PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER - 18/BC/2017 TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2017 tentang Tidak Dipungut Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai; Mengingat : a.
b.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2017 tentang Tidak Dipungut Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 651); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 3. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. 4. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. 5. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 6. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik. 7. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang Cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor. 8. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan. 9. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang di bidang kepabeanan. 10. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 11. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. 12. Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai adalah Pengusaha Pabrik, termasuk Pengusaha Pabrik di kawasan berikat yang menggunakan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagai bahan
13.
14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
28.
29.
30. 31.
32. 33.
baku atau bahan penolong untuk menghasilkan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai. Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai adalah Pabrik termasuk Pabrik di kawasan berikat, yang menggunakan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk menghasilkan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai. Pemasok adalah Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang menjual atau menyerahkan bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai yang tidak dipungut cukai kepada Pengusaha Pabrik lainnya. Pabrik Pemasok adalah Pabrik yang menjual atau menyerahkan bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai yang tidak dipungut cukai ke Pabrik lainnya. Tempat Penyimpanan Pemasok adalah Tempat Penyimpanan yang menjual atau menyerahkan bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai yang tidak dipungut cukai ke Pabrik lainnya. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Importir Barang Kena Cukai yang selanjutnya disebut Importir adalah Orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang kena cukai ke dalam Daerah Pabean. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. Konversi adalah perkiraan jumlah barang hasil akhir berupa barang kena cukai yang dihasilkan dari satu satuan bahan baku atau bahan penolong. Barang Kena Cukai Diangkut Lanjut adalah barang kena cukai yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Barang Kena Cukai Diangkut Terus adalah barang kena cukai yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa pembongkaran terlebih dahulu. Dikemas untuk Penjualan Eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan syarat dan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya. Tidak Dikemas untuk Penjualan Eceran adalah tidak dikemas atau dikemas dengan isi tertentu yang melebihi dari yang ditetapkan sebagai kemasan penjualan eceran. Keadaan Darurat adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan seperti kebakaran, banjir, atau bencana alam lainnya. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik. Pemberitahuan Rencana Produksi Barang Kena Cukai yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku/Penolong Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai yang selanjutnya disebut PBCK-1 adalah Dokumen Cukai yang digunakan oleh Pengusaha Pabrik atau Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai untuk memberitahukan barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk memproduksi barang kena cukai lainnya dalam rangka mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai. Laporan Penggunaan/Persediaan Barang Kena Cukai Dengan Menggunakan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai yang selanjutnya disebut LACK-1 adalah Dokumen Cukai yang digunakan oleh Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai untuk menyampaikan laporan penggunaan dan persediaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong yang mendapat fasilitas tidak dipungut cukai dalam pembuatan barang kena cukai lainnya. Laporan Penjualan/Penyerahan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai yang selanjutnya disebut LACK-2 adalah Dokumen Cukai yang digunakan oleh Pemasok untuk menyampaikan laporan penjualan/penyerahan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong yang mendapat fasilitas tidak dipungut cukai dalam pembuatan barang kena cukai lainnya kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi yang selanjutnya disebut SAC-S adalah sistem aplikasi yang dipergunakan di bidang cukai. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
BAB II TIDAK DIPUNGUT CUKAI Bagian Kesatu Tidak Dipungut Cukai atas Tembakau Iris dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang Dibuat secara Sederhana Pasal 2 (1)
Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa tembakau iris yang dibuat dari daun tembakau
(2)
(3)
(4)
hasil tanaman di Indonesia yang: a. Tidak Dikemas untuk Penjualan Eceran; atau b. Dikemas untuk Penjualan Eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan. Tembakau iris yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau; dan/atau b. pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi, dilekati, atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau tanda khusus yang sejenisnya. Bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu bahan-bahan seperti saus yang memberikan rasa dan/atau aroma yang khas pada tembakau iris. Tidak termasuk dalam pengertian bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu bahan yang ditambahkan dengan maksud untuk mempertahankan mutu dan/atau kualitas.
Pasal 3 Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, sepanjang: a. dibuat oleh rakyat di Indonesia; b. pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia dan produksinya tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter per hari; c. semata-mata untuk mata pencaharian; dan d. tidak dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran.
