ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI KONTRAKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA (Association of Indonesia Electrical Contractors) AKLINDO
TAHUN2011
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI KONTRAKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA (Association of Indonesia Electrical Contractors) AKLINDO BAB I UMUM Pasal 1 LANDASAN PENYUSUNAN Anggaran Rumah Tangga ini disusun berlandaskan Pasal 34 Anggaran Dasar AKLINDO. Pasal 2 KODE ETIK
1. Kode Etik dibacakan perilaku seluruh anggota AKLINDO 2. Kode Etik dibacakan pada acara resmi AKLINDO tanpa tambahan redaksi sebagai berikut : 1. Berperilaku jujur, dan bersikap kesatria, dan menjaga rahasia AKLINDO. 2. Komitmen teguh dalam kata dalam perbuatan pada aktivitas sehari-hari. 3. Saling menghormati dan saling toleransi kepada sesama anggota AKLINDO. 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesuai kontrak dan petunjuk dari pemberi kerja. 5. Tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan Asosiasi yang diatur Didalam AD/ART AKLINDO dan Peraturan Asosiasi AKLINDO Pasal 3 LEMBAGA KODE ETIK
Dalam rangka melaksanakan Kode Etik, maka dibentuk Dewan Kode Etik AKLINDO dengan tugas-tugas sebagai berikut : 1. Dewan Kode Etik bertindak dan bertugas sebagai Lembaga Pengawas Kode Etik dan Pengamat AD/ART asosiasi, sehingga mempunyai hak untuk memberi Rekomendasi Sanksi yang mengikat kepada seluruh tingkatan asosiasi yang melakukan pelanggaran Kode Etikdan AD/ART. 2. Memberi rekomendasi sanksi kepada Dewan Pengurus yang tidak menjalankan tugas dan fungsi serta melanggar Kode Etik, AD/ART, dan Peraturan Asosiasi (PA) setelah Dewan Pertimbangan melalui DPP mengusulkan untuk menasehati dan memberi peringatan kepada Dewan Pengurus, dan tetap tidak mematuhi.
1
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO BAB II KEANGGOTAAN DAN SERTIFIKASI Pasal 4 KEANGGOTAAN 1. Anggota Biasa, yaitu Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, milik Negara dan milik Daerah serta usaha perorangan yang bergerak dalam usaha ketenagalistrikan dan telah mendapatkan pengesahan menurut hukum di Negara Republik Indonesia. 2. Anggota Luar Biasa yaitu : a. Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Badan Usaha Asing yangberoperasi di Indonesia dalam usaha ketenagalistrikan. b. Pabrikan, distributor dan agen yg bergerak dalam usaha ketenagalistrikan 3. Anggota Kehormatan, yaitu Tokoh-tokoh perorangan baik Pemerintah, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat yang dipandang telah berjasa dalam membentuk, membina dan memajukan serta mengembangkan AKLINDO. Pasal 5 PERSYARATAN KEANGGOTAAN 1. Pendaftaran permintaan menjadi anggota dilakukan di Tingkat Cabang untuk kemudian diteruskan ke Tingkat Daerah atau ditingkat Daerah bila belum ada Cabang. 2. Permintaan untuk menjadi anggota oleh yang bersangkutan, diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran anggota disertai salinan Akte Pendirian dan lainlain keterangan yang ditentukan. 3. Keputusan mengenai penerimaan atau penolakan menjadi anggota dilakukan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPD dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah formulir pendaftaran diterima oleh DPD. 4. Mereka yang diterima menjadi anggota diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) melalui DPD dalam bentuk kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh DPP yang seragam di seluruh Indonesia. Pasal 6 HAK ANGGOTA
1. Setiap Anggota Biasa berhak untuk : a. Memilih Pimpinan. b. Dipilih menjadi Pimpinan. c. Mengajukan usul, saran dan pendapat bagi kebaikan Asosiasi. d. Mengikuti kegiatan dan memanfaatkan fasilitas Asosiasi. e. Mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan, pelayanan dan perlindungan Asosiasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. 2
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO f. Mengajukan permohonan untuk sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi usaha. 2. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa, kecuali hak dipilih menjadi Pimpinan. 3. Dalam penggunaan hak anggota AKLINDO, Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa hanya diwakilkan kepada satu orang. : a. Secara otomatis kepada orang yang identitasnya tercantum dalam KTA yang masih berlaku. b. Dalam hal diwakilkan kepada orang lain, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan adalah salah seorang pengurus perusahaan (Anggota AKLINDO) yang nama dan jabatannya tercantum dalam akte perusahaan (akte pendirian dan perubahan-perubahan) dan yang bersangkutan mendapat surat kuasa penuh dari pimpinan perusahaan (Anggota AKLINDO) untuk mewakilinya dalam Asosiasi AKLINDO. c. Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan sebagaimana tersebut butir b, untuk keperluan kepesertaan dalam Musyawarah, maka akte perusahaan yang berlaku adalah akte pendirian/perubahan yang berlaku. d. Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan sebagaimana tersebut butir b dan butir c, maka ketentuan ayat 3a menjadi gugur dan hak mewakili anggota dialihkan kepada yang mendapat kuasa penuh tersebut. e. Ketentuan mengenai Wakil/Kuasa Anggota Luar Biasa dalam Asosiasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi. Pasal 7 KEWAJIBAN ANGGOTA
Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk : 1. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Menjunjung tinggi Kode Etik AKLINDO dan nama baik AKLINDO. 3. Taat pada Peraturan Asosiasi. 4. Membayar kewajiban keuangan yang ditetapkan oleh Asosiasi. Pasal 8 PEMBERHENTIAN ANGGOTA
1. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara karena : a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik AKLINDO. b. Tidak mematuhi Keputusan Asosiasi. c. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan oleh Asosiasi. d. Tidak menjalankan profesi sebagaimana mestinya sehingga merugikan nama baik Asosiasi. e. Menjadi anggota Asosiasi lain yang sejenis. 3
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO f. Tidak memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana ditetapkan. 2. Pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh DPD atas persetujuan DPP setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan Asosiasi, berdasarkan keputusan rapat DPL dari DPD yang bersangkutan. 3. Anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat melakukan pembelaan diri pada tingkatan Asosiasi yang lebih tinggi. 4. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-hak keanggotaanya. 5. Anggota yang kehilangan hak keanggotaanya karena terkena sanksi, akan memperoleh pemulihan hak-haknya setelah sanksi yang dikenakan kepadanya dinyatakan dicabut. 6. Tata cara menjatuhkan sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Pedoman Asosiasi. Pasal 9 SERTIFIKASI
1. Anggota AKLINDO dapat mengajukan sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Tata cara dan biaya sertifikasi ditetapkan dengan PeraturanAsosiasi yang mengacu pada Peraturan Lembaga. Pasal 10 PENCABUTAN SERTIFIKAT
Sertifikat yang dimiliki anggota dapat diusulkan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku jika: 1. Data yang diberikan dalam Daftar Isian Sertifikat (DIS) ternyata tidak benar. 2. Pemegang sertifikat tidak lagi menjadi anggota AKLINDO. 3. Tidak mematuhi Peraturan Asosiasi. BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS Pasal 11 PEMBENTUKAN AKLINDO DAERAH DAN CABANG
1. Pembentukan AKLINDO Daerah dan AKLINDO Cabang di persyaratkan sebagai berikut : a. Pembentukan Pengurus sementara DPD Provinsi dapat dilakukan apabila di Daerah tersebut telah memiliki anggota 10 badan usaha / KTA dan mengajukan permohonan mandat pembentukan DPD yang diajukan ke DPP. b. Daerah yang memiliki Kab/Kota dibawah 10 maka DPD dapat dibentuk apabila di Daerah tersebut telah memiliki 3 DPC, dan Daerah yang memiliki diatas 10 Kab/Kota maka, DPD dapat dibentuk apabila di Daerah tersebut memiliki 5 DPC. c. Pembentukan DPC dapat dilakukan apabila di Kab/Kota tersebut telah memiliki minimal 5 badan usaha yang telah memiliki KTA. 4
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO Pasal 12 DEWAN PENGURUS PUSAT 1. DPP terdiri dari : a. Seorang Ketua Umum. b. Beberapa Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Kompartemen. c. Seorang Sekretaris Jenderal beserta Wakil-wakilnya, sebanyak banyaknya 2 (dua) orang. d. Bendahara Umum beserta Wakil-wakilnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang. e. Beberapa orang Ketua Kompartemen sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. 2. Jumlah Personalia DPP sebanyak-banyaknya 29 (dua puluh sembilan) orang. 3. Guna pelaksanaan kegiatan harian Asosiasi, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu. 4. DPP berwenang untuk membentuk Lembaga Kode Etik, Badan-badan Kerja, Panitiapanitia khusus atau mengangkat Penasehat-penasehat ahli, membentuk Koordinator Wilayah (Korwil) yang diperlukan demi tercapainya tujuan Asosiasi. 5. DPP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Pasal 13 DEWAN PENGURUS DAERAH
1. DPD terdiri dari : a. Seorang Ketua Umum. b. Beberapa Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 6 (enam)orang yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Departemen. c. Seorang Sekretaris Umum beserta Wakil-wakilnya, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang. d. Seorang Bendahara Umum beserta Wakil-wakilnya, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang. e. Beberapa orang Ketua Departemen sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. 2. Jumlah Personalia DPD sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang. 3. Guna pelaksanaan kegiatan harian Asosiasi, Sekretaris Umum dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu. 4. DPD berwenang untuk membentuk Badan-badan Kerja, Panitia-panitia Khusus atau mengangkat Penasehat-penasehat ahli yang diperlukan demi tercapainya tujuan Asosiasi. 5. DPD berkedudukan di Ibukota Provinsi.
