ANGGARAN DASAR
ASOSIASI KONTRAKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA (Association of Indonesia Electrical Contractors) AKLINDO
TAHUN 2011
Anggaran Dasar AKLINDO ANGGARAN DASAR ASOSIASI KONTRAKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA (Association of Indonesia Electrical Contractors) AKLINDO PEMBUKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Bahwa ketenagalistrikan merupakan bidang yang sangat penting mendukung pembangunan nasional dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan sumber daya manusia yang memahami dan menguasai teknologi ketenagalistrikan dan teknologi lainnya yg berkaitan, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan memberikan hasil kerja nyata yang maksimal dan berkualitas tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan. Badan usaha dan usaha perorangan sebagai wahana formal yang melaksanakan kegiatan pekerjaan yang berbasis bisnis, maka penguasaan dan pemanfaatan iptek ketenagalistrikan harus mampu diimplementasikan serta dimutakhirkan dengan mengikuti informasi perkembangan dan meningkatkan kemampuan secara professional. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia, Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, memberi momentum bagi badan usaha dan usaha perorangan, untuk lebih mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada pada badan usaha dan usaha perorangan itu sendiri guna terwujudnya badan usaha dan usaha perorangan yang kokoh dan berdaya saing tinggi. Bahwa dengan semangat undang-undang tersebut, ketenagalistrikan telah mendorong pengembangan profesionalisme para badan usaha dan usaha perorangan ketenagalistrikan di Indonesia, sehingga dibentuklah asosiasiyang menghimpun badan usaha dan usaha perorangan ketenagalistrikan sebagai wadah untuk dapat mengorganisasikan aspirasi, kepentingan bersama, pengelolaan informasi dan pengetahuan yaitu Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia disingkat AKLINDO, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 1 NAMA Asosiasi ini bernama disingkat AKLINDO
Asosiasi
Kontraktor
Ketenagalistrikan
Indonesia
1
Anggaran Dasar AKLINDO Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN Perkumpulan ini berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan dapat membuka cabang atau perwakilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri. Pasal 3 WAKTU AKLINDO didirikan pada tanggal Tujuh bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima (0706-2005) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. BAB II AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN Pasal 4 AZAS AKLINDO berazaskan Pancasila Pasal 5 LANDASAN AKLINDO berlandaskan : 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 3. Undang-undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia. 4. Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 6 TUJUAN AKLINDO bertujuan untuk : 1. Menghimpun badan usaha danusaha peroranganyang bergerak dalam usahaketenagalistrikan dalam satu wadah asosiasi; 2. Memperjuangkan Aspirasi dan kepentingan anggota serta menumbuhkan sikap profesionalisme badan usaha dan usahaperorangan dalam usaha ketenagalistrikan; 3. Membina dan mengembangkan kemampuan badan usaha dan usaha perorangan ketenagalistrikan menjadi tangguh dan professional, kokoh, dan mandiri; 4. Mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang sinergis antara pengusaha kecil dan non kecil; 5. Membina hubungan secara sinergis dengan pemberi kerja, baik di tingkat nasional maupun di tingkat propinsi, kabupaten/kota; 2
Anggaran Dasar AKLINDO 6. Berperanserta untuk meningkatkan pembangunan nasional; 7. Mendorong terciptanya rasa kesetiakawanan sesama anggota dan pelaku usaha ketenagalistrikan agar dapat tercipta lapangan kerja dan persaingan usaha yang sehat; 8. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berperan dalam usaha ketenagalistrikan dan jasa konstruksi secara luas, baik di dalam maupun di luar negeri; 9. Membantu pemerintah dalam pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia. BAB III KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7 KEANGGOTAAN Keanggotaan AKLINDO terdiri dari : 1. Anggota Biasa, yaitu Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, milik Negara dan milik Daerah serta usaha perorangan yang bergerak dalam usaha ketenagalistrikan dan telah mendapatkan pengesahan menurut hukum di Negara Republik Indonesia. 