ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN ORGANISASI

Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN ORGANISASI

Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional

ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 Nama Organisasi Organisasi ini diberi nama Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional yang didirikan pada tanggal 05 Juli 2014

Pasal 2 Tempat dan Kedudukan Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat ini berkedudukan di Jakarta Provinsi DKI Jakarta dengan alamat sekretariat di Jakarta

Pasal 3 Waktu Masa berlaku Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional ini tidak terbatas.

BAB II PRINSIP-PRINSIP Pasal 4

Non-Pemerintah Kami adalah organisasi non-pemerintah secara kelembagaan dimana kami tidak menjadi bagian atau berada di bawah, atau mewakili kepentingan lembaga-lembaga pemerintah dan/atau lembaga-lembaga negara lainnya.

Pasal 5 Non-Partisan Kami non-partisan dalam arti mengambil suatu posisi dengan tidak menjadi bagian atau berafiliasi dengan partai politik dan tidak menjalankan politik praktis dalam arti mengejar jabatan politik.

Pasal 6 Anti Diskriminasi Kami mempunyai suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan, tidak melakukan pembedaan, pembatasan, pengucilan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, suku, ras, warna kulit, agama dan kepercayaan, afiliasi politik, kelompok/golongan, bentuk tubuh, kemampuan tubuh, usia, status sosial ekonomi dan orientasi seksual yang mempunyai dampak atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, agama/kepercayaan atau bidang lainnya.

3

Pasal 7 Penghormatan terhadap HAM Kami mempunyai suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan yang bertujuan untuk mempromosikan, menghormati, dan melindungi hak asasi setiap orang yang terlibat dalam organisasi maupun program berdasarkan prinsip-prinsip universal HAM. Hak asasi manusia yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 8 Keberpihakan pada Masyarakat Marginal Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional suatu sikap dan tindakan yang diambil, baik secara kelembagaan maupun perilaku para aktivisnya, untuk mengutamakan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang mengalami marginalisasi baik secara ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, gender serta orientasi seksual.

Pasal 9 Nirlaba Tujuan mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional adalah untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari dan mengumpulkan keuntungan atau laba yang akan dibagi-bagikan kepada pendiri, pengurus maupun pelaksana organisasi.

Pasal 10 Kerelawanan Kami mendukung sikap dan tindakan secara kelembagaan dan individual yang tidak menjadikan imbalan atau kedudukan sebagai tujuan.

Pasal 11 Keberlanjutan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Yang dimaksud dengan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah sikap dan tindakan organisasi dan individu untuk terlibat aktif dalam upaya menjaga, merawat, mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12 Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Anti korupsi adalah suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang mencegah dan menentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki yang merugikan keuangan lembaga, negara, dan/ atau dari sumber lain. Anti kolusi adalah suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang menentang kerja sama rahasia/ persekongkolan untuk maksud tidak terpuji yang berakibat merugikan organisasi. Anti nepotisme adalah suatu sikap dan tindakan secara individual yang menentang tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan memilih atau mengangkat kerabat atau sanak saudara dan teman-teman sendiri untuk memegang/

4

mendapatkan jabatan/ kekuasaan.

Pasal 13 Transparansi Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional menjamin dan mengembangkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada pihak internal dan eksternal organisasi termasuk akses para pemangku kepentingan untuk memantau kinerja dan pengambilan keputusan organisasi.

Pasal 14 Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional melibatkan semua unsur organisasi, komunitas dan pemangku kepentingan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan proses pemantauan organisasi.

Pasal 15 Independensi Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional bersifat otonom dalam bertindak bagi kepentingan umum dan bebas dari pengaruh-pengaruh kepentingan-kepentingan pribadi Pemerintah,Partai Politik dan lembaga-lembaga, para donatur dan siapapun yang dapat menghilangkan Indepedensi serta kemandirian dan kemampuan Lingkar Merah Putih Nasional.

Pasal 16 Anti Kekerasan Yang dimaksud dengan anti kekerasan adalah sikap dan tindakan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional baik secara kelembagaan maupun individu untuk tidak melakukan dan menentang perlakuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis/mental, fisik, seksual, dan ekonomi, terhadap setiap orang atau kelompok dalam masyarakat, termasuk kekerasan berbasis gender.

Pasal 17 Keadilan dan Kesetaraan Gender Keadilan gender adalah proses untuk menjadi adil bagi perempuan, laki-laki, jenis kelamin dan gender lainnya, untuk mengatasi diskriminasi gender dalam mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana perempuan, laki-laki, jenis kelamin dan gender lainnya sepenuhnya menikmati hak-hak yang setara dan kondisi yang setara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia. Ini merujuk pada kebutuhan untuk mentransformasikan norma, nilai, sikap, perilaku, dan persepsi yang kesemuanya itu menjadi syarat untuk mencapai status yang setara.

5

Pasal 18

Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan sumber-sumber keuangan yang mengacu pada prinsip standar keuangan yang berlaku umum, dan tidak menggunakan dana yang bersumber dari utang luar negeri, perusahaan perusak lingkungan dan/ atau pelanggar HAM, dana kejahatan korupsi, dan pencucian uang. Dalam penggunaan dana lembaga mengutamakan kepentingan kelompok dampingan.

Pasal 19 Kepentingan Terbaik Untuk Anak Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik untuk anak adalah suatu sikap dan tindakan baik secara individu maupun kelembagaan yg menghormati, menghargai dan melindungi kepentingan terbaik untuk anak.

BAB III ASAS DAN TUJUAN Pasal 20 Asas Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional berdasarkan/berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 21 Maksud Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional didirikan dengan maksud: A. Mendukung pembentukan politik ekonomi dan keuangan yang inklusif dengan mengungkil pemberdayaan lembaga ekonomi kerakyatan semoga pertumbuhan ekonomi inklusif yang prorakyat akan tercipta secara adil dan berkesinambungan. B. Mendorong pembangunan dari pinggiran, dari daerah dan desa-desa, dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih demi peningkatan kesejahteraan masyarakat C. Membentuk kepemimpinan yang efektif mendorong keterlibatan dan partisipasi dari anggota, staf, serta konstituen Lembaga dalam seluruh kegiatan Lembaga untuk menjamin kesuksesan dan kelangsungan program dan organisasi.

Pasal 22 Tujuan Bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia, dapat mengalami perubahan dan peningkatan kesetaraan kehidupan secara sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta mengurangi persoalan-persoa-

6

lan kerakyatan di tengah masyarakat dengan kegiatan pendidikan secara holisitik.

BAB IV USAHA DAN KEGIATAN Pasal 23 Untuk mencapai tujuan diatas, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Memfasislitasi tumbuh kembangnya kelembagaan rakyat yang kuat, yang bersifat sektoral, seperti pada organisasi buruh, petani, masyarakat adat, dan lain-lain. 2. Tampil ke publik luas, dalam arti semakin “go public” ke masyarakat, sehingga posisi dan peran LSM mampu lebih dirasakan oleh masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui penyebaran brosur, pertemuan dengan masyarakat, kerja sama dengan media cetak-elektronik seluas-luasnya. 3. Memberikan penyuluhan dan perlindungan hukum kepada masyarakat luas. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan untuk memberdayakan usaha ekonomi kerakyatan. 5. Melakukan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga satu dan lain, dalam arti kata yang seluas-luasnya.

