DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2017 TENTANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKANPENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

a.

bahwa sesuai ketentuan Peraturan Reformasi

Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 7

Menteri Pendayagunaan Birokrasi

Nomor

31

Aparatur Negara dan Tahun

2016

tentang

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, disebutkan bahwa salah satu sub unsur dalam jabatan

fungsional

pemeriksa bea dan cukai adalah sub unsur Analisis Dalam Rangka Perumusan

Dan Evaluasi Kebijakan

Dan Cukai Serta Melakukan

Kepabeanan

Pengujian Kompetensi Pejabat

Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai; b.

bahwa

dalam

rangka

melaksanakan

ketentuan

dalam

Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

184/PMK.04/2014

tentang

Petunjuk

Teknis

J abatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur

Jenderal

Bea

dan

Cukai

tentang

Bukti

Pendukung, Tugas Limpah, Pendidikan Dan Pelatihan, Uji Kompetensi, Serta Waktu Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan

Fungsional

Pemeriksa

Bea Dan

Cukai

/

- 2-

Sub Unsur Analisis Dalam Rangka Perumusan Evaluasi

Kebijakan

Melakukan

Kepabeanan

Pengujian

Dan

Cukai

Dan Serta

Kompetensi Pejabat Fungsional

Pemeriksa Bea Dan Cukai. Mengingat

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2017 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 2.

Keputusan Rumpun

Presiden Nomor 87 Tahun Jabatan

Fungsional

sebagaimana telah diubah

Pegawai

1999 tentang Negeri

Sipil

dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Pegawai

Negeri

Sipil

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor235); 3.

Peraturan

Menteri Keuangan

Nomor 39/PMK.01/2009

tentang Pola Mutasi Jabatan

Karter Di Lingkungan

Departemen Keuangan; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.01/2014 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penggunaan Jabatan Fungsional

Tertentu

Di

Lingkungan

Kementerian

Keuangan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.04/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya; 6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 149/KMK.01/2004 dan Nomor 15 tahun

2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

J abatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya;

-3-

Memperhatikan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun

Negara dan

2016 tentang Jabatan

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL

BEA

DAN

CUKAI

TENTANG BUKTI PENDUKUNG,TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN,

PENILAIAN DAN FUNGSIONAL

UJI

KOMPETENSI,

SERTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

PEMERIKSA BEA

WAKTU JABATAN

DAN CUKAI SUB UNSUR

ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN

PENGUJIAN

KOMPETENSI

PEJABAT

FUNGSIONAL

PEMERIKSA BEA DAN CUKAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan 1.

Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

Pemeriksa Bea dan Cukai yang selanjutnya

disingkat PBC

adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara fungsional

diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh

pejabat

pemeriksaan peraturan pidana,

yang

berwenang

bea dan

cukai,

pencegahan

perundang-undangan, pelayanan

informasi,

untuk

melaksanakan pelanggaran

penyidikan

kepatuhan

tindak

internal,

pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

dan

-4-

2.

PBC Sub Unsur Analisis dalam rangka evaluasi

Kepabeanan

Kebtjakan

melakukan

pengujian

Pemeriksa

perumusan

dan

Cukai

pejabat

kompetensi

dan

Bea dan Cukai yang selanjutnya

serta

Fungsional disebut PBC

Analis Kebijakan adalah bagian dari PBC yang diberi tugas, tanggung

jawab,

pejabat

yang

wewenang berwenang

dan hak secara untuk

penuh

melaksanakan

butir

kegtatan sub unsur Analisis dalam rangka perumusan evaluasi

Kebijakan

melakukan

Kepabeanan

pengujian

dan

kompetensi

Cukai

pejabat

oleh

dan serta

Fungsional

Pemeriksa Bea dan Cukai. 3.

Jabatan

Fungsional

selanjutnya mempunyai

Pemeriksa

Cukai

yang

disebut disingkat JFPBC adalah jabatan

yang

ruang

lingkup

Bea

dan

tugas,

tanggung

wewenang, dan hak untuk melaksanakan dan cukai, pencegahan

pemeriksaan

peraturan

bea

perundang-

undangan,

penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, .

kepatuhan

internal,

kepabeanan 4.

pelanggaran

jawab,

dan pengelolaan

dan cukai.

Jenjang

Jabatan

Jabatan

adalah hierarki jabatan

pembagian untuk

informasi di bidang

PBC yang selanjutnya

tugas, tanggung

melaksanakan

pencegahan

Jenjang

PBC yang mencerminkan

jawab,

wewenang,

pemeriksaan

pelanggaran

disebut

peraturan

Bea

dan hak

dan

Cukai,

perundang-undangan,

penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. 5.

PBC Kategori Keterampilan

adalah

Cukai yang memiliki kualifikasi tugas

dan

fungsinya

pengetahuan

teknis

kepabeanan

dan cukai.

dan

Pemeriksa

Bea dan

teknis yang pelaksanaan

mensyaratkan prosedur

kerja

penguasaan di

bidang

- 5-

6.

PBC Kategori Keahlian adalah yang mempunyai tugas

dan

kepabeanan

Bea dan Cukai

kualifikasi prof esional yang pelaksanaan

fungsinya

pengetahuan,

Pemeriksa

mensyaratkan

penguasaan

metodologi, dan teknik

analisis

ilmu

di bidang

dan cukai.

7. Tugas Limpah adalah pelaksanaan

tugas PBC satu tingkat

di atas atau satu ttngkat di bawah jenjang jabatan

yang

seharusnya. 8.

Unsur Kegtatan adalah yang diperhitungkan satu

bahan

kelompok kegiatan

dalam

pertimbangan

angka

kredit

kenaikan

dalam JFPBC sebagat

pangkat

salah

dan/ atau

jabatan. 9.

Sub Unsur Kegtatan adalah

bagtan dart unsur

kegtatan

dalam JFPBC. 10. Tim Penilai Kinerja JFPBC yang selanjutnya Penilai adalah

tim yang dibentuk

Pejabat

berwenang

yang

keselarasan

dan

dan

bertugas

disebut Tim

ditetapkan

oleh

mengevaluasi

hasil kerja dengan tugas yang disusun

dalam

Sasaran Kiner]a Pegawai (SKP)serta menilai kinerja pejabat fungsional PBC. 11. Angka Kredit adalah satuan dan/atau dicapai

akumulasi

nilai dari tiap butir kegiatan

nilai butir-buttr

oleh Pemeriksa

Bea dan

kegtatan yang harus Cukai

dalam

rangka

pembinaan karir yang bersangkutan. 12. Sekretaris Cukai.

adalah Sekretaris

Direktorat Jenderal

Bea dan

- 6 -

BABII BUTIR KEGIATAN DAN BUKTI PENDUKUNG

Pasal 2 Rincian butir kegiatan yang terkait dengan sub unsur Analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan Cukai serta melakukan pengujian kompetensi pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagatrnana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagtan tidak terpisahkan dart Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 3 PBC Analis Kebijakan dapat melaksanakan butir kegiatan sub unsur lain selain rtncian kegtatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas penugasan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan: a. PBC Analis Kebijakan memenuhi melaksanakan

persyaratan

butir kegiatan sub unsur

untuk

lain tersebut;

dan/atau b. butir kegiatan sub unsur lain tersebut memiliki jenjang jabatan yang sama, jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, atau jenjang jabatan

setingkat lebih rendah

dengan

jenjang jabatan PBCAnalis Kebijakan terse but. Pasal 4 (1) PBC Analis

Kebijakan yang

melaksanakan

kcgiatan

pendidikan formal serta kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kepabeanan dan Cukai diberikan Angka Kredit sebagaimana merupakan

tercantum bagian

Direktur J enderal ini.

tidak

dalam

Lampiran

terpisahkan

dart

II

yang

Peraturan

-7-

(2) PBC Analis pengembangan sebagaimana merupakan

yang

Kebijakan

profesi tercantum

bagian

melaksanakan

diberikan dalam

tidak

kegiatan

Angka

Lampiran

terpisahkan

Kredit III yang

dart

Peraturan

Direktur J enderal ini. (3) PBC Analis Kebijakan yang melaksanakan kegiatan unsur penunjang diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran

IV yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dart Peraturan Direktur Jenderal ini. (4) Pendidikan formal bagt PBCAnalis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagat unsur utama dalam hal: a.

pendidikan dengan jurusan fakultas/jurusan/program Publik, Pslkologi, atau

kepabeanan

dan cukai,

studi/bidang

Kebijakan

Manajernen Sumber Daya

Manusia; b. memperoleh ijin belajar, tugas belajar dan/atau ijazah atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ketika sedang melaksanakan kegiatan pada sub unsur analisis

dalam

rangka

kebijakan kepabeanan

perumusan

dan

evaluasi

dan cukai serta melakukan

pengujian kompetensi pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. (5) PBC Analis Kebijakan yang melaksanakan formal selain

sebagaimana

dimaksud

pada

pendidikan ayat

(4),

diberikan Angka Kredit dart kegiatan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 5 (1) Untuk mendapatkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, setiap butir kegtatan yang dilaksanakan

oleh PBC Analis Kebijakan harus

didukung oleh bukti pendukung.

-8-

(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sojtcopy dan/ atau hardcopy. (3) Bukti pendukung sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa: a. bukti

pendukung

untuk

pelaksanaan

kegiatan

untuk

pelaksanaan

kegiatan

pendidikan formal ; b.

bukti

pendukung

pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanan dan cukai; c.

bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan analisis dalam rangka kepabeanan

perumusan

dan evaluasi kebijakan

dan cukai serta melakukan pengujian

kompetensi pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai; d. bukti

pendukung

untuk

pelaksanaan

kegiatan

pengembangan profest: dan/ atau e. bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan unsur penunjang. Pasal 6 Bukti pendukung

untuk

pelaksanaan

keglatan pendidikan

formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat

dipertimbangkan

sebagai bahan

usulan

penetapan

Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan: a.

telah

mendapat

penugasan

atau

ijin sesuai

dengan

ketentuan yang mengatur mengenai pendidikan; b.

telah mendapatkan ijazah hasil pendidikan formal sesuai penugasan atau izin sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c.

telah

dilegalisir

berwenang.

oleh lembaga

atau

instansi

yang

-9-

Pasal 7 Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegtatan pendidikan dan pelatihan

sebagatmana

huruf

dapat

b

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

dipertimbangkan

sebagat

bahan

usulan

penetapan Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan: a.

telah mengtkutt dan dinyatakan lulus dari pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanan dan cukai dan/ atau yang menunjang pelaksanaan

tugas dan fungsi PBC Analis

Kebijakan;dan b. diberi penugasan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 8 Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegtatan analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi kebijakan kepabeanan dan cukai

serta

melakukan

pengujian

kompetensi

pejabat

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan pen eta pan Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan sebagai berikut: a.

bukti pendukung atas butir kegiatan yang dilaksanakan telah mendapatkan pengesahan dari atasan langsung; dan

b. bukti pendukung diselesaikan pada periode penilaian. Pasal 9 Kriteria

bukti

pendukung

untuk

pelaksanaan

kegtatan

pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dapat dipertinibangkan sebagat bahan usulan penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagtan tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini.