5
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO Pasal 14 DEWAN PENGURUS CABANG 1. DPC terdiri dari : a. Seorang Ketua. b. Beberapa Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Biro. c. Seorang Sekretaris beserta seorang Wakilnya. d. Seorang Bendahara beserta seorang Wakilnya. e. Beberapa orang Ketua Biro sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. 2. Jumlah Personalia DPC sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang. 3. Guna pelaksanaan kegiatan harian Asosiasi, Sekretaris dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu. 4. DPC berwenang untuk membentuk Badan-badan Kerja, Panitia-panitia Khusus atau mengangkat Penasehat-penasehat ahli yang diperlukan demi tercapainya tujuan Asosiasi. 5. DPC berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. BAB IV TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS Pasal 15 DEWAN PENGURUS PUSAT Tugas dan wewenang DPP sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Munas, Munasus, Munaslub, Mukernas, Rapimnas dan Rapat-rapat DPH, DPL dan rapat-rapat dengan Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat dan Dewan Kode Etik. 2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut dalam ayat 1. 3. Menghadiri Musda. 4. Mengukuhkan dan melantik DPD. 5. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada DPD dalam menjalankan tugasnya. 6. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPD. 7. Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja baik Instansi Pemerintah maupun Instansi swasta dan Badan-badan, lembaga lain di dalam dan di luar negeri yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan Asosiasi. 8. Mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan Anggaran Asosiasi di Tingkat Pusat. 9. Melaksanakan pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan Asosiasi. 10. Membentuk Lembaga atau Badan untuk menunjang terlaksananya fungsi Asosiasi, yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam PeraturanAsosiasi. 6
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO Pasal 16 DEWAN PENGURUS DAERAH Tugas dan wewenang DPD sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Musda, Musdalub, Mukerda, Rapimda dan Rapat rapat DPH, DPL dan rapat-rapat dengan Dewan Penasehat. 2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1. 3. Menghadiri Muscab. 4. Mengukuhkan dan melantik DPC. 5. Melaksanakanpetunjuk-petunjuk dan pengawasan yang ditetapkan oleh DPP, menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada DPC dalam menjalankan tugasnya. 6. Mengadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat, Instansi-instansi, Badan-badan dan lembaga lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan Asosiasi. 7. Mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan Anggaran Asosiasi di Tingkat Daerah. 8. Melaksanakan pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan Asosiasi. 9. Membentuk Lembaga atau Badan untuk menunjang terlaksananya fungsi Asosiasi yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam PeraturanAsosiasi. Pasal 17 DEWAN PENGURUS CABANG
Tugas dan wewenang DPC sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Muscab, Muscablub, Rapat Anggota Cabang dan Rapat-rapat DPH, DPL dan rapat-rapat dengan Dewan Penasehat. 2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1. 3. Melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh DPP dan DPD, menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada anggota dalam menjalankan tugasnya. 4. Mengadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat, Instansi-instansi dan Badan-badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan asosiasi. 5. Mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan Anggaran Asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota. 6. Melakukan pembinaan lainnya kepada anggota sesuai dengan tujuan Asosiasi. 7. Membentuk Lembaga atau Badan untuk menunjang terlaksananya fungsi Asosiasi yang pelaksanaanya diatur dalam PeraturanAsosiasi.
