DOKUMEN PEMILIHAN Nomor: PL.101/2/12/OP.Tpk-16 Tanggal: 16 Maret 2016
untuk e-Seleksi Umum Jasa Konsultansi Dengan Prakualifikasi PEKERJAAN STUDI PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHAN BOOM BARU
Kelompok Kerja STUDI PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHAN BOOM BARU Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2016
BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 1. LATAR BELAKANG Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda Transportasi. Sedangkan Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. Bahwa berdasarkan Undangundang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan telah ditetapkan antara lain bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang mengacu kepada Rencana Induk Pelabuhan Nasional yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 725 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 725 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional telah ditetapkan antara lain bahwa Pelabuhan Boom Baru di Provinsi Sumatera Selatan merupakan Pelabuhan Utama. 2. MAKSUD DAN TUJUAN Kerangka Acuan Kerja ini sebagai petunjuk bagi konsultan, yang memuat masukan azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterprestasikan dalam melaksanakan tugasnya, dengan Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan konsultan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud oleh Pemberi Tugas. 3. LINGKUP KEGIATAN, LINGKUP PEKERJAAN DAN LINGKUP TUGAS a. Lingkup kegiatan meliputi studi penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Pelabuhan Boom Baru Provinsi Sumatera Selatan. b. Lingkup Pekerjaan dan lingkup tugas meliputi antara lain: 1) Persiapan Pekerjaan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana kerja, rencana penggunaan peralatan dan rencana penugasan personel serta rencana survey dalam penyusunan rencana induk pelabuhan, metodologi kerja dan target pencapaian kerja.
4 6
2) Survey Lapangan Pengumpulan data primer dan data sekunder antara lain: a) Data fisik dasar wilayah study; b) Data kepelabuhanan; c) Data kependudukan; d) Data kelembagaan; e) Data wilayah yang meliputi kebijakan tata ruang wilayah dan kota dan data lainnya yang diperlukan untuk data dukung penyusunan rencana induk pelabuhan. 3) Validasi, Analisa Dan Evaluasi Data; 4) Diskusi dan asistensi; 5) Penyusunan Rancangan Rencana Induk Pelabuhan; 6) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan. 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN Organisasi : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok KPA : Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok PPK : Yuli Indrawanto, ST ULP : ULP Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA Sumber dana untuk pelaksanaan pekerjaan ini berasal dari DIPA Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun Anggaran 2016. HPS disusun berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 14/TAP.DPN/IV/2015 Tentang Pedoman Standar Minimal 2015 Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi sedangkan biaya-biaya transportasi dan (Forum Group Discussion) FGD berdasarkan harga pasar. 6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pelaksanaan study penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan rincian sebagai berikut: BULAN BULAN BULA BULA BULA BULAN NO URAIAN 1 2 N3 N4 N5 6
1.
Lap. Pendahuluan
2.
Lap. Antara
3.
Lap. Akhir Sementara
4.
Laporan Akhir
7. PROGRAM KERJA DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN Konsultan harus menyusun program kerja yang menyangkut jadwal kegiatan secara terinci, kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan peralatan serta metode kerja yaitu: a. Jadwal kegiatan secara detail; b. Alokasi tenaga yang lengkap; c. Jumlah dan jenis peralatan yang akan digunakan; Kebutuhan peralatan yang diperlukan dalam penyusunan rencana induk pelabuhan ini antara lain: a. Global Positioning System (GPS) b. Echosounder c. Roll Echosounder d. Theodolite 8. PENYEDIA JASA Penyedia jasa yang dibutuhkan memiliki persyaratan sebagai berikut: a. Mempunyai pengalaman pekerjaan studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan; b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konsultansi di Bidang Layanan Jasa Studi, Penelitian, dan Bantuan Teknik; c. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan survey yang digunakan dalam kegiatan survey dalam studi penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (dibuktikan dengan membuat surat pernyataan); d. Membuat surat pernyataan bersedia bertanggung jawab sampai dengan Rencana Induk Pelabuhan Boom Baru ditetapkan. 9. KELUARAN Keluaran yang diharapkan dari konsultan dalam menyusun Rencana Induk Pelabuhan antara lain: a. Menciptakan keterpaduan tata ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota; b. Mengembangkan pemanfaatan lahan berdasarkan jaringan infrastruktur dan kondisi lingkungan; c. Zonasi lahan daratan berdasarkan efektifitas, proyeksi pertumbuhan arus barang dan keterpaduan sarana dan prasaran pelabuhan; d. Zonasi lahan perairan berdasarkan proyeksi arus kapal dan pertimbangan kapal yang akan masuk ke pelabuhan; e. Rencana pengembangan pelabuhan yang memperhatikan pertumbuhan arus barang, lingkungan, pertumbuhan industri, hinterland dan kemajuan sarana dan prasarana pelabuhan; f. Merencanakan konsep DLKr & DLKp Pelabuhan; g. Sistem logistik (supply chain management) yang mendukung sislognas dalam rangka menjamin kelancaran arus barang dan tarif yang kompetitif; h. Kesesuaian dengan kajian lingkungan hidup berupa kualitas lingkungan awal (rona lingkungan awal) , baku mutu lingkungan hidup yang berlaku, indikasi daerah kawasan lindung, kemungkinan diperlukannya
Kajian Lilngkungan Hidup Strategis, sistem pengelolaan lingkungan dan penanganan limbah cair padat dan gas di pelabuhan; 10. KRITERIA a. Kriteria Umum Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan harus memperhatikan kriteria umum Rencana Induk Pelabuhan dan berpedoman pada: 1) 2) 3) 4)
Rencana Induk Pelabuhan Nasional; Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait lokasi pelabuhan; 5) Kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan; 6) Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal. Rencana Induk Pelabuhan meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan. Rencana peruntukan wilayah daratan berdasarkan pada kriteria kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Rencana peruntukan wilayah perairan berdasarkan pada kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan tata kelola pelabuhan yang menjamin kelancaran arus barang dan meningkatkan kinerja pelabuhan. b. Kriteria Khusus Rencana Induk Pelabuhan dilengkapi dengan konsep Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan. Batas DLKr dan DLKp dilengkapi dengan koordinat geografis terdiri atas: 1) Wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; 2) Wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan untuk pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
Daerah lingkungan kepentingan (DLKp) merupakan perairan pelabuhan diluar DLKr yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal jika diperlukan.
11. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN No. A
Uraian
Vol
KUALIFIKASI
1 org
- Magister S2 Teknik Sipil/Planologi dengan
TENAGA AHLI - Ketua Tim
memiliki
sertifikasi
keahlian
teknik
dermaga / teknik rawa dan pantai yang
masih
berlaku,
dengan
pengalaman kerja profesional selama 3 tahun dan
pernah menyusun studi
Rencana Induk Pelabuhan atau - Sarjana S1 Teknik Sipil/Planologi dengan memiliki
sertifikasi
keahlian
teknik
dermaga/teknik rawa dan pantai yang masih berlaku, dengan pengalaman kerja professional selama 6 tahun dan pernah menyusun studi Rencana Induk - Ahli Transportasi
1 org
Pelabuhan. Sarjana S1 Teknik Transportasi/DIV
Sipil
/Manajemen
Ketatalaksanaan
dengan
memiliki sertifikasi keahlian transportasi yang masih berlaku dengan pengalaman kerja profesional
selama
3
thn
dan
pernah
menyusun studi Rencana Induk Pelabuhan. - Ahli Perencanaan 1 org
Sarjana
S1
Pelabuhan
dengan
memiliki
dermaga
Teknik
dengan
Sipil/Teknik
sertifikasi yang
Kelautan
keahlian masih
teknik berlaku
pengalaman kerja professional selama 3 thn dan pernah menyusun studi Rencana Induk Pelabuhan. - Ahli Perencanaan 1 org
Sarjana S1 Planologi dengan sertifikasi keahlian
Wilayah Kota
perencanaan
dan Regional /
pengalaman kerja profesional selama 3 thn
Tata Ruang
dan pernah
Wilayah
Induk
wilayah menyusun
&
kota studi
dengan Rencana
5 0
No.
Uraian
Vol
KUALIFIKASI Pelabuhan.
