ANGGARAN DASAR Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia
MUKADIMAH Bahwa guna mengisi dan melaksanakan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta turut mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945, merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap warga negara Indonesia termasuk bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri pengerjaan logam dan mesin yang berkedudukan di negara Republik Indonesia, untuk berperan secara aktif dalam pembangunan.
Bahwa untuk maksud itu, khususnya untuk pengembangan ekonomi Indonesia yang berdampak terhadap peningkatan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri pengerjaan logam dan mesin diperlukan adanya ikatan baik secara lahir maupun bathin dan saling bekerjasama dalam memperjuangkan kepentingan bersama.
Bahwa dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk melaksanakan hal tersebut atas dasar permufakatan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri pengerjaan logam dan mesin maka pada tanggal 11 Pebruari 1972 dibentuklah suatu wadah dengan nama Indonesia Metalworks Association disingkat IMA. Kemudian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya melalui Musyawarah Anggota tanggal 19 Nopember 1975 nama IMA telah disepakati untuk dirubah menjadi Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia, disingkat GAMMA. Berdasarkan Musyawarah Kerja Nasional Anggota tanggal 13 Juli 1979 telah ditetapkan Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia sebagai Federasi dari Asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang industri Pengerjaan Logam dan Mesin dan berdasarkan Musyawarah Nasional tanggal 16 Desember 2010 telah ditetapkan menjadi Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia, disingkat GAMMA.
-1-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ketentuan Umum
Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan : 1. Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia adalah wadah kegiatan perusahaan industri yang bergerak di bidang pengerjaan logam dan mesin yang berkedudukan di Indonesia. 2. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan mengunakan sarana dan peralatan. 3. Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan. 4. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran dan / atau badan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu.. 5. Asosiasi adalah Persatuan antara rekan usaha atau perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. 6. Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah.
BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 2 Nama Organisasi ini bernama Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia disingkat GAMMA. Pasal 3 Tempat Kedudukan GAMMA berkedudukan di Jakarta.
-2-
Pasal 4 Waktu IMA yang didirikan pada tanggal 11 Februari 1972 di Semarang kemudian berubah menjadi GAMMA pada tanggal 19 Nopember 1975 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
BAB III AZAS DAN LANDASAN
Pasal 5 Azas GAMMA berazaskan Pancasila.
Pasal 6 Landasan GAMMA berlandaskan: 1. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. 3.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
4. Tambahan Berita Negara RI no.27 tanggal 5 bulan 4 tahun 1994 tentang Anggaran Dasar Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia. 5. Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional sebagai Landasan Operasional.
BAB IV VISI, MISI DAN TUJUAN
Pasal 7 Visi Menjadi gabungan industri yang terpercaya dan bermanfaat bagi industri di bidang pengerjaan logam dan mesin secara nasional dan international.
-3-
Pasal 8 Misi 1.
Meningkatkan iklim industri yang sesuai bagi perkembangan industrialisasi khususnya dalam bidang pengerjaan logam dan mesin.
2.
Meningkatkan hasil produk industri pengerjaan logam dan mesin yang berdaya saing.
3.
Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah, non pemerintah baik nasional maupun internasional.
4.
Meningkatkan peran etika bisnis dan tata kelola yang baik dalam industri pengerjaan logam dan mesin.
Pasal 9 Tujuan GAMMA bertujuan : Mewadahi asosiasi-asosiasi industri dan perusahaan industri yang bergerak di bidang pengerjaan logam dan mesin di seluruh Indonesia dalam satu gabungan yang mampu mewakili kepentingan bersama dalam hubungan dengan pemerintah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), masyarakat, forum baik nasional maupun internasional dan lebih jauh berperan sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
BAB V FUNGSI DAN TUGAS POKOK
Pasal 10 Fungsi GAMMA berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi asosiasi dan perusahaan industri yang tergabung dalam GAMMA, antara asosiasi anggota dengan pemerintah dan dengan asosiasi lain sejenis, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, perindustrian dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi dalam rangka membentuk iklim usaha berdasarkan tata kelola yang baik untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.