BAB V KEANGGOTAAN Pasal 24 Anggota biasa adalah anggota yang aktif dalam kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakt Lingkar Merah Putih Nasional. Anggota luar biasa adalah anggota yang terdaftar tetapi tidak aktif

Pasal 25 1. Setiap anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih 2. Anggota luar biasa dapat berbicara tanpa hak memilih dan dipilih. 3. Setiap anggota mempunyai kewajiban mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) dan peraturan tentang Lembaga Swadaya Masyarakt Lingkar Merah Putih Nasional umumnya. 4. Memelihara solidaritas dan rasa kesetiakawanan sosial antar anggota. 5. Membayar uang pangkal dan uang iuran yang ditetapkan

7

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 26 Sruktur Lembaga Swadaya Masyarakt Lingkar Merah Putih Nasional terdiri sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pembina/Penasehat Ketua Umum Wakil Ketua Umum Sekretaris Jenderal Bendahara Anggota anggota pengurus yang lainnya

Pasal 27 Periode Masa Bakti Kepengurusan Periode masa bakti kepengurusan Lembaga Swadaya Masyarakt Lingkar Merah Putih Nasional adalah 5 (lima) tahun, dapat diangkatkan kembali untuk waktu yang sama. Terkecuali: Jabatan seorang ketua umum tidak ada batasan masa jabatan/seumur hidup,kecuali Ketua Umum mengundurkan diri dengan kehendak sendiri di hadapan rapat para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih.

Pasal 28 Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan Pelaksana Tertinggi Organisasi yang berada di Tingkat Pusat. Dewan Pimpinan Pusat bertugas: 1. 2. 3. 4.

Menentukan kebijakan lembaga Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan DPD,DPC,dst Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan DPD,DPC,dst Memberikan penghargaan dan sanksi kepada anggota atau pengurus sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewajiban melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Pimpinan dan Rapat Koordinasi serta Peraturan Organisasi.

8

Pasal 29 Dewan Pimpinan Daerah A. Dewan Pimpinan Daerah adalah Badan Pelaksana Lembaga yang bersifat kolektif di tingkat Propinsi B. Dewan Pimpinan Daerah mempunyai wewenang menentukan kebijakan di daerah tingkat Propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi pusat LSM LMP. C. Dewan Pimpinan Daerah mempunyai kewajiban: 1. Memberikan pertanggung jawaban kepada Dewan Pengurus Pusat LSM LMP setiap 1 tahun sekali. 2. Pengesahan untuk menjadi Dewan Pimpinan Daerah akan di berlakukan dengan turunnya terlebih dahulu Surat Mandat dari Ketua Umum dan selajutnya diatur dalam peraturan oraganisasi 3. Pengaturan tentang perluasan wilayah yang ada di Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan kebijakan DPD namun tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di DPP. 4. Dan pengesahan tentang perluasan wilayah harus di laporkan kepada DPP terlebih dahulu untuk persetujuaannya.

Pasal 29 Dewan Pimpinan Cabang A. Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Pelaksana Lembaga yang bersifat kolektif di tingkat Propinsi B. Dewan Pimpinan Cabang mempunyai wewenang menentukan kebijakan di daerah tingkat Wilayah Kota dan Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi pusat LSM LMP. C. Dewan Pimpinan Cabang mempunyai kewajiban: 1. Memberikan pertanggung jawaban kepada Dewan Pengurus Pusat LSM LMP setiap 1 tahun sekali. 2. Pengesahan untuk menjadi Dewan Pimpinan Cabang akan di berlakukan dengan turunnya terlebih dahulu Surat Mandat dari Ketua Umum dan selajutnya diatur dalam peraturan oraganisasi 3. Pengaturan tentang perluasan wilayah yang ada di Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan kebijakan DPD namun tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di DPP. 4. Dan pengesahan tentang perluasan wilayah harus di laporkan kepada DPP terlebih dahulu untuk persetujuaannya.

9

BAB VII PERBENDAHARAAN Pasal 30 Keuangan Lembaga Swadaya Masyarakt Lingkar Merah Putih Nasional diperoleh dari; 1. Uang pangkal dan iuran anggota. 2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat . 3. Usaha-usaha yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 31 A. Tahun buku Lembaga ini berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember. Buku-buku Lembaga harus ditutup selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tutup buku, dari penutupan buku-buku tersebut oleh Dewan Pengurus harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan pengeluaran Lembaga selama 1 (satu) tahun. B. Perhitungan tersebut disertai pertanggung jawaban yang bersangkutan berikut laporan tahunan, harus disampaikan kepada rapat Pempimpin untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan. C. Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban tersebut oleh Dewan Pimpinan berarti memberikan pelunasan dan pembenahan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan atas segala tindakan dan perbuatan terhadap Lembaga selama 1 (satu) tahun buku yang bersangkutan.

BAB VIII RAPAT Pasal 32 1. Rapat Pimpipinan merupakan badan tertinggi dalam Lembaga Swadaya Masyarakt Lingkar Merah Putih Nasional 2. Rapat dapat dilaksanakan setiap tiga bulan satu kali sebagai pertanggungjawaban pengurus. 3. Rapat memilih, mengangkat dan mengesahkan pengurus baru setiap lima tahun. 4. Rapat menetapkan program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus. 5. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

10

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ORGANISASI Pasal 33 Perubahan Anggaran Dasar 1. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan organisasi. 2. Rapat perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi harus melalui Rapat Pimpinan yang dihadiri lebih dari 2/3 yang hadir.

Pasal 34 Perubahan Organisasi Perubahan organisasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan rapat yang diadakan secara khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

BAB X LAIN-LAIN Pasal 35 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan makna dari Anggaran Dasar.

Pasal 37 Rapat dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 05 Juni 2014. Anggaran Dasar ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan oleh rapat anggota.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL REVISI

: Jakarta : 05 Juni 2014 : 16 Oktober 2015

KETUA UMUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINGKAR MERAH PUTIH NASIONAL

11

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINGKAR MERAH PUTIH NASIONAL

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEHADIRAN, KEABSAHAN DAN PERTUMBUHAN ORGANISASI Pasal 1 Lembaga Swadaya Masyarakt Lingkar Merah Putih Nasional ini didirikan dan berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah bersama yang tumbuh dan berkembang dimulai dari kerukunan sosial keluarga para anggotanya.

