ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT PEKERJA PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA ‘‘98 PEMBUKAAN
Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia, adalah refleksi mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang di dalam pasaal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya adalah menjadi pilihan dan hak ketika Islam sebagai dasar ideologi organisasi. Pekerja Indonesia yang sebagian adalah umat Islam, menyadari hak dan kewajiban, dituntut peran serta dan tanggung jawabnya untuk mengemban misi Islam yakni mewujudkan nilai-nilai aqidah, kemanusiaan yang berdasarkan fitrah, terbinanya ukhuwah Insaniyah, tumbuhnya masyarakat yang senantiasa berhikmad pada kebijaksanaan dalam musyawarah, serta tegaknya nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam pengabdiannya kepada Allah SWT. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah SWT disertai usaha-usaha terencana, teratur, terukur, berkesinambungan dan penuh hikmah dengan mengharap Ridho Allah SWT, kami Pekerja yang bekerja pada berbagai perusahaan di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghimpun diri membentuk serikat pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’’98 dengan tunduk dan patuh pada ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD-ART), sebagai berikut : BAB I NAMA, BENTUK, SIFAT, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PASAL 1 NAMA Organisasi ini bernama Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ‘98 disingkat dengan (PPMI ‘98 ). PASAL 2 BENTUK PPMI ‘98 berbentuk Serikat Pekerja yang dibentuk oleh pekerja yang bekerja di berbagai perusahaan dari seluruh Wilayah Republik Indonesia baik secara individu / perseorangan maupun secara kolektif. PASAL 3 SIFAT PPMI ‘98 bersifat independent, terbuka, nirlaba, demokratis, profesional, bertanggung jawab, gotong royong dan setara tanpa diskriminasi. PASAL 4 WAKTU PPMI ‘98 didirikan di Cisarua Bogor pada tanggal 30 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1427 H, sampai waktu yang tidak ditentukan.
PASAL 5 KEDUDUKAN Untuk pertama kalinya, PPMI ‘98 berkedudukan di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. PASAL 6 WILAYAH PPMI ‘98 memiliki anggota dari pekerja yang bekerja pada berbagai perusahaan yang berada diseluruh Indonesia, yang karenanya wilayah kerja dan keanggotaan PPMI ‘98 adalah pada seluruh wilayan Republik Indonesia. BAB II AZAS, FUNGSI DAN KEKUASAAN PASAL 7 AZAS PPMI ‘98 berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. PASAL 8 FUNGSI PPMI ‘98 berfungsi sebagai : 1. Fungsi Integrasi, yaitu berperan sebagai wadah pemersatu dan menggalang silidaritas persaudaraan kaum pekerja Indonesia. 2. Fungsi Edukasi, yaitu berperan untuk membina anggotanya agar memiliki kepribadian, etos kerja yang tinggi, amanah dan bersikap professional disertai dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. 3. Fungsi Mediasi, yaitu berperan sebagai penghubung, penengah secara obyektif dalam menghadapi perselisihan antara pekerja dengan pemilik usaha. 4. Fungsi Advokasi, yaitu mewakili anggotanya dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, melindungi, membela, mempertahankan dan meningkatkan hak dan kepentingan anggotanya baik dalam hubungan kerja maupun dalam hubungan industrial. 5. Fungsi Artikulasi, yaitu berperan mengenalkan dan mengembangkan ide / konsep nasionalis yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan dalam, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas ketenagakerjaan 6. Fungsi Informasi, yaitu berperan sebagai penyedia informasi, kondisi ketenagakerjaan. 7. Fungsi Aliansi, yaitu berperan dan senantiasa menjalin hubungan dengan lembaga terkait, organisasi sejenis dalam proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan serta secara bersama – sama melakukan control sosial terhadap kebijakan pemerintah terutama yang terkait ketenagakerjaan. 8. Fungsi Korporasi, yaitu berperan membentuk lembaga usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