2. Anggota Luar Biasa yaitu : a. Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,serta Badan Usaha Asing yangberoperasi di Indonesia dalam usaha ketenagalistrikan. b. Pabrikan, distributor dan agen yg bergerak dalam usaha ketenagalistrikan 3. Anggota Kehormatan, yaitu Tokoh-tokoh perorangan baik Pemerintah, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat yang dipandang telah berjasa dalam membentuk, membina dan memajukan serta mengembangkan AKLINDO. Pasal 8 HAK 1. Anggota Biasa mempunyai hak: a. Hak Suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan. b. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. c. Hak untuk mengikuti kegiatan dan memanfaatkan fasilitas Asosiasi. d. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi. 2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak : a. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. b. Hak untuk mengikuti kegiatan dan memanfaatkan fasilitas Asosiasi. 3
Anggaran Dasar AKLINDO c. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi. 3. Anggota Kehormatan mempunyai hak : a. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. b. Hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atas permintaan Asosiasi. Pasal 9 KEWAJIBAN ANGGOTA Setiap anggota AKLINDO berkewajiban untuk : 1. Mentaati semua ketentuan Asosiasi. 2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Asosiasi. Pasal 10 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN 1. Bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, karena : a. Mengundurkan diri. b. Tidak lagi bergerak dalam usaha ketenagalistrikan, baik atas kehendak sendiri ataupun dicabut perijinannya oleh yang berwenang. c. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri. d. Diberhentikan oleh Asosiasi. e. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai yg ditetapkan oleh Asosiasi 2. Bagi Anggota Kehormatan, karena : a. Mengundurkan diri. b. Meninggal dunia. c. Diberhentikan oleh Asosiasi. 3. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa tidak boleh merangkap menjadi anggota/pengurus pada Asosiasi Perusahaan sejenis. BAB IV ASOSIASI Pasal 11 BENTUK DAN STRUKTUR ASOSIASI AKLINDO adalah asosiasi berbentuk kesatuan dari Pusat sampai ke Cabangcabang di seluruh wilayah Republik Indonesia. 1. AKLINDO terdiri dari : a. Di Tingkat Nasional disebut AKLINDO Pusat. b. Di Tingkat Provinsi disebut AKLINDO Daerah. c. Di Tingkat Kabupaten/Kota disebut AKLINDO Cabang. 2. Pembentukan AKLINDO Daerah dan AKLINDO Cabang diatur dalam Anggaran Rumah tangga.
4
Anggaran Dasar AKLINDO 3. AKLINDO Pusat, AKLINDO Daerah dan AKLINDO Cabang terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam struktur Asosiasi Pasal 12 SIFAT ASOSIASI AKLINDO merupakan asosiasi yang bersifat mandiri dan independen. Mandiri dalam arti mampu memenuhi dan menyelenggarakan kegiatan sendiri.Independen berarti bukan merupakan asosiasi Pemerintah maupun organisasi Politik dan atau tidak merupakan bagiannya. Pasal 13 STATUS ASOSIASI AKLINDO merupakan wadah asosiasi para badan usaha dan usaha perorangan yang bergerak dalamUsaha ketenagalistrikan,berdasarkan kesamaan visi, misi dan tujuan, yang dalam melakukan kegiatannya berorientasi nirlaba. Pasal 14 FUNGSI ASOSASI AKLINDO berfungsi : 1. Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota, antara anggota dan pemerintah, antara anggota dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan. 2. Mempersatukan, mengerahkan, serta mengarahkan kemampuan usaha anggota untuk mencapai tujuan bersama. 3. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota. 4. Melakukan pembinaan dan mengembangkan kemampuan usaha ketenagalistrikan. 5. Memediasi hubungan dengan pengguna jasa dalam memperlancar penyelenggaraan pekerjaan anggota. 6. Menyelenggarakan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan bagi anggota. 7. Menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi, baik nasional maupun internasional yang menguntungkan usaha anggota. Pasal 15 PERANGKAT ASOSIASI Perangkat Asosiasi AKLINDO: 1. Tingkat Nasional : a. Musyawarah Nasional disingkat Munas. b. Musyawarah Nasional Khusus disingkat Munasus. 5
Anggaran Dasar AKLINDO c. d. e. f. g.
Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub Musyawarah Kerja Nasional disingkat Mukernas. Rapat Koordinasi Nasional disingkat Rakornas Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas Rapat Pleno.
