1997 TENTANG PATROLI BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP- 58/BC/1997 TENTANG PATROLI BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka upaya pengamanan hak-hak negara dan agar dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk melaksanakan patroli yang efektif dan efisien serta tidak menghambat kelancaran arus sarana pengangkut, barang, perjalanan penumpang, awak kapal, dan orang.

b.

bahwa pelaksanaan patroli dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Mengingat

: 1.

Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612); dan semua peraturan pelaksanaannya; 2.

Undang-undang Nomor 11 Ta hun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613); dan semua peraturan pelaksanaannya;

3.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

21

tahun 1996 Tentang

Penindakan di Bidang Kepabeana n (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3626); dan semua peraturan pelaksanaannya; 4.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

22

Tahun

1996

tentang

Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3627); dan semua peraturan pelaksanaannya; 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 38, Tambahan

Lembaran

Negara

dan semua peraturan pelaksanaannya;

1

Tahun

1996

Nomor

3628);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai (Lembaran Negara Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3629) dan semua peraturan Pelaksanaannya;

7.

Peraturan

Pemerintah

Penimbunan Berikat

Nomor 33 tahun 1996 tentang Tempat

(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50

Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3638); dan semua peraturan pelaksanaannya; 8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

55

ahun

1996

tentang

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara

Tahun 1996 Nomor 3651); dan semua peraturan

pelaksanaannya; 9.

Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 323

/KMK.05/1995 tentang Pelaksanaan Penindakan di Bidang Cukai; 10. Keputusan

Menteri

/KMK.05/1997

Keuangan

tentang

Tata

Republik Laksana

Indonesia Nomor: 30

Penindakan

di

Bidang

Kepabeanan; 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92 /KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PATROLI BEA DAN CUKAI.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.

Patroli Bea dan Cukai adalah patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai di laut, di darat, dan di udara untuk pencegahan, penindakan, dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan kepabeanan dan cukai serta tujuan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.

Kapal Patroli adalah kapal laut dan kapal udara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang digunakan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai dalam melakukan patroli Bea dan Cukai.

3.

Kendaraan Patroli adalah kendaraan darat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 2

digunakan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai dalam melakukan patroli Bea dan Cukai. 4.

Kapal Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung, dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

5.

Kapal Udara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pesawat udara, pesawat terbang, dan helikopter.

6.

Satuan Tugas Bea dan Cukai adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pejabat Bea dan Cukai yang mendapat tugas untuk melakukan patroli.

7.

Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai adalah unit pelaksana tehnis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tempat pengelolaan sarana operasi Bea dan Cukai.

8.

Komandan Patroli adalah Pejabat Bea dan Cukai atau Nahkoda kapal atau Kapten Pilot yang ditunjuk untuk memimpin patroli.

Pasal 2

(1). Kapal Patroli ditempatkan pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai berdasarkan kebutuhan. (2). Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk. (3). Penempatan Kapal patroli dalam rangka perbantuan di Kantor Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah Patroli atau Surat Perintah Berlayar/Terbang oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang. (4). Kapal Patroli yang ditempatkan pada Kantor Bea dan Cukai sebagai inventaris Kantor Bea dan Cukai yang bersangkutan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk. (5)

Kendaraan patroli di darat ditetapkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Pasal 3

(1). Patroli Bea dan Cukai dilaksanakan: a. di laut, meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi ekslusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau

buatan, instalasi-

instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional; 3

b. di udara, meliputi seluruh ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia; dan c. di darat, meliputi seluruh wilayah darat Republik Indonesia di luar Kawasan Pabean.

Pasal 4

(1). Patroli Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksanaan tugas dalam rangka: a. penindakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan dan peraturan pelaksanaannya; b. penindakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.05/1996 tanggal 1 Mei 1996 tentang Pelaksanaan Penindakan di Bidang Cukai. c. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta peraturan

perundang-undangan

lain

yang

pelaksanaannya

dibebankan

kepada

Direktorat Jenderal; atau d. penyelidikan sebagai tindak lanjut dari penyidikan.

