ANGGARAN RUMAH TANGGA GABUNGAN INDUSTRI PENGERJAAN LOGAM DAN MESIN INDONESIA
BAB I LANDASAN PENYUSUNAN
Pasal 1 Landasan Penyusunan 1. Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan pada Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan dalam Munas di Jakarta tanggal 16 Desember 2010 2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Ayat 1. 3. Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar. 4. Dalam Anggaran Rumah Tangga ditentukan hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur atau yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Anggaran Dasar.
BAB II MUSYAWARAH
Pasal 2 Musyawarah Nasional 1. Kewajiban peserta Musyawarah Nasional yang disingkat Munas adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tatatertib dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setelah memperoleh persetujuan Munas. 2. a. Memilih dan mengangkat Ketua Umum Dewan Pimpinan sekaligus sebagai ketua formatur. b. Ketua Umum membentuk formatur terdiri dari Ketua dan Anggota yang berjumlah 3 (tiga) orang.
-1-
3.
Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari satu per dua jumlah anggota yang mempunyai hak suara, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh sekurang-kurangnya lebih dari satu per dua jumlah peserta yang mempunyai hak suara dan hadir dalam Munas.
4.
Apabila kuorum tidak tercapai, maka Munas ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
5. a. Apabila sesudah penundaan tersebut ayat 4 kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah peserta yang mempunyai hak suara, maka Munas tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh sekurang-kurangnya lebih dari satu per dua jumlah peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Munas. b. Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat 4 yang hadir kurang dari satu per tiga jumlah peserta yang mempunyai hak suara, maka Munas ditunda paling lama 3 (tiga) bulan. c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf (b) kuorum juga tidak tercapai, maka Munas tetap dilangsungkan dan semua keputusan diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh sekurang-kurangnya lebih dari satu per dua jumlah peserta yang mempunyai hak suara dan hadir dalam Munas. 6. Untuk melaksanakan Munas, Dewan Pimpinan dapat membentuk Panitia Pelaksana.
Pasal 3 Musyawarah Nasional Luar Biasa 1. Kewajiban peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa yang disingkat Munaslub adalah mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga
serta
tatatertib
dan
ketentuan-ketentuan
lain
mengenai
penyelenggaraan Munaslub. 2. Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh sekurangkurangnya lebih dari tiga per-empat dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika
-2-
disepakati secara musyawarah dan atau oleh-sekurang-kurangnya lebih dari tiga per empat jumlah peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Munaslub. 3. Apabila kuorum tidak tercapai, maka Munaslub ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam. 4. Apabila sesudah penundaan tersebut ayat 3 kuorum belum juga tercapai, maka Munaslub dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munaslub dinyatakan gugur.
Pasal 4 Musyawarah Nasional Khusus 1. Kewajiban peserta Musyawarah Nasional Khusus yang disingkat Munassus adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munassus. 2. a. Munassus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari tiga per-empat jumlah anggota yang mempunyai hak suara. b. Munassus untuk pembubaran organissi dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh seluruh anggota yang mempunyai hak suara. 3. Apabila kuorum tidak tercapai maka Munassus dapat ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam. 4. Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat 3 kuorum masih belum tercapai, maka Munassus dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munassus dinyatakan gugur. 5. Keputusan Munassus mengenai: a. Keputusan mengenai penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Munassus setelah Munassus dinyatakan mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat 2. b. Keputusan mengenai pembubaran organisasi harus disepakati oleh seluruh peserta yang mempunyai hak suara dan hadir dalam Munassus setelah Munassus dinyatakan mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat 2.
-3-
6. Untuk melaksanakan Munassus Dewan Pimpinan dapat membentuk Panitia Pelaksana.
BAB III KEANGGOTAAN
Pasal 5 Persyaratan Menjadi Anggota 1. Asosiasi : a. beranggotakan minimum 5 (lima) perusahaan industri sejenis berbadan hukum yang bergerak dibidang pengerjaan logam dan mesin. b. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAMMA. 2. Perusahaan industri berbadan hukum bergerak dalam bidang pengerjaan logam dan mesin dan belum bergabung dalam asosiasi anggota dapat menjadi anggota luar biasa.
Pasal 6 Pendaftaran Anggota 1.
