ANGGARAN RUMAH TANGGA
A P K L I N D O (Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia) Hasil MUNAS V 2008
ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I
Pasal 1 Lambang Apklindo
1.
Lingkaran luar hitam melambangkan kesamaan visi dan misi serta keabadian.
2.
Lingkaran dasar warna Merah dan Putih melambangkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.
Bentuk bintang empat putih melambangkan profesionalisme, tanggung jawab, kredibilitas dan integritas.
4.
Nuansa kilau di bagian kanan atas pada dasar biru melambangkan bersih.
5.
Warna dasar tengah biru melambangkan samudra luas serta kesanggupan berkompetisi di pasar global.
Kesatuan makna dan arti dalam lambang di atas adalah: APKLINDO memiliki kesamaan visi dan misi diantara anggota dan pengurusnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bekerja secara profesional bertanggung jawab dengan kredibilitas dan integritas yang terjaga guna mencapai INDONESIA BERSIH serta sanggup berkompetisi di pasar nasional maupun internasional.
Pasal 2 Atribut dan Bendera 1.
Atribut APKLINDO adalah tanda-tanda khusus yang dinyatakan dalam wujud serta bentuk, yaitu: a. Lambang b. Bendera c. Seragam dan Kelengkapannya
2.
Lambang APKLINDO digunakan pada Bendera, Kertas Kop Surat, Stempel, Plakat, Vandel, Badge dan benda-benda yang membawa nama dan kehormatan serta kebanggaan APKLINDO.
3.
Bendera APKLINDO berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan sisi 3 banding 2 (3:2) berukuran panjang 105 cm, dan lebar 70 cm. Terdiri dari 2 muka timbal balik yang sama dengan lambang APKLINDO di tengah dan untaian benang warna kuning emas di sekeliling bendera. Di bawah lambang terdapat nama APKLINDO setempat.
4.
Warna bendera memiliki dasar warna biru yang sama dengan warna biru pada tengah lingkar dalam lambang APKLINDO.
Pasal 3 Hymne dan Mars APKLINDO Hymne dan Mars APKLINDO dinyanyikan dalam setiap acara resmi organisasi dan dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pasal 4 Kode Etik 1.
Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.
Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, berjiwa Pancasila yang dimanifestasikan dalam kehidupannya sehari-hari.
3.
Taat kepada Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang undangan yang berlaku, menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan melawan hukum.
4.
Meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam rangka mewujudkan pengusaha
Nasional yang profesional, jujur dan bertanggung jawab serta sanggup bersaing di pasar global. 5.
Dalam menjalankan profesinya tidak hanya mengejar profit semata, namun juga memiliki integritas tinggi, profesional, jujur dan bertanggung jawab serta senantiasa meningkatkan pelayanan dan kualitas kerjanya.
6.
Meningkatkan komunikasi dan kesetiakawanan sesama anggota serta rekan seprofesi.
7.
Menjunjung tinggi nama baik organisasi, tidak menyalahgunakan kedudukan dan kepercayaan yang diperolehnya.
BAB II KEANGGOTAAN
Pasal 5 Persyaratan Untuk Menjadi Anggota 1.
Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain ditetapkan oleh Organisasi.
2
Membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran.
3.
Menyampaikan permohonan tertulis berupa pengisian formulir kepada Dewan PengurusKabupaten/Kota dan memenuhi ketentuan/persyaratan yang ada. Dalam hal Dewan Pengurus Kabupaten/Kota belum terbentuk, Permohonan anggota dapat disampaikan kepada Dewan Pengurus Provinsi.
4.
Bagi anggota Luar Biasa, pengajuan formulir hanya dapat ditujukan kepada Dewan Pengurus Nasional.
5.
Sesudah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini memenuhi syarat, maka permohonan dapat ditetapkan menjadi anggota.
6.
Setiap anggota diberikan Kartu Anggota dan atau Sertifikat Anggota yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi (DPP) dan Ketua Umum DPN APKLINDO.
