ANGGARAN DASAR (AD) BMT INDOTELEMATIKA PURWOKERTO

1 BMT INDOTELEMATIKA

"DANAKU AMANAH"   

Legal Notice : Akta Nomor : 54/ 21 Oktober 2014 – Notaris : Hj. IMAROTUN NOOR HAYATI, SH SK MENTERI HUKUM DAN HAM : Nomor : AHU08596.50.10.2014 - Tanggal 05 November 2014 NPWP Nomor : 71.307.370.8-521.000

ANGGARAN DASAR (AD) BMT INDOTELEMATIKA

"DANAKU AMANAH" PURWOKERTO BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. BMT ini bernama ”BMT Indotelematika "DANAKU AMANAH” disingkat ”DANAKU AMANAH” dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BMT. 2. BMT ini berkedudukan di : a. Jl. Jend. Sudirman Timur Gg. Lapang 1 (Selatan Unsoed Kalibakal) Barat Lapangan Purwokerto Kidul No. 632 RT 03 RW 06 c. Kecamatan Purwokerto Selatan d. Kota Purwokerto - Kode pos 53147 3. BMT dapat membuka cabang/ perwakilan didalam maupun di luar negeri atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota. BAB II LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP Pasal 2 BMT berdasarkan Syari’ah Islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful), Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 3 1. BMT melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu : a. kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak; b. manusia diberi kebebasan bermu’amalah selama bersama dengan ketentuan syariah; c. manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi; d. menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. 2. Prinsip Syariah Islam dalam BMT : a. Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka. b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah). c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.

2 d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil. f. Jujur, amanah dan mandiri. g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal. h. Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar BMT, serta dengan dan atau lembaga lainnya. 3.

BMT sebagai badan usaha dalam melaksakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip syariah islam dalam BMT tersebut pada ayat (2) diatas dan kaidahkaidah usaha ekonomi BAB III TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4 Tujuan didirikannya BMT adalah untuk: a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. b. Sebagai wadah pemberdayaan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. c. Sebagai gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tataran perekonomian nasional. d. Sebagai alternatif pilihan model pengelolaan usaha BMT. Pasal 5 1. Untuk mencapai sebagaimana dimaksud pasal 4, maka BMT menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha anggota sebagai berikut : a. Kegiatan unit jasa keuangan syari’ah b. Kegiatan usaha perdagangan. c. Kegiatan usaha jasa. 2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, BMT dapat membuka peluang usaha dengan non anggota. 3. BMT dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota. 4. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), BMT dapat melakukan kerja sama dengan BMT dan Badan Usaha lainnya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. 5. BMT harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (Bussiness Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BMT dan disahkan oleh rapat anggota. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 6 Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut: a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya); b. Bertempat tinggal di Kota Purwokerto dan sekitarnya; c. Memiliki penghasilan atau yang ditetapkan khusus oleh Pembina; d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dimaksud dalam pasal 39 ayat 1;

3 e. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 7 1. Keanggotaan BMT diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, Simpanan Pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota BMT. 2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas termasuk para pendiri. 3. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun. 4. BMT secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa. 5. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 Setiap anggota berhak : 1. Memperoleh pelayanan dari BMT. 2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota. 3. Memiliki hak suara yang sama. 4. Mengajukan pendapat, saran, dan usul untuk kebaikan dan kemajuan BMT. 5. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha. Pasal 9 Setiap anggota mempunyai kewajiban : 1. Membayar Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha BMT. 3. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam BMT. 4. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam BMT. Pasal 10 1. Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai calon anggota. 2. Calon anggota memiliki hak-hak : a. memperoleh pelayanan BMT; b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota; c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan BMT; 3. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban : a. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota; b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha BMT; c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam BMT; d. memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam BMT; Pasal 11 1. Setiap anggota luar biasa memiliki hak: a. memperoleh pelayanan BMT; b. menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota; c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan BMT. 2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban; a. membayar simpanan pokok menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan membayar simpanan wajib sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

4 b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha BMT c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam BMT; d. memelihara dan menjaga nama baik BMT dan kebersamaan anggota BMT; Pasal 12 1. Keanggotaan berakhir bila : a. Anggota meninggal dunia; b. BMT membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah; c. Berhenti atas permintaan sendiri, atau d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam BMT. 2. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota. 3. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus. BAB V RAPAT ANGGOTA Pasal 13 1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BMT. 2. Rapat Anggota BMT dilaksanakan untuk menetapkan : a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga; b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan BMT; c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas; d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BMT, serta pengesahan laporan keuangan; e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas, tambahan ini bila BMT mengangkat Pengawas tetap; f. Pembagian Sisa Hasil Usaha; g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran BMT; 3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. 4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. 5. Rapat Anggota BMT terdiri dari : a. Rapat Anggota Tahunan; b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja; c. Rapat Anggota Khusus; d. Rapat Anggota Luar Biasa; Pasal 14 1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BMT dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua ) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. 2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.