-4-
Pasal 11 Tugas Pokok Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan 10, GAMMA mempunyai tugas pokok : 1. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang dapat menunjang industri pengerjaan logam dan mesin dengan memperhatikan keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan ekonomi
nasional,
agar
kehidupan
anggota
dapat
lebih
berkembang
dengan
mengusahakan/membantu, membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang bersertifikat, melaksanakan seminar-seminar, lokakarya dan temu ilmiah tingkat nasional, internasional tentang usaha industri pengerjaan logam dan mesin. 2. Berkomunikasi dengan Pemerintah berupa penyampaian saran-saran/pertimbanganpertimbangan dan informasi, selanjutnya menyelenggarakan kerjasama dengan Pemerintah, lembaga non Pemerintah dan Badan Internasional dalam berbagai aspek industri pengerjaan logam dan mesin. 3. Melaksanakan komitmen etika bisnis serta mewakili dunia usaha di berbagai forum penentuan kebijakan ekonomi yang terkait dengan industri pengerjaan logam dan mesin. 4. Membina, memelihara kerukunan dan mencegah persaingan yang tidak sehat diantara anggota GAMMA serta mewujudkan kerjasama yang serasi dan menjalin kemitraan antara industri besar, menengah, kecil dan koperasi untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. 5. Mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru yang berdaya saing.
BAB VI ORGANISASI Pasal 12 Bentuk GAMMA sebagai wadah perusahaan industri pengerjaan logam dan mesin adalah organisasi yang berbentuk kesatuan dan persatuan.
-5-
Pasal 13 Sifat GAMMA bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan atau tidak merupakan bagiannya, dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
Pasal 14 Struktur Struktur GAMMA terdiri dari: 1.
Musyawarah Nasional.
2.
Rapat Pimpinan Nasional.
3.
Dewan Pimpinan.
Pasal 15 Musyawarah Nasional 1. Musyawarah Nasional disingkat Munas, adalah perangkat organisasi GAMMA dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi GAMMA. 2. a. Munas diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan dan pelaksanaannya diadakan setiap berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan setiap 1 (satu) periode untuk memberikan laporan, mencakup pertanggungjawaban keuangan, memilih Ketua Umum Dewan Pimpinan baru, menyusun program umum organisasi serta hal-hal lain yang dianggap mendasar. b. Dewan Pimpinan menyampaikan materi Munas dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta anggaran organisasi secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaannya kepada seluruh anggota.
3. Peserta Munas dan Hak Suara. a. Peserta Munas adalah: 1) Pengurus Asosiasi Anggota. 2) Anggota Luar Biasa. 3) Dewan Pimpinan. b. Hak Suara Peserta (Apabila harus dilakukan pemungutan suara) : 1) Peserta yang mempunyai hak suara adalah : a) Anggota Biasa dan masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.
-6-
b) Setiap 5 (lima) Anggota Luar Biasa berbentuk perusahaan industri pengerjaan logam dan mesin mendapat hak 1 (satu) suara diwakili oleh salah satu pimpinan perusahaan yang ditunjuk. 2) Peserta yang mempunyai hak suara namun tidak dapat hadir, dapat memberikan kuasa secara tertulis : a) Untuk ayat 3 butir b.1).a) kepada sesama anggota pengurus asosiasi. b) Untuk ayat 3 butir b.1).b) kepada salah satu pimpinan perusahaan lainnya. 4. Munas mempunyai wewenang: a. Mengamanatkan penyelenggaraan Munassus. b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pimpinan. c. Menetapkan Kebijakan Umum Organisasi. d. Menetapkan rencana kerja organisasi dan masalah-masalah mendasar lainnya. e. Memilih, mengangkat, dan mengesahkan Ketua Umum Dewan Pimpinan baru.
Pasal 16 Musyawarah Nasional Luar Biasa 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan di luar jadwal Munas yang regular untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pimpinan mengenai pelanggaran-pelanggaran mendasar atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pimpinan, dan atau tidak berfungsinya Dewan Pimpinan, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya. 2. Munaslub sebagaimana dimaksud ayat 1 diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya tiga per empat jumlah Asosiasi Anggota sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut : a. Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 berdasarkan keputusan rapat Pengurus Asosiasi masing-masing memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pimpinan atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat 1 sekaligus memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk memperbaikinya. b. Apabila setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a, peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Pimpinan, maka Asosiasi Anggota dimaksud memberi
-7-
peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk memperbaikinya. c. Apabila setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b, Dewan Pimpinan tidak juga mengindahkannya, maka Asosiasi anggota sebagaimana dimaksud ayat 2, berdasarkan keputusan rapat Pengurus Asosiasi masing-masing terlebih dahulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Pimpinan untuk mengadakan Munaslub. 3. a. Setiap Asosiasi Anggota yang mengajukan Munaslub dapat menarik kembali permintaannya jika Asosiasi yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas kinerja Dewan Pimpinan. b. Asosiasi Anggota yang menarik kembali permintaan diadakannya Munaslub sebagaimana dimaksud huruf a, tidak dapat mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya Munaslub untuk alasan kasus yang sama. 4
Asosiasi
Anggota
sebagaimana
dimaksud
ayat
2
menjadi
penyelenggara
dan
penanggungjawab Munaslub. 5
Penyelenggara dan penanggungjawab Munaslub, mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan yang dianggap telah menyimpang seperti tersebut dalam ayat 1.