BAB II KEANGGOTAAN Anggota Lembaga Swadaya Masyarakt Lingkar Merah Putih Nasional terdiri dari: 1. Anggota biasa yaitu mereka yang memenuhi ketentuan yang berlaku pada Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi. 2. Anggota luar biasa yaitu anggota yang terdaftar dan melunasi iuran tapi tidak aktif dalam pertemuan rutin. 3. Para simpatisan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional

Pasal 3 Kewajiban Anggota 1. Anggota biasa mempunyai kewajiban sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan membayar iuran anggota sebesar Rp. 50,000- (lima puluh ribu rupiah) perjiwa setiap bulan.* 2. Mengikuti pertemuan,rapat dan musyawarah bulanan atau pertemuan lainnya suka dan duka. 3. Membayar uang pangkal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap pendaftaran anggota baru. 4. Setiap anggota berkewajiban mentaati semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi *Uang Iuran keanggotaan di pergunakan dari dan untuk anggota

Pasal 4 Hak dan Kewajiban 1. Semua anggota pada Lemabaga Swadaya masyarakat Lingkar Merah Putih berhak mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan AD/ART,PO serta HAM 2. Bagi Anggota yang sakit dan di rawat di RS maka anggota berhak mendapatakan santunan yang besarnya di sesuaika dengan kemampuan dan ketetapan jajaran masing-masing DPP, DPD, DPC, dst.Santunan min. Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah yang akan di keluarkan dari uang kas masing-masing jajaran baik itu DPP, DPD, DPC, dst) 3. Apabila ada anggota yang kemalangan/berduka cita/meninggal dunia maka berhak mendapatkan uang santunan.Santunan min.Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikeluarkan dari uang kas masingmasing jajaran baik itu di DPP, DPD, DPC, dst.

13

Pasal 5 Keuangan/Uang Kas Kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan /uang kas adalah hak masing-masing jajaran baik itu DPP,DPD,DPC dst harus disetujui dan di laporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Setiap jajaran berhak mengelola keuangan untuk membuka usaha yang tidak bertentangan dengan AD/ART serta PO dan wajib di laporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat terlebih dahulu untuk persetujuannnya.

Pasal 6 Status Keanggotaan Seseorang anggota biasa atau anggota luar biasa berhenti dari keanggotaannya apabila: 1. 2. 3. 4.

Meninggal dunia, Atas permintaan sendiri, maka hak-haknya dalam organisasi hilang Tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Atas permintaan dan kebijaksanaan dari Ketua Umum dikarenakan kinerja anggota yang bersangkutan dinyatakan tidak sesuai lagi dan keluar dari AD/ART serta PO.

BAB III PENGURUS Pertemuan pada tanggal 16 Oktober 2015 telah memilih pengurus Lembaga Swadaya Masyarakt Lingar Merah Putih Nasional sebagai berikut; Ketua Umum Wakil Ketua Umum Sekretaris Jenderal Bendahara Umum

: Endang Rahayu Natadipura : Andries Sibarani : Djaenal Idris : S.Rahayu Widiastuti

Pasal 6 Wewenang dan Pertanggungjawaban Pengurus melaksanakan semua hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional dan mempertanggungjawabkannya hasil kegiatan kepada anggota melalui rapat yang dilaksanakan setahun sekali, paling lambat akhir tahun berikutnya.

14

BAB IV RAPAT Pasal 7 Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh: Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Lembaga Swadaya Masyarakt Lingkar Merah Putih Nasional Acara rapat meliputi antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengesahan tata tertib rapat. Pengesahan jadwal acara rapat. Pembacaan laporan pengurus. Tanggapan. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus. Pandangan umum dan pembahasan program kerja, untuk tahun kerja berikutnya. Pemilihan pengurus baru (apabila diperlukan)

BAB IV PEMBUBARAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKT LINGKAR MERAH PUTIH NASIONAL Pasal 8 Pembubaran Lembaga Swadaya Masyarakt Lingkar Merah Putih Nasional hanya boleh dilakukan apabila tujuan organisasi tidak tercapai dan tidak memungkinkan lagi dilakukan atau diwujudkan. Hak mutlak pembubaran tersebut ada ditangan Ketua Umum.

BAB V PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur melalui rapat anggota. Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Swadaya Masyarakt Lingkar Merah Putih Nasional ............... ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL REVISI

15

: Jakarta : 05 Juli 2014 : 16 Oktober 2015

PERATURAN ORGANISASI

S U R A T – K E P U T U S AN

No. : 01/PO/LSM LMPN/VII/2014 Tentang : PERATURAN ORGANISASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINGKAR MERAH PUTIH NASIONAL Menimbang : Bahwa untuk kepentingan tugas, program kerja di dalam organisasi LSM LMP, perlu mengeluarkan Peraturan Organisasi sebagai bentuk operasional pelaksanaan dan kegiatan organisasi. Memutuskan : Mengesahkan petunjuk pelaksanaan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional sebagai tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Bagian dari AD/ ART.

Di tetapkan di Pada tanggal Revisi

: Jakarta : 05 Juli 2014 : 16 Oktober 2015

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINGKAR MERAH PUTIH NASIONAL No. Tanggal

17

: 01/PO/LSM LMP/VII/2014 : 05 Juni 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINGKAR MERAH PUTIH NASIONAL BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Maksud Dan Tujuan Peraturan Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional merupakan petunjuk pelaksanaan dari AD (Anggaran dasar)/ ART (Anggaran Rumah Tangga) dalam rangka mengatur jalannya Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional, menyangkut tertibnya administrasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga tercapai tujuan Visi dan Misi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2 Pengertian Dan Istilah Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan : 1. Organisasi ini adalah berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 2. Lembaga Swadaya Masyarakat ini bernama Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional 3. Anggota dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional di tuangkan dalam AD/ ART. 4. Dewan Pimpinan Pusat adalah petinggi di Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional tingkat Pusat. 5. Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Staff Khusus adalah petinggi kepengurusan di tingkat Pusat yang dapat memberikan pendapat 6. konstruktif bagi Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional baik di minta maupun tidak di minta. 7. Dewan Pimpinan Daerah/ Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional adalah kepengurusan tingkat Cabang seperti yang di tuangkan dalam AD/ART. 8. Peraturan Organisasi adalah peraturan yang memuat tata laksana Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional untuk mendukung penerapan/pelaksanaan ketentuan yang tertuang dalam AD/ART Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional.

18

Pasal 3 Identitas Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional memiliki Lambang (Logo) , Semboyan (Visi dan Misi), Hymne, Etos pengabdian dan yel–yel yang penggunaan nya di atur sebagai berikut : LAMBANG (Logo) Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional dapat di pergunakan pada: 1. Kop Surat menyurat dan agenda Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional 2. Spanduk untuk kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional 3. Pin, Kaos, Topi dan asesoris lainnya dengan ketentuan desain dan tulisan harus sesuai dengan izin Dewan Pimpinan Pusat SEMBOYAN “KAMI ADA UNTUK MASYARAKAT” merupakan komitmen Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional untuk mencapai kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat luas dan merata seperti yang dituangkan dalam Visi dan Misi dalam AD/ART. HYMNE, Pembuatan Hymne atau Mars Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional ditetapkan dalam suatu keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. Hymne Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional dinyanyikan dalam acara resmi. Sepanjang Hymne Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional belum di buat maka dapat digantikan dengan lagu Bagimu Negeri. ETOS PENGABDIAN, Sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional diwajibkan melaksanakan 8 (delapan) etos pengabdian kerja di setiap unit kerja masing–masing. Yaitu : 1. 2. 3.