PASAL 9 KEKUASAAN Kekuasaan tertinggi PPMI ‘98 berada pada anggota yang diwujudkan melalui rapat. BAB III TUJUAN DAN USAHA PASAL 10 TUJUAN Terbinanya insan pekerja sebagai sumber daya manusia unggul, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkarakter, professional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar yang tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhi kesejahteraannya dalam persaudaraan dan solidaritas yang matang dan dewasa. PASAL 11 USAHA Guna mencapai tujuannya, maka PPMI ‘98 melakukan upaya – upaya; 1. Meningkatkan program pembinaan bagi para pekerja/anggota PPMI ‘98. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pekerja anggota PPMI’’98. 3. Menjalin kerjasama dengan pemilik usaha dalam upaya menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi peningkatan prestasi dan produktivitas pekerja. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan pekerja. 5. Melakukan advokasi terhadap pekerja di bidang ketenagakerjaan. 6. Membuat jaringan yang kuat antara pekerja sesama anggota PPMI ‘98. 7. Mengadakan usaha-usaha ekonomi untuk kesejahteraan pekerja. 8. Melakukan kerjasama dengan badan-badan Pemerintah dan swasta serta organisasi-organisasi lain di dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi. 9. Berupaya menciptakan kondisi lingkungan kerja sehat didasari prinsip-prinsip lingkungan hidup terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. BAB IV LAMBANG DAN ATRIBUT PASAL 12 Disamping Sang Saka Merah Putih sebagai bendera nasional, PPMI ‘98 mempunyai panji berwarna putih sebagai dasar dengan lambang organisasi di tengahnya. PASAL 13 LAMBANG DAN ARTI LAMBANG Lambang PPMI ‘98 berbentuk lingkaran bulat bergerigi 5 berwarna hitam dengan ditengahya terdapat 2 siluet bendera berwarna Biru dengan 3 buah garis berwarna merah berjajar dari kanan ke kiri dan pada garis merah putih paling kiri terdapat gambar bintang warna kuning dan dibagian bawah terdapat tulisan PPMI ‘98 warna hitam dengan dasar lambing warna putih, yang memiliki kandunga arti : 1. Warna dasar putih melambangkan keikhlasan, kejujuran, dan transparansi.
2. Tiang warna merah melambangkan keteguhan, ketegasan, dan komitmen pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya serta militansi. 3. Siluet Bendera berwarna biru melambangkan organisasi ini akan terus berkibar dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kedamaian 4. Lingkaran bergerigi lima melambangkan azaz Pancasila yang selalu terjaga sebagai pedoman dan idiologi PPMI ‘98 5. Bintang Segi Lima, melambangkan langkah pasti dalam membangun dan kejayaan 6. PPMI ‘98, selain sebagai nama dari organisasi ini, angka ‘98 juga merupakan jumlah anggota pendiri dan pembentuk PP. PPMI ’’98 yang didalamnya terdapat filosofi sebagai angka genap dan angka ganjil yang terbesar. PASAL 14 ATRIBUT PPMI ‘98 memiliki atribut berupa; Bendera, Kaos, Topi, Badge, Rompi dan Seragam Organisasi BAB V ANGGOTA DAN KEANGGOTAAN PASAL 15 ANGGOTA PPMI ‘98 beranggotakan pekerja dari berbagai perusahaan baik secara individu / perseorangan, maupun secara kolektif di seluruh Wilayah Republik Indonesia PASAL 16 HAK ANGGOTA Setiap anggota PPMI ‘98 mempunyai : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Hak bicara dan mengeluarkan pendapat. Hak mencalonkan, memilih dan dipilih menjadi Pimpinan dan Pengurus Organisasi. Hak usul dan menyokong usul perubahan terhadap kebijaksanaan organisasi dalam rapat-rapat. Hak memperoleh informasi, bimbingan, pendidikan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi. Hak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Hak membela diri. Hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan dan atau keputusan-keputusan organisasi. Mendapatkan semua informasi keuangan di semua tingkatan kepengurusan dan atau struktural. PASAL 17 KEWAJIBAN ANGGOTA
Setiap anggota PPMI’’98 berkewajiban : 1. Mentaati AD, ART, peraturan-peraturan dan keputusan organisasi. 2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi. 3. Menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan dan program-program organisasi serta membantu pimpinan dan pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. 4. Mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh organisasi. 5. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.