7
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO Pasal 18 PEMBAGIAN TUGAS DEWAN PENGURUS 1. Pembagian tugas di antara Dewan Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua, berdasarkan Program Kerja dan Pedoman yang dirumuskansesuai hasil Musyawarah atau Musyawarah Kerja sesuai dengan tingkatannya. 2. Apabila Ketua Umum/Ketua, berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Wakil Ketua I bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum/Ketua, demikian seterusnya sesuai dengan urutannya sampai batas DPH. 3. Uraian tugas ditetapkan oleh Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatannya. Pasal 19 SANKSI ASOSIASI
1. Anggota Dewan Pengurus yang tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi Asosiasi dalam bentuk pemberhentian sementera atau pemberhentian, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan Asosiasi berdasarkan keputusan Rapat DPL sesuai dengan tingkatannya. 2. DPD atau DPC yang tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi Asosiasi oleh Dewan Pengurus yang langsung membawahinya dalam bentuk pembekuan sementara atau pembekuan, setelah kepada DPH yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan Asosiasi, berdasarkan keputusan Rapat DPL yang langsung membawahinya. 3. Tata cara pembekuan Dewan Pengurus di tingkat Daerah atau Cabang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Asosiasi. BAB V TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 20 MUSYAWARAH NASIONAL
1. Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi Asosiasi di Tingkat Nasional. 2. Tugas dan wewenang Munas adalah : a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban DPP. b. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan Asosiasi. c. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Asosiasi. d. Memilih Ketua Umum dan Dewan Pengurus Pusat. e. Mengangkat dan menetapkan Dewan Kode Etik, Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan AKLINDO di Tingkat Pusat. f. Memberikan keputusan terhadap permasalahan Asosiasi dan masalah-masalah penting lainnya. 8
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO
3. Peserta Munas terdiri dari : a. Peserta Penuh yaitu Utusan DPD dengan membawa surat mandat dari DPD masingmasing sesuai dengan hak suaranya yaitu hak memilih, hak dipilih dan hak bicara. b. DPP sebagai Peserta Penuh dengan 1 (satu) hak suara. c. Peserta Peninjau yaitu anggota DPD di luar Peserta Penuh yang membawa mandat dari DPD yang bersangkutan yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih. d. Undangan yaitu Pejabat Pemerintah, LPJK, Kadin, Lembaga dan AsosiasiJasa Konstruksi ditingkat Pusat, tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat serta undangan lainnya yang dianggap perlu. 4. Munas dilaksanakan oleh DPP di wilayah Republik Indonesia pada tempat yang sudah ditetapkan dalam Munas sebelumnya. 5. Munas harus diselenggarakan tepat waktu, dan apabila dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti atau 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bhakti DPP. 6. Untuk pelaksanaan Munas, DPP membentuk Panitia Penyelenggara yang terdiridari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada DPP. 7. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi Munas disiapkan oleh Panitia Pengarah, untuk disampaikandalam Munas guna disahkan dan ditetapkan. 8. Dalam pemilihan Formatur, hak suara diatur sebagai berikut : a. Utusan-utusan dari Daerah yang memiliki mandat dari Dewan Pengurus Daerah yang mempunyai hak suara dan utusan DPP. b. Jumlah suara setiap daerah sebanding dengan jumlah Anggota Biasa yang diwakilinya sebagai berikut : 1) Setiap Dewan Pengurus Daerah yang sudah definitif mempunyai 1 (satu) hak suara. 2) Setiap jumlah 10 (sepuluh) anggota mendapatkan 1 (satu) suara. 3) Untuk jumlah sisa anggota lebih dari 5 (lima) memperoleh tambahan 1 (satu) suara. Pasal 21 MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS
1. Tugas dan wewenang Munasus adalah penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau pembubaran Asosiasi secara Nasional. 2. Peserta Munasus sama dengan peserta Munas. 3. Munasus dilaksanakan oleh DPP di wilayah Republik Indonesia. 4. Untuk melaksanakan Munasus, DPP membentuk Panitia Penyelenggara yang terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana. 5. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib Munasus dan materi perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau Rancangan Keputusan Pembubaran Asosiasi disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya disampaikan ke Munasus guna disahkan dan ditetapkan.
9
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO Pasal 22 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA 1. Tugas dan wewenang Munaslub: a. Memberhentikan Ketua Umum DPP sebelum berakhir masa bhaktinya. b. Memilih dan menetapkan Ketua Umum yang baru untuk melanjutkan sisa masa bhakti. 2. Peserta dan tata cara penyelenggaraan Munaslub sama dengan peserta dan tata cara penyelenggaraan Munas. Pasal 23 MUSYAWARAH KERJA NASIONAL
1. Tugas dan wewenang Mukernas adalah : a. Mengadakan evaluasi dan penyempurnaan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Asosiasi yang ditetapkan Munas dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh DPP. b. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan DPP untuk sisa tahun Anggaran yang berjalan. c. Mengadakan inventarisasi permasalahan Asosiasi danmerumuskan kebijakan pemecahan. d. Membantu DPP untuk memutuskan hal-hal yang dianggap perlu. 2. Peserta Mukernas adalah utusan DPD dan DPP. 3. Mukernas dilaksanakan oleh DPP di wilayah Republik Indonesia. 4. Untuk melaksanakan Mukernas, DPP membentuk Panitia Penyelenggara. 5. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan materi Mukernas disiapkan oleh Panitia Penyelenggara untuk selanjutnya menjadi Pedoman dan Bahan Mukernas. Pasal 24 RAPAT KOORDINASI NASIONAL
1. Tugas dan wewenang Rakornas adalah : a. Menyiapkan materi untuk persiapan Mukernas atau persiapan Munas atau penyiapan materi khusus untuk segera dikoordinasikan guna pengambilan keputusan. 2. Peserta Rakornas sama dengan Peserta Mukernas yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun. 3. Rakornas dilaksanakan oleh DPP di wilayah Republik Indonesia. 4. Untuk melaksanakan Rakornas, DPP membentuk Panitia Penyelenggara. 5. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan materi Rakornas disiapkan oleh Panitia Penyelenggara untuk selanjutnya menjadi Pedoman dan Bahan Rakornas.
