ANGGARAN DASAR ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN WISATA INDONESIA (ASITA)

ANGGARAN DASAR ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN WISATA INDONESIA (ASITA) MUKADIMAH Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia sebagai mata rantai dalam jajaran Industri Pariwisata, sepakat untuk mempersatukan niat dan tekad dalam memajukan kepariwisataan Indonesia melalui wadah organisasi yang segala sesuatunya dituangkan dalam Anggaran Dasar ini. Perusahaan Perjalanan Wisata merupakan usaha industri pariwisata yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, karenanya dalam perkembangan dan aktivitasnya tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya. Organisasi adalah mewadahi peran dan atau aspirasi anggota, meningkatkan profesionalisme, membangun kapasitas anggota, berdaya saing global dan mampu melayani dan atau melindungi anggota secara proporsional serta dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah, melalui organisasi yang dikelola berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, demokratis, jujur, adil dan akuntabilitas. BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Dalam Anggaran Dasar ini : 1. Perusahaan Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang tunduk pada hukum Indonesia, melaksanakan kegiatan usaha yang bersifat komersil dalam mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan perjalanan bagi seorang atau sekelompok orang yang akan melakukan perjalanan. 2. Biro Perjalanan Wisata adalah badan usaha jasa pariwisata yang merencanakan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata, sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. 3. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah administrasi yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah administrasi lain yang melakukan kegiatan kantor pusat. 4. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa perantara untuk menjual atau mengurus jasa untuk perjalanan wisata. 5. Lembaga Pendidikan Pariwisata adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program studi kepariwisataan, baik pada jenjang pendidikan menengah maupun tinggi.

1

6. Maskapai Penerbangan adalah perusahaan-perusahaan penerbangan yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. 7. Hotel adalah badan usaha yang tunduk pada hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang penyediaan akomodasi. 8. Usaha Objek Wisata adalah badan usaha yang bergerak di bidang kawasan objek wisata. 9. Tour Operator adalah perusahaan perjalanan wisata.

10. Usaha Jasa Pramuwisata adalah badan usaha yang menyediakan jasa pramuwisata. BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan 1. Organisasi ini bernama ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN WISATA INDONESIA, di dalam bahasa Inggris disebut ASSOCIATION OF THE INDONESIAN TOURS AND TRAVEL AGENCIES (ASITA) yang selanjutnya secara resmi disebut ASITA. 2. ASITA tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia, ASITA tingkat Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi dan ASITA tingkat Cabang berkedudukan di Kabupaten / Kota. Pasal 3 Waktu ASITA didirikan di Jakarta, pada hari Kamis tanggal tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (07-01-1971) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. BAB III AZAS, LANDASAN, TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4 Azas ASITA berazaskan Pancasila. Pasal 5 Landasan ASITA berlandaskan pada : 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional. 2

2. Undang-Undang Kepariwisataan yang berlaku, DAN 3. Keputusan Musyawarah Nasional, sebagai Landasan Operasional. Pasal 6 Tujuan 1. Meningkatkan peran anggota sebagai salah satu pelaku utama pariwisata nasional, penghasil devisa dan peningkatan pendapatan serta pengembangan kapasitas usaha berdaya saing global. 2. Meningkatkan Citra Pariwisata Indonesia dengan memberikan kepuasan, rasa aman, adanya kepastian perlindungan dan jaminan terhadap kepentingan pemakai jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan tanpa mengorbankan kepentingan sesama anggota. 3. Meningkatkan peran anggota dengan melakukan usaha-usaha untuk memajukan kemampuan yang meliputi kemampuan profesional, teknis dan finansial sehingga bisa mencapai standar internasional. Pasal 7 Tugas Pokok 1. Melayani dan melindungi kepentingan anggota, menampung saran dan memperjuangkan aspirasi anggota. 2. Memberikan bimbingan, arahan kepada anggota dalam rangka mengembangkan kapasitas dan kemampuan. 3. Memberikan masukan dan atau pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan kepariwisataan dan asosiasi lain yang terkait. 4. Memberikan dukungan kepada anggota dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan kemampuan profesionalisme. 5. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota dalam melakukan kegiatan usaha secara profesional dengan menghindarkan dari praktek usaha yang dapat merugikan sesama anggota khususnya dan usaha pariwisata pada umumnya. 6. Menjadi mediator anggota dengan para pihak pemangku kepentingan usaha kepariwisataan, dalam rangka membangun kerjasama sinergis baik di dalam dan atau di luar usaha jasa pariwista pada tingkat lokal, nasional dan global. Pasal 8 Fungsi 1. Mewakili dan memperjuangkan kepentingan anggota.

3

2. Mengembangkan kemampuan dan meningkatkan ketrampilan para anggota agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik. 3. Mencari dan menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya di bidang kepariwisataan yang berkaitan dengan usaha perjalanan wisata. 4. Menjaga etika usaha, mencegah persaingan tidak sehat di antara sesama pengusaha perjalanan wisata Indonesia serta menggalang kerjasama dengan semua pihak untuk kepentingan anggota khususnya dan kepentingan kepariwisataan pada umumnya. 5. Melaksanakan fungsi mediasi sesama anggota maupun pihak lain dalam rangka penyelesaian masalah. BAB IV SIFAT, STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI Pasal 9 Sifat ASITA adalah organisasi nirlaba. Pasal 10 Struktur Organisasi ASITA terdiri dari: 1. ASITA tingkat Pusat selanjutnya disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP ASITA). 2. ASITA tingkat Propinsi selanjutnya disebut Dewan Pengurus Daerah (DPD). 3. ASITA tingkat Kabupaten / Kota di luar ibukota propinsi selanjutnya disebut Dewan Pengurus Cabang (DPC). 4. DPP ASITA, DPD ASITA dan DPC ASITA terkait oleh suatu garis hubungan jenjang organisasi. Pasal 11 Perangkat Perangkat ASITA terdiri dari : 1. TINGKAT PUSAT I.1 Musyawarah Nasional I.2 Rapat Kerja Nasional I.3 Dewan Pengurus Pusat I.4 Dewan Pengawas Tata Krama Pusat (DEPETA PUSAT) 4

