Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD)

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD)

10.8. N.A

AD BANK OCBC NISP

USULAN PERUBAHAN AD BANK OCBC NISP

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10 10.8.Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan

•1

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD) AD BANK OCBC NISP


TEMPAT, PENGUMUMAN, PANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 12

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 12

12.1 RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia yaitu dapat diadakan di: a. Tempat kedudukan perseroan atau b.Tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan usahanya, atau c. Tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham perseroan dicatatkan

12.1 RUPS wajib diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan di : a. Tempat kedudukan Perseroan; b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

•2



N.A

12.2. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada regulator yang berwenang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

12.3. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Catatan : 1 ayat baru sebagaimana tersebut di atas disisipkan diantara Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) AD lama, sehingga Pasal 12 ayat (2) AD lama menjadi Pasal 12 ayat (3) di AD baru, dan demikian seterusnya.

•3



12.3 a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

12.4. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

12.3.b.Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambal 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

Catatan: Pasal 12 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (5) AD lama diubah/dihapuskan isinya, dan diatur menjadi suatu ayat tersendiri dalam Pasal 12 AD baru, yaitu menjadi Pasal 12 ayat (5) yang selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

12.3.c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sesuai dengan UUPT, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

12.5. Pelaksanaan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS, termasuk RUPS kedua dan ketiga dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•4

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD) AD BANK OCBC NISP 12.3.d.RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10

USULAN PERUBAHAN AD BANK OCBC NISP Dihapuskan

(sepuluh) hari dan paling lambat 21(dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. 12.4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. Pengumuman dan Pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

12.5. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dihapuskan

Dihapuskan

•5



12.7.Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dapat dilakukan atas permintaan: a. Seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh perseroan dengan hak suara ; atau b. Dewan Komisaris.

12.6.Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dapat dilakukan atas permintaan: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dengan ketentuan usulan tersebut harus: i. dilakukan dengan itikad baik; ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; iv. Diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat yang disertai alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. atau b. Dewan Komisaris; Pelaksanaan permintaan penyelenggaraan RUPS dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. •6



12.6. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam Acara RUPS apabila: a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;

12.7.Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam Acara RUPS apabila usul yang bersangkutan: a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah; dengan ketentuan usulan mata acara rapat oleh pemegang saham harus: i. dilakukan dengan itikad baik; ii. mempertimbangkan kepentingan perusahaan terbuka; iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•7



b. Telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris melalui Surat Tercatat disertai alasannya sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat bersangkutan dikeluarkan.

b. Telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris

c. Menurut pendapat Direksi atau Dewan Komisaris usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

c. Menurut pendapat Direksi atau Dewan Komisaris, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

melalui Surat Tercatat disertai alasannya sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan untuk RUPS bersangkutan dikeluarkan.

•8



PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 13

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 13

13.2.Alinea ke 3

13.2.Alinea ke 3

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka RUPS

13.7 N.A

dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

13.7.Pengumuman ringkasan risalah RUPS, termasuk hasil keputusan RUPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•9



KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 14

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 14

14.

Kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar ini, RUPS (termasuk RUPS ,

14.1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini , kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan: 14.1.c.Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.

14.

Kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar ini:

14.1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan mengikuti ketentuan: 14.1.c.Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh regulator yang berwenang atas permohonan Perseroan. •10



14.2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri (Menteri yang dimaksud dalam anggaran dasar ini adalah menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

14.2.RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

14.2.c.Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.

14.2.c.Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh regulator yang berwenang atas permohonan Perseroan.

•11



14.3.c.Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK

14.3.c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh regulator yang berwenang atas permohonan Perseroan.

•12

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD) AD BANK OCBC NISP N.A

14.4.e.Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK

USULAN PERUBAHAN AD BANK OCBC NISP 14.4.a. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Catatan: Pasal 14 ayat (4.a) dan Pasal 14 ayat (4.b) AD lama digabung menjadi Pasal 14 ayat (4.b) di AD baru.

