ANGGARAN DASAR
A P K L I N D O (Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia) Hasil MUNAS V 2008
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, dengan ini Dewan Pengurus Nasional APKLINDO menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dewan Pengurus Provinsi dan Dewan Pengurus Kabupaten / Kota seluruh Indonesia yang telah menghadiri MUNAS ke V Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta tanggal 28-29 Agustus 2008. Dalam forum MUNAS ke V yang lalu salah satu tugas dan agenda yang belum dapat diselesaikan adalah perubahan dan penyempurnaan AD/ART Apklindo, Hal ini tentulah amat sangat penting untuk menyegerakan penyelesaian penyusunan AD/ART untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan dinamika masyarakat serta antisipasi terhadap perkembangan tekhnologi dan sumber daya manusia yang kita hadapi. Untuk itu atas mandat forum MUNAS ke V tersebut, Dewan Pengurus Nasional Apklindo telah membentuk Tim Perumus, dengan tugas menyempurnakan dan menyelesaikan AD/ART dengan mengacu pada aspirasi pada rapat rapat di forum MUNAS ke V. Alhamdulillah beban tugas tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan telah disyahkan dalam Rapat Pleno DPN Apklindo Dengan demikian maka telah ditetapkan AD/ART Apklindo dinyatakan berlaku di seluruh Indonesia. Diharapkan kepada seluruh jajaran pengurus agar dapat melaksanakan dan menjalankan tugas organisasi serta melakasanakan AD/ART secara maksimal terutama dalam mengambil kebijakan serta pelaksanaan program disemua tingkat kepengurusan. Selamat bekerja dan sukses
ANGGARAN DASAR MUKADIMAH DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Bahwa Perjuangan dan Pengorbanan tanpa pamrih seluruh Rakyat dan komponen Bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari belenggu penjajahan imperialisme dan kolonialisme, atas Ridho' Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia.
Bahwa cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin dituntut peran serta seluruh Rakyat dan komponen Bangsa Indonesia.
Bahwa seiring dengan lajunya pembangunan Nasional, telah tumbuh dan berkembang dengan pesatnya perusahaan-perusahaan Nasional yang bergerak di bidang usaha jasa Klining Servis, selaku pelaku ekonomi dalam pembangunan Nasional dalam mengambil peran serta turut mengembangkan perekonomian Nasional, menciptakan lapangan kerja, dan lingkungan hidup yang bersih nyaman dan sehat.
Didorong oleh keinginan yang luhur untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan, Profesionalisme dan Pengabdian dalam pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Kami perusahaan-perusahaan Nasional yang bergerak di bidang usaha Jasa Klining Servis menyatukan diri, dan berhimpun dalam suatu wadah yang bernama Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1 Organisasi ini bernama ASOSIASI PERUSAHAAN KLINING SERVIS INDONESIA disingkat APKLINDO.
Pasal 2 APKLINDO didirikan pada tanggal 20 Mei 1985 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3 APKLINDO berkedudukan berdasarkan wilayah kerja dan tempat kedudukan 1.
Dewan Pengurus Nasional (DPN) APKLINDO mempunyai wilayah kerja di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2.
Dewan Pengurus Provinsi (DPP) APKLINDO mempunyai wilayah kerja di tingkat provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan.
3.
Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota (DPK) APKLINDO mempuyai wilayah kerja di tingkat kabupaten/ kota yang kedudukannya di ibukota kabupaten/ kota yang bersangkutan.
BAB II ASAS DAN LANDASAN
Pasal 4 APKLINDO berazaskan Pancasila
Pasal 5 APKLINDO berlandaskan : 1.
UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional.
2.
Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) dan Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) sebagai landasan operasional.
BAB III FUNGSI DAN SIFAT
Pasal 6 APKLINDO berfungsi sebagai : 1.
Wadah Badan Usaha Jasa Klining Servis yang ruang lingkupnya meliputi perawatan kebersihan sarana dan prasarana di darat, laut dan di udara yang bertujuan menciptakan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan sehat.
2.
Wadah untuk memperjuangkan aspirasi anggota untuk memperoleh perlakuan dan peluang yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya, baik tingkat Nasional maupun Internasional.
3.