Kehormatan, ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Apklindo. 8.
Persyaratan dan kontribusi keanggotaan diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 6 Kewajiban Anggota 1.
Tunduk pada perundang-undangan/peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2.
Melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi APKLINDO lainnya.
3.
Memenuhi Kewajiban administrasi dan keuangan yang ditetapkan oleh APKLINDO.
4.
Menjunjung tinggi nama organisasi, dan Kode Etik APKLINDO.
5.
Menjaga nama baik dan reputasi usaha sesama anggota.
6.
Berusaha menjalankan bisnis dengan baik dan profesional.
Pasal 7 Hak Anggota 1.
Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
2.
Mengajukan usul, saran, dan pendapat bagi kebaikan organisasi.
3.
Mendapatkan pembinaan dan bantuan teknis dalam upaya pengembangan usaha anggota.
4.
Mengikuti kegiatan dan mendapatkan pelayanan yang disediakan bagi anggota.
5.
Mendapat informasi, bimbingan, pelayanan, bantuan dan perlindungan dalam menjalankan profesi.
Pasal 8 Masa Berlaku dan Berakhirnya Keanggotaan 1.
Masa berlakunya keanggotaan sama dengan masa berlaku sertifikat keanggotaan, yaitu selama 1 (satu) tahun kalender.
2.
Keanggotaan berakhir karena : a.
Badan Usaha dinyatakan bubar/pailit/likuidasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
b.
Perusahaan menyatakan mengundurkan diri.
c.
Karena menjadi anggota organisasi sejenis.
d.
Dihentikan keanggotaannya oleh APKLINDO karena melanggar ketentuan organisasi yang telah ditetapkan. Pasal 9 Sanksi Organisasi
1.
Peringatan tertulis diberikan kepada anggota yang melalaikan kewajibannya.
2.
Pemberhentian sementara diberikan kepada anggota yang secara berturut – turut mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
3.
Pemecatan tanpa peringatan tertulis terlebih dahulu diberikan kepada anggota yang : a. Melakukan pelanggaran serius terhadap AD&RT dan ketentuan organisasi. b. Merusak nama baik organisasi. c. Menyalah gunakan nama atau hak milik organisasi.
Pasal 10 Tata Cara Pemberhentian Anggota 1.
Sebelum anggota diberhentikan terlebih dahulu diberikan Peringatan tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh Dewan Pengurus Provinsi.
2.
Jarak waktu peringatan pertama, kedua, dan ketiga masing-masing selama 10 (sepuluh) hari kalender, apabila setelah peringatan terakhir tidak dihiraukan, kepada anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara selama 60 (enam puluh) hari kalender.
3.
Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi, keputusan pemberhentian tetap ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
4.
Dalam hal anggota menjabat suatu jabatan dalam organisasi, pemberhentian sementara ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
5.
Anggota yang diberhentikan sementara dan atau diberhentikan secara tetap, berhak mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Dewan Pengurus yang lebih tinggi sampai kepada MUNAS.
Pasal 11 Pembelaan Diri 1.
Mereka yang dikenakan sanksi dapat membela diri dan dibela di muka suatu Tim Arbitrasi yang dibentuk oleh Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatannya.
2.
Keputusan Tim Arbitrasi dapat berisi saran pembatalan atau perubahan sanksi.
3.
Keputusan Tim Arbitrasi disampaikan kepada Dewan Pengurus secara tertulis untuk dipertimbangkan .
4.
Apabila Dewan Pengurus menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, maka Dewan Pengurus merehabilitir yang bersangkutan. BAB III PENGURUS Pasal 12 Kriteria Kepengurusan
1.
Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.
Pengusaha yang namanya tercatat dalam Akte Pendirian sebagai Pengurus Perusahaan dan badan usahanya minimal dalam 2 (dua) tahun terakhir tercatat dalam keanggotaan APKLINDO.