- 10 -

Pasal 10 Kriteria bukti pendukung untuk pelaksanaan kegtatan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf

e dapat

dipertimbangkan

sebagat

bahan

usulan

penetapan Angka Kredit (PAK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Direktur J enderal ini. Pasal 11 (1) bukti pendukung untuk

kegiatan

PBC Analis Kebijakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat berupa: a. telaahan atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai; b. naskah

akademis

yang

tel ah

mendapatkan

pengesahan; c.

naskah

akademis

yang

telah

menjadi

peraturan;

dan/atau d. rekapitulasi

hasil

pengujian

kompetensi

pejabat

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c paling kurang memuat: a. pendahuluan yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang masalah, maksud dan tujuan: b. landasan teori; c. analisis dan pembahasan; dan d. kesimpulan dan rekomendasi (3) Jenis

dan

Format Bukti Pendukung

untuk kegtatan

pengujian kompetensi pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagatmana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana merupakan

tercantum bagian


tidak

dalam

Lampiran

terpisahkan

dart

VII

yang

Peraturan

- 11 -

Pasal 12 Dalam

hal PBC Analis

melaksanakan dimaksud

butir

dalam

pendukung

Kebijakan

kegiatan

Pasal

diberi penugasan

sub

unsur

3, ketentuan

mengikutt peraturan

untuk

lain sebagaimana

yang mengatur

mengenai

bukti

PBC sub unsur

terse but.

BAB III TUGAS LIMPAH

Pasal 13 (1) PBC Analis Kebijakan dapat melaksanakan berdasarkan

penugasan

Tugas Limpah

dart Pejabat yang berwenang.

(2) Tugas Limpah sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) dapat

berupa: a.

Tugas Limpah bawah; atau

b.

Tugas Limpah atas.

(3) Tugas Limpah bawah dapat berupa: a.

PBC Utama/ Ahli Utama melaksanakan

butir kegiatan

pada PBC Madya/ Ahli Madya; b.

PBC Madya/ Ahli Madya melaksanakan

butir kegiatan

pada PBC Muda/ Ahli Muda; atau c.

PBC Penyelia/Terampil

Penyelia melaksanakan

butir

kegiatan pada PBC Mahir /Terampil Mahir. (4) Tugas Limpah atas dapat berupa: a.

PBC Madya/ Ahli Madya melaksanakan

butir kegiatan

pada PBC Utama/ Ahli Utama; b.

PBC Muda/ Ahli Muda melaksanakan

butir

kegtatan

pada PBC Madya/ Ahli Madya; atau c.

PBC

Mahir /Terampil

Mahir

melaksanakan

kegtatan pada PBC Penyelia/Terampil

Penyelia.

butir

- 12 -

BAB IV PENDIDIKAN DAN PEIATIHAN

Pasal 14 (1) Pendidikan dan pelatihan

untuk PBC Analis Kebijakan

terdiri atas: a.

Pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan sebagai persyaratan dalam rangka pengangkatan pertama ke dalam JFPBC Analis Kebijakan atau dalam rangka pindah jabatan; dan

b.

Pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan sebagai persyaratan dalam rangka perpindahan dart kategori keterampilan ke kategori keahlian.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

dilaksanakan

pendidikan

oleh

dan pelatihan

unit

yang

di lingkungan

menangani Kementerian

Keuangan. Pasal 15 (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a berupa pendidikan dan pelatihan Fungsional PBCAnalis Kebijakan. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berupa pendidikan dan pelatihan Fungsional PBCAnalis Kebijakan Tingkat Ahli. BABV UJI KOMPETENSI

Pasal 16 (1) PBC Analis Kebijakan yang akan

setingkat lebih tinggi harus kompetensi.

naik jenjang jabatan

mengtkutt

dan lulus uji

- 13 -

(2) Uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat

lebih ttnggt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. wawancara; b. tes tertulis; dan/ atau c. cara lainnya. (3) Kompetensi

yang

harus

dipenuhi

oleh

PBC Analis

Kebijakan meliputi : a. kompetensi manajertal: b. kompetensi teknis; dan c. kompetensi sosio kultural. (4) Jenis Kompetensi yang harus dipenuhi oleh PBC Analis Kebijakan untuk masing-masing kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai standar kompetensi. Pasal 17 Pelaksanaan

uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) untuk PBC Kategori Keahlian dan untuk PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir menjadi PBC Penyelia dilakukan oleh Sekretaris. Pasal 18 (1) PBC Analis Kebijakan yang akan mcngtkutt uji kompetensi ditunjuk oleh Sekretaris DJBC: (2) Persyaratan untuk mengtkutt uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a.

telah mengumpulkan angka kredit paling kurang : 1. 187,5 angka kredit untuk menjadi PBC Penyelia;

2.

375 angka kredit untuk menjadi PBC Madya; atau

3. 812,5 angka kredit untuk menjadt PBC Utama. b.

memiliki masa ker]a paling kurang

1 (satu) tahun

dalam pangkat dan golongannya, dengan pangkat dan golongan ruang paling kurang: 1.

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi PBCPenyelia;

- 14 -

2.

Penata

Tingkat

I,

golongan

menjadi

PBC Madya; atau

ruang

III/d

untuk

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c untuk menjadi PBC Utama.

Pasal 19 PBC Analis Kebijakan yang telah mcngikuti sebagatmana

dimaksud

Keterangan

Hasil

sebagatmana

tercantum

dalam

Uji

Pasal

Kompetensi

uji kompetensi

1 7 diberikan sesuai

contoh

Surat format

dalam Lampiran VIII yang merupakan

bagtan tidak terpisahkan

dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

BAB VI PENILAIANDAN PENETAPANANGKAKREDIT

Pasal 20 (1) PBC Analis Kebijakan

harus

Kredit yang diperolehnya sebagaimana (2) Perhitungan

menghitung

berdasarkan

sendiri

Angka

bukti pendukung

dimaksud dalam Pasal 5. Angka

Kredit

dilakukan

dengan

cara

mengalikan nilai Angka Kredit setiap bu tir kegiatan dengan jumlah satuan hasil yang telah dilaksanakan (3) Nilai Angka Kredit sebagaimana sebagaimana Peraturan

tercantum

dimaksud

oleh PBC. pada ayat (2)

dalam Lampiran I dan Lampiran II

Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor

31 Tahun 2016 tentang J abatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. (4) Penentuan

jumlah

satuan

pada ayat (2) sebagatmana yang merupakan

hasil sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IX

bagtan tidak terpisahkan


dimaksud

dari Peraturan

- 15 -

Pasal 21 (1) Pengajuan surat usulan penetapan Angka Kredit (PAK) bagt

PBCAnalis Kebijakan disampaikan kepada: a. Direktur Jenderal melalui Sekretaris atas persetujuan atasan langsungnya bagi PBC Madya dan PBC Utama; atau b.

Sekretaris melalui atasan langsungnya bagt PBC Muda, PBC Penyelia, dan PBC Mahir.

(2) Pengajuan surat usulan penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilengkapi dengan: a. daftar usulan penilaian Angka Kredit (DUPAK); b.

surat

pernyataan

melakukan

kegtatan

(SPMK)

Pemeriksaan Bea dan Cukai disertai bukti pendukung; c. surat

pernyataan

melakukan

kegiatan

(SPMK)

Pencegahan dan Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta bukti pendukung; d.

surat

pernyataan

melakukan

kegiatan

(SPMK)

Pelayanan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta bukti pendukung; e. surat

pernyataan

melakukan

kegiatan

(SPMK)

Kepatuhan Internal di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta bukti pendukung; f.

surat

pernyataan

melakukan

kegiatan

(SPMK)

Pengelolaan Informasi di Bidang Kepabeanan

dan

Cukai beserta bukti pendukung; g. surat

pernyataan

Pengembangan

melakukan

Profesi disertai

kegtatan bukti

(SPMK)

pendukung;

dan/atau h. surat

pernyataan

melakukan

kegiatan

(SPMK)

Penunjang disertai dengan bukti pendukung. (3) Penyampaian bukti pendukung pada

ayat

sojtcopy.

(2)

dapat

sebagaimana dimaksud

berbentuk

hardcopy

dan/ atau

- 16 -

(4) Dalam hal diperlukan, atasan

langsung

dapat meminta Bukti Pendukung kepada

PBC Analis

atau Tim Penilai

hardcopy

dalam bentuk

Kebijakan

yang mengajukan

bukti

dalam bentuk softcopy.

pendukung

(5) Atasan langsung penelitian

atas

(DUPAK), surat

PBC Analis Kebijakan wajib melakukan daftar

usulan

pemyataan

penilaian

melakukan

Angka

kegiatan

Kredit (SPMK)

dan Bukti Pendukung. (6) Kewajiban penelitian sebagaimana dilakukan

oleh Kepala

masing-masing

Sub

Direktorat

dimaksud pada ayat (5)

Bagian

dan/atau

Tata

Usaha

pejabat

pada

lain

yang

ditunjuk.

Pasal 22 (1) Dalam

hal

pen eta pan

atasan

langsung

Angka

Kredit

menandatangani

surat

menyetujui

surat

(PAK), atasan

usulan

penetapan

usulan langsung

Angka Kredit

(PAK),daftar usulan penilaian Angka Kredit (DUPAK),dan surat pernyataan

melakukan kegiatan (SPMK).

(2) Dalam hal atasan langsung tidak menyetujui surat usulan pen eta pan

Angka

Kredit

mengembaltkan surat

(PAK), atasan

usulan

penetapan

langsung

Angka

Kredit

(PAK),daftar usulan penilaian Anglea Kredit (DUPAK),surat pernyataan pendukung

melakukan

kegiatan

(SPMK) dan

bukti

untuk diperbaiki dan disempumakan.

