ANGGARAN DASAR PERSAUDARAAN KORBAN NAPZA INDONESIA (P K N I)

ANGGARAN DASAR PERSAUDARAAN KORBAN NAPZA INDONESIA (P K N I) Muqaddimah Bahwa kebijakan dunia mengenai perang terhadap napza telah diterapkan dengan cara mendiskriminasi korban napza dan zat psikoaktif dari kehidupan ekonomi sosial dan budaya yang mengakibatkan mereka mengalami pengisolasian dalam hidup yang sengaja diciptakan secara terstruktur dan sistematis. Undang-undang Narkotika Indonesia juga telah mengkriminalkan korban napza dan zat psikoaktif. Bahwa diskriminasi tersebut telah menindas korban napza dan zat psikoaktifyang dapat dilihat dan dijelaskan bahwa sampai saat ini korban napza mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak kesehatan yang membuat mereka semakin rentan tertular HIV dan Hepatitis C; Hak pendidikan sehingga tercipta aturan yang mengharuskan mereka keluar dari sistem pendidikan; Hak Pekerjaan yang membuat mereka lemah secara ekonomi; Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum sehingga mereka sering mendapatkan penyiksaan dan pelecahan; Hak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara sebagai korban. Bahwa kegagalan penanganan distribusi gelap napza telah mengorbankan korban napza sebagai manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa korban napza perlu melibatkan diri dan dilibatkan secara sadar untuk menentukan arah kebijakan napza untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Bentuk pelibatan ini akan menghilangkan stigma dan diskriminasi sekaligus membuat negara menjamin seluruh hak warga negaranya. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006 telah disepakati pembentukan Ikatan Persaudaraan Korban Napza Indonesia yang disingkat IPPNI oleh beberapa orang korban napza yang kemudian menginisiasi beberapa korban napza di beberapa daerah untuk melakukan kegiatan pengorganisasian dan pendidikan. Dengan keadaan inilah maka muncullah beberapa kelompok korban napza yang merupakan korban kebijakan napza di Indonesia dengan terus mengorganisir diri dan melakukan upaya-upaya advokasi untuk menyuarakan hak-hak korban

Ikatan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (IPPNI) yang kemudian menjadi sebuah wadah bersama untuk memperjuangkan hidup sebagai manusia seutuhnya. Bahwa melalui mekanisme Kongres Anggota I di Makassar tanggal 17 Juni 2008 disepakati perubahan nama organisasi ini menjadi Persaudaraan Korban Napza Indonesia yang disingkat *Pembahasan dalam Kongres Nasional II PKNI di Grage Hotel Yogya, 28 Sept – 1 Okt 2011

Halaman

Untuk mengaspirasi kebutuhan ini maka dibentuklah sebuah organisasi nasional yang bernama

1 dari 16

napza yang telah lama ditindas.

PKNI oleh 65 (enam puluh lima) korban napza dari 13 (tiga belas) provinsi di Indonesia. Provinsi tersebut adalah : 1. Nanggroe Aceh Darussalam; 2. Sumatera Utara; 3. Bengkulu; 4. Lampung; 5. Jambi; 6. DKI Jakarta; 7. Jawa Barat; 8. Jawa Tengah; 9. Jawa Timur; 10. Daerah Istimewa Yogyakarta; 11. Bali; 12. Nusa Tenggara Barat; 13. Sulawesi Selatan.

BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 Nama Nama organisasi ini adalah PERSAUDARAAN KORBAN NAPZA INDONESIAatau disingkat menjadiPKNI. Pasal 2 Kedudukan Kedudukan organisasi ini berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 3 Waktu Waktu dibentuk dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4 Kedaulatan Kedaulatan tertinggi PKNI berada di anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres. *Pembahasan dalam Kongres Nasional II PKNI di Grage Hotel Yogya, 28 Sept – 1 Okt 2011

Halaman

KEDAULATAN, BENTUK, SIFAT DAN FUNGSI

2 dari 16

BAB II

Pasal 5 Bentuk Organisasi PKNI berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Pasal 6 Sifat Organisasi ini bersifat merdeka. Pasal 7 Fungsi Sebagai alat perjuangan bagi korban napza dalam pemenuhan hak asasi manusia. BAB III ASAS DAN NILAI-NILAI Pasal 8 Asas Organisasi PKNI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 9 Nilai-Nilai Organisasi 1. Kesatuan adalah kekompakan dengan menghargai keberagaman; 2. Kemandirian adalah situasi dimana organisasi mampu mengambil keputusan sendiridan tidak dibawah pengaruh pihak lain; 3. Keadilan adalah prinsip dimana setiap manusia harus mendapatkan perlakuan yangtidak dibedakan karena suatu hal yang disebabkan oleh cara pandang dan strukturyang menindas; 4. Kesetaraan adalah prinsip dimana setiap manusia sederajat dalam menggunakan haksipil dan politiknya; 5. Keterbukaan dan Transparan adalah prinsip dimana manusia harus terbuka terhadapmasukan pemikiran dan saran pihak luar tanpa mengurangi nilai semangat

dalamberoganisasi; 7. Bertanggung Jawab adalah prinsip dimana manusia dan organisasi tidak melarikandiri daritugas dan kewajiban keorganisasian;

*Pembahasan dalam Kongres Nasional II PKNI di Grage Hotel Yogya, 28 Sept – 1 Okt 2011

Halaman

6. Kejujuran adalah prinsip dimana setiap manusia tidak melakukan kebohongan

3 dari 16

dasar danterbuka tanpa ada kerahasiaan dalam pengelolaan kegiatan organisasi;

8. Anti

Kekerasan

adalah

situasi

dimana

setiap

manusia

tidak

melakukan

pemukulan,penghinaan dan pelecehan dalam melakukan perjuangan; 9. Demokrasi; 10. Anti

Diskriminasi

adalah

menentang

perlakuan

secara

tidak

adil

karena

kerakteristikstatus abstinential, gender, agama, ras dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik,status kesehatan, orientasi seksual dan karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari diskriminasi; 11. Anti Korupsi; 12. Kemanusiaan. BAB IV VISI DAN MISI Pasal 10 Visi Korban napza yang berdaya bersama dengan anggota masyarakat lainnya mewujudkan keadilan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pasal 11 Misi 1. Memperjuangkan terpenuhinya hak asasi manusia pada korban napza; 2. Melakukan upaya pendidikan kritis kepada para korban napza dan masyarakat; 3. Melakukan advokasi menuju kebijakan napza yang manusiawi dan berpihak kepada korban napza; 4. Membangun kemitraan strategis; 5. Memberikan asistensi teknis kepada komunitas korban napza untuk mendukung visi PKNI. BAB V LAMBANG

BAB VI KEANGGOTAAN


Halaman

Penjelasan mengenai lambang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

4 dari 16

Pasal 12

Pasal 13 Keanggotaan organisasi ini adalah kelompok. Pasal 14 Hak dan Kewajiban Hak Anggota: Anggota memiliki hak untuk: 1. Individu yang merupakan bagian anggota PKNI dapat dicalonkan dan mencalonkan diri untuk menjabat sebagai Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan Koordinator Nasional. 2. Bersuara dan berpendapat (kritik dan saran) dalam setiap forum organisasi yang dihadiri maupun tidak dihadiri dengan mekanisme suara langsung atau perwakilan suara yang ditentukan melalui mekanisme di tingkat provinsi. 3. Suara dan pendapat di luar forum organisasi hanya dapat dilakukan secara tertulis dan berdasarkan fakta. 4. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas melalui kongres nasional. 5. Menggunakan seluruh mekanisme kongres dan rapat untuk kepentingan perjuangan bersama. 6. Anggota kelompok dapat membela diri bila diduga melakukan pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan organisasi. 7. Anggota berhak mendapatkan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PKNI. 8. Anggota berhak mendapatkan bantuan teknis dan advokasi hukum yang difasilitasi oleh PKNI. 9. Setiap anggota memiliki 1 hak suara dalam mekanisme keorganisasian. Kewajiban Anggota: Anggota memiki kewajiban untuk: 1. Mentaati keputusan aturan organisasi sesuai dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Organisasi. 2. Mendukung ketetapan organisasi yang dihasilkan bersama-sama oleh anggota dan struktur organisasi. 3. Membayar iuran wajib keanggotaan sebesar minimal Rp. 100.000 per tahun. 4. Terlibat aktif dalam gerakan perjuangan / program organisasi.