Rahmat Amanah Panggilan Jiwa

4. 5.

Aktualisasi Ibadah

6. 7. 8.

Kehormatan Seni Pelayanan

(Aku bekerja Tulus dan penuh dengan rasa Syukur). (Aku bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab). (Aku bekerja karena panggilan hati nurani ku untuk membantu Sesama yang membutuhkan). (Aku bekerja penuh semangat). (Aku bekerja serius penuh dengan kecintaan atas sesama yang Sesama yang membutuhkan). (Aku bekerja tekun penuh keunggulan). (Aku bekerja cerdas dan penuh kreativitas). (Aku bekerja sempurna penuh dengan kerendahan hati).

Pasal 4 Lambang (logo) Bentuk Lambang (logo) Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional adalah: Padi dan Kapas,orang dengan tangan terbuka menghadap atas, serta daun yang berjumlah 34 Dengan penjelasan sebagai berikut:

19

• • • • •

Padi dan Kapas Melambangkan Kesejahteraan,sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika yang merupakan pedoman seluruh rakyat Indonesia. Orang dengan tangan terbuka menghadap ke atas Merupakan keinginan dari Lemabaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional untuk merangkul seluruh masyarakat Indonesia. Daun yang berjumlah 34 merupakan perwujudan dari 34 Propinsi yang ada di Indonesia.

Pasal 5 Bendera Bendera Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional mempunyai warna dasar putih dengan Lambang (logo) di tengah nya. Di bawah logo bertuliskan asal bendera (DPP, DPD, DPC, PAC). Ukuran bendera di sesuaikan dengan kebutuhan. Bendera Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional harus ada di semua sekretariat DPP, DPD, DPC, PAC (yang diletakan berdampingan/bersebelahan dengan Bendera Merah Putih dengan ukuran yang sama) Pasal 6 Kedudukan 1. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional berkedudukan di setiap Propinsi dari masing-masing Divisi/Unit Kerja yang ada di sesuai dengan SK (Surat Keputusan) yang diterbitka dari Dewan Pimpinan Pusat. 2. Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional berkedudukan di setiap Kabupaten/Kota dari masing-masing Divisi/Unit kerja yang disesuaikan dengan SK (Surat Keputusan) yang diterbitkan dari Dewan Pimpinan Pusat. 3. Kedudukan dan status kepemilikan dari masing–masing sekretariat organisasi merupakan kewenangan dari tiap-tiap jajaran di tingkat DPD, DPC, PAC.

Pasal 7 Fasilitas 1. Pengadaan fasilitas untuk Pusat didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional, dengan lokasi ruangan beserta kelengkapannya berada dalam gedung permanen yang posisinya mudah dijangkau oleh anggota serta pemasangan papan nama Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional 2. Bantuan/dukungan pendanaan untuk kegiatan organisasi dapat dimintakan dengan cara mengajukan/mengusulkan RKA pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional (RKA LSM LMPN).

20

Pasal 8 Hirarki Organisasi 1. Bahwa untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan organisasi serta untuk menjamin hubungan yang serasi antara DPP dan DPD, DPC,PAC menggunakan asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi. 2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang DPP kepada DPD dalam kerangka satu kesatuan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. 3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari DPP kepada DPC sebagai afiliasi Dewan Pimpinan Pusat. 4. Pelimpahan tugas dari DPP kepada DPD,DPC,PAC untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. 5. Kewenangan DPD, DPC, PAC untuk mengatur dan mengurus kepentingan anggota dan wilayahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi anggota sesuai dengan AD/ART dalam ikatan satu kesatuan organisasi.

BAB II KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 9 Keanggotaan 1. Keanggotaan organisasi bersifat aktif, adalah keanggotaan yang didasarkan atas kesadaran dan keinginan sendiri menjadi anggota organisasi melalui mekanisme pendaftaran, dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh pengurus DPP. 2. Dalam hal terjadi pemutasian yang dikarenakan tugas atau kedinasan dari suatu wilayah ke wilayah lain, pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat LingkarMerah Putih Nasional asal anggota dimaksud membuat surat pelepasan anggota yang ditujukan kepada pengurus penerima dengan tembusan ke DPP. Selanjutnya anggota yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional yang menerimanya.

Pasal 10 Syarat Menjadi Anggota Syarat menjadi anggota ditetapkan sebagai berikut : 1. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran anggota. 2. Mentaati AD/ART, dan Peraturan lainnya yang berlaku dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. 3. Menjaga nama baik Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. 4. Bersedia menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. 5. Tidak sedang menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang yang ditetapkan Pemerintah RI. 6. Untuk DPP khususnya:tidak menjabat/terkait dengan keanggotaan di Ormas atau LSM manapun juga (khusus di jajaran pengurus Sek-Jend dan bawahannya).

21

Pasal 11 Tata Cara Penerimaan Anggota Tata cara penerimaan anggota diatur sebagai berikut : 1. Anggota Biasa a. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran (disiapkan oleh Sekretariat DPP), selanjutnya data calon anggota diverifikasi oleh pengurus DPP sesuai dengan persyaratan anggota, bila disetujui formulir pendaftaran ditandatangani Sek–Jend dan ketua I bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) bila tidak disetujui maka pendaftaran dinyatakan batal. b. Pendaftaran yang telah disetujui oleh Pengurus DPP, segera diusulkan kepada Ketua Umum guna penetapan atau pengesahan keanggotaan yang bersangkutan. c. Pengurus DPP akan mencatat dan memberikan nomor induk keanggotaan (Kartu Anggota) serta mengesahkan keanggotaan yang bersangkutan dengan menerbitkan surat mandat (untuk masa percobaan) yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekeretaris Jederal. d. Surat pengesahaan/keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua Umum.

1. Anggota Luar Biasa a. Anggota Luar Biasa diberikan kepada Pembina/ Penasehat yang karena komitmen dan dukungannya berkeinginan menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. b. Komitmen dan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, dievaluasi oleh Pengurus DPP dan selanjutnya dibawa dalam forum Rapat Bulanan untuk pengangkatannya c. Syarat Pendaftaran untuk menjadi Anggota Luar Biasa sama dengan Syarat Pendaftaran Anggota biasa.

Pasal 12 Pemberhentian Anggota 1.

Pemberhentian anggota dilakukan, apabila: a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri secara tertulis. c. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Visi dan Misi Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. d. Atas keputusan Ketua Umum dikarenakan kinerja anggota yang bersangkutan tidak sesuai dengan AD/ART serta PO.

2. Pemberhentian sementara/scorshing anggota dilakukan apabila: a. Tidak menghadiri Rapat bulanan sebanyak 3 kali pertemuan. b. Tidak dapat menjalankan Tugas dan wewenang yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional sesuai dengan hasil keputusan Rapat dan Ketua Umum. 3. Pemberhentian anggota dilaporkan Pengurus DPP kepada Ketua Umum, Sek-Jend dan Pembina, guna pembatalan legalitas keanggotaan yang bersangkutan.