14.4.e.Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh regulator berwenang atas permohonan Perseroan.

•13



14.5.Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Panggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

14.5.Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Panggilan RUPS atau kuasanya, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

N.A

14.6. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. Catatan: Pasal 14 ayat (6), Pasal 14 ayat (7), dan Pasal 14 ayat (8) AD lama menjadi Pasal 14 ayat(7), Pasal 14 ayat (8), dan Pasal 14 ayat (9) di AD baru.

•14



14.9.Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.

14.10.Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.

14.10.Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Dihapuskan

•15


14.11. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.


•16



14.12. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

14.11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

•17



DIREKSI Pasal 15

DIREKSI Pasal 15

2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota , yang terdiri dari: 1 (satu) orang Presiden Direktur; 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur; dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk di bidang pasar modal.

2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota , yang terdiri dari: 1 (satu) orang Presiden Direktur; 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur; dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku .

•18


N.A

15.6. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang berlaku.

USULAN PERUBAHAN AD BANK OCBC NISP 15.6.a.Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15.6.b.RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•19



15.7. dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 b Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.

15.6.c. dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 b Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri RUPS yang bersangkutan.

N.A

15.7. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan anggota Direksi yang bersangkutan wajib diberitahukan secara tertulis. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. •20



15.8.Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri .

15.8.Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Kecuali ditentukkan lain menurut peraturan yang berlaku, dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS dan pengunduran diri tersebut wajib dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dihapuskan

Tidak berubah

•21



Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

Tidak berubah

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Tidak berubah

Ketentuan mengenai pengunduran diri tersebut dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dihapuskan

•22



15.9. RUPS, dapat: - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau - mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau - mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau - menambah jumlah anggota Direksi baru.

15.9. RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi, dapat: - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau - mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau - mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau menambah jumlah anggota Direksi baru.

•23



15.11. Bilamana jabatan anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut .

15.11.Bilamana jabatan anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-Iambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut .

•24



TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 16


16.1.Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

16.1.Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•25



16.5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

16.5.Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•26


16.6. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersamasama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

USULAN PERUBAHAN AD BANK OCBC NISP 16.6.a. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika: terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (7) anggaran dasar ini.

•27




TUGAS , DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 16

16.9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

16.9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

•28



16.10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang pasar modal.

16.10.Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.

•29

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD) AD BANK OCBC NISP RAPAT DIREKSI Pasal 17

17.1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurangkurangnya setahun sekali, kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah atau diatur lain dalam peraturan yang berlaku atau mekanisme yang berlaku di Perseroan.

USULAN PERUBAHAN AD BANK OCBC NISP RAPAT DIREKSI Pasal 17 17.1. Rapat Direksi, termasuk Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dilaksanakan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Direksi juga dapat mengadakan Rapat Direksi sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah atau diatur lain dalam peraturan yang berlaku atau mekanisme yang berlaku di Perseroan.

•30



17.2.Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau oleh anggota Diteksi yang berhak mewakili Direksi dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perseroan.

17.2.Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.

17.3. Pemanggilan Rapat Direksi dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan sarana lainnya antara lain melalui electronic message, telegram atau telex atau facsimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan mendesak sebagaimana ditentukan Presiden Direktur atau oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan, sepanjang tidak diatur lain oleh peraturan yang berlaku.

17.3. Pemanggilan Rapat Direksi dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan sarana lainnya antara lain melalui electronic message, atau facsimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Direksi selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan mendesak sebagaimana ditentukan Presiden Direktur atau oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17.4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

17.4.Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. •31



17.13.Berita Acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua rapat dan salah seorang anggota Direksi yang lainnya yang hadir atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan, Apabila Berita Acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

17.13. Hasil dari rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat atau Berita Acara Rapat Direksi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17.14. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusankeputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi, maupun untuk pihak ketiga.