Berakhirnya Keanggotaan 1. Anggota mengajukan pengunduran diri secara tertulis. 2. Terbukti tidak mentaati aturan dan prinsip organisasi. *Pembahasan dalam Kongres Nasional II PKNI di Grage Hotel Yogya, 28 Sept – 1 Okt 2011

Halaman

Pasal 15

5 dari 16

5. Menjaga nama baik organisasi.

3. Terbukti mencemarkan nama baik, melalui proses pengadilan internal secara adil. 4. Terbukti menyalahgunakan wewenang, melalui proses proses pengadilan internal secara adil. 5. Terbukti melanggar aturan dan kebijakan yang ditetapkan, melalui proses pengadilan internal secara adil. 6. Pengesahan berakhirnya keanggotaan setelah melalui mekanisme sidang etik. 7. Apabila anggota tidak membayar iuran wajib selama 3 bulan setelah waktu yang ditentukan, anggota tersebut dianggap mengundurkan diri dari keanggotaan PKNI, dandapat mendaftarkan kembali sebagai anggota baru. Pasal 16 Syarat Keanggotaan Persyaratan keanggotaan PKNI adalah : 1. Kelompok korban napza yang mempunyai konstituen minimal 10 orang. 2. Kelompok korban napza yang memiliki visi yang sejalan dengan PKNI. 3. Mengajukan surat permohonan ke Sekretariat Nasional untuk menjadi anggota danMendapat rekomendasi dari 2 anggota PKNI lalu melewati proses verifikasi dan validasi. 4. Setuju

menerima Visi dan

Misi

organisasi

serta

menjalankan

tujuan

dan

maksudOrganisasi. 5. Mampu berperan aktif dalam setiap kegiatan Organisasi. 6. Pengangkatan, administrasi, hak dan kewajiban serta pemberhentian anggota diaturdalam Anggaran Rumah Tangga. 7. Membayar iuran serta mengisi formulir keanggotaan. BAB VII DEWAN PENGURUS Pasal 17 Susunan Susunan Dewan Pengurus terdiri dari : 1. Koordinator; 2. Sekretaris;

Tugas dan Kewajiban Tugas Koordinator Dewan Pengurus: 1. Mematuhi dan menjalankan AD/ART organisasi. 2. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi dengan persetujuan Dewan *Pembahasan dalam Kongres Nasional II PKNI di Grage Hotel Yogya, 28 Sept – 1 Okt 2011

Halaman

Pasal 18

6 dari 16

3. Anggota.

Pengurus yang lain. 3. Melaksanakan rapat Dewan Pengurus. 4. Membuat laporan pertanggung jawaban pada akhir periode yang akan dilaporkan pada kongres. Tugas Sekretaris Dewan Pengurus: 1. Membantu Koordinator dalam menjalankan AD/ART. 2. Menangani hal-hal yang bersifat administratif organisasi. Tugas Anggota Dewan Pengurus: 1. Melaksanakan mandat Kongres. 2. Menghadiri rapat Dewan Pengurus. Pasal 19 Hak Hak Dewan Pengurus adalah : 1. Berhak membela diri bila diduga melakukan pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan organisasi; 2. Menggunakan seluruh mekanisme kongres dan rapat untuk kepentingan perjuangan bersama. Pasal 20 Wewenang Wewenang Dewan Pengurus adalah : 1. Membuat aturan organisasi; 2. Mengawasi jalannya organisasi sesuai visi dan misi; 3. Mengawasi jalanya pelaksanaan peraturan organisasi; 4. Melaksanakan Kongres Luar Biasa; 5. Dapat menghadiri seluruh rapat organisasi; 6. Dapat memanggil Koordinator Nasional sebagai penanggung jawab Badan Pekerja Nasional; 7. Mengetahui dan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dalam kerjasama atau bermitra dengan pihak lain yang dilakukan oleh BPN;

