ASOSIASI PENELITI KESEHATAN INDONESIA
APKESI
ANGGARAN DASAR (AD)
PENGURUS APKESI - PERIODE 2009-2012
DAFTAR ISI Mukadimah BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3
BAB
II
ORGANISASI Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB
III
IV
V VI
Persyaratan Tugas Kesekretariatan Pengurus Daerah Badan usaha
DEWAN PERTIMBANGAN Pasal 24 Pasal 25
BAB
Status dan Persyaratan Keanggotaan Hak dan Kewajiban Anggota Keanggotaan Berakhir
PENGURUS Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
BAB
Nama Sifat Tempat Kedudukan Lambang Waktu Tujuan Usaha Kekuasaan Unsur Organisasi Pembentukan Organisasi Daerah Keuangan dan Kekayaan Rapat dan Pengambilan Keputusan
KEANGGOTAAN Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18
BAB
Umum Asas Prinsip
Persyaratan Tugas
MAJELIS KEHORMATAN ETIKA PENELITI KESEHATAN Pasal 26 Pasal 27
Persyaratan Tugas
BAB
VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
BAB
VIII
SANKSI
BAB
IX
PEMBUBARAN
BAB
X
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB
XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34
BAB
XII
Perubahan Anggaran Dasar Sanksi Pembubaran Organisasi Anggaran Rumah Tangga Pembentukan Awal Perangkat Organisasi Pembentukan Awal Perangkat Organisasi Persyaratan Keanggotaan Pada Awal
PENUTUP Pasal 35
Penutup
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Umum Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan: 1. Peneliti kesehatan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan. 2. Penelitian dan pengembangan kesehatan adalah kegiatan ilmiah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan/atau penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, menemukan, dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau produk teknologi, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau suatu proses gejala alam dan/atau sosial, dan/atau dilanjutkan dengan menguji penerapannya untuk tujuan praktis di bidang kesehatan. 3. APKESI adalah nama singkat Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia sebagai organisasi profesi ilmiah di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan. 4. Mutatis mutandis adalah pemberlakuan ketentuan tentang standar, prosedur, dan/atau kriteria yang diatur bagi subyek tertentu untuk dilaksanakan secara serupa bagi subyek lain dengan melakukan perubahan seperlunya sesuai dengan situasi dan kondisi subyek lain tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2 Asas APKESI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3 Prinsip Pelaksanaan kegiatan APKESI berdasarkan pada prinsip-prinsip : a. mengindahkan nilai-nilai agama, budaya, kesusilaan, dan kebiasaan; b. bertanggung jawab; c. kemandirian; d. transparan; e. taat asas; f. taat hukum; dan g. tidak tidak berafiliasi pada suatu golongan atau partai politik tertentu.
BAB II ORGANISASI Pasal 4 Nama Organisasi profesi peneliti kesehatan dinamakan Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia (Indonesia Health Researchers Association), disingkat APKESI.
Pasal 5 Sifat dan ruang lingkup 1. APKESI merupakan organisasi profesi ilmiah yang berkesinambungan di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan. 2. APKESI merupakan organisasi yang secara terus menerus mengupayakan profesionalisme peneliti dibidang kesehatan melalui kegiatan : a. pendidikan profesi yang berkesinambungan b. sertifikasi peneliti kesehatan c. akreditasi pendidikan profesi
Pasal 6 Tempat Kedudukan Pusat APKESI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 7 Lambang (1) Lambang APKESI ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. (2) Perubahan lambang organisasi dilakukan berdasarkan keputusan kongres. Pasal 8 Waktu APKESI didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2009 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 9 Tujuan APKESI bertujuan menghimpun peneliti di bidang kesehatan di Indonesia agar dapat: a. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme peneliti bidang kesehatan; b. mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan; dan c. memberikan perlindungan dan kesejahteraan anggota.