5 3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota,apabila dihadiri sekurangkurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. 4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 15 1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. 3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. 4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut. 5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup. 6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. 7. Anggota BMT dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota BMT harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota BMT memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu. 8. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 16 Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah diserahkan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota. Pasal 17 1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus BMT, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. 2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus BMT dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut. 3. Pemilihan Pemimpin dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus BMT dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau Karyawan BMT. 4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat. 5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota BMT dan pihak ketiga. 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris. Pasal 18 1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar. 2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: a. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya;

6 b. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu ) Desember; c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha; d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku. 3. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja BMT juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku / anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. 4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh BMT karena alasan yang objektif dan rasional seperti efisiensi maka: a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Anggaran Rumah Tangga dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku; b. Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan; c. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus. Pasal 19 Rapat Anggota Khusus diadakan untuk : 1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT dengan ketentuan : a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota; b. keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga ) dari jumlah anggota. 2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan BMT dengan ketentuan: a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat ) dari jumlah anggota; b. keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir; 3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dan harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua ) dari jumlah anggota. 4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan khusus. Pasal 20 1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam pasal 18 diatas. 2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diadakan apabila : a. ada permintaan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota; dan atau b. atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas; dan atau c. dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota. d. negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota Biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas. 3. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila:

7 a. Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 ( dua per tiga ) dari jumlah anggota yang hadir; b. Untuk maksud pada ayat (2) huruf diatas, harus dihadiri oleh sekurangkurangnya 1/5 (satu per lima ) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. 4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VI PENGURUS Pasal 21 1. Pengurus BMT dipilih dari dan anggota dalam Rapat Anggota. 2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut : a. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang BMT, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap BMT; b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. c. Sudah menjadi anggota BMT sekurang-kurangnya 2 (dua ) tahun; d. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga; e. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; f. Anggota Pengurus yang telah diangkat, dicatat dalam Buku Daftar Pengurus; g. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola BMT; h. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota; i. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 22 1. Jumlah pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. 2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya : a. seorang atau beberapa orang Ketua; b. seorang Sekretaris; c. seorang Bendahara; 3. Susunan Pengurus BMT diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha BMT. 4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang kuasa untuk mengelola usaha BMT. 5. Apabila BMT belum mampu mengangkat Manajer, maka salah satu dari pengurus dapat bertindak sebagai manajer BMT dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai pengurus. 6. Pengaturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan pengurus dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 7. Untuk pertama kalinya Pengurus BMT terdiri dari : Penasehat/ Pengawas Ketua Sekretaris/ Bendahara Manajer Unit Usaha Teknologi Informasi

H. Sukarno, SE

H. M. Edy Sriprihanto, SE., MM. Yuni Maimunah, S.Sos. Dra. Hj. Siti Sriprihanti Iriana M. Rizhanif Indraquranabiem

8 Pasal 23 Tugas dan kewajiban Pengurus adalah : 1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha BMT. 2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama BMT. 3. Mewakili BMT di dalam dan di luar pengadilan. 4. Mengajukan Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja BMT. 5. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya. 6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota. 7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan. 8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha BMT. 9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala yang menyebabkan perselisihan. 10. Menanggung kerugian BMT sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan: a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh pengurus yang bersangkutan; b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita BMT. 11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab anggota Pengurus serta mengenai pelayananan terhadap anggota. 12. Meminta jasa audit kepada BMT Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh BMT dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya BMT. 13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasakan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperai dalam hal-hal sebagai berikut: a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama BMT dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus BMT; b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik BMT dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus BMT. Pasal 24 Pengurus mempunyai hak: 1. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. 2. Mengangkat dan memberhentikan manajer dan karyawan BMT. 3. Membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota. 4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha BMT. 5. Meminta laporan dari manajer secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Pasal 25 1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti : a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik BMT; b. Tidak menaati ketentuan Undang-Undang PerBMTan beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota;