10. Dewan

Pengurus

memberhentikan

dan

mengganti

Badan

Pekerja

Nasional

melaluimekanisme Rapat Dewan Pengurus jika diminta oleh 50% + 1 dari jumlah seluruh anggota;


Halaman

9. Mengesahkan Badan Pekerja Nasional;

7 dari 16

8. Membentuk panitia penyelenggara Kongres;

11. Dewan

Pengurus

berwenang

mengesahkan

perubahan-perubahan

program

danmekanisme kerja organisasi; 12. Hak suara Dewan Pengurus dianggap sah apabila hadir dalam pertemuan; 13. Mengetahui dan dapat memberikan masukan terkait peraturan Badan Pekerja Nasional; 14. Melakukan validasi anggota PKNI yang baru. Pasal 21 Periode Masa kerja Dewan Pengurus adalah 4 (empat) tahun pada periode pertama dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya. Pasal 22 Mekanisme pemilihan Dewan Pengurus 1. Dewan Pengurus dipilih oleh anggota melalui kongres 2. Setiap anggota kelompok yang menghadiri kongres berhak mencalonkan dan dicalonkan 1 orang untuk menjadi Dewan Pengurus 3. Dewan Pengurus terdiri dari 5 orang yang mewakili 5 wilayah yaitu: a. Sumatera b. Jawa c. Kalimantan d. Sulawesi e. Bali-Nusa Tenggara 4. Setiap wilayah akan melakukan pemilihan 1 Dewan Pengurus yang berasal dari wilayah yang ditetapkan. Pasal 23 Kriteria Dewan Pengurus 1. Dewan Pengurus memahami AD/ART 2. Dewan pengurus adalah anggota PKNI yang ditetapkan dalam kongres 3. Dewan pengurus adalah warga negara Indonesia 4. Dewan pengurus berusia diatas 18 tahun 5. Dewan Pengurus terlibat aktif dalam pengorganisasian kelompok korban napza. 6. Dewan Pengurus tidak merangkap jabatan struktural pada jaringan nasional lain

Mekanisme Pengesahan Dewan Pengurus disahkan dalam kongres.


Halaman

Pasal 24

8 dari 16

dengan isu yang sama maupun beririsan di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 25 Berakhirnya Kepengurusan Dewan Pengurus berakhir masa jabatannya apabila : 1. Masa jabatannya berakhir; 2. Mengundurkan diri secara tertulis; 3. Meninggal dunia; 4. Apabila Dewan Pengurus tidak aktif karena berhalangan tetap, akan diatur dalam ART; 5. Hal terkait pencabutan mandat Dewan Pengurus, mekanismenya diatur dalam ART. BAB VIII BADAN PEKERJA NASIONAL Pasal 26 Susunan Susunan Badan Pekerja Nasional terdiri dari : 1. Koordinator Nasional; 2. Sekretaris; 3. Bendahara; 4. Divisi-divisi bidang lain yang akan dibentuk. Pasal 27 Tugas dan Kewajiban Tugas dan kewajibannya Kordinator Nasional : 1. Melaksanakan mandat kongres; 2. Memberikan pertanggung jawaban kepada Dewan Pengurus; 3. Memantau kerja-kerjaanggota; 4. Mengusahakan sumber daya untuk mencapai visi dan misi organisasi atas sepengetahuan Dewan Pengurus; 5. Menjalin kemitraan atas sepengetahuan Dewan Pengurus; 6. Membuat laporan naratif dan keuangan kepada Dewan Pengurus 6 bulan sekali yang diteruskan ke Dewan Pengawas; 7. Memberitahukan kepada Dewan Pengurus dalam pemilihan Struktur Badan Pekerja Nasional;