- Ahli Lingkungan
1 org
Sarjana
S1
Teknik
Lingkungan/Ilmu
Lingkungan dengan sertifikasi keahlian teknik lingkungan
dengan
profesional
selama
pengalaman 3
thn
dan
kerja pernah
menyusun studi Rencana Induk Pelabuhan. B
TENAGA SUB PROFESIONAL - Asisten
1 org
Profesional
Diploma
3
(D3)/Sarjana
S1
dengan
pengalaman kerja profesional minimal 2 tahun dan pernah melakukan studi di pelabuhan.
- Surveyor
6 org
Diploma 3 (D3) dengan pengalaman kerja profesional
minimal
2
tahun
danpernah
melakukan studi di pelabuhan. - CAD Operator
2 org
Minimal SMK Jurusan Pembangunan dengan pengalaman kerja profesional minimal 2 tahun
12. PROSES PENYUSUNAN a. Pekerjaan Persiapan Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Konsultan harus mempelajari secara seksama Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pekerjaan, dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja yang mencakup: 1) Penjabaran maksud dan tujuan pekerjaan secara detail; 2) Penyusunan keterangan secara rinci mengenai metode pelaksanaan pekerjaan; 3) Pembuatan program kerja, meliputi: urutan kegiatan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, organisasi pelaksana pekerjaan, penyediaan tenaga ahli, penyediaan perlengkapan/peralatan kerja; 4) Studi literatur/kepustakaan; 5) Penyusunan daftar kebutuhan data, rencana survey lapangan, dan formulir-formulir yang diperlukan; b. Inventarisasi data dan informasi terkait Inventarisasi data dan informasi meliputi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan/literatur (data sekunder) dan melalui survey lapangan (data primer) berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait maupun masyarakat di lokasi pekerjaan yang meliputi:
1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah yang berkaitan dengan program pemerintah dalam rangka mewujudkan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), Tatrawil dan Tatralok, dimaksudkan untuk mendapatkan suatu tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dalam lingkup wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota yang mencakup transportasi jalanraya, transportasi jalan rel dan transportasi laut yang masing-masingnya terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis, guna menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 2) Rencana Tata Guna Lahan dan Prasarana Fisik Wilayah antara lain : a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota; b) Jaringan prasarana transportasi dan rencana pengembangannya (jika telah ada); c) Jaringan utilitas dan rencana pengembangannya (jika telah ada). 3) Data Sosial Ekonomi Wilayah yang meliputi data kependudukan, PDRB, potensi investasi, potensi pariwisata dan social ekonomi masyarakat; 4) Fisiografi, Topografi, dan Meteorologi yang meliputi peta geologi, tata guna tanah, topografi, kondisi tanah dan data meteorology yang mencakup suhu udara, kelembaban, arah angin dan kecepatan angin, curah hujan; 5) Dokumen/hasil studi terkait apabila ada; c. Telaah awal Melakukan telaah awal sebelum peninjauan lapangan dan hasil telaah awal tersebut harus dilengkapi kembali setelah peninjauan lapangan. Harus telah diperoleh gambaran umum wilayah perencanaan sehingga dalam pelaksanaan peninjauan lapangan telah terdapat gambaran umum rencana pembangunan pelabuhan dan tatanan kepelabuhanan di wilayah terkait. Dalam hal ini, Konsultan juga harus melakukan telaah awal beberapa aspek teknis yang paling mendasar, yaitu: topografi lokasi/kawasan, batimetri, cuaca, arah dan kecepatan angin, alur pelayaran dan kawasan perairan; d. Survey pendahuluan Konsultan harus melaksanakan peninjauan/survey pendahuluan guna melakukan observasi dan penggalian data secara lebih mendalam terhadap wilayah perencanaan, khususnya lokasi rencana pembangunan pelabuhan yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 1) Wawancara/diskusi mendalam dengan berbagai pihak terkait. 2) Survey permintaan dan potensi pengembangan jasa kapal. 3) Pengamatan aspek teknis lokasi rencana pembangunan pelabuhan (topografi, ketersediaan lahan, kondisi cuaca, arah dan kecepatan angin, ketersediaan bahan konstruksi, dan lain-lain). 4) Pengamatan aspek operasional pelabuhan, jalur pelayaran, kebutuhan peralatan SBNP dan lain-lain). 5) Pengamatan aspek kelestarian lingkungan.