Pasal 10 Usaha Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, APKESI melaksanakan kegiatan: a. menghimpun dan mendayagunakan berbagai potensi yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan; b. mengadakan program kegiatan pendidikan dan pelatihan, pertemuan ilmiah serta kerjasama yang bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional; c. melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam bidang kesehatan; d. meningkatkan komunikasi, pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anggota dalam melaksanakan kegiatan profesi dan keilmuan; e. mengembangkan media komunikasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan produk teknologi kesehatan; dan f. menyelenggarakan kegiatan lain yang membawa manfaat dan berguna bagi organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11 Kekuasaan (1) Kekuasaan tertinggi APKESI terletak pada kongres. (2) Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang: a. mengubah dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. menetapkan program kerja nasional; dan c. memilih ketua pengurus, ketua dewan pertimbangan, dan ketua majelis kehormatan etika peneliti kesehatan. (3) Pelaksana kekuasaan tertinggi organisasi dilakukan oleh perangkat organisasi pusat.
Pasal 12 Struktur Organisasi (1) Struktur APKESI terdiri atas: a. kongres; b. perangkat organisasi pusat; c. musyawarah daerah; dan d. perangkat organisasi daerah. (2) Perangkat organisasi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengurus; b. pengurus wilayah c. dewan pertimbangan; d. kolegium, dan e. majelis kehormatan etika peneliti kesehatan. (3) Perangkat organisasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurus daerah; Pasal 13 Pembentukan Organisasi Daerah Pembentukan organisasi daerah dapat dilakukan jika memenuhi syarat jumlah anggota sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang.
Pasal 14 Keuangan dan Kekayaan (1) Keuangan dan kekayaan organisasi diperoleh dari : a. uang pangkal dan iuran anggota; b. sumbangan dan pendapatan lain yang sah serta tidak mengikat; dan c. hasil dari badan usaha dan sumber lain yang tidak merugikan nama baik organisasi. (2) Pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. (3) Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan dibuat secara berkala dan dilaporkan dalam kongres. Pasal 15 Rapat dan Pengambilan Keputusan (1) Rapat organisasi terdiri dari: a. kongres; b. kongres luar biasa; c. rapat kerja nasional; d. rapat pengurus pusat; e. rapat pengurus terbatas; f. musyawarah daerah; g. rapat kerja daerah; dan h. rapat pengurus daerah.
(2) Rapat dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta rapat yang diundang. (3) Jika kuorum tidak tercapai, maka pelaksanaan rapat adalah sah bila telah dilakukan penundaan rapat paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dari jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. (4) Pengambilan putusan dalam rapat organisasi dilakukan secara musyawarah dan mufakat. (5) Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (6) Keputusan rapat mengikat seluruh anggota organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan azas, landasan, dan tujuan organisasi.
BAB III KEANGGOTAAN Pasal 16 Status dan Persyaratan Keanggotaan (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan status keanggotaannya sebagai: a. anggota biasa; b. anggota luar biasa; c. anggota kehormatan; (2) Penetapan status keanggotaan sebagai anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada setiap orang yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a. memiliki ijazah paling rendah sarjana strata satu; b. memiliki sertifikat pelatihan metodologi penelitian kesehatan atau pelatihan metodologi penelitian lain yang diakui dan diakreditasi oleh APKESI; dan c. memenuhi hal berikut: 1) mempunyai publikasi hasil penelitian di bidang kesehatan di jurnal kesehatan nasional atau internasional; 2) pernah mendapatkan bantuan (grant) penelitian; atau 3) pernah mendapatkan penghargaan atas hasil penelitian di bidang kesehatan yang telah dilakukan atau telah memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian di bidang kesehatan. (3) Penetapan status keanggotaan sebagai anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada setiap orang yang berprestasi dan hasil penelitiannya diakui dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan kemanusiaan. (4) Penetapan status keanggotaan sebagai anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada setiap orang yang berjasa besar bagi kemajuan penelitian dan pengembangan kesehatan.
Pasal 17 Hak dan Kewajiban Anggota (1) Setiap anggota berhak: a. mendapatkan pelayanan yang sama; b. menghadiri rapat; c. menyatakan pendapat baik diminta maupun tidak diminta di dalam maupun di luar rapat; d. meminta keterangan mengenai perkembangan organisasi; e. ikut serta memajukan usaha organisasi baik dengan cara memberikan bantuan dana, tenaga, dan/atau pikiran; f. meminta diadakan rapat sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan khusus yang berlaku; g. meminta pertimbangan dalam rapat atas masalah pemecatan atau pemberhentian dirinya oleh pengurus sebagai anggota APKESI; dan h. memilih dan dipilih. (2) Hak anggota untuk memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya berlaku bagi anggota yang ditetapkan status keanggotaannya sebagai anggota biasa. (3) Setiap anggota berkewajiban: a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, kode etika peneliti kesehatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. membayar uang pangkal, iuran anggota, dan kewajiban lainnya.