1. Membantu kerja Koordinator Nasional; 2. Menangani hal-hal yang bersifat administratif; 3. Melakukan pendokumentasian kegiatan-kegiatan Badan Pekerja Nasional. *Pembahasan dalam Kongres Nasional II PKNI di Grage Hotel Yogya, 28 Sept – 1 Okt 2011

Halaman

Tugas dan kewajiban Sekretaris :

9 dari 16

8. Memberitahukan pemilihan dan pengajuan sekretriat kepada Dewan Pengurus.

Tugas dan kewajiban Bendahara : 1. Membuat laporan keuangan anggaran belanja program; 2. Membuat laporan keuangan bulanan kepada Koordinator Nasional; 3. Menyusun anggaran belanja sesuai dengan program kerja organisasi yang disepakati. Pasal 28 Hak dan Wewenang Hak dan wewenang Koordinator Nasional : 1. Koordinator nasional mendapatkan honor dari iuran anggota dan/atau sumber dana lain; 2. Berhak membentuk sistem kerja Badan Pekerja Nasional; 3. Berhak membentuk tim kerja Badan Pekerja Nasional secara terbuka; 4. Berhak membela diri dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap keputusan Dewan Pengurus; 5. Berhak mengajukan Peninjauan Kembali keputusan Dewan Pengurus jika dianggap melanggar konstitusi; 6. Melaksanakan Program Kerja tingkat nasional; 7. Melaksanakan Pertemuan Koordinasi Anggota; 8. Melaksanakan Rapat Badan Pekerja Nasional; 9. Melaksanakan Koordinasi bimbingan dan bantuan teknis kepada Anggota. Pasal 29 Periode Masa kerja Koordinator Nasional adalah 4 (empat) tahun pada periode pertama dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya. Pasal 30 Mekanisme pemilihan Koordinator Nasional 1. Koordinator Nasional dipilih oleh anggota melalui kongres; 2. Setiap anggota kelompok yang menghadiri kongres berhak mencalonkan dan dicalonkan 1 orang untuk menjadi Koordinator Nasional;

4. Apabila tidak ada calon yang memperoleh jumlah suara 50% + 1 di putaran pertama maka pemilihan akan dilakukan dua putaran; 5. Kandidat yang mengikuti putaran kedua adalah dua suara terbanyak dari putaran pertama. *Pembahasan dalam Kongres Nasional II PKNI di Grage Hotel Yogya, 28 Sept – 1 Okt 2011

Halaman

jumlah suara 50% + 1;

10 dari 16

3. Koordinator Nasional terpilih melalui suara peserta kongres yang quorum dengan

Pasal 31 Kriteria Koordinator Nasional 1. Koordinator Nasional memahami AD/ART; 2. Koordinator Nasional adalah anggota PKNI yang disahkan di dalam kongres; 3. Koordinator Nasional adalah warga negara Indonesia; 4. Koordinator Nasional berusia diatas 18 tahun; 5. Koordinator Nasional terlibat aktif dalam pengorganisasian kelompok korban napza; 6. Koordinator Nasional tidak merangkap jabatan struktural pada jaringan nasional lain dengan isu yang sama maupun beririsan di wilayah NKRI. Pasal 32 Mekanisme Pengesahan Koordinator Nasional disahkan dalam kongres. Pasal 33 Berakhirnya Kepengurusan Koordinator Nasional berakhir masa jabatannya apabila: 1. Masa jabatannya berakhir; 2. Mengundurkan diri secara tertulis; 3. Meninggal dunia; 4. Apabila Koordinator Nasional tidak aktif karena berhalangan tetap, akan diatur dalam ART; 5. Hal terkait pencabutan mandat Koordinator Nasional, mekanismenya diatur dalam ART. BABIX DEWAN PENGAWAS Pasal 34 Susunan Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang dengan 1 (satu) orang Koordinator. Pasal 35

