TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/ SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000 (Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-44/BC/2000 tanggal 30 Juni 2000)
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan/pengembangan industri dalam negeri, perlu diberikan keringanan bea masuk atas impor bahan baku/sub komponen/bahan penolong; b. bahwa pemberian keringanan bea masuk harus tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN Tahun 1995 Nomor 75, TLN Nomor 3612); 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.01/1999; 3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 98/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000. Pasal 1 Atas impor bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika oleh Perusahaan Industri Komponen Elektronika diberikan fasilitas keringanan bea masuk dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Atas impor bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5% (lima persen). (2) Dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima persen) atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.
Pasal 2 Jenis dan spesifikasi serta jumlah bahan baku/sub komponen/bahan penolong yang mendapat fasilitas keringanan bea masuk didasarkan pada daftar bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk kebutuhan produksi tahunan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 3 (1) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, perusahaan industri komponen elektronika mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan sesuai contoh Lampiran I Keputusan ini, dengan dilampiri : a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir oleh Instansi terkait atau memperlihatkan dokumen aslinya kepada Pejabat Direktorat Fasilitas Kepabeanan. b. Fotokopi Surat Izin Usaha Industri Komponen Elektronika yang telah dilegalisir oleh Departemen/Instansi terkait atau memperlihatkan dokumen aslinya kepada Pejabat Direktorat Fasilitasi Kepabeanan. c. Surat asli hasil verifikasi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan terhadap kebutuhan bahan baku/sub komponen/bahan penolong selama 1 (satu) tahun produksi. d. Daftar barang yang meliputi jenis barang, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai barang sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan ini. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan memberikan Keputusan Keringanan Bea Masuk, untuk keperluan produksi selama 1 (satu) tahun dengan jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan keringanan bea masuk atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong, dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini dengan dilampiri daftar bahan baku/sub komponen/bahan penolong serta penunjukan pelabuhan bongkar. Pasal 4 Perusahaan industri komponen elektronika yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk diwajibkan untuk : (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk keperluan audit di bidang kepabeanan; (2) Menyimpan dan memelihara pembukuan, dokumen dan catatan-catatan lainnya sehubungan dengan pemberian keringanan bea masuk untuk sekurangn-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak realisasi impor pada tempat usahanya; (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong yang mendapat keringanan bea masuk tersebut kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-50/BC/1999 tanggal 16 Agustus 1999. Pasal 5 (1) Atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), apabila pada saat
pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis dan spesifikasi barang yang tercantum dalam daftar bahan baku/sub komponen/bahan penolong dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya, dengan tidak dikenakan denda. (2) Atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan. (3) Penyalahgunaan bahan baku/sub komponen/bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas barang tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan bea masuk. Pasal 6 (1) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuanketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pemasukan, penggunaan, pengeluaran dan sediaan barang. (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pengusaha Industri Komponen Elektronika bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk dan cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda. Pasal 7 Perusahaan industri komponen elektronika yang telah memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika berdasarkan ketentuan lama dan belum merealisir seluruh impornya dapat tetap menggunakan surat keputusan pemberian fasilitas pabean berdasarkan ketentuan lama hingga berakhirnya masa berlaku keputusan yang bersangkutan, dengan ketentuan tidak dapat diperpanjang dan atau diubah. Pasal 8 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2000 DIREKTUR JENDERAL, ttd R.B. PERMANA AGUNG D. NIP 060044475
Lampiran I
Nomor Lampiran Perihal
: : : Permohonan Fasilitas Keringanan bea masuk atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitasi Kepabeanan di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari : Nama Perusahaan : NPWP : Alamat Kantor : Telepon : Facsimile : Alamat Pabrik : Dalam kedudukan sebagai Perusahaan Industri Komponen Elektronika, dengan ini mengajukan permohonan fasilitas keringanan bea masuk bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika. Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain : 1. Fotokopi Izin Usaha Industri yang telah dilegalisir 2. Fotokopi NPWP yang telah dilegalisir 3. Surat asli hasil verifikasi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan 4. Daftar Barang yang meliputi jenis barang, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai barang (contoh Lampiran II). Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas ini.
Pemohon Materai
(..................) DIREKTUR JENDERAL, ttd R.B. PERMANA AGUNG D. NIP 060044475
Lampiran II
DAFTAR BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA YANG AKAN DIIMPOR Nama Perusahaan NPWP Nomor Urut
Jenis Barang
: : Negara Asal
Halaman ........... dari .............
Pelabuhan Bongkar
Spesifikasi Teknis (Jenis, Kapasitas, Ukuran dll)
Jumlah & Satuan
Harga Satuan Total
TOTAL HARGA Catatan : harga barang adalah harga perkiraan dalam mata uang asing (FOB/C&F/CIF) Pemohon Cap Perusahaan (Nama Terang) Jabatan DIREKTUR JENDERAL, ttd R.B. PERMANA AGUNG D. NIP 060044475
Keterangan
Lampiran III DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/ BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000 YANG DIIMPOR OLEH .............. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Membaca
:
a. Surat ..... nomor ....... tanggal ...... hal .........; b. Surat Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka nomor ....... tanggal ..........
Memperhatikan :
Surat Keputusan ............ tentang Pemberian Izin Tetap Usaha Industri.
Menimbang
:
a. bahwa permohonan ....... telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000; b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 569/KMK.01/1999; 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/ BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000 YANG DIIMPOR OLEH ..............
PERTAMA
:
Terhadap bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan ........ dengan perkiraan harga senilai ........ dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukkan oleh .........., NPWP : ........, Alamat : ........., diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus), dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia
(BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI. KEDUA
:
Menunjuk ......... sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputuan ini.
KETIGA
:
(1) Atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya dengan tidak dikenakan denda; (2) Atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan; (3) Penyalahgunaan bahan baku/sub komponen/bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk; (4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuanketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan bahan baku/sub komponen/bahan penolong; (5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.
KEEMPAT
:
PT. ............... diwajibkan : (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk keperluan audit dibidang kepabeanan; (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk; (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor bahan baku/sub komponen/bahan penolong dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ........
SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4. Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan 7. Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC; 8. Direktur Verifikasi dan Audit - DJBC; 9. Kepala Kantor Wilayah .........;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...........
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. Pimpinan PT ............. Kantor .......... Pabrik ................ Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan/ Kepala Kantor Wilayah NAMA NIP
DIREKTUR JENDERAL ttd. R.B. PERMANA AGUNG D. NIP. 060044475
Lampiran III Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Tanggal : Halaman .......... dari ....... No.
Jenis Barang
Negara Asal
Perkiraan total harga
a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan/ Kepala Kantor Wilayah NAMA NIP
DIREKTUR JENDERAL ttd. R.B. PERMANA AGUNG D. NIP. 060044475
Pelabuhan Bongkar
Spesifikasi Teknis
Jumlah (Satuan)
Perkiraan Total Harga