Pasal 23 Bentuk

dan Format

(PAK) sebagaimana sebagaimana

surat

usulan

dimaksud

tercantum

bagian tidak terpisahkan

penetapan

dalam

Pasal

Angka Kredit 21

ayat

(2)

dalam Lampiran X yang merupakan dart Peraturan


- 17 -

Pasal 24 (1) Berdasarkan

daftar

usulan

penilaian

Angka

Kredit

(DUPAK),surat pemyataan melakukan kegiatan (SPMK) dan bukti pendukung yang diterimanya, Tim Penilai harus melakukan penilaian Angka Kredit. (2) Hasil penilaian Angka Kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai dituangkan ke dalam berita acara penilaian Angka Kredit (BAPAK) sesuai

contoh

format

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Direktur J enderal ini. (3) Dalam hal hasil penilaian Angka Kredit yang tertuang dalam berita

acara

sebagaimana

dimaksud

dipertimbangkan pangkat,

penilaian

untuk

Sekretartat

Angka Kredit (BAPAK)

pada

ayat

kenaikan

Tim

Penilai

(2)

jabatan

dapat dan/atau

membuat

konsep

penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Direktur Jenderal ini. (4) Dalam hal basil penilaian angka kredit yang tertuang dalarn berita sebagaimana

acara

dirnaksud

dipertimbangkan pangkat, dalam

untuk

Sekretariat

Pemberitahuan

penilaian

sesuai

pada

Angka Kredit (BAPAK) ayat

kenaikan Tim

Penilai

(2)

belurn

jabatan

dan/ atau

mernbuat

format sebagaimana

Larnpiran XIII yang merupakan

dapat Nota

tercantum

bagian

tidak

terpisahkan dart Peraturan Direktur J enderal ini. Pasal 25 (1) Pengajuan daftar usulan penilaian Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan paling lambat: a. tanggal 1 April untuk bukti pendukung periode 1 Oktober sampai dengan 31 Maret:

- 18 -

b.

tanggal

1 Oktober untuk

bukti pendukung

periode 1

April sampai dengan 30 September; atau c.

30 (ttga puluh) hari kerja setelah diberhentikan

sebagai

PBC. (2) Penilaian

angka

kredit

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 24 ayat (1) dilakukan paling lambat: a. tanggal

30 April untuk

bukti

pendukung

periode

1

Oktober sampai dengan 31 Maret; b.

tanggal 31 Oktober untuk bukti pendukung

periode 1

April sampai dengan 30 September; atau c.

10 (sepuluh} hart kerja setelah daftar usulan penilaian Angka Kredit (DUPAK} diterima dalam rangka penilaian angka kredit PBC yang diberhentikan.

(3) penetapan

Angka Kredit (PAK)

sebagaimana

dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan a.

dimaksud

paling lambat:

tanggal 31 Mei untuk kenaikan pangkat per 1 Oktober;

b. tanggal 30 November untuk

kenaikan

pangkat

per 1

berita

acara

April; atau c.

10 (sepuluh) penilaian

hart

Angka

kerja

sejak

Kredit

tanggal

(BAPAK}

dalam

rangka

penilaian angka kredit PBC yang diberhentikan.

Pasal 26 Penetapan

Anglea Kredit (PAK} sebagalmana

dimaksud

dalam

pasal 25 ayat (3) huruf c dijadikan dasar dalam penghitungan angka

kredit

ditambah

saat

dengan

pengangkatan

kembali

sebagat

angka kredit dart bukti pendukung

diperoleh selama pemberhentian

sebagat PBC.

PBC yang

- 19 -

Pasal 27 ( 1) Bukti Pendukung tidak dapat

sebagaimana

diajukan

untuk

dimaksud

dalam pasal 25

mendapatkan

Angka Kredit

pada periode penilaian berikutnya dalam hal: a. PBC tidak mengajukan

daftar usulan

Kredit (DUPAK)sebagaimana

penilaian Angka

dimaksud dalam pasal 25

ayat (1); b. PBC Mengajukan daftar usulan penilaian Angka Kredit (DUPAK)dengan sebagian bukti pendukung; dan/atau c.

Bukti Pendukung yang telah diajukan PBC ditolak oleh Tim Penilai.

(2) Dikecualikan dari ketentuan

sebagaimana

dimaksud pada

ayat (1) untuk bukti pendukung yang memenuhi kriteria: a.

telah

diselesaikan

diterima

pada

periode

penilaian

tetapi

setelah

periode

penilaian

tetapi

oleh PBC Analis Kebijakan

penilaian; b.

telah

diselesaikan

pada

periode

diterima oleh PBC Analis Kebijakan pada saat proses pengajuan

daftar

usulan

penilaian

yang ditetapkan

oleh (DUPAK);atau c. nyata-nyata

bukan kesalahan

(3) Bukti pendukung dapat

diajukan

sebagatmana paling

lambat

PBC Analis Kebijakan. dimaksud pada

pada ayat (2)

periode

penilaian

berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28 (1) Uji kompetensi Sekretaris

dalam rangka

dengan

Direktur terkait.

Inpassing

mempertimbangkan

dilakukan

oleh

rekomendasi

- 20 -

(2) Pegawai DJBC yang telah lulus

uji kompetensi dalam

rangka inpassing jabatan fungsional Analis Kebijakan yang diselenggarakan

oleh

Lembaga

Administrasi

Negara,

dinyatakan lulus uji kompetensi. sebagatmana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil dari uji kompetensi sebagaimana

dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan lulus uji kompetensi dalam rangka inpassing sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini. Pasal 29 Dalam hal standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) belum semua tersedia, pelaksanaan

uji

kompetensi menggunakan standar kompetensi yang tersedia. BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Agustus 2017 DIREKTURJENDERALBEADANCUKAI, -ttdSalinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat J enderal u.b. Kepala Bagian Umum

Indraj ati Martini NIP 19650315 198601 2 001

HERUPAMBUDI

LAMPIRAN I PERATURANDIREKTURJENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2017 TENTANG BUKTI PENDUKUNG. TUGAS LIMPAH. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. UJI KOMPETENSI.SERfA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPANANGKAKREDITJABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERl'A MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

BUTIR KEGIATAN SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SERTA ANGKA KREDITNY A I

NO

UN SUR

1

2

I

Pemeriksaa n Bea dan Cukai

r--~I .

SUBUN~ 3

Analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi

I

,_

--1

BtJTIR KEGIAJAN 4!

I

5

I . ANG KA

L I I

KREDIT

6

a.

Kebijakan Kepabeanan dan Cukai serta melakukan b.

Naskah Akademis dalam rangka

perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai

Nata Dinas/Surat dan Naskah

PELAKSANA Ye

PBC

1,9888

Akademis

telaah atas permasalahan kepabeanan dan cukai

0,0500 Telaahan/Kajian

Melaksanakan telaahan atas permasalahan bidang kepabeanan dan cukai

di

Penyelia/ Terampil Penyelia PBC Pelaksana Lanjutan /Terampil Mahir

Pemeriksa Bea dan Cukai

2

.

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka: penyusunan

pengujian kompetensi pejabat Fungsional

---------

SAT.UAN HASIL (TIAP)

Tela a han/Kajia n

0,0300

PBC Muda/Ahli Mud a

f

1·

KETERANGAN

-

8

-2-

!

NO

1

,___ _,___ 1

UNSUR 2

I

.

SUB UNSUR

-·-+----------.----·--- ---------·-----·--···--------.-------·-"-=-·-3

4

· ..

1

1

BUTIR KEGlATAN ..

1,

.

SATUAN HASIL (TIAP)

ANG KA KREDIT

5

6

PELAKSANA

KETERANGAN

---1-·---~--l------------·~-----------l

7 Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai mendapatkan

3

angka kredit sebesar:

Melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan ketentuan:

dan cukai dengan

1. 70% apabila telah diterima dan diakui oleh atasan langsung; 2. 20% apabila telah dibahas dalam ra pat staf inti; 3. 10% apabila

telah

menjadi

peraturan. a.

dalam Bentuk Tim sebagai Ketua

Naskah Akademis

PBC

9,0866

Uta ma/Ahli Uta ma Penyusunan Naskah Akademis dalam bentuk tim sebagai anggota

b.

dalam Bentuk Tim sebagai Anggota

PBC

Naskah Akademis

6,6856

c.

Secara mandiri

Naskah Akademis

7,8870

Madya/Ahli Mad ya

PBC Madya/Ahli Mad ya

mendapatkan angka kredit dengan ketentuan: 1. Jumlah anggota aktif dalam 1 (satu) tim paling banyak 3 (tiga) orang PBC; 2. Angka kredit masing-masing anggota aktif dibagi rata sesuai jumlah anggota aktif

-3-

NO

-

1

UN SUR

--

2

SUB UNSUR

!

,A''

· BUTIR KEGIATAN

3

4

4

-

Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam bentuk Naskah Akademis

1

SATUAN HASIL (ilAP).

.•

ANG KA KREDIT

·-t_.

5 Not a Dinas/Surat dan Naskah Akademis

6 6,1000

I PELAKSANA 7

I

KETERANGAN

--·---8

PBC Uta ma/Ahli Uta ma

Melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan 5

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai assessor untuk: Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai a.

kategori keterampilan, Ahli Pertama, atau jabatan yang setingkat

b.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Muda atau jabatan yang setingkat

c.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, kategori keahlian atau jabatan yang setingkat

La po ran

0,1100

PBC Muda/Ahli Mud a PBC

Laporan

La po ran

0,1950

0,2400

Madya/Ahli Mad ya PBC Utama/Ahli Uta ma


Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat J enderal u.b. Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini NIP 19650315 198601 2 001

-ttdHERU PAMBUDI

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2017 TENTANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DAI.AM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

BUTIR KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAJ JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAJ KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SERTA ANGKA KREDITNYA

l ~t------- -

UNSUR

NO 1 I

'

2 PENDIDIKAN

t

! j --------- -----~.

SUB UNS:U:R 3 Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar

Pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis J abatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) atau

Sertifikat

!

SATUAN HASIL

BUTIR KEGIATAN

-------

-----·--·-------

4 Mengtkuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar

·.

f-'--(~~)- ..

5

I

-i t

l -t--. ---'

ANGKA :KREDIT

6

1.

Doktor (S3)

Ijazah

200

2.

Magtster (S2)

Ijazah

150

3.

Sarjana/Diploma IV

Ijazah

100

4.

Diploma III

Ijazah

60

5.