Pasal 4 Dalam hal ketentuan cukai tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak terpenuhi, cukai dipungut.
Pasal 5 Pembuatan atau pengangkutan barang kena cukai yang tidak dipungut cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3: a. tidak wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai; dan b. tidak wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
Pasal 6 Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melakukan kegiatan pendataan atas pembuatan, persediaan, dan penjualan untuk keperluan pengawasan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Bagian Kedua Tidak Dipungut Cukai atas Barang Kena Cukai Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dengan Tujuan Luar Daerah Pabean Pasal 7 (1) (2)
Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari luar Daerah Pabean apabila Barang Kena Cukai Diangkut Terus atau Barang Kena Cukai Diangkut Lanjut dengan tujuan luar Daerah Pabean. Tata cara Barang Kena Cukai Diangkut Terus atau Barang Kena Cukai Diangkut Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai diangkut terus atau diangkut lanjut.
Bagian Ketiga Tidak Dipungut Cukai atas Barang Kena Cukai yang Diekspor
Pasal 8 (1) (2)
(3)
(4)
(5) (6)
Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang diekspor. Pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai dengan tujuan Ekspor dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Kawasan Pabean pada pelabuhan Ekspor, wajib menggunakan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5). Kawasan Pabean pada pelabuhan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Kawasan Pabean di Kantor Bea dan Cukai pemuatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang melakukan pengeluaran barang kena cukai yang tidak dipungut cukai dengan tujuan untuk Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. bertanggungjawab terhadap barang kena cukai yang dikeluarkan sampai dengan barang kena cukai tersebut dilaksanakan Ekspornya; dan b. wajib menyampaikan dokumen bukti realisasi Ekspor sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan. Tata cara Ekspor barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana kepabeanan di bidang Ekspor. Tata cara pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai menggunakan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai.
Pasal 9 Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti realisasi Ekspor, digunakan sebagai dasar tidak dipungut cukai.
Bagian Keempat Tidak Dipungut Cukai atas Barang Kena Cukai Dimasukkan ke Dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan Pasal 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari Pabrik apabila dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya. Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari Impor apabila dimasukkan ke dalam Pabrik. Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa etil alkohol yang berasal dari Tempat Penyimpanan apabila dimasukkan ke dalam Pabrik. Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa etil alkohol yang berasal dari Pabrik apabila dimasukkan ke dalam Tempat Penyimpanan. Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa etil alkohol yang berasal dari Impor apabila dimasukkan ke dalam Tempat Penyimpanan. Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa etil alkohol yang berasal dari Tempat Penyimpanan apabila dimasukkan ke dalam Tempat Penyimpanan lainnya.
Pasal 11 (1)
(2)
(3)
Pengeluaran, pemasukan, dan pengangkutan barang kena cukai dari: a. Pabrik ke Pabrik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); b. Tempat Penyimpanan ke Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); c. Pabrik ke Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); atau d. Tempat Penyimpanan ke Tempat Penyimpanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), wajib menggunakan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5). Pemasukan dan pengangkutan barang kena cukai yang: a. berasal dari Impor ke Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau b. berasal dari Impor ke Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), wajib menggunakan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5). Tata cara pengeluaran, pemasukan, dan pengangkutan barang kena cukai menggunakan Dokumen
Cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai.
Pasal 12 (1)
(2)
(3)
Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) bertanggung jawab terhadap barang kena cukai yang dikeluarkan sampai dengan dimasukkan ke Pabrik lainnya atau Tempat Penyimpanan lainnya. Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan yang memasukkan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) bertanggung jawab terhadap barang kena cukai yang dikeluarkan dari Pabrik lainnya atau Tempat Penyimpanan lainnya sejak barang kena cukai dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan. Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan yang memasukkan barang kena cukai yang berasal dari Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau ayat (5), bertanggung jawab terhadap barang kena cukai sejak barang kena cukai dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara.
Pasal 13 Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah diberikan catatan pemasukan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan, digunakan sebagai dasar tidak dipungut cukai.
