KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP- 39/BC/1997 TENTANG SEGEL BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Menimbang
: a. bahwa dalam
rangka upaya pengamanan hak-hak negara dan agar
dipatuhinya peraturan perundang- undangan yang berlaku diperlukan kunci, segel, dan tanda pengaman yang dipergunakan dalam penyegelan. b. bahwa bentuk dan ciri kunci, segel, dan tanda pengamanan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Mengingat
: 1. Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); dan semua peraturan pelaksanaannya; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); dan semua peraturan pelaksanaannya; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21
tahun 1996 Tentang Penindakan
di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3626); dan semua peraturan pelaksanaannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3627); dan semua peraturan pelaksanaannya; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3628) dan semua peraturan pelaksanaannya; 6. Peraturan
Pemerintah
Penimbunan Berikat Tambahan
Nomor 33 tahun 1996 tentang Tempat
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50
Lembaran
Negara
dan semua peraturan pelaksanaannya; 1
Tahun
1996
Nomor
3638);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 1996 tentang Penyidikan
Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3651); dan semua peraturan pelaksanaannya; 8. Keputusan
Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor
323/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Penindakan di Bidang Cukai; 9.
Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
30/KMK.05/997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan; 10. Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia Nomor:
92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG SEGEL BEA DAN CUKAI
Pasal 1
Yang dimaksud dengan segel Bea dan Cukai adalah kunci, segel, dan tanda pengaman yang dipergunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam penyegelan.
Pasal 2
(1). Kunci yang dipergunakan sebagai segel Bea dan Cukai adalah kunc i atau gembok dan anak kunci dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dengan nomor pengawas seperti pada lampiran 1 Keputusan ini.
(2). Kertas segel yang dipergunakan sebagai segel Bea dan Cukai adalah kertas berperekat atau tidak yang ukuran, bentuk, dan isinya seperti pada lampiran 2 , 3, dan 4 Keputusan ini.
(3)
Segel Kancing yang dipergunakan sebagai segel Bea dan Cukai adalah segel Kancing dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dengan nomor pengawas seperti pada lampiran 5 Keputusan ini.
(4)
Segel Kawat dan Timah yang dipergunakan sebagai segel Bea dan Cukai dengan menggunakan nomor pengawasan seperti pada lampiran 6 Keputusan ini. 2
(5)
Segel lak dan stempel yang dipergunakan segel Bea dan Cukai dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai seperti pada lampiran 7 Keputusan ini.
Pasal 3
(1)
Nomor pengawas untuk segel Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) merupakan nomor urut pembuatan.
(2)
Nomor pengawas untuk segel Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan nomor urut dari Buku Berita Acara Penyegelan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP- 08/BC/1997 tanggal 30 Januari 1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang.
(3)
Nomor Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) adalah nomor kode tetap yang tercetak pada tang segel dan stempel yang dipergunakan dalam penyegelan.
Pasal 4
(1)
Pengadaan dan pendistribusian dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)
Penggunaan/pemakaian dan pertanggung jawaban segel Bea dan Cukai dilakukan oleh: a. Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani Pencegahan dan Investigasi atau Pejabat yang ditunjuk; b. Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk; dan c. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 5
(1)
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila 3
segel Bea dan Cukai berdasarkan keputusan ini belum tersedia, segel yang digunakan selama ini masih berlaku.
(2)
Penggunaan jenis segel sebelum keputusan ini berakhir pada tanggal 31 Maret 1998
Ditetapkan di
:
JAKARTA
Pada tanggal
:
08 April 1997
Direktur Jenderal
Soehardjo NIP. 060013988
4
Lampiran 1 Kep. Dirjen Nomor: KEP - 39/BC/1997 Tanggal 08 April 1997
5
Lampiran 2 Kep. Dirjen Nomor: KEP- 39/BC/1997 Tanggal 08 April 1997
Keterangan : - Kertas berperekat - Ukuran 45 x 35 cm 6
Lampiran 3 Kep. Dirjen Nomor: KEP - 39/ BC / 1997 Tanggal 08 April 1997
KETERANGAN : - Kertas berpere kat - Ukuran 25 x 10 cm
7
Lampiran 4 Kep. Dirjen Nomor: KEP - 39/BC/1997 Tanggal 08 April 1997
NO. ................................
NO. ................................
Keterangan : Lebar Panjang
: 5 cm : dalam rol
8
NO. ................................
Lampiran 5 Kep. Dirjen. Nomor: KEP- 39/BC/1997 Tanggal 08 April 1997
0
0 00
01
B
1
C
00
0 00
B
Ukuran Sebenarnya
C
Panjang sebelum dikunci = +/- 7,7 cm Panjang setelah dikunci = +/- 6,8 cm
Cara Menyegel dan Memotong
9
Keterangan : - Warna Segel = Putih - Warna Lambang = Kuning - Warna Huruf BC = Merah - Female = Panjang +/- 3,5 cm Diameter +/- 1,8 cm - Male = Panjang +/- 6,7 cm - Nomor Pengawas = Sesuai urutan pembuatan. Dapat diidentifikasi dengan alat pembaca elektronik.
Lampiran 6 Kep. Dirjen Nomor: KEP - 39/ BC /1997 Tanggal 08 April 1997
KETERANGAN : - Diameter timah = 12 mm - Tebal timah = 5 mm
10
Lampiran 7 Kep. Dirjen Nomor: KEP- 39/BC/1997 Tanggal 08 April 1997
DA N
001
I
I
KA CU I
I TJEN D
. B EA
L A K GAMBAR CAP STEMPEL
ALAT STEMPEL
11