9 c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam BMT yang akibatnya merugikan BMT khususnya dan gerakan BMT pada umumnya; d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan. 2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara: a. Menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut; b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut. 3. Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya. BAB VII PENGAWAS Pasal 26 1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. 2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mempunyai pengetahuan tentang BMT pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap BMT; b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan; c. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. 3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. 4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengawas, harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji didepan Rapat Anggota. 6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian dan sumpah pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 27 1. Dalam hal BMT telah mampu mengangkat manajer yang profesional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota. 2. Dalam hal BMT tidak mengangkat pengawas tetap, maka ditentukan : a. Pengangkatan manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota. b. Fungsi dan tugas pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengurus tidak turut campur tangan kedalam pengelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh manajer. 3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan pengurus. 4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 28 Hak dan kewajiban pengawas adalah : 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BMT. 2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada BMT. 3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 4. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus. 5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

10 6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota. Pasal 29 Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. Pasal 30 1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh BMT. 2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya BMT. Pasal 31 1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti : a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik BMT; b. Tidak menaati ketentuan Undang-Undang PerBMTan beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota; c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi BMT khususnya dan gerakan BMT pada umumnya; d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan. 2. Dalam hal salah seorang anggota pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara: a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain; b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengawas tersebut. 3. Pengangkatan pengganti pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas, dilaporkan oleh pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat pengawas yang lain. BAB VIII PENGELOLAAN USAHA Pasal 32 1. Pengelolaan usaha BMT dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis. 2. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha BMT atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secaara otonom dan profesional. 3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota. 4. Persyaratan untuk diangkat menjadi manajer adalah : a. Mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha BMT atau magang dalam usaha BMT; b. Mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha; c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; d. Memiliki akhlak dan moral yang baik; e. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun f. Bertanggung jawab kepada Pengurus.

11 Pasal 33 Tugas dan kewajiban manajer adalah: 1. melaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam pengelolaan usaha BMT. 2. mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha BMT yang dilaksanakan oleh para karyawan. 3. melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya. 4. mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada BMT yang berkaitan dengan pekerjaannya. 5. menanggung kerugian usaha BMT sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan. Pasal 34 Hak dan wewenang manager : 1. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh pengurus dan manajer. 2. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. 3. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya. 4. Bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam rangka menjalankan usaha. Pasal 35 1. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja. BAB IX PENASEHAT Pasal 36 1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat penasehat atas persetujuan Rapat Anggota. 2. Penasehat memberi saran/ anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan organisasi dan usaha BMT, baik diminta maupun yang tidak diminta. 3. Penasihat berhak menerima penghasilan/ imbalan/ jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. BAB X PEMBUKUAN BMT Pasal 37 1. Tahun buku BMT adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal tanggal 31 (tiga puluh satu ) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan BMT ditutup. 2. BMT wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan Standar Akuntansi BMT pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya.

12 3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan BMT ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit pengawas. 4. Apabila diperlukan, Laporan Tahunan pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau apabila BMT tidak mengangkat pengawas tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggung jawaban Pengurus. 5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis. BAB XI MODAL BMT Pasal 38 1. BMT mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang Simpanan Wajib, uang Simpanan Sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah. 2. Modal dasar yang disetor pada saat Pendirian BMT ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari pinjaman, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. 3. Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama BMT pada BMT pusatnya, baik bank syariah pemerintah ataupun pada bank syariah lain. 4. Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditandatangani oleh sekurang-sekurangnya 2 (dua) orang anggota pengurus atau lebih atau seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus. SIMPANAN ANGGOTA Pasal 39 1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada BMT, simpanan pokok sejumlah Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri, merupakan suatu tagihan atas BMT sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. 2. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan atas namanya pada BMT sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga / Peraturan Khusus. 3. Setiap Anggota digiatkan untuk menambah simpanan sukarela atas namanya pada BMT menurut kehendaknya sendiri. 4. Anggota diperbolehkan meminjam uang setelah menjadi anggota selama 3 (tiga) bulan. Pasal 40 1. Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota. 2. Uang simpanan wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. 3. Uang Simpanan Sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian, dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu. 4. Jika diperlukan, BMT dapat mengadakan simpanan khusus (tabungan) yang diatur dalam Peraturan Khusus / Anggaran Rumah Tangga.