22

Pasal 13 Kepengurusan 1. Unsur Kepengurusan organisasi meliputi : • • • • •

Dewan Pembina / Penasehat Pusat Organisasi (DPPO) Dewan Pimpinan Pusat Harian (DPP-H) Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pembantu Anak Cabang (PAC)

2. Dewan Pembina/ Penasehat merupakan unsur kepengurusan organisasi pada Tingkat Pusat, dibentuk oleh formatur atas usulan Pengurus Harian DPP untuk Tingkat Pusat. Anggota DPPO berjumlah maksimal 5 (lima) orang. 3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merupakan usur kepengurusan organisasi pada tingkat Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum sebagai pemegang Kekuasaan tertinggi. 4. DPD,DPC,PAC merupakan unsur kepengurusan organisasi Lingkar Merah Putih Nasional yang dipimpin oleh seorang Ketua. 5. Dewan Petinggi Harian (DPH) DPP adalah unsur kepengurusan organisasi pada Tingkat Pusat, terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Admin, Bendahara Umum, Ketua I bidang OKK, Ketua II bidang Kesejahteraan, Ketua III bidang Pendidikan, Ketua IV bidang Kesehatan, Ketua V bidang Hukum dan HAM dan BaPeNas (Badan Penggalangan Massa) 6. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pembantu Anak Cabang (PAC) adalah unsur kepengurusan organisasi pada Tingkat Cabang, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dibentuk/ ditunjuk oleh Ketua Pengurus setempat.

Pasal 14 Struktur Organisasi 1. Struktur Organisasi dibuat mengacu pada Anggaran Dasar Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga serta memperhatikan masukan maupun saran pada saat Rapat Bulanan untuk Tingkat Pusat (DPP) dan Rapat/ Musyawarah untuk tingkat DPD/DPC/PAC. 2. Struktur Organisasi Tingkat Pusat dibuat, sebagai berikut: a. Dewan Pembina/ Penasehat b. Ketua Umum c. Wakil Ketua Umum d. Sekretaris Jenderal e. Wakil Sekretaris Jenderal f. Bendahara Umum g. Bendahara Internal h. Bendahara Eksternal i. Admin j. Ketua I bidang OKK (Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi) k. Ketua II bidang Kesejahteraan

23

l. m. n. o. p.

Ketua III bidang Pendidikan Ketua IV bidang Kesehatan Ketua V bidang Hukum dan HAM (ADVOKASI) Ketua VI bidang Hubungan Antar Lembaga Ketua BaPeNas (Badan Penggalangan Massa

3. Struktur DPP, DPC, PAC dibuat dengan sekurang-kurangnya, sebagai berikut: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris Jenderal d. Bendahara e. Para Ketua Bidang (tergantung kebutuhan organisasi) 4. Struktur sebagaimana ayat (2) dan (3) Pasal ini, dapat dilengkapi dengan organ/struktur kepengurusan lainnya sesuai unsur pengurus DPH (Dewan Pengurus harian) yang dibentuk oleh Ketua Umum berdasarkan masukan pada saat Rapat Umum Pusat maupun Rapat/ Musyawarah. 5. Dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi, struktur organisasi dapat dievaluasi melalui Rapat Luar Biasa.

BAB III FUNGSI, TUGAS, WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWAB Pasal 15 Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab pengurus Tingkat Pusat (DPP), diatur sebagai berikut : 1. Ketua Umum a. Ketua Umum adalah pejabat eksekutif tertinggi dan dengan demikian, jabatan ini terutama bertanggung-jawab untuk menentukan rencana strategis, administrasi, dan kebijakan-kebijakan organisasi mengatasnamakan Dewan Pembina/ Penasehat dan Rapat Umum Anggota. Ketua Umum bersama-sama dengan kelengkapan Dewan Pembina/ Penasehat bertugas melaksanakan tata laksana organisasi. b. Bertanggung jawab kepada masyarakat terhadap segala hal yang menjadi program organisasi, mengarahkan, memotivasi membesarkan hati semua personal organisasi kepada program yang sedang dijalankan agar dapat terwujud sesuai target dengan resiko sekecil–kecilnya. c. Membuat sebuah agenda kerja yang efektif dan memastikan pemenuhan kinerja dievaluasi secara berkesinambungan. d. Penanggung-jawab tertinggi prosedur dan proses administrasi organisasi untuk melaksanakan secara bertanggung jawab sumber daya organisasi baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun finansial, secara efektif dan efisien.

24

2. Wakil Ketua Umum a. Membantu Ketua Umum dan bertanggung-jawab kepada ketua umum apabila dalam mengambil keputusan ketua umum tidak ada. Wakil Ketua Umum dapat mengantikan ketua umum dalam mengambil suatu keputusan. b. Memimpin rapat–rapat atas persetujuan ketua umum serta meminta persetujuan ketua umum sebelum mengambil keputusan. c. Wakil ketua umum tidak memiliki wewenang sebelum ada keputusan dari ketua umum, namun dalam keadaan darurat wakil ketua umum dapat mengambil kebijakan yang selayaknya. d. Memberi saran, kritik dan nasehat secara terbuka demi kelancaran jalannya program yang ada dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. e. Menggantikan ketua umum berdasarkan surat mandat kerja yang diberikan oleh ketua umum. 3. Sekretaris Jenderal Bertanggung jawab kepada semua personal organisasi yang merupakan pengambil keputusan Kedua setelah Ketua Umum. Turut serta bertanggung jawab atas semua program yang sedang dijalankan kepada masyarakat dan kepada semua personal organisasi dengan mengambil resiko sekecil–kecilnya agar dapat terwujud sesuai dengan target yang diinginkan. 4. Wakil Sekretaris Jenderal Sebagai penunjang dari tugas seorang Sek–Jend yang membantu dalam hal tekhnis, administratif, keahlian, serta mewakili Sek–Jend dalam setiap hal apabila berhalangan. 5. Admin Membuat konsep kerja secara detail dan akurat dan dapat menerangkannya kepada semua Personil yang terlibat. Menjalankan fungsinya dalam hal surat menyurat yang masuk dan keluar guna kepentingan organisasi. 6. Pembina/Penasehat/Dewan Pakar Merupakan bagian dari Lembaga yang menjadi penasehat dan membimbing semua anggota yang ada dalam Lembaga guna menuju berhasilnya Program Visi dan Misi serta mengendalikan berjalannya Lembaga. 7. Bendahara Merupakan bagian yang mensikluskan adanya pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam Organisasi. Pengambil keputusan yang bijak dalam hal pengeluaran yang sudah dianggarkan. 8. Para Ketua I,II,III,IV,V , VI dan BaPeNas a. Menggepalai bidang masing- masing, serta memberikan masukan dan menjalankan program– program yang berkaitan dengan bidang yang dibawahinya.

25

b. Berhadapan langsung dengan masyarakat untuk menjelaskan fungsi dan program organisasi. Berperan penting dalam perjalannya organisasi kemasyarakatan ini serta menjalankan program–program yang telah ditetapkan. c. Berperan serta dalam program–program yang dijalankan dengan memberi arahan kepada semua personal organisasi agar program dapat berjalan. 9. Para Ketua Departement Mengatur, mengkoordinir, mengawasi setiap program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan masing– masing departemen.

