untuk itu dapat memilih Calon Pengganti diantara

Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas. 19.3. Penggantian Anggota Dewan Pengurus dan Pengawas: a) Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat 1 di atas, seorang Bendahara sebagai Anggota Dewan Pengurus tidak dapat memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka Rapat Dewan Pengurusdapat menentukan penggantinya diantara Anggota Dewan Pengurus untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas. b) Apabila oleh sesuatu sebab yang disebut dalam ayat 1 di atas, seorang Anggota Dewan Pengurus tidak dapat memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka Rapat Dewan Pengurus dapat menentukan penggantinya sebagai Anggota Dewan Pengurus Paruh Waktu dari daftar calon Anggota Dewan Pengurus, sejauh orang pengganti memenuhi syaratsyarat kepengurusan seperti dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas. c) Apabila oleh satu sebab yang disebut dalam ayat 1 di atas, seorang Anggota Dewan Pengawas tidak dapat memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dapat menentukan penggantinya sebagai Anggota Dewan Pengawas Paruh

Waktu dari urutan pemilihan calon Anggota Dewan Pengawas, sejauh orang pengganti memenuhi syaratsyarat kepengurusan seperti dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga ini untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas. 19.4. Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas untuk penggantian Ketua Umum, Anggota Dewan Pengurus atau Pimpinan/Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini, harus dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas. 19.5. Pergantian pengurus harus dilaporkan pada Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional terdekat. 19.6. Anggota APJII dan/atau Anggota Dewan Pengurus dan/atau Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk APJII mewakili afiliasi dinyatakan berhenti, jika: a) Yang bersangkutan mengundurkan diri; b) Yang bersangkutan meninggal dunia; c) Yang bersangkutan sudah tidak lagi sebagai Pemilik/Direktur/Karyawan di Perusahaan yang menjadi Anggota APJII. 19.7. Jika Anggota yang mewakili terhadap afiliasi oleh satu sebab dalam Pasal 19 ayat 6, maka Rapat Dewan Pengurus yang khusus untuk itu dapat memilih Pengganti di antara Anggota APJII, Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas untuk

diangkat dan Pengawas.

disahkan

oleh

Dewan

PASAL 20 BADAN PELAKSANA HARIAN 20.1. Badan Pelaksana Harian (BPH) dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pelaksana Harian dengan nama jabatan Sekretaris Badan Pelaksana Harian. 20.2. Kepala, organisasi dan personalia Badan Pelaksana Harian ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus. 20.3. Staf Badan Pelaksana Harian haruslah profesional, dan tidak diperkenankan mempunyai hubungan kepentingan usaha apapun dengan APJII maupun Anggota APJII. 20.4. Kriteria dan tata cara pemilihan dan penetapan Kepala BPH adalah sebagai berikut: a)

Kepala BPH adalah seorang profesional yang tidak memiliki perusahaan sejenis dengan perusahaan yang menjadi Anggota APJII, termasuk memiliki saham penuh atau sebagian pada perusahaan yang dimaksudkan.

b)

Kepala BPH adalah seorang profesional yang harus memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan, serta berkemampuan komunikasi aktif internal maupun eksternal.

c)

Kepala

BPH

adalah

seorang

profesional yang mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang tenaga kerja sesuai peraturan dan undang-undang tenaga kerja yang berlaku. d)

Kepala BPH dipilih melalui seleksi khusus yang ditangani secara khusus pula oleh Dewan Pengurus.

20.5. Tugas-tugas dan tanggungjawab Badan Pelaksana Harian ditetapkan secara terpisah melalui sebuah Surat Keputusan Dewan Pengurus.

PASAL 21 KOORDINATOR DAN KELOMPOK KERJA 21.1. Kelompok Kerja adalah salah satu bentuk badan pelaksana yang dapat dibentuk oleh Dewan Pengurus berdasarkan kebutuhan. 21.2. Koordinator dan Wakil Koordinator suatu Kelompok Kerja dipilih oleh Dewan Pengurus atas dasar usul dari anggota yang tergabung dalam suatu kelompok kerja tertentu. 21.3. Koordinator dan Wakil Koordinator Kelompok Kerja duduk dalam Dewan Pengurus dan jika berhalangan penggatiannya diatur oleh kesepakatan Anggota dalam Kelompok Kerja yang bersangkutan. 21.4. Kelompok Kerja merupakan forum terbuka yang kegiatannya dapat diikuti oleh setiap Anggota maupun non-anggota yang berminat.

21.5. Aturan kerja, tata komunikasi, program dan biaya kegiatan Kelompok Kerja diusulkan oleh Kelompok Kerja dan disetujui oleh Dewan Pengurus dan diintegrasikan ke dalam Program Kerja Dewan Pengurus. Aturan kerja dan program harus sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII. 21.6. Seorang Anggota dapat mengikuti kegiatan lebih dari satu Kelompok Kerja. 21.7. Anggota Kelompok Kerja dapat diminta untuk ikut membiayai kegiatan kelompok yang diikutinya.

BAB V PEMILIHAN DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS PASAL 22 PEMILIH DAN HAK SUARA 22.1. Yang berhak memilih Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas adalah Anggota.

BAB V KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Syarat Keanggotaan Pasal 7

Syarat Keanggotaan APJII terbagi menjadi: 1. Berbadan hukum: a. Bagi lembaga negara memiliki dasar hukum pembentukannya; b. Bagi perusahaan dan organisasi wajib memiliki Surat Keputusan sebagai badan hukum sesuai PASAL 23 dengan Peraturan Perundang-undangan yang CALON DAN PENCALONAN berlaku di Indonesia; c. Bagi Perusahaan penyelenggara telekomunikasi 23.1. Setiap Anggota yang memenuhi syarat memiliki Izin Usaha Penyelenggaraan menjadi anggota Dewan Pengurus maupun Telekomunikasi, dan bagi non penyelenggara Dewan Pengawas seperti yang diuraikan telekomunikasi memiliki izin sesuai dengan akta dalam Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga 22.2. Setiap Anggota mempunyai hak 1 (satu) suara untuk masing-masing 1 orang anggota Dewan Pengurus dan 1 orang anggota Dewan Pengawas.

Keanggotaan dalam Rancangan ART Baru merupakan penjabaran dan harmonisasi dari keanggotaan yang diatur dalam Rancangan AD. Serta juga merupakan harmonisasi dari Keanggotaan yang diatur dalam ART Lama. Ketentuan mengenai Pemilihan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dalam BAB V ART Lama, diatur dalam BAB XII, yang ditempatkan setalah mengatur Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas serta Forum Pertemuan.

ini, berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan Dewan Pengurus maupun Dewan Pengawas. 23.2. Setiap Anggota berhak mengajukan 1 (satu) orang calon untuk calon Dewan Pengurus dan 1 (satu) orang calon untuk calon anggota Dewan Pengawas dari institusinya, kepada Panitia Pemilihan sesuai jadwal pencalonan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan. 23.3. Calon yang sah adalah calon yang sudah menyampaikan persetujuan pencalonannya kepada Panitia Pemilihan.

pendirian Perusahaan; d. Membayar iuran keanggotaan 2. Non Badan Hukum: a. Badan usaha non-badan hukum: 1) Memiliki akta pendirian dari notaris; 2) Memiliki izin usaha; 3) Membayar iuran keanggotaan. b. Organisasi non-badan usaha: 1) Memiliki AD/ART; 2) Membayar iuran keanggotaan. c. Perorangan: 1) Memiliki identitas (KTP); 2) Membayar iuran keanggotaan.

23.4. Panitia Pemilihan menetapkan tata cara dan jadwal pencalonan dan pemilihan calon definitif, yang menjamin:

Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis a) Diketahuinya jadwal dan tata cara pendaftaran keanggotaan diatur lebih lanjut dalam pencalonan dan pemilihan calon definitif Peraturan Asosiasi. oleh Anggota dengan tenggang waktu yang cukup. b) Diterimanya surat-surat pencalonan dan pemilihan calon definitif dari anggota yang memilih dan konfirmasi persetujuan oleh calon yang bersangkutan. c) Diketahui oleh Anggota, daftar seluruh calon yang masuk melalui pencalonan diri maupun dicalonkan. d) Didapatnya daftar calon yang sah disertai keterangan yang cukup mengenai calon-calon tersebut oleh seluruh Anggota dan tenggang waktu yang cukup bagi Anggota untuk menilai dan memilih.