2. TINGKAT DAERAH 2.1Musyawarah Daerah 2.2Rapat Kerja Daerah 2.3Dewan Pengurus Daerah 2.4Dewan Pengawas Tata Krama Daerah (DEPETA DAERAH) 3. TINGKAT CABANG 3.1Musyawarah Cabang 3.2Rapat Kerja Cabang 3.3 Dewan Pengurus Cabang. Pasal 12 Permusyawaratan dan Rapat-Rapat 1. Permusyawaratan terdiri dari Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, masing-masing diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB). 3. Musyawarah Nasional Khusus, disingkat MUNASSUS. Wewenang dan persyaratan masing – masing musyawarah di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 4. RAPAT-RAPAT Rapat-rapat terdiri dari Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang masing-masing diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Wewenang dan persyaratan masing-masing rapat di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 5. RAPAT PLENO Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Pasal 13 Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan Keputusan rapat – rapat ASITA pada dasarnya diambil melalui musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam keadaan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dapat dilakukan melalui pemungutan suara (voting). 3. Semua keputusan yang diambil berdasarkan ayat 1 dan 2 di atas mengikat seluruh anggota untuk ditaati dan dilaksanakan. 5

BAB V KEANGGOTAAN Pasal 14 Jenis dan Sistem Keanggotaan 1. Anggota ASITA terdiri dari : Anggota Penuh, Anggota Peserta (Associate Member), Anggota Luar Negeri dan Anggota Kehormatan. 2. ASITA menganut Sistem Keanggotaan Aktif. 3. Hal – hal yang berkaitan dengan jenis, persyaratan dan tata cara keanggotaan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 15 Hak dan Kewajiban Anggota Penuh 1. HAK ANGGOTA PENUH 1.1Memilih dan dipilih dalam kepengurusan. 1.2Berbicara atau menyampaikan usulan dan saran di dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta rapat – rapat. 1.3Memperoleh informasi, menggunakan logo ASITA dan mengikuti semua kegiatan ASITA. 1.4Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus dalam permusyawaratan. 1.5Hak – hak sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal ini berlaku untuk seluruh anggota penuh yang telah mendapat Nomor Induk Anggota (NIA) ASITA. 2. KEWAJIBAN ANGGOTA PENUH 2.1.1.Mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik ASITA. 2.1.2.Mematuhi segala keputusan rapat – rapat ASITA seperti Munas, Rakernas, Rapat DPP / Musda, Rakerda, Rapat DPD / Muscab, Rakercab dan Rapat DPC. 2.1.3.Menempatkan simpanan wajib dalam bentuk deposito yang bunganya menjadi sumber penerimaan organisasi, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing, baik untuk perusahaan induk maupun cabang.

6

2.1.4.Membayar uang pangkal dan iuran wajib setiap bulan yang besarnya ditentukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. 2.1.5.Tidak bersikap dan berbuat yang dapat merugikan sesama anggota atau pengurus. Hak dan Kewajiban Anggota Peserta, Anggota Luar Negeri dan Anggota Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII KEPENGURUSAN Pasal 16 1. Pengelolaan kegiatan ASITA diserahkan kepada: DPP tingkat Nasional, DPD tingkat Propinsi dan DPC tingkat Kabupaten / Kota.

2.

3.

Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1 pada pasal ini ditentukan sebagai berikut: 2.1. Susunan DPP ASITA terdiri dari : 2.1.1 Seorang Ketua Umum 2.1.2 Beberapa Wakil Ketua Umum dan atau Ketua 2.1.3 Seorang Sekretaris Jenderal 2.1.4 Seorang Wakil Sekretaris Jenderal 2.1.5 Seorang Bendahara 2.1.6 Seorang Wakil Bendahara 2.1.7 Beberapa Ketua Bidang 2.1.8 Anggota Pleno diwakili oleh Ketua-Ketua DPD sebagai ex-officio Untuk melaksanakan tugas sehari–hari dapat diangkat seorang Direktur Eksekutif profesional dan bukan pengurus. 3.2 Susunan DPD / DPC disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, sekurang-kurangnya terdiri dari : 2.2.1 Seorang Ketua 2.2.2 Seorang Sekretaris 2.2.3 Seorang Bendahara 2.2.4 Beberapa Ketua Bidang 3.3 Untuk melaksanakan tugas sehari – hari dapat diangkat seorang Sekretaris Eksekutif yang berstatus karyawan dan bukan pengurus.

4. Tugas dan wewenang DPP, DPD, DPC termasuk jumlah dan pembidangan tugas akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 5. Ketua DPP, DPD, DPC ASITA dipilih melalui MUNAS, MUSDA, MUSCAB untuk masa bakti 4 ( empat) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama lebih dari dua kali masa bakti. 7

6.

Ketua DPP, DPD, DPC ASITA yang tepilih melalui MUNASLUB, MUSDALUB, MUSCABLUB melanjutkan sisa jabatan kepengurusan terdahulu.

7. Persyaratan dan mekanisme pemilihan Ketua DPP, DPD, DPC ASITA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 8. Persyaratan dan mekanisme pembentukan Pengurus DPP, DPD, DPC ASITA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 9. Hak dan Tanggung Jawab Pengurus : 9.1

DPP ASITA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala pekerjaannya kepada anggota melalui Musyawarah Nasional ASITA.

9.2 DPD ASITA bertanggung jawab atas segala pekerjaannya kepada anggota di dalam Musyawarah Daerah ASITA. 9.3 DPC ASITA bertanggung jawab atas segala pekerjaannya kepada anggota di dalam Musyawarah Cabang ASITA. 9.4 DPP ASITA, DPD dan DPC ASITA berhak untuk melakukan segala tindakan yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan organisasi. 9.5

Anggota Dewan Pengurus ASITA berkewajiban untuk : 9.1.1. Mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Krama. 9.1.2. Melaksanakan program kerja dan semua keputusan yang telah ditetapkan dalam permusyawaratan / rapat – rapat.

