KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-45/BC/2001 TANGGAL 31 JULI 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PABEAN BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : a. Bahwa perjanjian kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. (Persero) Sucofindo tentang Pemeriksaan Barang Ekspor terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2001 tidak diperpanjang; b. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan barang ekspor yang bahan bakunya mendapat fasilitas impor diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. Bahwa untuk kelancaran pelayanan barang ekspor yang mendapat pembebasan dan pengembalian Bea Masuk dan atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk dieskpor dan pengawasannya, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan pabean barang ekspor yang mendapat kemudahan ekspor dengan Keputusan Direktur Jenderal. Mengingat : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN RI No. 75, TLN Tahun 1995 No. 3612); 2. Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (LN No. 76 Tahun 1995, TLN Tahun 1995 No. 3613); 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 487/KMK.05/1996 tentang Pemeriksaan Pabean Atas Barang Ekspor; 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 501/KMK.01/1998 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 615/KMK.01/1997 tentang Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk dan atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor Barang dan atau Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dan Pengawasannya; 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 32/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 8. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-145/MK.1/2001 perihal Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Fisik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Barang Ekspor yang Memperoleh Fasilitas Eks Bapeksta. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PABEAN BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan : 1. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean. 2. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban Pabean. 3. Kantor Pemuatan adalah Kantor Pabean tempat pendaftaran PEB dan pemuatan barang ekspor. 4. Kantor Pemeriksaan adalah Kantor Pabean yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya untuk melayani pemeriksaan fisik barang yang mendapat kemudahan ekspor. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 6. Pejabat adalah Pegawai pada Kantor Pabean yang diberi wewenang untuk melakukan tugas tertentu berdasarkan Keputusan ini. 7. Pemeriksa adalah Pegawai yang melakukan pemeriksaan fisik barang. 8. Pegawai Pengawasan Stuffing adalah pegawai yang mengawasi pemasukan barang yang sudah diperiksa ke dalam peti kemas. 9. Pegawai Dinas Luar adalah Pegawai yang melakukan pengawasan pemasukan barang ekspor di pintu masuk Kawasan Pabean. 10. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang telah mendapat Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Badan Informasi Teknologi Keuangan (BINTEK Keuangan). 11. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri. 12. Barang yang mendapat kemudahan ekspor adalah barang ekspor yang seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapat pembebasan Bea Masuk dan Cukai, tidak dipungut PPN/PPnBM, serta pengembalian Bea Masuk dan Cukai, dan pembayaran pendahuluan PPN/PPnBM untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor seluruhnya. 13. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang yang dibuat sesuai dengan BC 3.0. 14. Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) adalah pemberitahuan kepada eksportir dari Kantor Pabean bahwa akan dilakukan pemeriksaan fisik barang ekspor. 15. Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai (LPBC) adalah laporan hasil pemeriksaan pabean barang ekspor yang mendapat kemudahan ekspor yang diterbitkan oleh Kantor Pemuatan. 16. Persetujuan Muat (PM) adalah lembar persetujuan yang diberikan oleh Pejabat terhadap barang yang mendapat kemudahan ekspor untuk melindungi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dan pemuatan ke atas sarana pengangkut. 17. Tanda Pengenal Pemeriksaan Bea dan Cukai (TPPBC) adalah tanda pengaman berupa paraf dan tanggal yang dibubuhkan atau tanda pengaman lainnya yang dilekatkan oleh Pemeriksa pada kemasan barang ekspor yang sudah diperiksa. 18. Segel Ekspor adalah tanda pengaman yang dilekatkan atau ditempatkan oleh Pegawai Pengawasan Stuffing pada peti kemas atau kemasan barang. 19. Tempat konsolidasi barang ekspor adalah tempat pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean yang dapat berlokasi di tempat konsolidator, perusahaan dalam satu group atau perusahaan yang melakukan sendiri konsolidasi barang ekspornya. BAB II PEMERIKSAAN PABEAN Pasal 2 (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan oleh eksportir/kuasanya dengan menggunakan PEB dalam media disket dan didaftarkan ke Kantor Pemuatan. (2) Barang yang diekspor melalui PT. POS INDONESIA di daftarkan ke Kantor Pabean yang berlokasi di kantor pos lalu bea tempat pengiriman barang ekspor yang bersangkutan. (3) PEB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berfungsi sebagai permintaan pemeriksaan fisik barang.