Bagian Kelima Tidak Dipungut Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam Pembuatan Barang Hasil Akhir yang Merupakan Barang Kena Cukai Pasal 14 (1)
(2)
(3)
Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang: a. berasal dari Pabrik; b. berasal dari Tempat Penyimpanan; atau c. berasal dari Impor, apabila dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai. Pengusaha Pabrik yang menggunakan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan barang kena cukai untuk keperluan laboratorium dalam rangka pengujian standar mutu barang kena cukai tersebut. Tidak termasuk bahan baku atau bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu etil alkohol yang digunakan untuk kebutuhan sanitasi, dan pembersihan mesin produksi barang kena cukai, atau penggunaan etil alkohol yang tidak dapat ditelusuri pada barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.
Pasal 15 (1)
(2)
(3)
Pengusaha Pabrik yang bermaksud menggunakan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus menyampaikan pemberitahuan rencana pengunaannya kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi dengan Dokumen Cukai berupa PBCK-1 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. PBCK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. PBCK-1 pertama kali; b. PBCK-1 periode berikutnya; dan c. PBCK-1 penambahan. PBCK-1 disampaikan oleh Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode penggunaan: a. dari awal tahun takwim sampai dengan akhir tahun takwim; atau b. saat pengajuan sampai dengan akhir tahun takwim.
(4)
(5)
(6) (7)
PBCK-1 disampaikan oleh Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. sebelum barang kena cukai: 1. dikeluarkan oleh Pemasok, dalam hal bahan baku atau bahan penolong berasal dari Pemasok; 2. diajukan pemberitahuan pabean impor, dalam hal bahan baku atau bahan penolong berasal dari Impor; dan b. dibuat untuk masing-masing Pemasok dalam hal menggunakan lebih dari 1 (satu) Pemasok. PBCK-1 disampaikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dalam bentuk: a. tulisan di atas formulir; atau b. data elektronik. Dalam hal PBCK-1 disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir, PBCK-1 dibuat dalam rangkap 2 (dua). Dalam hal PBCK-1 disampaikan dalam bentuk data elektronik, Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyerahkan hardcopy PBCK-1 dan lampirannya.
Pasal 16 (1)
(2)
(3)
(4)
Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyampaikan PBCK-1 pertama kali dalam hal: a. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik tidak sedang dibekukan; dan b. Pengusaha Pabrik: 1. belum pernah mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai atas barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong; 2. akan melakukan penambahan jenis barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai; atau 3. akan melakukan penambahan atau penggantian Pemasok. PBCK-1 pertama kali dilampiri dengan: a. rencana produksi barang kena cukai dan kebutuhan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam satu tahun takwim dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; b. surat pernyataan konversi dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan c. uraian tentang alur proses produksi yang menjelaskan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong. Atas PBCK-1 pertama kali, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan tempat menimbun barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk memastikan bahan baku atau bahan penolong dan hasil produksinya ditimbun dalam tempat atau ruangan terpisah sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong. Atas hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai membuat berita acara yang ditandatangani bersama Pengusaha Pabrik.
Pasal 17 (1)
(2) (3)
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai menyampaikan PBCK-1 periode berikutnya, dalam hal: a. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai tidak sedang dibekukan; b. Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai telah mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai untuk jenis barang kena cukai yang sama; dan c. LACK-1 telah diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai sekurang-kurangnya sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan PBCK-1. PBCK-1 periode berikutnya dapat disampaikan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya periode PBCK-1 tahun takwim berjalan. PBCK-1 periode berikutnya dilampiri dengan: a. rekapitulasi realisasi pemasukan dan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong, serta produksi barang hasil akhir yang menggunakan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam tahun takwim sebelumnya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; b. rencana produksi barang kena cukai dan kebutuhan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam satu tahun takwim dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
c. d.
surat pernyataan konversi dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan uraian tentang alur proses produksi yang menjelaskan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam hal: 1. terdapat perubahan atau penambahan jenis barang hasil akhir yang diproduksi; atau 2. terdapat perubahan alur penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong.