6) Pengamatan aspek pembiayaan pembangunan (lahan, bahan baku konstruksi, pelaksanaan konstruksi, tenaga kerja, dan lain-lain). 7) Pengamatan terhadap peralatan bongkar muat dan distribusi serta sistem logistic barang yang telah dan akan diterapkan oleh BUP. e. Survey lapangan Setelah dilakukan telaah awal dan survey pendahuluan, selanjutnya Konsultan harus melakukan Survey Lapangan, yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Survey topografi; Survey bathimetry; Survey hidrooceanografi; Pengumpulan data hidrologi dan klimatologi; Permintaan jasa angkutan laut; Identifikasi dampak lingkungan hidup; Dan survey data lainnya uyang diperlukan untuk pekerjaan tersebut.
f. Analisis perkiraan permintaan jasa angkutan laut Analisa Prakiraan Permintaan Jasa Angkutan Laut merupakan tahap pengolahan data lalu lintas angkutan laut sebagai dasar evaluasi terhadap kapasitas fasilitas eksisting dan perencanaan kebutuhan pengembangan fasilitas pelabuhan sampai dengan tahun target perencanaan, dengan memperhatikan program pemerintah dalam rangka mewujudkan Sistem Transportasi Nasional dan kebijakan/strategi pengembangan wilayah serta potensi ekonomi daerah setempat, yang mencakup: 1) Analisa kondisi social ekonomi masyaratakt yang diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan pelabuhan; 2) Analisis Prakiraan Permintaan Jasa Angkutan Laut (Demand Forecast Analysis) meliputi: a) Prakiraan jumlah pergerakan kapal tahunan. b) Prakiraan jumlah pergerakan penumpang tahunan. c) Prakiraan volume barang tahunan baik untuk curah kering, curah cair, cargo, petikemas dll. d) Prakiraan jaringan/route pelayaran masa mendatang. e) Prakiraan pengoperasian jenis kapal dimasa mendatang. 3) Analisis Asal Tujuan Lalu Lintas Kapal (Origin Destination Analysis) 4) Analisis Pergantian Antar Moda Angkutan (Moda Split Analysis) g. Analisis kebutuhan pengembangan Rencana pengembangan fasilitas pelabuhan juga harus mengacu pada kebijakan pembangunan, arahan tata ruang dan analisis prakiraan permintaan jasa angkutan laut tersebut, dan selanjutnya Konsultan harus menyusun konsep pengembangan pelabuhan yang diwujudkan dalam target kemampuan layanan pelabuhan, tahapan pengembangan, dan tahapan pelaksanaan pembangunannya. Konsultan juga melakukan analisis kebutuhan jenis fasilitas pelabuhan dan kebutuhan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analisis kebutuhan jenis fasilitas pelabuhan meliputi:
1) Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang didaratan; 2) Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diperairan; h. Analisa dan evaluasi perencanaan pengembangan pelabuhan 1) Analisa dan evaluasi teknis teknis yang meliputi: a) Hidrooceanografi dalam pembuatan dan penetapan arah arus dan gelombang di lokasi rencana pelabuhan untuk penetapan arah/posisi dermaga; b) Alur dan kawasan keselamatan pelayaran (turning basin area); c) Jenis fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan sampai dengan rencana pembangunan tahap akhir (ultimate phase); d) Prakiraan kebutuhan lahan sampai dengan rencana pembangunan pelabuhan tahap akhir; e) Kondisi fisik dan daya dukung lahan di lokasi rencana pelabuhan. f) Ketersediaan utilitas; g) Topografis permukaan lahan rencana lokasi pelabuhan; h) Keterpaduan rencana pengembangan/pembangunan pelabuhan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat; i) Kondisi dan ketersediaan lahan; j) Potensi pendangkalan; k) Kendala pelaksanaan konstruksi; l) Ketersediaan akses/jalan masuk; 2) Analisis operasional yang meliputi: a) Jenis kapal yang diperkirakan akan beroperasi di pelabuhan; b) Pengaruh gelombang terhadap operasi pelabuhan; c) Alur dan kawasan pelabuhan bila ada pelabuhan lain disekitarnya; d) Pengaturan operasi pelabuhan; e) Dukungan peralatan SBNP. 3) Analisis pengusahaan angkutan laut yang meliputi: a) Prakiraan permintaan jasa angkutan laut (20 tahun kedepan) di wilayah perencanaan (Provinsi/Kabupaten setempat), yaitu: penumpang, barang dan kargo (bila ada); b) Kemungkinan adanya perusahaan pelayaran yang akan membuka jalur pelayaran ke pelabuhan tersebut; c) Kajian jenis kapal yang akan beroperasi. 4) Analisis ekonomi dan finansial meliputi: a) Menghitung besaran manfaat ekonomi makro yang diperoleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dari pembangunan pelabuhan; b) Perbandingan kondisi pertumbuhan ekonomi di wilayah perencanaan (Pemerintah Daerah setempat), apabila ada dan atau tidak ada pelabuhan; 5) Analisa tahapan pembangunan
Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan pedoman pembangunan fasilitas pelabuhan yang berdasarkan skala prioritas rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan. i. Analisa operasional, tata kerja dan tata kelola pengelolaan barang (supply chain management) di pelabuhan sehingga terjadi kelancaran arus barang, tariff yang kompetitif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kinerja pelabuhan; j. Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Dalam tahap ini Konsultan harus menyusun/mengkaji rencana induk dengan mengacu kepada hasil evaluasi dan analisis kapasitas fasilitas pelabuhan eksisting, hasil kajian perencanaan pendahuluan (preliminary desain) yang telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi lahan dan perairan yang ada, tata guna tanah, prosedur operasi pelabuhan serta identifikasi dampak lingkungan. Penyusunan rencana induk meliputi: 1) Penyusunan alternative konsep rencana tata letak fasilitas pelabuhan berdasarkan kriteria/standardisasi perencanaan pelabuhan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kelancaran, keselamatan dan keamanan pelayaran serta aspek lingkungan. 2) Melakukan pengkajian terhadap alternatif rencana tata letak fasilitas pelabuhan yang telah disusun, guna menentukan alternatif terpilih. 3) Penyusunan tahapan pembangunan pelabuhan sesuai kebutuhan untuk masing-masing fasilitas dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis dan operasional. 4) Penyusunan luas kebutuhan tanah untuk setiap tahapan pengembangan/pembangunan pelabuhan. 5) Penyusunan koordinat lokasi perletakan masing-masing fasilitas pelabuhan. 6) Konsep awal Rencana Tata Guna Tanah di sekitar pelabuhan. 7) Rancangan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Linkungan Kepentingan Pelabuhan. Dalam penyusunan rencana induk ini Konsultan harus menyusun tata letak, konsep tahapan pembangunan serta rancangan dasar (preliminary design) masing-masing fasilitas pelabuhan sebagaimana diatur dalam PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Penyusunan Rencana Induk fasilitas tersebut harus disesuaikan dengan kelas pelabuhan setidaknya meliputi: 1) Fasilitas Wilayah Daratan: a) Fasilitas pokok i. Dermaga ii. gudang lini 1; iii. lapangan penumpukan lini 1; iv. terminal penumpang; v. terminal peti kemas; vi. terminal roro; vii. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
viii. fasilitas bunker; ix. fasilitas pemadam kebakaran; x. fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan xi. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) b) Fasilitas penunjang i. kawasan perkantoran; ii. fasilitas pos dan telekomunikasi; iii. fasilitas pariwisata dan perhotelan; iv. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; v. jaringan jalan dan rel kereta api; vi. jaringan air limbah, drainase, dan sampah; vii. areal pengembangan pelabuhan; viii. tempat tunggu kendaraan bermotor; ix. kawasan perdagangan; x. kawasan industri; dan xi. fasilitas umum lainnya 2) Fasilitas wilayah perairan a) Fasilitas pokok i. Alur pelayaran ii. perairan tempat labuh; iii. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; iv. perairan tempat alih muat kapal; v. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); vi. perairan untuk kegiatan karantina; vii. perairan alur penghubung intrapelabuhan; viii. perairan pandu; dan ix. perairan untuk kapal pemerintah. b) Fasilitas penunjang i. perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang; ii. perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; iii. perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar); iv. perairan tempat kapal mati; v. perairan untuk keperluan darurat; dan vi. perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan 13. SISTEM PELAPORAN Sebagai Kontrol dan pertanggung jawaban dari pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi Penyusunan Rencana induk Pelabuhan adalah adanya pelaporan yang diberikan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan. Beberapa tahapan pelaporan yang diserahkan adalah: a. Laporan Pendahuluan diserahkan sebanyak 3 (tiga) buku yang menyajikan kajian data awal, data sekunder, metodologi pelaksanaan, dan rencana kerja penyusunan studi Rencana Induk Pelabuhan. Hasil diskusi Laporan Pendahuluan dituangkan dalam bentuk satu berita acara dan dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan berikutnya.