Bagian Kedua Prosedur Pendaftaran Dan Pengangkatan Pasal 9 1. Pendaftaran dilakukan secara tertulis baik manual maupun on-line yang ditujukan kepada Dewan Pengurus, dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan untuk keperluan tersebut. 2. Memenuhi syarat-syarat ketentuan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4. 3. Memenuhi syarat administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Asosiasi. 4. Prosedur administrasi lainnya diatur pelaksanaannya oleh Dewan Pengurus dan

23.5. Seorang calon hanya dapat menjadi calon Dewan Pengurus atau calon anggota Dewan Pengawas sejauh pencalonannya memenuhi ketentuan yang disebut dalam ayat 1, 2, 3, pasal ini. PASAL 24 WAKTU DAN CARA PEMILIHAN 24.1. Nama-nama calon Dewan Pengurus dan calon anggota Dewan Pengawas sudah dapat diumumkan oleh Panitia Pemilihan sejak awal dimulainya Musyawarah Nasional, setelah mendapat persetujuan tertulis dari calon. 24.2. Dewan Pengurus dipilih dan ditetapkan melalui sistem formatur tunggal melalui Musyawarah Nasional. 24.3. Dewan Pengawas dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang dari daftar calon Dewan Pengawas yang tersedia. 24.4. Setiap Anggota atau Kuasa Anggota mempunyai 1 (satu) suara untuk memilih 1 (satu) nama calon formatur dan memilih 7 (tujuh) nama calon anggota Dewan Pengawas dengan menuliskan nama pada kertas suara yang disediakan untuk pemilihan formatur dan pemilihan anggota Dewan Pengawas. 24.5. Tata cara pemilihan diatur oleh Panitia Pemilihan yang harus dapat menjamin: a) Tingkat kerahasiaan suara pemilih. b) Dapat dikontrol dan dibuktikan bahwa suara yang dimasukkan/dikirim telah diterima oleh Panitia Pemilihan.

dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian. 5. Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi Anggota APJII ditetapkan melalui tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja untuk memeriksa keabsahan seluruh lampiran dan dokumen yang menyertai formulir pendaftaran, disamping memeriksa secara nyata keberadaan calon Anggota tersebut. 6. Hasil keputusan tersebut sudah harus diberitahukan kepada calon Anggota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah masa tenggang waktu di atas. 7. Setiap Anggota harus menyetujui kondisi dan ketentuan keanggotaan. 8. Setiap Anggota yang sudah diterima dan terdaftar akan menerima Tanda Keanggotaan APJII. 9. Tanda Keanggotaan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh Ketua Umum APJII. Bagian Ketiga Hak Dan Kewajiban Anggota Asosiasi Pasal 10 Hak Anggota: 1. Anggota mempunyai hak dipilih dan memilih. 2. Anggota mempunyai hak untuk berpendapat, usul dan berbicara sesuai dengan kode etik asosiasi. 3. Anggota berhak mendapatkan pelayanan asosiasi sesuai dengan kategori keanggotaan.

4. Anggota berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan asosiasi. 5. Anggota berhak mengakses atas informasi d) Cukup waktu bagi pemilih untuk mengenai perkembangan organisasi dan memasukkan dan atau mengirim kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh suaranya. asosiasi. c) Dapat dihindari penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak.

24.6. Panitia Pemilihan harus sudah mengumumkan susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas selambat-lambatnya pada acara sidang terakhir dari Musyawarah, untuk kemudian diangkat oleh Musyawarah.

Pasal 11

Kewajiban Anggota: 1. Anggota wajib menjaga nama baik organisasi. 2. Anggota wajib mematuhi semua peraturan PASAL 25 dan kode etik asosiasi. PANITIA PEMILIHAN 3. Anggota wajib mendukung program25.1. Panitia Pemilihan dipilih dan diangkat oleh program kerja asosiasi. Anggota wajib membayar iuran Dewan Pengurus dan disetujui oleh Dewan 4. Pengawas. keanggotaan sesuai dengan kreteria 25.2. Panitia Pemilih sekurang-kurangnya terdiri keanggotaan. dari seorang Ketua Panitia, seorang Sekretaris panitia dan 5 (lima) orang anggota.

Pasal 12 1. Ketentuan mengenai kode etik asosiasi 25.3. Dalam pelaksanaan tugasnya panitia diatur dalam Peraturan Asosiasi. pemilihan secara teknis dibantu oleh Badan 2. Hak dan Kewajiban yang belaum diatur Pelaksana Harian. dalam AD/ART, dapat diatur dalam peraturan 25.4. Biaya pelaksanaan pemilihan pengurus asosiasi. merupakan biaya APJII. 25.5. Panitia Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Nasional. 25.6. Yang dapat diangkat sebagai pemilihan adalah Anggota.

panitia

25.7. Panitia pemilihan sudah harus terbentuk dan mulai bekerja sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional yang akan mengadakan pemilihan pengurus baru itu diadakan.

Bagian Keempat Sanksi Asosiasi Pasal 13

Setiap Anggota yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan APJII dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota dapat dikenakan PASAL 26 sanksi-sanksi berupa: SERAH TERIMA 1. Teguran resmi dalam bentuk peringatan tertulis dari Dewan Pengurus. 26.1. Formatur harus sudah mengumumkan 2. Penghentian pelayanan asosiasi yang semula susunan Dewan Pengurus inti sebelum merupakan haknya sebagai Anggota. Sidang Musyawarah ditutup. 3. Pemberhentian sebagai Anggota secara tertulis 26.2. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dan diumumkan kepada seluruh Anggota. setelah Musyawarah Nasional memilih Dewan Pengurus Baru, Dewan Pengurus Lama harus menyerah-terimakan kepengurusan kepada Dewan Pengurus Baru. Hal yang sama berlaku pula untuk Dewan Pengawas.

26.3. Serah terima Dewan Pengurus yang disebut pada ayat 2 pasal ini sekurang-kurangnya menyangkut pemindahan yang jelas dari: a) Keuangan organisasi; b) Inventaris organisasi; c) Kegiatan berjalan;

organisasi

yang

sedang

Serah terima Dewan Pengawas sekurangkurangnya menyangkut kegiatan Dewan Pengawas yang sedang berjalan. 26.4. Selama masa antara terpilihnya Dewan Pengurus Baru dan serah terima tersebut, Dewan Pengurus Lama tetap bekerja dan mendampingi Dewan Pengurus Baru dalam

Bagian Kelima Pemberhentian Keanggotaan Pasal 14 1. Pemberhentian keanggotaan dapat terjadi karena kehilangan status keanggotaan, yang disebabkan karena: a. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri; b. Ijin usahanya dicabut oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan; c. Karena yang bersangkutan menghentikan usahanya/menutup perusahaan. 2. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam asosiasi, laporan anggota asosiasi, dan pembuktian yang tersedia, maka Dewan Pengurus dapat melakukan pemberhentian tetap keanggotaan. 3. Kepada yang bersangkutan akan disampaikan

rapat-rapatyang bersifat pengambilan keputusan organisasi, penentuan sikap organisasi dan hubungan-hubungan ke luar yang perlu dilakukan. Hal yang sama berlaku pula untuk Dewan Pengawas sesuai dengan tugas-tugas Dewan Pengawas.

surat pemanggilan untuk didengar keterangan serta penjelasannya dalam forum yang dihadiri oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. 4. Apabila dalam pemanggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemanggian pertama, Dewan Pengurus mengirimkan pemanggilan kedua. 5. Apabila dalam pemanggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir, maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemanggilan kedua, Dewan Pengurus mengirimkan pemanggilan ketiga, yang merupakan pemanggilan terakhir. 6. Hasil pemanggilan sebagaimana dalam ayat (5) merupakan keputusan akhir terhadap usulan pemberhentian keanggotaan. 7. Jika terbukti melangggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam asosiasi, kepada yang bersangkutan akan diberikan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan yang disahkan oleh Dewan Pengurus berdasarkan kesimpulan akhir yang diperoleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. 8. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan diberikan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan terakhir dilaksanakan. 9. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh Ketua Umum APJII. 10. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan harus dilampiri sekurang-kurangnya Berita Acara Hasil Pemanggilan yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. 11. Bersamaan dengan dikeluarkannya Surat