Anggota Biasa Pendaftaran permohonan untuk menjadi anggota biasa dapat dilakukan sebagai berikut : a. Bagi calon anggota dapat melakukan pendaftaran di Sekretariat. b. Bagi calon anggota yang telah membayar uang pangkal dan iuran serta ketetapan lain sesuai dengan formulir yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan dapat diterima menjadi Anggota Biasa akan mendapat Surat Keputusan Anggota Biasa berupa Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B). c. Keputusan tentang penerimaan atau penolakan dilakukan oleh Dewan Pimpinan dan selanjutnya diberitahukan kepada calon anggota dalam waktu secepatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah tanggal permohonan diterima.
2. Anggota Luar Biasa.
-4-
a. Bagi lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan dan himpunan profesi yang akan menjadi anggota luar biasa dapat diajukan dengan surat oleh yang bersangkutan kepada Dewan Pimpinan atau atas permintaan Dewan Pimpinan. b. Bagi calon yang diterima menjadi Anggota Luar Biasa akan mendapat Surat Keputusan Anggota berupa Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) yang diterbitkan oleh GAMMA. c. Keputusan tentang penerimaan atau penolakan diberitahukan kepada calon anggota dalam waktu secepatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah tanggal pendaftaran diterima.
Pasal 7 Kehilangan Keanggotaan Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa dapat kehilangan keanggotaan, karena : 1. Mengundurkan diri. 2. Menghentikan kegiatannya, membubarkan diri atau dilikuidasi. 3. Diberhentikan oleh GAMMA. 4. Semua ijin yang dimilikinya dicabut oleh yang berwenang.
Pasal 8 Sanksi Pemberhentian Keanggotaan 1. Dewan Pimpinan dapat melakukan sanksi pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara keanggotan jika anggota: a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga. b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi. c. Tidak memenuhi kewajiban membayar uang pangkal dan iuran serta kewajiban keanggotaan lainnya sebagaimana yang ditetapkan organisasi. d. Tidak mematuhi keputusan organisasi. e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi. 2. Keputusan pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara keanggotaan dilakukan setelah ada peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak dua kali berturutturut dalam jangka waktu dua bulan terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa.
-5-
3. Dalam masa pemberhentian tetap atau pemberhentiaan sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-hak keanggotaannya. 4. a. Pemberhentian tetap yang dimaksud ayat 1, 2 dan 3 adalah : Penghapusan hak anggota untuk selama-lamanya karena kesalahan anggota yang bersangkutan. b. Pemberhentian sementara yang dimaksud ayat 1, 2 dan 3 adalah : Penghapusan sementara hak anggota untuk jangka waktu tertentu karena kesalahan anggota yang bersangkutan. 5. Anggota yang diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara berhak membela diri atau naik banding berturut turut pada jenjang tingkatan berikut : a. Rapimnas b. Munas. 6. Anggota yang kehilangan hak karena terkena sanksi pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hak-haknya kembali, setelah sanksi yang dikenakan dicabut oleh Rapimnas atau Munas.
BAB IV PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 9 Pengambilan Keputusan 1. Semua keputusan yang diambil dalam setiap musyawarah dan rapat-rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat, atau dengan cara pemungutan suara. 2. Pemungutan suara tersebut dilakukan: a. Secara lisan atau secara tertulis. b. Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara serempak atau anggota demi anggota. c. Pemungutan suara secara tertulis dengan azas langsung, bebas dan rahasia dari para peserta musyawarah yang memiliki hak suara.
-6-
BAB V DEWAN PIMPINAN
Pasal 10 Tugas Dewan Pimpinan Dalam memenuhi fungsi dan tugas pokok GAMMA sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar, Dewan Pimpinan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Memajukan dan mengembangkan perilaku etika bisnis serta memajukan dan mengembangkan kemampuan para anggota GAMMA agar dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis dan mantap guna tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. 2. Menyebarluaskan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi kepada para anggota GAMMA. 3. Menyampaikan
informasi
mengenai
permasalahan
dan
perkembangan
perekonomian dunia yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan atau dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para anggota GAMMA. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bersertifikat (vocational) serta kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan para anggota GAMMA, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. 5. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar anggota GAMMA. 6. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama antara para anggota GAMMA dengan para Asosiasi terkait di luar negeri. 7. Mengupayakan informasi usaha dan promosi baik di dalam maupun di luar negeri. 8. Mengupayakan penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. 9. Menyumbangkan pendapat dan saran kepada Pcmerintah dan lembaga lainnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam kebijakan yang berkaitan dengan masalah industri pengerjaan logam dan mesin. 10. Mendorong untuk meningkatkan dan mengembangkan Standard Nasional Indonesia (SNI), Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi anggota GAMMA.