Media komunikasi dan konsultasi antar anggota dan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi baik nasional maupun internasional serta antara anggota dengan Pemerintah dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan jasa Klining Servis dalam arti yang seluas-luasnya.
4.
Sebagai lembaga yang menjadi pusat informasi dalam hal kebersihan, pemeliharaan gedung dan sarana.
5.
Wadah peran serta badan usaha Klining Servis dalam pembangunan nasional sebagai upaya menciptakan dan mengembangkan pembangunan ekonomi Nasional, lapangan kerja dan lingkungan hidup yang bersih, nyaman, dan sehat.
6.
Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan tenaga kerja perusahaan Jasa Klining Servis dalam rangka menciptakan badan usaha Nasional yang profesional dan bertanggung jawab serta sanggup bersaing dalam pasar global.
Pasal 7 APKLINDO bersifat : APKLINDO adalah organisasi profesi, tidak berafiliasi di bawah salah satu organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik apapun.
APKLINDO bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab.
BAB IV TUJUAN DAN BERUSAHA Pasal 8 APKLINDO bertujuan : Menciptakan badan usaha jasa Klining Servis menjadi badan usaha nasional yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan sanggup bersaing dalam pasar global serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan sehat.
Pasal 9 Untuk mencapai tujuan APKLINDO berusaha : 1.
Menghimpun badan usaha yang bergerak di bidang jasa Klining dalam satu wadah organisasi.
2.
Membangun pusat pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya dalam upaya menciptakan badan usaha nasional yang profesional dan betanggung jawab serta sanggup bersaing dalam pasar global.
3.
Menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan bagi tenaga kerja jasa Klining Servis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia agar menjadi pekerja yang terdidik, terlatih, jujur dan bertanggung jawab serta memiliki kompetensi tenaga ahli.
4.
Memberikan informasi dan penyuluhan pada badan usaha Klining Servis dalam menggunakan obat-obatan dan bahan kimia yang tidak merusak lingkungan.
5.
Membangun komunikasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan badan usaha nasional maupun internasional dalam upaya menciptakan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan sehat.
6.
Membina hubungan konsepsional dan program kemitraan yang sinergis dengan pemberi kerja baik nasional maupun internasional.
7.
Membangun terciptanya hubungan kemitraan yang sinergis antara usaha ekonomi kuat, menengah dan lemah
8.
Membangun terciptanya rasa kesetiakawanan sesama badan Usaha Jasa Klining Servis untuk menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
9.
Membangun komunikasi informasi dan memberikan bimbingan serta penyuluhan dalam upaya pengembangan usaha jasa Klining Servis kepada setiap anggota dengan adil.
10. Membangun forum komunikasi dan informasi antar anggota, pemerintah dan pihak terkait sebagai sarana komunikasi, informasi, dan promosi dunia usaha jasa Klining Servis. 11. Membangun kemitraan yang sinergis dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam upaya pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kerja Ahli Pekerjaan Jasa Klining Servis. 12. Melaksanakan usaha-usaha lain yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan landasan organisasi.
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 10 1.
Yang dapat diterima menjadi anggota adalah badan usaha nasional yang tertera dalam akte notaris dan di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bergerak di bidang usaha jasa Klining Servis atau Jasa Pembersih.
2.
Anggota APKLINDO terdiri dari : a.
Anggota biasa. Adalah badan usaha nasional yang bergerak dibidang jasa Klining
b.
Anggota Luar Biasa. Adalah badan usaha yang bidang usahanya berkaitan dengan
c.
Anggota Kehormatan. Diberikan sebagai pemberi penghormatan kepada mantan
Servis atau Jasa Pembersih. usaha jasa Klining Servis dan usaha perawatan gedung. Ketua Umum/Ketua, Sekjen/Sekretaris Pengurus APKLINDO serta mereka yang berjasa terhadap APKLINDO.
BAB VI ORGANISASI dan STRUKTUR KEPENGURUSAN
Pasal 11 Susunan Kepengurusan APKLINDO
1.
Di tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Nasional Pusat (DPN).
2.
Di tingkat Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Provinsi (DPP).
3.
Di tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota (DPK).
Pasal 12 Dewan Pengurus Nasional
1.