2. Tingkat Daerah: a. Musyawarah Daerah disingkat Musda. b. Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat Musdalub c. Musyawarah Kerja Daerah disingkat Mukerda. d. Rapat Koordinasi Daerah disingkat Rakorda. e. Rapat Pimpinan Daerah disingkat Rapimda f. Rapat Pleno. 3. Tingkat Cabang : a. Musyawarah Cabang disingkat Muscab. b. Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat Muscablub. c. Rapat Anggota Cabang disingkat RAC. d. Rapat Pleno. e. Rapat Harian. Pasal 16 WEWENANG ASOSIASI Kewenangan asosiasi sebagai berikut : 1. Tingkat Nasional. a. Munas merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi di Tingkat Nasional. b. Munasus merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman Asosiasi atau Pembubaran Asosiasi. c. Munaslub merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk melakukan pergantian Ketua Umum. d. Mukernas merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan Munas serta membantu DPP dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan DPP. e. Rakornas merupakan lembaga untuk menyelenggarakan hal-hal yang dianggap penting untuk dikoordinasikan secara nasional. f. Rapimnas merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk membahas atau mengevaluasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan asosiasi. g. Rapat Pleno merupakan rapat lengkap Dewan Pengurus Pusat. h. Rapat Harian merupakan rapat yang diselenggarakan secara terbatas yang diikuti oleh jajaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
6
Anggaran Dasar AKLINDO 2. Tingkat Daerah. a. Musda merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi di Tingkat Daerah. b. Musdalub merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk melakukan pergantian Ketua Umum di Daerah. merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk c. Mukerda mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan Musda serta membantu DPD dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan DPD. d. Rakorda merupakan lembaga untuk menyelenggarakan hal-hal yang dianggap penting untuk dikoordinasikan di Daerah. e. Rapimda merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk membahas atau mengevaluasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Asosiasi di Daerah. f. Rapat Pleno merupakan rapat lengkap Dewan Pengurus Daerah. g. Rapat Harian merupakan rapat yang diselenggarakan secara terbatas yang diikuti oleh jajaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 3. Tingkat Cabang. a. Muscab merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi di tingkat Cabang. b. Muscablub merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk melakukan pergantian Ketua di Cabang. c. RAC merupakan Forum yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan Muscab serta membantu DPC dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan DPC. d. Rapat Pleno merupakan rapat lengkap Dewan Pengurus Cabang. e. Rapat Harian merupakan rapat yang diselenggarakan secara terbatas yang diikuti oleh jajaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pasal 17 PIMPINAN ASOSIASI 1. Pimpinan Asosiasi AKLINDO disebut Dewan Pengurus, terdiri dari : a. Di Tingkat Nasional : DPP. b. Di Tingkat Daerah : DPD. c. Di Tingkat Cabang : DPC. 2. Dewan Pengurus terdiri dari : a. Tingkat Nasional Ketua Umum, para Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal dan Wakilwakilnya, Bendahara Umum dan Wakil-wakilnya. b. Tingkat Daerah Ketua Umum, para Wakil Ketua, Sekretaris Umum dan Wakil-wakilnya, Bendahara Umum dan Wakil-wakilnya. c. Tingkat Cabang 7
Anggaran Dasar AKLINDO Ketua dan wakilnya, Sekretaris dan Wakil-wakilnya, Bendahara dan Wakilwakilnya. 3. Dewan Pengurus Harian disingkat DPH, terdiri dari : Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Umum, Sekretaris dan Wakil-wakilnya, Bendahara Umum, Bendahara dan Wakil-wakilnya. 4. Dewan Pengurus Lengkap disingkat DPL, terdiri dari : DPH ditambah dengan para Kompartemen dan anggotanya, Departemen dan anggotanya,Birodan anggotanya, serta Koordinator Wilayah. 5. Susunan Dewan Pengurus di setiap tingkatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 18 KODE ETIK ASOSIASI Kode Etik AKLINDO diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 19 MUSYAWARAH 1. Musyawarah Nasional atau Munas adalah Musyawarah anggota AKLINDO secara Nasional sebagai kekuasaan tertinggi pada tingkatan Dewan Pengurus Pusat untuk penggantian pengurus Nasional yang diadakan sekali setiap 5 (lima) tahun. 2. Musyawarah Daerah atau Musda adalah Musyawarah anggota AKLINDO di tingkat Daerah sebagai kekuasaan tertinggi pada tingkatan Dewan Pengurus Daerah untuk penggantian pengurus Daerah yang diadakan sekali setiap 5 (lima) tahun. 3. Musyawarah Cabang adalah Musyawarah anggota AKLINDO di tingkat Cabang sebagai kekuasaan tertinggi pada tingkatan Dewan Pengurus Cabang untuk penggantian pengurus Cabang yang diadakan sekali setiap 5 (lima) tahun. Pasal 20 MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS 1. Munasus untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKLINDO, dapat diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPD berdasarkan keputusan rapat DPL dari DPD masingmasing. 2. Munasus untuk pembubaran asosiasi secara nasional, hanya dapat diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah DPD 8