13 Pasal 41 Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 12 ayat (1) : a. huruf (a), maka uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah anggota yang bersangkutan meninggal dunia; b. huruf (b) atau (c), maka uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang; c. huruf (d), uang simpanan pokok menjadi kekayaan BMT dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya. Pasal 42 Sisa Hasil Usaha 1. Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan Perusahaan BMT yang diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu, terdiri dari 2 bagian : a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk Anggota BMT; b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan bukan Anggota BMT. 2. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut : a. 15% (lima belas persen) untuk cadangan; b. 20% (dua puluh persen) untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha BMT untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan; c. 25% (dua puluh lima persen) untuk anggota menurut perbandingan simpanannya; d. 10% (sepuluh persen) untuk dana Pengurus; e. 5% (lima persen) untuk dana kesejahteraan Pegawai; f. 10% (sepuluh persen) untuk kesejahteraan BMT; g. 15% (lima belas persen) untuk dana sosial. 3. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota (anggota luar biasa) dibagi sebagai berikut : a. 60% (enam puluh persen) untuk cadangan; b. 10% (sepuluh persen) untuk dana Pengurus; c. 5% (lima persen) untuk dana kesejahteraan pegawai/karyawan; d. 10% (sepuluh persen) untuk dana pendidikan BMT; e. 15% (lima belas persen) untuk dana sosial. Pasal 43 Uang Cadangan 1. Uang cadangan adalah kekayaan BMT yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota. 2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaha BMT. 3. Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari uang cadangan harus disimpan pada bank yang ditunjuk oleh pejabat. Pasal 44 Tanggungan Anggota 1. Bilamana BMT dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan BMT tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka sekalian anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu 1

14 (satu) tahun sebelum pembubaran BMT diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak 2 (dua) kali simpanan pokok. 2. Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran BMT, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi. 3. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 45 Kerugian BMT

1. Kerugian yang diderita oleh BMT pada akhir tahun buku, ditutup dengan uang cadangan. 2. Jika kerugian yang diderita BMT pada akhir tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan, masing-masing terbatas 2 (dua) kali simpanan pokok. 3. Anggota-anggota yang telah berhenti dari BMT tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari BMT. BAB XIII PEMBUBARAN Pasal 46 1. Pembubaran BMT dapat dilaksanakan berdasarkan : a. keputusan Rapat Anggota; b. keputusan Pemerintah. 2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada : a. Jangka waktu berdirinya BMT telah berakhir; b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota; c. BMT tidak lagi melakukan kegiatan usahanya. Pasal 48 1. Dalam hal BMT hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim Likuidasi yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud. 2. Likuidator mempunyai hak dan kewajiban: a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT dalam penyelesaian; b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan; c. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; d. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip BMT; e. menggunakan sisa kekayan BMT untuk menyelesaikan kewajiban BMT baik kepada anggota maupun pihak ketiga; f. membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota. 3. Pengurus BMT menyampaikan keputusan pembubaran BMT oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Kopersi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya.

15 Pasal 49 1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran BMT. 2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan. 3. Anggota yang telah keluar sebelum BMT dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota BMT dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam ) bulan. BAB XIV SANKSI Pasal 50 1. Apabila anggota, pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di BMT dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa : a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya; d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri; e. diajukan ke Pengadilan. 2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XV JANGKA WAKTU BERDIRINYA BMT Pasal 51 BMT didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. BAB XVI ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS Pasal 52 Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BMT dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

16

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BMT INDOTELEMATIKA

"DANAKU AMANAH" PURWOKERTO BAB I LOGO, WEBSITE, EMAIL DAN FACEBOOK DANAKU AMANAH

Pasal 1 1. BMT Danaku Amanah memiliki lambang :

2. Website 3. Email 4. Facebook

: http://www.bmt.indotelematika.com : [email protected] : https://www.facebook.com/pages/Danaku-Amanah/ 715372158573207 BAB II