Pasal 18 Keanggotaan Berakhir (1) Keanggotaan berakhir, bilamana anggota : a. meninggal dunia; b. minta berhenti atas kehendak sendiri; c. diberhentikan oleh pengurus dengan alasan : 1) tidak memenuhi lagi syarat-syarat keanggotaan; dan/atau 2) terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. (2) Permintaan berhenti atas kehendak sendiri harus diajukan secara tertulis kepada pengurus.
BAB IV Pengurus Pasal 19 Persyaratan (1) Ketua pengurus dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada kongres. (2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah mereka yang memenuhi persyaratan berikut ini : a. warga Negara Republik Indonesia; b. telah menjadi anggota biasa APKESI sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lamanya; dan c. mempunyai potensi atau kemampuan dalam mengurus dan mengelola organisasi. (3) Masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun. (4) Khusus untuk jabatan ketua dapat dipilih maksimum dua kali masa jabatan secara berturut-turut. (5) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang dengan susunan sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. tiga orang wakil ketua merangkap anggota, terdiri dari: 1) wakil ketua bidang organisasi; 2) wakil ketua bidang keilmuan dan profesi; dan 3) wakil ketua bidang kemitraan dan usaha c. seorang sekretaris merangkap anggota; d. seorang bendahara merangkap anggota; dan e. 2 (dua) orang anggota pengurus. (6) Sebelum memangku jabatan, pengurus mengucapkan sumpah atau janji.
Pasal 20 Tugas Pengurus bertugas: a. mengelola organisasi dan usahanya; b. mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi; c. menyelenggarakan rapat; d. memutuskan untuk menerima dan menolak anggota baru serta pemberhentian anggota; e. menetapkan status keanggotaan; f. menyusun laporan kegiatan, keuangan, dan kekayaan; g. menyelenggarakan administrasi organisasi; h. mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan; dan i. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan organisasi.
Pasal 21 Kesekretariatan (1) Pengurus dapat mengangkat pegawai sekretariat untuk menjalankan operasional usaha organisasi. (2) Kegiatan yang dilaksanakan pegawai sekretariat tidak mengurangi tanggung jawab pengurus.
Pasal 22 Pengurus Wilayah dan Daerah (1) Pengurus wilayah diangkat dan diberhentikan oleh pengurus yang bertugas untuk melakukan fungsi koordinasi dan pengorgasinasian beberapa pengurus daerah. (2) Pengurus wilayah terdiri dari seorang ketua dan dibantu sekretaris. (3) Pengurus daerah dipilih oleh musyawarah daerah. (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tugas, dan kesekretariatan pengurus daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.
Pasal 23 Badan Usaha (1) Untuk pengembangan organisasi dapat dibentuk badan usaha baik pada tingkat pusat dan daerah. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada: a. pengurus pusat untuk badan usaha di tingkat pusat; dan b. pengurus daerah untuk badan usaha di tingkat daerah;
BAB V Dewan Pertimbangan Pasal 24 Persyaratan (1) Ketua dewan pertimbangan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada kongres. (2) Persyaratan anggota dewan pertimbangan adalah: a. warga Negara Republik Indonesia; b. telah menjadi anggota biasa APKESI sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lamanya; dan c. mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. (3) Masa jabatan dewan pertimbangan sesuai dengan masa jabatan pengurus.
(4) Keanggotaan dewan pertimbangan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang anggota dewan pertimbangan. (5) Sebelum mulai memangku jabatan, anggota dewan pertimbangan mengucapkan sumpah atau janji.
Pasal 25 Tugas Dewan pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada pengurus.