(4) Untuk kelancaran pemeriksaan fisik barang, eksportir dapat mengajukan PEB ke Kantor Pemuatan 2 (dua) hari sebelum dilakukan pemeriksaan fisik barang. (5) Terhadap PEB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penelitian dokumen, meliputi : a. kelengkapan dan kebenaran pengisian data PEB; b. kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; c. kelengkapan dokumen pelengkap pabean lainnya sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. (6) Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, meliputi invoice dan packing list. (7) Dokumen pelengkap pabean lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c, antara lain : Surat Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar, Surat Persetujuan Ekspor, Sertifikat Mutu, Surat Pernyataan Mutu, Surat Izin Ekspor (SIE), Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan atau Izin Khusus lainnya dari instansi terkait. Pasal 3 (1) Dalam hasil penelitian dokumen kedapatan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pejabat di Kantor Pemuatan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB. (2) Dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan pengisian PEB lengkap dan benar tetapi tidak dilengkapi dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), PEB diberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan eksportir/kuasanya wajib melengkapi dan menyerahkan kepada : a. Pejabat, pada waktu eksportir/kuasanya menyerahkan PEB dan PM untuk penerbitan LPBC, dalam hal barang ekspor bersangkutan tidak dilakukan pemeriksa fisik; b. Pemeriksa, sebelum dilakukan pemeriksaan fisik barang. (3) Dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan pengisian PEB lengkap dan benar tetapi tidak dilengkapi dokumen pelengkap pabean lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), PEB dikembalikan kepada eksportir/kuasanya dengan disertai pemberitahuan alasan pengembalian. (4) Setelah PEB diberikan nomor dan tanggal pendaftaran, Pejabat di Kantor Pemuatan menerbitkan : a. PM dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang; b. PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang. (5) PM sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a sesuai Contoh BCF 3.01 dalam lampiran III Keputusan ini, dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya sebagai berikut : a. lembar kesatu untuk eksportir; b. lembar kedua untuk pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS); c. lembar ketiga untuk pengangkut. (6) PPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b sesuai Contoh BCP 3.02 dalam Lampiran III Keputusan ini. (7) Tata cara penelitian dokumen diatur dalam Lampiran I Keputusan ini.
Pasal 4 (1) Terhadap barang ekspor yang mendapat kemudahan ekspor wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh Kantor Pemeriksaan. (2) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan di gudang eksportir atau tempat lain yang ditunjuk oleh eksportir. (3) PM terhadap barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik diterbitkan oleh Kantor Pemeriksaan dan dibuat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5). (4) Pemeriksaan fisik barang dan pengawasan stuffing terhadap barang ekspor yang mendapat kemudahan ekspor yang akan dikonsolidasi dapat dilakukan di gudang eksportir atau tempat lain yang ditunjuk oleh eksportir atau di tempat konsolidasi barang ekspor.
Pasal 5 (1) Pemeriksaan fisik barang dilakukan berdasarkan PEB, dokumen pelengkap pabean dan PPB yang diterbitkan oleh Pejabat di Kantor Pemuatan. (2) Pemeriksaan fisik barang ekspor meliputi : a. jenis barang; b. jumlah barang; c. spesifikasi teknis barang; d. nomor, merk, jenis dan jumlah kemasan. (3) Laporan hasil pemeriksaan fisik barang dalam LPBC, meliputi : a. jenis barang; b. jumlah barang; c. spesifikasi teknis barang; d. nomor, merk, jenis dan jumlah kemasan. e. Pemenuhan ketentuan kepabeanan dibidang ekspor; f. Klasifikasi barang berdasarkan HS; g. Total nilai FOB. Pasal 6 (1) Tingkat pemeriksaan fisik barang sebanyak-banyaknya 10%, sekurang-kurangnya 2 (dua) kemasan. (2) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai jumlah barang ekspor yang tersedia untuk diperiksa dan eksportir/kuasanya wajib memberitahukan kepada Pemeriksa sebelum pemeriksaan dilakukan. (3) Terhadap barang ekspor tertentu dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium. (4) PM