BAB VI FORUM PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT PASAL 27 BENTUK DAN PENJADWALANNYA APJII memiliki beberapa bentuk rapat anggota dan/atau forum pertemuan dengan penjelasan personil dan jadwal kegiatannya sebagai berikut: 27.1. Musyawarah Nasional 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun. 27.2. Musyawarah Nasional Luar Biasa apabila memenuhi persyaratan yang terdapat di Anggaran Dasar Bab III, Pasal 10 Ayat 6. 27.3. Rapat Kerja Nasional 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun. 27.4. APJII Open Policy Meeting (OPM) maksimal 2 (dua) kali setiap 1 (satu) tahun. 27.5. Rapat Dewan Pengurus minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 27.6. Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Pengurus minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 27.7. Rapat Dewan Pengawas minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 27.8. Rapat-rapat kebutuhan.

lain

disesuaikan

dengan

Keputusan Pemberhentian Keanggotaan, maka Tanda Keanggotaan yang pernah diberikan kepada yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi, demikian pula hak dan kewajibannya sebagai anggota APJII, tanpa menghilangkan segala kewajiban yang masih tertangguhkan. BAB VI Dewan Pengawas (Board of Trustee)

Bagian Kesatu Komisi-komisi Pasal 15 1. Komisi dibentuk oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari Komisi IIX, Komisi Pelatihan dan Sertifikasi, Komisi IDNIC, Komisi Regulasi dan Advokasi, Komisi Pengembangan Industri Internet, serta Komisi Internet Security 2. Dewan Pengawas menetapkan jumlah komisi pada permulaan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Dewan Pengurus. 3. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam permulaan rapat Dewan Pengawas menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Dewan Pengawas. 4. Tugas komisi: a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan Program Kerja dan kegiatan layanan bersama-sama dengan Dewan Pengurus; b. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana

Ketentuan Dewan Pengawas yang diatur dalam Rancangan ART ini adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Dewan Pengawas yang telah diatur dalam Rancangan AD Baru. Materi yang diatur dalam ART merupakan hal-hal yang bersifat teknis fundamental. Ketentuan Forum Pertemuan dan Rapat-rapat yang diatur dalam BAB VI ART Lama diletakan dalam BAB XI Rancangan ART Baru.

PASAL 28 MUSYAWARAH NASIONAL 28.1. Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi APJII. 28.2. Musyarawah Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan apabila ada halangan dalam penyelenggaraannya, maka Musyawarah Nasional yang telah terjadwal harus dapat terselenggara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal yang telah dijadwalkan. 28.3. Bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional tersebut, dikerjakan dan disiapkan oleh Badan Pelaksana Harian, serta didistribusikan kepada Anggota pada saat Musyawarah Nasional diselenggarakan. 28.4. Berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Badan Pelaksana Harian sebagaimana disebutkan pada ayat 3 Pasal ini, maka Dewan Pengurus akan membentuk:

dimaksud dalam huruf a kepada Ketua Dewan Pengawas. 5. Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengurus yang diwakili oleh Ketua Bidang. 6. Komisi membuat laporan kerja pada akhir masa keanggotaan Dewan Pengawas, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja komisi diatur dengan peraturan Dewan Pengawas tentang tata tertib.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Pasal 16 Hak Anggota Dewan Pengawas: e) Panitia Pengarah (Steering Committee) 1. mengajukan pertanyaan kepada Dewan f) Panitia Pelaksana (Organizing Pengurus dan/atau Anggota Dewan Pengurus. Committee) 2. memilih dan dipilih dalam Struktur Dewan Pengawas. PASAL 29 3. Mendapatkan dukungan administratif dalam PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL rangka menjalankan fungsi Dewan Pengawas. 32.1. Peserta Musyawarah Nasional adalah: a) Anggota;

b) Anggota Kehormatan. 32.2. Hak Anggota sebagai peserta Musyawarah Nasional adalah mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih. 32.3. Anggota Kehormatan hanya mempunyai hak bicara. 32.4. Kewajiban peserta Musyawarah Nasional adalah mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Tata Tertib Musyawarah Nasional (Munas) dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas. 32.5. Apabila seorang Anggota tidak dapat hadir dalam Musyawarah Nasional, maka kehadiran dan hak suaranya dapat dikuasakan kepada Anggota lain yang hadir dengan memberikan surat kuasa. PASAL 30 WAKTU, TEMPAT, DAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL 30.1. Musyawarah Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali dengan waktu yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional sebelumnya. 30.2. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus. Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana diangkat oleh Dewan Pengurus untuk menyusun acara dan materi Musyawarah Nasional serta melaksanakan Musyawarah Nasional. Biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional diatur dan dipertanggung-jawabkan oleh

Anggota

Dewan

Pasal 17 Pengawas

mempunyai

Kewajiban: 1. memegang teguh dan mengamalkan AD/ART. 2. melaksanakan dan mentaati ketentuanketentuan yang ada dalam Asosiasi. 3. mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Pengawas. 4. mendahulukan kepentingan asosiasi di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 5. memperjuangkan kepentingan anggota asosiasi. 6. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Dewan Pengurus. Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban anggota Dewan Pengawas diatur dalam peraturan Dewan Pengawas tentang tata tertib. Bagian Ketiga Pemberhentian Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Pasal 19 1. Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap sebagai anggota dewan Pengurus. 2. Anggota Dewan Pengawas dilarang melanggar Tata Tertib Dewan Pengawas. 3. Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas yang Tidak hadir dalam rapat dewan pengawas sebanyak 3 kali berturut-turut atau 5

Dewan Pengurus. PASAL 31 PIMPINAN SIDANG, ACARA, DAN TATA TERTIB 31.1. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional dipilih oleh sidang Musyawarah Nasional yang dipimpin oleh Panitia Pelaksana. 31.2. Pimpinan Sidang sebanyak-banyaknya terdiri dari 1 (satu) orang Pimpinan Sidang dan 1 (satu) orang Sekretaris Sidang. 31.3. Rencana acara dan tata tertib sidang yang disusun oleh Panitia Pengarah adalah usulan untuk disetujui/diperbaiki oleh sidang Musyawarah Nasional. PASAL 32 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA 32.1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila ada hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional. 32.2. Musyawarah Nasional Luar Biasa seperti yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 10 ayat 6dapat diselenggarakan jika memenuhi salah satu persyaratan berikut: g)

Diputuskan oleh suatu Rapat Dewan Pengurus yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus.

h)

Diusulkan oleh Dewan Pengawas yang diputuskan oleh suatu Sidang Dewan

kali dalam satu periode kepengurusan dikenai sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas. 4. Keputusan pemberhentian Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas. 5. Tata cara pemberhentian Ketua Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas tentang tata tertib.

Pengawas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas. i)

Diajukan secara tertulis oleh sekurangkurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah Anggota yang terdaftar.

32.3. Undangan Khusus dan/atau Peninjau ditiadakan dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa. 32.4. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah surat permohonan yang sah sesuai ayat 2 pasal ini diterima oleh Dewan Pengurus. 32.5. Tata cara dan pelaksanaannya dikerjakan sama sebagaimana penyelenggaraan Musyawarah Nasional. PASAL 33 RAPAT KERJA NASIONAL 33.1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 33.2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan tata cara pelaksanaannya disiapkan oleh Badan Pelaksana Harian. 33.3. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh: a) Dewan Pengawas b) Dewan Pengurus c) Pengurus Perwakilan Wilayah

d) Anggota dan Anggota Kehormatan e) Badan Pelaksana Harian PASAL 34 APJII OPEN POLICY MEETING 34.1. Tujuan utama APJII Open Policy Meeting adalah membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan layanan Anggota APJII kepada publik. 34.2. APJII Open Policy Meeting diselenggarakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 34.3. APJII Open Policy Meeting diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan tata cara pelaksanaannya disiapkan oleh Badan Pelaksana Harian. 34.4. Hal-hal utama yang dibahas dalam APJII Open Policy Meeting adalah: j)

IDNIC (Indonesia Network Information Center) meliputi Pelayanan IP Address dan ASN beserta pendaftaran Nama Domain, http://www.idnic.net.id

k)