BAB VI Majelis Kehormatan Etika Peneliti Kesehatan Pasal 26 Persyaratan (1) Ketua majelis kehormatan etika peneliti kesehatan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada kongres. (2) Persyaratan anggota majelis kehormatan etika peneliti kesehatan adalah: a. warga Negara Republik Indonesia; b. telah menjadi anggota biasa APKESI sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lamanya; dan c. mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan konflik etika antar peneliti, pengurus, dan peneliti dengan pengurus. (3) Masa jabatan majelis kehormatan etika peneliti kesehatan sesuai dengan masa jabatan pengurus. (4) Keanggotaan majelis kehormatan etika peneliti kesehatan sekurangkurangnya 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang anggota. (5) Sebelum mulai memangku jabatan, anggota majelis kehormatan etika peneliti kesehatan mengucapkan sumpah atau janji.
Pasal 27 Tugas Majelis kehormatan etika peneliti kesehatan bertugas: a. menyusun dan mengubah kode etika peneliti kesehatan;
b. menyusun prosedur pengaduan dan penyelesaian pelanggaran kode etika peneliti kesehatan; c. menerima pengaduan atas pelanggaran kode etika peneliti kesehatan; d. melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kode etika peneliti kesehatan; e. memanggil pihak-pihak yang terlibat pelanggaran kode etika peneliti kesehatan; f. meminta pendapat ahli terkait substansi pelanggaran kode etika peneliti kesehatan; g. menyidangkan pihak-pihak yang terlibat pelanggaran kode etika peneliti kesehatan; dan h. menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang terbukti melanggar kode etika peneliti kesehatan.
BAB VII Perubahan Anggaran Dasar Pasal 28 (1) Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan kongres atau kongres luar biasa. (2) Rapat perubahan anggaran dasar dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang diundang. (3) Keputusan rapat perubahan anggaran dasar dianggap sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu suara yang hadir.
BAB VIII Sanksi Pasal 29 (1) Setiap anggota yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan lainnya dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap mulai dari peringatan pertama, kedua, ketiga, skorsing, dan sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat. (3) Selain penerapan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dilakukannya penuntutan oleh organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX Pembubaran Pasal 30 (1) Pembubaran organisasi dapat dilakukan berdasarkan: a. keputusan kongres; b. keputusan kongres luar biasa; atau c. keputusan pemerintah. (2) Dalam hal terjadi pembubaran organisasi, pelimpahan aset organisasi diputuskan dalam kongres.
BAB X Anggaran Rumah Tangga Pasal 31 Kongres menetapkan anggaran rumah tangga yang memuat peraturan pelaksanaan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan ketentuan lainnya yang dianggap perlu dan belum diatur dalam anggaran dasar.
BAB XI Ketentuan Peralihan Pasal 32 Pembentukan Awal Perangkat Organisasi Pusat (1) Pembentukan awal pengurus, dewan pertimbangan, dan majelis kehormatan etika peneliti kesehatan dilakukan oleh rapat pendirian APKESI. (2) Untuk pembentukan awal pengurus, dewan pertimbangan, dan majelis kehormatan etika peneliti kesehatan, rapat pendirian APKESI dapat mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (2) huruf b.
Pasal 33 Pembentukan Awal Perangkat Organisasi Daerah (1) Pembentukan awal pengurus daerah dilakukan oleh rapat pengurus pusat. (2) Untuk pembentukan awal pengurus daerah, rapat pengurus pusat dapat mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
Pasal 34 Persyaratan Keanggotaan Pada Awal Pendirian (1) Pada tahap awal pendirian APKESI, persyaratan keanggotaan untuk dapat ditetapkan sebagai anggota biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dikesampingkan bagi: a. setiap orang yang sedang dan/atau pernah melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan; dan b. setiap orang yang sedang dan/atau pernah bekerja sebagai pegawai pada lembaga penelitian dan pengembangan kesehatan yang resmi dan legal. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hingga paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pendirian APKESI.
BAB XII PENUTUP Pasal 35 Anggaran dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2010
PENGURUS PUSAT APKESI Ketua Umum,
Prof. dr. Umar Fahmi Ahmadi, MPH, Ph.D
Sekretaris Jenderal,
Prof. Ris. Dr. Drs. Wasis Budiarto, MS