Pasal 18 (1)
(2)
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dapat menyampaikan PBCK-1 penambahan, dalam hal: a. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai tidak sedang dibekukan; b. LACK-1 atas pemakaian barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada tahun takwim berjalan telah diterima oleh Kepala Kantor sekurang-kurangnya sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan PBCK-1; dan c. Pengusaha Pabrik: 1. membutuhkan penambahan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai karena jumlah yang ditetapkan dalam PBCK-1 pada periode tahun takwim beijalan tidak mencukupi, dengan ketentuan penggunaan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada periode tahun berjalan sekurang-kurangnya mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang ditetapkan dalam PBCK-1 sebelumnya; atau 2. menambah jenis barang hasil akhir yang diproduksi. PBCK-1 penambahan dilampiri dengan: a. rekapitulasi realisasi pemasukan dan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong, serta produksi barang hasil akhir yang menggunakan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam tahun takwim berjalan sampai dengan sebelum bulan pengajuan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; b. rencana produksi barang kena cukai dan kebutuhan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam satu tahun takwim dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; c. surat pernyataan konversi dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan d. uraian tentang alur proses produksi yang menjelaskan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam hal: 1. terdapat perubahan atau penambahan jenis barang hasil akhir yang diproduksi; atau 2. terdapat perubahan alur penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong.
Pasal 19 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Terhadap PBCK-1 yang disampaikan oleh Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal PBCK-1 dan lampiran diterima lengkap. Pemberian persetujuan PBCK-1 diberikan dengan mempertimbangkan: a. PBCK-1 dan lampiran yang disampaikan; b. untuk PBCK-1 pertama kali, berita acara pemeriksaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); dan c. kelayakan Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Bea dan Cukai: a. menyetujui dan menetapkan jumlah barang kena cukai untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong; atau b. menolak dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan kepada Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1). Kepala Kantor Bea dan Cukai menyetujui dan menetapkan jumlah barang kena cukai untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan cara mengisi kolom persetujuan dan penetapan pada PBCK-1. Dalam hal PBCK-1 disetujui: a. PBCK-1 lembar ke-1 untuk Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik Pengguna
Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; PBCK-1 lembar ke-2 untuk Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; Kepala Kantor Bea dan Cukai mendistribusikan copy PBCK-1 kepada: 1. Pemasok; 2. Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik Pemasok atau Tempat Penyimpanan Pemasok; 3. Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi kawasan pabean di pelabuhan masuk dalam hal barang kena cukai berasal dari Impor; 4. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik Pemasok atau Tempat Penyimpanan Pemasok; 5. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi kawasan pabean di pelabuhan masuk dalam hal barang kena cukai berasal dari Impor; 6. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; dan 7. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai. Dalam hal PBCK-1 ditolak, Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dapat menyampaikan PBCK-1 yang baru setelah memenuhi alasan penolakan sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan penolakan. b. c.
(6)
Pasal 20 PBCK-1 yang telah disetujui dan ditetapkan: a. berlaku pada awal tahun takwim sampai dengan akhir tahun takwim, dalam hal PBCK-1 disetujui sebelum awal tahun takwim; atau b. berlaku pada saat PBCK-1 disetujui sampai dengan akhir tahun takwim, dalam hal PBCK-1 disetujui pada periode tahun takwim berjalan.
Pasal 21 Tata cara penyampaian dan pemberian persetujuan Dokumen Cukai berupa PBCK-1 ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 22 (1)
(2)
(3)
Pengeluaran, pemasukan, dan pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik Pemasok atau Tempat Penyimpanan Pemasok ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai wajib menggunakan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5). Pemasukan dan pengangkutan barang kena cukai yang berasal dari Impor ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai wajib menggunakan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5). Tata cara pengeluaran, pemasukan, dan pengangkutan barang kena cukai menggunakan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai.
Pasal 23 (1)
(2)
Pemasok yang mengeluarkan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b bertanggung jawab terhadap barang kena cukai yang dikeluarkan sampai dengan dimasukkan ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertanggung jawab terhadap: a. barang kena cukai yang berasal dari Impor sejak pengeluaran dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara; dan b. barang kena cukai yang berasal dari Pabrik Pemasok atau Tempat Penyimpanan Pemasok, sejak dimasukkan ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
Pasal 24 (1)
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. menimbun barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dan
(2)
(3) (4) (5)
(6)
hasil produksinya di dalam tempat atau ruangan secara terpisah sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong; b. melakukan pencatatan pemasukan, penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong, pengeluaran barang kena cukai yang dikembalikan, dan produksi barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai; dan c. menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya berdasarkan catatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam: a. catatan sediaan barang kena cukai, untuk Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Dokumen Cukai berupa catatan sediaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong produksi barang kena cukai lainnya; atau b. pembukuan yang diselenggarakan, untuk Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dengan menggunakan Dokumen Cukai berupa LACK-1. Dalam hal Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai menggunakan lebih dari 1 (satu) Pemasok, LACK-1 dibuat untuk masing-masing Pemasok. Catatan sediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan Dokumen Cukai berupa Catatan Sediaan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku Atau Bahan Penolong Produksi Barang Kena Cukai Lainnya (CSCK-7) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai. Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dapat melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan format yang dibuat oleh Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Dokumen Cukai berupa Catatan Sediaan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku Atau Bahan Penolong Produksi Barang Kena Cukai Lainnya (CSCK-7).