(2). Patroli Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c dilakukan

berdasarkan rencana setiap tahun anggaran.

(3). Patroli Bea dan Cukai di udara dilaksanakan untuk membantu Patroli Bea dan Cukai di laut dan di darat, pemantauan, dan uji terbang (flight test/route check/nafigational check).

Pasal 5

(1)

Patroli dilaksanakan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai yang terdiri dari Komandan Patroli, seorang wakil komandan patroli, dan awak kapal sebagai anggota.

(2)

Satuan Tugas Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah berdasarkan Pasal 7 ayat (2).

(3). Anggota Satuan Tugas Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya seorang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(4). Wakil Komandan Patroli sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi tehnis Kepabeanan DPT II atau yang sederajat. 4

Pasal 6

Atas perintah Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk, Satuan Tugas Bea dan Cukai: a. melaksanakan patroli bersama dengan Administrasi Pabean negara lainnya; b. ikut serta dalam Patroli Keamanan Laut (Kamla) berdasarkan permintaan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla); c. membantu instansi penegak hukum lainnya berdasarkan permintaan instansi terkait atas dasar Nota Persepahaman; d. ikut serta dalam kegiatan Search and Rescue (SAR) berdasarkan permintaan Badan SAR Nasional/Daerah; atau e. ikut serta melaksanakan Pertahanan Keamana n Negara dan pengamanan Pejabat Negara berdasarkan perintah Menteri Pertahanan keamanan/Panglima ABRI atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

(1). Pelaksanaan Patroli Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d berdasarkan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang.

(2). Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang menerbitkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah: a. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk; b. Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani Pencegahan Penindakan dan Penyidikan atau Pejabat yang ditunjuk; c. Kepala Kantor Wilayah; d. Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah yang menangani Pencegahan Penindakan dan Penyidikan atau Pejabat yang ditunjuk; atau e. Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk.

(3). Pelaksanaan Patroli Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 huruf e berdasarkan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

(1). Surat Perintah untuk melaksanakan Patroli Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) memuat tentang: 5

a. nomor Surat Perintah; b. dasar dan pertimbangan pemberian perintah; c. nama, pangkat, dan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah; d. perintah yang harus dilaksanakan; e. tempat dimana tugas dilaksanakan; f. jangka waktu penugasan; g. sarana yang digunakan termasuk senjata api; h. pakaian yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah; i. kewajiban pelaporan hasil patroli; j. tempat dan tanggal peneribitan Surat Perintah; k. jabatan, tanda tangan, nama, dan NIP pejabat pemberi perintah serta cap dinas; dan l. tembusan kepada pihak terkait apabila dianggap perlu.

(2). Bentuk Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pada lampiran 1 dalam Keputusan ini.

(3). Penatausahaan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti yang diatur dalam Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP- 08/BC/1997 tanggal 30 Januari 1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang.

Pasal 9

(1). Kapal Patroli yang dipergunakan dalam rangka Patroli Bea dan Cukai wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Berlayar atau Surat Perintah Terbang yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang seperti pada lampiran 2 dan lampiran 3 Keputusan ini.

(2). Pejabat Bea dan Cukai yang bewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Surat Perintah Berlayar dikeluarkan oleh: 1. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk; 2. Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani Pencegahan Penindakan dan Penyidikan atau Pejabat yang ditunjuk; 3. Kepala Kantor Wilayah; 4. Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah yang menangani Pencegahan Penindakan dan Penyidikan atau Pejabat yang ditunjuk; atau 5. Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk. 6

b. Surat Perintah Terbang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk.

(3). Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut dari Buku Surat Perintah Berlayar/Terbang yang bentuk dan isinya seperti pada lampiran 4 Keputusan ini.

Pasal 10

(1). Kapal Patroli yang dipergunakan dalam rangka Patroli Bea dan Cukai harus memenuhi syarat kelaiklautan/kelaikan udara.