-7-
Pasal 11 Pembentukan Dewan Pimpinan 1. Pembentukan Dewan Pimpinan dilaksanakan dengan sistem formatur sebagai berikut: a. Ketua Umum Dewan Pimpinan dipilih dan ditetapkan oleh Munas melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2. b. Ketua Umum Dewan Pimpinan sekaligus ketua formatur diberi kepercayaan dan wewenang untuk melengkapi anggota formatur dan menetapkan anggota Dewan Pimpinan. 2. Ketua Umum Dewan Pimpinan mengumumkan hasil pembentukan Dewan Pimpinan kepada anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Munas.
Pasal 12 Persyaratan Anggota Dewan Pimpinan Anggota Dewan Pimpinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a.
Pimpinan perusahaan yang menduduki jabatan kunci dengan masa kerja minimal 10 tahun/Direksi/Komisaris perusahaan industri anggota asosiasi sebagai anggota biasa yang legal masuk dalam Akte Perusahaan dan mendapat ijin tertulis dari Direksi Perusahaan.
b.
Warga Negara Indonesia
c.
Berbadan sehat.
d.
Tidak cacat hukum
Pasal 13 Pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan Anggota Dewan Pimpinan diberhentikan karena: 1. Habis masa jabatannya. 2. Meninggal dunia. 3. Meminta berhenti. 4. Tidak memenuhi lagi persyaratan seperti tersebut dalam Pasal 12. 5. Tidak dapat memenuhi tugas-tugasnya.
-8-
Pasal 14 Pergantian Antar Waktu Pergantian antar waktu Dewan Pimpinan : 1.
Apabila Ketua Umum Dewan Pimpinan berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan Dewan Pimpinan berakhir, maka jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan digantikan salah satu ketua bidang Dewan Pimpinan sebagai pejabat sementara yang ditetapkan oleh dan dalam Rapat Dewan Pimpinan.
2.
Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pimpinan, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam rapat Dewan Pimpinan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
3.
Ketetapan yang dilakukan Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dipertanggung-jawabkan kepada Munas.
Pasal 15 Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan 1. Pembagian tugas di antara Dewan Pimpinan dilakukan oleh Ketua Umum berdasarkan Rencana Kerja, Program Kerja dan Keputusan-keputusan Munas. 2. Kedudukan GAMMA dalam tim yang dibentuk oleh lembaga atau badan pemerintah dan atau forum-forum penentuan kebijakan dan non pemerintah diwakili secara “ex officio” oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan. 3. Ketua Umum Dewan Pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi berkewajiban: a. Memimpin organisasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik keluar maupun kedalam. b. Mengkoordinasikan langkah-langkah Dewan Pimpinan dalam hal yang bersifat kebijakan. c. Memimpin rapat-rapat yang diadakan Dewan Pimpinan. d. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas para Ketua Bidang. e. Bertanggung jawab kepada Munas.
-9-
4. Ketua-ketua Bidang Dewan Pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban : a. Membantu Ketua Umum Dewan Pimpinan dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas para Ketua Bidang dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing. b. Mewakili Ketua Umum Dewan Pimpinan atas dasar penunjukkan Ketua Umum atau berdasarkan rapat Dewan Pimpinan. c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya.
Pasal 16 Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pimpinan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Kerja sama GAMMA dengan Pemerintah. GAMMA melakukan kerja sama dengan pemerintah dengan tujuan: a. Mengembangkan hubungan kemitraan secara sinergi untuk mengefektifkan peran serta dunia usaha dalam pembangunan nasional. b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha. 2. Kerjasama antar organisasi lain GAMMA bertindak sebagai fasilitator untuk mengadakan kerjasama antar organisasi berdasarkan kedudukan yang sejajar, sederajat dan seimbang. 3. Kerjasama Luar Negeri. GAMMA mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan organisasi pada umumnya dan khususnya yang bergerak dibidang industri pengerjaan logam dan mesin di luar negeri.
Pasal 17 Sanksi Terhadap Dewan Pimpinan 1. Dewan Pimpinan dapat dikenai sanksi organisasi berupa pembekuan atau pemberhentian kepengurusannya oleh Munaslub.