Anggaran Dasar AKLINDO berdasarkan keputusan Rapimda masing-masing daerah yang diadakan untuk itu. 3. Kedudukan dan keputusan Munasus adalah sama dengan Munas. Pasal 21 MUSYAWARAH LUAR BIASA 1. Musyawarah Luar Biasa atau Munaslub, pada tingkat Nasional disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub, tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat Musdalub dan di tingkat Cabang disebut Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat Muscablub, dapat diadakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tingkat Nasional, atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah DPD, berdasarkan hasil keputusan rapat DPL dari DPD masing-masing dan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan tingkat Pusat. b. Tingkat Daerah, atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah DPC yang ada pada daerah yang bersangkutan, berdasarkan hasil keputusan rapat DPL dari DPC masing-masing dan mendapat persetujuan dari DPP.Bagi Daerah yang tidak mempunyai DPC, maka pelaksanaannya dapat dilakukan atas permintaan 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota. c. Tingkat Cabang, atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota di Cabang yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari DPD yang membawahinya. 2. Muslub diadakan untuk menampung serta menyelesaikan hal-hal yang mendesak, yang menyangkut penilaian mengenai Dewan Pengurus. 3. Kedudukan dan Keputusan-keputusan Muslub adalah sama dengan Munas, Musda dan Muscab, sesuai tingkatan masing-masing. Pasal 22 MUSYAWARAH KERJA 1. Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas adalah Musyawarah anggota AKLINDO secara Nasional yang diselenggarakan minimal sekali dalam 5 (lima) tahun. 2. Musyawarah Kerja Daerah atau Mukerda adalah Musyawarah anggota AKLINDO dalam tingkatan Provinsi yang diselenggarakan minimal sekali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 23 WAKTU PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT Waktu penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat adalah : 1. Munas, Musda dan Muscab masing-masing diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 9
Anggaran Dasar AKLINDO 2. Mukernas dan Mukerda masing-masing diadakan minimalsekali dalam 5 (lima) tahun. 3. Rakornas dan Rakorda, masing-masing diadakan minimalsekali dalam 5 (lima) tahun. 4. Rapimnas, Rapimda dan RAC, diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 5. Rapat DPP, Rapat DPD dan Rapat DPC, diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan ketentuan : a. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali. b. Rapat Harian diadakan sekurang-kurangnya sebulan sekali. 6. Rapat antara Dewan Pengurus dengan Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat diadakan sesuai kebutuhan. Pasal 24 KUORUM 1. Musyawarah dan Rapat-rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara. 2. Bilamana kuorum tidak tercapai, maka Musyawarah dan Rapat-rapat dapat ditunda selambat-lambatnya 24 jam. Tata cara penundaan Musyawarah dan Rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam ART. 3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai, maka Musyawarah dan Rapat-rapat tersebut dapat ditunda atau dibatalkan untuk diulang kembali. 4. Munasus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) peserta yang memiliki hak suara. 5. Munasus untuk pembubaran asosiasi secara Nasional, dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPD seluruh Indonesia yang mempunyai hak suara. Pasal 25 PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1. Semua keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-rapat, ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara. 2. Keputusan untuk maksud perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diambil berdasarkan persetujuan minimal 2/3 (dua pertiga) kuorum pada Munasus. 3. Khusus untuk maksud pembubaran Asosiasi secara Nasional, keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada Munasus yang diadakan untuk keperluan itu.