10
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO Pasal 25 RAPAT PIMPINAN NASIONAL 1. Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas, diadakan untuk : a. Menetapkan arah kebijakan Asosiasi dalam menghadapi perkembangansituasi yang timbul. b. Menampung masalah-masalah yang dihadapi Asosiasi dan anggota untuk dirumuskan langkah penyelesaian. 2. Rapat Pimpinan Nasional dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan, sekurangkurangnya sekalidalam 1 (satu) tahun. 3. Semua keputusan Rapat Pimpinan Nasional, merupakan Keputusan Asosiasi yang mengikat dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional. 4. Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri dari : a. DPL, utusan DPD dan dapat dihadiri oleh Dewan Kode Etik, Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan. 5. Tata carapenyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasionaldiatur lebih lanjut dalam Pedoman Asosiasi. Pasal 26 RAPAT PLENO
Rapat Plenodiselenggarakan untuk : a. Membahas dan menyusun Rencana aksi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta pelaksanaan hasil-hasil Keputusan Musyawarah. b. Menetapkan kebijakanpelaksanaan koordinasi atas kegiatan dan tugas Asosiasi,agar serasi dan berhasil guna. c. Menyiapkan rancangan Peraturan dan Pedoman Asosiasi untuk pembahasan selanjutnya. d. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengurus DPP untuk selanjutnya dilaporkan pada Rakernas. e. Rapat Pleno diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan minimal sekali dalam 2(dua) bulan. Pasal 27 RAPAT HARIAN
1. Rapat Harian dilaksanakan untuk : a. Membahas pelaksanaan tugas harian Pengurus. b. Merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan Asosiasi. c. Merumuskan masalah-masalah yang perlu dibahas dalam Rapat Pleno. 2. Rapat Harian diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan minimal sekali dalam 1(satu) bulan. 3. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum atau anggota Pengurus Harian yang ditunjuk. 11
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO
Pasal 28 MUSYAWARAH DAERAH 1. Musda adalah pemegang kekuasaan tertinggi Asosiasi di Tingkat Daerah. 2. Tugas dan wewenang Musda : a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban DPD. b. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Asosiasi. c. Memilih Ketua Umum dan Dewan Pengurus Daerah. d. Mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat. e. Memberikan keputusan terhadap permasalahan Asosiasi dan masalah-masalah penting lainnya. 3. Peserta Musda terdiri dari : a. Peserta Penuh yaitu Utusan DPC dengan membawa surat mandat dari DPC masingmasing sesuai dengan hak suaranya yaitu hak memilih, hak dipilih dan hak bicara. b. DPP dan DPD sebagai Peserta Penuh dengan masing-masing 1 (satu) hak suara. c. Peserta Peninjau yaitu anggota DPC di luar Peserta Penuh yang membawa mandat dari DPC yang bersangkutan yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih. d. Undangan yaitu Pejabat Pemerintah Daerah, LPJKD, KADINDA, Lembaga dan Asosiasi Jasa Konstruksi ditingkat Daerah, tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat serta undangan lainnya yang dianggap perlu. 4. Musda dilaksanakan oleh DPD di wilayah Provinsi pada tempat yang sudah ditetapkan dalam Musda sebelumnya dan dihadiri oleh utusan DPP. 5. Musda harus diselenggarakan tepat waktu, dan apabila dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti atau 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bhakti DPD dengan persetetujuan DPP. 6. Untuk pelaksanaan Musda, DPD membentuk Panitia Penyelenggara yang terdiridari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada DPD. 7. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan materi Musda disiapkan oleh Panitia Pengarah, untuk disampaikandalam Musdaguna disahkan dan ditetapkan. 8. Dalam pemilihan Formatur, hak suara diatur sebagai berikut : a. Utusan dari DPC yang memiliki mandat dari Dewan Pengurus Cabang yang mempunyai hak suara dan utusan DPD. b. Jumlah suara setiap Cabang sebanding dengan jumlah Anggota Biasa yang diwakilinya sebagai berikut : 1) Setiap Dewan Pengurus Cabangyang sudah definitif mempunyai 1 (satu) hak suara. 2) Setiap jumlah 5 (lima) anggota mendapatkan 1 (satu) suara. 3) Untuk jumlah sisa anggota lebih dari 3 (tiga) memperoleh tambahan 1 (satu) suara. 9. Khusus untuk DPD yang tidak memiliki DPC dan bagi DPD yang memiliki DPC kurang dari 5 (lima) pesertanya adalah anggota Badan Usaha yang memiliki KTA anggota biasa yang masih berlaku. 12