Diploma I

Ijazah

25

1. lamanya lebih dari 960 jam

Sertifikat

15

2.

lamanya antara 641-960 jam

Sertifikat

9

3.

lamanya antara 481-640

jam

Sertifikat

6

4.

lamanya antara 161-480

jam

Sertiflkat

3

i.

PELAKSANA ':!/

Sernua

ientana Sernua .Jeniana Semua .Jentana Sernua

.Jentanz Sernua

ieniana

Mengtkuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan rnemperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) atau Sertifikat Semua

.Jenianz Semua

.Jentans Semua .Jeniana Semua .Jenianz

- 6-

NO

UNSUR

I --~--·.._

l

3

l

I

1

2

I

SUB UNSUR

'

BUTIR KEGIA'.TAN

--

·~·:

-

-

4

r

· 1 SATOAN HASIL (TIAP)

.:£:----+--

5

I

. im:•T I PE~~~ ANGKA

5.

lamanya

antara 81-160 jam

Sertifikat

2

6.

lamanya

antara 31-80 jam

Sertifikat

1

7.

larnanya

kurang dari 30 jam

Sertifikat

0,5

Semua Jeni ana Sernua .Ieniana Sernua

.Jeniana Pendidikan dan Pelatihan Pra J abatan

Mengtkuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

Sertiftkat

1.

2.

2

Sernua .Jeruana

Sertifikat

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II

2

Sernua

.Jentana


-ttdHERU PAMBUDI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Umum ~


LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2017 TENT ANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI. SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANOKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

BUTIR KEGIATAN PENGEMBANGAN PRO:FESI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORIKETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SERTA ANGKA KREDITNYA

._.N_o_____...l __

1,

I

!

~,-U--N~~·-u_s __u_N_su_R_· ---+-i . ---------

' "'

2

,,, .

~""'

3

~.

PENGEMBANGAN Pembuatan karya PROFESI tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai

-------·---1

au_·T_IR_K_E~G~'-"-IA .....~~A-N 4

1.

SATUAN HASIL {TIAP) . 5

I

-+

I

ANGKA PELAKSANA KETERANGAfiJ KRED~·---------1---------·~~~·--" 6 7 :;: 8

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan: a.

b.

dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan

Buku

12,5

Semua jenj ang

Naskah

6

Semuajenjang

Buku

8

Semua jenjang

Makalah

4

Semua jenjang

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: 2. a.

b.

dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan

-2-

NO 1

UNSUR

i

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

-

2

3

4

:

3.

b.

5.

6. Penerjemahan/penya duran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai

(TIAP)

I

ANGKA KREDIT

l

p

ELAKSANA

dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan

Buku

8

Semuajenjang

Naskah

4

Semua jenjang

Buku

7

Sernua jenjang

Makalah

3,5

Semuajenjang

Naskah

2

Semua jenjang

Naskah

2,5

Semua jenjang

Buku

7

Semua jenjang

Naskah

3,5

Semua jenjang

Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: a.

dalam bentuk buku

b.

dalam makalah

Membuat tulisan ilrniah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir) Menerjemahkan/menyadur buku , karya ilmiah. dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan

1.

I:

--------~---------· -'--· ,....______ -·---------+5 6 7

Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dipublikasikan: a.

4.

j SATUAN HASIL

a.

dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan seca.ra nasional

b.

dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional

KETERANGAN

-

8

-3-

NO

!

I

~L 1

UN SUR

2

'

'

SUB UNSUR 3

>

II

BUTIR KEGIATAN

----t----2.

-

-

I

ANG KA KREDIT

PHtl:KSANA

5

6

7

Buku

3,5

Semua jenjang

Makalah Peraturan

1,5 3,5

Semua jenjang Semua jenjang

·-----

KETERANGAN

-

8

--

Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan: a.

3.

4

·"

SATUAN f:itASIL (TIAP)

dalam bentuk buku

b. dalam bentuk makalah Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai

Penerjemahan/ penyaduran peraturan di bidang dan kepabeanan cukai dalam bentuk tlrn mendapatkan kredit angka dengan ketentuan: l)ketua tim memperoleh angka kredit dengan bobot 60%

2)masing-masing tim anggota memperoleh angka kredit dengan bobot dengan 40% jumlah maksimal anggota 3 (tlga) orang

-4-

NO 1

UNSUR '

-------------~-~ '------------2

..

SUB UNSUR 3 Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai

BUTIR KEGlATAN -

r

!

1.

--

-

SATUAN HASIL (TIAP) ,.

______

4

Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai

,.-.;..,.

......

ANG KA KRWIT

-.----~ 6

5

Juklak

8

.1

PHAKSANA

:

KETERANGAN

-----------

7 Semua jenjang

8

·-

Penyusunan ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai dalam bentuk tim mendapatkan angka kredit dengan ketentuan: l)ketua tim memperoleh angka kredit dengan bobot 60%

2)masing-masing anggota tim memperoleh angka kredit dengan bobot 40% dengan jumlah maksimal anggota 3 (tiga) orang

2.

Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai

Juknis

3

Semua jenjang

Penyusunan ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai dalam bentuk tirn mendapatkan angka kredit dengan ketentuan: l)ketua tim memperoleh angka kredit dengan bobot 60%

-5-

-. -t NO!

1~---

t

2

-"

I

I

UNSUR

BUTIR KEGIATAN

SUB UNSUR '

--

3

----·-··--·

·• -

4

SATUAN HASIJ:. (TIAPL_ ___ 5

ANG KA KR EDIT

!

I

PELAKSANA

~-------·-----6

7

KETERANGAN ------8 2) masing-masing anggota tim memperoleh kredit angka dengan bobot dengan 40% jumlah maksimal anggota 3 (tlga) orana


-ttdHERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b.

Kepala Bagian Umum ~


LAMPIRAN

rv

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2017 TENTANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SEITTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATANFUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSURANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SEITTAMELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

BUTIR KEGIATAN UNSUR PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAJ KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SERTA ANGKA KREDITNYA

!

l

J

---~~-N-:_u_R----·t----s-us_i;_Ns_u_R---~-1- l

----------------B-1~-IR·-7-G·--IA-'I_'_AN~-------"-+·---~~

~~-10---1--·

I

PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Pengaj ar / pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai Peran serta dalam seminar /lokakarya di bidang Kepabean an dan Cukai

Mengajar /melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan Cukai 1·

2.

Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai

Mengikuti kegiatan seminar /lokakarya/konferensi

1

1.~

~-~-s-~~t._ttr I

SATUAN

-

ANGKA

KRE __

Setiap 2 jam

0,4

~~A~5~~ Semua jenjang

di bidang

Kepabeanan dan Cukai sebaaai:

a

pemrasaran /penyaji/narasumber

Kali

3

b

pembahas /moderator

Kali

2

c

peserta

Kali

1

Mengtkutf /berperan serta sebagai delegasi ilmiah ketua

Laporan

1,5

b

anggota

Laporan

1

Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai: sebagai pengurus aktif

2.

sebagat anggota

aktif

lentana Semua ientana

sebagat:

a

1.

Semua teniana Semua

Semua

tentana Semua jenjang Semua jenjang

Tahun

1

Tahun

0,75

Semua

tentana Semua Ienianz

-2-

I I

NO

., UN SUR

.

1

2

I ~i j

.

•.

·.f

3 Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungstonal Pemeriksa Bea dan Cukai Perolehan penghargaan/tandajasa

Perolehan gelar kesarj anaan lainnya

SA:~UAN BUTIR KEGli\TAN

SUB UNSlJR

ll

HAS IL

-----·-----·-·-------·--

fTU\P)

ANOKA KREDIT

----------------r-------

-·-·--·-

...

I

5

'

6

0,5 Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan dan Cukai

Fungsional Pemeriksa Bea

SK

PF;LAKSANA I

I

7 Semua jenjang

Memperoleh Penghargaarr/tanda jasa Satyalancana Karyasatya 1.

30 (tiga puluh) tahun

Piagam

3

2.

20 (dua puluh) tahun

Piagam

2

3.

10 (sepuluh) tahun

Piagam

1

5

Memperoleh gelar kesarjanaan

Semua

[entana Semua

tentana Semua

tentana

yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

1.

Sarjana (Sl)/Diploma IV

Ijazah / gelar

2.

Magister (S2)

Ijazah

I gelar

10

3.

Doktor (S3)

Ijazah

I gelar

15

Semua .Jeniana Semua .Jentanz Semua

.Jentana

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ,

-ttd-


Kepala Bagian Umum


HERU PAMBUDI

-

LAMPIRANV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2017 TENT ANG BUKT! PENDUKUNG, TUGAS L!MPAH, PENDIDIKAN DAN PELAT!HAN, UJ! KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANAL!SIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN PENGUJ!AN KOMPETENS! PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KRITERIA BUKTI PENDUKUNG PENGEMBANGAN PROFESI

NO 1

I

SUB UNSUR 2 A. Pembuatan karya tulis dan/ atau ka:rya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai

1.

BUTIR KEGIATAN

I

-·

f

KRITERIA

I.

3 4 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dipublikasikan: a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional.

dan diedarkan

b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan.

1) Surat Pernyataan

dan cukai yang

Melakukan Kegtatan Pengembangan

Profesi;

2) Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; dan 3) Bukti Pengeluaran ISBN dart Perpustakaan Nasional. 1) Surat Pernyataan

Melakukan

Kegiatan Pengembangan Profesi:

2) Dimuat dalam majalah atau media online yang memiliki ISSN; atau yang dikelola oleh Kementerian Keuangan; dan

3) Melampirkan majalah dan artikel. Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan Majalah Warta Bea dan Cukai 2.

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelttian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan tidak dipublikasikan. tetapi didokumentasikan di perpustakaan : a) dalam bentuk buku

dan cukai dalam dan cukai yang

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; asli a tau fotokopi yang yang tel ah dibubuhi a tau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; clan 3) Surat Keterangan dari Atasan langsung. 1)

2) Buku

bl dalam bentuk makalah

1) Surat Pernyataan

Melakukan Kegiatan Pengembangan

Profesi:

2) Makalah yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: dan

3) Surat Keterangan dari Atasan langsung.

-2 -

NO

SUB UNSUR

1

2 3.