terhadap barang ekspor yang telah dilakukan pemeriksaan fisik , ditandatangani Pemeriksa. (5) Pada kemasan barang ekspor yang diperiksa, Pemeriksa wajib membubuhkan TPPBC. (6) Tatacara pemeriksaan fisik barang diatur dalam Lampiran II Keputusan ini. Pasal 7 (1) Dalam hal jenis barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB belum tersedia pada saat akan diperiksa, pemeriksaan fisik barang ditangguhkan hingga eksportir menyiapkan jenis barang yang sesuai dengan yang diberitahukan dalam PEB. (2) Dalam hal eksportir tetap akan melaksanakan ekspor barang yang jenisnya berbeda dengan yang diberitahukan dalam PEB, eksportir wajib membatalkan PEB bersangkutan dengan mengajukan PEB baru yang jenis barangnya sesuai dengan barang yang akan diperiksa. (3) Dalam hal jumlah barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB berbeda dengan jumlah barang ekspor yang akan diperiksa, pemeriksaan fisik barang tetap dilaksanakan dengan ketentuan : a. eksportir membuat pemberitahuan perubahan jumlah barang dan total nilai FOB; b. Pemeriksaan mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB sesuai dengan jumlah barang yang diperiksa dan menandatangani PM. Pasal 8 (1) Terhadap Eksportir Daftar Putih dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Dalam hal Eksportir Daftar Putih terkena Nota Hasil Intelijen/Nota Informasi (NHI/NI) wajib dilakukan pemeriksaan fisik. (3) Eksportir Daftar Putih ditetapkan oleh Direktur Verifikasi dan Audit. Pasal 9
(1) Terhadap barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik barang wajib dilakukan pengawasan stuffing oleh Pegawai Pengawasan Stuffing. (2) Pengawasan Stuffing dilakukan dengan cara : a. meneliti kemasan barang dan TPPBC; b. menghitung kemasan yang di-stuffing. (3) Terhadap peti kemas yang telah selesai diawasi stuffing-nya dilakukan penyegelan. (4) Pegawai Pengawasan Stuffing mencantumkan nomor peti kemas, jenis, nomor segel dan tanggal penyegelan serta menandatangani PM. BAB III KONSOLIDASIBARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR Pasal 10 (1) Eksportir yang mendapat kemudahan ekspor dapat melakukan konsolidasi barang ekspornya atau menyerahkan kepada konsolidator. (2) Dalam hal pemeriksaan barang dilakukan di gudang eksportir atau tempat yang ditunjuk oleh eksportir, pengangkutan barang dari tempat tersebut ke tempat konsolidator dilindungi PM yang telah ditandatangani Pejabat atau Pemeriksa. (3) Eksportir yang melakukan konsolidasi lebih dari satu (1) PEB wajib mengajukan Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) sesuai Contoh BCF 3.03. (4) Dalam hal barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan pemeriksaan fisik barang wajib dilakukan pengawasan stuffing. (5) Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang dan barang ekspor yang dikonsolidasikan adalah barang ekspor yang mendapat kemudahan ekspor dengan yang tidak mendapat kemudahan ekspor wajib dilakukan pengawasan stuffing. (6) Pengawasan stuffing sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan, atau Kantor Pabean di tempat yang terdekat dengan lokasi stuffing. BAB IV PEMASUKAN KE KAWASAN PABEAN DAN PEMUATAN BARANG EKSPOR Pasal 11 (1) Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dengan menggunakan PM. (2) PM digunakan oleh Pegawai Dinas Luar untuk mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean. (3) PM berlaku sebagai dokumen pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean setelah ditandatangani oleh : a. Pejabat dalam hal barang ekspor yang bersangkutan tidak dilakukan pemeriksaan fisik; b. Pemeriksa dan Pegawai Pengawasan Stuffing dalam hal barang ekspor bersangkutan dilakukan pemeriksaan fisik. (4) Barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB yang telah mendapat PM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah dimuat atau akan dimuat ke sarana pengangkut diperlakukan sebagai barang ekspor. Pasal 12 (1) Barang ekspor yang telah mendapat PM yang telah ditandatangani oleh Pejabat atau Pemeriksa, harus dimasukkan ke Kawasan Pabean selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak PEB didaftarkan. (2) Dalam hal barang ekspor tidak dimasukkan ke Kawasan Pabean dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), eksportir wajib mengajukan pembatalan PEB ke Kantor Pemuatan tempat PEB bersangkutan didaftarkan.