Pasal 25 Tata cara penyampaian Dokumen Cukai berupa LACK-1 ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 26 (1)
(2)
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai hanya dapat menggunakan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai: a. dengan jumlah paling banyak; dan b. untuk memproduksi barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai, sesuai yang disetujui dan ditetapkan dalam PBCK-1. Jumlah bahan baku atau bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. saldo akhir bahan baku atau bahan penolong yang berada di Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai periode PBCK-1 sebelumnya; dan b. bahan baku atau bahan penolong yang dimasukkan pada periode PBCK-1 tahun berjalan.
Pasal 27 (1)
(2) (3)
(4)
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai yang telah memasukkan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat mengembalikan barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong ke Pabrik Pemasok atau Tempat Penyimpanan Pemasok. Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang dikembalikan ke Pabrik Pemasok atau Tempat Penyimpanan Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengeluaran, pemasukan, dan pengangkutan barang kena cukai yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5). Tata cara pengeluaran, pemasukan, dan pengangkutan barang kena cukai menggunakan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai.
Pasal 28 (1)
(2) (3)
Pemasok yang mengeluarkan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai harus menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Dokumen Cukai berupa LACK-2. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Impor barang kena cukai dilakukan oleh Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
Pasal 29 Tata cara penyampaian Dokumen Cukai berupa LACK-2 ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 30 Pemasok hanya dapat mengeluarkan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai sebagaimana dimaksud dalam PBCK-1.
Pasal 31 (1) (2)
Barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai yang masih berada di Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai pada akhir tahun takwim dinyatakan sebagai saldo akhir. Barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipergunakan sebelum PBCK-1 periode berikutnya disetujui.
Pasal 32 PBCK-1 tidak berlaku dalam hal Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dicabut.
Pasal 33 (1)
(2)
Dalam hal Nomor Pokok Pengusaha Barang Keria Cukai (NPPBKC) pengguna fasilitas tidak dipungut cukai dicabut atau pengguna fasilitas tidak dipungut cukai tidak menyampaikan PBCK-1 untuk periode berikutnya, terhadap barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong yang masih berada di tempat penimbunan pengguna fasilitas tidak dipungut cukai, dilakukan: a. pemeriksaan dan dibuatkan berita acara; dan b. penyegelan. Terhadap barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. dikembalikan ke Pemasok dengan fasilitas tidak dipungut cukai; b. dilunasi cukai oleh Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; c. dimusnahkan oleh Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai; atau d. dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas biaya Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
Pasal 34 (1)
(2)
LACK-1 dan LACK-2 disampaikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dalam bentuk: a. tulisan di atas formulir; atau b. data elektronik. Dalam hal disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir, LACK-1 atau LACK-2 dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3)
Dalam hal disampaikan dalam bentuk data elektronik, LACK-1 dan LACK-2 disampaikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai melalui SAC-S dengan menggunakan format dan tipe data yang sesuai dengan SAC-S.