1. Mematuhi dan menjalankan AD/ART organisasi; 2. Melaksanakan Rapat Dewan Pengawas; 3. Membuat laporan pertanggung jawaban pada akhir periode yang akan dilaporkan pada kongres; *Pembahasan dalam Kongres Nasional II PKNI di Grage Hotel Yogya, 28 Sept – 1 Okt 2011

Halaman

Tugas Dewan Pengawas:

11 dari 16

Tugas dan Kewajiban

4. Mengawasi wewenang dari Dewan Pengurus dan Badan pekerja Nasional. Pasal 36 Hak Hak Dewan Pengawas adalah: 1. Berhak meminta klarifikasi kepada Dewan Pengurus dan Badan Pekerja Nasional jika terjadi pelanggaran pelaksanaan aturan organisasi; 2. Menggunakan seluruh mekanisme kelengkapan organisasi untuk kepentingan perjuangan bersama; 3. Hak suara Dewan Pengawas dianggap sah apabila hadir dalam pertemuan. Pasal 37 Wewenang Wewenang Dewan Pengawas adalah : 1. Dapat menghadiri seluruh rapat organisasi; 2. Melaksanakan Sidang Etik; 3. Memerintahkanuntuk dilakukannya audit internal dan eksternal terhadap kinerja program maupun keuangan organisasi kepada Badan Pekerja Nasional; 4. Memfasilitasi penyelesaian konflik internal dan eksternal organisasi. Pasal 38 Periode Masa kerja Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun pada periode pertama dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya. Pasal 39 Mekanisme pemilihan Dewan Pengawas 1. Dewan Pengawas dipilih oleh anggota melalui kongres; 2. Setiap anggota kelompok yang menghadiri kongres berhak mencalonkan dan dicalonkan 1 orang untuk menjadi Dewan Pengawas; 3. Dewan Pengawas terpilih melalui suara peserta kongres yang quorum dengan jumlah 3 suara terbanyak; 4. Apabila ada kandidat terbesar ke-3 dan seterusnya mempunyai suara yang sama, maka

kandidat ke-3 dan seterusnya yang mempunyai suara sama. Pasal 40 Kriteria Dewan Pengawas *Pembahasan dalam Kongres Nasional II PKNI di Grage Hotel Yogya, 28 Sept – 1 Okt 2011

Halaman

5. Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan hanya kepada

12 dari 16

pemilihan akan dilakukan dua putaran;

1. Dewan Pengawas memahami AD/ART; 2. Dewan Pengawas adalah anggota PKNI yang ditetapkan dalam kongres; 3. Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia; 4. Dewan pengawas berusia diatas 18 tahun; 5. Dewan Pengawas terlibat aktif dalam pengorganisasian kelompok korban napza; 6. Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan struktural pada jaringan nasional lain dengan isu yang sama maupun beririsan di wilayah NKRI. Pasal 41 Mekanisme Pengesahan Dewan Pengawas disahkan dalam kongres. Pasal 42 Berakhirnya Kepengurusan Dewan Pengawas berakhir masa jabatannya apabila: 1. Masa jabatannya berakhir; 2. Mengundurkan diri secara tertulis; 3. Meninggal dunia; 4. Apabila Dewan Pengawas tidak aktif karena berhalangan tetap, akan diatur dalam ART; 5. Hal terkait pencabutan mandat Dewan Pengawas, mekanismenya diatur dalam ART. BAB X ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI DAN MEKANISMENYA, STRUKTUR DAN KEPUTUSAN PERSIDANGAN Pasal 43 Alat Kelengkapan Organisasi Alat kelengkapan organisasi terdiri dari: 1. Kongres; 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa; 3. Kongres Luar Biasa; 4. Rapat Dewan Pengurus; 5. Rapat Dewan Pengawas;