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO Pasal 29 MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA 1. Tugas dan wewenang Musdalub: a. Memberhentikan Ketua Umum DPD sebelum berakhir masa bhaktinya. b. Memilih dan menetapkan Ketua Umum yang baru untuk melanjutkan sisa masa bhakti. 2. Peserta dan tata cara penyelenggaraan Musdalub sama dengan peserta dan tata cara penyelenggaraan Musda. Pasal 30 MUSYAWARAH KERJA DAERAH
1. Tugas dan wewenang Mukerda adalah : a. Mengadakan evaluasi dan penyempurnaan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Asosiasi yang ditetapkan Musda dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh DPD. b. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan DPD untuk sisa tahun Anggaran yang berjalan. c. Mengadakan inventarisasi permasalahan Asosiasi danmerumuskan kebijakan pemecahan. d. Membantu DPD untuk memutuskan hal-hal yang dianggap perlu. 2. Peserta Mukerdaadalah utusan DPD dan DPC. 3. Mukerda dilaksanakan oleh DPD di wilayah Provinsi. 4. Untuk melaksanakan Mukerda, DPD membentuk Panitia Penyelenggara. 5. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan materi Mukerda disiapkan oleh Panitia Penyelenggara untuk selanjutnya menjadi Pedoman dan Bahan Mukerda. Pasal 31 RAPAT KOORDINASI DAERAH
1. Tugas dan wewenang Rakorda adalah : a. Menyiapkan materi untuk persiapan Mukerda atau persiapan Musda atau penyiapan materi khusus untuk segera dikoordinasikan guna pengambilan keputusan. 2. Peserta Rakorda sama dengan Peserta Mukerda yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun. 3. Rakorda dilaksanakan oleh DPD di wilayah Provinsi. 4. Untuk melaksanakan Rakorda, DPD membentuk Panitia Penyelenggara. 5. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan materi Rakorda disiapkan oleh Panitia Penyelenggara untuk selanjutnya menjadi Pedoman dan Bahan Rakorda.
13
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO Pasal 32 RAPAT PIMPINAN DAERAH 1. Rapat Pimpinan Daerah atau Rapimda, diadakan untuk : a. Menetapkan arah kebijakan Asosiasi dalam menghadapi perkembangansituasi yang timbul. b. Menampung masalah-masalah yang dihadapi Asosiasi dan anggota untuk dirumuskan langkah penyelesaian. 2. Rapat Pimpinan Daerahdapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan, sekurangkurangnya sekalidalam 1 (satu) tahun. 3. Semua keputusan Rapat Pimpinan Daerah, merupakan Keputusan Asosiasi yang mengikat dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Daerah. 4. Peserta Rapat Pimpinan Daerah terdiri dari : - DPL, utusan DPC dan dapat dihadiri oleh Dewan Penasehat. 5. Tata carapenyelenggaraan Rapat Pimpinan Daerahdiatur lebih lanjut dalam Pedoman Asosiasi. Pasal 33 RAPAT PLENO
1. Rapat Plenodiselenggarakan untuk : a. Membahas dan menyusun Rencana aksi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta pelaksanaan hasil-hasil Keputusan Musyawarah. b. Menetapkan kebijakanpelaksanaan koordinasi atas kegiatan dan tugas Asosiasi, agar serasi dan berhasil guna. c. Menyiapkan rancangan Peraturan dan Pedoman Asosiasi untuk pembahasan selanjutnya. d. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengurus DPD untuk selanjutnya dilaporkan pada Rakerda. e. Rapat Pleno diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan minimal sekali dalam 2(dua) bulan. Pasal 34 RAPAT HARIAN
1. Rapat Harian dilaksanakan untuk : a. Membahas pelaksanaan tugas harian Pengurus. b. Merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan Asosiasi. c. Merumuskan masalah-masalah yang perlu dibahas dalam Rapat Pleno. 2. Rapat Harian diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan minimal sekali dalam 1(satu) bulan. 3. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum atau anggota Pengurus Harian yang ditunjuk. 14
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO Pasal 35 MUSYAWARAH CABANG