BAB VI STRUKTUR DAN KOORDINASI PASAL 18 Struktur organisasi PPMI ‘98 secara vertikal adalah sebagai berikut: 1. Tingkat Nasional dipimpin oleh Pimpinan Pusat atau disingkat dengan PP PPMI ‘98. 2. Tingkat Wilayah meliputi daerah propinsi atau yang disamakan dengan itu, yang dipimpin oleh Pimpinan Wilayah atau disingkat dengan PW PPMI ‘98. 3. Tingkat Cabang meliputi daerah Kabupaten/Kota atau yang disamakan dengan itu, yang dipimpin oleh Pimpinan Cabang atau disingkat PC PPMI ‘98. 4. Tingkat Perusahaan yang dipimpin oleh Pimpinan Komisariat atau disingkat PK PPMI ‘98. 5. Dalam setiap tingkat pimpinan organisasi, dibentuk dewan penasehat. PASAL 19 KOORDINASI 1. PPMI ‘98 melaksanakan fungsi Koordinasi vertikal dari Anggota, Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat. 2. Dalam hal disuatu daerah belum terbentuk Pimpinan Wilayah maupun Pimpinan Cabang, maka anggota pada daerah tersebut dibawah koordinasi langsung Pimpinan Pusat PPMI ‘98. 3. Dalam hal pada suatu daerah Provisni telah terbentuk Pimpinan Wilayah, tetapi belum terbentuk Pimpinan Cabang, maka koordinasi anggota beralih dengan Pimpinan Wilayah 4. Jika pada suatu daerah setingkat Kabupaten / Kota telah terbentuk Pimpinan Cabang, maka koordinasi anggota beralih kepada Pimpinan Cabang PASAL 20 PERINGKAT SUSUNAN PIMPINAN Susunan peringkat pimpinan organisasi PPMI ‘98 secara vertikal dari tingkat tertinggi terdiri dari PP, PW, PC, dan PK. PASAL 21 WEWENANG PIMPINAN Pimpinan PPMI ‘98 berwenang : 1. Menetapkan kebijakan umum organisasi pada tingkatannya. 2. Menyelesaikan perbedaan pendapat di dalam tubuh oraganisasi atau antar anggota yang tidak terselesaikan sesuai dengan ketentuan organisasi. 3. Yang dalam keadaan luar biasa yang dapat membahayakan organisasi dapat mengambil tindakan terhadap anggota berupa teguran atau pembekuan keanggotaan. 4. Pengurus PPMI ‘98 berwenang mensikapi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak diluar PPMI ‘98 dan pemerintah. BAB VII RAPAT – RAPAT PASAL 22 Jenis – jenis rapat dalam organisasi ini, terdiri dari: a. Tingkat Nasional; Kongres, Kongres Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pleno Pimpinan Pusat dan Rapat Harian PimpinanPusat
b. Tingkat Wilayah; Konfrensi Wilayah, Konfrensi Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Pleno Pimpinan Wilayah dan Rapat Harian Pimpinan Wilayah c. Tingkat Cabang; Konfrensi Cabang, Konfrensi Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang, Rapat Pleno PimpinanCabang dan Rapat Harian PimpinanCabang d. Tingkat Komisariat; Rapat Anggota Komisariat, Rapat Anggota Komisariat Luar Biasa, Rapat Kerja Komisariat, Rapat Pleno Pimpinan Komisariat, dan Rapat Harian Pimpinan Komisariat PASAL 23 KONGRES 1. Kongres merupakan rapat tertinggi organisasi. 2. Peserta Kongres terdiri dari : a. Dewan Penasehat Pimpinan Pusat, b. Pengurus Pimpinan Pusat, c. (1) satu orang utusan dari tiap Badan Otonom Pusat, d. Utusan Pimpinan Wilayah, e. Utusan Pimpinan Cabang f. Utusan Pimpinan Komisariat g. Peserta Undangan yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat h. Peserta Peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat 3. Hak Suara dalam Konfres, ditentukan; a. Dewan Penasehat Pimpinan Pusat sebanyak satu (1) suara b. Pimpinan Pusat, sebanyak tiga (3) suara c. Utusan Pimpinan Wilayah, ditentukan; 3.c.1 PW yang memiliki sedikitnya (1) s/d (3) PC yang memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki hak suara sebanyak tiga (3) Suara. 3.c.2 PW yang memiliki sedikitnya (4) s/d (5) PC yang memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki hak suara sebanyak lima (5) Suara. 3.c.3 PW yang memiliki lebih dari (5) PC yang memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki hak suara sebanyak enam (7) Suara. 3.c.4 PW yang telah memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, dan memiliki anggota dalam bentuk Pimpinan Komisariat yang tersebar untuk sedikitnya pada (3) Kabupaten / Kota tetapi belum memiliki PC yang memiliki nomor bukti pencatatan dinas tenaga kerja, memiliki hak suara sebanyak satu (1) Suara d. Utusan Pimpinan Cabang, ditentukan, 3.d.1 PC yang memiliki sedikitnya (5) s/d (10) PK yang memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki hak suara sebanyak satu (1) Suara. 3.d.2 PC yang memiliki sedikitnya (11) s/d (15) PK yang memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki hak suara sebanyak lima (2) Suara. 3.d.3 PC yang memiliki lebih dari (15) PK yang memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki hak suara sebanyak empat (4) Suara. 4. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang telah memiliki nomor bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja. 5. Kongres diadakan 5 (lima) tahun sekali: a. Apabila Kongres karena suatu hal tertunda pelaksanaannya, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dilarang mengambil dan atau menetapkan kebijakan organisasi. b. Apabila hanya dapat ditunda paling lama untuk waktu (1) satu tahun.