BUTIR KEGIATAN

KRITERIA

3

4

Membuat karya tulis/karya yang dipublikasikan:

ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan

a) dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional

4.

dan cukai

dan diedarkan

1) Surat Pernyataan Melakukan Kegtatan Pengembangan Profesi; 2) Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; dan 3) Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional.

b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan

1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; 2) Dimuat dalam rnajalah atau media online yang memiliki ISSN; dan 3) Melampirkan rnajalah dan artikel. Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai dalam Majalah Warta Bea dan Cukai

Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: a) dalam bentuk buku

1) Surat Pernyataan Melakukan Keglatan Pengernbangan Profesi: 2) Buku asli atau fotokopi yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti penerimaan dart Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: dan 3) Surat keterangan dari Atasan Langsung Contoh: modul ajar diklat kepabeanan dan cukai, modul ajar diklat PPJK.

b) dalam bentuk makalah

1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengernbangan Profesi 2) Makalah yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 3) Surat keterangan dari Atasan Langsung Contoh: penulisan artlkel terkait kepabeanan dan cukai dalam majalah yang tidak memiliki ISSN.

-3 -

1

2 5.

B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai

KRITERIA

BUTIR KEGIATAN

SUB UNSUR

3 Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan

6.

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)

1.

Menerjemahkan/menyadurkan

1) 2) 3) 4)

4 Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; Dimuat dalam majalah atau media online yang memiliki ISSN; Melampirkan majalah dan artikel; dan Surat Keterangan Atasan Langsung

1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan 2) Melampirkan print out paparan; dan 3) Surat keterangan dari Atasan Langsung

buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan

a) dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional

b) dalam rnajalah ilmiah tingkat nasional

dan diedarkan

Profesi;

dan cukai yang dipublikasikan:

1) Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Pengernbangan Profesi; 2) Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; dan 3) Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional.

1) Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi: 2) Dimuat dalam majalah atau media online yang memiliki ISSN: dan 3) Melampirkan majalah dan artikel. Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai dalarn Majalah Warta Bea dan Cukai

-4-

NO

SUB UNSUR

1

2

BUTIR KEGIATAN 3 2. Menerjemahkan/menyadurkan

buku atau karya ilmiah di biclang kepabeanan

4 dan cukai yang tidak dipublikasikan:

a) dalam bentuk buku

1) Surat Pemyataan Mela.kukan Kegiatan Pengembangan Profesi 2) Buku asli atau fotokopi; clan 3) Surat keterangan dari Atasan Langsung Contoh: modul ajar diklat kepabeanan dan cukai terjemahan dari WCO, moclul ajar diktat PPJK yang diterjemahkan dalam bahasa inggris, buku terjernahan Harmonized System dalam bahasa Indonesia

b) dalam bentuk makalah

1) Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Pengernbangan Profesi 2) Makalah: clan 3) Surat keterangan dari Atasan Langsung Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan clan cukai yang diterjemahkan dari bahasa inggris ke bahasa indonesia yang dimuat dalam majalah yang tidak memiliki ISSN.

3. Menerjemahkan/ menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea clan Cukai

C. Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ 1. ketentuan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai

KRITERIA

Menyusun clan cukai

ketentuan

pelaksanaan

di bidang kepabeanan

1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 2) Peraturan yang telah diterjemahkan; dan 3) Surat keterangan dari Atasan Langsung 4) Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungst terkait kepabeanan intemasional

1) Surat Pemyataan Melakukan Keglatan Pengembangan Profesi 2) Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah, Undang-Undang atau yang setingkat 3) Surat tugas atau Surat Keputusan Pembentukan Tim terkai1 dengan peraturan tersebut: dan 4) Surat keterangan dari pimpinan unit bahwa PBC yan~ bersangkutan terlibat aktif dalam penyusunan ketentuan teknis tersebut. Contoh: PBC terlibat dalam penyusunan PMK tentang Audit Kepabeanan clan Audit Cukai

- 5-

NO

SUB UNSUR

1

2

I

BUTIR KEGIATAN

~.

3

Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai

j

l

KRITERIA 4

I

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Peraturan Direktur Jenderal atau yang setingkat 3) Surat tugas atau Surat Keputusan Pembentukan Tim terkait dengan peraturan tersebut; dan 4) Surat keterangan dari pimpinan unit bahwa PBC yang bersangkutan terlibat aktif dalam penyusunan ketentuan teknis tersebut. Contoh: PBC terlibat dalam penyusunan Perdirjen tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai 1) 2)


-ttdHERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat J enderal u.b. Kepala Bagian Umum ~


LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2017 TENTANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KRITERIA BUKTI PENDUKUNG UNSUR PENUNJANG ~ NO

UNSUR

1

2

I

Pendukung kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai

L I

I

A.

SUB UNSUR

I --· -------

BUTIR KEGIATAN

I

3

Pengajar /pelatih di bidang kepabeanan dan cukai

B. Peran serta dalam seminar I lokakarya/ konferensi

4

I I I

---

KRITERIA

-

5

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai a. Terdapat surat keterangan telah mengajar atau melatih dibidang kepabeanan dan cukai pegawai dibidang kepabeanan dan cukai dart Pusdiklat Bea dan Cukai, BPPK, Kementerin Keuangan, dan instansi pendidikan yang ditunjuk; dan b. Terdapat Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang. Mengikuti seminar /lokakarya/konferensi sebagai: 1. Pemrasaran

a. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti Seminar / lokakarya / konferensi sebagai pemrasaran; dan b. Terdapat Surat Pemyataan Melakukan Kegtatan Unsur Penunjang.

2.

Moderator/pembahas/nara sumber

a. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti Seminar /lokakarya/konferensi sebagai moderator/ pembahas/narasumber; dan b. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.

3.

Peserta

a. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikutt Seminar /lokakarya/konferensi sebagai peserta: dan b. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.

-2-

NOi

UNSUR

1

2

SUB UNSUR

l

BUTIR KEGIATAN

__ ,____ 4

3

KRITERIA

!

-

I

-

5

-

--

Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:

c. Keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai

1.

Ketua

a. Terdapat Surat Tugas Delegasi Ilmiah sebagai ketua: dan b. Terdapat Surat Pemyataan Melakukan Kegtatan Unsur Penunjang.

2.

Anggota

a. Terdapat Surat Tugas Delegasi Ilmiah sebagai anggota; dan b. Terdapat Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.

Menjadi anggota organtsasi profesi Jabatan Fungsional pemeriksa Bea dan Cukai sebagai: 1.

Pengurus Aktif

a. Terdapat Surat Keterangan/kartu anggota dari organisasi profesi JFPBC sebagai pengurus aktif; dan b. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.

2.

Anggota Aktif

a. Terdapat Surat Keterangan/ kartu anggota dari organisasi profesi JFPBC sebagai anggota aktif; dan b. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang. a. Terdapat Keputusan Direktur Jenderal/Sekretaris DJBC/ Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit: dan b. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.

D.

Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara akttf,

E.

Perolehan piagam kehormatan

Memperoleh penghargaan/tandajasa Satya Lancana Karya Satya: 1. 30 (tiga puluh tahun)

a. Terdapat Sertifikat a tau Tanda Bukti penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 30 tahun: dan b. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.

-3 -

-.

! NOJ 1

i

UNSUR 2

SUB UNSUR 3

-·-----

F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

I

BUTIR KEGIATAN ·'

,•

4

I

KRITERIA ---5

!

2. 20 (dua puluh tahun)

atau Tanda Bukti Sertifikat a. Terdapat penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 20 tahun; dan b. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegtatan Unsur Penunjang.

3. 10 (sepuluh tahun)

Tanda Bukti Sertifikat a tau a. Terdapat penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Katya Satya 10 tahun; dan b. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas berupa gelar: 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana (Sl)/Diploma N (DIV) 4. Diploma III

a. Telah mendapat penugasan atau ijin sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pendidikan; b. Gelar/ ijazah hasil pendidikan formal sesuai penugasan atau izin sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan c. Tel ah dilegalisir oleh Iernbaga a tau instansi yang berwenang.


-ttdSalinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat J enderal u.b. Kepala Bagtan Umum


HERU PAMBUDI

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTURJENDERAL BEA DAN CUKAJ NOMO R PER-19 /BC /2017 TENT ANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDlDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANOKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAJ SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAJ SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAJ

LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAJ PERIODE .. (1) .. NOMOR: .. (2) .. : : : :

NamaPBC NIP Jabatan Unit Kerja

NO

NAMA.

I

I

1.

PENGUJI,

.. (3) .. .. (4) .. .. (5) .. .. (6) ..

,.,

<

.. (7) ..

II

'

NIP ..(8) ..

,JABATAN ..(9) ..

PANGKAT/ G0L.RUA:NG,

TANGGAL PENGUJIAN

.. (10) ..

..(11) ..

!r-;;--·-----· SURAT11JGAS --- ,..-...--------1 ·

Nornor ..(12) ..

. ·

MENGESAHKAN, PEJABAT YANG BERWENANG,

..(15) ..

.. (14) ..

NAMA

NAMA

NIP ....

NIP

'Fani:ri:fal .. (13) ..

.?

...

-2-

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Angka (1)

Diisi dengan perfode pelaporan, contoh: 1 Januari 201 7 s.d. 31 Maret 2017

Angka (2)

Diisi dengan Nomor pejabat yang menandatangani dan mengesahkan Laporan ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur Tata Naskah Dinas, contoh: NOMOR: KET-Ol/BC.01/2017.

Angka (3)

Diisi dengan nama PBC yang melaksanakan kegtatan Uji Kompetensi.

Angka (4)

Diisi dengan NIP PBC yang melaksanakan kegtatan Uji Kompetensi.

Angka (5)

Diisi dengan jabatan PBC yang melaksanakan kegtatan Uji Kompetensi.

Angka (6)

Diisi dengan unit kerja PBC yang melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi.

Angka (7)

Diisi dengan nama pejabat/pegawai yang diuji.

Angka (8)

Diisi dengan NIP pejabat/pegawai yang diuji.

Angka (9)

Diisi dengan jabatan pejabat/pegawai yang diuji.

Angka ( 10) :

Diisi dengan pangkat/ golongan ruang pejabat/pegawai yang diuji.

Anglea (11) :

Diisi dengan tanggal pengujian terhadap pejabat/pegawai yang diuji.

Angka (12) :

Diisi dengan nomor surat tugas pejabat/pegawai yang diuji.

Anglea(13) :

Diisi dengan tanggal surat tugas pejabat/pegawai yang diuji.

Angka ( 14) :

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP PBC yang melaksanakan kegtatan Uji Kompetensi.

Angka (15) :

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Pejabat yang berwenang melakukan pengesahan terhadap Laporan ini.