BAB IV DPP Pasal 16 Dalam hal struktur organisasi (DPP) dibuat lebih besar, seperti: Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum maka fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab melebihi anggota yang lainnya.

Pasal 17 Fungsi, Tugas, Wewenang dan tanggung jawab pengurus Ketua Bidang, Departemen/ Seksi-seksi, fungsinya sebagai pelaksana kegiatan, bertugas membantu para Ketua Umum dan Sek–Jend sesuai bidang kegiatannya, wewenangnya menyampaikan usulan dan saran serta bertanggungjawab kepada para Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal.

Pasal 18 Fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab pengurus sebagaimana dimaksud Pasal ini menjadi acuan penyusunan peraturan organisasi di Tingkat Daerah dan Cabang. Pasal 19

Pergantian Antar Waktu (PAW) 1. Pergantian antar waktu pengurus organisasi dilaksanakan apabila terjadi jabatan lowong dalam kepengurusan organisasi. 2. Jabatan lowong terjadi apabila pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap dan kemudian dinyatakan tidak dapat menjalankan kegiatan. 3. Penunjukan dan pengisian jabatan lowong antar waktu. 4. Penunjukan pengisian jabatan lowong antar waktu untuk pengurus tidak termasuk digantikan sesuai hasil rapat.

26

BAB V KEUANGAN Pasal 20 Keuangan Organisasi 1. Keuangan organisasi berasal dari iuran anggota dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Setiap kegiatan organisasi yang memerlukan/menggunakan biaya harus dibuatkan proposal yang perincian biayanya ditandatangani oleh ketua Umum dan Bendahara Umum. 3. Penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma pengelolaan keuangan yang berlaku

4. Untuk tingkat DPP keuangan organisasi wajib dibuatkan laporan secara periodik setiap 1 (satu) tahun dan untuk tingkat DPD, DPC dan Komunitas, keuangan organisasi wajib dibuatkan laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada anggota dan setiap 1 (satu) tahun kepada DPP. 5. Iuran keanggotaan yang sudah ditetapkan akan diberlakukan setelah di edarkannya surat dari DPP untuk semua jajaran Lembaga Swadaya Masyrakat Lingkar Merah Putih Nasional. 6. Iuran Keanggotaan untuk perlindungan, pendampingan, serta pembinaan Hukum dan HAM untuk semua jajaran anggota di DPP, DPD,DPC dan PAC ditetapkan dalam surat edaran yang dikeluarkan DPP. 7. Setiap jajaran di DPP,DPD, maupun DPC diwajibkan mempunyai uang kas yang pengunaannya akan diterapkan di masing-masing jajaran baik di DPP, DPD, DPC maupun PAC.

Pasal 21 Pengeluaran Dan Penerimaan Keuangan Mekanisme pengeluaran keuangan diatur sebagai berikut: • •

Pada tingkat DPP ordonaturnya : Ketua Umum dan Bendahara Umum Pada tingkat DPD, DPC dan PAC ordonaturnya : Ketua dan Bendahara.

Pasal 22 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) disusun dan diajukan untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 23 Prosedur Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi Prosedur dan Tata cara penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Organisasi akan diatur kemudian sesuai kebutuhan dan kebijakan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional.

27

Pasal 24 Pengesahan RAPBO Rencana Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Organisasi (RAPBO) disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Organisasi (APBO) ditetapkan oleh Rapat Kerja seperti pada pasal di atas dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 25 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 1. Laporan pertanggung jawaban keuangan disampaikan pada : • •

Rapat/Musyawarah Pusat. Rapat/Musyawarah Daerah.

2. Laporan Pertanggung jawaban Keuangan disampaikan kepada peserta Rapat Kerja masing-masing organisasi di semua tingkatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Kerja dilaksanakan.

BAB VI RAPAT KERJA DAN RAPAT PIMPINAN Pasal 26 Rakor, Rapim 1. 2.

Rapat Koordinasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. Rapat Pimpinan dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 27 Agenda Rakor/Rapim 1.

Agenda Pokok Rapat sekurang-kurangnya yaitu : a. Evaluasi dan Penetapan Progam Kerja. b. Evaluasi penyelenggaraan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional

2.

Agenda Pokok Rapat sekurang-kurangnya yaitu : a. Evaluasi kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. b. Konsolidasi Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. c. Membahas perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional menentukan kebijakan-kebijakan strategis yang dianggap perlu.

28

dan

Pasal 28 Rapat Kerja Daerah 1. Rapat Kerja Daerah (RaKerDa) diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Daerah 2. Tanggung jawab penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional terletak pada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. 3. Rancangan Acara dan Rancangan Tata Tertib Rapat Kerja Daerah disusun oleh Dewan Pimpinan Daerah dan disahkan oleh peserta Rakerda. 4. Undangan serta Rancangan Acara Tata Tertib harus sudah disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah kepada peserta Rapat Kerja Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum RaKerDa dilaksanakan. 5. Seluruh Keputusan Persidangan dianggap sah, jika korum tercapai yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 ditambah satu jumlah peserta. 6. Bilamana korum tidak tercapai, rapat ditunda satu jam, bilamana setelah ditunda korum tidak tercapai juga, maka sidang diteruskan dan keputusan dinyatakan sah. 7. Setiap peserta RaKerDa mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara yang sama

8. Rapat Kerja Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional dapat dihadiri oleh Peninjau atas undangan Dewan Pimpinan Daerah. 9. Peninjau Rapat Kerja Daerah hanya memiliki hak bicara atas persetujuan Pimpinan Sidang. 10. Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah penyelenggaraan Rapat kerjaDaerah, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional sudah harus mengumumkan hasil Keputusan RaKerDa.

BAB VII RAPAT KERJA DAN RAPAT PIMPINAN Pasal 29 1. Kepemimpinan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dilaksanakan secara kolektif. 2. Keputusan Organisasi disemua tingkatan Organisasi pada ayat (1) diatas diambil dalam Rapat Pengurus. 3. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. 4. Rapat Pengurus diadakan atas undangan Pengurus Organisasi di semua tingkatan. 5. Di dalam Rapat Pengurus setiap peserta mempunyai hak suara masing-masing 1 (satu) suara.