(2). Pernyataan kelaikan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(3). Kelaiklautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai : a. setelah mendapat laporan dari Pejabat Bea dan Cukai yang bertanggung jawab mengenai nautika, teknik kapal, penginderaan dan telekomunikasi; dan b. bahwa kapal patroli untuk di laut memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam SOLAS (Save of Live at Sea) sebagaimana yang diatur dalam Protokol SOLAS 1978 yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organisation).

(4)

Pejabat Bea dan Cukai yang bertanggung jawab mengenai nautika, teknik kapal, penginderaan, dan telekomunikasi sebelum menyampaikan laporan kepada Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai terlebih dahulu wajib melakukan persiapan dan pengujian fungsi peralatan/perlengkapan kapal patroli.

(5)

Persiapan dan pengujian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : a. alat/perlengkapan keselamatan di laut oleh petugas nautika kapal patroli; b. mesin induk, mesin bantu dan listrik kapal oleh petugas teknik kapal patroli; c. alat radar, Global Position System (GPS), dan Echo Sounder oleh petugas penginderaan kapal patroli; d. sarana radio komunikasi oleh petugas telekomunikasi kapal patroli.

Pasal 11

(1). Sebelum keberangkatan Kapal Patroli, Pejabat Bea dan Cukai yang bertanggung jawab 7

mengenai perbekalan kapal wajib mempersiapkan kebutuhan kapal patroli.

(2). Penatausahaan kebutuhan/perbekalan kapal patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

(1). Kapal patroli yang dipergunakan dalam patroli Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api dinas.

(2). Penempatan senjata api dinas pada Kapal Patroli wajib dicantumkan dalam Surat Perintah Berlayar/Terbang.

(3). Penempatan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci mengenai jumlah, jenis, merk, tipe, dan ukuran/kaliber serta jumlah munisi untuk masing- masing jenis serta nama-nama petugas yang bertanggung jawab untuk tiap-tiap senjata api dinas seperti pada lampiran 5 Keputusan ini.

Pasal 13

(1). Selama melaksanakan patroli, Komandan Patroli wajib melaporkan posisi dan kegiatannya dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang memberi perintah.

(2). Komandan Patroli membuat catatan perjalanan dalam Jurnal Kapal seperti pada lampiran 6 atau Jurnal Pesawat Terbang (Journey/Log) seperti pada lampiran 7 Keputusan ini.

(3). Atas setiap kerusakan Kapal Patroli, Komandan Patroli wajib mencantumkan dalam Jurnal Kapal dan membuat Laporan berdasarkan Pasal 18 Keputusan ini.

Pasal 14

(1). Berdasarkan pertimbangan Nahkoda/Kapten Pilot Kapal Patroli karena alasan teknik atau cuaca sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan patroli, sebelum kembali ke tempat pemberangkatan/Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai wajib melaporkan kepada Pejabat penerbit Surat Perintah.

(2). Atas keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dicantumkan dalam Jurnal Kapal. 8

b. Komandan Patroli Bea dan Cukai wajib membuat Laporan berdasarkan Pasal 18 Keputusan ini.

Pasal 15

(1). Dalam hal diperlukan pengejaran seketika (Hot Pursuit) karena diduga terjadi pelanggaran ketentuan perundang- undangan yang berlaku, Komandan Patroli segera melaporkan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah.

(2). Atas kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dicatat dalam Jurnal Kapal. b. Komandan Patroli Bea dan Cukai wajib membuat Laporan berdasarkan Pasal 18 Keputusan ini.

Pasal 16

Pelaksanaan Patroli Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, Komandan Patroli wajib membuat Laporan berdasarkan Pasal 18 Keputusan ini.

Pasal 17

(1). Dalam hal adanya ancaman/perlawanan sehingga membahayakan keselamatan kapal patroli dan mengancam jiwa Satuan Tugas Bea dan Cukai, Komandan Patroli dapat memerintahkan dan melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api dan segera melaporkan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah.