Dewan Pengurus Nasional dipilih oleh MUNAS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
2.
Dewan Pengurus Nasional terdiri dari seorang Ketua Umum dan beberapa orang Ketua, Seorang Sekretaris Jenderal dan Beberapa orang wakil Sekretaris Jenderal, Seorang Bendahara dan Beberapa Wakil Bendahara. Sebanyak-banyaknya berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang.
3.
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Nasional membentuk Departemen / Lembaga.
Pasal 13 Kewenangan Dewan Pengurus Nasional (DPN)
Kewenangan Dewan Pengurus Nasional adalah : 1.
Menentukan kebijakan secara umum yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan MUNAS, MUKERNAS dan Ketentuan-ketentuan Organisasi lain.
2.
Membentuk dan mengkoordinir Departemen dan Lembaga.
3.
Mengesahkan susunan/personalia Dewan Pengurus Provinsi sesuai dengan keputusan Musyawarah Provinsi.
4.
Membatalkan/meluruskan/memperbaiki suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh MUSPROV, MUSKAB/KOTA, MUKERPROV,
MUKERKAB/KOTA, Dewan Pengurus
Provinsi (DPP) dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) apabila ternyata bertentangan dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5.
Mengambil keputusan tentang pengangkatan anggota Luar Biasa dan anggota Kehormatan
6.
Mengambil keputusan tentang pemberhentian Anggota secara tetap.
7.
Menyelenggarakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Nasional melihat bahwa terjadi kemacetan Kepengurusan di tingkat Dewan Pengurus Provinsi.
8.
Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 14 Dewan Pengurus Provinsi 1.
Dewan Pengurus Provinsi dipilih oleh Musyawarah Provinsi, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
2.
Dewan Pengurus Provinsi terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang wakil sekretaris, seorang Bendahara atau lebih wakil bendahara, jumlahnya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
3.
Dewan Pengurus Provinsi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Biro/Lembaga.
Pasal 15 Kewenangan Dewan Pengurus Provinsi Kewenangan Dewan Pengurus Provinsi adalah : 1.
Melaksanakan kebijakan Organisasi di Provinsi dan memberikan petunjuk kepada Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
2.
Mengesahkan susunan Personalia Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Kabupaten/ Kota.
3.
Membatalkan/meluruskan/memperbaiki suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh MUSKAB/KOTA, MUKERKAB/KOTA, dan DPK apabila ternyata bertentangan dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Membentuk dan mengkoordinir biro-biro/lembaga.
5.
Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 16 Dewan Pengurus Kabupaten/Kota 1.
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dipilih oleh Musyawarah Kabupaten/ Kota, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
2.
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua beberapa orang wakil Ketua, seorang Sekretaris beberapa orang wakil sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang wakil Bendahara, sebanyak-banyaknya berjumlah 19 (Sembilan belas) orang.
3.
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bagian.
Pasal 17 Kewenangan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
Kewenangan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota adalah : 1.
Melakukan Kebijakan Organisasi di Kabupaten/ Kota dan memberikan petunjuk kepada anggota dalam melaksanakan Program sesuai Aggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
2.
Membentuk dan mengkoordinir bagian.
3.
Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN dan DEWAN PENASEHAT
Pasal 18 Dewan Pertimbangan 1.
Dewan Pertimbangan merupakan alat kelengkapan Organisasi di tingkat Nasional yang berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pengurus Nasional yang menyangkut dunia usaha Klining Servis secara global.
2.
Keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri dari anggota kehormatan, anggota Luar Biasa dan anggota APKLINDO yang telah berjasa bagi pengembangan organisasi APKLINDO.
3.
Dewan Pertimbangan dibentuk oleh Dewan Pengurus Nasional.
Pasal 19 Dewan Pembina 1.
Dewan Pembina merupakan alat kelengkapan Organisasi yang berfungsi memberikan saran-saran dan usul kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya yang menyangkut dunia Klining Servis.
2.
Keanggotaan Dewan Pembina terdiri dari pejabat Pemerintah secara Ex-officio, Ketua Umum / Ketua Kamar Dagang dan industri (KADIN) dan tokoh-tokoh Pengusaha Nasional yang mengembangkan dan memajukan APKLINDO.
