Anggaran Dasar (AD) ILKI - 2011
Anggaran Dasar (AD) Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI)
MUKADIMAH Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Laboratorium Kesehatan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia menyatakan: Bahwa kami merupakan suatu himpunan badan milik swasta dan pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan jasa laboratorium kesehatan menganggap perlu membentuk wadah pemersatu dalam bentuk suatu organisasi. Atas dasar tersebut di atas dan didorong oleh keinginan luhur untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan jasa laboratorium, kami segenap Laboratorium Kesehatan yang di seluruh pelosok tanah air Indonesia menyatakan bersatu dalam satu wadah organisasi yaitu “IKATAN LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA” disingkat “ILKI” atau “INDONESIAN ASSOCIATION OF HEALTH LABORATORY” disingkat “IAHL” dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:
BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 (1) Organisasi ini bernama Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia disingkat ILKI atau Indonesian Association of Health Laboratory disingkat IAHL; (2) ILKI didirikan pada tanggal Delapan April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh (8-4-1997) untuk jangka waktu yang tidak terbatas; (3) Organisasi tingkat pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
BAB II AZAS Pasal 2 ILKI berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.
1
Anggaran Dasar (AD) ILKI - 2011
BAB III TUJUAN Pasal 3 (1) Menghimpun dan mempererat kerjasama dan jejaring antar laboratorium kesehatan di seluruh Indonesia; beserta stakeholdernya. (2) Meningkatkan mutu pelayanan jasa laboratorium kesehatan kepada masyarakat; serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri. (3) Membantu masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan melalui pelayanan jasa Laboratorium Kesehatan.
BAB IV KEDAULATAN (1) Kedaulatan tertinggi di tingkat nasional berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional (MUNAS). (2) Kedaulatan tertinggi di tingkat wilayah berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Wilayah (MUSWIL). (3) Kedaulatan tertinggi di tingkat cabang berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Cabang (MUSCAB).
BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA Pasal 5 Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) diadakan 4 (empat) tahun sekali. (2) Dalam keadaan istimewa dapat dilaksanakan MUNAS LUAR BIASA (MUNASLUB) (3) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan paling tidak satu kali di antara dua MUNAS. Pasal 6 Musyawarah Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah (1) Musyawarah Wilayah (MUSWIL) diadakan 4 (empat) tahun sekali.
2
Anggaran Dasar (AD) ILKI - 2011
(2) Dalam keadaan istimewa dapat dilaksanakan MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA (MUSWILUB) (3) Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan paling tidak satu kali di antara dua MUSWIL. Pasal 7 Musyawarah Cabang dan Rapat Kerja Cabang (1) Musyawarah Cabang (MUSCAB) diadakan 4 (empat) tahun sekali. (2) Dalam keadaan istimewa dapat dilaksanakan MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA (MUSCABLUB) (3) Rapat Kerja Cabang dilaksanakan paling tidak satu kali di antara dua MUSCAB. Pasal 8 (1) Menetapkan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; (2) Menetapkan atau merubah Kode Etik; (3) Menetapkan Program Umum Pengurus; (4) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat; (5) Menetapkan keputusan-keputusan lain. Pasal 9 MUSWIL mempunyai kewenangan untuk: (1) Menetapkan Program Kerja Wilayah mengacu pada Program Umum Pengurus Pusat; (2) Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Wilayah; (3) Menetapkan keputusan-keputusan lain. Pasal 10 MUSCAB mempunyai kewenangan untuk: (1) Menetapkan Program Kerja Cabang mengacu pada Program Kerja Pengurus Wilayah; mengacu pada Progam Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat; (2) Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang; (3) Menetapkan keputusan-keputusan lain.
3
Anggaran Dasar (AD) ILKI - 2011
Pasal 11 Peserta MUNAS terdiri dari: 1. Pembina ; 2. Pengurus Pusat ; 3. Pengurus Wilayah ; 4. Pengurus Cabang ; 5. Peninjau. Pasal 12 Peserta MUSWIL terdiri dari: 1. Pembina Wilayah; 2. Utusan Pengurus Pusat ; 3. Pengurus Wilayah; 4. Pengurus Cabang; 5. Peninjau. Pasal 13 Peserta MUSCAB terdiri dari: 1. Pembina Cabang; 2. Utusan Pengurus Wilayah; 3. Pengurus Cabang; 4. Peninjau.