IIX (Indonesia Internet eXchange), Jaringan Interkoneksi Internet di Indonesia, http://www.iix.net.id

l)

NIR (National Internet Registry), layanan small multihoming yang difasilitasi oleh Anggota APJII, http://www.apjii.or.id

34.5. APJII Open Policy Meeting dihadiri oleh: a)

Dewan Pengawas

b)

Dewan Pengurus

c)

Pengurus Perwakilan Wilayah

d)

Anggota dan Anggota Kehormatan

e)

Badan Pelaksana Harian

f)

Undangan Khusus dan/atau Peninjau yang berasal dari tokoh perusahaan dan/atau pejabat pemerintah, yang jumlah dan namanya ditentukan oleh Dewan Pengurus. PASAL 35 RAPAT DEWAN PENGAWAS

35.1. Rapat Dewan Pengawas sekurangkurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 35.2. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Pimpinan Dewan Pengawas 35.3. Bila diperlukan rapat dapat dihadiri oleh Badan Pelaksana Harian. PASAL 36 RAPAT DEWAN PENGURUS 36.1. Rapat Dewan Pengurus diatur secara tersendiri oleh Dewan Pengurus, sekurangkurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 36.2. Jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 36.3. Bila diperlukan rapat dapat dihadiri oleh Badan Pelaksana Harian.

PASAL 37 RAPAT-RAPAT LAIN 37.1. Rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh badan-badan/tim/kelompok kerja yang dibentuk oleh Dewan Pengurus tidak diatur secara khusus di dalam Anggaran Rumah Tangga. 37.2. Tata cara pelaksanaan dan bahan diatur secara tersendiri oleh masing-masing badan/tim/ kelompok kerja, sesuai dengan kebutuhan. 37.3. Hasil rapat disampaikan kepada Dewan Pengurus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah rapat berakhir. PASAL 38 QUORUM DAN KEABSAHAN RAPAT 38.1. Selain yang ditentukan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar, Musyawarah Nasional dianggap sah bila: a)

Kepada Anggota melalui Dewan Pengurus telah dikirimkan undangan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum mulainya Musyawarah Nasional.

b)

Telah memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir ditambah 1 (satu).

c)

Dalam hal quorum tidak tercapai, maka Musyawarah Nasional ditunda tiap 15 (limabelas) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama setengah jam

(dua kali penundaan). d)

Bila sesudah penundaan setengah jam quorum belum juga tercapai, Musyawarah Nasional dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah.

38.2. Selain yang ditentukan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar, Rapat Kerja Nasional dianggap sah bila: a)

Kepada peserta rapat melalui Dewan Pengurus telah dikirimkan undangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dimulainya Rapat Kerja.

b)

Telah memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir ditambah 1 (satu).

c)

Dalam hal quorum tidak tercapai, maka Rapat Kerja Nasional ditunda tiap 15 (lima belas) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama setengah jam (dua kali penundaan).

d)

Bila sesudah penundaan setengah jam quorum belum juga tercapai, Rapat Kerja Nasional dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah.

38.3. Selain yang ditentukan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar, Rapat Dewan Pengawas adalah sah bila: a)

Kepada Anggota Dewan telah dikirimkan undangan disertai acara dan

materi rapat, 7 (tujuh) hari kalender sebelum dimulainya Rapat Dewan. b)

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) jumlah Anggota Dewan ditambah 1 (satu).

PASAL 39 TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 39.1. Setiap forum pertemuan dan rapat-rapat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 39.2. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (voting) dan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah yang hadir ditambah 1 (satu) orang Peserta yang memiliki hak suara. 39.3. Pemungutan suara mengenai orang harus dilaksanakan secara tertutup kecuali jika keputusan dapat diambil secara aklamasi. 39.4. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan pemungutan suara tidak dapat dicapai, maka pimpinan rapat berhak menunda keputusan tersebut selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam sejak tidak tercapainya keputusan dan memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengambil ulang keputusan pada pertemuan berikutnya.

BAB VII DEWAN PENGURUS (BOARD OF DIRECTOR)

BAB VII KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PASAL 40 SUMBER DANA

Bagian Kesatu Bidang-bidang Pasal 20

Ketentuan Dewan Pengurus yang diatur dalam Rancangan ART ini adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Dewan Pengurus 40.1. APJII memperoleh dana sebagaimana yang telah diatur dalam Rancangan AD Baru. diatur dalam Anggaran Dasar Bab VIII 1. Bidang dibentuk oleh Ketua Umum Asosiasi Materi yang diatur dalam ART merupakan Pasal 25. yang terdiri Bidang IIX, Bidang Pelatihan dan hal-hal yang bersifat teknis fundamental. 40.2. Uang Pangkal, Uang Iuran, dan Uang Iuran Penggunaan Layanan ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan dikenakan hanya kepada Anggota. 40.3. Uang Pangkal dibayarkan pendaftaran keanggotaan.

pada

saat

40.4. Uang Iuran Penggunaan Layanan dibayarkan pada saat ditagih oleh APJII kepada Anggota. 40.5. Uang Iuran Anggota dibayarkan paling sedikit tiap 3 (tiga) bulan sekaligus, selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan terkait. 40.6. Uang Kegiatan Kegiatan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sesudah kegiatan selesai diselenggarakan. 40.7. Kriteria Uang Kegiatan diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus. 40.8. Untuk memperkuat keuangan APJII, Dewan Pengurus dibenarkan untuk mengadakan upaya-upaya lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketatalaksanaan asosiasi APJII serta ketentuan perundangan yang berlaku; hasil dan pemanfaatannya

Sertifikasi, Bidang IDNIC, Bidang Regulasi dan Advokasi, Bidang Pengembangan Industri Dalam Bab ini juga diatur mengenai Koordinator dan Kelompok Keja, yang semula Internet, serta Bidang Internet Security 2. Bidang sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh satu orang Ketua Bidang. 3. Ketua Bidang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Asosiasi. 4. Ketua Umum menetapkan jumlah bidang berserta keanggotaannya pada permulaan Rapat Pengurus yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengurus. 5. Fungsi Bidang: a. Menjalankan layanan APJIII sesuai dengan Tugas dan wewenangn berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Asosiasi; b. Menjalankan program kerja yang telah diputuskan baik dalam Musyawarah Nasional maupuan diputuskan oleh Dewan Pengurus sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bidang-bidang dapat mengadakan pertemuan konsultatif dengan Dewan Pengawas. 7. Ketua Bidang membuat laporan kerja pada akhir masa keanggotaan

diatur dalam Pasal 21 AD Lama.

Ketentuan BAB VII mengenai Keuangan dan Perbendaharaan diatur dalam BAB XIII Rancangan ART Baru.

diserahkan kepada Dewan Pengurus.

Dewan Pengurus, baik yang sudah maupun yang 40.9. Uang yang merupakan sumber pemasukan belum APJII dibayarkan kepada Bendahara terselesaikan. melalui Sekretariat Badan Pelaksana 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Bidang diatur Harian. dengan Peraturan Asosiasi tentang Tata Tertib Dewan Pengurus. PASAL 41 PENGGUNAAN DANA Penggunaan dan pengelolaan dana APJII ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan ketentuan tersebut diatur dalam keputusan tersendiri, termasuk masalah Tahun Pembukuan, Lalu Lintas dan Mutasi Keuangan, dan lain sebagainya. PASAL 42 PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA 42.1. Pengawasan atas penerimaan, pengelolaan dan penggunaan dana APJII dilakukan oleh Dewan Pengawas, berdasarkan pertanggungjawaban tertulis Dewan Pengurus dan Badan Pelaksana Harian. 42.2. Dewan Pengawas menetapkan Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Keuangan (financial audit) setiap tahun. 42.3. Laporan Keuangan harus dilaporkan Dewan Pengurus paling sedikitnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengawas. 42.4. Setiap rapat tingkat Dewan Pengurusmaupun Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Pengurus, laporan keuangan wajib disampaikan sebagai salah satu pemantauan kegiatan asosiasi. 42.5. Dewan

Pengurus

wajib

Bagian Kedua Hak dan Kewjiban Pasal 21

Hak Anggota Dewan Pengurus: 1. Mengajukan usul program kerja. 2. Mendapatkan dukungan administratif dalam rangka menjalankan fungsi Dewan Pengurus. Pasal 22 Anggota Dewan Pengurus mempunyai Kewajiban: 1. Memahami dan menjalankan AD/ART. 2. Melaksanakan dan mentaati ketentuanketentuan yang ada dalam Asosiasi. 3. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus. 4. Mendahulukan kepentingan asosiasi di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 5. Memperjuangkan kepentingan anggota asosiasi. 6. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Dewan

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan asosiasi kepada seluruh anggota melalui Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional sebagai kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. PASAL 43 PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAANNYA 43.1. Perbendaharaan barang bergerak maupun tidak bergerak milik APJII diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus. 43.2. Daftar Inventaris/perbendaharaan APJII wajib dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengurus dalam setiap Laporan Pertanggung jawaban di Rapat Kerja Nasional maupun Musyawarah Nasional. 43.3. Apabila asosiasi dibubarkan, maka tata cara likuidasi ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan untuk keperluan khusus tersebut.