1. Muscab adalah pemegang kekuasaan tertinggi Asosiasi di Tingkat Cabang.
2. Tugas dan wewenang Muscab : a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban DPC. b. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Asosiasi. c. Memilih Ketua dan Dewan Pengurus Cabang. d. Mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat. e. Memberikan keputusan terhadap permasalahan Asosiasi dan masalah-masalah penting lainnya. 3. Peserta Muscab terdiri dari para anggota yang KTA nya masih berlaku 4. Muscab dilaksanakan oleh DPC di wilayah Kabupaten/Kotadan atas persetujuan dan dihadiri oleh utusan DPD. 5. Muscab harus diselenggarakan tepat waktu, dan apabila dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti atau 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bhakti DPC dengan persetetujuan DPD. 6. Untuk pelaksanaan Muscab, DPC membentuk Panitia Penyelenggara yang terdiridari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada DPC. 7. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan materi Muscab disiapkan oleh Panitia Pengarah, untuk disampaikandalam Muscabguna disahkan dan ditetapkan. 8. Dalam pemilihan Formatur, hak suara diatur sebagai berikut : a. DPD dan DPCmasing-masing memiliki 1 (satu) hak suara. b. Setiap anggota peserta mempunyai hak memilih, dipilih dan bicara dalam Muscab dan setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara. Pasal 36 MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA
1. Tugas dan wewenang Muscablub: a. Memberhentikan Ketua DPC sebelum berakhir masa bhaktinya. b. Memilih dan menetapkan Ketua yang baru untuk melanjutkan sisa masa bhakti. 2. Peserta dan tata cara penyelenggaraan Muscablub sama dengan peserta dan tata cara penyelenggaraan Muscab. Pasal 37 RAPAT ANGGOTA CABANG
1. Tugas dan wewenang RAC : a. Mengadakan evaluasi dan penyempurnaan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Asosiasi yang ditetapkan Muscab dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh DPC. b. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan DPC untuk sisa tahun Anggaran yang berjalan.
15
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO
2. 3. 4. 5.
c. Mengadakan inventarisasi permasalahan Asosiasi danmerumuskan kebijakan pemecahan. d. Membantu DPC untuk memutuskan hal-hal yang dianggap perlu. Peserta RACadalah para anggota. RAC dilaksanakan oleh DPC di wilayah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan RAC, DPC membentuk Panitia Penyelenggara. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan materi RAC disiapkan oleh Panitia Penyelenggara untuk selanjutnya menjadi Pedoman dan Bahan RAC. Pasal 38 RAPAT PLENO
1. Rapat Plenodiselenggarakan untuk : a. Membahas dan menyusun Rencana aksi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta pelaksanaan hasil-hasil Keputusan Muscab. b. Menetapkan kebijakanpelaksanaan kegiatan dan tugas Asosiasi, agar lebih berhasil guna. c. Menyiapkan PanduanTeknis Pelaksanaan Pedoman Asosiasi sesuai arahan DPD. d. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengurus DPC untuk selanjutnya dilaporkan pada RAC. e. Rapat Pleno diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan minimal sekali dalam 2(dua) bulan. Pasal 39 RAPAT HARIAN
1. Rapat Harian dilaksanakan untuk : a. Membahas pelaksanaan tugas harian Pengurus. b. Merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan Asosiasi. c. Merumuskan masalah-masalah yang perlu dibahas dalam Rapat Pleno. 2. Rapat Harian diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan minimal sekali dalam 1(satu) bulan. 3. Rapat dipimpin oleh Ketua atau anggota Pengurus Harian yang ditunjuk. BAB VI TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN DEWAN PENGURUS Pasal 40 PEMILIHAN DEWAN PENGURUS
1. Tata cara Pemilihan Dewan Pengurus ditetapkan dalam Musyawarah yang bersangkutan dengan acara memilih Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 4(empat) atau 6 (enam) orang anggota Formatur guna membentuk Dewan Pengurus.
16
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO 2. Pemilihan Formatur dilaksanakan dengan musyawarahatau dengan pemungutan suara yang dilaksanakan secara tertulis melalui asas langsung, bebas dan rahasia oleh para Peserta Penuh yang memiliki hak suara. 3. Setiap yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum/Ketua harus mendaftarkan pencalonan dirinya selambat-lambatnya 30 hari sebelum pembukaan acara Munas/Musda/Muscab kepada Panitia Pengarah Munas/Musda/Muscab yang selanjutnya menyerahkannya ke Munas/Musda/Muscab untuk ditetapkan sebagai calon Ketua Umum/Ketua. 4. 5. 6. 7. 8.