DIREKTURJENDERALBEADANCUKAI, -ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Umum


LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTURJENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2017 TENTANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERJKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI NOMOR: (1) ..

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nam a

(2),

_

NIP

(3)

_

Pangkat /Golongan

(4)

_

Jenjang Jabatan

(5)

_

TMTJenjang Jabatan

(6)

_

telah mengtkuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai pada tanggal ____(7) , dalam rangka naik jenjang jabatan dari sebelumnya (8) _ menjadi (9) , dan yang bersangkutan dinyatakan Lulus / Tidak Lulus. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan. __

(10) __

, -----

SEKRETARIS DIREKTORATJENDERAL ___ (11)

_

-2-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI Anglea

(1)

Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas

Angka (2)

Diisi dengan Nama lengkap PBC yang bersangkutan

Angka (3)

Diiisi dengan NIP PBC yang bersangkutan

Angka (4)

Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki PBC yang bersangkutan

Angka (5)

Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan

Angka (6)

Diisi dengan TMT jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan

Angka (7)

Diisi dengan tanggal pelaksanaan uji kompetensi

Anglea (8)


Angka (9)

Diisi dengan nama jenjang jabatan yang akan diduduki

Angka (10)

Diisi dengan tempat dan tanggal surat

Angka (11)

Diisi dengan nama dan NIP Pejabat yang berwenang

DIREKTURJENDERALBEA DANCUKAI, -ttdHERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat J enderal u.b.

Kepala Bagtan Umum

Indrajatl Martini NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKfURJENDERAL NOMOR PER-19/BC/2017 TENT ANG

BEA DAN CUKAI

BUKfl PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKfU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAJ SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSJONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAJ

PERHITUNGAN JUMLAH SATUAN HASIL ATAS BUTIR KEGIATAN A.

Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Pendidikan Formal dan Diklat Kepabeanan dan Cukai Butir Kegiatan Pendifil,kafi

No

Satuan Hasil

JundahSat:uan Hasil

(Tiap) 1

Pendidikan

Formal dan memperoleh

Ijazah

Sesuai jumlah ljazah

ijazah/ gelar 2

Pendidikan

dan pelatihan

dibidang kepabeanan

fungsional

Sertifikat

Sesuai jumlah sertifikat

dan cukai

B. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Analisis Dalam Rangka Perumusan Dan Evaluasi Kebijakan Kepabeanan Dan Cukai Serta Melakukan Pengujian Kompetensi Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai Dan Cukai No

Buiir KegJatan

., ' ·'

-

II

~£""-;~ '

Satuan Hasil !a'iap)

I

Jumlah Satuan Hasil

,~'\.£

.~ ~~)\, :~~ . 't~$1

JFPBC Mahir 1

Melaksanakan dalam

penyiapan

rangka

permasalahan

bah an

telaah

Telaahan/Kajian

Sesuai jumlah Telaahan/Kajian

atas

kepabeanan dan cukai

JFPBC Penyelia 1

Melaksanakan dalam

rangka

penyiapan penyusunan

bah an Naskah

Akademis dalam rangka perumusan a tau

perubahan

Nota Dinas/Surat

Sesuai jumlah

dan

dan Naskah Akademis

Naskah

Nota

Dinas/Surat

Akademis

kebijakan

kepabeanan dan cukai

JFPBC Muda 1

Melaksanakan permasalahan

telaahan

atas

Telaahan/Kajian

Sesuai jumlah Telaahan/Kajian

di bidang kepabeanan

dan cukai 2

Melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan dan

Fungsional

Cukai

Jabatan

Pemeriksa

Bea

sebagai assessor untuk

Fungsional

Pemeriksa

Bea

dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama, atau jabatan yang setingkat

Laporan

Sesuai jumlah Laporan

-2-

Butir Kegiatan "·

No

Satuan HaSll .

'

. Jum:lah Satuan Ha:sil

(Ti-Up) Ill

JFPBC Madya 1

Melaksanakan

penyusunan

Naskah

Akademis

dalam rangka perumusan

a tau

perubahan

kepabeanan

Naskah Akademis

Sesuai jumlah Naskah Akademis

Naskah Akademis


kebijakan

dan cukai dalarn Bentuk

Tim sebagai Anggota 2

Melaksanakan

penyusunan

Akademis

dalam rangka

a tau

perubahan

Naskah

perumusan kebijakan

kepabeanan dan cukai secara mandiri

3

Melaksanakan Jabatan dan

Fungsional

Cukai

Jabatan

pengujian kompetensi

sebagai

Fungsional

Pemeriksa assessor

Laporan


Bea untuk

Pemeriksa

Bea

dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Muda atau jabatan yang setingkat JFPBC Utama 1

Melaksanakan

penyusunan

Naskah

Akademis

dalam rangka perumusan

a tau

perubahan

kepabeanan

Naskah Akademis


Naskah Akademis


kebijakan

dan cukai dalam Bentuk

Tim sebagai Ketua 2

Melaksanakan

penyusunan

rekomendasi

dalam

perurnusan kebijakan

a tau

rangka perubahan

kepabeanan

dan

cukai

dalarn bentuk Naskah Akademis 3

Melaksanakan J abatan dan

Fungsional

Cukai sebagai

Jab a tan dan

pengujian kompetensi

Fungsional

Cukai

kategori

kategori keahlian setingkat

Pemeriksa assessor Pemeriksa

Bea untuk Bea

keterampilan,

atau jabatan

yang

Laporan


- 3-

C. Perhttungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Pengembangan Profesi NO 1

1~

Sub Urrsur Pembuatan karya tulis dan/ atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai

,,,, I

!

B.lltirJ<_~egiatan

duJ;nlah Satuan Basil

• Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan: 1. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Sesuai jurnlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 2. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Sesuai jumlah kementerian yang bersangkutan. majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangku tan.

• Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan: 1. dalam bentuk buku

2. dalam bentuk makalah

• Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan: 1. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

• Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan: 1. dalam bentuk buku

Sesuai jumlah buku yang diterbitkan yang tidak dipublikasikan.

Sesuai jumlah makalah yang tidak dipublikasikan.

Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Sesuai jumlah majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan.

Sesuai jumlah buku karya tults /karya ilmiah yang diterbitkan yang tidak dipublikasikan.

-4-

NO

',,,,,

Sub lJnsur 2. dalam bentuk makalah

Sesuai jumlah makalah yang tidak dipublikasikan.

• Membuat tulisan ilrniah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media. massa yang merupakan satu kesatuan

Sesuai tulisan populer

Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai

Sesuai jumlah ketentuan pelaksanaan yang dibuat

Menyusun kepabeanan

Sesual jumlah ketentuan teknis yang dibuat

jumlah ilmiah yang diterbitkan melalui media massa. • Menyampaikan prasaran berupa Sesuai jumlah tlnjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah tinjauan, gagasan, dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak atau ulasan ilmiah harus memberikan rekomendasi tetapi yang disampaikan harus ada kesimpulan akhir). dalam pertemuan ilmiah nasional.

2

3

Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai

Penerjemahan/ penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai

ketentuan dan cukai

teknis

di

bidang

• Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan: 1. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

• Menerjemahkan/menyadurkan buku karya ilmiah di bidang kepabeanan cukai yang tidak dipublikasikan: 1. dalam bentuk buku

Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Sesuai jumlah rnajalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan.

atau dan

2. dalam bentuk makalah

• Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai

Sesuai jumlah buku karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan yang tidak dipublikasikan. Sesual jumlah majalah yang tidak dipublikasikan. Sesual jumlah peraturan yang diterjemahkan/ disadur

- 5-

D. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegtatan Unsur Penunjang NO

I

Sub Unsur

1

ButlrKegiatan

I

I

I Pengaj ar / pelatih di bidang kepabeanan dan cukai

Jumlah Satuai;t Hasi15

'

•

Mengajar/rnelatih pada pendidikan dan pelatihan pegawat dibidang kepabeanan dan cukai

•

Mengikuti seminar /lokakarya/konferensi sebagai: 1.

Pernrasaran/ penyaji/ narasurnber

Sesuai Jurnlah Surat Kerterangan/ sertiflk at sebagai pernrasaran

2.

Moderator /pernbahas

Sesuai J urnlah Surat Kerterangan/ sertifik at sebagai Moderator /Pernbaha s/Narasurnber

3. Peserta

•

2

Keanggotaan dalarn Tim Penilai Jabatan Fungsional Perneriksa Bea dan Cukai

3

Perolehan ptagam kehormatan

Sesuai Jurnlah Jarnlat Mengajar atau Melatih

Sesuai Jurnlah Surat Kerterangan/ sertifik at sebagai Peserta

Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Perneriksa Bea dan Cukai: 1.

Pengurus Aktif

Sesuai Jurnlah Kartu Anggota dalam Pengurus Aktif tingkat Nasional

2.

Anggota Aktif

Sesuai Jurnlah Kartu Anggota dalarn Anggota Aktif tingkat Nasisonal

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara aktif.

Memperoleh penghargaan/tanda Lancanan Karya Satya:

jasa

Sesuai Jumlah Tahun dalm Keputusan Pernbentukan Tim Penilai Angka Kredit

Satya

1. 30 (ttga puluh tahun)

Sesuai Jumlah Piagam Penghargaan 30 tahun

2. 20 (dua puluh tahun)

Sesuai J urnlah Ptagam Penghargaan 20 tahun

3. 10 (sepuluh tahun)

Sesuai Jumlah Piagarn Penghargaan 10 tahun

- 6-

NO 4

Sub Unsur Perolehan gelar kesarj anaan lainnya

i

Butir Kegiatan

-Jumlah Satuan Basil

·Ji;

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas berupa gelar: 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV) 4. Diploma III

Sesuai jumlah gelar atau ijasah kesarj anaan lainnya yang diraih.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, -ttdHERU PAMBUDI




LAMPIRANX PERATURAN DIREKTURJENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2017 TENTANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DAL.AM RANGKAPERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

FORMAT SURAT USULAN PAK

_KOPSURAT_

Nomor Tanggal Sifat Hal

: :

. .

: Segera : Penyampaian usulan PAK

Yth

(3) Sehubungan

tentang

(1) (2)

.. dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan

Pedoman Pelaksanaan

Jabatan Fungsional

Direktur Jenderal Nomor: PER-

Pemeriks Bea dan Cukai

/BC/2014

Sub Unsur Analis

Kebijakan, dengan hormat kami sampaikan usulan PAK bagi PBC Analis Kebijakan sebagai berikut Nama

:

(4)

NIP : (5) Pangkat : (6) Jabatan : (7) Unit Kerja : (8) TMTJabatan : (9) Sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian angka kredit tersebut, terlampir bahan-bahan sebagai berikut : a. b. c.