29

6. Rapat Pengurus disemua tingkatan organisasi adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah peserta. 7. Jika tidak tercapai Rapat Pengurus ditunda satu jam, bila setelah ditunda tidak tercapai juga maka Rapat Pleno Pengurus diteruskan dan Keputusan Rapat dinyatakan sah. 8. Seluruh Keputusan Rapat Pengurus wajib diberitahukan kepada seluruh Pengurus. 9. Keputusan Rapat Pengurus bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Pengurus. 10. Apabila hasil keputusan Rapat Pengurus tidak dilaksanakan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30 Jenis Rapat Pengurus 1. Rapat Pengurus terdiri dari : • Rapat Umum • Rapat Koordinasi. • Rapat Luar Biasa • Rapat Terbatas • Rapat Pimpinan (Rapim). 2. Rapat Umum adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Pengurus, membahas hal-hal lain yang bersifat umum. 3. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Para Ketua/ Wakil Ketua dan dihadiri oleh anggota Departemen/ Seksi, membahas masalah tekhnis pelaksanaan atau evaluasi kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. 4. Rapat Luar Biasa adalah Rapat yang diadakan oleh pengurus di dalam keadaan darurat guna menanggulangi keadaan darurat yang di rasakan perlu segera di ambil tindakan dalam penanganannya. 5. Rapat Terbatas adalah rapat mendadak yang diinisiasi oleh Ketua Umum dihadiri oleh Pengurus yang jumlahnya terbatas (DPH), membahas hal-hal yang bersifat mendesak, rapat ini dapat dilakukan pada Tingkat Daerah. 6. RaPim adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Pengurus DPP, para Ketua, atau yang mewakili, membahas konsep Kebijakan Organisasi dan masalah lain yang dianggap penting dan mendesak, sehingga dipandang perlu adanya kesepakatan yang bersifat nasional.

Pasal 31 Teknis Penyelenggaraan Rapat Pengurus Dalam rangka tertibnya penyelenggaran rapat, secara teknis penyelenggaraan rapat pengurus diatur sebagai berikut : 1. Agar penyelenggaraan rapat mencapai hasil yang optimal dan memiliki legitimasi, maka penyelenggaraan harus menenuhi kuorum, yang dimaksud kuorum adalah rapat minimal dihadiri oleh 2/3+1 dari jumlah

30

peserta rapat yang diundang. 2. Apabila rapat belum memenuhi kuorum, maka rapat harus ditunda, penundaan dapat dilaksanakan selama 15 (lima belas) menit dan maksimal penundaan dilakukan 2 (dua) kali, dan apabila penundaan sudah dilakukan 2 (dua) kali namun peserta rapat belum memenuhi kourum maka rapat harus dibatalkan. 3. Ketentuan sebagaimana huruf a dan b diatas dikecualikan untuk Rapat Terbatas. 4. Setiap penyelenggaraan rapat harus di buatkan daftar hadir dan risalah rapat. 5. Apabila dipandang perlu, peserta rapat dapat diberikan konsumsi dengan terlebih dahulu mengajukan anggaran ke Bendahara. 6. Tidak dibenarkan memegang handphone selama rapat berlangsung. 7. Tidak dibenarkan meninggalkan ruangan rapat apabila rapat sedang berlangsung kecuali dalam keadaan darurat dan di setujui oleh pemimpin rapat.

Pasal 32 Rapat Dengan Pihak Manajemen 1. Guna keterpaduan sikap dan bahasa dalam mengikuti/menghadiri undangan rapat dengan manajemen, pelaksanaannya diatur sebagai berikut : a. Pengurus yang akan hadir rapat dengan Manajemen Tingkat Pusat adalah DPH (Dewan Pengurus Harian) atau perwakilan pengurus yang membidangi kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal, untuk Tingkat Daerah (DPD) berlaku sama. b. Sebelum mengikuti/menghadiri rapat pengurus sebagaimana huruf a di atas disarankan untuk mengadakan Rapat Terbatas. c. Apabila permasalahan yang akan dibahas merupakan masalah hubungan internal, dimungkinkan untuk mengikutsertakan pengurus DPC setempat atau menghadirkan Pengurus DPP keDaerah dan Cabang. d. Pendapat yang dikemukan dalam rapat berpegang pada hasil Rapat Terbatas atau pendapat yang pertama disampaikan oleh pengurus yang mengawali/ menyampaikan pendapat. e. Apabila terjadi ketidak-sepahaman antar pengurus yang mewakili rapat, diharuskan meminta waktu (Time Out) untuk konsolidasi/menyatukan pendapat. 2. Semua pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional tidak diizinkan menghadiri rapat dengan mengatas namakan organisasi LSM Lingkar Merah Putih Nasional seorang diri, kecuali atas se ijin Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal untuk di tingkat DPP dan Ketua DPD serta Sekretaris Jenderal DPD untuk tingat DPD,DPC dan PAC .

31

Pasal 33 Pelaksanaan Administrasi Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional Pelaksanaan administrasi organisasi mengacu tata cara penulisan surat organisasi pada umumnya yang terdiri dari kepala surat, isi surat dan penutup surat, sebagai berikut: a. Kop surat Kop surat adalah bagian atas kepala kertas yang berlogo dan bertulisan Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih sesuai tingkatannya dan merupakan kertas resmi yang dikeluarkan organisasi. b. Adapun bentuk kop surat organisasi sebagai berikut : • • •

Ukuran kertas A4 Pada sudut kiri atas berlogo Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih sebagaimana dalam contoh pada lampiran 1. Nama Lembaga, alamat dll berwarna hitam bold

c. Stempel • •

Stempel adalah tanda bukti pengesahan surat menyurat ataupun hal-hal Lain yang terkait dalam administrasi organisasi. Adapun bentuk stempel organisasi sebagaimana dalam contoh pada lampiran 2

Pasal 34 Surat – surat 1. Surat Resmi DPP a. Memuat kebijaksanaan pokok dan hanya dikeluarkan oleh DPP yang ditanda tangani oleh ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, sifatnya wajib ditaati oleh seluruh Anggota. b. Surat Resmi DPP dibuat berdasarkan hasil Rapat Pimpinan dalam rangka mengambil langkah kebijaksanaan organisasi. Penomoran surat dengan contoh : 01/PO/LMPN/ii/2015. • • • • • • • • •

32

angka 01 (nomor urut); tanda / (pengganti spasi); po (kode surat/singkatan peraturan organisasi); tanda / (pengganti spasi); LMPN (singkatan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih); tanda / (pengganti spasi); angka romawi ii (bulan dikeluarkan surat); tanda / (pengganti spasi); 2015 (tahun dikeluarkan surat).

2. Surat keputusan. a. Surat yang memuat suatu kebijaksanaan bersifat umum dan berlaku bagi seluruh/sebagian anggota LMPN berdasarkan tingkatannya. b. Surat keputusan dibuat oleh pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih berdasarkan hasil RaKor ataupun RaPim. c. Surat yang dikeluarkan guna menunjang jalannya suatu program. d. Surat keputusan termasuk dibuat untuk pembentukan kepanitiaan. Penomoran surat dengan contoh : skep-01/pb.LMPN/i/2015. • skep (singkatan dari surat keputusan) • tanda – (pengganti spasi) • angka 01 (nomor urut) • tanda / (pengganti spasi) • pb (singkatan pengurus besar) • tanda . (pengganti spasi) • LMPN (singkatan LSM) • tanda / (pengganti spasi) • angka romawi i (bulan dikeluarkan surat) • tanda / (pengganti spasi) • 2015 (tahun dikeluarkan surat). 3. Surat instruksi / petunjuk teknis. • • •

Materi berisi pelaksanaan dari surat keputusan yang bersifat teknis. Instruksi/petunjuk pelaksanaan tidak dapat berdiri sendiri. Penomoran mengikuti surat biasa.