6
Keputusan-keputusan Munaslub, mengikat organisasi dan anggota.
7
Peserta Munaslub dan hak suara: a. Peserta Munaslub adalah: 1) Pengurus Asosiasi Anggota. 2) Anggota Luar Biasa. 3) Dewan Pimpinan. b. Hak Suara Peserta (Apabila harus dilakukan pemungutan suara) : 1) Peserta yang mempunyai hak suara adalah : a. Anggota Biasa dan masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. b. Setiap 5 (lima) Anggota Luar Biasa berbentuk perusahaan industri pengerjaan logam dan mesin mendapat hak 1 (satu) suara diwakili oleh salah satu pimpinan perusahaan yang ditunjuk. 2) Peserta yang mempunyai hak suara namun tidak dapat hadir, dapat memberikan kuasa secara tertulis :
-8-
a) Untuk ayat 3 butir b.1).a) kepada sesama anggota pengurus asosiasi. b) Untuk ayat 3 butir b.1).b) kepada salah satu pimpinan perusahaan lainnya. 8.
Munaslub mempunyai wewenang: a. Menolak pertanggung jawaban kinerja Dewan Pimpinan. b. Jika pertanggungjawaban dan atau kinerja Dewan Pimpinan ditolak sebagaimana dimaksud huruf a maka Munaslub dapat memberhentikan Dewan Pimpinan. c. Dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b, maka Munaslub segera melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum Dewan Pimpinan yang baru melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana di tetapkan oleh Munas.
Pasal 17 Musyawarah Nasional khusus 1. Musyawarah Nasional khusus, disingkat Munassus adalah Munas untuk menetapkan; a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau b. Pembubaran organisasi. 2. a. Munassus untuk menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut ayat 1 huruf a diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan berdasarkan amanat Munas atas permintaan dari sekurang-kurangnya tiga per-empat jumlah Asosiasi Anggota. b. Munassus untuk menetapkan pembubaran organisasi tersebut ayat 1 huruf b diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Asosiasi Anggota. 3. Peserta Munassus dan hak suara a. Peserta Munassus adalah 1. Pengurus Asosiasi Anggota. 2. Anggota Luar Biasa. 3. Dewan Pimpinan. b. Hak Suara Peserta (Apabila harus dilakukan pemungutan suara) : 1) Peserta yang mempunyai hak suara adalah : a. Anggota Biasa dan masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. b. Setiap 5 (lima) Anggota Luar Biasa berbentuk perusahaan industri pengerjaan logam dan mesin mendapat hak 1 (satu) suara diwakili oleh salah satu pimpinan perusahaan yang ditunjuk.
-9-
2) Peserta yang mempunyai hak suara namun tidak dapat hadir, dapat memberikan kuasa secara tertulis : a) Untuk ayat 3 butir b.1).a) kepada sesama anggota pengurus asosiasi. b) Untuk ayat 3 butir b.1).b) kepada salah satu pimpinan perusahaan lainnya.
Pasal 18 Rapat Pimpinan Nasional 1. Dewan Pimpinan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas satu kali dalam satu tahun pada setiap awal tahun atau sewaktu-waktu atas permintaan Dewan Pimpinan atau satu per-tiga jumlah Asosiasi Anggota. 2. Rapimnas diadakan untuk menilai pelaksanaan dan menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program kerja tahunan tingkat pusat yang dibuat oleh Dewan Pimpinan dan menetapkan kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan. 3. Peserta Rapimnas terdiri dari : a. Para Ketua Umum Asosiasi Anggota. b. Perwakilan dari setiap 5 (lima) perusahaan industri Anggota Luar Biasa. c. Dewan Pimpinan. 4. Hak dan Kewajiban Peserta Rapimnas : a. Setiap peserta Rapimnas mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara. b. Kewajiban peserta Rapimnas adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapimnas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 5. Rapimnas mempunyai wewenang : a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Rencana Kerja yang dijabarkan dalam program kerja tahunan organisasi yang dibuat oleh Dewan Pimpinan. b. Menilai dan menetapkan penyempurnaan atas pelaksanaan Rencana Kerja yang dijabarkan dalam program kerja tahunan organisasi yang dibuat oleh Dewan Pimpinan. c. Menilai, mengusulkan penyempurnaan dan atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan. d. Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi tahun anggaran berikutnya yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan.