DUPAK; SPMK Pemeriksaan Bea dan Cukai dan Bukti Pendukung; SPMK Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung; d. SPMK Pelayanan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung: e. SPMK Kepatuhan Internal di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung; f. SPMK Pengelolaan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung; g. SPMK Pengembangan Profesi disertai Bukti Pendukung; dan h. SPMK Penunjang disertai dengan Bukti Pendukung. Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

.

Tembusan

:Direktur Jenderal

(10)

.

-2-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN PAK

Angka (1)

Diisi dengan Nomor Surat Dinas atasan langsung PBC yang bersangkutan

Angka (2)

Diisi dengan tanggal surat dinas atasan langsung PBC yang bersangkutan

Angka (3)

Diisi dengan, •

Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal bagi PBC Madya dan PBC Utama, atau

•

Sekretaris Direktorat Jenderal bagt PBC Muda, PBC Penyelia, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir

Angka (4)


Angka (5)

Diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan

Angka (6)

Diisi dengan Pangkat PBC yang bersangkutan

Angka (7)

Diisi dengan Jabatan PBC yang bersangkutan

Angka (8)

Diisi dengan unit kerja PBC yang bersangkutan

Angka (9)

Diisi dengan TMTjabatan PBC yang bersangkutan

Angka (10)

Diisi dengan Nama dan NIP Atasan Langsung PBC yang bersangku tan

DIREKTURJENDERALBEA DANCUKAJ, -ttdHERU PAMBUDI




LAMPIRAN XI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2017 TENT ANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT (BAPAK)

BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT (BAPAK) (!)

Nomor :

.

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: ... (2) ... tanggal. .. (3) .... Tentang Pembentukan Tim Penilai Anglea Kredit Direktur Jenderal, Tim Penilai Angka Kredit Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1.

2.

3.

Nam a NIP Jabatan Nama NIP Jabatan Dst ·

: ..... (4) ..... : ..... (5) ..... : ..... (6) ..... ..... (4) ..... : ..... (5) ..... : ..... (6) .....

Telah melakukan penilaian angka kreditatas DUPAK yang diusulkan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran Berita Acara ini pada tanggal.. (7) yang bertempat di (8) . Penilaian angka kredit dilakukan berdasarkan DUPAK, SPMK dan Bukti Pendukung yang kami terima serta hasilnya kami tuangkan dalam Lampiran Berita Acara ini dan merupakan bagtan yang tidak terpisahkan dari Serita Acara ini. Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua Tim Penilai

Wakil Ketua Tim Penilai

....... (4) dan (5) ......

.. ..... (4) dan (5) ......

Sekretaris

Anggota

.... ... (4) dan (5) ....

....... (4) dan (5) ......

-2-

Lampiran Serita Acara Penilaian Angka Kredit Nomor:

'No

Nama~

!IJ:iit

NIP

i"er~

PtniltdiKa.n

~ 1cSebelu11!,11y a

!II

Pencegahan dan Penyidikan

Pemeriks:aan Bea dan Qukai _

(1)

Pclay:anan !'j!fortnasl"" Kepatulian IllteP'naJ

~

·;/;,'

U,sul!ID tnl§etujui · Usulan

Disetu,Nl 'Usulan

.

Disetujul Usulan

Ill setujuii Usul~n Disetu}:d'

11

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

""

(19)

(20)

(21)

tl Pengeiiilaan lnformas1

''" Usulan

,,

(22)

Disetujui

-

(23)

~ .,. Uns~r Penurijanj

Pengembaifgill) ~ Profes! usulan

-~-

(24)

Dlset~Jui ' Usulan

·~

(251

(261

D!Setuj\Ih

(271

Wakil Ketua Tim Penilai

....... (4)

.

....... (4)

.

....... (5)

..

.. ..... (5)

..

Anggota

....... (4) ....... (5)

.. .

.. ..

(4) (5)

.. ..

Usulan

·mset.ujui

1

I~ Rek'cimen dasi

' ".~ ·"

Ketua Tim Penilai

Sekretaris

; , ~' Total Ii\

(281

(29)

(30)

-3-

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT Angka (1)

Diisi dengan nomor naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Angka (2)

Diisl dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim Penilai AngkaKredit.

Angka (3)

Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit

Angka (4)

Diisi dengan nama Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit

Angka (5)

Diisi dengan NIPTim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit

Angka (6)

Diisi dengan kedudukan dalam Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit

Angka (7)

Diisi dengan tanggal penilaian angka kredit

Angka (8)

Diisi dengan tempat penilaian angka kredit

Angka (9)

Diisi dengan nama/NIP PBC audit yang dinilai angka kreditnya.

Angka (10)

Diisi dengan Satuan kerja tempat tugas dart PBCyang dilakukan penilaian

Angka (11)

Diisi dengan nilai Angka Kredit dart PAKterakhir atau Nota Pemberttahuan terakhir sebelum dilakukan penilaian saat ini

Angka (12)

Diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dart kegtatan pendidikan

Angka (13)

Diisi besarnya angka kredit yang dlsetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pendidikan

Angka (14)

Diisi besarnya

angka

kredit

yang diusulkan

PBC dari kegiatan

pemeriksaan Bea dan Cukai Angka (15)

Diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dart kegiatan pemertksaan Bea dan Cukai

Angka (16)

Diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBCdari kegiatan pencegahan dan penyidikan

Angka (17)

Diisi besamya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dart kegtatan pencegahan dan penyidikan

Angka (18)

Diisi dengan angka kredit dart unsur unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC

Angka (19)

Diisi dengan angka kredit dart unsur Pelayanan Informasi di

bidang

Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai Angka (20)

Diisi dengan angka kredit dari unsur Kepatuhan internal di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC

Anglea (21)

Diisi dengan angka kredit dari unsur Kepatuhan internal di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilat

Angka (22)

Diisi dengan angka kredit dart unsur Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC

-4-

Anglea (23)

Dust dengan angka kredit dari unsur Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujul Tim Penilai

Angka (24)

Diisi besarnya

angka

kredtt yang

diusulkan

PBC dari kegtatan

pengembangan profesi Angka (25)

diisi besamya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pengembangan profesi

Angka (26)

diisi besamya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegtatan unsur penunjang

Angka (27)

diisi besarnya angka kredit yang disetujul oleh Tim Penilai dari kegiatan unsur penunjang

Angka (28)

diisi Total angka kredit yang diusulkan PBC

Angka (29)

diisi Total angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai

Angka (30)

diisi dengan salah satu dibawah ini, a.

"Dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat" apabila Angka Kredit tersebut dapat memenuhi untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat; atau

b. "Belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat" apabila AngleaKredit tersebut belum dapat memenuhi untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

DIREKTURJENDERALBEA DANCUKAI, -ttdHERUPAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat J enderal u.b. Kepala Bagian Umum ~

Indrajatl Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XII PERATURAN DIREKI'UR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2017 TENT ANG BUKTI PENDUKUNG. TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI. SERrA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSlONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERrA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAJ

FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) PENETAPAN ANGKAKREDIT ................................... (1) .......................................... Nomor: ............ (2) ............... Masa Penilaian : .................... (3) ..................... s.d. ...................... Instansi: ........................ (4) .....................................

I

II

KETERANGANPERORANGAN l

Nama

..........................

(5) ............................

2

NIP

..........................

(6) ............................

3

Nomor Sert KARPEG

..........................

(7) ............................

4

Pangkat / Golongan Ruang / TMT

..........................

(8). ...........................

5

Ternpat clan Tanggal Lahir

..........................

(9) ............................

6

J enis Kelamin

.......................... (10) ............................

7

Pendldtkan Terunggi

..........................

(11) ............................

8

-Jabatan Fungsional / TMT

..........................

(12) ............................

9

Masa Kerja Golongan

Lama

..........................

(13) ............................

Bani

..........................

(14) ............................

10

Unit Kerja

PENETAPAN ANGKA KREDIT 1

BARU

JUMLAH

[)

Pendiclikan Formal

... (15) ...

... (16) ...

. ..(17) ...

2)

Penclidikan & Pelalihan dan menclapat Surat Tancla Tamai Pendidikan & Pelatihan (STIPP)

... (18) ...

... (19) ...

... (20)...

B

Pemerlksaan Bea dan Cukai

... (21)...

... (22)...

... (23)...

c

Pencegahan ClanPenyiclikan di bidang Kepabeanan clan

... (24)...

... (25) ...

. .. (26)...

... (27) ...

... (28) ...

... (29) ...

D

Cukai Pelayanan Informast di biclang Kepabeanan clan Cukai

E

Kepatuhan Internal di biclang Kepabeanan clan Cukai

... (30) ...

... (31) ...

. .. (32) ...

F

Pengelolaan lnformast di bidang Kepabeanan clan Cukai

... (33) ...

... (34)...

...(35) ...

G

Pengembangan Profesi

... (36) ...

. .. (37) ...

...(38) ...

... (39) ...

...(40) ...

...(41) ...

Penunjang Tugas Pemeriksa Bea clan Cukai

... (42) ...

... (43) ...

...(44) ...

.Jumlah Unsur Penunjang

... (45) ...

. .. (46) ...

...(47) ...

... (48) ...

. .. (49) ...

Jumlah Unsur Utama 2

LAMA

UNSURUTAMA A

UNSUR PENUNJANGPEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Jumlah Unsur Utama clan Unsur Penunjang III

(3) ...................

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ................. (51) ....................... ........... (52)......... I TMT ............... (53) .............

ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Kepala BKN Up. Deputi Bidang Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian BKN

Ditetapkan di : ........... (54) ........... pada tanggal .......... (55) ...........

................. TEMBUSAN : disampaikan kepada : 1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan; 2. Sekretaris DJBC; 3. Pimpinan unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan; 4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

. .. (50) ... / PANGKAT

(56) ................