TUJUAN, BIDANG USAHA, SASARAN DAN MANFAAT Pasal 2 BMT Danaku Amanah Purwokerto didirikan dengan tujuan : Membantu usaha kecil dan menengah serta masyarakat dalam hal : 1. Menyimpan dan menabung uang. 2. Investasi dalam kerja sama usaha. 3. Pembiayaan untuk pengembangan usaha ( uang / barang ) 4. Pembiayaan untuk barang konsumtif. 5. Penyaluran dan pembiayaan dana sosial. Pasal 3 Bidang usaha yang dilakukan oleh BMT Danaku Amanah memakai sistem Syariah sebagai upaya untuk menghindari masalah riba yang jelas-jelas hukumnya haram. Adapun jenis usahanya terdiri dari: 1. Unit jasa keuangan syari’ah 2. Unit usaha perdagangan 3. Jasa lainnya. Pasal 4 Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan usaha, BMT Danaku Amanah menargetkan sasaran antara lain: 1. Pengusaha kecil. 2. Mayarakat umum di sekitar Purwokerto. 3. Pengusaha kecil dan menengah di tempat lain ( pengembangan ).

17 Pasal 5 Manfaat serta keuntungan bagi anggota antara lain : 1. 2. 3. 4.

Terhindar dari riba yang jelas – jelas hukumnya haram Mendapatkan manfaat material ( duniawi ) dan ukhrowi Pengembangan usaha bagi yang sudah memiliki usaha Meningkatkan ukhuwah sesama anggota. BAB III PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA Pasal 6

Penghimpunan Dana 1. Simpanan Anggota a. Donasi / Hibah b. Simpanan Pokok c. Simpanan Wajib d. Simpanan Sukarela 2. Tabungan Wadi’ah ( titipan murni ) a. Tabungan Biaya Sekolah/ Kuliah b. Tabungan Qurban c. Tabungan Umroh/ Haji Plus 3. Tabungan Mudharabah Pasal 7 Penyaluran Dana Pembiayaan Kredit 1. Pembelian barang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun (modal Usaha) 2. Pembelian barang dengan Cicilan dengan batas waktu lebih dari satu tahun 3. Pembiayaan Al-Qardul Hasan (Pembiayaan Kebaikan) Pelayanan ini khusus bagi Anggota BMT DANAKU AMANAH. BAB IV PROGRAM WADI’AH, MUDHOROBAH, MUROBAHAH Pasal 8 1. Tabungan Wadi’ah Al Amanah ( Titipan Murni/ Timur )

Digolongkan kedalam Wad i'ah Al-Amanah (Titipan Murni/ Timur) merupakan titipan yang harus di jaga penuh Amanah. 1. Dana Titipan tidak boleh digunakan oleh BMT Danaku Amanah untuk keperluan apapun 2. Dapat diambil sewaktu-waktu 3. Saldo Awal Minimal Rp. 10.000.4. Saldo Minimum Rp. 10.000.-

18 5. Dikenakan Biaya Administrasi Buku Rp. 2.000.- (Pada saat pembukaan rekening dan pergantian buku). 6 Tidak mendapat bagi hasil (dari SHU) 7 Apabila Danaku Amanah mendapat bagi hasil dari Bank (Syariah) maka akan mendapat bonus secara proporsional 8 Tabungan ini dapat digunakan untuk pembiayaan Sekolah/ Kuliah, pembiayaan untuk pembelian Hewan Aqiqah/ Qurban, Zakat, Infaq dan Shadakah atau untuk keperluan Umroh/ Haji Plus dll. 9 Dapat digunakan untuk keperluan pembayaran tagihan rutin seperti transfer, telepon/ telkomsel, PDAM & PLN, Pembelian Pulsa (All Operator), Speedy, TV berlangganan, Pembelian Tiket Kereta Api/ Pesawat dll. Syarat dan Ketentuan Tabungan TIMUR :  Copy KTP/ SIM/ KK (Untuk Pelajar) atau Kartu Osis, Passport  Mengisi formulir pembukaan rekening  Setoran Awal Minimal Rp. 10.000. Biaya Administrasi Buku Rp. 2.000.- (Pada saat pembukaan rekening dan pergantian buku).