BAB VI SUSUNAN ORGANISASI, PEMILIHAN, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 14 (1) Susunan organisasi terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang; (2) Organisasi Wilayah berkedudukan di ibukota Propinsi; (3) Organisasi Cabang berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota. Pasal 15 (1) Pengurus Pusat berwenang untuk menentukan kebijakan organisasi dan berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART, keputusankeputusan MUNAS dan atau Munas Luar Biasa (MUNASLUB);
4
Anggaran Dasar (AD) ILKI - 2011
(2) Kewenangan Pengurus-Pengurus lain dijabarkan dalam ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART); (3) Apabila salah seorang dari Pengurus Pusat, Wilayah dan Cabang oleh karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, maka jabatannya dapat dirangkap oleh pengurus lain. Pasal 16 Pengurus Pusat berwenang membentuk Badan-Badan Khusus dan dipertanggung jawabkan pada MUNAS. Pasal 17 (1) Pengurus Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban kepada MUNAS; (2) Pengurus Wilayah wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Wilayah; (3) Pengurus Cabang wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Cabang.
BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 18 (1) Anggota adalah laboratorium milik Swasta dan Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan jasa Laboratorium Kesehatan; (2) Keanggotaan terdiri dari : a. Anggota Biasa; b. Anggota Luar Biasa. Pasal 19 (1) Hak Anggota a. Hak memilih; b. Hak dipilih (kecuali anggota luar biasa); c. Hak bicara; d. Berhak mengikuti kegiatan–kegiatan yang dilakukan oleh ILKI; e. Hak mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, Keputusan MUNAS dan Kode Etik ILKI. 5
Anggaran Dasar (AD) ILKI - 2011
(2) Kewajiban setiap anggota: a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi; b. Menjaga dan mempertahankan kehormatan ILKI; c. Mentaati segala peraturan-peraturan yang ditetapkan di dalam AD/ART Keputusan MUNAS dan Kode Etik ILKI; d. Membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran. Pasal 20 Keanggotaan berakhir apabila laboratorium kesehatan yang bersangkutan : 1.
Membubarkan diri atau tidak lagi menyelenggarakan pelayanan jasa laboratoriuim kesehatan;
2.
Dikeluarkan karena melanggar AD/ART dan Kode Etik ILKI.
BAB VIII QUORUM Pasal 21 (1) MUNAS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari (1/2) setengah jumlah Wilayah. (2) MUSWIL dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari (1/2) setengah jumlah Cabang. (3) MUSCAB dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari (1/2) setengah jumlah Anggota.
BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 22 Keputusan pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat, namun demikian apabila hal ini tidak memungkinkan maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
6
Anggaran Dasar (AD) ILKI - 2011
BAB X HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI DAN LEMBAGA LAIN Pasal 23 Untuk mencapai tujuan organisasi, pengurus dapat bekerja sama dengan organisasi dan lembaga lain, baik nasional, regional maupun internasional.
BAB XI KEUANGAN Pasal 24 Sumber keuangan organisasi : a. Uang Pangkal anggota; b. Uang Iuran anggota; c. Sumbangan yang tidak mengikat; d. Hasil Usaha yang sah.
BAB XII LAMBANG Pasal 25 ILKI digambarkan dalam lambang organisasi yang bentuk, warna dan maknanya dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIII PERUBAHAN AD / ART Pasal 26 Keputusan untuk merubah AD/ART dianggap sah bila keputusan diambil dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Wilayah dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Wilayah yang hadir.
7
Anggaran Dasar (AD) ILKI - 2011
BAB XIV PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 27 (1) Keputusan untuk pembubaran Organisasi dianggap sah bila diusulkan oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua-pertiga) dari jumlah Wilayah dan disetujui sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari Wilayah yang hadir. (2) Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan pada MUNAS atau MUNASLUB. (3) Apabila ILKI dibubarkan, maka sisa kekayaan setelah dipotong hutang dan beban dibayar lunas, dihibahkan kepada suatu badan yang sama tujuannya dengan ILKI atau kepada Badan Sosial lain
BAB XV ATURAN TAMBAHAN Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
BAB XVI PENUTUP Pasal 30 Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Nasional Pertama ILKI di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 8 April 1997 dan dirubah/disempurnakan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa ILKI di Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2000, dan disempurnakan pada Musyawarah Nasional II ILKI di Surabaya tanggal 28 Juni 2003, serta disempurnakan pada Musyawarah Nasional III ILKI di Semarang pada tanggal 27 Juli 2007, selanjutnya disempurnakan pada Musyawarah Nasional IV ILKI di Surabaya pada tanggal 5-7 Oktober 2011.
8