BAB VIII KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN Pasal 17 1. Keuangan tetap ASITA diperoleh dari : 1.1 Uang Pendaftran Keanggotaan Baru. 1.2 Bunga Deposito dari Simpanan Wajib Anggota. 1.3 Iuran tetap setiap bulan. 1.4 Kontribusi dari kegiatan ASITA. 1.5 Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat. 1.6 Usaha-usaha lain yang sah. 2. Keuangan dan kekayaan ASITA dikelola efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.

berdasarkan

prinsip

efisiensi,

3. Tahun buku ASITA dimulai pada tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dan diaudit.

8

4. Jika suatu ketika ASITA bubar, segala harta kekayaan dan keuangan harus dibahas dan ditentukan oleh Tim Likuidasi yang pembentukannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 5. Hal – hal yang menyangkut tentang perolehan keuangan ASITA tatacara pengaturan dan penggunaannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IX TATA KRAMA DAN LAMBANG Pasal 18 Tata Krama 1. Untuk menjaga integritas dan martabat anggota ASITA telah ditentukan suatu pedoman tingkah laku yang memberikan arah pada kegiatan usahanya, melindungi profesi dan masyarakat dari perbuatan yang merugikan. 2. Pedoman tingkah laku sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini selanjutnya dikukuhkan sebagai Peraturan Tata Krama ( Kode Etik ) yang disusun tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini dan wajib ditaati dan dijunjung tinggi, dilaksanakan dan mengikat semua anggota. Pasal 19 Lambang Untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di antara para anggota, maka ditentukan logo ASITA yang merupakan lambang dari hakekat, semangat dan cita – cita Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia yang bentuk warna dan macam kegunaannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X PEMBUBARAN Pasal 20 1. ASITA dapat dibubarkan atas permintaan secara tertulis 2/3 (dua pertiga) Anggota Penuh. 2. Pembubaran ASITA dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) Anggota Penuh dalam Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS).

9

BAB XI PENUTUP Pasal 21 1. Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan Anggaran Dasar pada Musyawarah Nasional VIII ASITA tanggal 15 Desember 2003 di Batam. 2. Hal – hal yang belum dinyatakan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 25 Agustus 2007 Dalam Musyawarah Nasional ASITA IX 2007

ANGGARAN RUMAH TANGGA

10

ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN WISATA INDONESIA (ASITA) BAB I Pasal 1 STRUKTUR ORGANISASI ASITA 1. DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) ASITA 1.1. ASITA tingkat Nasional selanjutnya disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP) ASITA berkedudukan di ibu kota RI, merupakan pengelola kegiatan ASITA Pusat dengan susunan kepengurusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ASITA Bab VII pasal 17 ayat 1 dan 2. 1.2.Tugas Umum DPP ASITA : 1.2.1. Menyatukan langkah, persepsi, misi serta visi anggota ASITA.

2.

1.2.2.

Mengidentifikasi dan menginventarisasi kendala dan tantangan yang dihadapi anggota ASITA dalam menjalankan usaha serta mencari pemecahannya.

1.2.3.

Mempererat hubungan dan rasa persaudaraan sesama anggota guna meningkatkan persatuan dan kesatuan.

1.2.4.

Menjalankan amanat organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) ASITA ASITA Daerah dapat dibentuk di daerah Tingkat Propinsi apabila calon anggota telah mencapai 20 (dua puluh) Perusahaan Perjalanan Wisata atau lebih.

3.

DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) ASITA ASITA Cabang dapat dibentuk di daerah Kabupaten / Kota atas rekomendasi DPD dan disetujui oleh DPP 5 perusahaan/anggota. Pasal 2 PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT – RAPAT

1. MUSYAWARAH NASIONAL

11

1.1. Musyawarah Nasional ASITA diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun, adapun tempat dan waktu ditentukan oleh MUNAS sebelumnya, kecuali dalam keadaan force majure dan kondisi tertentu dapat diubah melalui rapat pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD. 1.2. Musyawarah Nasional mempunyai wewenang untuk : 1.2.1. Menilai, mensyahkan dan atau menolak laporan pertanggungjawaban DPP. 1.2.2. Menyusun dan atau Menetapkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Organisasi dan Kebijakan Umum ASITA. 1.2.3. Mengadakan Pemilihan Ketua Umum dan Ketua DEWAN TATA KRAMA. 1.2.4. Ketua Umum terpilih berkewajiban membentuk Dewan Pengurus Pusat, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak tanggal terpilih. 1.3. Pemberitahuan kepada seluruh anggota mengenai tanggal, tempat dan materi Munas disampaikan selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Musyawarah Nasional diselenggarakan melalui DPD, DPC masing – masing disertai keterangan mengenai acara, fasilitas, transportasi, akomodasi dan sebagainya. 1.4. Acara yang dicantumkan di dalam Musyawarah Nasional antara lain adalah : 1.4.1. Laporan dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat ASITA. 1.4.2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. 1.4.3. Pemilihan Ketua Umum dan Ketua DEWAN TATA KRAMA. 1.4.4. Hal – hal lain yang dianggap perlu. 1.5. Musyawarah Nasional ASITA dihadiri oleh : 1.5.1. Anggota penuh sebagai peserta. 1.5.2. Anggota Peserta (Associate Member) dan Anggota Kehormatan sebagai peninjau. 1.6. Tata cara pemilihan Ketua Umum berdasarkan proporsional yang diwakili oleh DPD. 1.7. Ketentuan lain mengenai tata tertib, mekanisme dan persyaratan persidangan dalam Musyawarah Nasional, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini. 2. MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA 2.1.

Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP atas permintaan tertulis dari sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPD. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan selambat – lambatnya 2 (dua) bulan setelah permintaan tersebut diajukan kepada DPP ASITA. 12

3.

2.2.

Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang : 2.2.1. Meminta pertanggungjawaban Ketua sesuai dengan Anggaran Dasar. 2.2.2. Menerima atau menolak pertanggung jawaban Ketua sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2.1. pasal ini. 2.2.3. Apabila Musyawarah Nasional Luar Biasa menolak pertanggungjawaban Pengurus, dapat memilih dan mengangkat Dewan Pengurus Pusat yang baru untuk masa bakti yang tersisa.

2.3.

Musyawarah Nasional Luar Biasa ASITA dihadiri oleh : 2.3.1. Anggota Penuh 2.3.2. Anggota Peserta 2.3.3. Anggota Kehormatan

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS (MUNASSUS) 3.1.

Musyawarah Nasional Khusus disingkat Munassus adalah Musyawarah untuk menetapkan dan mensyahkan; 3.1.1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau 3.1.2.Pembubaran Organisasi ASITA.