Pengurus. Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Ketua Umum, Sekretaris umum, Bendahara, dan Ketua Bidang diatur dengan peraturan Asosiasi tentang Tata Tertib Dewan Pengurus. Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 24 1. Anggota Dewan Pengurus dilarang tidak hadir dalam rapat dewan pengurus sebanyak 3 kali berturut-turut atau 7 kali dalam satu periode kepengurusan. 2. Anggota Dewan Pengurus dilarang melanggar Tata Tertib Dewan Pengurus. 3. Anggota Dewan Pengurus yang Tidak hadir dalam rapat Dewan Pengurus sebanyak 3 kali berturut-turut atau 7 kali dalam satu periode kepengurusan, dikenai sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengurus. 4. Dalam hal Ketua Umum tidak menjalankan fungsinya, dapat diberhentikan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa. 5. Keputusan pemberhentian Anggota Dewan Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum, setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. 6. Keputusan pemberhentian Ketua Umum Asosiasi ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa setelah mendengarkan Pembelaan dari Ketua Umum. 7. Tata cara pemberhentian Anggota Dewan Pengurus diatur dalam peraturan Asosiasi tentang Tata Tertib Dewan Pengurus.

Bagian Keempat Koordinator Dan Kelompok Kerja Pasal 25 1. Kelompok Kerja adalah satu bentuk badan pelaksana yang dapat dibentuk oleh Dewan Pengurus berdasarkan kebutuhan. 2. Koordinator dan Wakil Koordinator suatu Kelompok Kerja dipilih oleh Dewan Pengurus atas dasar usul dari anggota yang tergabung dalam suatu kelompok kerja tertentu. 3. Koordinator dan Wakil Koordinator Kelompok Kerja duduk dalam Dewan Pengurus dan jika berhalangan penggatiannya diatur oleh kesepakatan Anggota dalam Kelompok Kerja yang bersangkutan. 4. Kelompok Kerja merupakan forum terbuka yang kegiatannya dapat diikuti oleh setiap Anggota maupun non-anggota yang berminat. 5. Aturan kerja, tata komunikasi, program dan biaya kegiatan Kelompok Kerja diusulkan oleh Kelompok Kerja dan disetujui oleh Dewan Pengurus dan diintegrasikan ke dalam Program Kerja Dewan Pengurus. Aturan kerja dan program harus sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII. 6. Seorang Anggota dapat mengikuti kegiatan lebih dari satu Kelompok Kerja. 7. Anggota Kelompok Kerja dapat diminta untuk ikut membiayai kegiatan kelompok yang diikutinya.

BAB VIII PENUTUP

BAB VIII HUBUNGAN KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGURUS PASAL 44 Pasal 26 PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN 1. Dewan Pengawas adalah perwakilan Anggota RUMAH TANGGA yang berfungsi mengawasi pelaksanaan hasil Musyawarah Nasional oleh Dewan Pengurus. Disesuaikan dengan Bab IX Pasal 26 Anggaran 2. Dewan Pengurus adalah pelaksana Dasar APJII. kebijaksanaan dan hasil Musyawarah Nasional APJII. PASAL 45 3. Badan-badan pelaksana lainnya dalam bentuk PEMBUBARAN ORGANISASI tim atau kelompok kerja dan yang sejenis lainnya 45.1. Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk bisa dibentuk atas prakarsa dan keputusan Dewan keperluan pembubaran asosiasi dapat Pengurus berdasarkan kebutuhan. dilaksanakan atas usul 2/3 (dua pertiga) 4. Uraian hak dan kewajiban serta penjelasan jumlah Anggota. lainnya dari Badan Pelaksana Harian serta 45.2. Dalam hal Musyawarah Nasional Luar kelompok kerja yang dibentuk kemudian, diatur Biasa yang diselenggarakan khusus untuk lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi. memutuskan pembubaran asosiasi, maka akan dibentuk Panitia Likuidasi oleh Dewan Pengawas untuk mengurus harta benda asosiasi. 45.3. Bila terdapat harta milik APJII pada saat pembubaran, maka Panitia Likuidasi diberi kewenangan untuk menyerahkan harta bendaAPJII tersebut sesuai dengan keputusan yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut. 45.4. Bila terdapat hutang yang menjadi beban tanggungan APJII, maka pembebanan hutang merupakan tanggungjawab seluruh Anggota secara merata dan berimbang. PASAL 46 PERATURAN PELAKSANAAN

Dalam BAB VIII Rancangan ART Baru ini diatur mengenai Hubingan Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 13 ART Lama. Ketentuan dalam BAB ini merupakan harmonisasi dari Pasal 13 ART Lama, tanpa mengurangi makna hubungan kerja yang selama ini telah berjalan secara praktek berdasarkan ketentuan Pasal 13 ART Lama. Artinya, dalam implementasinya nanti, hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus tidak terjadi perubahan yang signifikan.

46.1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan oleh Dewan Pengurus melalui keputusan-keputusan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat serta makna isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII. 46.2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII pertama kali disahkan pemakaiannya sejak tanggal duapuluh empat Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (24-05-1996) disebut sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asli. 46.3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud Ayat 2 Pasal ini tetap berlaku kecuali adanya atau berlakunya perubahan-perubahan sebagian Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Asli, disebut Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perubahan. 46.4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perubahan yang dimaksud Ayat 3 Pasal ini dijadikan landasan kebijakan operasional bagi Anggota APJII, serta Pengurus Terpilih melalui Munas sesuai dengan periode-periode operasionalnya atau antar-waktu. 46.5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perubahan yang terakhir disahkan pemakaiannyaadalah ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional VII tahun 2012 (duaribu duabelas) yang dilangsungkan di Kuta, Bali pada tanggal 04-07-2012 (empat Juli duaribu duabelas) sampai dengan 06-

07-2012 (enam Juli duaribu duabelas).

BAB IX PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS Pasal 27 1. Anggota Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa jabatannya, apabila: a. Yang bersangkutan mengundurkan diri; b. Yang bersangkutan meninggal dunia; c. Yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 Anggaran Rumah Tangga; d. Yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas sesuai dengan Tata Tertib Kerja kepengurusan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas seperti yang dimaksud dalam Pasal 14, 15, 19 dan 20 Anggaran Rumah Tangga ini. 2. Apabila oleh salah satu sebab yang disebutkan dalam ayat (1), Ketua Dewan Pengawas tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka untuk melanjutkan sisa akhir masa jabatan tersebut, Rapat Dewan Pengawas yang khusus untuk itu wajib memilih Calon Pengganti diantara Anggota Dewan Pengawas untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas. 3. Agar tidak terjadi kekurangan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal

BAB IX dalam Rancangan ART ini merupakan ketentuan yang mengatur tata cara penggantian Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. Ketentuan ini sebelumnya diatur dalam Pasal 19 ART Lama. Dalam ketentuan yang baru ini dilakukan harmonisasi dalam rangka penyempurnaan.