8. Rapat Kerja Nasional; 9. Sidang Kode Etik; 10. Penjelasan mengenai ayat (1) sampai (9) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi. *Pembahasan dalam Kongres Nasional II PKNI di Grage Hotel Yogya, 28 Sept – 1 Okt 2011

Halaman

7. Rapat Koordinasi Nasional;

13 dari 16

6. Rapat Badan Pekerja Nasional;

Pasal 44 Mekanisme Alat Kelengkapan Organisasi Mekanisme Alat Kelengkapan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 45 Struktur Struktur Organisasi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) terdiri dari : 1. Anggota; 2. Dewan Pengawas; 3. Dewan Pengurus; 4. Badan Pekerja Nasional. Pasal 46 Keputusan Persidangan Keputusan persidangan terdiri atas : 1. Keputusan-keputusan dinyatakan sah apabila dibuat dalam persidangan yangmemenuhi quorum. Apabila anggota tidak mengikuti persidangan maka haksuaranya akan hilang pada saat itu; 2. Keputusan-keputusan persidangan diambil berdasarkan musyawarah dan/atau suara terbanyak. BAB XI SUMBER, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABANKEUANGAN Pasal 47 Sumber Sumber keuangan diperoleh dari : 1. Iuaran wajib anggota adalah Iuran yang diperoleh dari Iuran Anggota sebesar Rp. 100.000 tiap tahun, dengan mekanisme melalui pembayaran langsung dari anggota ke Badan Pekerja Nasional; 2. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Pasal 48 Penggunaan Keuangan digunakan untuk : *Pembahasan dalam Kongres Nasional II PKNI di Grage Hotel Yogya, 28 Sept – 1 Okt 2011

Halaman

maksud, tujuan, visi serta misi organisasi.

14 dari 16

3. Bantuan, hibah / sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan

1. Pengelolaan organisasi; 2. Pelaksanaan program organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi; 3. Mendukung dan memajukan organisasi. 4. Pengelolaan keuangan diatur dalam peraturan organisasi yang dibuat oleh Dewan Pengurus. Pasal 49 Pertanggung Jawaban Keuangan Partanggung jawaban keuangan adalah : 1. Dewan Pengawas mempertanggung jawabkan dan tanggung gugat anggaran pendapatan danbelanja organisasi melalui Kongres; 2. Laporan anggaran belanja program Badan Pekerja Nasional diperiksa dan disahkan olehDewan Pengawas; 3. Audit keuangan organisasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas secara periodik (satu tahun sekali) dengan bantuan profesional jika diperlukan dan dilaporkan kepada anggota melalui alat kelengkapan organisasi. BAB XII PEMBUBARAN Pasal 50 Pembubaran Pembubaran organisasi dapat dilakukan melalui mekanisme : 1. Berdasarkan keputusan Kongres yang khusus diselenggarakan untuk maksudtersebut, yang diusulkan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruhjumlah anggota dengan disertai daftar nama anggota kelompok, tanda tangan, bermateraidisertai alasan-alasannya. 2. Dewan Pengawas memberitahu secara tertulis pembubaran tersebut kepada seluruhanggota selambat - lambatnya satu bulan sebelum Kongres. BAB XIII ATURAN TAMBAHAN

Apabila ada perbedaan penafsiran dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tanggamaka tafsir yang sah digunakan adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus organisasi dandipertanggung jawabkan dalam Kongres.


Halaman

Aturan Tambahan

15 dari 16

Pasal 51

BAB XIV PENUTUP Pasal 52 Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalamAnggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. 2. Perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga organisasi dapatdilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa. BAB XV ATURAN PERALIHAN Pasal 53 Aturan Peralihan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan olehKongres II PKNI dan selanjutnya akan dilengkapi pada Rapat Dewan Pengurus pertama

Halaman

16 dari 16

setelah kongres.


ANGGARAN DASAR PERSAUDARAAN KORBAN NAPZA INDONESIA (P K N I)

Recommend Documents