3.
Tidak sedang dicabut haknya sebagai Anggota.
4.
Tidak dalam keadaan pailit atau secara lain tidak kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya.
5.
Tidak dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun.
6.
Berpendidikan, berbudaya dan jujur.
7.
Memiliki visi dan misi serta bersedia mengabdikan tenaga dan pikirannya dalam memajukan APKLINDO.
8.
Khusus untuk jabatan Ketua Umum / Sekretaris Jenderal, Ketua /Sekretaris adalah Pengusaha yang badan Usahanya minimal 5 (lima) tahun terakhir tercatat dalam
keanggotaan APKLINDO, dan pernah duduk dalam Kepengurusan APKLINDO baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
Pasal 13 Pembentukan Dewan Pengurus 1.
Dilakukan dalam Persidangan Pemilihan Dewan Pengurus.
2.
Dewan Pengurus APKLINDO dibentuk oleh formatur, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
3.
Formatur terdiri dari Ketua Formatur dan Anggota.
4.
Ketua Formatur adalah Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus APKLINDO terpilih.
5.
Keputusan formatur tidak dapat diganggu gugat.
Pasal 14 Tata Cara Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Anggota Formatur 1.
Dilakukan pencalonan dan penetapan calon Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus APKLINDO
2.
Apabila dari calon Ketua Umum/ Ketua terdapat 2 (dua) orang yang memiliki jumlah suara terbanyak dengan jumlah yang sama, dilakukan pemilihan ulang terhadap kedua calon tersebut.
3.
Setelah Ketua Umum/Ketua APKLINDO ditetapkan, selanjutnya dilakukan pemilihan anggota formatur.
Pasal 15 Pergantian Antar Waktu Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus : 1.
Apabila Ketua Umum / Ketua, Sekjen/ Sekretaris berhalangan tetap / atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan / menyelesaikan kewajiban sampai masa jabatan Dewan Pengurus berakhir, maka jabatan Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jendral /Sekretaris diganti Ketua / wakil ketua, wakil sekjen/ Wakil Sekretaris dipilih dan ditetapkan dalam rapat harian Dewan Pengurus, untuk masa jabatan tersisa.
2.
Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan keanggotaan Dewan Pengurus, maka penggantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dalam Rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan untuk jabatan yang tersisa.
3.
Pergantian Ketua Umum / Sekjen dan pengisian lowongan Dewan Pengurus Nasional sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pasal ini harus sudah diumumkan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah ditetapkan.
4.
Pergantian Ketua/Sekretaris dan pengisian lowongan Dewan Pengurus Provinsi/ Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pasal ini selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah ditetapkan, harus sudah dilaporkan kepada Dewan Pengurus yang lebih tinggi untuk mendapatkan Surat Keputusan Kepengurusan.
Pasal 16 1.
Dewan Pengurus disetiap tingkatan, bekerja secara kolektif. Dan karena itu, semua kebijaksanaan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan rapat Dewan Pengurus.
2.
Dalam hal-hal yang sangat mendesak, Ketua Umum/Ketua, bersama-sama Sekretaris Jenderal/ Sekretaris, dapat mengambil kebijakan dan berkewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan dalam rapat Dewan Pengurus menurut tingkatannya, selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
Pasal 17 Pembagian tugas Dewan Pengurus 1.
Pembagian tugas diantara Dewan Pengurus dilakukan dalam rapat Dewan Pengurus menurut tingkatannya.
2.
Apabila Ketua Umum / Ketua, Sekjen/Sekretaris berhalangan sementara, dan atau karena suatu sebab tidak menjalankan kewajibannya untuk masa tertentu, maka Ketua/Wakil Ketua, Wakil Sekjen/Wakil Sekretaris yang namanya tercantum pada urutan pertama, mewakili organisasi bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris, demikian sesuai dengan urutannya.
BAB IV MUSYAWARAH
Pasal 18 Musyawarah Nasional 1.
Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Musyawarah Tingkat Nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi diadakan 5 (lima) tahun satu kali.
2.
MUNAS berwenang : a. Menetapkan / mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menetapkan program umum. c.
Menilai laporan Pertanggung jawaban Dewan Pengurus Nasional.
d. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Nasional. e. Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu. 3.
MUNAS diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional.
4.
Acara dan tata-tertib MUNAS /tata-tertib pemilihan Dewan Pengurus ditetapkan oleh MUNAS.
5.
Rancangan Materi MUNAS disiapkan oleh Dewan Pengurus Nasional dan disampaikan ke seluruh peserta MUNAS sebelum MUNAS diselenggarakan.
6.
Sidang-sidang MUNAS sampai dengan disahkannya acara dan tata-tertib MUNAS dipimpin oleh Dewan Pengurus Nasional selanjutnya dipimpin oleh peserta MUNAS yang memiliki hak suara.
Pasal 19 Peserta Musyawarah Nasional Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari: 1.
Dewan Pengurus Nasional.
2.
Utusan Dewan Pengurus Provinsi. Terdiri dari Ketua dan Sekretaris, dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan penggantiannya adalah Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris yang dipilih oleh dan dalam rapat harian Dewan Pengurus Provinsi.
3.
Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua dan Sekretaris, dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan, penggantiannya adalah Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris yang
dipilih oleh dan dalam rapat harian Dewan Pengurus Kabupaten/Kota. 4.
Peninjau terdiri dari : a.
Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat
b.
Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Nasional Pasal 20 Hak bicara dan hak suara
1.
Setiap Peserta MUNAS mempunyai hak bicara.
2.
Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Provinsi dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
Pasal 21 Musyawarah Kerja Nasional 1.
Musyawarah Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan MUNAS dan masalah lain yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antar dua MUNAS.
2.
Musyawarah Kerja Nasional diadakan oleh Dewan Pengurus Nasional Peserta Musyawarah Kerja Nasional yaitu : a. Dewan Pengurus Nasional. b. Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat. c. Ketua dan Sekretaris Departemen / Lembaga. d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi.
3.
Musyawarah Kerja Nasional diadakan oleh Dewan Pengurus Nasional. Peserta Musyawarah dan Rancangan Materi Musyawarah Kerja Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
4.
Sidang Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Nasional.
Pasal 22 Musyawarah Provinsi 1.
Musyawarah Provinsi (MUSPROV) adalah Musyawarah tingkat Provinsi yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi diadakan 5 (lima) tahun satu kali.
2.
MUSPROV berwenang : a. Menetapkan program kerja b. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Provinsi c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Provinsi d. Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu
3.
MUSPROV diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Provinsi.
4.
Acara dan tata-tertib MUSPROV/tata-tertib pemilihan Dewan Pengurus Provinsi ditetapkan oleh MUSPROV.
5.
Rancangan Materi MUSPROV disiapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi dan disampaikan ke seluruh peserta MUSPROV sebelum MUSPROV diselenggarakan.
6.
Sidang-sidang MUSPROV sampai dengan disahkannya acara dan tata-tertib MUSPROV dipimpin oleh Dewan Pengurus Provinsi selanjutnya dipimpin oleh dan dari peserta MUSPROV yang memiliki hak suara.
Pasal 23 Peserta Musyawarah Provinsi 1.
Dewan Pengurus Provinsi.
2.
Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota. Terdiri Ketua dan Sekretaris dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan, maka penggantiannya adalah Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan dalam Rapat Harian Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
3.
Bagi APKLINDO Provinsi yang belum memiliki Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK), Musyawarah Provinsi diikuti oleh Anggota yang masih terdaftar secara aktif pada saat Musyawarah Provinsi berlangsung.
4.
Peninjau terdiri dari : a. Dewan Pembina dan Dewan Penasehat. b. Anggota kehormatan dan anggota luar biasa jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi.