3.2. Munassus diselenggarakan oleh DPP atas permintaan secara tertulis 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota penuh yang keterwakilannya dilakukan oleh DPD secara proporsional, yakni 1 – 100 Anggota : 1 suara, berlaku untuk kelipatannya. 3.3. Peserta Munassus terdiri dari atas : 3.3.1. Anggota Penuh yang diwakili oleh DPD secara proporsional sebagaimana tersebut dalam ART Pasal 2 Ayat 3 butir 3.2. 3.3.2. DPP. 3.3.3. Dewan Tata Krama (Kode Etik). 3.3.4. Anggota Peserta (Associate Member) dan Kehormatan sebagai Peninjau. 3.4. Hak Peserta Munassus 3.4.1. Setiap DPD yang merupakan perwakilan anggota penuh secara proposional mempunyai hak suara dan hak bicara. 3.4.2. DPP mempunyai hak bicara. 3.4.3. Dewan Tata Krama (Kode Etik) mempunyai hak bicara. Hak-hak lain mengenai penyelenggaraan Munassus diatur, ditetapkan dalam Tata Tertib Munassus dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga . 3.5. Kewajiban Peserta Munassus Peserta Munassus berkewajiban mentaati dan melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Tata Tertib dan ketentuan mengenai penyelenggaraan Munassus, yang telah memperoleh penetapan/persetujuan Munassus. 3.1. Quorum Munassus. 13

3.1.1. Munassus dinyatakan dan ditetapkan mencapai Quorum dan syah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta yang mempunyai hak suara, sebagaimana tersebut ART Pasal 2 ayat 3 butir 3.2. 3.1.2. Apabila Quorum tidak tercapai maka Munassus dapat ditunda selamalamanya 2 (dua) kali 2 (dua) jam. 3.1.3. Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud butir 3.6.2 diatas Quorum belum juga tercapai, maka Munassus dinyatakan batal. 3.2. Keputusan Munassus 3.2.1. Keputusan Munassus mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diupayakan melalui Musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Munassus sesuai ART Pasal 2 ayat 3 butir 3.7.1. 3.2.2. Keputusan mengenai pembubaran ASITA harus disepakati oleh seluruh peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Munassus sesuai ART pasal 2 ayat 3 butir 3.7.1. 4. MUSYAWARAH DAERAH DAN MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA 4.1. MUSYAWARAH DAERAH 4.1.1. Musyawarah Daerah diselenggarakan sekali dalam 4 (empat ) tahun dan mempunyai wewenang untuk : 4.1.1.1. Menilai, mensyahkan dan atau menolak laporan pertanggung jawaban DPD. 4.1.1.2. Mengadakan Pemilihan Ketua DPD dan Ketua DEWAN TATA KRAMA DAERAH. 4.1.1.3. Ketua DPD terpilih berkewajiban membetuk Dewan Pengurus Daerah, selambat – lambatnya dalam waktu 30 hari sejak terpilih. 4.1.1.4. Menyusun dan atau menjabarkan program umum DPP ASITA yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. 4.1.2. Acara – acara yang dicantumkan dalam Musyawarah Daerah antara Lain : 4.1.2.1. Laporan dan pertanggung-jawaban Dewan Pengurus Daerah. 4.1.2.2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran yang merujuk pada hasil Munas. 4.1.2.3. Pemilihan Ketua DPD dan Ketua DEWAN TATA KRAMA. 4.1.2.4. Hal – hal lain yang dianggap perlu. 4.1.3. Musyawarah Daerah dihadiri oleh : 4.1.3.1. Anggota Penuh 4.1.2.2. Anggota Peserta

14

4.2. MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA 3.2.1. Musyawarah Luar Biasa Daerah dapat diadakan atas permintaan lebih 2/3 (dua per tiga) Anggota Penuh di daerah yang bersangkutan dan dinyatakan secara tertulis dengan persetujuan DPP. Rapat diadakan 1 (bulan) setelah permintaan dan dipimpin oleh Ketua Umum atau Pejabat yang ditunjuk Ketua Umum DPP ASITA. 3.2.2. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang 3.2.2.1. Meminta pertanggungjawaban Ketua DPD sesuai dengan Anggaran Dasar. 3.2.2.2. Menerima atau menolak pertanggungjawaban pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3.2.2.1. pasal ini. 3.2.2.3. Apabila hal Musyawarah Daerah Luar Biasa menolak pertanggungjawaban Pengurus, dapat memilih dan mengangkat Dewan Pengurus Daerah yang baru untuk masa bakti yang tersisa. 3.2.3. Musyawarah Daerah Luar Biasa dihadri oleh : 3.2.3.1. Anggota Penuh 3.2.3.2. Anggota Peserta 3.2.4. Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa tentang susunan Dewan Pengurus Daerah akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat.

MUSYAWARAH CABANG DAN MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA 4.1.

MUSYAWARAH CABANG 4.1.1. Musyawarah cabang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan mempunyai wewenang untuk : 4.1.1.1. Menilai, mensyahkan dan atau menolak laporan pertanggung jawaban DPC. 4.1.1.2. Mengadakan Pemilihan Ketua DPC. 4.1.1.3. Ketua DPC terpilih berkewajiban membentuk Dewan Pengurus Cabang, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak terpillih. 4.1.1.4. Menjabarkan program umum DPP ASITA sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. 4.1.2 Acara – acara yang dicantumkan dalam Musyawarah Cabang antara lain : 4.1.2.1. Laporan dan pertanggung jawaban DPC. 4.1.2.2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang menunjuk pada hasil Munas. 15

4.1.2.3. 4.1.2.4.

Pemilihan Pengurus Tingkat Cabang. Hal – hal lain yang dianggap perlu.

4.1.3 Musyawarah Cabang dihadiri oleh : 4.1.3.1. Anggota Penuh 4.1.3.2. Anggota Peserta 4.2. MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA 4.2.1.

Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan lebih 2/3 (dua pertiga) Anggota Penuh di daerah yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis dengan persetujuan DPP. Rapat diadakan 1 (bulan) setelah permintaan dan dipimpin Ketua DPD ASITA.

4.2.2.

Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang 4.2.2.1. Meminta pertanggungjawaban Ketua DPC sesuai dengan Anggaran Dasar. 4.2.2.2. Menerima atau menolak pertanggungjawaban pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4.2.2 pasal ini. 4.2.2.3. Apabila Musyawarah Cabang Luar Biasa menolak pertanggung jawaban Pengurus, dapat memilih dan mengangkat Dewan Pengurus Cabang baru untuk masa bhakti yang tersisa.

4.2.3. Musyawarah Cabang Luar Biasa dihadiri oleh : 4.2.3.1. Anggota Penuh 4.2.3.2. Anggota Peserta 5. RAPAT – RAPAT 5.1.RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) Rakernas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang dan undangan lainnya untuk : 5.1.1. 5.1.2.