Pasal 13 Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut setelah mendapat PM, dan dilaksanakan sebagai berikut : a. terhadap barang ekspor tanpa pemeriksaan fisik, dimuat ke sarana pengangkut dengan menggunakan PM yang telah ditandatangani oleh Pejabat dan Pegawai Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean; b. terhadap barang ekspor yang wajib dilakukan pemeriksaan fisik, dimuat ke sarana pengangkut dengan menggunakan PM yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa, Pegawai Pengawasan Stuffing dan Pegawai Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean. BAB V PEMBETULAN DAN PEMBATALAN Pasal 14 (1) Setiap perubahan data PEB yang telah didaftarkan wajib diberitahukan ke Kantor Pemuatan tempat PEB bersangkutan didaftarkan dengan menggunakan Pemberitahuan Pembetulan PEB; (2) Dalam hal barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik dan kedapatan jumlah barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB berbeda dengan jumlah barang ekspor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, Pemberitahuan Pembetulan PEB mengenai jumlah dan harga barang harus diserahkan kepada Pejabat pada saat eksportir/kuasanya menyerahkan PEB dan PM untuk penerbitan LPBC; (3) Dalam hal barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, Pemberitahuan Pembetulan PEB mengenai jumlah dan atau harga barang harus diserahkan sebelum barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut, kecuali : a. pembetulan/perubahan tersebut disebabkan karena nyata-nyata kesalahan administratif, dan harus diajukan selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak PEB didaftarkan; b. ekspor barang cair yang pemuatannya melalui saluran pipa; c. tidak keseluruhan barang ekspor terangkut (Short Shipment). (4) Pembetulan/perubahan data PEB selain mengenai jumlah dan atau harga barang dapat dilayani sebelum maupun sesudah barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut dan diajukan selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak PEB didaftarkan. (5) Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang, pemberitahuan pembetulan PEB mengenai penambahan jumlah peti kemas, harus diajukan ke Kantor Pemuatan sebelum barang ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk mendapatkan PM atas penambahan jumlah peti kemas tersebut. (6) Pemberitahuan pembetulan PEB dibuat sesuai Contoh BCF 3.05. Pasal 15 (1) Eksportir dapat melakukan pembatalan PEB baik pada saat barang ekspor belum dimasukkan ke Kawasan Pabean maupun pada saat barang ekspor sudah dimasukkan ke Kawasan Pabean. (2) Pembatalan PEB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan ke Kantor Pemuatan selambatlambatnya dalam waktu : a. 1 (satu) bulan setelah tanggal pendaftaran PEB dalam hal barang ekspor belum dimasukkan ke Kawasan Pabean; atau b. 3 (tiga) hari kerja setelah keberangkatan sarana pengangkut semula yang tercantum dalam PEB yang dibatalkan dalam hal barang ekspor sudah dimasukkan ke Kawasan Pabean. BAB VI PENYERAHAN LPBC DAN PENGIRIMAN DATA Bagian Pertama
Penyerahan LPBC Pasal 16 (1) LPBC diserahkan oleh Pejabat di Kantor Pemuatan kepada eksportir/kuasanya selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah eksportir menunjukkan PEB dan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pemberitahuan Pembetulan PEB dalam hal terdapat perubahan data PEB. (2) LPBC dibuat rangkap 2 (dua) yang peruntukkannya sebagaimana dimaksud : a. lembar kesatu untuk eksportir; b. lembar kedua untuk Kantor Pemuatan. (3) LPBC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Contoh BCF 3.08 Lampiran III Keputusan ini. Bagian Kedua Pengiriman data PEB dan LPBC Pasal 17 (1) Data PEB dan LPBC dikirim oleh Kantor Pemuatan ke Kantor Wilayah. (2) Data PEB dan LPBC dikirim oleh Kantor Wilayah ke : a. Kantor Pelayanan Kemudahan Ekspor Regional (KPKER) yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Cukai, tidak dipungut PPN/PPnBM dalam rangka kemudahan ekspor; dan b. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). (3) Data PEB dan LPBC dikirim oleh DIKC ke BINTEK Keuangan. (4) Tata cara pengiriman data diatur lebih lanjut oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai. BAB VII PENGGABUNGAN BARANG EKSPOR Pasal 18 (1) Barang ekspor yang mendapat kemudahan ekspor dapat digabung dengan barang lain, baik yang mendapat kemudahan ekspor maupun yang tidak. (2) Petunjuk pelaksanaan ekspor barang yang mendapat kemudahan ekspor yang digabung dengan barang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal. BAB VIII JAM KERJA PELAYANAN Pasal 19 (1) Kantor Pabean memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari terhadap kegiatan : a. penerimaan pengajuan PEB oleh eksportir/kuasanya; b. pemeriksaan fisik barang sesuai permintaan eksportir; c. pemasukan barang ekspor yang telah mendapat persetujuan muat ke Kawasan Pabean; d. penyerahan LPBC; e. pelayanan pabean lainnya di bidang ekspor. (2) Kepala Kantor Pabean wajib mengatur penempatan petugas yang melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). BAB IX PENUTUP
Pasal 20 (1) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. (2) Petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur tentang ekspor barang yang mendapat kemudahan ekspor yang telah ada yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Juli 2001 DIREKTUR JENDERAL, Ttd. R.B. PERMANA AGUNG.D Nip. 060044475
LAMPIRAN I TATA CARA PENELITIAN DOKUMEN A. Kegiatan Eksportir 1. Menyiapkan PEB dan memberitahukan data tentang kesiapan barang dengan mempergunakan program aplikasi PEB; 2. Mencetak PEB, dalam jumlah lembar yang sesuai kebutuhan eksportir, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada PEB; 3. Mentransfer data PEB ke disket dan mencetak lembar pengantar dalam rangkap 2 (dua); 4. Menyerahkan disket PEB, PEB dalam jumlah lembar yang sesuai dengan kebutuhan eksportir dan asli dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dan lembar pengantar ke Kantor Pemuatan; 5. Menerima dari Pejabat, disket dan : a. PEB beserta penolakan yang berisi keterangan bahwa pengisian data PEB tidak lengkap dan atau tidak benar dan atau kekurangan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; atau b. PEB yang telah dibubuhi Nomor dan tanggal Pendaftaran PPB dalam hal akan dilakukan pemeriksaan fisik barang; atau c. PEB yang telah dibubuhi nomor dan tanggal Pendaftaran dan PM yang telah ditandatangani oleh Pejabat dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik. 6 Melakukan konfirmasi ke Kantor Pemeriksaan mengenai tanggal pemeriksaan fisik barang, baik dalam hal ada perubahan tanggal dan lokasi pemeriksaan maupun tidak. 7 Dalam hal terdapat Perubahan data PEB : a. membuat pemberitahuan pembetulan PEB; b. menyerahkan pembetulan PEB sebelum barang ekspor di masukan ke Kawasan Pabean. 8 Dalam hal ekspor dilakukan dengan cara konsolidasi : a. membuat PKBE sesuai Contoh BCF 3.03; b. mencantumkan nomor peti kemas dalam PM dan BCF 3.03 sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean. B. Pejabat di Kantor Pemuatan : 1. Menerima lembar pengantar dan disket PEB, PEB dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; 2. Meneliti kondisi disket; 3. Meneliti PEB dan dokumen pelengkap pabean dan atau pemenuhan ketentuan kepabeanan dibidang ekspor; 4. Mentransfer data dalam disket PEB ke komputer Kantor Pemuatan; 5. Merekam hasil penelitian sebagaimana dimaksud butir 3; 6. Dalam hal PEB diterima : a. mencantumkan pada PEB, nomor dan tanggal pendaftaran PEB; b. menandatangani PM dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang. 7. Menyerahkan kepada eksportir disket beserta : a. PEB dan penolakan yang berisi keterangan bahwa pengisian PEB tidak lengkap dan atau tidak benar dan atau kekurangan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; atau b. PEB yang telah dibubuhi Nomor dan tanggal Pendaftaran, dan PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang; atau c. PEB yang telah dibubuhi nomor dan tanggal Pendaftaran, dan PM yang telah ditandatangani Pejabat dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik. 8. Mengirim copy PEB dan PPB ke Kantor Pemeriksaan melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya segera setelah diterbitkan.