10
Anggaran Dasar AKLINDO BAB VI DEWAN KODE ETIK, DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN Pasal 26 DEWAN KODE ETIK 1. Dewan Kode Etik adalah suatu Dewan yang bekerjamelakukan pengawasan dan pengamatan terhadap jalannya Asosiasi dalam berkiprah menuju Visi, Misi dan tujuannya, agar tetap konsisten, dan taat terhadap AD/ART. 2. Dewan Kode Etik terdiri dari Pendiri Asosiasi dan ditambah dengan mantan Ketua Umum DPP. 3. Dewan Kode Etik hanya ada ditingkat Pusat dan mempunyai kewenangan diseluruh tingkatanAsosiasi. 4. Dewan Kode Etik mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut : a. Dewan Kode Etik bertindak dan bertugas sebagai Lembaga Pengawas Kode Etik dan Pengamat AD/ART asosiasi, sehingga mempunyai hak untuk memberi Rekomendasi Sanksi yang mengikat kepada seluruh tingkatanAsosiasi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan AD/ART. b. Memberi rekomendasi sanksi kepada Dewan Pengurus yang tidak menjalankan tugas dan fungsi serta melanggar Kode Etik, AD/ART, dan Peraturan Asosiasi (PA) setelah Dewan Pertimbangan melalui DPP mengusulkan untuk menasehati dan memberi peringatan kepada Dewan Pengurus, dan tetap tidak mematuhi. Pasal 27 DEWAN PENASEHAT 1. Penasehat secara ex officio terdiri dari : a. Tingkat Nasional ; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional dan Pimpinan Pemerintahan di Pusat. b. Tingkat Daerah ; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah dan Pimpinan Pemerintahan di Provinsi. c. Tingkat Kabupaten/Kota ; Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten/Kota dan Pimpinan Pemerintahandi Kabupaten/Kota. 2. Tokoh masyarakat yang dinilai dapat memajukan AKLINDO di tingkatan masing-masing. 3. Penasehat sebagaimana diatur dalam ayat 1 diangkat oleh Munas/Musda/Muscab sesuai dengan tingkatan masing-masing.
Pasal 28 11
Anggaran Dasar AKLINDO DEWAN PERTIMBANGAN 1. Dewan Pertimbangan terdiri dari orang-orang yang telah berjasa dalam pengembangan AKLINDO, diangkat oleh Munas. 2. Dewan Pertimbangan hanya ada di tingkat Pusat,dengan jumlah sebanyakbanyaknya 7 orang. 3. Anggota yang duduk di dalam Dewan Pertimbangan tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Dewan Pengurus di semua tingkatan asosiasi. 4. Dewan Pertimbangan berfungsi : a. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran yang diminta maupun yang tidak diminta kepada Dewan Pengurus Pusat mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha pada umumnya dan Usaha Jasa Ketenagalistrikan pada khususnya. b. Menyampaikan analisa perkembangan Usaha Jasa Ketenagalistrikan di Tingkat Pusat pada setiap akhir tahun dan prediksi perkembangan tahun berikutnya. c. Menyampaikan bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Program Kerja menyangkut perkembangan Usaha Jasa Ketenagalistrikan. BAB VII ATRIBUT ASOSIASI Pasal 29 LAMBANG DAN BENDERA Aklindo memiliki lambang dan bendera yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 30 MARS DAN HYMNE Aklindo memiliki Mars dan Hymne yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BAB VIII KEUANGAN DAN LINGKUP PEKERJAAN ANGGOTA Pasal 31 PENGELOLAAN KEUANGAN 1. AKLINDO memperoleh sumber dana dari : a. Uang Pangkal Anggota. b. Uang Iuran Anggota. c. Uang dari Pelaksanaan Sertifikasi. d. Uang dari Pendidikan dan Pelatihan. e. Sumbangan dan atau bantuan yang tidak mengikat.
12
Anggaran Dasar AKLINDO 2. Dewan Pengurus di setiap tingkatan Asosiasi bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh harta kekayaan Asosiasi pada tingkatannya masingmasing. Pasal 32 LINGKUP PEKERJAAN ANGGOTA Lingkup pekerjaan anggota meliputi : a. Usaha jasa konstruksi ketenagalistrikan b. Pembangunan sarana dan prasarana konstruksi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ASOSIASI Pasal 33 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Munasus. Pasal 34 PEMBUBARAN ASOSIASI 1. Khusus untuk maksud pembubaran Asosiasi secara Nasional, keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada Munasus yang khusus diadakan untuk keperluan itu. 2. Apabila Asosiasi ini dibubarkan maka Munasus tersebut sekaligus menetapkan penghibahan/penyumbangan seluruh kekayaan Asosiasi kepada Badan-badan sosial atau yayasan-yayasan tertentu. BAB X PENUTUP Pasal 35 ANGGARAN RUMAH TANGGA Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. Pasal 36 BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar sebelumnya, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) AKLINDO di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2011 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. 13