Pasal 9 2. Tabungan Mudharobah

Digolongkan kedalam Mudharobah, merupakan dana kelolaan atas kerja sama keanggotaan/ Aksa (Otomatis menjadi Nasabah/ Anggota BMT Danaku Amanah) 1. Dana ini dapat digunakan/ dikelola oleh BMT Danaku Amanah untuk tujuan bisnis profesional 2. Nasabah/ Anggota dapat menerima bagi hasil (SHU)/ Keuntungan 3. Merupakan Tabungan Biasa (suka rela) 4. Saldo Awal Minimal Rp. 72.000.- (Simpanan Pokok Rp. 50.000,. + Simpanan Wajib Rp. 10.000.- + Simpanan Sukarela Rp. 5.000.- + Pendaftaran Anggota Rp. 5.000.- + Biaya Administrasi Buku Rp. 2.000.-) 5. Saldo Minimum Rp. 60.000.6. Dikenakan Biaya Administrasi Buku Rp. 2.000.- (Pada saat pembukaan rekening dan pergantian buku). 7. Dapat diambil atau mengajukan pinjaman setelah minimal 3 bulan 8. Tabungan ini dapat digunakan untuk pembiayaan Sekolah/ Kuliah, pembiayaan untuk pembelian Hewan Qurban, Zakat, Infaq dan Shodakoh atau untuk keperluan Umroh/ Haji Plus dll. 9. Dapat digunakan untuk keperluan pembayaran tagihan rutin seperti transfer, telepon/ telkomsel, PDAM & PLN, Pembelian Pulsa (All Operator), Speedy, TV berlangganan, Pembelian Tiket Kereta Api/ Pesawat dll. 10. Dapat digunakan sebagai agunan/ jaminan kredit (pinjaman). Syarat dan Ketentuan Tabungan AKSA :  Copy KTP/ SIM/ KK (Untuk Pelajar) atau Kartu Osis, Passport  Menyerahkan Pas Photo 3x4 = 2 lembar  Mengisi formulir pembukaan rekening/ Anggota BMT  Setoran Awal Minimal Rp. 72.000.-

19 

Biaya Administrasi Buku Rp. 2.000.- (Pada saat pembukaan rekening dan pergantian buku). BAB V Sistem, Definisi, Fungsi, Tata Nilai Dasar Tanggung Renteng. Pasal 11

BMT yang di kembangkan oleh BMT Danaku Amanah menggunakan sistem tanggung renteng Definisi Tanggung Renteng : 1. Suatu sistem yang memuat tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok, atas segala kewajiban anggota pada BMTnya dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. 2. Suatu kegiatan untuk mengamankan asset yang didalam proses kegiatannya dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, kegotongroyongan dan keterbukaan serta tanggung jawab bersama atas kewajiban anggota dalam kelompok. Pasal 12 Fungsi Tanggung Renteng : 1. Membantu mengendalikan risiko usaha, khususnya dalam kegiatan simpan pinjam, yang timbul dari sikap dan perilaku anggota yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan kewajiban dan tugasnya. 2. Membantu menciptakan sikap dan perilaku : musyawarah, saling percaya, disiplin, terbuka satu dengan lainnya dan kebersamaan serta tanggung jawab. Pasal 13 Tata Nilai Dasar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kebersamaan Keterbukaan Saling percaya Musyawarah Disiplin Tanggung jawab Jujur Menjaga kerahasian kelompok BAB VI Ciri Khusus dan Unsur Tanggung Renteng Pasal 14

Tanggung renteng mempunyai ciri –ciri khusus antara lain : 1. Adanya kelompok anggota 2. Pertemuan anggota secara konsisten dan taat waktu 3. Pengembangan tata nilai dasar Tanggung Renteng dalam kelompok Pasal 15 Unsur-unsur Tanggung Renteng

20 1. Kelompok : Kumpulan anggota dalam jumlah tertentu maksimal 10 orang berdasarkan tempat tinggal yang saling berdekatan. 2. Kewajiban a. Menghadiri pertemuan rutin kelompok ( satu pekan sekali / sebulan sekali ) b. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang telah ditetapkan oleh BMT. c. Membayar angsuran pinjaman. d. Mengikuti musyawarah kelompok dan menerima hasil musyawarah tersebut e. Mentaati segala pelaturan yang meliputi AD/ ART dan pelaturan lainnya. f. Mengembangkan anggota kelompok ( mencari tambahan anggota baru ) jika kelompok belum memenuhi kuota. g. Menjaga kelangsungan hidup dan nama baik kelompok. Pasal 16 3. Peraturan Seperangkat aturan yang terdiri dari : 1.AD/ ART 2.Peraturan kelompok Pasal 17 Mekanisme Sistem Tanggung Renteng dalam Aplikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sasaran pembinaan Fungsi komunikasi Pertemuan kelompok Penerapan Aturan Pelaksanaan pembinaan Tata cara pembinaan Pasal 18