Mengadakan evaluasi atas laporan pelaksanaan program kerja DPP dalam satu tahun berjalan dan menyusun penyesuaian dan atau penyempurnaan program kerja untuk tahun berikutnya. Menyampaikan hasil pemeriksaan auditor independen atas laporan keuangan Dewan Pengurus Pusat guna pengawasan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

5.2.RAPAT DEWAN PENGURUS PUSAT 5.2.1. Rapat Dewan Pengurus Pusat diadakan sekurang–kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.

16

5.2.2.

DPP dapat mengundang Dewan Pengawas Tata Krama atau undangan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan Anggaran Dasar.

5.3. RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA). Rakerda diadakan sekurang–kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dihadiri oleh Anggota Penuh dan undangan lainnya. 5.4. RAPAT DEWAN PENGURUS DAERAH 5.4.1. Rapat DPD diadakan sekurang–kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan. 5.4.2. DPD dapat mengundang Komite Pengawas Tata Krama dan undangan lainnya yang dianggap perlu. 5.5. RAPAT KERJA CABANG (RAKERCAB) Rakercab diadakan sekurang–kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dihadiri oleh Anggota Penuh, anggota DPC dan undangan lainnya. 5.6. RAPAT DEWAN PENGURUS CABANG 5.6.1. Rapat DPC diadakan sekurang–kurangnya sekali dalam sebulan. 5.6.2. DPC dapat mengundang pihak–pihak yang dianggap perlu.

6.

QUORUM 6.1.

Rapat–rapat Dewan Pengurus dan rapat–rapat anggota adalah syah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Dewan Pengurus untuk rapat – rapat DPP, DPD, DPC dan dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota penuh untuk rapat–rapat anggota Nasional, Daerah, Cabang.

6.2

Jika rapat dibatalkan oleh karena tidak mencapai quorum, maka rapat diskors selambat-lambatnya 2 x 15 menit dan rapat dapat dilanjutkan dan dianggap syah sekalipun quorum tidak tercapai. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 3

1. ANGGOTA PENUH 1.1. Yang dapat diterima sebagai ANGGOTA PENUH adalah Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia beserta cabang–cabangnya yang telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh ASITA dan telah memperoleh izin usaha dari Pemerintah. 1.2. Cabang Perusahaan Perjalanan yang berdomisili di kota lain dan atau pada satu kota dengan induk perusahaannya harus menjadi Anggota Penuh ASITA

17

daerah yang bersangkutan sepanjang persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat 1.1 pasal ini. 1.3. Pengertian izin usaha untuk cabang adalah izin usaha induk perusahaannya, dengan ketentuan harus memperoleh izin pembukaan cabang dari instansi yang berwenang. 1.4. Penerimaan sebagai Anggota Penuh 1.4.1. Permohonan Keanggotaan diajukan melalui DPC setempat kepada DPD dengan ketentuan sebagai berikut : 1.4.1.1.Menyerahkan asli bilyet Deposito Simpanan Wajib kepada DPD dan atau DPC setempat. 1.4.1.2.Mengisi formulir permohonan keanggotaan dengan sponsor 2 (dua) perusahaan yang telah menjadi Anggota Penuh. 1.4.1.3.Melampirkan foto copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahan– perubahannya (kalau ada) yang kegiatannya khusus bidang Biro Perjalanan Wisata. 1.4.1.4.Melampirkan foto copy Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Surat Keputusan instansi yang berwenang. 1.4.1.5.Melampirkan Riwayat Hidup Pimpinan Perusahaan dan tenaga ahli sesuai ketentuan. 1.4.1.6.Melampirkan Bagan Organisasi Perusahaan. 1.4.1.7.Melampirkan Status Kantor (apabila sewa atau kontrak dilampiri foto copy perjanjiannya).

1.4.2. Berkas Permohonan dan rekomendasi diteruskan oleh DPD kepada DPP untuk memutuskan diterima atau tidak. 1.4.3. Keputusan diterima atau tidaknya menjadi anggota ASITA diberikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap pada sekretariat DPP ASITA. 1.4.4. Apabila permohonan keanggotaan disetujui oleh Rapat DPP dan atau yang diberikan mandat oleh Ketua Umum DPP untuk hal tersebut maka akan diterbitkan surat keputusan pengangkatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Surat Pengangkatan tersebut dikirimkan kepada yang bersangkutan melalui DPD ASITA dengan dilampiri Piagam Keanggotaan beserta NIA (Nomor Induk Anggota) ASITA untuk diteruskan kepada Perusahaan yang bersangkutan melalui DPC. 2. ANGGOTA PESERTA (Associate Member) 2.1. Yang dapat diterima sebagai Anggota Peserta adalah Badan Hukum yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab VI Pasal 14 ayat 2 yaitu Badan Hukum yang bergerak dalam usaha kepariwisataan, namun bukan perusahaan 18

perjalanan seperti perusahaan–perusahaan transportasi, akomodasi, restauran, obyek wisata serta lembaga–lembaga pendidikan, pelatihan yang bergerak dalam bidang kepariwisataan yang telah memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang. 2.2.Penerimaan sebagai Anggota Peserta ASITA diajukan oleh DPD dan diteruskan ke DPP ASITA dengan ketentuan sebagai berikut 2.2.1. Mengisi formulir keanggotaan 2.2.2. Melampirkan foto copy akte Pendirian Perusahaan / Lembaga. 2.2.3. Melampirkan Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang 2.2.4. Melampirkan riwayat hidup serta pas foto pimpinan. 3. ANGGOTA LUAR NEGERI 3.1. Anggota Luar Negeri adalah Tour Operator, hotel dan perusahaan pariwisata yang merupakan perusahaan asing yang memenuhi persyaratan keanggotaan ASITA. 3.2. Mengisi formulir keanggotaan ASITA dengan syarat dan lampiran sebagaimana . 4. ANGGOTA KEHORMATAN 4.1. Adalah anggota perorangan dan atau badan usaha yang dianggap berjasa untuk kepentingan ASITA. 4.2. Pengangkatan dan Penetapan Anggota Kehormatan (Honorary Member) ditetapkan oleh Musyawarah Nasional ASITA. 5. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 5.1. HAK ANGGOTA PENUH (Diatur dalam Anggaran Dasar Bab VI pasal 16 ayat 1). 5.2. KEWAJIBAN ANGGOTA PENUH (Diatur dalam Anggaran Dasar Bab VI pasal 16 ayat 2) 5.3. HAK ANGGOTA PESERTA 5.3.1. Mengemukakan pendapat, usul/saran, baik kepada DPP/DPD/DPC maupun dalam rapat anggota. 5.3.2. Meminta nasehat, saran atau informasi kepada Dewan Pengurus untuk kepentingan masing–masing anggota. 5.3.3. Dalam rapat–rapat, Anggota Peserta hanya mempunyai hak menyampaikan saran dan pendapat, tidak dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus. 5.3.4. Membela diri dalam rapat – rapat. 5.4. KEWAJIBAN ANGGOTA PESERTA 5.4.1. Mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kode Etik ASITA. 19