12 Anggaran Dasar, maka Dewan Pengawas Wajib mengangkat penggantinya sebagai Anggota Dewan Pengawas Paruh Waktu berdasarkan urutan suara hasil pemilihan anggota dewan pengawas dalam Musyawarah Nasional terkahir untuk disahkan oleh Dewan Pengawas. 4. Apabila oleh salah satu sebab yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, Ketua Umum tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka untuk melanjutkan sisa akhir masa jabatan tersebut, Rapat Dewan Pengawas yang khusus untuk itu dapat memilih Pelaksana Tugas Sementara Ketua Umum untuk jangka waktu sampai dengan 6 bulan, sudah harus dilakukan musyawarah nasional luar biasa untuk melaksanakan Pemilihan Ketua Umum Baru. 5. Rapat Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam ayat (4), harus dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Dewan Pengawas. 6. Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat (1), Sekretaris dan Bendahara tidak dapat memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka Ketua Umum dapat menentukan penggantinya dari anggota dewan pengurus yang ada, dan/atau dapat diambil dari calon anggota yang mendaftar sebagai pengurus pada saat musyawarah nasional terakhir dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. 7. Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat (1) di atas, Ketua Bidang tidak dapat memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka Ketua Umum dapat menentukan penggantinya dari anggota dewan pengurus yang ada, dan/atau dapat diambil dari calon anggota

yang mendaftar sebagai pengurus pada saat musyawarah nasional terakhir. 8. Pergantian pengurus harus dilaporkan pada Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional terdekat. 9. Jika Anggota yang mewakili terhadap afiliasi oleh satu sebab yang disebut dalam ayat (1), maka Rapat Dewan Pengurus yang khusus untuk itu dapat memilih Pengganti di antara Anggota APJII, Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas. BAB X HAK SUARA Pasal 28 1. Setiap anggota mempunyai Hak Suara untuk Memilih 2. Setiap anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar mempunyai hak suara sebanyak 1 suara. 3. Ketentuan mengenai formula hak suara Anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar akan diatur dalam Peraturan Asosiasi.

Ketentuan Hak Suara sebelumnya diatur dalam Pasal 22 ART Lama, yang pengaturannya menjadi satu dengan ketentuan mengenai Pemilihan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. Dalam Rancangan ART Baru, Ketentuan Suara diatu r secara terpisah, dalam BAB tersendiri yang khusus menggatur Hak Suara. Pengaturan mengenai Hak Suara harus didasarkan pada Ketentuan Keanggotaan. Hal ini karena Ketentuan Keanggotaan yang diatur dalam Rancangan AD/ART Baru mempunya substansi yang berbeda dengan AD/ART Lama. Sehingga dalam pengaturannya harus dengan cermat. Ketentuan ini masih menjadi perdebatan yang belum mencapai kesepakatan.

BAB XI FORUM PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT BagianKesatu Bentuk Dan Penjadwalan Pasal 29 APJII memiliki beberapa bentuk rapat anggota dan/atau forum pertemuan dengan penjelasan personil dan jadwal kegiatannya sebagai berikut: 1. Musyawarah Nasional 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa apabila memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga. 3. Musyawarah WIlayah Pengurus Perwakilan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun setelah Musyawarah Nasional 4. Rapat Kerja Nasional 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun. 5. APJII Open Policy Meeting (OPM) maksimal 2 (dua) kali setiap 1 (satu) tahun. 6. Rapat Dewan Pengawas minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. 7. Rapat Pleno Dewan Pengawas dengan Dewan Pengurus minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. 8. Rapat Dewan Pengurus minimal 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan. 9. Rapat Pengurus Perwakalin minimal 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan 10. Rapat-rapat lain disesuaikan dengan kebutuhan.

Forum Pertemuan dan Rapat-rapat yang diatur dalam Rancangan ART ini tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam ART Lama. Hanya dilakukan harmonisasi dengan Rancangan AD Baru.

Begian Kedua Pasal 30 Musyawarah Nasional 1. Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi APJII. 2. Musyarawah Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan apabila ada halangan dalam penyelenggaraannya, maka Musyawarah Nasional yang telah terjadwal harus dapat terselenggara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal yang telah dijadwalkan. 3. Bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional tersebut, dikerjakan dan disiapkan oleh Badan Pelaksana Harian, serta didistribusikan kepada Anggota pada saat Musyawarah Nasional diselenggarakan. 4. Berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Badan Pelaksana Harian sebagaimana disebutkan pada ayat 3 Pasal ini, maka Dewan Pengurus akan membentuk: a. Panitia Pengarah (Steering Committee) b. Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Peserta Musyawarah Pasal 31 1. Peserta Musyawarah Nasional adalah Anggota APJII. 2. Hak Anggota sebagai peserta Musyawarah Nasional adalah mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih. 3. Kewajiban peserta Musyawarah Nasional adalah mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga serta Tata Tertib Musyawarah Nasional (Munas) dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas. 4. Apabila seorang Anggota tidak dapat hadir dalam Musyawarah Nasional, maka kehadiran dan hak suaranya dapat dikuasakan kepada Anggota lain yang hadir dengan memberikan surat kuasa di atas materai. Waktu, Tempat, Dan Penyelenggaraan Musyawarah Pasal 32 1. Musyawarah Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali dengan waktu yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional sebelumnya. 2. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus. 3. Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional diangkat oleh Dewan Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas, untuk menyusun acara dan materi Musyawarah Nasional serta melaksanakan Musyawarah Nasional. 4. Biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional dianggarkan oleh Dewan Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Pimpinan Sidang, Acara, Dan Tata Tertib Pasal 33 1. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional dipilih oleh sidang Musyawarah Nasional yang dipimpin oleh Panitia Pengarah Musyawarah Nasional 2. Pimpinan Sidang sebanyak-banyaknya terdiri dari 1 (satu) orang Pimpinan Sidang dan 1 (satu)

orang Sekretaris Sidang. 3. Rencana acara dan tata tertib sidang yang disusun oleh Panitia Pengarah, ditetapkan oleh sidang Musyawarah Nasional. Bagian Ketiga Musyawarah Nasional Luar Biasa Pasal 34 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila ada hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa seperti yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 29 ayat (2) dapat diselenggarakan jika memenuhi persyaratan berikut: a. Diusulkan dalam Rapat Dewan Pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus; dan/atau b. Diusulkan dalam Rapat Dewan Pengawas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas; dan/atau c. Diusulkan secara tertulis oleh sekurangkurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah Anggota yang terdaftar; d. Keputusan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa diambil dalam Rapat Pleno Dewan Pengawas dan Pengurus yang dibuat khusus untuk itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus; e. Hasil Rapat Pleno Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus

sebagaimana dalam huruf d di atas, ditetapkan dalm Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas. 3. Undangan Khusus dan/atau Peninjau ditiadakan dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa. 4. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas ditandatangani. 5. Tata cara dan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sebagaimana penyelenggaraan Musyawarah Nasional. Bagian Keempat Rapat Kerja Nasional#Satu paket dengan keanggotaan dan Voting Right Pasal 35 1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan tata cara pelaksanaannya disiapkan oleh Badan Pelaksana Harian. 3. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh: a. Dewan Pengawas; b. Dewan Pengurus; c. Pengurus Perwakilan; d. Anggota; dan e. Undangan. Bagian Kelima Apjii Open Policy Meeting Pasal 36 1. Tujuan utama Open Policy Meeting adalah membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan layanan-layanan APJII. 2. APJII Open Policy Meeting diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan tata cara

pelaksanaannya disiapkan oleh Badan Pelaksana Harian. 3. Hal-hal utama yang dibahas dalam APJII Open Policy Meeting adalah: a. IDNIC (Indonesia Network Information Center) meliputi Pelayanan IP Address dan ASN, beserta pendaftaran Nama Domain net.id; b. IIX (Indonesia Internet eXchange), Jaringan Interkoneksi Internet di Indonesia; c. Sertifikasi dan Regulasi Industri. 4. Open Policy Meeting diselenggarakan secara terbuka, dengan melalui pendaftaran dan persetujuan Panitia Penyelenggara. Bagian Keenam Rapat Dewan Pengawas Pasal 37 1. Rapat Dewan Pengawas sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 2. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas. Bagian Ketujuh Rapat Dewan Pengurus Pasal 38 1. Rapat Dewan Pengurus diatur secara tersendiri oleh Dewan Pengurus, sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 2. Jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Bagian Kedelapan Rapat-rapat Lain Pasal 39 1. Rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh badanbadan/tim/kelompok kerja yang dibentuk oleh Dewan Pengurus.