- 10 -
e. Membantu Dewan Pimpinan untuk memutuskan hal-hal
yang tidak dapat
diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggung-jawabkan kepada Munas. 6. a. Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud ayat 5 hurup c, Rapimnas harus mencapai kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah peserta Rapimnas sebagaimana dimaksud ayat 3 dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir. b. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka Rapimnas dapat ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam. c. Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka Rapimnas tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.
Pasal 19 Dewan Pimpinan 1. Dewan Pimpinan adalah perangkat organisasi GAMMA dan merupakan pimpinan tertinggi, mewakili organisasi keluar dan kedalam. 2. Dewan Pimpinan bertugas melaksanakan fungsi dan tugas pokok GAMMA sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11, keputusan-keputusan Munas dan Rapimnas serta dipertanggung jawabkan kepada Munas. 3. Dewan Pimpinan terdiri dari : a. Ketua Umum. b. Ketua-ketua Bidang (lingkup tugasnya sesuai kebutuhan). 4. Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan : a. Mengelola organisasi dengan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan lain yang ditentukan oleh Munas yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama. b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tersebut huruf a pada akhir masa baktinya dalam Munas. c. Berkewajiban memperhatikan keputusan Rapimnas untuk dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan tugasnya.
- 11 -
d. Mencari, memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para anggota dan calon anggota GAMMA. e. Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan Pemerintah di bidang usaha khususnya yang terkait dengan industri pengerjaan logam dan mesin kepada para anggota GAMMA. f. Mendorong kerjasama yang saling menguntungkan antar anggota dan dengan Asosiasi lain yang terkait baik didalam maupun diluar negeri. g. Menyelenggarakan pusat informasi usaha dan promosi bersama. h. Menyumbangkan pendapat dan saran kepada Pemerintah atau Lembaga lainnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam kebijakan industri khususnya yang terkait dengan industri pengerjaan logam dan mesin. i. Menyusun program kerja. j. Membentuk Badan-badan dalam organisasi bila diperlukan seperti Komite-komite khusus/teknis, Lembaga-lembaga, Yayasan-yayasan dan sebagainya. k. Membentuk panitia khusus bersifat adhoc dan mengangkat penasihat ahli bila diperlukan untuk berbagai kegiatan. l.
Menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota Dewan Pimpinan yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya.
m. Memperoleh informasi kegiatan dari Asosiasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan kemudian menindaklanjuti bagi hal-hal yang dianggap perlu. 5. Rapat Dewan Pimpinan yang diagendakan untuk menetapkan keputusan mengenai masalah-masalah keorganisasian yang mendasar dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Dewan Pimpinan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir. 6. Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat tersebut ayat 5 ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam. 7. Apabila sesudah penundaan tersebut ayat 6 kuorum tidak juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggotanya, maka rapat tersebut tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah. 8. Dewan Pimpinan mengadakan Rapat Pimpinan Nasional dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- 12 -
9. Rapat Dewan Pimpinan diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. 10. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pimpinan dibantu oleh Direktur Eksekutif.
Pasal 20 Kesekretariatan 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional dan bekerja secara penuh waktu (full time). 2. Direktur Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh dan dalam rapat Dewan Pimpinan serta bertanggung-jawab kepada Dewan Pimpinan. 3. Direktur Eksekutif dalam melaksanakan tugas pekerjaan organisasi sehari-hari dibantu oleh seorang atau lebih staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan. 4. Struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang Sekretariat ditentukan tersendiri oleh Dewan Pimpinan. 5. Sekretariat berfungsi sebagai pelaksana semua ketetapan dan tugas-tugas harian yang dibebankan oleh Dewan Pimpinan yang tidak merupakan kebijakan dan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok GAMMA sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan 11. 6. Sekretariat dapat membantu kegiatan asosiasi anggota.
