ASOSIASI FILSAFAT HUKUM INDONESIA ANGGARAN DASAR

ASOSIASI FILSAFAT HUKUM INDONESIA

ANGGARAN DASAR Mukadimah Filsafat hukum merupakan cabang dari disiplin hukum yang di dalamnya keberadaan dan keberlakuan hukum diupayakan untuk direfleksikan secara mendalam. Hasil refleksi tersebut tidak hanya disimpan sebagai kekayaan intelektual secara individual, melainkan perlu didiseminasi agar dapat bergema dalam ruang-ruang kuliah dan forum-forum pencerahan hukum di lingkungan komunitas yang lebih luas. Disadari bahwa aktivitas untuk merefleksikan tentang hakikat ada dan berlakunya hukum itu pada gilirannya akan sangat berguna dalam menumbuhsuburkan pengembanan disiplin hukum sekaligus mengokohkan bangunan sistem hukum nasional. Forum-forum pencerahan sebagaimana dimaksud di atas mutlak perlu difasilitasi dan diorganisasikan. Untuk keperluan itulah, para peminat filsafat hukum di Tanah Air berinisiasi untuk berhimpun dalam sebuah asosiasi yang inklusif, yang mampu mewadahi pegiat intelektual dari berbagai latar belakang profesi dan keilmuan. Keterbukaan ini pula memungkinkan kumpulan individu yang terhimpun di dalam suatu organisasi untuk secara institusional berkiprah meminati filsafat hukum. Untuk dapat memberikan gambaran umum tentang asosiasi ini, dipandang perlu menuangkan hal-hal mendasar terkait asosiasi ini ke dalam sebuah anggaran dasar asosiasi, yang sengaja didesain sederhana dan fleksibel. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam anggaran dasar ini yang dimaksud dengan: 1. Asosiasi adalah Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. 2. Pengembanan adalah setiap kegiatan intelektual dan/atau praktikal terkait ada dan berlaku disiplin hukum, termasuk di dalamnya filsafat hukum. 3. Konferensi Tahunan adalah forum pertemuan ilmiah tingkat nasional yang berlangsung setiap tahun di bawah fasilitasi Pengurus Asosiasi untuk menghidupkan dan mewadahi penyemaian gagasan para peminat filsafat hukum sesuai dengan tujuan Asosiasi. BAB II NAMA, KEDUDUKAN, LAMBANG, DAN WAKTU Pasal 2 (1) Asosiasi ini didirikan oleh para peminat filsafat hukum di Indonesia dan diberi nama Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, disingkat AFHI. (2) Asosiasi berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai cabang/koordinator di daerah lain jika diperlukan.

Anggaran Dasar AFHI (2012)

1

Pasal 3 (1) Lambang AFHI terdiri dari rangkaian tulisan AFHI yang mengandung makna: a. tulisan AFHI merupakan singkatan dari nama Asosiasi; b. gambar bermotif timbangan berwarna hitam pekat menunjukkan kecenderungan filsafat hukum yang terus-menerus mengupayakan pencerahan dalam proses pencarian makna hukum yang hakiki. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pasal 4 Asosiasi didirikan pertama kali di Bandung pada tanggal 9 Maret 2011 dan akan berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas. BAB III ASAS DAN TUJUAN Pasal 5 (1) Asosiasi berasaskan Pancasila. (2) Asosiasi bersifat terbuka untuk semua kalangan tanpa dibatasi oleh latar belakang primordial dan/atau orientasi ideologi apapun. (3) Asosiasi bersifat nirlaba. Pasal 6 Asosiasi bertujuan untuk menjadi: a. wahana pertukaran pemikiran yang sehat dan bernas bagi pengembanan filsafat hukum di Indonesia; b. jaringan kerja yang sinergis dan berkelanjutan bagi aktivitas pembelajaran fisafat hukum di perguruan tinggi dan forum ilmiah lainnya; c. pusat informasi yang relatif lengkap terkait pemikiran-pemikiran mendasar tentang hukum; dan d. pusat belajar yang berkontribusi aktif dan positif bagi kemajuan pengembanan hukum di Indonesia.