2. Tata cara Rapat sebagaimana diatur dalam ayat

(1), diatur dalam Peraturan Asosiasi. 3. Hasil rapat disampaikan kepada Dewan Pengurus selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah rapat berakhir. Bagian Kesembilan Quorum Dan Keabsahan Rapat Pasal 40 1. Selain yang ditentukan dalam Pasal 30, Musyawarah Nasional dianggap sah bila: a. Kepada Anggota melalui Dewan Pengurus telah dikirimkan undangan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum mulainya Musyawarah Nasional; b. Telah memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh sekurangkurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir ditambah 1 (satu); c. Dalam hal quorum tidak tercapai, maka Musyawarah Nasional ditunda tiap 15 (limabelas) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama setengah jam (dua kali penundaan); d. Bila sesudah penundaan setengah jam quorum belum juga tercapai, Musyawarah Nasional dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah. 2. Selain yang ditentukan dalam Pasal 35, Rapat Kerja Nasional dianggap sah bila: a. Kepada peserta rapat melalui Dewan Pengurus telah dikirimkan undangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dimulainya Rapat Kerja; b. Telah memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh sekurangkurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah

anggota yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir ditambah 1 (satu); c. Dalam hal quorum tidak tercapai, maka Rapat Kerja Nasional ditunda tiap 15 (lima belas) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama setengah jam (dua kali penundaan); d. Bila sesudah penundaan setengah jam quorum belum juga tercapai, Rapat Kerja Nasional dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah. 3. Selain yang ditentukan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar, Rapat Dewan Pengawas adalah sah bila: a. Kepada Anggota Dewan telah dikirimkan undangan disertai acara dan materi rapat, 7 (tujuh) hari kalender sebelum dimulainya Rapat; b. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Dewan. Bagian Kesepuluh Tata Cara Pengambilan Keputusan Pasal 41 1. Setiap forum pertemuan dan rapat-rapat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (voting) dan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah yang hadir ditambah 1 (satu) orang Peserta yang memiliki hak suara. 3. Pemungutan suara mengenai orang harus dilaksanakan secara tertutup kecuali jika keputusan dapat diambil secara aklamasi.

BAB XII PEMILIHAN Bagian Kesatu Asas Pemilihan Pasal 42 Pemilihan Dewan Pengawa dan Dewan Pengurus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ketentuan mengenai Pemilihan sebelumnya diatur dalam BAB V ART Lama. BAB tersebut mengatur ketentuan Pemilihan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. Dalam Rancangan ART Baru ini, substansi yang ditur tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang lama. Hanya saja memang dalam BAB Pemilihan yang baru ini, ada perbedaan mengenai sistem Pemilihan. Dalam ART Lama Bagian Kedua system pemilihan Dewan Pengurus secara tegas Persyaratan Calon Pengawas Dan Pengurus disebutkan dilakukan dengan Sistem Formatur Pasal 43 Tunggal. Sedangkan dalam Rancagan ART 1. Dewan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota. Baru, sistem pemilihan disebutkan dapat 2. Dewan Pengawas tidak dapat menjabat selama 3 dilakukan dengan 2 sistem pemilihan, yaitu kali beruturutturut. dilakukan dengan Sistem Formatur Tunggal dapat dipilih kembali pada masa kepengurusan ataukah dilakukan dengan Sistem Formatur berikutnya. Jamak. Penentuan system mana yang akan 3. Dewan Pengawas dipilih dalam Musyawarah digunakan, akan ditentukan oleh Anggota Nasional berdasarkan dalam Munas. prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Pengaturan system Pemilihan demikian, Peraturan Pemilihan. dialkukan karena selama terbentuknya APJII 4. Dewan Pengurus dan Ketua Umum dipilih hingga sekarang, APJII pernah memggunakan dalam Musyawarah kedua sistem tersebut. Oleh karenanya, agar Nasional melalui mekanisme Calon Formatur tidak terjadi tarik menarik kepentingan dalam Tunggal atau Calon setiap Munas, maka ada baiknya mengatur Formatur Jamak.berdasarkan prosedur yang system Pemilihan yang diserahkan ditetapkan dalam penetuannya kepada Anggota. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Pemilihan. 5. Penentuan penggunaan mekanisme formatur ditentukan oleh

Anggota dalam Musyawaran Nasional 6. Dewan Pengurus termasuk Ketua Umum tidak dapat menjabat selama 2 3 kali beruturut-turut. 7. Dewan Pengurus dijabat oleh perwakilan dari anggota. 8. Dewan Pengurus selain Ketua Umum dipilih, Diangkat, diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua umum. 9. Dewan Pengurus selain Ketua Umum dapat dipilih kembali pada masa kepengurusan berikutnya. 10. Dewan Pengurus, selain ketua umum sebagaimana diatur dalam ayat (4) tidak dapat menjabat selama 3 kali beruturut-turut. 11. Ketentuan ayat 10 di atas dikecualikan untuk Dewan Pengurus yang mencalokan diri sebagai Ketua Umum. 12. Dewan Pengawas, Ketua Umum dan Dewan Pengurus sekurangkurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Warga Negara Republik Indonesia yang sah; b. Tidak pernah terlibat dengan organisasi terlarang; c. Memiliki dedikasi dan komitmen kepada APJII; d. Berdomisili di dalam wilayah hukum Republik Indonesia; e. Menyatakan secara tertulis bersedia sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar.

13. Calon diusulkan oleh Anggota (Perusahaan), dengan surat kuasa pencalonan, keterikatan kerja antara Calon dan Anggota (Perusahaan), bersifat melekat. selanjutnya diatur dengan AD/ART. 14. Calon bersedia mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan dan Hasil Keputusan MUNAS VIII Tahun 2015, namun tidak terbatas apabila Calon Terpilih ternyata berpindah status hukumnya dan tidak sesuai lagi terhadap ayat 13 tersebut di atas untuk dalam Periode Kepengurusan 2015-2015, yakni, antara lain: a. berpindah berkerja antar-Anggota yang berbeda status hukum entitas keanggotaannya, maka Status Kepengurusannya gugur demi hukum; b. berpindah berkerja intra-Anggota, dalam satu kelompok usaha yang berstatus Anggota sama jenisnya, maka status Kepengurusannya tidak gugur demi hukum, jika ada kelengkapan Surat Pernyataan yang wajib diterbitkan oleh Anggota Pengusul (lama) dan Anggota Penerima (baru) status hukum keanggotaannya sesuai dengan AD/ART APJII yang

berlaku. Bagian Ketiga Calon dan Pencalonan Pasal 44 1. Setiap Anggota yang memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Pengurus maupun Dewan Pengawas seperti yang diuraikan dalam Pasal 43 Anggaran Rumah Tangga ini, berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan Dewan Pengurus maupun Dewan Pengawas. 2. Setiap Anggota berhak mengajukan 1 (satu) orang calon untuk calon Dewan Pengurus dan/atau 1 (satu) orang calon untuk calon anggota Dewan Pengawas dari institusinya, kepada Panitia Pemilihan sesuai jadwal pencalonan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan. 3. Calon yang sah adalah calon yang sudah menyampaikan persetujuan pencalonannya kepada Panitia Pemilihan. 4. Panitia Pemilihan menetapkan tata cara dan jadwal pencalonan dan pemilihan calon definitif, yang menjamin: a. Diketahuinya jadwal dan tata cara pencalonan dan pemilihan calon definitif oleh Anggota dengan tenggang waktu yang cukup; b. Diterimanya surat-surat pencalonan dan

pemilihan calon definitif dari anggota yang memilih dan konfirmasi persetujuan oleh calon yang bersangkutan; c. Diketahui oleh Anggota, daftar seluruh calon yang masuk melalui pencalonan diri; d. Diketahui oleh Anggota, daftar seluruh calon dewan Pengurus yang telah dilaporkan masing-masing calon Ketua Umum; e. Didapatnya daftar calon yang sah disertai keterangan yang cukup mengenai calon-calon tersebut oleh seluruh Anggota dan tenggang waktu yang cukup bagi Anggota untuk menilai dan memilih. 5. Seorang calon hanya dapat menjadi calon Dewan Pengurus atau calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Bagian Keempat Waktu dan Cara Pemilihan Paragraf 1 Dewan Pengawas Pasal 45 1. Dewan Pengawas dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang dari daftar calon Dewan Pengawas yang tersedia. 2. Nama-nama calon Dewan Pengawas sudah harus diumumkan oleh Panitia Pemilihan sejak awal dimulainya