Pasal 35 (1) (2) (3)
(4)
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai yang telah menyampaikan LACK-1 mendapatkan tanda terima; Pemasok yang telah menyampaikan LACK-2 mendapatkan tanda terima; Dalam hal LACK-1 atau LACK-2 disampaikan dalam bentuk tulisan diatas formulir, Pejabat Bea dan Cukai yang menerima LACK-1 atau LACK-2 memberikan tanda terima dengan cara menandatangani formulir LACK-1 atau LACK-2 di tempat yang telah disediakan. Dalam hal LACK-1 atau LACK-2 disampaikan dalam bentuk data elektronik, Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai atau Pemasok mendapatkan respon tanda terima secara otomatis dari SAC-S dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 36 (1)
(2)
Pejabat Bea dan Cukai mendistribusikan LACK-1 yang telah diberikan tanda terima dengan peruntukan: a. LACK-1 lembar ke-1 kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; b. LACK-1 lembar ke-2 kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; dan c. Copy LACK-1 kepada: 1. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; dan 2. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai. Pejabat Bea dan Cukai mendistribusikan LACK-2 yang telah diberikan tanda terima dengan peruntukan: a. LACK-2 lembar ke-1 kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik Pemasok atau Tempat Penyimpanan Pemasok; b. LACK-2 lembar ke-2 kepada Pemasok; dan c. Copy LACK-2 kepada: 1. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik Pemasok atau Tempat Penyimpanan Pemasok; dan 2. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
Pasal 37 Dokumen Cukai berupa: 1. PBCK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), 2. Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang telah diberikan catatan pemasukan ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai, dan 3. LACK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, digunakan sebagai dasar tidak dipungutnya cukai.
Bagian Keenam Tidak Dipungut Cukai atas Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak Sebelum Dikeluarkan dari Pabrik Pasal 38 (1) (2)
Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang berada di dalam Pabrik yang telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan. Barang kena cukai yang musnah atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. barang kena cukai yang musnah atau rusak sebelum diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat, yang wajib diberitahukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat; b. barang kena cukai yang musnah setelah diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat, yang wajib diberitahukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat; dan c. barang kena cukai yang rusak setelah diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat, yang wajib diberitahukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
(3)
Barang kena cukai yang musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk barang kena cukai yang diberikan potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Cukai.
Pasal 39 (1)
(2)
(3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) (9) (10)
Pengusaha Pabrik yang barang kena cukainya musnah atau rusak sebelum diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. melakukan pencatatan jumlah barang kena cukai yang musnah atau rusak; b. menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, berdasarkan catatan atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. bertanggung jawab terhadap kebenaran catatan atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada huruf b. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam: a. catatan sediaan barang kena cukai, untuk Pengusaha Pabrik yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Dokumen Cukai berupa Catatan Sediaan Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak (CSCK-8) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau b. pembukuan yang diselenggarakan, untuk Pengusaha Pabrik yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dengan menggunakan Dokumen Cukai berupa Laporan Barang Kena Cukai yang Musnah Atau Rusak Sebelum Diberitahukan Sebagai Barang Kena Cukai Selesai Dibuat (LACK-10) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai dasar tidak dipungut cukai atas barang kena cukai yang musnah atau rusak. Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian terhadap barang kena cukai yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Bea dan Cukai menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian di Pabrik. Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Pengusaha Pabrik atau kuasanya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Barang kena cukai yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dapat dimusnahkan atau diolah kembali. Dalam hal barang kena cukai yang rusak dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengusaha Pabrik harus memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal barang kena cukai yang rusak diolah kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), barang kena cukai yang rusak dimaksud dapat diolah kembali menjadi: a. barang kena cukai; atau b. barang yang bukan merupakan barang kena cukai.
Pasal 40 (1)
(2) (3) (4)
Pengusaha Pabrik yang bermaksud melakukan pengolahan barang kena cukai menjadi barang yang bukan merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (10) huruf b, harus mengajukan permohonan kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai memberikan persetujuan atau penolakan. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal barang yang dihasilkan tidak memiliki karakteristik sebagai barang kena cukai.
Pasal 41 (1)
Pengusaha Pabrik yang barang kena cukainya musnah setelah diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, harus melaksanakan
(2)
(3) (4)
(5)
hal-hal sebagai berikut: a. melakukan pencatatan jumlah barang kena cukai yang musnah; dan b. menyampaikan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak yang Belum Dilunasi Cukainya (PBCK-8) kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menyebutkan sebab musnahnya barang kena cukai dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam: a. catatan sediaan barang kena cukai, untuk Pengusaha Pabrik yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Dokumen Cukai berupa Catatan Sediaan Barang Kena Cukai yang Musnah (CSCK-8) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau b. pembukuan yang diselenggarakan, untuk Pengusaha Pabrik yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Bea dan Cukai menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian di Pabrik. Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam berita acara penelitian yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Pengusaha Pabrik atau kuasanya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar: a. tidak dipungut cukai atas barang kena cukai yang musnah; dan/atau b. untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai atas barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol.