2

BAB IV USAHA DAN KEGIATAN Pasal 7 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asosiasi mengadakan usahausaha dan/atau kegiatan: a. menyelenggarakan pertemuan ilmiah, baik untuk internal anggota Asosiasi maupun kalangan lebih luas; b. mengadakan hubungan dengan perhimpunan yang sama sifatnya dan dengan individu/lembaga di dalam dan luar negeri untuk keperluan yang sejalan dengan tujuan Asosiasi; c. melakukan penelitian dan/atau proyek penulisan bersama; d. menginventarisasi, mendokumentasi, dan mendiseminasi pemikiran-pemikiran mendasar tentang hukum untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan anggota dan umum; e. menerbitkan publikasi ilmiah dalam berbagai jenis dan bentuk media; f. memberikan penghargaan kepada figur intelektual dan/atas buah karya tertentu di bidang filsafat hukum; dan g. usaha/kegiatan lain yang sah dan sejalan dengan tujuan Asosiasi. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 8 (1) Anggota Asosiasi terdiri dari: a. anggota biasa; dan b. anggota kehormatan. (2) Anggota biasa adalah setiap warganegara Indonesia, yang menjadi peminat filsafat hukum serta mendaftarkan diri dan diterima sebagai anggota. (3) Anggota kehormatan adalah: a. peminat filsafat hukum berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing yang diangkat oleh Pengurus atas dasar pertimbangan karya dan jasanya yang signifikan dalam pemikiran filsafat hukum; b. organisasi yang sah menurut ketentuan hukum di Indonesia yang di dalam statuta/anggaran dasar dan/atau aktivitas kegiatannya dapat ditunjukkan keterhubungannya yang relatif erat dengan pengembanan filsafat hukum, meliputi (tetapi tidak terbatas pada) lembaga pendidikan dan/atau penelitian hukum. Pasal 9 (1) Pengurus Asosiasi berwenang melakukan seleksi terhadap calon anggota baru Asosiasi. (2) Pengurus Asosiasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan administrasi lain terkait keanggotaan Asosiasi. (3) Setiap anggota Asosiasi berhak memiliki kartu anggota yang dikeluarkan oleh dan melalui pengurus Asosiasi.


3

BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 10 (1) Untuk melaksanakan kegiatan Asosiasi, diangkat pengurus di tingkat pusat dan daerah, yang minimal terdiri dari: a. seorang ketua; b. seorang sekretaris; dan c. seorang bendahara. (2) Pengangkatan ketua dalam struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat anggota Asosiasi sebagai bagian dari rangkaian acara Konferensi Tahunan. (3) Anggota biasa yang merupakan representasi dan/atau berasal dari institusi tuan rumah penyelenggara Konferensi Tahunan saat rapat anggota tersebut diadakan mendapat kehormatan untuk langsung dinominasikan sebagai calon ketua Asosiasi masa kepengurusan berikutnya. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapat pendelegasian kewenangan dari rapat anggota untuk menunjuk sekretaris dan bendahara, paling lambat dalam 3 (tiga) bulan sejak penangkatannya sebagai ketua, untuk kemudian wajib mengumumkan susunan lengkap kepengurusan tersebut kepada para anggota. (5) Satu masa kepengurusan adalah jangka waktu sejak pengangkatan ketua di dalam acara rapat anggota Asosiasi pada suatu acara Konferensi Tahunan sampai dengan diadakannya rapat anggota Asosiasi pada acara Konferensi Tahunan berikutnya. (1) (2) (3) (4)

Pasal 11 Pengurus mempunyai tugas melaksanakan usaha/kegiatan guna tercapainya tujuan Asosiasi. Ketua terpilih berkewajiban untuk menyiapkan penyelenggaraan Konferensi Tahunan berikutnya. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sendiri oleh dan melalui rapat pengurus. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, pengurus berwenang untuk mengangkat personalia dalam menjalankan tugas-tugas kesekretariatan.

Pasal 12 (1) Rapat pengurus diadakan paling sedikit sekali 2 (dua) kali dalam satu periode masa kepengurusan. (2) Dalam hal dipandang perlu dan untuk pertimbangan efisiensi, penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka, sepanjang pengurus dapat menjamin keikutsertaan semua pengurus dalam memberikan kontribusi pemikiran dan dalam proses pencapaian keputusan bersama. (3) Ketua dan sekretaris pengurus wajib membuat dan menandatangani notulensi terkait dengan penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemudian notulensi tersebut dikirimkan ke semua peserta rapat. Pasal 13 (1) Pengurus berwenang untuk mewakili Asosiasi dalam melakukan semua kegiatan, termasuk mewakili Asosiasi di hadapan lembaga peradilan.


