KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR (Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 009/SK/DJ-ILMEA/7/2000 tanggal 10 Juli 2000)
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan no. 551/MPP/Kep/10/1999 dipandang perlu ditetapkan ketentuan dan tata cara sertifikasi bengkel umum kendaraan bermotor;
Mengingat
:
1. Keputusan Presiden RI Nomor 235 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 2. Keputusan Presiden RI Nomor 335/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004; 3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tahun 1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor; 5. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 581/MPP/Kep/10/1999 Tahun 1999 dan Menteri Perhubungan Nomor KM 79 A Tahun 1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang Dibina Sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 04/SK/DJ-ILMEA/V/2000 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Penilaian Klasifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Lembaga sertifikasi adalah lembaga yang menyelenggarakan proses sertifikasi dan menerbitkan sertifikat bengkel 2. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam KKI 38431.9900 dan KKI 38441.9900 yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel 3. Klasifikasi bengkel adalah penggolongan bengkel kedalam beberapa kelas sesuai dengan penilaian terhadap 4 unsur yang dipersyaratkan, yaitu : sistem mutu, fasilitas dan peralatan, mekanik serta manajemen informasi 4. Sertifikasi adalah proses klasifikasi bengkel yang dilakukan oleh Lembaga sertifikasi bagi permohonan yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 5. Verifikasi adalah kegiatan penilaian atas dokumen, kegiatan, petugas/pelaksana dan pedoman/prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku
6. Pemeriksaan lapangan adalah kegiatan pemeriksaan oleh lembaga sertifikasi terhadap sistem mutu, fasilitas dan peralatan, mekanik serta manajemen informasi yang dimiliki dan diterapkan oleh bengkel dalam kaitannya dengan proses sertifikasi bengkel 7. Sertifikat adalah bukti pemenuhan/pencapaian persyaratan klasifikasi bengkel yang diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi 8. Perubahan sertifikat adalah perubahan yang diajukan oleh bengkel apabila satu atau lebih dari unsur klasifikasi mengalami perubahan nilai bobot yang dipersyaratkan 9. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia BAB II SERTIFIKASI Pasal 2 (1) Setiap bengkel wajib diklasifikasi melalui proses sertifikasi bengkel (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilakukan untuk memperoleh sertifikat bengkel (3) Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Menteri sebagai lembaga pelaksana klasifikasi bengkel (4) Penunjukan lembaga pelaksana klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara sistem pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 3 (1) Lembaga sertifikasi wajib melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan terhadap setiap bengkel yang mengajukan permohonan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (2) Ketentuan verifikasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi BAB III TATA CARA SERTIFIKASI Pasal 4 Setiap bengkel yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan klasifikasi diberikan sertifikat sesuai kelas dan tipenya Pasal 5 (1) Setiap permohonan klasifikasi bengkel diajukan kepada lembaga sertifiksi dengan melampirkan copy Ijin Usaha yang dimiliki dan copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki yang masih berlaku (2) Selain dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), bengkel wajib menyerahkan dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh lembaga sertifikasi (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterima dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, lembaga setifikasi melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya proses verifikasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3), lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan. Pasal 6 Setiap bengkel yang mengajukan permohonan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berhak mendapatkan 1 (satu) kali konsultasi sesuai dengan jadual yang diatur oleh lembaga sertifikasi. Pasal 7 (1) Apabila dokumen permohonan klasifikasi belum lengkap dan benar, maka lembaga sertifikasi yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan klasifikasi, wajib memberitahukan penundaan proses klasifikasinya. (2) Bengkel yang menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja bengkel yang bersangkutan wajib melengkapi kekurangan dokumen. (3) Apabila bengkel tersebut tidak melengkapi dokumen dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), permohonan klasifikasi dinyatakan batal dan bengkel yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan klasifikasi baru. Pasal 8 Lembaga sertifikasi berwenang menentukan kelas dan tipe bengkel dengan melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan klasifikasi yang diajukan oleh bengkel. Pasal 9 Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) lembaga sertifikasi belum menerbitkan sertifikat, bengkel berhak mendapatkan sertifikat sesuai dengan kelas dan tipe yang diajukan dalam permohonan. Pasal 10 Bengkel dapat mengajukan keberatan atas hasil penetapan kelas dan tipe oleh lembaga setifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya sertifikat oleh bengkel. SERTIFIKAT Pasal 11 Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas : a. Sertifikat kelas I tipe A; B; dan C; b. Sertifikat kelas II tipe A; B; dan C; c. Sertifikat kelas III tipe A; B; dan C; Pasal 12
Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku 5 (lima) tahun selama bengkel tersebut masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 13 (1) Masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diperpanjang setelah hasil pengawasan terakhir terbukti tidak ditemukan penyimpangan terhadap pemenuhan persyaratan dari kelas dan tipe sesuai sertifikat yang dimiliki. (2) Permohonan perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya. (3) Apabila permohonan perpanjanga n sertifikat telah melewati batas masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), permohonan perpanjangan ditolak dan bengkel yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan klasifikasi baru sesuai dengan ketentuan dapal pasal 5. Pasal 14 (1) Bengkel yang telah memperoleh sertifikat apabila melakukan perubahan atas persyaratan kelas dan tipe sesuai sertifikat yang dimiliki wajib mengajukan permohonan perubahan sertifikat kepada lembaga sertifikasi penerbit sertifikat. (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung. (3) Terhadap permohonan perubahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), lembaga sertifikasi melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 15 (1) Apabila sertifikat yang telah diperoleh bengkel hilang atau rusak tidak terbaca, bengkel yang bersangkutan wajib mengajukan permintaan penggantian sertifikat secara tertulis kepada lembaga sertifikasi penerbit sertifikat. (2) Permintaan penggantian sertifikat yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat bagi sertifikat yang hilang b. Melampirkan sertifikat asli bagi sertifikat yang rusak. (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), lembaga sertifikasi yang bersangkutan wajib mengeluarkan sertifikat pengganti. Pasal 16 (1) Proses sertifikasi bengkel termasuk proses perubahan sertifikat dikenakan biaya yang dibebankan kepada bengkel yang bersangkutan (2) Biaya yang dibebankan kepada bengkel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh lembaga sertifikasi.
BAB IV PENGAWASAN Pasal 17 (1) Lembaga sertifikasi wajib melakukan pengawasan berkala terhadap bengkel yang telah mendapatkan sertifikat.
(2) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pemeriksaan sistem mutu, fasilitas dan peralatan, mekanik serta manajemen informasi sesuai kelas dan tipe bengkel (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahun dan pelaksanaannya diatur oleh lembaga sertifikasi. (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat final dan diberitahukan kepada bengkel. BAB V PELAPORAN Pasal 18 (1) Lembaga sertifikasi yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 15 Juli dan 15 Januari setiap tahun berjalan. Pasal 19 Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini BAB VI PUBLIKASI Pasal 20 (1) Lembaga sertifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) wajib mempublikasikan penerbitan sertifikat kelas dan tipe dalam media cetak dan atau media elektronika. (2) Publikasi yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi kelas dan tipe hasil sertifikasi dan hasil pengawasan berkala. BAB VII SANKSI Pasal 21 Bengkel diturunkan kelasnya bila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai sertifikat yang telah dimiliki. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 (1) Setiap bengkel yang telah beroperasi sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib diklasifikasi, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. (2) Tahapan pelaksanaan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka. (3)
Pasal 23 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Juli 2000 DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA ttd AGUS TJAHAJANA
