PERBANDINGAN AD WIKA DAN USULAN AD WIKA ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR REFERENSI

Matriks AD WIKA

1

PERBANDINGAN AD WIKA DAN USULAN AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR

----------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------------------------------------ Pasal 1 --------------------------------1. Perseroan Terbatas ini bernama : ------------------------------------------- Perusahaan Perseroan (Persero) ------------------------ PT. WIJAYA KARYA Tbk., atau disingkat ------------------------ PT. WIKA (Persero) Tbk., ------------------(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur. ------------------------------------------------2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.---------------------------------

----------- = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = ------------------------------------------- = Pasal 1 = ---------------------------------1. Perseroan Terbatas ini bernama : ------------------------------------------- Perusahaan Perseroan (Persero) ------------------------ PT. WIJAYA KARYA Tbk., atau disingkat ------------------------ PT. WIKA (Persero) Tbk., ------------------(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur. ------------------------------------------------2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.---------------------------------

--- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -------------------------- Pasal 2 ------------------------------Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 20-12-1972 (duapuluh bulan Desember tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh dua) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 08-05-1973 (delapan Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.---------------------------------------------------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA- ---------------------------- Pasal 3 ----------------------------------1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: -Industri konstruksi, industri pabrikasi, industri konversi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, energi terbarukan dan energi konversi, perdagangan, engineering procurement construction, pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.------------------2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:--------a. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi. --------------------1. pekerjaan sipil (seluruh sektor pembangunan).---1) Drainase dan jaringan pengairan.--------------2) Bangunan bawah air. ----------------------------

------ JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ------------------------------------ Pasal 2 ------------------------------Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 20-12-1972 (duapuluh Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh dua) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 08-05-1973 (delapan Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.----------------------------------------------------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ------------------------------------- Pasal 3 ----------------------------------1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: -Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, perdagangan, enjinering procurement construction, pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.----------------2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:--------a. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi. --------------------1) pekerjaan sipil (seluruh sektor pembangunan).---a) Drainase dan jaringan pengairan.--------------b) Bangunan bawah air. ----------------------------

REFERENSI

Matriks AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI 3) Bendung, bendungan dan terowongan. -------4) Bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah. --------------------------------------------5) Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat. -------------------------------6) Jalan, jembatan kereta api, MRT (mass rapid transportation). ----------------------------------7) Dermaga/pelabuhan serta penahanan gelombang dan tanah (break water dan talud). 8) Reklamasi dan pengerukan. --------------------9) Pencetakan sawah dan pembukaan lahan.----10) Penggalian/penambangandan ----------pengupasan serta pengelolaan hasil tambang. 11) Pertamanan/landscaping------------------------12) Pengeboran. --------------------------------------13) Bandar udara. ------------------------------------14) Perpipaan. ----------------------------------------15) Perawatan fasilitas produksi. ------------------16) Stasiun transportasi darat. ----------------------17) Konstruksi fasilitasbangunantelekomunikasi 18) Pekerjaan pancang. -----------------------------19) Bangunan sipil lainnya.-------------------------2. Pekerjaan gedung (seluruh sektor pembangunan): 1) Bangunan bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen). ---------------------------------------2) Bangunan pabrik dan industri. ----------------3) Pemukiman dan perumahan. ------------------4) Bangunan gedung fasilitas (rumah sakit,sarana pendidikan, dan tempat ibadah). ------5) Bangunan komersial (pasar swalayan, super block, dan mal). ---------------------------------6) Interior. -------------------------------------------7) Pertamanan/Landscaping.----------------------3. Pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringannya : ------------------------------------------1) Transmisi kelistrikan dan gardu induk. ------2) Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri. ----------------3) Power plant (pembangkitan) . -----------------4) Tata udara/AC. ----------------------------------5) Pemasangan alat angkut. ------------------------

2

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR c) Bendung, bendungan dan terowongan. -------d) Bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah. --------------------------------------------e) Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat. -------------------------------f) Jalan, jembatan kereta api, MRT (mass rapid transportation). ----------------------------------g) Dermaga/pelabuhan serta penahanan gelombang dan tanah (break water dan talud). h) Reklamasi dan pengerukan. --------------------i) Pencetakan sawah dan pembukaan lahan.----j) Penggalian/penambangan dan pengupasan serta pengelolaan hasil tambang. k) Pertamanan/landscaping------------------------l) Pengeboran. --------------------------------------m) Bandar udara. ------------------------------------n) Perpipaan. ----------------------------------------o) Perawatan fasilitas produksi. ------------------p) Stasiun transportasi darat. ----------------------q) Konstruksi fasilitas bangunan telekomunikasi r) Pekerjaan pancang. -----------------------------s) Bangunan sipil lainnya.-------------------------2) Pekerjaan gedung (seluruh sektor pembangunan): a) Bangunan bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen). ---------------------------------------b) Bangunan pabrik dan industri. ----------------c) Pemukiman dan perumahan. ------------------d) Bangunan gedung fasilitas (rumah sakit, sarana pendidikan, tempat ibadah) e) Bangunan komersial (pasar swalayan, super block, dan mal). ---------------------------------f) Interior. -------------------------------------------g) Pertamanan/Landscaping.----------------------3) Pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringannya : ------------------------------------------a) Transmisi kelistrikan dan gardu induk. ------b) Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri. ----------------c) Power plant (pembangkitan) . -----------------d) Tata udara/AC. ----------------------------------e) Pemasangan alat angkut. ------------------------

REFERENSI

Matriks AD WIKA

3

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI 6) Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai . ---------------------------7) Perpipaan. ----------------------------------------4. Radio, telekomunikasi dan instrumentasi: --------1) Sinyal dan telekomunikasi kereta api. 2) Sentral telekomunikasi 3) Pemasangan instrumentasi 4) Pemasangan telekomunikasi 5) Jaringan telekomunikasi. b. Pelaksanaan pekerjaan EPC (engineering procurement construction) dalam bidang : --------1) Perminyakan dan Gas (offshore dan onshore) 2) Agro industri. ------------------------------------3) Kelistrikan. ---------------------------------------4) Telekomunikasi. ---------------------------------5) Petrokimia. ---------------------------------------6) Bahan Mineral/Tambang. ----------------------c. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi pada pekerjaanpekerjaan di atas. ----------------------------------------d. Operation and maintenance.----------------------------3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang memiliki untuk:-------------------------------------a. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan radio, telekomunikasi dan instrumentasi; serta perbaikan, pemeliharaan, dan konsultasi;--------------b. Pengukuran, penggambaran, perhitungan dan penetapan biaya peekrjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal (quanity surveying) dan laboratorium beton dan tanah serta soil investigation;--c. Layanan jasa konsultasi manajemen, manejemen proyek konstruksi, rekayasa industry, enjinering dan perencanaan;d. Melakukan usaha penyewaa dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi;-------------------------------e. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor, ekspor, jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum;----------------------------------

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR f)

3.

Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai . ---------------------------g) Perpipaan. ----------------------------------------4) Radio, telekomunikasi dan instrumentasi: --------a) Sinyal dan telekomunikasi kereta api. b) Sentral telekomunikasi c) Pemasangan instrumentasi d) Pemasangan telekomunikasi e) Jaringan telekomunikasi. b. Pelaksanaan pekerjaan EPC (engineering procurement construction) dalam bidang : --------1) Perminyakan dan Gas (offshore dan onshore) 2) Agro industri. ------------------------------------3) Kelistrikan. ---------------------------------------4) Telekomunikasi. ---------------------------------5) Petrokimia. ---------------------------------------6) Bahan Mineral/Tambang. ----------------------c. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas. ----------------------------------------d. Operation dan maintenance.----------------------------Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang memiliki untuk:-------------------------------------a. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan radio, telekomunikasi dan instrumentasi; serta perbaikan, pemeliharaan, dan konsultasi;--------------b. Pengukuran, penggambaran, perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal (quantity surveying) dan laboratorium beton dan tanah serta soil investigation;--c. Layanan jasa konsultasi manajemen, manejemen proyek konstruksi, rekayasa industry, enjinering dan perencanaan;-d. Melakukan usaha penyewaa dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi;-------------------------------e. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor, ekspor, jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum;----------------------------------

REFERENSI

Matriks AD WIKA

4

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI f. Melakukan usaha dalam bidang agro industry yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula, biodiesel, bioethanol, biogas, dan biomassa energy termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan, serta pendistribusian;------------g. Melakukan usaha pengembangan kawasan termasuk sarana dan prasarananya, pembangunan dan penjualanan di bidang realti serta melakukan pengusahaan dan pngelolaan di bidang property;-------h. Melaksanakan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi; i. Building management j. System development k. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasaran dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, industry energy terbarukan, industry konversi, industri konversi energi, dan industri pertambangan;

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR f.

l. Industri Pabrikasi: 1. Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi: -------1) komponen bahan dan kelengkapan konstruksi. 2) suku cadang dan peralatan industri. ----------3) karet dan plastik. --------------------------------4) beton dan keramik. -----------------------------5) metal dan logam. --------------------------------6) kayu.----------------------------------------------7) kimia .---------------------------------------------8) elektro ---------------------------------------------2. Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan industri dan bangunan gedung.---------------------------------3. Elektronik dan telekomunikasi. m. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi. --------n. Usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas.