Pasal 42 (1)
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
Pengusaha Pabrik yang barang kena cukainya rusak setelah diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. melakukan pencatatan jumlah barang kena cukai yang rusak; dan b. menyampaikan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak yang Belum Dilunasi Cukainya (PBCK-8) kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menyebutkan sebab rusaknya barang kena cukai dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam: a. catatan sediaan barang kena cukai, untuk Pengusaha Pabrik yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Dokumen Cukai berupa Catatan Sediaan Barang Kena Cukai yang Rusak (CSCK-8) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau b. pembukuan yang diselenggarakan, untuk Pengusaha Pabrik yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Bea dan Cukai menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Pengusaha Pabrik atau kuasanya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar: a. tidak dipungut cukai atas barang kena cukai yang rusak; dan/atau b. untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai atas barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol. Barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, harus: a. dimusnahkan; atau b. diolah kembali menjadi barang kena cukai, oleh Pengusaha Pabrik dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai. Pelaksanaan pemusnahan atau pengolahan kembali barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Pengusaha Pabrik atau kuasanya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 43 Pengusaha Pabrik dapat melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf a, Pasal 41 ayat (2) huruf a, dan Pasal 42 ayat (2) huruf a menggunakan format yang dibuat oleh Pengusaha Pabrik sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
Bagian Ketujuh Tidak Dipungut Cukai atas Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak Sebelum Dikeluarkan dari Tempat Penyimpanan Pasal 44 (1) (2) (3)
(4) (5)
(6)
Cukai tidak dipungut atas etil alkohol yang belum dilunasi cukainya yang berada di Tempat Penyimpanan yang telah musnah sebelum dikeluarkan. Etil alkohol yang musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk etil alkohol yang diberikan potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Cukai. Pengusaha Tempat Penyimpanan yang etil alkoholnya musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. melakukan pembukuan jumlah etil alkohol yang musnah; dan b. menyampaikan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak yang Belum Dilunasi Cukainya (PBCK-8) kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menyebutkan sebab musnahnya etil alkohol dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Kantor Bea dan Cukai menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian. Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara penelitian yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Pengusaha Tempat Penyimpanan atau kuasanya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar: a. tidak dipungut cukai atas etil alkohol yang musnah; dan b. untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai atas barang kena cukai berupa etil alkohol.
Pasal 45 (1) (2) (3)
(4) (5)
(6)
(7)
Cukai tidak dipungut atas etil alkohol yang belum dilunasi cukainya yang berada di Tempat Penyimpanan yang telah rusak sebelum dikeluarkan. Etil alkohol yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk etil alkohol yang dirusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Cukai. Pengusaha Tempat Penyimpanan yang etil alkoholnya rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. melakukan pembukuan jumlah etil alkohol yang rusak; dan b. menyampaikan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak yang Belum Dilunasi Cukainya (PBCK-8) kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menyebutkan sebab rusaknya barang kena cukai dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Kantor Bea dan Cukai menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Pengusaha Tempat Penyimpanan atau kuasanya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar: a. tidak dipungut cukai atas etil alkohol yang rusak; dan b. untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai atas barang kena cukai berupa etil alkohol. Barang kena cukai yang tidak dipungut cukai karena rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus: a. dimusnahkan oleh Pengusaha Tempat Penyimpanan; atau b. dimasukkan ke Pabrik untuk pengolahan kembali,
(8)
dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai. Pelaksanaan pemusnahan atau pengolahan kembali barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Pengusaha Pabrik atau kuasanya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Bagian Kedelapan Tidak Dipungut Cukai atas Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak Sebelum Diberikan Persetujuan Impor untuk Dipakai Pasal 46 (1) (2)
(3) (4)
(5)
Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari luar Daerah Pabean yang belum dilunasi cukainya yang telah musnah sebelum diberikan persetujuan Impor untuk dipakai. Importir barang kena cukai yang barang kena cukainya musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan Dokumen Cukai Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak yang Belum Dilunasi Cukainya (PBCK-8) kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menyebutkan sebab musnahnya barang kena cukai dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Bea dan Cukai menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian. Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara penelitian yang ditandatangani Pejabat Bea dan Cukai dan Importir atau kuasanya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar tidak dipungut cukai atas barang kena cukai yang musnah.