(2). Atas kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komandan Patroli wajib membuat Laporan berdasarkan Pasal 18 keputusan ini.

Pasal 18

(1). Bentuk dan isi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, Pasal 15 ayat (2) huruf b, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) seperti pada lampiran 8 Keputusan ini.

(2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Komandan Patroli dan diberi nomor urut dari Buku Laporan Patroli seperti pada lampiran 9 Keputusan ini. 9

Pasal 19

Barang dan sarana pengangkut hasil patroli Bea dan Cukai serta pelaku pelanggaran diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Atas pelaksanaan Patroli Bea dan Cukai: a. Kepala Kantor Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Kantor Wilayah; dan b. Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal u.p. Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani Pencegahan Penindakan dan Penyidikan.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

:

Pada tanggal

:

Direktur Jenderal

Soehardjo NIP. 060013988

10

JAKARTA 03 Juni

1997

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BE A DAN CUKAI DIREKTORAT /KANTOR …………………………………..

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP- 58/BC/1997 MODEL PP. 7

SURAT PERINTAH PATROLI Nomor: PRINT- …./ …./19.. tanggal …………… 19 …… DASAR

:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3626); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai (Lembarab Negara Tahun 1996 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3628); 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan; 6. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP- 08/BC/1997 tanggal 30 Januari 1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang di Atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang; 7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP- 37/BC/1997 tanggal 08 April 1997 tentang Pemeriksaan Barang, Bangunan atau Tempat Lain dan Surat atau Dokumen yang Berkaitan dengan Barang; 8. Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: INST-01/MK/III/2/1976 tentang Pemberantasan Penyelundupan. 9. Surat Perintah/Permintaan :* a. Instansi/Departemen …………………. Nomor ………………. tanggal …………. b. Basarnas/Daerah ……………....……… Nomor ……………… tanggal …………. c. Dephankam/PANGAB ……………….. Nomor ……………… tanggal …………. 10. Keputusan Direktur Jenderal Nomor: …../BC/….. tanggal ……………….. tentang Patkor …………………..

MENIMBANG

:

Kepada

:

UNTUK

:

Daerah/Wilayah Patroli Jangka Waktu Sarana

: : :

Berpakaian Laporan

: :

Untuk kepentingan :* a. pengamanan hak-hak negara dan agar dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. pertolongan dan penyelamatan jiwa manusia; c. pengamanan Negara dan Pejabat Negara; dipandang perlu menugaskan pegawai. MEMERINTAHKAN 1. Nama : Pangkat : NIP : Jabatan : Komandan Patroli Bea dan Cukai 2. Nama : Pangkat : NIP : Jabatan : Wakil Komandan Patroli Bea dan Cukai 3. Nama : Pangkat : NIP : Jabatan : Anggota Satuan Tugas 4. dst. Melakukan*: a. Patroli Bea dan Cukai; b. Patroli Kamla/kegiatan penegakan hukum dengan instansi terkait; c. pengamanan Negara dan Pejabat Negara; d. Patkorkastima; e. S A R …………………………………………………………… tanggal ……………………… s/d tanggal ……………… Kapal Patroli Nomor: ……………………………………. Sarana lain: ………………………………………………. Kekuatan persenjataan: …………………………………… PDH/PDL/Non. Hasil patroli dilaporkan pada kesempatan pertama kepada ……………………………… …………………………….. cap/ttd Nama jelas NIP

Tembusan : 1. ……………… 2. ……………… 3. ……………… * Coret yang tidak perlu.

11

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT /KANTOR …………………………………..


SURAT PERINTAH BERLAYAR

Dinas Tahun: 19…

Nomor …………………………………….

Untuk Kapal Bea dan Cukai Komandan Patroli Nahkoda Berangkat Tanggal Berlaku untuk Tugas

: : : : : : Catatan/Instruksi Khusus

ANAK BUAH KAPAL Jabatan Nama

No. 1.