Melakukan usaha dalam bidang agro industry yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula, biodiesel, bioethanol, biogas, dan biomassa energy termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan, serta pendistribusian;------------g. Melakukan usaha pengembangan kawasan termasuk sarana dan prasarananya, pembangunan dan penjualanan di bidang realti serta melakukan pengusahaan dan pengelolaan di bidang property;-------h. Melaksanakan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi; i. Building management j. System development k. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasaran dan sarana dasar (infrastruktur) termasuk jalan tol, bidang sumber energi termasuk industri energi, industri energi terbarukan, industri konversi, industri konversi energi, dan industri pertambangan; l. Industri Pabrikasi: 1) Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi: -------a) komponen bahan dan kelengkapan konstruksi. b) suku cadang dan peralatan industri. ----------c) karet dan plastik. --------------------------------d) beton dan keramik. -----------------------------e) metal dan logam. --------------------------------f) kayu.----------------------------------------------g) kimia .---------------------------------------------h) elektro ---------------------------------------------2) Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan industri dan bangunan gedung.---------------------------------3) Elektronik dan telekomunikasi. m. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi. n. Usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas.

------------------------------ M O D A L -------------------------------------------------------------- Pasal 4 -------------------------------1. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) terbagi atas 16.000.000.000 (enam belas miliar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 15.999.999.999 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan

-------------------------------- M O D A L ------------------------------------------------------------------ Pasal 4 ---------------------------------1. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) terbagi atas 16.000.000.000 (enam belas miliar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 15.999.999.999 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan

REFERENSI

Matriks AD WIKA

5



puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B masing-masing saham bernilai Rp. 100 (seratus rupiah). ----

ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B masing-masing saham bernilai Rp. 100 (seratus rupiah). ----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.846.367.499 (lima miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp584.636.750.000, (lima ratus delapan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu).

2.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat jumlah dan harga yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegag Saham (yang selanjutnya cukup disebut dengan “RUPS”), dengan ketentuan sebelum memperoleh keputusan dari RUPS, Direksi terlebih dahulu mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga saham tidak di bawah pari, serta dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia --------------------------------4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya disebut

3.

4.

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan-6.149.224.999 (enam miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 614.922.500.000, (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus -ribu Rupiah), yang telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang bersangkutan yang terdiri dari: -----------------------a. sejumlah Rp. 613.996.800.000,- (enam ratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan, sebagaimana ternyata dari akta tanggal 18-03-2014 (delapan belas Maret dua ribu empat belas), nomor 20, dibuat dihadapan NILA NOORDJASMANI SOEYASA BESAR Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima serta dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tanggal 26-03-2014 (dua puluh enam Maret dua ribu empat belas) nomor AHUAH.01.10-13006 ; ------------------------b. sejumlah Rp. 925.700.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah), telah disetor penuh dengan tunai kepada Perseroan yang merupakan Hasil Pelaksanaan Opsi Program ESOP/MSOP. -----Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat jumlah dan harga yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegag Saham (yang selanjutnya cukup disebut dengan “RUPS”), dengan ketentuan sebelum memperoleh keputusan dari RUPS, Direksi terlebih dahulu mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga saham tidak di bawah pari, serta dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia -----------------------------------------------------Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya disebut

REFERENSI

Matriks AD WIKA

6

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI dengan “Penawaean Umum Terbatas”) kepada para pemegang saham maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat “HMETD”) dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputuan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.. 5. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----------------------------6. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.------------------7. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas secara tunai Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yanag hendak mebeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya ya telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah porsi saham tersebut harus dialokasikan anatar pemegang saham atau peegang saham HMETD yang hendak mebeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.---------


5.

6.

7.

dengan “Penawaean Umum Terbatas”) kepada para pemegang saham maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat “HMETD”) dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputuan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----------------------------Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.--------------------Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas secara tunai Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yanag hendak mebeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya ya telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah porsi saham tersebut harus dialokasikan anatar pemegang saham atau peegang saham HMETD yang hendak mebeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.---------

REFERENSI

Matriks AD WIKA

7

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI 8. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengelauran saham tersebu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasa Modal di Indonesia.;--9. Ketentuan ayat 4 sampai dengan ayat 8 Pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh diisyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (untuk selanjutnya saham, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya disebut Efek Bersifat Ekuitas).--------10. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----------------11. Direksi berwenang mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (ke dua, ke tiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada dalam hal pengeluaran tersebut : ---------------a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan. -----------------b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS.------------------c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau -

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR 8.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengelauran saham tersebu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasa Modal di Indonesia.;--9. Ketentuan ayat 4 sampai dengan ayat 8 Pasal ini secara mutatismutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh diisyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (untuk selanjutnya saham, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya disebut Efek Bersifat Ekuitas).--------10. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----------------11. Direksi berwenang mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (ke dua, ke tiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada dalam hal pengeluaran tersebut : --------------------------------a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan. -----------------b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS.------------------c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau -

REFERENSI

Matriks AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI d. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak manapun juga dengan harga, jumlah, jangka waktu dan persyaratan yang ditentukan oleh Rapat Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 12. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 4 sampai dengan ayat 11 Pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut. ---------------13. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud ayat 4 sampai dengan 11 Pasal ini harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna. ---14. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara modal disetor terhadap modal dasar menjadi kurang 25% (duapuluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang : ------a. telah mendapat keputusan RUPS untuk menambah modal dasar. -------------------------------------------------b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----------------------------c. penambahan modal ditempatkan/disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud pada huruf b ayat ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----------------------d. dalam penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi. ----------------------------

8

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR d. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak manapun juga dengan harga, jumlah, jangka waktu dan persyaratan yang ditentukan oleh Rapat Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 12. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 4 sampai dengan ayat 11 Pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut. -----------------13. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud ayat 4 sampai dengan 11 Pasal ini harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna. ---14. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara modal disetor terhadap modal dasar menjadi kurang 25% (duapuluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang : --------------a. telah mendapat keputusan RUPS untuk menambah modal dasar. -------------------------------------------------b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----------------------------c. penambahan modal ditempatkan/disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud pada huruf b ayat ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -------------------d. dalam penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi. ---------------------------

REFERENSI

Matriks AD WIKA

9



------------------------------- SAHAM --------------------------------------------------------------- Pasal 5 --------------------------------1. Semua saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham khusus yang hanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan saham Seri B yang merupakan saham biasa dan dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing. ------

-------------------------------- SAHAM -------------------------------------------------------------------- Pasal 5 ----------------------------------1. Semua saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham yang hanya khusus dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan saham Seri B yang merupakan saham biasa dan dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing.------. ----

-Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan “saham” ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B; ----------yang dimaksud dengan “pemegang saham” ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain. -----Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama.------------------Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham. -----Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. --------Untuk saham yang termasuk dalam Pentiipan Kolektif pada Lembaga Penyimapanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif)-----------------------------Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, 5 dan 6 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -------------------------------------Sertifikat atau Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan

Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan “saham” ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B; -yang dimaksud dengan “pemegang saham” ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain. ------------------Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama.------------------Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham. -----Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ---------------------Untuk saham yang termasuk dalam Pentiipan Kolektif pada Lembaga Penyimapanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif)-----------------------------Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, 5 dan 6 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -------------------------------------Sertifikat atau Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.

2. 3.

4.

5. 6.