Pasal 47 (1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7)
Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari luar Daerah Pabean yang belum dilunasi cukainya yang telah rusak sebelum diberikan persetujuan Impor untuk dipakai. Importir barang kena cukai yang barang kena cukainya rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan Dokumen Cukai berupa Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak yang Belum Dilunasi Cukainya (PBCK-8) kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menyebutkan sebab rusaknya barang kena cukai dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Bea dan Cukai menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Importir atau kuasanya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar tidak dipungut cukai atas barang kena cukai yang rusak. Barang kena cukai yang tidak dipungut cukai karena rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. diekspor kembali; atau b. dimusnahkan oleh Importir dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai. Pelaksanaan pemusnahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Pengusaha Pabrik atau kuasanya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Bagian Kesembilan Tidak Dipungut Cukai Lainnya Pasal 48 (1)
Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dalam kondisi musnah di Pabrik pengguna barang kena cukai yang mendapat fasilitas tidak dipungut cukai karena adanya Keadaan Darurat.
(2)
(3)
(4) (5) (6)
(7)
(8)
Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang musnah di tempat penimbunan perusahaan pengguna barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan cukai karena adanya Keadaan Darurat. Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengusaha pengguna barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyampaikan Dokumen Cukai Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak yang Belum Dilunasi Cukainya (PBCK-8) kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan bahwa Keadaan Darurat benar terjadi. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Bea dan Cukai menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian. Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam berita acara penelitian yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai atau pengguna fasilitas pembebasan cukai atau kuasanya dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Dalam hal Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai atau pengusaha pengguna fasilitas pembebasan cukai atau kuasanya tidak bersedia menandatangani berita acara penelitian, berita acara penelitian dimaksud ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian. Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) digunakan sebagai dasar tidak dipungut cukai atas barang kena cukai yang musnah.
Pasal 49 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Barang kena cukai berupa etil alkohol atau tembakau iris yang Tidak Dikemas untuk Penjualan Eceran yang dikeluarkan atau dimasukan dari atau ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan, diberikan toleransi perbedaan jumlah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari volume atau berat barang kena cukai yang diberitahukan. Barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol atau tembakau iris yang Dikemas untuk Penjualan Eceran, yang dikeluarkan dari Pabrik melebihi jumlah yang diberitahukan akibat kelebihan mengisi pada proses pengemasan dalam kemasan penjualan eceran, diberikan toleransi 0,5% (nol koma lima persen) dari volume atau berat yang seharusnya. Barang kena cukai berupa etil alkohol atau tembakau iris yang ditimbun di Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai, diberikan toleransi kekurangan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah barang kena cukai yang seharusnya berada di Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Barang kena cukai berupa etil alkohol yang ditimbun di tempat penimbunan pengguna fasilitas pembebasan cukai, diberikan toleransi kekurangan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah barang kena cukai yang seharusnya berada di tempat penimbunan pengguna fasilitas pembebasan cukai. Perbedaan volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dapat terjadi karena penguapan, penyusutan, ketidakakuratan alat ukur atau alat timbang, dan/atau sebab lainnya. Dalam hal perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak lebih dari 0,5% (nol koma lima persen) dari volume atau berat yang seharusnya, atas perbedaan volume atau berat barang kena cukai tersebut, cukai tidak dipungut. Dalam hal perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) lebih dari 0,5% (nol koma lima persen) dari volume atau berat yang seharusnya, atas selisih kelebihan perbedaan volume atau berat barang kena cukai dari toleransi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) tersebut cukai ditagih. Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Cukai.
BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: 1. PBCK-1 yang diterima oleh Kepala Kantor sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2014 Tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai; dan 2. PBCK-1 Penambahan untuk periode tahun 2017 tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2014 Tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2014 Tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 52 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2017.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 04 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, -ttdHERU PAMBUDI