5.4.2. Mematuhi segala keputusan rapat–rapat ASITA seperti Munas, Rakernas, Rapat DPP, Musda, Rakerda, Rapat DPD, Muscab, Rakercab, Rapat DPC. 5.4.3. Membayar uang pangkal dan iuran wajib setiap bulan yang besarnya ditentukan DPD / DPC sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya. 5.4.4. Menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan yang merugikan nama baik ASITA dan atau sesama anggota / pengurus ASITA. 5.5. HAK ANGGOTA LUAR NEGERI Mempunyai hak untuk hadir dalam Musyawarah Nasional ASITA 5.6. HAK ANGGOTA KEHORMATAN 5.6.1. Menghadiri rapat – rapat DPP apabila diperlukan. 5.6.2. Memberi nasehat, saran, pendapat dan pertimbangan kemajuan organisasi.

untuk

5.7. PEMBERHENTIAN ANGGOTA ATAU PEMBERHENTIAN SEMENTARA 5.7.1. DPP dapat melakukan pemberhentian sementara terhadap anggota apabila: 5.7.1.1.Perusahaan yang bersangkutan membubarkan diri. 5.7.1.2.Anggota tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASITA. 5.7.1.3.Anggota tersebut bertindak merugikan, memprovokasi atau mencemarkan nama baik ASITA. 5.7.1.4. Anggota tersebut tidak melaksanakan keputusan yang telah diputuskan dalam rapat–rapat ASITA (Munas, Rakernas, Musda, Rakerda, Muscab, Rakercab, rapat–rapat pengurus). 5.7.2. Putusan tentang pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan dapat dilakukan dengan peringatan tertulis terlebih dahulu, kecuali mengenai hal-hal yang luar biasa dapat langsung dihentikan keanggotaannya. 5.7.3. Anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaannya kehilangan haknya sebagai anggota selama masa ketentuan tersebut belum dicabut atau diubah. 5.7.4. DPP dan DPD serta DPC ASITA wajib menyampaikan kepada anggota dan seluruh mitra usaha untuk menghentikan hubungan usaha dengan anggota yang dikenakan pemberhentian dan atau pemberhentian sementara keanggotaannya tersebut. 5.7.5. Anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri pada Musyawarah Cabang dimana 20

anggota tersebut terdaftar, dan dapat naik banding pada Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Nasional ASITA. 5.8. PEMBEKUAN TETAP KEANGGOTAAN ASITA 5.8.1. DPC melalui DPD dapat meminta DPP untuk melakukan tindakan pembekuan tetap keanggotaan ASITA selama 1 (satu) tahun dengan Surat Keputusan apabila : 5.8.1.1.Surat Keputusan penghentian sementara dari DPP selama 3 (tiga) bulan sudah berakhir. 5.8.1.2.Selama menjalani penghentian sementara dari DPP selama 3 (tiga) bulan tersebut yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri. 5.8.1.3.DPD wajib memberikan laporan kepada Instansi berwenang. 5.8.1.4.DPP wajib menindaklanjuti keputusan DPD pada tingkat Pusat. 5.8.2. Anggota yang dikenakan pembekuan tetap berhak membela diri pada Musyawarah Daerah dimana anggota tersebut terdaftar atas rekomendasi Komisi Pengawas Tata Krama, dan dapat naik banding pada Musyawarah Nasional ASITA atas rekomendasi Dewan Pengawas Tata Krama. 5.8.3. Anggota tersebut dapat mendaftarkan kembali sebagai anggota ASITA dengan syarat – syarat sebagaimana ditetapkan. BAB III KEPENGURUSAN Pasal 4 KEPENGURUSAN 1. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS PUSAT 1.1. DPP ASITA melaksanakan keputusan–keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional ASITA. 1.2. DPP ASITA mewakili organisasi keluar dan kedalam, menetapkan kebijaksanakan dan keputusan serta mengelola organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 1.3. Untuk kelancaran dan kesempurnaan tugasnya, DPP dapat membentuk Panitia, Tim, Komisi, Kelompok Kerja serta mengangkat, menunjuk atau menempatkan orang tertentu pada satu jabatan atau kedudukan di dalam maupun di luar ASITA. 1.4. Apabila terjadi kelowongan jabatan tertentu dalam Pengurusan DPP, DPP berhak mengisi lowongan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) Jabatan

21

Kepengurusan oleh masing–masing satu orang pengurus yang diputuskan melalui rapat pleno. 1.5. Ketua–ketua Bidang sesuai dengan bidang masing–masing dalam melaksanakan program kerja bertanggung jawab secara vertikal dan melapor pada Ketua Umum DPP. 1.6. Keputusan dan kebijakan DPP bersifat kolektif dan mengikat seluruh anggota DPP ASITA. 1.7. DPP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya diatur dalam sistem dan tata kelola organisasi yang baik berdasarkan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabilitas. 1.8. Penjabaran tugas dan tanggungjawab DPP serta pembidangannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD & ART ini. 2. KRITERIA DAN PERSYARATAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT DAN KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH : 2.1. Warga Negara Indonesia. 2.2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.3. Memiliki kepribadian, integritas dan kemampuan yang baik dalam bidang pariwisata khususnya dan organisasi pada umumnya. 2.4. Tidak dalam stasus terpidana. 2.5. Pemegang saham aktif di perusahaan. 2.6. Pernah duduk sebagai pengurus ASITA paling sedikit 1 ( satu ) periode. 2.7. Untuk calon ketua DPD haruslah mempunyai kantor pusat didaerah tersebut. 2.8. Untuk memperlancar aktivitas dan mobilitas organisasi DPP ASITA, Ketua Umum DPP ASITA bersedia aktif di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 3. Mekanisme Pemilihan Ketua Umum DPP / Ketua DPD / Ketua DPC ASITA, diatur lebih lanjut dalam keputusan khusus dan Tata Tertib Sidang dalam Munas / Munaslub, Musda / Musdalub, Muscab / Muscablub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta tidak bertentangan dengan AD / ART ini. 4. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS DAERAH / DEWAN PENGURUS CABANG 4.1. DPD / DPC ASITA melaksanakan putusan - putusan Munas / Rakernas dan Musda / Rakerda, serta Muscab / Rakercab. 4.2. DPD / DPC ASITA mewakili Dewan Pengurus Daerah / Dewan Pengurus Cabang untuk bertindak ke dalam dan keluar di daerah masing – masing menentukan kebijaksanaan serta keputusan ke dalam dan keluar di daerah masing – masing menentukan kebijaksanaan serta keputusan dalam