REFERENSI

Matriks AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan: ------a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakanPenitipan Kolektif yang bersangkutan; b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; --------------c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalamkonfirmasi tertulis; -----------------------------------e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -------------f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan Konfirmasi Tertulis. -----------------------8. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. nama dan alamat Pemegang Saham; --------------------b. nomor surat saham; ---------------------------------------c. tanggal pengeluaran surat saham; ----------------------d. nilai nominal saham. -------------------------------------e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. 9. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : ---------------------------------------------------a. nama dan alamat Pemegang Saham; --------------------b. nomor dari surat saham maupun surat kolektif saham; c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -------------d. nilai nominal saham; -------------------------------------e. jumlah saham; ----------------------------------------------f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. 10. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut di cetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. 11. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfimrasi

10

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR sekurang-kurangnya harus mencantumkan: ------a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakanPenitipan Kolektif yang bersangkutan; b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; --------------c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalamkonfirmasi tertulis; -----------------------------------e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -------------f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan Konfirmasi Tertulis. -----------------------7. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. nama dan alamat Pemegang Saham; --------------------b. nomor surat saham; ---------------------------------------c. tanggal pengeluaran surat saham; ----------------------d. nilai nominal saham. -------------------------------------e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ------------------------------------------------------8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : ---------------------------------------------------a. nama dan alamat Pemegang Saham; --------------------b. nomor dari surat saham maupun surat kolektif saham; c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -------------d. nilai nominal saham; -------------------------------------e. jumlah saham; ----------------------------------------------f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----------------------------------------------------9. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut di cetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. 10. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfimrasi tertulis tersebut. --------

REFERENSI

Matriks AD WIKA

11

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI tertulis tersebut. -----------------12. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut, sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan penunjukan atau pemberian kuasa tersebut. ------------------13. Selama ketentuan ayat 12 di atas belum dilaksanakan maka para Pemegang Saham tersebut tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembagian dividen untuk saham tersebut ditangguhkan. ---------------14. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberianjaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasarmodal dan peraturan lain yang berlaku.-----15. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. 16. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. --------------------------------------------------------------- PENGGANTI SURAT SAHAM ----------------------------------------------- Pasal 6 ------------------------------1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :--------------------------------a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; ----b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut.------------2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. -------------3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : --------------------------------a. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;


11. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa

12.

13.

14. 15.

orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut, sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan penunjukan atau pemberian kuasa tersebut. ------------------Selama ketentuan ayat 12 di atas belum dilaksanakan maka para Pemegang Saham tersebut tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembagian dividen untuk saham tersebut ditangguhkan. ---------------Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberianjaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasarmodal dan peraturan lain yang berlaku.-----Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---------------------------------------------

------------------- PENGGANTI SURAT SAHAM ---------------------------------------------------- Pasal 6 ---------------------------------1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :--------------------------------a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; ----b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut.------------2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. ------------3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -------------------------------a. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;

REFERENSI

Matriks AD WIKA

12


4. 5.

6.

b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----------c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan ------------------------------------------d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -------------------------------------------------Biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh Pemegang Saham yang bersangkutan. -----Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. -----------------------------------------------Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Tertulis. --------------------------

-DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS ------------------------------ Pasal 7 ----------------------------------1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. ---2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -------------------a. nama dan alamat para Pemegang Saham; ---------------b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; -------------------------c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ------------------d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; ---e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; ----------------------------------------------------------f. perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan ----------g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. 3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. ----4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR b.

4. 5.

6.

pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----------c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan ------------------------------------------d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -------------------------------------------------Biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh Pemegang Saham yang bersangkutan. -----Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. -----------------------------------------------Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Tertulis. --------------------------

-- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS ---------------------------------- Pasal 7 -----------------------------------1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -------------------a. nama dan alamat para Pemegang Saham; ---------------b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; -------------------------c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ------------------d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; ---e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; ----------------------------------------------------------f. perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan ----------g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. 3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. ----4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib

REFERENSI

Matriks AD WIKA

13


5. 6.

7.

8.

9.

diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -------Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. --------------------------------------------------------Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -------------------------------Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. --Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia saham yang bersangkutan. -----

----------------------- PENITIPAN KOLEKTIF --------------------------------------------------- Pasal 8 -------------------------------1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau


5. 6.

7.

8.

9.

diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -------Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. --------------------------------------------------------Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -------------------------------Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. --Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia saham yang bersangkutan. -----

------------------------ PENITIPAN KOLEKTIF --------------------------------------------------------- Pasal 8 ---------------------------------1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau

REFERENSI

Matriks AD WIKA

14

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. ------------------3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ----mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif. ------------------------4. Perseroan wajib menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. ---5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. --------------------------------------------Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. ---------------------------------------------6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai Konfirmasi Tertulis bagi Pemegang Saham yang menjadi Pemegang Rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek adanya pemilikan suatu jumlah saham oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekening Efeknya dalam Penitipan Kolektif, dengan ketentuan bahwa nota pencatatan sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang


3.

4.

5.

6.

Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. ------------------Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ----mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif. ------------------------Perseroan wajib menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. --Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. --------------------------------------------Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. ---------------------------------------------Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai Konfirmasi Tertulis bagi Pemegang Saham yang menjadi Pemegang Rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek adanya pemilikan suatu jumlah saham oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekening Efeknya dalam Penitipan Kolektif, dengan ketentuan bahwa nota pencatatan sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank

REFERENSI

Matriks AD WIKA

15



menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening Efek. -------------------------------7.

Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dieprtukarkan anatara satu dengan yang lain.---8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah. -----------------------------9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -------------10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembagai Penyimapanan dan Penyelesaian atau pemegang sub rekening yang sahamnya tercata pada rekening efek milik Bank Kustodi atauPerusahaan Efek berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.----------------11. Pemegang rekeing Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercata sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekeing Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -------------12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS untuk didaftar dalam DPS yang khusus diselenggarakan untuk keperluan penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan. ----------------------

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening Efek. -------------Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dieprtukarkan anatara satu dengan yang lain.---Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah. -----------------------------Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -------------Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembagai Penyimapanan dan Penyelesaian atau pemegang sub rekening yang sahamnya tercata pada rekening efek milik Bank Kustodi atauPerusahaan Efek berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.----------------Pemegang rekeing Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercata sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekeing Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -------------Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS untuk didaftar dalam DPS yang khusus diselenggarakan untuk keperluan penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan. --------

REFERENSI

Matriks AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI 13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS. ----------------------14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hakhak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut. ------15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hakhak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -16. Batas waktu Penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh deviden, saham bonus atau hak-hak lainnya untuk selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham bonus atau

16

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR 13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS. ----------------------14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hakhak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut. ------15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -16. Batas waktu Penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh deviden, saham bonus atau hak-hak lainnya untuk selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk

REFERENSI

Matriks AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI hak-hak lainnya tersebut. --------

-------------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ------------------------------------------- Pasal 9 --------------------------------1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. 2. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----------3. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan ------------4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 di atas. ---------------5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----------

17

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. ---------------------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ------------------------------------------------ Pasal 9 ----------------------------------1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. 2. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. ------------3. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan ------------4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 di atas. ---------------5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----------

REFERENSI

Matriks AD WIKA

18

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI 6.


Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. ---------------------Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi. ---7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. --8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. ------------------9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud. -------------------

6.

11. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. -12. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ------------13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku

11.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. ---------------------Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi. ----Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. --Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. ------------------Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS, dalam hal terjadi pemanggilan ulang atau ralat maka recording date harus berubah menjadi 1 hari sebelum tanggal ralat Pemanggilan RUPS untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud. ------Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. -Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ------------Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku

REFERENSI

Pasal 19 ayat (3) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

Matriks AD WIKA

19

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 dari pasal ini. ---------14. Untuk pemindahan saham yang terdaftar dalam Bursa Efek berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, sedangkan untuk hak atas saham seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga. --

--------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ------------------------------------ Pasal 10 -------------------------------1. RUPS dalam Perseroan adalah : ----------------------------a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar. ---------------------------------------b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktuwaktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar. -----------2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. --------------------------------

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 dari pasal ini. ---------14. Untuk pemindahan saham yang terdaftar dalam Bursa Efek berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, sedangkan untuk hak atas saham seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga. -15. Dalam hal adanya permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, maka Pemegang Saham yang bersangkutan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. ---------

REFERENSI

Pasal 6 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

--------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ----------------------------------------- Pasal 10 ----------------------------------1. RUPS dalam Perseroan adalah : ---------------------------------a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar. -----------------------------------b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Anggaran Dasar. --------------------------2.

3.

4.

5.

Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -------------------------------Penyelengaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. --------Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. ----------------------------------------Permintaan penyelengaraan RUPS oleh Pemegang Saham harus : ----------------------------------------------------------------a. Dilakukan dengan itikad baik; -----------------------------b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ------------c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan




Matriks AD WIKA

20


PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR RUPS; ---------------------------------------------------------Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan ------------------------------e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. ----------------6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelengaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini diterima Direksi. ----------------------------------------7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----------8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumumam RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diterima Dewan Komisaris. --------------------------------------9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 8 pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: ----------------------a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini; dan -------------------------------------------------b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----------------10. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini 11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini paling kurang melalui: --------------------------------------------a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; --------------------------------------b. Situs web Bursa Efek; dan ----------------------------------c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----------------12. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam pengumuman

REFERENSI

d.








Matriks AD WIKA


21

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. 13. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. --------14. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 11 huruf a pasal ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. --------------------------15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. --------------------16. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 15 pasal ini wajib : ------------------------a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. --------------------b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ---------------c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

--------------------------- RUPS TAHUNAN -------------------------------------------------------- Pasal 11 ----------------------------1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. -2. Dalam RUPS Tahunan : ---------------------------------------

--------------------------- RUPS TAHUNAN ------------------------------------------------------------- Pasal 11 ---------------------------------1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. – 2. Dalam RUPS Tahunan : -------------------------------------------

REFERENSI Pasal 4 ayat (6) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Pasal 4 ayat (7)Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014




Matriks AD WIKA

22



a. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya : --------------------------1) laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; ----------------2) laporan mengenai kegiatan Perseroan; ------------3) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; ------------------------------------------4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; ---------------------6) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 7) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. b. Ditetapkan penggunaan laba. ----------------------------c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar pada Bapepam-LK. -----------------------------------------d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----------------------e. Diputuskan agenda rapat lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar. ------------------------------

a.

b. c.

d. e.

3.

4. 3.

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan

REFERENSI

Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 5 untuk mendapat persetujuan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan; ----------------------------------------------------Ditetapkan penggunaan laba. ------------------------------Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau nama lain yang ditetapkan sebagai Lembaga yang menangani Pasal Modal untuk mengaudit buku Perseroan dan yang sedang berjalan berasal dari usulan Dewan Komisaris. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -------------------------Diputuskan mata acara Rapat lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar. -----------------------------------------

Dalam RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh : a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang memilik paling sedikit 1/20 (satu per dua Puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada



Matriks AD WIKA


4.

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. -----------------------------Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

-------------------------- RUPS LUAR BIASA -------------------------------------------------------- Pasal12 ---------------------------

1.

2.

3.

4.

RUPS Luar Biasa diadakan, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/aau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.-----------------------------------------------------Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagain dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.---Apabila Direksi lalai melakukan pemebritahuan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 seteah lewat waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima, yang kemudian diikuti dengan pemanggilan sesuai peraturan perundangundangan, maka Dewan Komisaris dapat melakukan pemberitahuan dan pemanggilan RUPS tersebut sendiri.------Apabila Dewan Komisaris lalai untuk melakukan pemberitahuan atau panggilan RUPS Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 setelah lewatnya waktu 15 (lima

23


REFERENSI

anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. -----------------------------

Menjadi Pasal 9 ayat 15 AD

--------------------------- RUPS LUAR BIASA ----------------------------------------------------------- Pasal12 ---------------------------------1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS kecuali mata acara yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2 huruf a dan b. ----2. RUPS Luar Biasa diadakan, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.-----------

Ayat 2 – 5 dihapus dan menyesuaikan dengan ketentuan RUPST (Pasal 11) atau masih tetap diberlakukan dalam Pasal 12.


Matriks AD WIKA


5.


REFERENSI

belas) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima, yang kemudian diikuti dengan surat pemanggilan sesuai peraturan perundang-undangan, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri RUPS Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah huukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----------------------Pelaksanaan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang member izin tersebut.-------------

------------- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RUPS ----------------------------------------- Pasal 13 --------------------------------

1.

24

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan utama dari Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. ---------------------------------------------------

Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum diberikannya

------ TEMPAT, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN ---------------------------- SERTA MATA ACARA ---------------------------------------------------------- Pasal 13 ----------------------------------1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----------penyelenggaraan RUPS. ------------------------------------------2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia, dan tempat penyelenggaraan wajib dilakukan di : a. Tempat kedudukan Perseroan; ------------------------------b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama;----c. Ibukota Propinsi dimana tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -------------------------------------------------d. Propinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. ------------------------------------------3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK. --------------a. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. ----b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. --------------------c. Ketentuan huruf a dan b ayat ini, mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 15. --------4. Pengumuman RUPS. -----------------------------------------------

Pasal 7 ayat (2) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014



Matriks AD WIKA

25

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan panggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat keudukan Perseroan atau tempat satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatakan, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggis, bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS. --------------------------------

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Perseroan wajib paling lambat 14 (empat belas) hari melakukan pengumuman kepada Pemegang Saham sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. -------------------------------------------------Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat : -----------------------1) Ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS; 2) Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; ------------------------3) Tanggal penyelenggaraan RUPS; ---------------------4) Tanggal pemanggilan RUPS. --------------------------Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena permintaan dari Pemegang Saham. ------------------------Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini paling kurang melalui : ----------------------------------------------1) 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; --------------2) Situs Web Bursa Efek;dan ------------------3) Situs Web Perseroan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d butir 1) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS; ----------------------------------Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, penyampaian bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf g ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS

REFERENSI Pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014



Pasal 10 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014



Matriks AD WIKA

26


PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3 di atas. ----Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 16 di atas. --Pemanggilan RUPS. -----------------------------------------------a. Pemanggilan untuk RUPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. --------------------b. Pemanggilan untuk RUPS kepada Pemegang Saham pada huruf a ayat ini paling kurang melalui : -------------1) 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesiayang berperedaran nasional; --------------2) Situs Web Bursa Efek;dan; ---------------------------3) Situs Web Perseroan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. c. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. d. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. --------e. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS; -----------------------------------------f. Pemanggilan RUPS sekurang-kurangnya memuat informasi : ----------------------------------------------------1) tanggal dan hari penyelenggaraan RUPS; -----------2) waktu penyelenggaraan RUPS; -----------------------3) tempat penyelenggaran RUPS; -----------------------4) ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS; 5) mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara Rapat tersebut;dan ------------------------6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. -----------------------------------------g. Ketentuan pemanggilan yang diatur dalam Anggaran

REFERENSI

i.

2.

3.

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 14 (empat-belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -------------------------------------------------Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Indonesia, 1 (satu) diantaranya berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris.

Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.--Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat 3 telah

5.



Pasal 13 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014



Pasal 14 Peraturan OJK No.

Matriks AD WIKA

27



tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan RUS dan bahwa salinan dari Laporan ahunan dari tahun buku yang baru lalu dapat dieproleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.--

6. 4.

Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila : -----------------------------------------a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah; b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; -------------c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----

Dasar ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 16 di atas.. ------------------------h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: 1) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; -----------------2) Harus disebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum; ---------------------------3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan; -----------------------------------------4) Ketentuan media pemanggilan pada ayat 5 huruf b pasal ini dan Ralat pemanggilan pada ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. i. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: 1) Pemanggilan RUPS ketiga atas Permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 2) Dalam Pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Mata Acara RUPS : ------------------------------------------------a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -------------------------b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----------------c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus: ----------------------------------------1) dilakukan dengan itikad baik; ------------------------2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ------3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ------------------------------------------------

REFERENSI 32/POJK.04/2014

Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan OJK 32/POJK.04/2014 Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan OJK 32/POJK.04/2014

Pasal 17 ayat (2) Peraturan OJK 32/POJK.04/2014

Pasal 18 angka 1 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Pasal 18 angka 2 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

Pasal 12 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Pasal 12 ayat (2) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014


Matriks AD WIKA

28


PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR 4)

7.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang- -undangan; -----------------------------------------------d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat ini. ---------------------------------------e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat dalam pemanggilan RUPS. -----Bahan Mata Acara. ------------------------------------------------a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. ------------------------------------b. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut. ------------------------c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. ----------------------------------------------------d. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. --------------------------------------------e. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. -------------------------------f. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. ------------

REFERENSI



Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014


Pasal 15 ayat (4) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Pasal 15 ayat (5) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Pasal 15 ayat (6) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Pasal 15 ayat (7) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 jo. Permen BUMN No. 02

Matriks AD WIKA

29



--------------- PIMPINAN DAN RISALAH RUPS ---------------

Ralat Pemanggilan RUPS. ----------------------------------------a. Perseroan wajib melakukan Ralat Pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini. -------------------------------b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, yang memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS sesuai tata cara pemanggilan sebagaiman dimaksud dalam ayat 5 pasal ini. ---------------c. Kewajiban pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak berlaku apabila Ralat Pemanggilan RUPS mengenai perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS yang dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. --------------d. Bukti ralat pemanggilan bukan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini disampaikan pada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. ------------------------------e. Media ralat pemanggilan RUPS paling kurang melalui : 1) 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; ------------2) Situs Web Bursa Efek;dan -----------------3) Situs Web Perseroan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. f. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. g. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. --------h. Bukti ralat pemanggilan RUPS tersebut wajib disampaikan pada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

------ PIMPINAN, TATA TERTIB, RISALAH RUPS DAN -----------

REFERENSI







Matriks AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI ---------------------------- Pasal 14 ----------------------------------1.