Calon Ketua Umum/Ketua juga dapat diusulkan oleh Peserta Penuh Munas/Musda/Muscab. Setiap Peserta Penuh yang memiliki hak suara menulis paling banyak 5 (lima) nama yang berbeda untuk calon Ketua Umum/Ketua yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan 4 (empat) atau 6 (enam) nama lainnya yang berbeda untuk calon Anggota Formatur. Dari hasil perhitungan suara yang sah pada pemilihan Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur, maka yang dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum/Ketua sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur adalah yang mendapat suara terbanyak. Untuk anggota Formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu sampai dengan keempat atau kesatu sampai keenamditetapkan menjadi anggota Formatur. Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 4 (empat) atau 6 (enam) orang anggota Formatur terpilih kemudian membentuk KSB atau DPH sekaligus membentuk DPL dan Dewan Pertimbangan. Dalam hal Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 4 (empat) atau 6 (enam) orang anggota Formaturterpilih hanya membentuk DPH, maka kepengurusan selengkapnya ditetapkan , selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya Musyawarah. Pasal 41 PERSYARATAN MENJADI DEWAN PENGURUS
Syarat untuk duduk dalam Dewan Pengurus adalah mereka yang memenuhi kriteria/syarat-syarat sebagai berikut : 1. Pengusaha yang perusahaannya minimal dalam 1 (satu) tahun terakhir tercatat dalam keanggotaan AKLINDO. 2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum/Ketua, adalah pengusaha yang perusahaannya minimal dalam 4 (empat) tahun terakhir secara terus menerus tercatat dalam keanggotaan AKLINDO, dan pernah duduk dalam Dewan PengurusAKLINDO baik di tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bhakti. 3. Tidak sedang dicabut haknya untuk memangku suatu jabatan tertentu dalam lingkungan AKLINDO, tidak berada dalam keadaan pailit dan atau kehilangan haknya untuk menguasai kekayaan dan tidak sedang menjalani hukuman atas dasar keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Untuk DPD dan DPC yang baru terbentuk, ketentuan ayat 2 tersebut diatas tidak berlaku.
17
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO 5. Persyaratan menjadi Dewan Pengurustersebut Ayat 1, 2 dan 3 dan tata cara pergantian anggota Dewan Pengurusyang tidak memenuhi syarat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi. Pasal 42 MASA JABATAN DEWAN PENGURUS 1. Masa jabatan DPP, DPD dan DPC ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan setelah masa tersebut dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. 2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum/Ketua, dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut terhitung sejak pertama kali memangku jabatan sebagai Ketua Umum/Ketua pada tingkatan Asosiasi masingmasing. 3. Ketua Umum/Ketua dapat diangkat kembali untuk masa jabatan ke III kalinya atas permintaan 2/3 jumlah DPD/DPC/Anggota dengan Aklamasi. Pasal 43 RANGKAP JABATAN
1. Anggota Dewan Pengurus pada dasarnya tidak dapat merangkap jabatan pada semua tingkatan kecuali bila memperoleh ijin dari Ketua Umum DPP untuk tingkat DPD dan ijin dari Ketua Umum DPD untuk tingkat DPC. 2. Anggota Dewan pengurus tidak dapat merangkap jabatan dalam Dewan Pertimbangan AKLINDO. BAB VII KEUANGAN Pasal 44 UANG PANGKAL, UANG IURAN DAN UANG SERTIFIKASI ANGGOTA
1. Besarnya uang pangkal, iuran anggota dan uang sertifikasi serta cara penarikannya ditetapkan oleh DPP melalui Peraturan Asosiasi. 2. Jumlah uang pangkal dan iuran anggota diselaraskan dengan klasifikasi Badan Usaha. Pasal 45 PERIMBANGAN KEUANGAN
1. Pemasukan uang pangkal, iuran anggota dan uang sertifikasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 di atas, ditetapkan melalui Peraturan Asosiasi. 2. Seluruh kewajiban keuangan diadministrasikan melalui Bank. 3. DPD bertanggungjawab atas penyampaian bagian kewajiban perimbangan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 44. Pasal 46 LAPORAN KEUANGAN
18
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO
Dewan Pengurus pada semua tingkatan Asosiasi diwajibkan membuat Laporan Keuangan dan Perbendaharaan untuk dipertanggung jawabkan kepada Musyawarah masing-masing tingkatan, denganketentuan sebagai berikut :
1. Pembukuan keuangan Asosiasi dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. 2. Laporan pertanggungjawaban Keuangan dan Perbendaharaan DPP, DPD dan DPCharus diaudit oleh Akuntan Publik yang pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Pedoman Asosiasi. BAB VIII LAMBANG DAN BENDERA AKLINDO Pasal 47 LAMBANG AKLINDO
Bentuk, arti dan makna Lambang AKLINDO ditetapkan dalam Peraturan Asosiasi Pasal 48 BENDERA AKLINDO
Bendera AKLINDO harus seragam bentuk, warna, ukuran dan simbol-simbolnya diseluruh tingkatan Asosiasi. BAB IX MARS DAN HYMNE AKLINDO Pasal 49 MARS DAN HYMNE
1. Mars dan Hymne AKLINDO, baik syair dan lagunya akan ditetapkan melalui Peraturan Asosiasi. 2. Mars dan Hymne AKLINDO dinyanyikan pada acara-acara resmi AKLINDO. BAB X PENUTUP Pasal 50 PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Perubahan Anggaran Rumah Tangga, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil Keputusan Munasus. Pasal 51 LAIN – LAIN 19
Anggaran Rumah Tangga AKLINDO
Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut aturannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi, Pedoman Asosiasi. Pasal 52 BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA
Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga sebelumnya, ditetapkan dan disahkan dalam Munaslub AD/ART AKLINDO di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2011 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
20