c. Setelah ditunda 1 (satu) tahun ternyata tidak dapat dilaksanakan kongres, maka atas kesepakatan lebih dari setengah jumlah peserta Rapat Pleno, maka dibentuk karateker yang bertugas melaksanakan kongres. PASAL 24 WEWENANG KONGRES 1. 2. 3. 4. 5.
Menetapkan perubahan dan atau addendum AD/ART, menilai laporan pertanggung jawaban Pimpinan Pusat, menetapkan Program Kerja Nasional Membuat Pedoman pokok perjuangan dan garis-garis besar haluan organisasi. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Memilih dan menetapkan Majelis Penasehat.. Menetapkan Anggota Dewan Organisasi PPMI ‘98. PASAL 25 KONGRES LUAR BIASA
Kongres luar biasa dapat dilakukan bila mana : 1. Organisasi dalam keadaan darurat yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi. 2. Adanya suatu keadaan yang dihadapi oleh organisasi yang mengharuskan perlunya perubahan AD dan ART.. 3. Tidak aktifnya Pimpinan Pusat dalam jangka waktu sedikitnya (3) bulan secara berturut – turut. 4. Pimpinan Pusat yang dimaksud dalam ayat (3) terbatas pada Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. 5. Kongres yang telah dilakukan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPMI ‘98. PASAL 26 INISIATIF KONGRES LUAR BIASA 1. 2. 3. 4.
Kongres luar biasa dapat diadakan atas inisiatif 2/3 jumlah Pimpinan Wilayah yang telah memiliki nomor bukti pencatatan dari dinas tenaga kerja. Adanya keberatan terhadap hasil kongres dari sedikitnya (2) dua PW yang tidak diundang untuk hadir dalam kongres. Kewenangan kongres luar biasa sama dengan kongres. Pelaksanaan Kongres Luar Biasa sama dengan pelaksanaan kongres. PASAL 27 RAPAT KERJA NASIONAL
1. Rapat kerja nasional adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja nasional organisasi. 2. Rapat kerja nasional dihadiri oleh : a. Majlis Penasehat Pimpinan Pusat b. Pimpinan Pusat PPMI‘‘98 c. Utusan badan otonom pusat d. Utusan PW, dan PC PPMI‘‘98 3. Rapat kerja nasional diadakan sedikitnya sekali dalam 2 tahun 4. Rapat kerja nasional dipimpin dan difasilitasi oleh PP PPMI‘‘98
PASAL 28 RAPAT PLENO PIMPINAN PUSAT 1. Rapat pimpinan pleno adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan rapat kerja nasional. 2. Rapat Pimpinan Pleno Pusat dihadiri oleh : a. Pimpinan Pusat PPMI‘‘98 b. Badan otonom Pimpinan Pusat c. Perwakilan Pimpinan Wilayah. 3. Rapat pleno Pimpinan Pusat diadakan sedikitnya sekali dalam 6 bulan 4. Rapat pleno Pimpinan Pusat dipimpin dan difasilitasi oleh Pimpinan Pusat PPMI’’98. PASAL 29 RAPAT HARIAN PIMPINAN PUSAT 1. Rapat harian Pimpinan Pusat adalah forum evaluasi,konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan hasil rapat pleno PimpinanPusat 2. Rapat harian pimpinan dihadiri oleh seluruh pengurus harian. 3. Rapat harian pimpinan diadakan sedikitnya sekali dalam satu bulan 4. Rapat pimpinan harian dipimpin oleh Ketua Umum yang mewakili pengurus PimpinanPusat PPMI‘‘98 PASAL 30 KONVERENSI WILAYAH 1. Konverensi Wilayah adalah Rapat Tertinggi organisasi pada tingkat Wilayah Provinsi 2. Peserta Konverensi Wilayah terdiri dari : a. Perwakilan Pimpinan Pusat, b. Pengurus Konverensi Wilayah, c. (1) satu orang utusan dari tiap Badan Otonom Wilayah, d. Utusan Pimpinan Cabang e. Utusan Pimpinan Komisariat f. Peserta Undangan yang ditentukan oleh Pimpinan Wilayah g. Peserta Peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Wilayah 3. Hak Suara dalam Konverensi Wilayah, ditentukan; a. Dewan Penasehat Pimpinan Wilayah sebanyak satu (1) suara b. Pimpinan Wilayah, sebanyak tiga (3) suara c. Utusan Pimpinan Cabang, ditentukan, 3.c.1 PC yang memiliki sedikitnya (5) s/d (10) PK yang memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki hak suara sebanyak satu (3) Suara. 3.c.2 PC yang memiliki sedikitnya (11) s/d (15) PK yang memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki hak suara sebanyak lima (5) Suara. 3.c.3 PC yang memiliki lebih dari (15) PK yang memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki tambahan hak suara sebanyak enam (6) Suara. d. Untusan Pimpinan Komisariat sebanyak (1) satu suara 4. Pimpinan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat yang telah memiliki nomor bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja.