2.

3.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPS. -----------------

30

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR ---------------------- RINGKASAN RUPS ---------------------------------------------------------- Pasal 14 ---------------------------------1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPS. ----------------------

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh 2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan akan hal Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan akan hal yang akan diputuskan di dalam RUPS, maka RUPS dipimpin yang akan diputuskan di dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua Dewan Komisaris mempunyai Komisaris. Apabila semua Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, dalam hal salah Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, dalam hal salah seorang seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----dalam RUPS. --------Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan Pindah ke pasal kuorum persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------3. Tata Tertib RUPS. -------------------------------------------------a. Pada saat pembukaan RUPS, Tata Tertib RUPS harus diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir. --------b. Pokok-pokok Tata Tertib RUPS pada huruf a ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. ----------------c. Pimpinan Rapat pada saat pembukaan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling

REFERENSI




Matriks AD WIKA

31


4.

Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS oleh Notaris. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ke tiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS. -------------


4.

5.

kurang mengenai : -----------------------------------1) Mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat; 2) Mata acara Rapat; -------------------------------------3) Mekanisme pengambilan keputusan mengenai tata cara Rapat; dan -----------------------------------------4) Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat; -------Risalah RUPS. -----------------------------------------------------a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh Peserta RUPS. ---------------------------------------------------------b. Tandatangan sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Berita Acara RUPS. ---c. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian Risalah jatuh pada hari libur Perseroan wajib menyampaikan risalah paling lambat pada hari kerja berikutnya. ---------------------------------Ringkasan Risalah RUPS. ----------------------------------------a. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS yang memuat informasi paling kurang sebagai berikut :1) Tanggal dan hari RUPS,tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; ---2) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; ---------------------------------------3) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan presentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; 4) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat; ---------------------------------------------------5) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara, jika pemegang saham diberi kesempatan; 6) Mekanisme pengambilan keputusan; ---------------7) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika

REFERENSI


Pasal 32 ayat (3) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014


Matriks AD WIKA

32



b.

c.

d. e. f.

--- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -------------------------------- Pasal 15 ---------------------------------1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ------------------------------------8) Keputusan RUPS; dan --------------------------------9) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -------------------------------------------Perseroan wajib mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS diselenggarakan paling kurang melalui : 1) 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesiayang berperedaran nasional; --------------2) Situs Web Bursa Efek; ------------------3) Situs Web Perseroan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ringkasan Risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. -------Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah diumumkan. --------------------------------------------------Ketentuan yang terkait dengan penyampaian kepada OJK tentang : 1) risalah RUPS; 2) ringkasan Risalah RUPS yang diumumkan;dan 3) pengumuman ringkasan Risalah RUPS. mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan. ------------------------------

---------- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -------------------------------------- Pasal 15 ---------------------------------1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

REFERENSI

Pasal 34 ayat (2) , ayat (4), atay (5), ayat (6) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

Pasal 34 ayat (7) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Pasal 35 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan OJK

Matriks AD WIKA

33



sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

b.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS ke dua tanpa didahului dengan pengumuman/ pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS.

No. 32/POJK.04/2014

Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

c.

2.

RUPS ke dua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari kalender terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS ke dua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. d. RUPS ke dua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. e. Dalam hal kuorum RUPS ke dua tidak tercapai, diadakan RUPS ke tiga paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) ahri kalender setelah RUPS ke dua, dengan panggilan, waku penyelenggaraan, jumlah suara untuk mengambil keputusan, dan kuorum RUPS yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan

b.

yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan perihal kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. -----------------------

REFERENSI

Diatur dalam Pasal 13 (5) mengenai pemanggilan

Diatur dalam Pasal 15 (1) huruf b mengenai kuorum

c.

Dalam hal kuorum pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran, dan keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. --

Diatur dalam Pasal 15 ayat (7)


Matriks AD WIKA

34



REFERENSI

Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi selambat-lambaynya sebelum RUPS dilaksanakan.

2.

3.

RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang atas harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak berkaitan, harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS; b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS; dan c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat “Pemegang Saham Independen”) yang memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan

Pasal 28 huruf a, b, c dan d Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

Pasal 28 huruf e Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014


Matriks AD WIKA

35



4.

ayat 1 butir a pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen. b. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut dinyatakan mengikat sebagai keputusan yang telah disetujui oleh kuorum RUPS keseluruhan, yang diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPS, termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan. --------c. Jika dalam RUPS yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan RUPS yang kedua dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS. --------------d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak mana, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permohonan Perseroan. ---------------------------e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. ----------------f. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentigan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. RUPS untuk perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

REFERENSI

Pasal 29 huruf c dan huruf d Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

Pasal 29 huruf f Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

Pasal 29 huruf g Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

Matriks AD WIKA

36



5.

Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS; b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersamasama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang ah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang

REFERENSI Menteri = Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Matriks AD WIKA

37



6.

saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 huruf a pasal ini tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakili-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 5 huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan, maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemeagng saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

REFERENSI


Matriks AD WIKA


3. 4.

Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa

38

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakili-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. 7. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namnya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS. 8. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan UndangUndang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya sebelum RUPS dilaksanakan. 9. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 10. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung pemungutan suara.

REFERENSI

Pasal 19 ayat (2) POJK 32

Matriks AD WIKA

39

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI dalam RUPS tidak dihitung pemungutan suara.


11. Pimpinan RUPS berhak untuk meminta agar surat kuasa yang 12.

13.

5.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menetukan lain tanpa ada keberatan dari satu atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS

6.

14.

15.

16. 7.

Semua keputusan diabil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarag untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutuan suara berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS. - Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang akan dilakukan pemungutan suara kembali secara tertutup sampai mencapai suara terbanyak sedangkan mengenai hal-hal lain, maka akan dilakukan pemunguutan suara kembali sampai dengan mencapai suara terbanyak. 8.

a.

Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 16 di bawah harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang

REFERENSI

mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberi kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda. Ketentuan ayat 12, dikecualikan bagi : a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan. b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menetukan lain tanpa ada keberatan dari satu atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pemegang Saham yang mengeluarkan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Semua Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini.



Matriks AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat “Pemegang Saham Independen”) yang memiliki lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen. b. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut dinyatakan mengikat sebagai keputusan yang telah disetujui oleh kuorum RUPS keseluruhan, yang diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPS, termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan. ---------------------------------------------c. Jika dalam RUPS yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan RUPS yang ke dua setelah diadakan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, asalkan dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS.

Apabila dalam RUPS ke dua tersebut kuorum juga tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK).

40


Pasal 15 ayat (3)

REFERENSI

Matriks AD WIKA

41



REFERENSI

diganti menjadi huruf d 9.

Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut : a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

17. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut : a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; ------------------------------------------b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan ------------------------------------------c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. ---------

-------------------------------- DIREKSI -------------------------------------------------------------- Pasal 16 ------------------------------1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

----------------------------------- DIREKSI ------------------------------------------------------------------ Pasal 16 -------------------------------1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

2.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; b. menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau; c. pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

2.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : ---------------------------------------------a. mempunyai akhlak, moral dan integeritas yang baik; --b. mampu melaksanakan perbuatan hukum; ----------------c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan; ---------------------------------------d. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; --------------------------------------e. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : --------------------------------------------1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----------------------2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau; 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak


Matriks AD WIKA

42


3.

4.

5.

6.

7.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Antara Pengangkatan anggota Direksi, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ke tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang


3.

4.

5.

6.