Musyawarah Nasional, setelah mendapat persetujuan tertulis dari para calon. 3. Setiap Anggota atau Kuasa Anggota memilih 7 (tujuh) nama calon anggota Dewan Pengawas dengan menuliskannya pada kertas suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan Dewan Pengawas diatur dalam Peratruan Pemilihan. Paragraf 2 Ketua Umum Pasal 46 1. Ketua Umum dipilih melalui Musyawarah Nasional, yang dilaksanakan dengan sistem formatur. 2. Nama-nama Calon Ketua Umum sudah harus diumumkan oleh Panitia Pemilihan sejak awal dimulainya Musyawarah Nasional, setelah mendapat persetujuan tertulis dari para calon. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan Ketua Umum diatur dalam Peratruan Pemilihan Bagian Kelima Panitia Pemilihan Pasal 47 1. Panitia Pemilihan dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas. 2. Panitia Pemilih sekurang-kurangnya terdiri dari

seorang Ketua Panitia, seorang Sekretaris panitia dan 5 (lima) orang anggota. 3. Dalam pelaksanaan tugasnya panitia pemilihan secara teknis dibantu oleh Badan Pelaksana Harian. 4. Biaya pelaksanaan pemilihan pengurus merupakan biaya APJII. 5. Panitia Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Nasional. 6. Yang dapat diangkat sebagai panitia pemilihan adalah Anggota. 7. Panitia pemilihan sudah harus terbentuk dan mulai bekerja sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional yang akan mengadakan pemilihan pengurus baru itu diadakan. Bagian Keenam Serah Terima Pasal 48 1. Ketua Umum terpilih harus sudah mengumumkan susunan Dewan Pengurus sebelum Sidang Musyawarah ditutup. 2. Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Lama wajib melakukan serah terima Kepengurusan kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus terpilih dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender. 3. Serah terima Dewan Pengurus yang disebut

pada ayat 2 pasal ini sekurang-kurangnya menyangkut pemindahan yang jelas dari: a. Keuangan organisasi; b. Inventaris organisasi; c. Kegiatan organisasi yang sedang berjalan, namun tidak terbatas pada mandat-mandat asosiasi yang telah diberikan. 4. Serah terima Dewan Pengawas sekurangkurangnya menyangkut kegiatan Dewan Pengawas yang sedang berjalan, namun tidak terbatas pada mandat-mandat asosiasi yang telah diberikan 5. Dalam masa setelah terpilihnya Dewan Pengurus Baru sampai dengan serah terima sebagaimana diatur dalam ayat, Dewan Pengurus Lama mendampingi Dewan Pengurus Baru dalam rapatrapat yang bersifat pengambilan keputusan organisasi, penentuan sikap organisasi dan hubungan-hubungan ke luar yang perlu dilakukan. 6. Ketentuan ayat (5), berlaku untuk Dewan Pengawas sesuai dengan tugas-tugas Dewan Pengawas.

BAB XIII KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN Bagian Kesatu Sumber Dana Pasal 49 1. APJII memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Anggaran Dasar. 2. Uang Pangkal, Uang Iuran anggota, Uang iuran IIX dan Uang iuran IDINIC ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan dikenakan hanya kepada Anggota. 3. Uang Pangkal dibayarkan pada saat pendaftaran keanggotaan. 4. Uang iuran IIX dan Uang iuran IDINIC dibayarkan pada saat ditagih oleh APJII kepada Anggota. 5. Uang Iuran Anggota dibayarkan paling sedikit tiap 3 (tiga) bulan sekaligus, selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan terkait. 6. Uang hasil kegiatan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sesudah kegiatan selesai diselenggarakan. 7. Kriteria Uang Kegiatan diatur dalam Surat Keputusan Ketua Umum. 8. Untuk memperkuat keuangan APJII, Dewan Pengurus dibenarkan untuk mengadakan upayaupaya lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketatalaksanaan asosiasi APJII serta ketentuan perundangan yang berlaku. 9. Hasil dan pemanfaatan atas kegiatan sebagaimana diatur dalam ayat (6) di atas, menjadi keuangan APJII. 10. Uang yang merupakan sumber pemasukan APJII dibayarkan kepada Bendahara melalui

Ketentuan keuangan dan Perbendaharaan dalam Rancangan ART Baru ini, tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam ART Lama. Hanya dilakukan beberapa harmonisasi dengan Rancangan AD Baru.

Sekretariat Badan Pelaksana Harian. Bagian Kedua Penggunaan Dana Pasal 50 1. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Asosiasi (APPA) diajukan oleh Dewan Pengurus kepada Dewan Pengawas selambatlambatnya tanggal 31 Oktober, dan harus sudah diputuskan oleh Dewan Pengawas selambat-lambatnnya tanggal 15 Desember setiap tahunnya. 2. Penggunaan dan pengelolaan keuangan APJII ditetapkan oleh Dewan Pengurus sesuai dengan mata anggaran dalam APPA. 3. ketentuan mengenai Tahun Pembukuan, Lalu Lintas dan Mutasi Keuangan, dan lain sebagainya diatur dalam Perarturan Asosiasi. Bagian Ketiga Pengawasan Penggunaan Dana Pasal 51 1. Pengawasan atas penerimaan, pengelolaan dan penggunaan dana APJII dilakukan oleh Dewan Pengawas, berdasarkan pertanggungjawaban tertulis Dewan Pengurus. 2. Dewan Pengawas menetapkan Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Keuangan (financial audit) setiap tahun. 3. Laporan Keuangan harus dilaporkan Dewan Pengurus paling sedikitnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengawas. 4. Dewan Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan asosiasi kepada seluruh anggota melalui Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional sebagai kelengkapan Laporan

Pertanggungjawaban Pengurus. Bagian Keempat Perbendaharaan Dan Pengelolaannya Pasal 52 1. Perbendaharaan barang bergerak maupun tidak bergerak milik APJII diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus. 2. Daftar Inventaris/perbendaharaan APJII wajib dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengurus dalam setiap Laporan Pertanggung jawaban di Rapat Kerja Nasional maupun Musyawarah Nasional. 3. Apabila asosiasi dibubarkan, maka tata cara likuidasi ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan untuk keperluan khusus tersebut. BAB XIV PENUTUP Pembubaran Organisasi Pasal 53 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk keperluan pembubaran asosiasi dapat dilaksanakan atas usul 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota. 2. Dalam hal Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk memutuskan pembubaran asosiasi, maka akan dibentuk Panitia Likuidasi oleh Dewan Pengawas untuk mengurus harta benda asosiasi. 3. Bila terdapat harta milik APJII pada saat pembubaran, maka Panitia Likuidasi diberi kewenangan untuk menyerahkan harta bendaAPJII tersebut sesuai dengan keputusan yang ditetapkan

Ketentuan ini belum dilakukan perubahan. Hal ini karena berkaitan dengan pembahasan ketentuan-ketentuan sebelum BAB Penutup selesai terlebih dahulu.

melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut. 4. Bila terdapat hutang yang menjadi beban tanggungan APJII, maka pembebanan hutang merupakan tanggungjawab seluruh Anggota secara merata dan berimbang. Peraturan Pelaksana Pasal 54 1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan oleh Dewan Pengurus melalui keputusan-keputusan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat serta makna isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII pertama kali disahkan pemakaiannya sejak tanggal duapuluh empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (24-05-1996) disebut sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asli. 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud Ayat 2 Pasal ini tetap berlaku kecuali adanya atau berlakunya perubahanperubahan sebagian Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Asli, disebut Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perubahan. 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perubahan yang dimaksud Ayat 3 Pasal ini dijadikan landasan kebijakan operasional bagi Anggota APJII, serta Pengurus Terpilih melalui Munas sesuai dengan periode-periode operasionalnya atau antarwaktu. 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perubahan yang terakhir disahkan pemakaiannyaadalah ketetapan-ketetapan

Musyawarah Nasional VII tahun 2012 (duaribu duabelas) yang dilangsungkan di Kuta, Bali pada tanggal 04-07-2012 (empat Juli Dua ribu dua belas) sampai dengan 06-07-2012 (enam Juli duaribu dua belas).