4. Surat perintah / mandat/ tugas. a. Materi berisi pernyataan pelimpahan wewenang dari pengurus yang mempunyai hak dan wewenang atau sesuatu kepada pengurus /anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih atau orang lain guna bertindak untuk dan atas namanya melakukan sesuatu sesuai dengan Perintah/mandat/ tugas. b. Surat perintah/mandat/tugas tersebut tidak berlaku lagi pada saat tugas yang termuat telah dilakukan dan atau sesuai dengan tanggal berlakunya. c. Penomoran mengikuti surat biasa. 4. Mandat berisi pernyataan pelimpahan wewenang dari pusat kepada jajaran DPD, DPC, dan PAC. 5. Apabila di berikan mandat tersebut dan didapati penerima mandat melanggar AD/ART serta PO maka Ketua Umum akan mencabut mandat tersebut dalam kurun waktu 1x24 jam.

33

6. Surat edaran. a. Surat berisi pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Pengurus/anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih, tanpa memuat suatu Kebijakan pokok, melainkan hanya memberikan penjelasan dan atau Petunjuk-petunjuk tentang cara pelaksanaan sesuatu peraturan yang telah ada. b. Penomoran mengikuti surat biasa. 7. Surat pengumuman. a. Surat berisi pemberitahuan yang ditujukan kepada semua Pengurus/anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih dan tidak memuat soal Cara pelaksanaan teknis menurut suatu peraturan. b. Surat yang bersifat pemberitahuan. c. Penomoran mengikuti surat biasa. 8. Surat biasa. a. Berisi berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, b. Permintaan dan sebagainya kepada pengurus/anggota atau pihak lain. c. Penomoran surat pengurus besar Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih sebagai Contoh : 01/a/pb/fai/i/2015 dengan penjelasan : • • • • • • • • •

•

angka 01 (nomor urut) tanda / (pengganti spasi) huruf a (kode surat kedalam) huruf b (kode surat keluar) tanda / (pengganti spasi) pb (singkatan pengurus besar) tanda / (pengganti spasi) LMPN (singkatan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih) tanda / (pengganti spasi) angka romawi i (bulan dikeluarkan surat) 2015 (tahun dikeluarkan surat).

9. Surat memo.

34

•

Surat yang dibuat oleh pengurus harian pengurus besar/pengurus Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasioanal,kepada seseorang atau lebih Pengurus/anggota berupa permintaan atau pemberitahuan dan lain-lain.

•

Betulisan memo pada prihal surat.

•

Tanpa penomoran.

Pasal 35 1. Penandatanganan surat hanya dilakukan oleh ketua umum dan sekretari jenderal di tingkat pusat. 2. Penandatanganan surat hanya dilakukan oleh ketua dan sekretaris ditingkat daerah. 3. Ditingkat pusat bila ketua umum dan atau sekretaris umum berhalangan maka penandatanganan dapat dilakukan oleh wakil ketua umum dan Admin yang diberi wewenang. 4. Ditingkat daerah bila ketua dan atau sekretaris Jenderal DPD berhalangan maka penandatanganan dapat dilakukan oleh wakil ketua dan atau wakil Sekretaris yang diberi wewenang/ mandat. 5. Surat menyurat kepanitiaan dilakukan diatas kertas dengan kop surat. 6. Kepanitiaan dan dibubuhi oleh stempel kepanitiaan. 7. Surat menyurat kepanitiaan ditandatangani oleh ketua panitia dan Sekretaris panitia. 8. Bila ketua panitia dan atau sekretaris panitia berhalangan, maka penandatanganan surat dapat dilakukan oleh wakil ketua panitia dan atau Wakil sekretaris panitia.

Pasal 36 Kartu anggota 1. Kartu anggota adalah identitas resmi sebagai tanda pengakuan dari Organisasi kepada seseorang bahwa orang itu adalah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih. 2. Ukuran kartu anggota bersegi empat panjang keatas dengan panjang dan Lebar standar umumnya. 3. Dikeluarkan oleh DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih yang ditanda Tangani oleh ketua umum Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih. 4. Kartu anggota ditulis bolak balik yaitu : a. Pada halaman depan : berwarna dasar putih dengan gambar bendera merah putih pada bagian atas bertuliskan Kartu Tanda Anggota ditengah logo Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. Di kiri Bawah Photo Anggota yang bersangkutan.Di sebelah photo penjelasan anggota yang berisi Nama, Jabatan, NIK, Tanggal lahir, dan batas tanggal beralaku kartu. b. Pada halaman belakang : Berwarna dasar putih dengan watermark kepulauan di Indonesia dengan tulisan dari atas ke bawah: • (Center teks) • Dewan Pimpinan Pusat • Lembaga Swadaya Masyarakat • Lingkar Merah Putih • (Align teks left)- Pemegang kartu ini adalah benar(jabatan) Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional dan seluruh jajaran instansi mohon untuk tidak mempersulit beliau dalam melaksanakan tugas negara. Selanjutnya Barkot (center teks) Kiri-tanda tangan ketua umum (khusus untuk pengurus DPP, DPD ,DPC, PAC)

35

c. Untuk anggota di tingkat DPD, DPC dan PAC Kartu Tanda Anggota di keluarkan oleh DPD yang bersangkutan dan untuk NIK anggota semua di dapatkan dari DPP.

BAB VIII PENYELESAIAN KELUH KESAH Pasal 37 Penyelesaian Keluh Kesah 1. Masalah ketenagakerjaan diselesaikan dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan dan prinsip-prinsip musyawarah mufakat, dengan memperhatikan kesetaraan kepentingan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam proses produksi, yaitu anggota dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional. 2. Apabila terjadi keluh kesah anggota, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan seadil-adilnya secara musyawarah, dan apabila terjadi perselisihan ketenagakerjaan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka persoalan tersebut diselesaikan bersama-sama. 3. Setiap keluh kesah dan pengaduan anggota yang menyangkut pekerjaannya terlebih dahulu disampaikan dan diselesaikan oleh atasan anggota yang bersangkutan. 4. Jika permasalahan tersebut pada ayat (3) tidak terselesaikan, maka permasalahan tersebut dapat ke tingkat yang lebih tinggi, dan apabila hal tersebut tidak mendapatkan penyelesaian maka Anggota dapat meneruskan dan melimpahkannya kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. 5. Apabila setelah dirundingkan tidak menghasilkan kata mufakat, maka perbedaan tersebut dapat dianggap sebagai perselisihan pendapat dan untuk penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang akan di tetapkan oleh Ketua umum, Sek–jend, pembina dan konsultan. 6. Selama permasalahan belum terselesaikan, maka kedua belah pihak wajib menjaga supaya kegiatan operasional organisasi berlangsung dengan aman dan lancar.

36

PENUTUP Pasal 38 1. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Merah Putih Nasional disemua tingkatan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya 2. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan baik penambahan maupun pengurangan dalam rangka penyempurnaan peraturan organisasi, maka perubahan dimaksud harus ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Jakarta :

DEWAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINGKAR MERAH PUTIH NASIONAL

37