Langkah – Langkah Pelaksanaan Tanggung Renteng 1) Membentuk kelompok berdasarkan daerah tempat tinggal yang berdekatan. 2) Sosialisasi Tanggung Renteng oleh pengurus pada kelompok tersebut 3) Memilih Penanggung Jawab (PJ) kelompok PJ tersebut berdasarkan musyawarah anggota kelompok dan di syahkan oleh pengurus BMT Danaku Amanah. 4) Pelaksanaan kegiatan kelompok : a. Menentukan jadwal pertemuan kelompok b. Mengadakan pertemuan setiap minggu / bulan c. Saling mengingatkan sesama anggota untuk hadir dalam pertemuan kelompok d. Penerimaan anggota kelompok baru melalui musyawarah anggota kelompok. e. Pengajuan pinjaman anggota harus dimusyawarahkan dalam pertemuan kelompok f. Mengatasi tunggakan kelompok dengan menggunakan : a. Kas tanggung renteng kelompok b. Spontanitas dari setiap anggota kelompok sebagai dana talangan. g. Melaksanakan pencatatan buku-buku anggota kelompok secara tertib h. Adanya petugas /penyetor yang telah ditunjuk oleh anggota kelompok 5). Kegiatan kelompok secara berkesinambungan diawasi oleh PPL (Pembina Penanggung jawab Lapangan) yang bertugas antara lain :  Memantau pelaksanaan hak dan kewajiban anggota

21  

Memantau pelaksanaan tanggung renteng Menyampaikan berbagai informasi dari BMT Danaku Amanah kepada Anggota

6) Pelaksanaan kegiatan pembinaan oleh pengurus :  Menyusun rencana pelayanan untuk anggota  Mengevaluasi dampak pelaksanaan tanggung renteng  Melakukan pembinaan kepada PJ kelompok. Pasal 19 Sistematika pertemuan kelompok A. Tahap 1 : datang, absen, membayar. B. Tahap 2 : (disesuaikan dengan kondisi kelompok) 1. Pembukaan 2. Tilawah 3. Pembacaan agenda pertemuan, 4. Info PJ 5. Qodhoya anggota 6. Musyawarah 7. Lain –lain penutup dan do’a. Pasal 20 Alat Dukung Admistrasi Kelompok 1. Buku data anggota kelompok 2. Absensi anggota 3. Notulen 4. Buku penghubung 5. Formulir pendaftaran anggota 6. Buku angsuran pembayaran 7. Buku tabungan/ simpanan 8. Form SPP ( Surat Permohonan Pinjaman ) Pasal 21 Syarat- syarat menjadi Anggota BMT Danaku Amanah Purwokerto : 1. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota kepada kelompok yang sudah terbentuk. 2. Berkelakuan baik, jujur dan amanah. 3. Mengisi Pormulir pendaftaran dengan membayar uang pendaftaran Rp 5.000,. 4. Menyerahkan foto kopi KTP dan pas poto ukuran 3x4 (2 lembar). 5. Bersedia berkorban dan bekerja sama antar sesama anggota kelompok dalam rangka tanggung renteng. Pasal 22 Hak Anggota BMT Danaku Amanah : a. b. c. d. e.

Memperoleh pelayanan dari BMT Danaku Amanah Menghadiri dan berbicara dalam rapat kelompok Memiliki hak suara yang sama Memilih dan dipilih menjadi pengurus Mengajukan pendapat dan saran untuk kebaikan dan kemajuan Danaku Amanah f. Memperoleh bagi hasil SHU

22 Pasal 23 Kewajiban Anggota BMT Danaku Amanah : 1. 2. 3. 4. 5.

Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Bersama. Membayar pendaftaran Rp 5.000,. Membayar simpanan Pokok Rp 50.000.- dan Simpanan wajib Rp 10.000,-/ bulan serta simpanan suka rela. Ikut serta secara aktif mengikuti kegiatan berupa pertemuan setiap pekan / bulan tergantung kesepakatan kelompok. Memelihara kebersaman dan menjaga nama baik BMT Danaku Amanah. Pasal 24

Syarat-syarat meminjam 1 2 3 4 5

6

7.

8.