BAB VII KEANGGOTAAN
Pasal 21 Lingkup Asosiasi yang dapat menjadi anggota GAMMA adalah asosiasi-asosiasi industri yang bergerak di bidang pengerjaan logam dan mesin serta minimum mempunyai 5 (lima) perusahaan industri anggota aktif yaitu anggota yang melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga GAMMA.
- 13 -
Pasal 22 Jenis Anggota 1. Anggota Biasa adalah Asosiasi-asosiasi yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 21. 2. Anggota Luar Biasa ialah lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan industri dan himpunan profesi yang erat hubungannya dengan usaha industri pengerjaan logam dan mesin serta pengembangannya.
Pasal 23 Hak Anggota 1. Anggota Biasa mempunyai : a. Hak memilih, adalah hak mengambil keputusan dalam Munas/Munaslub/Munassus. b. Hak dipilih, adalah hak menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam Dewan Pimpinan GAMMA. c. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan dalam Munas/Munaslub/Munassus. d. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan serta pelatihan, bantuan dan perlindungan organisasi yang dapat dilaksanakan secara optimal oleh Dewan Pimpinan. 2. Anggota Luar Biasa mempunyai : a. Hak memilih bagi perwakilan dari 5 (lima) perusahaan industri pengerjaan logam dan mesin b. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran, dan pendapat dan mengajukan pertanyaan dalam Munas/Munaslub/Munassus. c. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan serta pelatihan, bantuan dan perlindungan organisasi yang dapat dilaksanakan secara optimal oleh Dewan Pimpinan. 3. Anggota Biasa dalam menggunakan haknya sesuai ketentuan ayat 1 diwakili oleh satu orang pimpinan pengurus asosiasi atau pemegang mandat. 4. Anggota Luar Biasa dalam menggunakan haknya sesuai ketentuan ayat 2 diwakili oleh salah satu pimpinan lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan dan himpunan-himpunan profesi berbadan hukum atau pemegang mandat.
- 14 -
Pasal 24 Kewajiban Anggota Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk : 1. Menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan musyawarah serta peraturan organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi. 3. Membayar uang pangkal dan iuran serta kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan. 4. Secara periodik Anggota wajib menanggapi permintaan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pimpinan. 5. Secara aktif ikut berperan serta dalam mengimplementasikan fungsi dan tugas pokok GAMMA seperti tersebut pada pasal 10 dan pasal 11.
BAB VIII MASA BAKTI DEWAN PIMPINAN Pasal 25 Masa bakti 1. Ketua Umum Dewan Pimpinan dipilih, dilantik dan diberhentikan oleh Munas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk masa bakti 2 (dua) kali berturut-turut. 2. Masa bakti Dewan Pimpinan kecuali Ketua Umum dapat dipilih kembali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode. 3. Masa bakti Dewan Pimpinan baru hasil Munaslub adalah masa bakti tersisa dari masa bakti Dewan Pimpinan yang digantikannya.
BAB IX PERBENDAHARAAN Pasal 26 Sumber Dana Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari :
- 15 -
1.
Uang pangkal dan uang iuran yang diwajibkan kepada Anggota.
2. Sumbangan dari Anggota. 3. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat. 4. Usaha-usaha lain yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 5. Penerimaan dan hasil pelayanan terhadap Anggota, misalnya pendidikan dan pelatihan, sertifikasi serta pembinaan-pembinaan lainnya. 6. Management budget yang diberikan dari sebagian hasil usaha badan, lembaga dan yayasan di lingkungan GAMMA.
Pasal 27 Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan Dewan Pimpinan bertanggung-jawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi.
BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 28 Perubahan Anggaran Dasar Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a tentang Munassus.
Pasal 29 Pembubaran Organisasi 1. Pembubaran organisasi ditetapkan melalui Munassus sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b. 2. Apabila organisasi dibubarkan maka Munassus sekaligus menetapkan penghibahan dan atau menyumbangkan seluruh harta kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial dan atau yayasan-yayasan tertentu.
- 16 -
BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 30 Anggaran Rumah Tangga 1. Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. 2. Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh Munassus.
BAB XII PENUTUP
Pasal 31 Penutup 1. Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Munas pada tanggal 16 Desember 2010 di Jakarta. 2. Dengan telah ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pimpinan wajib mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.
- 17 -