- 10 -
2. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan jika Dewan Pimpinan terbukti tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau dinilai tidak berfungsi sebagaimana-mestinya oleh Munaslub. 3. Munaslub yang menjatuhkan sanksi sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 harus segera membentuk Dewan Pimpinan sementara untuk masa jabatan paling lama satu tahun dengan tugas utama menjaga agar fungsi dan tugas organisasi tetap berjalan dan sekaligus mempersiapkan dan menyelenggarakan Munas.
Pasal 18 Sanksi Terhadap Anggota Dewan Pimpinan 1. Anggota Dewan Pimpinan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 19 ayat 3 dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut : a. Teguran atau peringatan. b. Peringatan keras. c. Pemberhentian sementara dari jabatan untuk jangka waktu tertentu. d. Pemberhentian tetap dari jabatan. 2. Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan apabila yang bersangkutan : a. Secara sadar melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga. b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi. c. Melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi keputusan organisasi. d. Tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota Dewan Pimpinan. e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi. 3. Keputusan pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dua kali berturut-turut
- 11 -
terlebih dahulu dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa, melalui keputusan rapat Dewan Pimpinan. 4. Dalam masa pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara, anggota Dewan Pimpinan yang bersangkutan kehilangan jabatannya serta tidak lagi berfungsi sebagai Dewan Pimpinan. 5. Anggota Dewan Pimpinan yang diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara berhak membela diri atau naik banding berturut-turut pada jenjang tingkatan sebagai berikut: a. Rapimnas b. Munas. 6. Anggota Dewan Pimpinan yang kehilangan hak dan jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dikenakan dicabut atau diubah.
Pasal 19 Kesekretariatan GAMMA memiliki kantor sekretariat dengan uraian tugas dan wewenang sebagai berikut : 1. Melaksanakan semua ketetapan dan tugas-tugas harian yang dibebankan Dewan Pimpinan yang bukan merupakan kebijakan, mengelola segala urusan administrasi, manajemen, personalia, keuangan, harta benda organisasi, dan berbagai tugas kesekretariatan lainnya. 2. Dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan. 3. Sebagai tenaga professional dan bekerja penuh waktu, oleh karena itu Direktur Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan lain. 4. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Direktur Eksektuif dapat dibantu oleh beberapa staf yang jumlah dan pembagian tugas kerjanya diatur sesuai kebutuhan atas persetujuan Dewan Pimpinan.
- 12 -
5. Para Staf tersebut pada ayat 4 adalah tenaga-tenaga professional yang bekerja penuh waktu diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan.
BAB VI KEUANGAN Pasal 20 Sumber Dana 1. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan kebutuhan agar organisasi dapat beroperasi secara optimal. 2. Sumber dana untuk membiayai organisasi yang berasal dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan dan berbagai pihak dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dikelola oleh Dewan Pimpinan melalui tata kelola yang baik. 3. Dewan Pimpinan setiap tahun harus merencanakan anggaran biaya organisasi yang disahkan oleh Rapimnas.
Pasal 21 Penggunaan Dana 1. Penggunaan dan pengelolaan dana organisasi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan dengan acuan Program dan Rencana Kerja Tahunan. 2. Dewan Pimpinan bertanggung-jawab atas pengawasan, penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaan perbendaharaan atau harta kekayaan organisasi. 3. Untuk keperluan pengawasan tersebut diatas, apabila dianggap perlu dapat membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa keuangan atau harta kekayaan organisasi.
Pasal 22 Pertanggung-jawaban Keuangan 1. Rapat Dewan Pimpinan untuk membahas dan meneliti laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi diadakan selambat-lambatnya satu kali dalam tiga bulan.
- 13 -
2. Laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 disiapkan oleh Direktur Eksekutif. 3. Tahun anggaran organisasi dimulai setiap tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember pada tahun yang sama. 4. Pada akhir masa bakti Dewan Pimpinan, maka penggunaan keuangan harus dipertanggung-jawabkan
oleh
Dewan
Pimpinan
dalam
Munas.
Apabila
pertanggung-jawaban tersebut diatas tidak diterima dalam sidang Munas, maka sidang dapat membentuk Tim Verifikasi.
BAB VII PENUTUP
Pasal 23 Ketentuan Lain Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan dalam peraturan atau ketentuan tersendiri.
Pasal 24 Penutup 1. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Munas pada tanggal 16 Desember 2010 di Jakarta. 2. Dengan telah ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pimpinan wajib mengumumkan dan atau menyebarluaskan Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.
- 14 -