b. Laporan Antara diserahkan sebanyak 3 (tiga) buku yang berisi hasil kompilasi data serta hasil analisis awal meliputi: pendekatan teknis pelaksanaan pekerjaan, hasil analisa dan evaluasi wilayah perencanaan, kondisi fisik wilayah, kecenderungan perkembangan ekonomi, rencana pengembangan wilayah, rencana operasional, hasil peninjauan lapangan, analisis awal prakiraan permintaan jasa angkutan laut, proyeksi lalu lintas kapal, barang dan penumpang, dan indikasi kebutuhan fasilitas pelabuhan sesuai dengan tujuan dan sasaran perencanaan sebagai pedoman bagi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan. Hasil diskusi dituangkan dalam bentuk satu berita acara dan dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan berikutnya. Dalam laporan antara tersebut juga dilaporkan hasil pegukuran: 1) Pengukuran topografi; Laporan Hasil Pengukuran Topografi berisi antara lain; tata cara dan rekaman pelaksanaan pengukuran topografi, data hasil pengukuran, deskripsi BM, dan gambar situasi hasil pengukuran 2) Pengukuran bathimetri; Laporan Pengukuran Bathimetri berisi antara lain; tata cara dan rekaman pelaksanaan pengukuran bathimetri, data hasil penyelidikan lapangan, data dan analisis laboratorium, serta kesimpulan dan rekomendasi. 3) Survey hidrooceanografi; 4) Pengukuran hidrologi dan klimatologi; 5) Dan data hasil survey lainnya yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. c. Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report) sebanyak 3 (tiga) buku yang berisi hasil kajian rinci kondisi fisik wilayah perencanaan, kondisi ekonomi dan proyeksi perkembangan ekonomi, proyeksi pertumbuhan komoditi yang akan ditampung dipelabuhan, proyeksi kedatangan kapal, proyeksi pertumbuhan arus kendaraan keluar masuk pelabuhan, rencana tata ruang wilayah, kajian prakiraan permintaan jasa kapal, analisis kebutuhan fasilitas pelabuhan dan pentahapannya, rancangan awal untuk Penataan Kawasan, perletakan Bangunan, hasil analisa dan evaluasi dari laporan sebelumnya. Hasil diskusi ini dituangkan dalam satu berita acara dan dijadikan pedoman dalam penyususunan laporan berikutnya. d. Laporan Akhir (Final Report) sebanyak 5 (lima) buku, softcopy dalam bentuk bentuk CD sebanyak 5 (lima) buah, laporan teknis sebanyak 5 (lima) buku yang terdiri dari ringkasan eksekutif, gambar, dokumentasi, peta, dan buku/data lain sesuai kepentingan proyek adalah bentuk akhir dari keseluruhan rangkaian pelaksanaan pekerjaan study dan merupakan penyempurnaan dari draft laporan sesuai dengan catatan dalam berita acara pembahasan.
14. PENUTUP Konsultan setelah menerima pengarahan penugasan dan semua bahan masukan, hendaknya memeriksa dan memproses semua bahan yang ada serta mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan untuk pekerjaan studi penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Boom Baru ini. Untuk kesempurnaan pekerjaan tersebut diatas, Konsultan diminta mempelajari segala informasi dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pekerjaan dimaksud.