C. Komputer Kantor Pemuatan : 1. Menerima hasil transfer data PEB; 2. Menerima hasil penelitian PEB dan dokumen pelengkap pabean dan atau pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor; 3. Meneliti : a. kelengkapan dan kebenaran pengisian data PEB; b. profil eksportir. 4. Dalam hal hasil penelitian tidak diterima, mencetak penolakan yang berisi keterangan bahwa pengisian PEB tidak lengkap dan atau tidak benar; 5. Dalam hal hasil penelitian diterima, memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB, nomor dan tanggal LPBC dan mencetak : a. PM dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang; b. PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang. 6. Dalam hal hasil penelitian diterima : a. Memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB, nomor dan tanggal LPBC dan nomor dan tanggal PM dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang; b. Mencetak PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang; atau c. Mencetak PM. DIREKTUR JENDERAL, Ttd. R.B. PERMANA AGUNG. D Nip. 060044475
Lampiran II TATA CARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG EKSPOR A. Eksportir/kuasanya : 1. menyiapkan barang yang akan diperiksa; 2. memberitahukan kepada pemeriksa dalam hal pemeriksaan fisik secara bertahap : 3. Menyerahkan kepada Pemeriksa : a. PEB yang telah mendapat Nomor dan tanggal Pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; b. Invoice dan packing list; c. Dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; d. PPB. 4. Setelah pemeriksaan fisik barang selesai : a. menerima dari Pemeriksa : 1) PEB yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik barang; 2) Invoice dan packing list; 3) Dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan. b. Melakukan stuffing barang ekspor ke peti kemas dengan pengawasan Pegawai Pengawasan Stuffing; c. Menerima PM yang telah ditandatangani dari Pegawai Pengawasan Stuffing; d. Membawa barang ekspor ke Kawasan Pabean; e. Menyerahkan : 1) lembar kedua PM kepada TPS; 2) lembar kesatu dan ketiga PM kepada Pegawai Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean. f. Menerima lembar kesatu dan ketiga PM dari Pegawai Dinas Luar di Kawasan Pabean yang telah ditandatangani; g. Menyerahkan lembar ketiga PM kepada Pengangkut; h. Menyerahkan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan : 1) PM yang telah ditandatangani oleh Pegawai Pengawasan Stuffing dan Pegawai Dinas Luar; 2) PEB yang berisi hasil pemeriksaan fisik barang; 3) Pemeritahuan Pembetulan PEB dalam hal terdapat perubahan data PEB. i. Menerima dari Pejabat di Kantor Pemuatan : 1) LPBC lembar kesatu; 2) PEB yang kolom H telah diisi oleh Pejabat. j. Menandatangani LPBC lembar kedua sebagai tanda terima. B. Pejabat di Kantor Pemeriksaan 1. Menerima PPB dan PEB melalui faksimili atau melalui sarana komunikasi lainnya dari Kantor Pemuatan; 2. Mencantumkan nama Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dan menetapkan tingkat pemeriksaan pada PPB; 3. Menerbitkan Surat Tugas; 4. Menyerahkan kepada Pemeriksa : a. PPB; b. Formulir PM; c. Surat Tugas. 5. Menerima dari Pemeriksa PPB dan menatausahakannya.
C. Pejabat di Kantor Pemuatan : 1. Mengirim PPB dan PEB melalui faksimili atau melalui sarana komunikasi lainnya ke Kantor Pemeriksaan; 2. Menerima dari eksportir : a. PM lebar kesatu yang telah ditandatangani Pegawai Pengawasan Stuffing dan Pegawai Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean; b. PEB yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik barang. 3. Membubuhkan selesai muat berdasarkan PM, cap, tanda tangan, nama, dan NIP pada kolom H PEB; 4. Merekam hasil pemeriksaan fisik barang dan mencocokkan nomor peti kemas; 5. Merekam pembetulan PEB dalam hal terdapat perubahan data PEB; 6. Dalam hal penambahan jumlah peti kemas, memberikan formulir PM sesuai pemberitahuan pembetulan PEB; 7. Merekam nomor peti kemas yang tertera pada PM dalam hal nomor peti kemas belum tercantum pada PEB atau terdapat perubahan nomor peti kemas; 8. Mencetak LPBC rangkap 2 (dua); 9. Menyerahkan kepada eksportir LPBC lembar kesatu, PM dan PEB; 10. Menatausahakan LPBC lembar kedua yang telah ditandatangani eksportir/kuasanya. D. Pemeriksa : 1. Menerima dari Pejabat Kantor Pemeriksaan : a. PPB; b. Formulir PM; c. Surat Tugas; 2. Menerima dari eksportir/kuasanya : a. PEB yang telah mendapat Nomor Pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; b. Invoice dan packing list; c. Dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan; d. PPB. 3. Melakukan pemeriksaan fisik barang sesuai instruksi pemeriksaan yang tercantum pada PPB; 4. Meneliti pemenuhan ketentuan kepabeanan dibidang ekspor; 5. Mencantumkan hasil pemeriksaan fisik barang pada bagian belakang PEB dan menandatangani PM; 6. Menyerahkan kepada eksportir/kuasanya : a. PEB yang telah berisi hasil pemeriksaan fisik barang; b. Invoice dan Packing list; c. Dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan. 7. Menyerahkan PPB kepada Pejabat Kantor Pemeriksaan. E. Pegawai Pengawasan Stuffing : 1. 2. 3. 4.