7.

pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. ----------------------------------------------4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: ---------a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ------------------------------------------b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertangungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan ------------------------------c) pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. ----------------------------------Pemenuhan persyaratan, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Antara Pengangkatan anggota Direksi, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ke tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang

REFERENSI

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

Matriks AD WIKA

43

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. 8. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 1 dan ayat 7 Anggaran Dasar. 9. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika anggota Direksi tersebtu memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada : a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; c. tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat; d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat; e. mengundurkan diri. 10. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a sampai dengan e Pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. 11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a, b, c, dan d dan ayat 10 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d ayat 9 merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. 12. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS Tahunan untuk 1 (satu) kali masa jabatan.


8.

9.

diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 1 dan ayat 7 Anggaran Dasar. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika anggota Direksi tersebtu memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada : a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; c. tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat; d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat; e. mengundurkan diri.

10. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a sampai dengan e Pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. 11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a, b, c, dan d dan ayat 10 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d ayat 9 merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. 12. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS Tahunan untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

REFERENSI

Matriks AD WIKA

44



13. Kepada para anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 14. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi lowong, maka : a. lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut; b. selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota Direksi dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. 15. Masa jabatan seseorang yang diangkat oleh RUPS untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini. 16. Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini. 17. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi hanya dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian dengan halhal dan kegiatan yang sedang berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan tersebut. 18. a.

b.

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi Perseroan lainnya dan Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan;

Perseroan

wajib

menyelenggarakan

RUPS

untuk

13. Kepada para anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 14. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi lowong, maka : a. lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut; b. selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota Direksi dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. 15. Masa jabatan seseorang yang diangkat oleh RUPS untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini. 16. Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini. 17. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi hanya dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dan kegiatan yang sedang berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan tersebut. 18. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi Perseroan lainnya dan Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan; b. Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi 2 (dua) hari setelah penerimaan surat permohonan pengunduran diri. c. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk

REFERENSI

Pasal 8 ayat 3 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 & Pasal 15 ayat (4) AD

Pasal 9 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 8 ayat 3 Peraturan OJK

Matriks AD WIKA

45


19.

20.

21.

22.

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri; c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka pengunduran diri dari anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, kecuali pengunduran diri tersebut menyebabkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang; d. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya menjadi efektif. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga Perseroan memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 Pasal ini; b. meninggal dunia; c. masa jabatannya berakhir; d. diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang berangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;

d.

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya menjadi efektif. 19. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga Perseroan memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. 20 Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 Pasal ini; b. meninggal dunia; c. masa jabatannya berakhir; d. diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan 21. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang berangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. 22. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

REFERENSI No. 33/POJK.04/2014

Matriks AD WIKA

46

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris; b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;


b.

c.

d.

e.

e. dalam jangka waktu paling lambat 45 (empatpuluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;

f.

g.

f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; g. dalam hal jangka waktu 45 (empatpuluh lima) hari kalender telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada hurud e ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak

h.

keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris; pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan dimaksud berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : 1) terdapat keputusan RUPS yang membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d; 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f; dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk menetapkan pemberhentian sementara tersebut menjadi pemberhentian tetap; dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir f ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, atau RUPS membatalkan pemberhentian sementara tersebut, maka pemeberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini menjadi batal. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

diatur dalam huruf g

REFERENSI



Matriks AD WIKA

47

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya; h. pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini. 23. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta; b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; c. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

1.

2.

3.

4.

5.

-------------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ------------------------------------------- Pasal 17 ------------------------------Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok Direksi adalah : a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan. b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian maksud dan tujuan Perseroan Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara priadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkuan sampai dengan tindakan yang dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.


REFERENSI

i.

pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini. 23 Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta; b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; c. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. -------------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ------------------------------------------------ Pasal 17 ---------------------------------1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. 2. Tugas pokok Direksi adalah : a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan. b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian maksud dan tujuan Perseroan 4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan 5. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkuan sampai dengan tindakan yang dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Bab IV huruf a point 5 dan 6 Permen BUMN No. 03/MBU/02/2015jo Pasal 6 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014


Matriks AD WIKA

48



6.

Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila: a. Dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;---------------------------------b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud tujuan Perseroan;-----------------------------c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugiann.;---------------d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutknya kerugian tersebut,;------------------------------

7.

7.

7.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan,serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.--------------------

8.

i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: a. melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan.;----------------------b. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.;--------------------------c. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai leih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)

8.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 apabila dapat membuktikan : a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tangung jawab dan kehati hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuah Perseroan. c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian tersebut. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan,serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.--------------------

9. a.

Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: 1) melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan.;------2) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.;---------------------------3) Melepaskan penyertaan modal dengan nilai leih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh

REFERENSI Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014


Matriks AD WIKA


d.

e.

f.

g.

h.

i.

dari jumlah ekuitas Perseroan, pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan.;---------------------Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persern) sampa dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.;--------------------Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai 10% (sepuluh persen) dsampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, keculai untuk proyek yang tidak bersifat investasi.;-------------------------------------Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai lebihd ari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.;--------------------------Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebihd ari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlaj ekuitas Perseroan.;--Memberikan pinjaman jangka pendek/menegah/panjang yang tidak bersifat operasional;--------------------------

Mengadakan landbank sebagai persediaan (barang dagangan)/ atau sebagai aktiva tetap;----------------------j. Mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuuitas Perseroan, kecuali asset tanah yang dicatat sebagai persediaan;-----------------------------------k. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;---------------------------------l. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;--------------m. Melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP n. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.---------

49

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan.;------4) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persern) sampa dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.;----5) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai 10% (sepuluh persen) dsampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, keculai untuk proyek yang tidak bersifat investasi.;-------------------------------------6) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai lebihd ari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.;---------------------------7) Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebihd ari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlaj ekuitas Perseroan.;--8) Memberikan pinjaman jangka pendek/menegah/panjang yang tidak bersifat operasional;-------------------------9) Mengadakan landbank sebagai persediaan (barang dagangan)/ atau sebagai aktiva tetap;---------------------10) Mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuuitas Perseroan, kecuali asset tanah yang dicatat sebagai persediaan;---------------------------------11) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;------------------------12) Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;-------------13) Melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP. 14) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas

REFERENSI

Matriks AD WIKA

50

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI ii. Pendirian anak perusahaan/ perusahaan patungan dan/atau kerjasama yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender proyek non – investasi dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperroleh sepanjang diperlukan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimaa dimaksud ayat 9.i huruf b dan e.----------------------------------9. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasa dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.-----------------10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk: a. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.--b. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapuskanbukukan. 11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; - Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 12. a. transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a adalah transaksi mengalihkan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku;-----b. Sedangkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf b adalah transaksi penjaminan kekayaan Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih;--------13. Perbuatan hukumsebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroansepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. 14. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/ melepaskan hak atau menjadikan sebagai jaminan hutang atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR Perseroan.--------Pendirian anak perusahaan/ perusahaan patungan dan/atau kerjasama yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender proyek non – investasi dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperroleh sepanjang diperlukan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimaa dimaksud ayat 9 huruf a butir 2) dan 5).----------------------Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.-----------------Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk: a. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.--b. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapuskanbukukan. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; - Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. a. transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a adalah transaksi mengalihkan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku;-----b. Sedangkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf b adalah transaksi penjaminan kekayaan Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih;--------Perbuatan hukumsebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroansepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. b.

10.

11.

12.

13.

14.

Diatur dalam Pasal 15 mengenai kuorum

REFERENSI

Matriks AD WIKA


15.

16.

17.

18.

19.

Pemegang Saham yang memiliki palingsedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham denga hak suara yang sah dan disetujui oleh paling seidkit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuoum kehadiran tidak tercapat, dapat diadakan RUPS ke dua dengan kehadiran paling sedikit2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh palilng sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang selulruh atau sebagian asset yang merupakan barang dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunanasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalan Anggaran Dasar ini atau menetukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

20. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. 21. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang

51


15. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian asset yang merupakan barang dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunanasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS 16. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

17. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalan Anggaran Dasar ini atau menetukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.18. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi. 19. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. 20. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. 21. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi

REFERENSI

Matriks AD WIKA

52


22.

23. 24.

25.

26.

27.