17.14. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi, dan/atau Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

•32



DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PASAL 18

DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PASAL 18

18.I.2. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari : -1 (satu) orang Presiden Komisaris -2 (dua) orang Komisaris atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris.

18.I.2. Dewan Komisaris terdiri paling kurang 3 orang anggota, yang terdiri dari : -1 (satu) orang Presiden Komisaris - 2 (dua) orang Komisaris atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.

•33



N.A

18.I.7.a.Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18.I.7. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang berlaku. Terkait dengan pemberhentian tersebut maka harus disebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri RUPS yang bersangkutan.

18.I.7.b.RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang berlaku.

18.I.7.c.Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7b Pasal ini maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri RUPS yang bersangkutan.

•34


18.I.8. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk : ⁻ Mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; ⁻ atau mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya, atau; ⁻ Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru.

USULAN PERUBAHAN AD BANK OCBC NISP 18.I.8. RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi dapat mengangkat orang lain untuk : ⁻ Mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; ⁻ atau mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya, atau; ⁻ Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru.

•35



18.I.9.-Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersesbut kepada Perseroan.

18.I.9.Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dengan jangka waktu paling lambat 60 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. - Kecuali ditentukan lain menurut peraturan yang berlaku, dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS dan pengunduran diri tersebut wajib dilaporkan dalam RUPS berikutnya,

•36


-Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota

USULAN PERUBAHAN AD BANK OCBC NISP Tidak berubah

Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

Tidak berubah

-Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Tidak berubah

Ketentuan pengunduran diri tersebut dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dihapuskan

•37



18.I.12. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal .

18.I.12.Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-Iambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

•38



TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 19

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 19

19.4. Dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS. RUPS demikian hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

19.4. Mekanisme penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•39


19.5. Rapat tersebut pada ayat 4 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.


Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat.

•40



19.6.Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

Dihapuskan

19.7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembaIi jabatannya semula.

Dihapuskan

19.8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

19.5. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

•41


RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20 20.1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali, kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah atau diatur lain dalam peraturan yang berlaku atau mekanisme yang berlaku di Perseroan.

USULAN PERUBAHAN AD BANK OCBC NISP RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20 20.1.Rapat Dewan Komisaris, termasuk yang diadakan bersama Direksi wajib dilaksanakan secara berkala sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu, dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah atau diatur lain dalam peraturan yang berlaku atau mekanisme yang berlaku di Perseroan.-

•42



20.2.Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau apabila Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh Wakil Presiden Komisaris, atau apabila Wakil Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perseroan.

20.2.Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau apabila Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh Wakil Presiden Komisaris atau apabila Wakil Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

•43



20.3.Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan sarana lainnya antara lain melalui electronic message, telegram atau telex atau facsimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan mendesak sebagaimana ditentukan Presiden Komisaris atau oleh seorang anggota Dewan Komisaris dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perseroan, sepanjang tidak diatur lain oleh peraturan yang berlaku.

20.3.Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan sarana lainnya antara lain melalui electronic message atau facsimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan mendesak sebagaimana ditentukan Presiden Komisaris atau oleh seorang anggota Dewan Komisaris, sepanjang tidak diatur lain oleh peraturan yang berlaku.

•44



20.14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua rapat dan kemudian ditanda tangani oleh anggota Dewan Komisaris yang lainnya yang hadir atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan, Apabila Berita Acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

20.13. Hasil dari rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat atau Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20.15.Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

20.14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi maupun untuk pihak ketiga.

•45

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD) AD BANK OCBC NISP PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 23 23.4. Dividen hanya dapat dibayarkan dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi dengan cadangan wajib berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukkan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sebagaimana ditentukkan oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

USULAN PERUBAHAN AD BANK OCBC NISP PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 23 Tidak berubah

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sebagaimana ditentukkan oleh Direksi, dengan ketentuan dalam hal dividen dibagikan dalam bentuk tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•46

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD)

Recommend Documents