Mengajukan permohonan pinjaman dan disetujui oleh kelompok yang bersedia menanggung renteng. Pinjaman diusahakan bagi peminjam yang digunakan untuk usaha . Bagi setiap pinjaman dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,dibayar dimuka Besarnya pinjaman maksimal 2x lipat dari jumlah total simpanan kelompok yang akan menanggung renteng. Adapun angsuran disepakati dengan pengurus antara lain: a. Bagi kelompok yang meminjam di bawah 1 juta diangsur selama maksimal 3 bulan. b. Bagi kelompok yang meminjam di bawah 3 juta diangsur selama maksimal 6 bulan. c. Bagi kelompok yang meminjam diatas 3 juta diangsur selama maksimal 1 tahun. Mudhorobah (pembiayaan bagi hasil ) : Modal pengembangan usaha dikenakan bagi hasil dari laba sebesar 70% untuk peminjam dan 30% untuk BMT Danaku Amanah, dibayar sesuai kesepakatan peminjam dengan pengurus. Al Qardul Hasan (Pembiayaan kebaikan) : pinjaman yang digunakan untuk misalnya berobat, sekolah, hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,- dibayar dimuka, lama pinjaman maksimal 5 bulan sesuai dengan besar kecilnya pinjaman. Bagi pembiayaan Bai’bisaman Ajil (pembayaran secara kredit) seperti barang Elektronik, Laptop dll pembelian dilakukan oleh BMT Danaku Amanah dengan penambahan keuntungan 10% dibayar kredit selama maksimal 1 tahun / sesuai dengan harga barang dari BMT Danaku Amanah, dengan persyaratan peminjam tidak mempunyai tunggakan. BMT Danaku Amanah, akan mengusahakan spesifikasi barang sesuai permintaan Nasabah/ Anggota dan dikonsultasikan dengan staf Ahli BMT Danaku Amanah, untuk memastikan kualitas barang. Setelah cocok BMT Danaku Amanah akan membantu mencarikan harga yang termurah dari barang berkualitas dimaksud. Hal ini dilakukan oleh BMT Danaku Amanah, mengingat saat ini banyak pembiayaan dengan bunga tinggi dan memberikan barang kurang berkualitas, sehingga banyak umat (islam) terutama Nasabah/ Anggota yang dirugikan.

9. Jaminan dari peminjam berupa jaminan jumlah tabungan kelompok yang menjamin tanggung renteng, jaminan/ agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad.

23

Pasal 26 Syarat Pengambilan Simpanan Sukarela 1. Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan baik hutang dagang maupun pinjaman saat mengajukan pengambilan simpanan sukarela. 2. Memberitahukan kepada ketua atau bendahara kelompok dan selanjutnya diajukan kepada pengurus BMT Danaku Amanah. 3. Saldo minimal Rp 25.000,. Pasal 27 Syarat Anggota yang akan Mengundurkan Diri: 1. Mengisi Formulir pengunduran diri yang sudah di setujui oleh kelompok. 2. Menyelesaikan semua admistrasi termasuk tunggakan / pinjaman. a. Apabila pinjaman / tunggakan sudah terselesaikan maka yang bersangkutan sudah boleh mengundurkan diri b. Apabila pinjaman / tunggakan belum terselesaikan maka yang bersangkutan harus melunasi dalam jangka waktu maksimal 6 bulan c. Selama masa penyelesaian 6 bulan yang bersangkutan tidak di perkenankan mengikuti aktifitas di Danaku Amanah dan tidak berhak mendapatkan SHU. Pasal 28 Pembagian Sisa Hasil Usaha 1. 2.

SHU dihitung berdasarkan simpanan pokok, simpanan wajib dan banyaknya belanja. Pembagian SHU dibagikan berdasarkan AD/ART yang sudah ditetapkan.

Pasal 29 Landasan Syar’i Al-Qur’an Surat An-nisa Ayat 29 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan Hak sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu .” Al-Qur’an Surat As-Shod Ayat 24 : “ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu berbuat Dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal Sholeh ”. Al-Maidah Ayat 2 : .................................Dan tolong menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.......................................

24

Al-Baqoroh Ayat 261: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Hadits Qudsi : Allah berfirman “ Hai Anak adam, infaqlah (nafkah kanlah) harta mu niscaya aku memberikan nafkah kepada mu. (hadits riwayat Muslim). Pasal 30 Penutup Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan oleh rapat Pengurus yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2015 di Purwokerto.

Ditetapkan di : Purwokerto Pada tanggal : 29 Desember 2015

Ketua

ttd

H.M. Edy Sriprihanto, SE., MM.

Sekretaris/ Bendahara

ttd

Yuni Maimunah, S.Sos.