22

mengelola organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada DPP. 4.3. Untuk kelancaran dan kesempurnaan tugasnya DPD / DPC dapat membentuk Tim, Komisi atau menunjuk / menempatkan orang tertentu pada salah satu jabatan di dalam maupun di luar ASITA. 4.4. Apabila terjadi kelowongan jabatan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Daerah / Dewan Pengurus Cabang dapat mengisi lowongan tersebut sebanyak–banyaknya 2 (dua) Jabatan Kepengurusan oleh masing – masing satu orang pengurus. 4.5. Ketua – Ketua Bidang DPD / DPC sesuai dengan bidang masing –masing bertanggungjawab dalam melaksanakan program kerja dan melapor kepada Ketua DPD / DPC ASITA. 4.6. Penjabaran tugas dan tanggung jawab DPD / DPC serta pembidangannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD & ART ini. 5. SANKSI TERHADAP ANGGOTA PENGURUS 5.1. Terhadap pengurus yang melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melanggar peraturan dan ketetapan organisasi, tidak mematuhi kewajiban sebagai pengurus organisasi atau bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik ASITA, DPP atau DPD atau DPC dapat menjatuhkan sanksi secara sebagai berikut : 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4.

Tahap Tahap Tahap Tahap

peringatan secara lisan peringatan secara tertulis pemberhentian sementara pemberhentian tetap

5.2. Anggota Dewan Pengurus yang terkena ketentuan ayat diatas berhak melakukan pembelaan diri serta naik banding kepada : 5.1.1 Musyawarah Nasional untuk DPP ASITA 5.1.2 Musyawarah Daerah / Cabang untuk anggota DPD / DPC. 6. PENASEHAT 6.1.

DPP, DPD dan DPC dapat mengangkat para Mantan Ketua, Pengurus dan orang yang dianggap berjasa sebagai Penasehat..

6.2.

Wewenang para Penasehat adalah : 6.2.1. Menyampaikan saran, pendapat dan nasehat secara langsung atau tertulis baik diminta atau tidak. 6.2.2. Saran, pendapat dan nasehat sebagaimana yang dimaksud disampaikan kepada DPP dan dapat juga disampaikan secara umum dalam permusyawaratan / rapat – rapat. 23

6.2.3.

Penasehat diangkat oleh DPP / DPD terpilih di dalam Munas ASITA dan Musda ASITA.

7. SEKRETARIAT DPP, DPD DAN DPC ASITA Sekretariat DPP dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan Sekretariat DPD dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif serta Sekretariat DPC dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang bukan pemilik perusahaan Biro Perjalanan yang fungsi dan tanggung jawab ketiganya adalah melaksanakan tugas kesekretariatan untuk kelancaran pelaksanaan program kerja dan kebijakan DPP / DPD / DPC. 8. TUGAS DAN WEWENANG DIREKTUR EKSEKUTIF 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

8.5. 8.6.

Bertanggungjawab kepada DPP ASITA. Memberikan asistensi dan informasi kepada anggota dan DPP, DPD dan DPC. Direktur Eksekutif membantu kelancaran pelaksanaan program kerja masing – masing Ketua Bidang dan perangkat organisasi lainnya yang ditetapkan DPP. Bilamana dalam pelaksanaan tugas, terdapat hal - hal di luar dari kebijaksanaan Dewan Pengurus, Direktur Eksekutif melaporkan penyimpangan tersebut kepada Ketua Umum setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Korwil/Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan atau Ketua – Ketua Bidang yang bersangkutan. Dalam menjalankan tugas sehari – hari Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa staf yang pembagian bidangnya diatur sesuai dengan kebutuhan. Staf adalah karyawan yang bekerja secara penuh waktu dan untuk itu mereka mendapat gaji serta tunjangan lainnya.

9. KETENTUAN – KETENTUAN DIREKTUR EKSEKUTIF 9.1.

9.2. 9.3. 9.4.

DIREKTUR EKSEKUTIF adalah tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang kegiatan usaha perjalanan wisata, organisasi ASITA dan mempunyai kemampuan dalam berorganisasi serta lulus dalam tes kelayakan. DIREKTUR EKSEKUTIF tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di tempat lain. DIREKTUR EKSEKUTIF dan stafnya adalah tenaga yang bekerja secara penuh waktu yang memperoleh penghasilan dan fasilitas lainnya yang besarnya diatur oleh DPP. Penggantian dan pemberhentian tenaga pada Sekretariat DPP dilaksanakan sesuai dengan norma peraturan dan perundang–undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG SEKRETARIS EKSEKUTIF

24

10.1. SEKRETARIS EKSEKUTIF bertanggung jawab kepada DPD atas terselenggaranya tata administrasi DPD. 10.2. Memberikan asistensi dan informasi kepada anggota dan DPD. 10.3. SEKRETARIS EKSEKUTIF melaksanakan tugas adminstrasi dan kesekretariatan DPD dan membantu kelancaran pelaksanaan program kerja masing–masing ketua bidang dan perangkat organisasi lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh DPD. 11.KETENTUAN – KETENTUAN SEKRETARIS EKSEKUTIF 11.1. SEKRETARIS EKSEKUTIF adalah tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang kegiatan usaha perjalanan wisata dan organisasi ASITA serta mempunyai kemampuan dalam bidang administrasi dan kesekretariatan. 11.2. SEKRETARIS EKSEKUTIF tidak menjabat sebagai karyawan dari salah satu BPW / APW / CBPW. 11.3. SEKRETARIS EKSEKUTIF dan stafnya adalah tenaga yang bekerja secara penuh waktu yang memperoleh penghasilan yang diatur oleh DPD. 11.4. Penggantian dan pemberhentian tenaga pada Sekretariat DPP dilaksanakan sesuai dengan norma peraturan dan perundang – undangan ketenagakerjaan yang berlaku. 12.TUGAS DAN WEWENANG KEPALA TATA USAHA 12.1. KEPALA TATA USAHA bertanggung terselenggaranya tata administrasi DPC.