Menerima PM yang telah ditandatangani dari Pemeriksa; Mengawasi pelaksanaan stuffing; Melakukan penyegelan pada peti kemas/kemasan; Mencantumkan nomor segel peti kemas/kemasan dalam PM dan membubuhkan tanggal, tanda tangan, nama dan Nip. DIREKTUR JENDERAL, Ttd. R.B. PERMANA AGUNG. D Nip. 060044475
LAMPIRAN III DAFTAR FORMULIR, LAPORAN DAN CONTOH DOKUMEN NO 1 2 3 4 5
NAMA/KODE BCF 3.01 BCF 3.02 BCF 3.03 BCF 3.05 BCF 3.08
URAIAN PM (Persetujuan Muat) PPB (Pemberitahuan Pemeriksaan Barang) PKBE (Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor) PPEB (Pemberitahuan Pembetulan PEB) LPBC (Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai) DIREKTUR JENDERAL, Ttd. R.B. PERMANA AGUNG. D Nip. 060044475 BCF 3.01
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE……. PERSETUJUAN MUAT (PM) Nomor : Tanggal Peti Kemas ke…..dari….. 1. PEB : a. KPBC b. No & tgl. Pendaftaran 2. EKSPORTIR : a. NPWP b. Nama 3. SARANA PENGANGKUT : a. Jenis & Nama b. Voyage / Flight 3. NON PETI KEMAS : a. Nomor b. Merek c. Jenis Pengemas d. Jumlah 4. PETI KEMAS : a. Nomor b. Ukuran Telah dilakukan pemeriksaan fisik Pemeriksa
(tanda tangan) Nama/Nip : Pegawai Pengawasan Stuffing Nomor Segel :
(tanda tangan)
: : : : : : : : : : : : Diisi dalam hal tanpa pemeriksaan fisik KELENGKAPAN DOKUMEN [ ] Lengkap [ ] Tidak lengkap [ ] Tidak sesuai
Pejabat
(tanda tangan)
Nama/Nip : CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN
Nama/Nip : Catatan Pemasukan dalam hal barang ekspor tidak menggunakan peti kemas.
SEGEL : [ ] Baik [ ] Rusak [ ] Tidak Sesuai (dalam hal kemudahan Ekspor/TPB/Konsolidasi) Selesai Masuk tgl :…..Pukul….. Petugas Dinas Luar (tanda tangan) Nama/Nip : Catatan :
Lembar kesatu : Pemasukan barang / kedua : TPS / ketiga : Pengangkut. (*) Coret yang tidak perlu
BCF 3.02 KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE………. PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BARANG (PPB) Nomor : Tanggal : Kepada : EKSPORTIR : - NPWP : - NAMA : - ALAMAT : Terhadap PEB No. Tgl. Harus dilakukan pemeriksaan fisik : a. Pada tanggal b. Lokasi pemeriksaan fisik c. Alamat dan telepon d. Nama petugas eksportir e. Tanggal dan tempat stuffing f. Jumlah peti kemas/kemasan *) g. Kantor pemeriksaan
: : : : : : :
Untuk pemeriksaan fisik wajib menyiapkan barang ekspor sesuai PEB dan menyerahkan : a. PEB b. Invoice dan Packing List c. Dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan Dalam hal pemeriksaan secara bertahap agar memberitahukan kepada Pemeriksa.