Mualim I

2.

Mualim II

3.

Mualim III

4.

Kepala Kamar Mesin

5.

Juru Motor I

6.

Juru Motor II

7.

Juru Motor III

8.

Juru Mudi I

9.

Juru Mudi II

10.

Juru Mudi III

11.

Juru Minyak I

12.

Juru Minyak II

13.

Juru Minyak III

14.

Radio Operator

15.

Kelasi

16.

Kelasi

17.

Kelasi

18.

Kelasi

19. 20. 21.

Juru Masak

KEPADA: 1. 2. 3. 4. Dst

Dikeluarkan di : Pada Tanggal : Pada jam : Nama : Pangkat : NIP :

Selesai tugas Nahkoda melaporkan kepada Pejabat yang bersangkutan, dengan mengisi keterangan-keterangan di bawah ini:

Laporan Singkat Perjalanan

12

1.

Tanggal/Waktu Bertolak

: …………………………………

2.

Tanggal/Waktu Tiba

: …………………………………

3.

Persediaan Bahan Bakar Waktu Tolak

: …………………………………

4.

Penambahan Bahan Bakar

: …………………………………

a.

di : ………………….

Tanggal ……………………… :

……………… Ton

b.

di : ………………….

Tanggal ……………………… :

……………… Ton

c.

di : ………………….

Tanggal ……………………… :

……………… Ton

d.

di : ………………….

Tanggal ……………………… :

……………… Ton

e.

di : ………………….

Tanggal ……………………… :

……………… Ton

5.

Sisa Bahan Bakar Waktu Tiba di Pangkalan

: …………………………………..

6.

Kejadian-kejadian yang penting selama berlayar

: …………………………………..

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Dibuat di atas B.C. ………… tgl ……………

Nahkoda ttd

N a m a : …………………………. N I P. ……………………………..

13



SURAT PERINTAH TERBANG Nomor: ……………………………

Diperintahkan kepada: 1. ………………………………. sebagai Captain Pilot 2. ………………………………. sebagai Pilot I 3. ………………………………. sebagai Pilot II 4. ………………………………. sebagai Flight Engineer. 5. ………………………………. sebagai Ass.. Engineer. 6. ………………………………. sebagai Flight Observer. Untuk Dinas Terbang dengan Pesawat : PK-BTA; PK-BTC; PK-BTP* E.T.D. : ……………………….

ROUTE

Tanggal : …………………………..

FLIGHT NAME

TUGAS

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

REKOMENDASI DIR SAR NOTA DINAS FLIGHT No. : ………………………………… tanggal ……………………. KETERANGAN LAIN

: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………

Agar perintah ini dilaksanakan dengan seksama dan penuh tanggung jawab. * Coret yang tidak perlu. Jakarta, …………………………………. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI u.b.

( ……………………………………………… ) Tembusan : 1. 2. 3. dst. 14

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT / KANTOR ………………………………

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP - 58/BC/1997 MODEL PP.10

BUKU SURAT PERINTAH BERLAYAR/TERBANG

NO. *

TANGGAL

NO. DAN TANGGAL SURAT INST/DEP.

PEGAWAI YANG DITUGASKAN

URAIAN TUGAS

WILAYAH / DAERAH PATROLI

JANGKA WAKTU **

A. SARANA B. PAKAIAN C. SENJATA API

PEJABAT PENERBIT SP

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Catatan: * Nomor urut dari 1 (satu) dimulai setiap tahun anggaran. ** Dari tanggal ……………………… s/d …………………

15



DAFTAR PENEMPATAN SENJATA API KAPAL PATROLI : BC. ……………… /PK ………….. /NO.KB ………………… * NO.

JENIS DAN NOMOR SERI

KALIBER

JUMLAH MUNISI

(1)

(2)

(3)

(4)

NAMA DAN NIP YANG BERTANGGUNG JAWAB (5)

KETERANGAN

(6)

………………, ……………………… NAHKODA/PILOT BC. …… /PK …..