Pasal 24 Hak Bicara dan Hak Suara 1.
Setiap Peserta MUSPROV mempunyai Hak Bicara dan Hak Suara.
2.
Dewan Pengurus Provinsi, dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing secara kolektif mempunyai 1 (satu) suara
Pasal 25 Musyawarah Kerja Provinsi 1.
Musyawarah Kerja Provinsi diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan MUSPROV dan masalah lain yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antar dua MUSPROV.
2.
Peserta Musyawarah Kerja Provinsi : a. Dewan Pengurus Provinsi b. Dewan Pembina dan Dewan Penasehat c. Ketua dan Sekretaris Biro/Lembaga d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
3.
Rancangan Materi Musyawarah Kerja Provinsi disiapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi yang disampaikan kepada seluruh peserta Musyawarah Kerja Provinsi sebelum diselenggarakan Musyawarah Kerja Provinsi.
4.
Sidang-sidang Musyawarah Kerja Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Provinsi. Pasal 26 Musyawarah Kabupaten/Kota
1.
Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/KOTA) adalah Musyawarah tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi diadakan 5 (lima) tahun satu kali.
2.
MUSKAB/KOTA berwenang : a. Menetapkan program kerja. b. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Kabupaten/Kota. c.
Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
d. M enetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu.
3.
MUSKAB/KOTA diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
4.
Acara dan tata-tertib MUSKAB/KOTA/tata-tertib pemilihan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota ditetapkan oleh MUSKAB/KOTA
5.
Rancangan Materi MUSKAB/KOTA disiapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan disampaikan ke seluruh peserta MUSPROV sebelum MUSKAB/KOTA diselenggarakan.
6.
Sidang-sidang MUSKAB/KOTA sampai dengan disahkannya acara dan tata-tertib MUSKAB/KOTA dipimpin oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota selanjutnya dipimpin oleh dan dari peserta MUSKAB/KOTA yang memiliki hak suara.
Pasal 27 Peserta MUSKAB/KOTA 1.
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
2.
Dewan Pembina dan Dewan Penasehat
3.
Ketua dan Sekretaris Bagian
4.
Anggota yang terdaftar dan sah
Pasal 28 Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota 1.
Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan keputusan MUSKAB/KOTA dan masalah lain yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antar dua MUSKAB/KOTA
2.
Peserta Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota : a. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota b. Dewan Pembina dan Penasehat c. Ketua dan Sekretaris Bagian
3.
Rancangan Materi Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada seluruh peserta sebelum diselenggarakan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota.
Pasal 29 Hak Bicara dan Hak Suara 1.
Setiap Peserta MUSKAB/KOTA mempunyai hak Bicara dan Hak Suara.
2.
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing secara kolektif mempunyai 1(satu) suara. Pasal 30 Musyawarah Luar Biasa
1.
Musyawarah luar biasa di Tingkat Pusat / Provinsi / Kabupaten/Kota hanya dapat diselenggarakan bilamana terjadi penyimpangan atau pelanggaran oleh Dewan Pengurus atau jika ada kebutuhan dan hal-hal penting dan mendesak yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya sampai MUNAS/MUSPROV/MUSKAB/KOTA diselenggarakan.
2.
Musyawarah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan MUNAS/ MUSPROV/ MUSKAB/KOTA serta dapat membubarkan Organisasi.
3.
Pembubaran Organisasi hanya dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Luar Biasa atas undangan khusus untuk pembubaran Organisasi.
4.
Musyawarah Luar Biasa hanya dapat diselengarakan atas permintaan : a. Minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah DPP dan DPK untuk MUNAS-LUB. b. Minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah DPK untuk MUSPROV-LUB dan/ atau 2/3 (dua pertiga) anggota terdaftar apabila DPK belum terbentuk. c. Minimal 2/3 (dua per tiga) anggota terdaftar untuk MUSPROV-LUB.
5.
Ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa baik di tingkat Nasional Provinsi maupun Kabupaten/Kota penyelenggaraannya sama dengan penyelenggaraan Musyawarah di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
BAB V RAPAT PENGURUS
Pasal 31 Rapat Pengurus Nasional Rapat Pengurus Nasional diselenggarakan untuk membahas dan mengkoordinir pelaksanaan berbagai keputusan organisasi yang bersifat khusus dihadiri oleh Dewan Pengurus Nasional, Ketua Dewan Pengurus Provinsi, Ketua Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Penasehat. Pasal 32 Rapat Pengurus Provinsi Rapat Pengurus Provinsi diselenggarakan untuk membahas dan mengkoordinir berbagai keputusan yang bersifat khusus, dihadiri oleh Dewan Pengurus Provinsi, Ketua Dewan Pembina dan Dewan Penasehat.
Pasal 33 Rapat Harian Dewan Pengurus Rapat harian Dewan Pengurus diselenggarakan untuk membahas dan mengambil Keputusan tentang kebijakan Dewan Pengurus sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pengurus menurut tingkatannya
Pasal 34 Rapat Paripurna Dewan Pengurus Rapat Paripurna Dewan Pengurus diselenggarakan untuk membahas dan mengkoordinir tentang teknis pelaksanaan program oleh Dewan Pengurus sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengurus menurut tingkatannya dan Ketua Departemen/Lembaga/Bagian
BAB VI KEUANGAN
Pasal 35 Uang Pangkal dan Uang Iuran 1.
Besarnya uang pangkal dan iuran anggota dan tata cara penarikannya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional
2.
Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota dibedakan berdasarkan klasifikasi perusahaan yang ada di Departemen Perdagangan.
Pasal 36 Perimbangan Pembagian Keuangan 1.
Pembagian hasil uang pangkal dan iuran diatur sebagai berikut ; a. 20 % untuk Dewan Pengurus Nasional b. 60 % untuk Dewan Pengurus Provinsi c. 20 % untuk Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
2.
Bagi Provinsi yang belum terbentuk Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut ; a. 30 % untuk Dewan Pengurus Nasional b. 70 % untuk Dewan Pengurus Provinsi
3.
Dewan Pengurus Provinsi bertanggung jawab atas pembagian keuangan untuk Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
Pasal 37 Kekayaan Apklindo 1.
Segala bentuk sistem kekayaan APKLINDO hanya dapat dipergunakan untuk keperluan organisasi.
2.
Dewan Pengurus disemua tingkat, tidak berhak atau berkuasa mengendalikan kekayaan APKLINDO baik yang bergerak maupun tidak bergerak terkecuali atas persetujuan rapat harian Dewan Pengurus disemua tingkatan.
Pasal 38 Manajemen Keuangan 1.
Rencana Anggaran dan Pendapat Belanja Organisasi disusun oleh Bendahara dengan mendapat persetujuan rapat Dewan Pengurus
2.
Manajemen keuangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
3.
Bendahara berkewajiban melaporkan secara periodik tentang pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi kepada Dewan Pengurus dalam rapat harian Dewan Pengurus
4.
Pembukuan Organisasi disetiap tingkat dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. BAB VII PENUTUP
Pasal 39 Penutup 1.
Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Nasional.
2.
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, yang menjadi pegangan sesuai dengan urutannya adalah; Keputusan MUNAS, Keputusan Mukernas, Keputusan Rapimnas, Keputusan Dewan Pengurus Nasional.
3.
Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Jakarta : 10 Oktober 2008
DEWAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERUSAHAAN KLINING SERVIS INDONESIA
H. Imran Noor
Hj. Dwiyana Bravan
Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga:
Hi Abdurrahman Husain Bafadhal, SH Ketua
Hj.Dwiyana Bravani, Skomp Sekretaris
Ir.Bambang Wiragil, MM Anggota
H.M Shiddiq, SP Anggota
Ricky Rumengan Anggota