DIISI OLEH KANTOR PEMERIKSAAN
……………….Tanggal, ……………
Pemeriksa : Nama : Nip :
Pejabat, Tanda tangan :…………. Nama :………………… Nip :……………………
Tingkat Pemeriksaan :
Lembar kesatu : Pejabat (Kantor Pemeriksaan) / kedua : Eksportir *) Coret yang tidak perlu
BCF 3.03 PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR (PKBE) Nomor, tanggal pendaftaran Nomor, tanggal pengajuan Nomor peti kemas Ukuran peti kemas Tempat dan tanggal Pelaksanaan stuffing
: : : : : :
NPWP :
KANTOR PEMUATAN :
KONSOLIDATOR/ : EKSPORTIR *) ALAMAT : STATUS :
NEGARA TUJUAN : NAMA SARANA PENGANGKUT : NO. VOY / FLIGHT :
No. Urut
1
Dokumen PEB/ Jenis Barang Ekspor 2
pemberitahuan CK.8 Jenis/ Nomor Tanggal Dokumen 3
4
Persetujuan Muat Nomor
5
Keterangan
Tanggal
6
7
*) Coret yang tidak perlu Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini ………………Tgl………………………….. Konsolidator / Eksportir
(………………………..) Petugas Pengawasan Stuffing
Nama/Nip : Petugas Dinas Luar Pintu Masuk Kawasan Pabean :
Nama/Nip :
BCF 3.05 PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PEB Nomor : Tanggal : No. PEB : Tanggal : EKSPORTIR / PPJK / PJT / KONSOLIDATOR *) - NPWP : - NAMA : - ALAMAT :
No. Urut
(1)
Halaman 1 dari ……
DATA PEB YANG DIBETULKAN Kolom/ DIBERISEHARUS Butir PEB TAHUKAN NYA No. (2) (3) (4)
PAJAK EKSPOR DIBERI SEHARUS SELISIH TAHUKAN NYA (5)
(6)
*) Coret yang tidak perlu ………………….., 2000 EKSPORTIR TANDA TANGAN :………… CAP PERUSAHAAN
NAMA :………………….
(7)
Lambang DJBC
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BCF 3.08 LAPORAN PEMERIKSAAN LEMBAR UNTUK EKSPORTIR/ BEA DAN CUKAI (LPBC) KPBC A. KANTOR PENERBIT : Nomor : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Tgl. B. PERNYATAAN EKSPORTIR : Eksportir No. PEB : Tgl. (NPWP, Nama, Alamat) Tgl. Tempat Pemeriksaan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTIR (Nama, Alamat, Kode Negara) FASILITAS YANG DIMINTA PELABUHAN MUAT : PELABUHAN TUJUAN : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------URAIAN BARANG PACKING LIST : Tgl. INVOICE Tgl. VALUTA :
NILAI FOB :
C : HASIL PEMERIKSAAN JUMLAH DAN JENIS KEMASAN
NO. PETI KEMAS DAN SEGEL, ATAU NO. KEMASAN YANG DIPERIKSA ATAU TPPBC
MEREK DAN NOMOR KEMASAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO HS URAIAN BARANG SATUAN JUMLAH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATATAN PEMERIKSAAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO SK MENTERI KEUANGAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEJABAT………………… Nama……………………… Nip…………………………
Penerbitan Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai ini tidak membebaskan eksportir dari kewajiban dan tanggung jawab hukum yang tercantum dalam kontrak jual beli.
PEMBERITAHUAN KESIAPAN BARANG No. Pengajuan PEB : KEPADA : KPBC…… I.
DATA PEMOHON 1. Nama Perusahaan Eksportir :……………….. 2. Alamat, Telepon, dan Telex :……………….. 3. Jenis Perusahaan : [] Produsen [] Eksportir Eksportir Non Produsen [] Eksportir [] Eksportir Importir Pedagang Produsen 4. NPWP :[][][][][][][][][][]
II.
FASILITAS YANG DIMINTA [ ] A. Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan Pembayaran PPN dan PPnBM [ ] B. Pengembalian Bea Masuk dan Penangguhan Pembayaran PPM dan PPnBM [ ] C. Gabungan A dan B
III.
KESIAPAN BARANG 1. Tempat Penyimpanan Barang : [ ] Gudang Veem [ ] Gudang Pabrik [ ] Gudang Konsinyasi 2. Barang tersebut telah siap diekspor, dan pemeriksaan diminta pada : a. Tanggal :………,……………….. b. Alamat dan Telepon :………………………… c. Nama Petugas yang dihubungi :………………… 3. Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Stuffing :…………………… 4. Jumlah peti kemas dan cara stuffing :………………. …………..X 20 feet [ ] LCL [ ] FCL …………….X 40 feet [ ] LCL [ ] FCL ………………..20….. Eksportir/kuasanya (…………………..)