NAMA : ………………………… NIP. ……………………………..

* Coret yang tidak perlu.

16



JURNAL KAPAL Berlayar di perairan ……………………………

PERBAIKAN HALUAN JAM

HB

HK

VAR

DEV

RPM

KECEPATAN RATA-RATA/ JAM DALAM MIL

Hari …………….. ………………..

ARAH ANGIN DAN KEKUATAN JENIS AWAN, KEADAAN CUACA DAN LAUT

MSW

PENGUKURAN TANKI

BAHAN BAKAR

PENENTUAN-PENENTUAN TEMPAT KEDUDUKAN, BARINGAN, PERISTIWA, DAN KEADAAN LAIN YANG PENTING

AIR TAWAR

Nahkoda ttd

Nama ……………………. NIP ………………………

17

Tanggal

PARAP MUALIM JAGA



No : .......................

MAINTENANCE AIRCRAFT. PK Crew name

LOG

TYPE : Type of flight

DATE ................../...............19.......... Time G.M.T. Total Time

Flight from

Remarks (After Completion of Flight)

to

Sign.

Maintenance (Action taken)

Sign.

RECORD OF TIME AIRPLANE

ENG. NO...

TOTAL

TOTAL

ENG. NO ... TOTAL

PROP. NO .. TOTAL

PROP. NO .. TOTAL

SINCE INSPECTION (100 HOURS) ENG.1

ENG.2

AIRPLANE

FORWARD TO-DAY TOTAL FLIGHT NO.

GASOLINE SERVICED ON BOARD

OIL L

MAINTENANCE RELEASE R I hereby certify that aircraft PK ..........has been maintained in accordance with the Approved Aircraft Maintenance Specifications and is safe for flight. Sign ..... A.M.E. License No. ................ Date: ............... Time : ................... Aircraft hours :...................Subject to the Civil Aviation Safety Regulation, this Maintenance Release is valid until .............................. A/C hours or for .............................days, whichever is t he shorter period. PRE FLT. Inspection POST FLT. INSP. excecuted : excecuted : date : ..... time : ....... date : .... time : ..... Lic/Auth. No. ....... Lic/Auth. No. .......

18

SIGN.

SIGN.

................................

...............................



LAPORAN PATROLI Nomor: LP ………………….. tanggal ……………………….

Berdasarkan Surat Perintah …………….. Nomor ……………. tanggal …………….., telah melaksanakan patroli dalam rangka: * a. Penindakan/Penyelidikan; b. tugas rutin/test penerbangan; c. Kamla/penegakan hukum/Patkor.

di wilayah/daerah/route: * …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. Dari tanggal …………………………. s/d tanggal …………………….. Hal-hal yang dilakukan selama patroli: * a. memeriksa sarana pengangkut/bangunan atau tempat lain/barang/orang; b. melakukan pengejaran; c. menegah sarana pengangkut/barang/orang; d. menyegel sarana pengangkut/bangunan atau tempat lain/barang.

Hasil

patroli

berupa

………………………….

…………………………………………….. dengan

Berita

Acara

Serah

Terima

telah

diserahkan

kepada

…………………….

………………………………….. tanggal ………………………………………………………………… Kejadian lain yang perlu dilaporkan: ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… Laporan ini dibuat sebagaimana adanya untuk pertanggung jawaban atas perintah yang diterima.

Nahkoda/Pilot BC ……/PK ……..

Nama …………………… NIP …………………….. * Coret yang tidak perlu.

19

Nomor



BUKU LAPORAN PATROLI NO.

TANGGAL

(1)

(2)

NO. DAN TANGGAL SP/SPB/SPT (3)

URAIAN HASIL PATROLI (4)

20

KEJADIAN LAIN (5)

KETERANGAN (6)

1997 TENTANG PATROLI BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Recommend Documents