-2-

PETUNJUK PENGISIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) Angka (1)

Diisi dengan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

Angka (2)

Diisi dengan nomor naskah dinas sesuai peraturan yang berlaku

Angka (3)

Diisl dengan masa/periode (awal sampai dengan akhir) penilaian angka kredit

Angka (4)

Diisi dengan instansi PBC Analis Kebijakan yang bersangkutan

Angka (5)

Diisi dengan Nama PBC Analis Kebijakan yang bersangkutan

Angka (6)

Diisi dengan NIP PBCAnalis Kebijakan yang bersangkutan

Angka (7)

Diisi dengan nomor seri Kartu Pegawai PBC Audit yang bersangkutan

Angka (8)

Dtisi dengan pangkat, golongan ruang, dan TMTPBC Analis Kebijakan yang bersangku tan

Angka (9)

Diisi dengan tempat dan tanggal lahir PBC Analis Kebijakan yang bersangkutan

Angka (10)

Diisi dengan jenis kelamin PBCAnalis Kebijakan yang bersangkutan

Angka (11)

Diisi dengan pendidikan tertinggt PBC Analis Kebijakan yang bersangkutan

Angka (12)

Diisi dengan nama jabatan dan TMTjabatan PBC Analis Kebijakan yang bersangkutan

Angka (13)

Diisi dengan masa kerja golongan lama PBC Analis Kebijakan yang bersangkutan

Angka (14)

Diisi dengan masa kerja golongan baru PBC Analis Kebijakan yang bersangkutan

Angka (15)

Diisi besamya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegtatan pendidikan formal

Angka (16)

Dlisi besamya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegtatan pendidikan formal

Angka (17)

Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegtatan pendidikan formal

Angka (18)

Diisi besamya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan

Angka (19)

Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan

Angka (20)

Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan

Angka (21)

Diisi besamya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai

Angka (22)

Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegtatan pemeriksaan bea dan cukai

-3-

Angka (23)

Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dart kegtatan pemertksaan bea dan cukai

Angka (24)

Dust besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dart kegtatan pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai

Angka (25)

Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai

Anglea (27)

Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

Angka (28}

Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

Angka (29)

Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

Angka (30}

Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dart kegtatan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai

Anglea (31)

Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegtatan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai

Angka (32)

Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dart kegtatan kepatuhan kepabeanan dan cukai

Angka (33)

internal di bidang

Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegtatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

Anglea (34}

Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

Angka (35}

Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

Angka (36)

Diisi besamya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dart kegiatan pengembangan profesi

Angka {37)

Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengembangan profesi

Angka (38)

Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh

-4 -

Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengembangan profesi Angka (39)

Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dart seluruh kegiatan unsur utama

Angka (40)

Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dart seluruh kegtatan unsur utama

Angka (41)

Diisl besarnya jurnlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari selurnh kegtatan unsur utama

Angka (42)

Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dart kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai

Angka (43)

Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dart kegtatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai

Angka (44)

Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan barn yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegtatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai

Angka (45)

Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari selurnh kegtatan unsur penunjang

Angka (46)

Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari selurnh kegiatan unsur penunjang

Angka (47)

Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari selurnh kegiatan unsur penunjang

Angka (48)

Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dart kegtatan unsur utama dan unsur penunjang

Anglea (49)

Diisi besamya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang

Angka (50)

Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan barn yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang

Angka (51)

Diisi nama jenjang jabatan bersangkutan

Angka (52)

Diisi besarnya pangkat yang diduduki oleh PBC yang bersangkutan pada

yang akan

diduduki

oleh PBC yang

jenjang jabatan tersebut Angka (53) Angka (54)

Diisi TMTjenjang jabatan yang akan diduduki oleh PBCyang bersangkutan Diisi tempat penetapan angka kredit

Angka (55)

Diisi tanggal penetapan angka kredit

Angka (56)

Diisi nama dan NIP Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

DIREKTUR JENDERALBEADANCUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

u.b.



HERUPAMBUDI

LAMPIRAN XIII PERATURAN DIREKTURJENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2017 TENTANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSURANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABATFUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

FORMAT NOTA PEMBERITAHUAN

KOPSURAT NOTAPEMBERITAHUAN Nomor: Kepada

:

(2)

.

Dari

:

(3)

..

Sifat

: Segera

Hal

: Penyampaian Hasil Penilaian Angka Kredit PBC Analis Kebijakan

(l)

.

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor: .... (4) .... tentang Pembentukan Tim Penilai Direktur Jenderal, Tim Penilai Sekretariat Direktur Jenderal dan Sekretariat Tim Penilai, kami telah melakukan penilaian angka kredit pada tanggal ....... (5) ...... yang bertempat di ..... (6) ..... dengan hasil penilaian sebagatmana dalam Lampiran Nota Pemberitahuan ini. Berdasarkan langsungnya.

hasil penilaian tersebut, kami harapkan agar Saudara menyampaikan kepada PBC Analis Kebijakan yang bersangkutan melalui atasan

Demikian disampaikan. Ketua Tim Penilai

............

Tembusan: Sekretaris Direktorat J enderal

(?)

..

-2-

LAMPIRAN NOTA PEMBERITAHUAN Nomor:

_.

No .,

1.

-~

Nama/ NIP

,

5i)•

UnH, Kerja

Pendidikan . AK '11, !!I Sebelumny ·~~ a Usu Ian Dlsetujui

'""~

(8)

(9)

(10)

,,

~-

(II)

(12)

PemedltraahJreiallii

ettJtli

(13)

.

Pence~an dan , Pelayanan llifoxmas'l. ~~pa}uhan'Iiltemal Penyidikan. %

·-

1:

lTsulan

(1)

:;pi.setujul

(14)

Pengelolaan ]DfoAllasi

;,

Pctngemb~ Profesl

1

1 Unsur Pen unjang

'tr'otal

~

'

lfsulan

(15)

Di-setuju.i ~ #1

Usu Ian

(16)

(17)

1Ji'Settllfil1

Usullll'f

D1settljui

Usulan

Dlsetujui

Usulan

Disetujm'

U.Ulan

Disetujui

Us.ulan

Dis-etujul

•... (IS)

(19)

(20)

(21)

[22)

(23)

(24)

Ketua Tim Penilai

(25)

(26)

(27)

(28)

- 3-

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PEMBERITAHUAN Angka (1)

Diisi dengan nomor dan tanggal Nota Pernberttahuan

Angka (2)

Diisi dengan, • • •

sesuai tata naskah dinas

"Sekretaris DJBC" dalam hal yang dinilai PBC Madya "Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian" dalam hal yang dinilai PBC Muda, PBC Pertama, Penyelia PBC Mahir, PBC Terampil, atau PBC Pemula "Kepala Bagian Umum" dalam hal yang dinilai PBC Muda, PBC Pertama, PBC Mahir atau PBC Terampil

Anglea (3)

Diisi dengan Ketua Tim Penilai

Angka (4)

Diiisi dengan nomor keputusan

Angka (5)

Diisi dengan tanggal penilaian angka kredit

Angka (6)

Diisi dengan tempat penilaian angka kredit

Angka (7)

Diisi dengan nama dan NIP Ketua Tim Penilai

Angka (8)

Diisi dengan nama dan NIP PBC Analis Kebijakan yang dinilai

Angka (9)

Dusi dengan unit ker]a PBC Analis Kebijakan yang dinilai

Angka (10)

Diisi dengan angka kredit terakhir PBC Analis Kebijakan yang dinilai

Angka (11)

Diisi dengan angkak kredit dart unsur Pendidikan yang diusulkan

Angka (12)

Diisi dengan angka kredit dari unsur Pendidikan yang disetujui Tim Penilai

Angka (13)

Diisi dengan angka kredit dari unsur diusulkan oleh PBC

Pernertksaan

Bea dan Cukai yang

Angka (14)

Diisi dengan angka kredit dart unsur disetujui Tim Penilai

Pemeriksaan

Bea dan Cukai yang

Angka (15)

Diisi dengan angka kredit dart unsur Pencegahan Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC

dan Penyidikan di bidang

Angka (16)

Diisi dengan angka kredit dart unsur Pencegahan Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilar

dan Penyidikan di bidang

Anglea (17)

Diisi dengan angka kredit dart unsur unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC

Angka (18)

Diisi clengan angka kredit dart unsur Pelayanan Kepabeanan dan Cukat yang disetujui Tim Penilai

Informasi

di bi dang

Angka (19)

Diisi dengan angka kredit dart unsur Kepatuhan Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC

internal

di bi dang

Angka (20)

Diisi dengan angka kredit dart unsur Kepatuhan Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai

internal

di bi dang

Angka (21)

Diisi dengan angka kredit dart unsur Pengelolaan Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC

Informasi

di bi dang

Anglea (22)

Diisi dengan angka kredit dart unsur Pengelolaan Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai

Informasi

di bidang

Anglea (23)

Diisi dengan angka kredit dart unsur Pengernbangan Profesi yang diusulkan oleh PBC

Angka (24)

Diisi dengan angka kredtt dart unsur Pengembangan Tim Penilai

pembentukan

Tim Penilai

oleh PBC

Profesi yang disetujui

- 4-

Angka (25)

Diisi dengan angka kredit dart unsur Penunjang yang diusulkan oleh PBC

Angka (26)

Diisi dengan angka kredit dart unsur Penunjang yang disetujui Tim Penilai

Angka (27)

Diisi dengan total angka kredit yang diusulkan oleh PBC

Angka (28)

Diisi dengan total angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai

DIREKTURJENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttdHERU PAMBUDI


Kepala Bagian Umum


LAMPIRAN XIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ NOMOR PER-19/BC/2017 TENTANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SEITTA WAKTU PENILAlAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAJ SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANG!{A PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAJ SERTA MELAKUKAN PENGUJJAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERU<:SA BEA DAN CUKAJ

FORMAT SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA INPASSING SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI NOMOR: (1) .

Sesuai dengan surat rekomendasi Direktur, .... ./ Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan Utama/ Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nomor ... Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nam a

(2)

_

NIP

(3)

_

Pangkat /Golongan

(4)

_

.Jenjang Jabatan

(5)

_

TMTJenjang Jabatan

(6)

_

telah mengikutt Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungstonal Pemeriksa Bea dan Cukai dan yang bersangkutan dinyatakan Lulus. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk proses inpassing.

__

(7) __

, -----

SEKRETARISDIREKTORATJENDERAL

___ (8)

_

-2-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI DAL.AM RANGKA INPASSING Angka (1)

Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas

Anglea (2)


Angka (3)

Diiisi dengan NIP PBC yang bersangkutan

Angka (4)

Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki PBC yang bersangkutan

Angka (5)


Angka (6)

Diisi dengan TMTjenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan

Angka (7)

Diisi dengan tempat dan tanggal surat

Angka (8)

Diisi dengan nama dan NIP Pejabat yang berwenang

DIREKTURJENDERALBEA DJ\N CUKAI, -ttdHERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretarts Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Umum ~


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Recommend Documents