jawab

kepada

DPC

atas

12.2. Memberikan asistensi dan informasi kepada anggota DPC. 12.3. KEPALA TATA USAHA membantu kelancaran pelaksaan program kerja masing–masing ketua bidang dan perangkat organisasi lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh DPC. 12.4. Dalam menjalankan tugas sehari–hari Kepala tata Usaha dibantu seorang atau lebih staf. 13.KETENTUAN – KETENTUAN KEPALA TATA USAHA 13.1. KEPALA TATA USAHA adalah tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang kegiatan usaha perjalanan wisata dan organisasi ASITA serta mempunyai kemampuan dalam bidang administrasi dan kesekretariatan.

25

13.2. KEPALA TATA USAHA tidak menjabat sebagai Karyawan Usaha Biro Perjananan Wisata, Agen Perjalanan Wisata secara langsung. 13.3. KEPALA TATA USAHA dan stafnya adalah tenaga yang bekerja secara penuh waktu yang memperoleh penghasilan (gaji) dan fasilitas lainnya yang besar dan bentuknya diatur oleh DPC. 13.4. Penggantian dan penghentian tenaga pada Sekretariat DPC dilaksanakan sesuai dengan norma peraturan dan perundang–undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 5 DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH Dewan Pengawas Tata Krama di tingkat Pusat dan Dewan Pengawas Tata Krama di tingkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Pengurus ASITA. 1. DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT 1.1.DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT beranggotakan sekurang–kurangnya terdiri 5 atau lebih anggota penuh yang Ketuanya dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional setiap 4 (empat) tahun sekali dan dapat dipilih kembali bila Munas ASITA memutuskan. 1.2.Anggota DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT tidak dapat merangkap menjadi anggota DPP. 1.3.Diantara para anggota DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT dipilih seorang Ketua dan Sekretaris tetap atau periodik untuk jangka waktu yang disepakati bersama. 2. DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH 2.1.Ditingkat Daerah dibentuk DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH beranggotakan 3 orang atau lebih anggota penuh dan bukan anggota DPD. 2.2.Ketua DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH dipilih langsung oleh Musyawarah Daerah setiap 4 (empat) tahun sekali kemudian dapat dipilih kembali bila Musda ASITA yang memutuskan. 2.3.Diantara anggota DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH dipilih seorang Ketua dan Sekretaris tetap atau periodik untuk jangka waktu yang disepakati bersama. 3. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT DAN DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH. 26

3.1.DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA di tingkat Pusat dan DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA di tingkat Daerah adalah sebuah badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tata krama / kode etik organisasi. 3.2.DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT dan DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH berkewajiban memantau sejauh mana tata krama / kode etik dilaksanakan. 3.3.Memberikan saran dan pendapat kepada DPP dan DPD untuk mengambil langkah–langkah penyelesaian terhadap pelanggaran tata krama (kode etik). 3.4.Secara proaktif menilai praktek–praktek yang terjadi sehari-hari yang bertentangan dengan kode etik untuk diajukan ke DPP / DPD agar dicarikan penyelesaiannya.

3.5.Sistem operasional prosedur dan mekanisme kerja DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT dan DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH dengan Dewan Pengurus diatur dalam ketentuan khusus yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD / ART ini. 4. SUSUNAN DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT DAN DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH 4.1.DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA di tingkat Pusat berjumlah 5 (lima) orang atau lebih yang dipilih oleh Munas dengan susunan sebagai berikut : Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota–anggota. 4.2.DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA di tingkat Daerah berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih oleh Musda dengan susunan Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota–anggota. 4.3.Anggota DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT dan DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH tidak boleh mempunyai jabatan rangkap dalam kepengurusan organisasi ASITA baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah. Pasal 6 LAMBANG 1. Lambang ASITA berupa gambar bintang sudut lima dengan latar belakang bola dunia yang di dalamnya terdapat kata ASITA dengan dominasi warna biru.

2. Makna lambang ASITA : Gambar bola dunia berarti ................................... Gambar bintang sudut lima berarti ....................... 27

Warna biru berarti ............................ 3. Ketentuan penggunaan lambang dan hal tehnis lainnya diatur dalam ketentuan khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD & ART ini. BAB IV KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN Pasal 7 1. SUMBER DANA 1.1. ASITA memperoleh sumber dana sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab VIII pasal 17. 1.2. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dalam peraturan tersendiri sesuai kondisi dan waktu. 2. Seluruh harta dan kekayaan ASITA dibukukan dengan dan atau untuk atas nama ASITA dan atau sesuai dengan ketentuan perundangan hak kepemilikan yang berlaku. 3. Untuk menjaga nilai harta dan kekayaan (asset) ASITA, dilakukan audit secara rutin berkala oleh auditor independen.

4. Segala bentuk investasi oleh Dewan Pengurus yang bersumber dari harta kekayaan ASITA, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan anggota melalui Rapat Kerja Nasional. 5. Auditor Independen bekerja secara profesional dan segala biaya yang timbul karenanya ditanggung oleh ASITA. 6. Tim Likuidasi ASITA dibentuk secara khusus yang beranggotakan 9 orang, terdiri dari : - 4 ( empat ) orang dari unsur DPP. - 5 ( lima ) orang dari unsur DPD. 7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi dapat mengangkat tenaga ahli / profesional yang bekerja untuk keperluan tersebut atas biaya ASITA. BAB V PEMBUBARAN Pasal 8 1.

Pembubaran ASITA hanya dapat diputuskan oleh Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) yang diadakan khusus untuk maksud tersebut. 28

2.

Dalam Munassus tersebut dibentuk Tim Likuidasi dan ditetapkan ketentuan – ketentuan mengenai harta benda kekayaan organisasi.

3.

Harta kekayaan ASITA setelah dikurangi kewajiban dan atau biaya lainnya diberikan ke Badan Sosial. BAB VI PENUTUP Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan keputusan Dewan Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 25 Agustus 2007 Dalam Musyawarah Nasional ASITA IX 2007

29