4

(2) Jika salah seorang pengurus berhalangan, maka anggota pengurus lainnya akan mewakili anggota yang berhalangan itu. (3) Jika ketua pengurus berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka salah satu dari pengurus lain, berdasarkan hasil rapat pengurus, ditunjuk untuk menggantikan jabatan tersebut sampai masa kepengurusan tersebut selesai. Pasal 14 (1) Setiap hasil keputusan rapat pengurus yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan Asosiasi dan perlu diketahui oleh anggota, wajib untuk segera disebarluaskan kepada anggota dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak keputusan tersebut diambil. (2) Dalam hal rapat pengurus berlangsung di tingkat daerah, maka hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan tembusan ke pengurus di tingkat pusat. BAB VII HAK SUARA, KUORUM, DAN RAPAT ANGGOTA Pasal 15 (1) Setiap anggota mempunyai hak untuk hadir dan memberikan masukan di dalam rapat anggota. (2) Setiap anggota biasa yang telah teregistrasi menjadi anggota minimal selama 6 (enam) bulan sebelum rapat anggota itu diadakan, memiliki 1 (satu) hak suara dalam rapat anggota tersebut. Pasal 16 (1) Rapat anggota dinyatakan dimulai dan terbuka untuk umum apabila telah mencapai kuorum dengan dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan anggota terdaftar yang memiliki hak suara. (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan jumlah tanda tangan di dalam daftar hadir yang disediakan secara khusus oleh pengurus sebelum rapat anggota tersebut dibuka. (3) Anggota yang memiliki hak suara, tetapi tidak dapat hadir pada saat rapat anggota dibuka, dapat dihitung sebagai bagian dari kuorum sepanjang yang bersangkutan mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pengurus dengan pernyataan akan tunduk pada apapun hasil keputusan rapat anggota tersebut. Pasal 17 (1) Penyelenggaraan rapat anggota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun, sebagai bagian dari rangkaian Konferensi Tahunan, dengan antara lain mengagendakan: a. laporan pertanggungjawaban pengurus; b. pengesahan perubahan anggaran dasar (jika ada); c. pemilihan dan pengangkatan pengurus baru; dan d. penetapan tempat/tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tahunan berikutnya. (2) Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. (3) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan rapat akan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota-anggota yang memiliki hak suara dan secara fisik hadir di ruang rapat tersebut.


5

(4) Anggota kehormatan dapat hadir di dalam tempat pemungutan suara tetapi tidak memiliki hak suara untuk mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. (5) Seorang anggota biasa yang sekaligus hadir sebagai representasi dari organisasi yang menjadi anggota kehormatan, hanya memiliki 1 (satu) hak suara dalam kedudukannya sebagai anggota biasa tersebut. Pasal 18 (1) Setiap hasil keputusan rapat anggota yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan Asosiasi dan perlu diketahui oleh semua anggota, wajib untuk segera disebarluaskan oleh pengurus kepada anggota dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak keputusan tersebut diambil, paling sedikit melalui 1 (satu) media yang dapat mudah diakses oleh para anggota. (2) Dalam hal rapat anggota Asosiasi berlangsung di Asosiasi tingkat daerah, maka hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan tembusan ke pengurus di tingkat pusat. (3) Semua ketentuan tentang hak suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Asosiasi tingkat daerah. BAB VIII PENDANAAN Pasal 19 (1) Sumber pendanaan Asosiasi dapat diperoleh dari: a. iuran anggota; b. sumbangan atau bantuan pihak lain dalam bentuk apapun; dan/atau c. usaha/kegiatan lain yang sah. (2) Dalam hal terdapat iuran yang dipungut dari anggota, maka besaran iuran tersebut diputuskan melalui rapat anggota. Pasal 20 (1) Pengurus berwenang sepenuhnya untuk mencari sumber dana dari berbagai pihak dan mengelolanya untuk kepentingan Asosiasi. (2) Pengurus wajib untuk mencatat secara cermat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan Asosiasi dan wajib mempertanggungjawabkannya kepada anggota di dalam rapat anggota. (3) Dalam hal keputusan rapat anggota meminta dilakukan audit atas pendanaan Asosiasi oleh pihak eksternal yang independen, pengurus wajib tunduk untuk segera memenuhi permintaan tersebut dan melaporkan hasilnya secara terbuka kepada seluruh anggota. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dapat diatur lebih lanjut di dalam anggaran rumah tangga yang ditetapkan melalui rapat pengurus. Pasal 22 Anggaran dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


6

Ditetapkan di Semarang, pada tanggal 17 Maret 2012 dalam rapat anggota AFHI Pengurus AFHI 2011-2012: Sekretaris, ttd Shidarta

Ketua, ttd Bernard Arief Sidharta


7

ASOSIASI FILSAFAT HUKUM INDONESIA ANGGARAN DASAR

Recommend Documents