28.

terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.------Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut. Semua tindakan anggota Direksi yang mewakili Direktur Utama tersebut wajib disetujui dalam Rapat Direksi. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung gjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebihs ebagai wakil atau kuasanya,d engan memberikannya kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. Pembagian tugas dan wewnang setuap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Dalam hal terdapat keadaans ebagaimana dimaksud dalam ayat 27 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah: a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.


22.

23. 24.

25.

26.

27.

28.

yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.------Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut. Semua tindakan anggota Direksi yang mewakili Direktur Utama tersebut wajib disetujui dalam Rapat Direksi. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung gjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebihs ebagai wakil atau kuasanya,d engan memberikannya kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. Pembagian tugas dan wewnang setuap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Dalam hal terdapat keadaan s ebagaimana dimaksud dalam ayat 27 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah: a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

REFERENSI

Matriks AD WIKA

53



-------------------------- RAPAT DIREKSI --------------------------------------------------------- Pasal 18------------------------------1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. -2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.----------------------------------

--------------------------- RAPAT DIREKSI ------------------------------------------------------------- Pasal 18-----------------------------------1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. -2. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

3.

4.

5.

Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. --------------------------------Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir dan rapat tersebut dilengkapi dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir. Anggota Direksi yang tidak hadir dalam rapat tersebut diwajibkan untuk memberikan pendapat berupa persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap keputusan rapat tersebut. ------Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila : ------------------------------------------------a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau ------------------------c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ---------------------------------

REFERENSI

Diatur dalam ayat 22 huruf a Pasal ini.

3.

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila : a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 4. a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan. b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 16 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

Matriks AD WIKA

54



6.

7.

6.

Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. ------------------------------------------------------7. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---8. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 9. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. -----------------10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini.

8.

11. Dalam hal penambahan agenda Rapat, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan agenda rapat tersebut. ----------12. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -----Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi. --------Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi. ----

13.

9.

10.

11. 12.

14.

Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lama 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. -----------------------------------------------------Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. -----------------Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut wajib diungkap dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal penambahan agenda Rapat, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan agenda rapat tersebut. ----------Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -----Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi. --------Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi. ----

REFERENSI Pasal 17 ayat 1 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 17 ayat 2 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 17 ayat 3 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

Matriks AD WIKA

55


13.

14. 15.

16.

17.

18.

19.

-Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi. -----------------------------Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. ------Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. ------------------------------------Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. ----------------------------------Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. ------------------------------------------------Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang akan dilakukan pemungutan suara kembali secara tertutup sampai mencapai suara terbanyak sedangkan mengenai hal-hal lain, maka akan dilakukan pemungutan suara kembali sampai dengan mencapai suara terbanyak.----------------Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. ---------------------------------------------Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. ---------------------Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat. -----------------------------------------------Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. --------------------------------------

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR -Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi. -----------------------------15. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. ------16. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. -------------------------------------17. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. -Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

18.

19.

20.

21.

22.a.

Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. ---------------------------------------------Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. --------------------------------Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

REFERENSI

Matriks AD WIKA

56


PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR b.

c.

d.

e.

f.

Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris apabila diminta untuk diketahui. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Anggota Direksi yang tidak hadir dalam rapat diwajibkan untuk memberikan pendapat berupa persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap keputusan rapat tersebut. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

REFERENSI Pasal 19 ayat 1 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

Pasal 19 ayat 2 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014



Matriks AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI --------------------- DEWAN KOMISARIS ----------------------------------------------------- Pasal 19 ---------------------------------1. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan kebutuhan. -Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

4.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : ------------------------a. dinyatakan pailit; ------------------------------------------b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau ----------------------c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. -----

57

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR ------------------------ DEWAN KOMISARIS ---------------------------------------------------------- Pasal 19 ----------------------------------1. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan kebutuhan. -Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama, dengan ketentuan dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tigapuluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. 4. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; b. mampu melaksanakan perbuatan hukum; c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan; d. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; e. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : 1) tidak pernah dinyatakan pailit; 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.----------------------------------------------4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS

REFERENSI



Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 4 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

Matriks AD WIKA

58


PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR Tahunan; pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertangungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemenuhan persyaratan, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. Selama memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memper-timbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

REFERENSI

b)

5.

6.

5.

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memper-timbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

7.



Matriks AD WIKA

59

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. 7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. 8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. 9. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke-lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak -mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Dewan Komisaris tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada: -------------a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; ---b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; ------c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; ------------------------------------------d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau --------e. mengundurkan diri. ----------------------------------------Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. ----------------------------10. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 9, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. -------------------11. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 a, b, dan c Pasal ini, diambil setelah


8.

9. 10.

11.

12.

13.

tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 7 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke-lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak -mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktuwaktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Dewan Komisaris tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada: ------------a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; ---b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; ------c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; ------------------------------------------d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau --------e. mengundurkan diri. ----------------------------------------Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. ----------------------------Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 a, b, dan c Pasal ini, diambil setelah yang

REFERENSI

Matriks AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. ------12. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf c dan d Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. 13. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 14. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. 15. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan

17. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut; 18. a. seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan

60


REFERENSI

bersangkutan diberi kesempatan membela diri. 14. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c dan d Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. 15. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 16. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. 17. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. 19. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka : a. lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS yang mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut; b. selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk dalam Rapat DewanKomisaris, menjalankan pekerjaan anggota Dewan Komisaris dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. 20. Apabila oleh suatu sebab Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut; 21. a. seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan

Pasal 27 jo Pasal 8 ayat (2) ayat Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

Matriks AD WIKA

61



Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan; b.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri; c. dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam waktu 60 (enampuluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, kecuali pengunduran diri tersebut menyebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang. – d. kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya menjadi efektif. 19. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 Pasal ini; b. meninggal dunia; c. masa jabatannya berakhir; d. diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga Perseroan memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. 21. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap

c.

d.

Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan; Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi 2 (dua) hari setelah penerimaan surat permohonan pengunduran diri. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;

kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya menjadi efektif. 22. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 Pasal ini; b. meninggal dunia; c. masa jabatannya berakhir; d. diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 23. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga Perseroan memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. 24. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung

REFERENSI

Pasal 27 jo Pasal 9 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 27 jo Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

Matriks AD WIKA

62

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. 22. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.


25.

26.

27.

28.

jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : a. anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan lain; b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 27 apabila dapat membuktikan : a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tangung jawab dan kehati hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuah Perseroan. c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian tersebut.

REFERENSI

Bab V huruf A point 1 Permen BUMN No. 02/MBU/02/2015&Pasal 24 ayat (5) POJK No. 33/POJK.04/2014

Pasal 37 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 29 jo Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

Matriks AD WIKA

63



--- TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN ----------------------------- KOMISARIS ----------------------------------------------------------- Pasal 20 ----------------------------------1. Dewan Komisaris: ---------------------------------------------a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan kepada Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi , termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan. ---------b. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggungjawab sesuia dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS; c. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang dieprsiapkan oleh Direksi serta mendatangani laporan tahunan tersebut. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka : a. Dewan Komisaris berwenang untuk : 1) melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumendokumen lain-nya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; 6) mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu; 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 8) lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;

--- TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN --------------------------------------- KOMISARIS ---------------------------------------------------------------- Pasal 20 --------------------------------1. Dewan Komisaris: ---------------------------------------------a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan kepada Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi , termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan. -------b. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggungjawab sesuia dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS; c. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang dieprsiapkan oleh Direksi serta mendatangani laporan tahunan tersebut. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka : a. Dewan Komisaris berwenang untuk : 1) melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumendokumen lain-nya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; 6) mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu; 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 8) lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;

REFERENSI

Matriks AD WIKA

64

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu; 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 11) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; 12) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk : 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; 2) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan; 3) melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan yang menimbulkan dampak material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) meneliti dan menelaah laporan berkala danlaporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan; 5) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 6) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; 7) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS; 8) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.


b.

9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu; 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 11) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; 12) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris berkewajiban untuk : 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; 2) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan; 3) melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan yang menimbulkan dampak material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) meneliti dan menelaah laporan berkala danlaporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan; 5) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 6) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; 7) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS; 8) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

REFERENSI

Matriks AD WIKA

65


3.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus: a. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; b. beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.


3.

4.

9) bersama dengan Direksi menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10) bersama dengan Direksi menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus: a. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; b. beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peratuaran perundang-undangan dan anggaran dasar.

REFERENSI Pasal 35 ayat 1 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014



Matriks AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI ------------------ RAPAT DEWAN KOMISARIS ------------------------------------------------Pasal 21 -------------------------------1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. ---------------------------------------------2. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

3.

Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

4.

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat dilengkapi dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir diwajibkan memberikan pendapat berupa persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap keputusan rapat tersebut Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.

5.

6.

66


REFERENSI

-------------------- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----------------------------------------------------Pasal 21 ---------------------------------1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. ---------------------------------------------2. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila : a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; b. atas permintaan tertulis dari Direksi. c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dengan menyebut hal-hal yang akan dibicarakan. 3. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Diatur dalam ayat 25 Pasal ini

4.a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali

Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 31 ayat (3) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

Matriks AD WIKA

67



6.

7.

7.

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. 8. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. 9. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 10. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat. 11. Panggilan rapat tersebut tidak diperlukan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. 12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

8.

13. Dalam hal penambahan agenda rapat, Rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan agenda rapat tersebut. -14. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk

13.

9.

10.

11. 12.

14.

dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lama 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat. Panggilan rapat tersebut tidak diperlukan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut wajib diungkap dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal penambahan agenda rapat, Rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan agenda rapat tersebut. -Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. -------

REFERENSI Pasal 32 jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 32 jo Pasal 17 ayat (2) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 32 jo Pasal 17 ayat (3) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014


Matriks AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI keperluan itu. --------------------------------------------------15. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. ----------------------------------------------------------16. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. 17. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. 18. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat. 19. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 20. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak. -Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang akan dilakukan pemungutan suara kembali secara tertutup sampai mencapai suara terbanyak sedangkan mengenai hal-hal lain, maka akan dilakukan pemungutan suara kembali sampai dengan mencapai suara terbanyak. 21. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. 22. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 23. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. 24. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam

68

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR -------------------------------------------15. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. ----------------------------------------------------------16. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. 17. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. 18. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat. 19. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 20. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak. -Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang akan dilakukan pemungutan suara kembali secara tertutup sampai mencapai suara terbanyak sedangkan mengenai hal-hal lain, maka akan dilakukan pemungutan suara kembali sampai dengan mencapai suara terbanyak. 21. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. 22. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 23. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. 24. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

REFERENSI

Matriks AD WIKA


69


REFERENSI

25. a. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan halhal yang diputuskan. b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris menyampaikan kepada Dewan Komisaris apabila diminta untuk diketahui. c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaika kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. d. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. e. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat diwajibkan untuk memberikan pendapat berupa persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap keputusan rapat tersebut. f. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.


rapat.

Pasal 34 jo Pasal 19 ayat 1 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014




Matriks AD WIKA

70



--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN ----------------------------- TAHUNAN ------------------------------------------------------------- Pasal 22 --------------------------------1. Direksi menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai yang sekurangkurangnya memuat: a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; b. Rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap Perseroan; c. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;----------d. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya;--e. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; dan -----f. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan atau persetujuan Dewan Komisaris 2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku. Atas rencana kerja tersebut, Dewan Komisaris wajib meneliti, menelaah dan menandatangani serta memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun buku baru dimulai - Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahunn, buku-buku Perseroan ditutup - Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yan sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. 3. Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca perhiungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal serta telah ditandatangani oleh semua anggota Dieksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesaham dalam RUPS Tahunan.-------------- Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor

---- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN ----------------------------------- TAHUNAN ----------------------------------------------------------------- Pasal 22 ---------------------------------1. Direksi menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai yang sekurangkurangnya memuat: a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; b. Rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap Perseroan; c. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;----------d. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya;-e. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; dan -----f. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan atau persetujuan Dewan Komisaris 2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku; 3. Atas rencana kerja tersebut, Dewan Komisaris wajib meneliti, menelaah dan menandatangani serta memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun buku baru dimulai. 4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahunn, buku-buku Perseroan ditutup.

5.

Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca perhiungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal serta telah ditandatangani oleh semua anggota Dieksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesaham dalam RUPS Tahunan.------------- Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor

REFERENSI

Matriks AD WIKA

71


4.

Perseroan paling lambat 16 (enam belas) harus sebelum tanggal RUPS Tahunan.---------------------------Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunana tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.


6.

Perseroan paling lambat 16 (enam belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan.---------------------------Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunana tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

Perseroan wajib mengumumkan Laporan Tahunan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan satu diantaranya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.

Perseroan wajib mengumumkan Laporan Tahunan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan satu diantaranya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan yang berlaku

---------------- PENGGUNAAN LABA BERSIH -------------------------- DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM ------------------------------------------ Pasal 23 -------------------------------1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS. -------2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain oleh RUPS. -------------------------3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan, yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS. ----------------------------4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ---------------------------------------5. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. ------------------------6. Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai dan

------------------ PENGGUNAAN LABA BERSIH ------------------------------ DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM ---------------------------------------------- Pasal 23 --------------------------------1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS. -------2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain oleh RUPS. -------------------------3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan, yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS. ----------------------------4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ---------------------------------------5. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. ------------------------6. Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai dan

REFERENSI

Matriks AD WIKA

72


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

laba tahun bersangkutan positif, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan dapat memberikan tantiem atau insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. ----------Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. ----------------------Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi. -Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 12 Pasal ini. ------Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini. ---


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

laba tahun bersangkutan positif, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan dapat memberikan tantiem atau insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. ------------------Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. ---------------------Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. ----------Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi. -Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 12 Pasal ini. ------Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. --------Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini. ---

REFERENSI

Matriks AD WIKA

73



-------------- PENGGUNAAN DANA CADANGAN ---------------------------------------------- Pasal 24 ---------------------------------1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. 2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. 3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. – 4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. 5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan. 6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

--------------- PENGGUNAAN DANA CADANGAN ----------------------------------------------- Pasal 24 ---------------------------------1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. 2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. 3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. – 4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. 5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan. 6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

REFERENSI

Matriks AD WIKA

74

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI ------------- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR ------------------------------------------ Pasal 25-------------------------------1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang harus dihadiri pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. ------------------Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia. -------2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ------3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR -------------- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR ---------------------------------------------- Pasal 25-----------------------------------1. Pengubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia. ---------------------------

2.

3.

4.

4.

Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS ke dua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS ke dua tersebut, serta untuk pemanggilan

Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ------Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memakai ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Anggaran Dasar.

REFERENSI

Matriks AD WIKA


5.

75


RUPS ke dua tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. Dalam RUPS ke dua tersebut harus dihadiri pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS ke dua. Jikalau kuorum dalam RUPS ke dua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS yang ke tiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan RUPS ke tiga sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan Perseroan. ------

-------------- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ----------------------------- PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN --------------------------------------- Pasal 26 -------------------------------1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersamasama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. ------

---------------- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ------------------------------ PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN --------------------------------------------------- Pasal 26 ---------------------------------1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar. 2. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

REFERENSI

Matriks AD WIKA

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI 2.

3.

4.

Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS ke dua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama dan Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS ke dua tersebut, serta untuk pemanggilanRapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. ----------------RUPS yang ke dua tersebut harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersamasama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS ke dua. Jikalau kuorum dalam RUPS ke dua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS yang ke tiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan rapat serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan Perseroan. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. ----

76


REFERENSI

Matriks AD WIKA

77

ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI --- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA ------------------- STATUS BADAN HUKUM ---------------------------------------------------- Pasal 27 -------------------------------1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. -Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS ke dua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama. ---Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS ke dua tersebut, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. -------------RUPS ke dua tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. -Jikalau kuorum dalam RUPS ke dua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ke tiga, setelah


1.

2.

3.

4.

5.

--- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA ------------------- STATUS BADAN HUKUM ---------------------------------------------------- Pasal 27 -------------------------------Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Anggaran Dasar . Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka dilakukan likuidasi oleh likuidator. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS dan/atau kepada pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan pengumuman hasil proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan negeri menerima pertanggung jawaban likuidator. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasal Modal.

REFERENSI

Matriks AD WIKA


2.

78


mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan rapat serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan Perseroan. Apabila Perseroan dibubarkan maka harus dikuti dengan likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 UUPT.

---------------- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) --------------------------------------------- Pasal 28 --------------------------------Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar.

------------------ TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -------------------------------------------------- Pasal 28 ----------------------------------Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar.

----------- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP ---------------------------------------- Pasal 29 ---------------------------------Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya.

------------- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP --------------------------------------------- Pasal 29 ----------------------------------Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya.

REFERENSI

PERBANDINGAN AD WIKA DAN USULAN AD WIKA ANGGARAN DASAR PADA SAAT INI PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR REFERENSI

Recommend Documents