3.
Dewan Pembina dibentuk oleh Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 20 Dewan Penasehat 1.
Dewan Penasehat merupakan alat kelengkapan Organisasi yang berfungsi memberikan saran-saran dan usulan kepada Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatannya yang menyangkut dunia usaha Klining Servis.
2.
Keanggotaan Dewan Penasehat terdiri dari anggota kehormatan, anggota Luar Biasa dan anggota APKLINDO yang telah berjasa dalam pengembangan organisasi.
3.
Dewan Penasehat dibentuk oleh Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatannya.
BAB VIII PERMUSYAWARATAN Pasal 21 1.
Jenis Permusyawaratan a. b. c. d. e. f.
2.
Musyawarah Nasional (MUNAS) Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) Musyawarah Provinsi (MUSPROV) Musyawarah Kerja Provinsi (MUKERPROV) Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/KOTA) Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota (MUKERKAB/KOTA)
Dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3.
Selain jenis-jenis Permusyawaratan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Pengurus menurut tingkatannya dapat menyelenggarakan Rapat Pimpinan (RAPIM) dan rapat-rapat lainnya sesuai tingkatannya.
Pasal 22 Kuorum 1.
Musyawarah dan rapat-rapat dinyatakan kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah seluruh utusan/peserta rapat yang berhak hadir dan memiliki hak suara.
2.
Bilamana kuorum tidak tercapai maka musyawarah dan rapat-rapat ditunda selambatlambatnya selama 24 (dua puluh empat) jam.
3.
Jika sesudah penundaan tersebut kuorum belum tercapai musyawarah dan rapat-rapat dapat diteruskan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah.
Pasal 23 Pengambilan keputusan 1.
Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah dan rapat-rapat, sedapat mungkin di usahakan dengan musyawarah untuk mufakat.
2.
Apabila dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.
3.
Keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di dalam MUNAS dan atau MUNASLUB yang harus mendapat persetujuan 2/3(dua pertiga) dari peserta yang memiliki hak suara. Pasal 24
Pemilihan orang untuk suatu jabatan/penugasan dilakukan dengan cara bebas dan rahasia. BAB IX KODE ETIK Pasal 25 Kode Etik APKLINDO adalah norma-norma atau aturan merupakan satuan landasan etik atau filosofis atas peraturan sikap, perilaku, tata kerja, tata hubungan antar anggota dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota APKLINDO.
Penjelasan mengenai batasan-batasan kode etik dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB X KEUANGAN Pasal 26 Dana Organisasi diperoleh dari : 1.
Uang Pangkal dan iuran anggota.
2.
Usaha-usaha yang tidak mengikat lainnya yang sah dan halal.
3.
Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat lainnya. BAB XI KESEKRETARIATAN Pasal 27
1.
Untuk menyelenggarakan administrasi organisasi dibentuk sekretariat sesuai dengan tingkatannya.
2.
Struktur organisasi, badan-badan kelengkapan dan tata kerja sekretariat ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
BAB XII PEMBUBARAN
Pasal 28 1.
Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh MUNAS yang khusus diadakan untuk keperluan itu
2.
MUNAS dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota, keputusannya sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) suara yang hadir.
3.
Apabila terjadi keputusan pembubaran, MUNAS membentuk Panitia Likuidasi yang terdiri dari Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengurus Provinsi dengan tugas dan tanggung jawab menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembubaran dan pemindahan hak milik organisasi.
4.
Hak milik Organisasi hanya boleh dipindahkan kepada Organisasi sosial/ kemasyarakatan yang mempunyai ikatan sejarah.
BAB XIII PENUTUP Pasal 29 1.
Hal-hal belum diatur dalam Anggaran dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2.
Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Jakarta : 10 Oktober 2008
DEWAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERUSAHAAN KLINING SERVIS INDONESIA
H. Imran Noor
Hj. Dwiyana Bravan
Ketua Umum
Sekretaris Jenderal
Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga:
Hi Abdurrahman Husain Bafadhal, SH Ketua
Hj.Dwiyana Bravani, Skomp Sekretaris
Ir.Bambang Wiragil, MM Anggota
H.M Shiddiq, SP Anggota
Ricky Rumengan Anggota