5. Konverensi Wilayah diadakan 4 (empat) tahun sekali: a. Apabila Konverensi Wilayah karena suatu hal tertunda pelaksanaannya, Ketua Umum dan Sekretaris Umum dilarang mengambil dan atau menetapkan kebijakan organisasi. b. Konverensi Wilayah hanya dapat ditunda paling lama untuk waktu (1) satu tahun. c. Setelah ditunda 1 (satu) tahun ternyata tidak dapat dilaksanakan Konverensi Wilayah, maka atas kesepakatan lebih dari setengah jumlah peserta Rapat Pleno, maka dibentuk karateker yang bertugas melaksanakan Konverensi Wilayah. PASAL 31 WEWENANG KONVERENSI WILAYAH 1. Meminta laporan pertanggung jawaban Pengurus Pimpinan Wilayah. 2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum Pimpinan Wilayah 3. Memilih dan menetapkan Majelis Penasehat Pimpinan Wilayah . PASAL 32 KONVERENSI WILAYAH LUAR BIASA Konverensi Wilayah luar biasa dapat dilakukan bila mana : 1. Organisasi dalam keadaan darurat yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi. 2. Tidak aktifnya Pimpinan Pusat dalam jangka waktu sedikitnya (3) bulan secara berturut – turut. 3. Pimpinan Wilayah yang dimaksud dalam ayat (3) terbatas pada Ketua Umum Pimpinan Wilayah. 4. Konverensi yang telah dilakukan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPMI ‘98. PASAL 33 INISIATIF KONVERENSI WILAYAH LUAR BIASA 1. Konverensi Wilayah luar biasa dapat diadakan atas inisiatif 2/3 jumlah Pimpinan Cabang yang telah memiliki nomor bukti pencatatan dari dinas tenaga kerja atas persetujuan sedikitnya 50% Jumlah Pimpinan Komisariat. 2. Adanya keberatan terhadap hasil Konverensi dari sedikitnya (2) dua PC yang tidak diundang untuk hadir dalam kongres. 3. Kewenangan Konverensi wilayah luar biasa sama dengan Konverensi wilayah. 4. Pelaksanaan Konverensi wilayah Luar Biasa sama dengan pelaksanaan Konverensi wilayah. PASAL 34 RAPAT KERJA PIMPINAN WILAYAH 1. Rapat kerja Pimpinan Wilayah adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja organisasi pada tingkat wilayah. 2. Rapat kerja Pimpinan Wilayah dihadiri oleh : a. Majlis Penasehat Pimpinan Wilayah b. Pimpinan Wilayah PPMI‘‘98 c. Utusan badan otonom wilayah d. Utusan PC. PPMI ‘98 dan PK PPMI ‘98
3. Rapat kerja Pimpinan Wilayah diadakan sedikitnya sekali dalam 2 tahun 4. Rapat kerja Pimpinan Wilayah dipimpin dan difasilitasi oleh PW PPMI‘‘98 PASAL 35 RAPAT PLENO PIMPINAN WILAYAH 1. Rapat pimpinan pleno Pimpinan Wilayah adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan rapat kerja pada tingkat wilayah provinsi. 2. Rapat Pimpinan Pleno Wilayah dihadiri oleh : a. Pimpinan Wilayah PPMI‘‘98 b. Badan otonom Pimpinan Wilayah c. Perwakilan Pimpinan PC. 3. Rapat pleno Pimpinan Wilayah diadakan sedikitnya sekali dalam 6 bulan 4. Rapat pleno Pimpinan wilayah dipimpin dan difasilitasi oleh Pimpinan Wilayah PPMI’’98. PASAL 36 RAPAT HARIAN PIMPINAN PUSAT 1. Rapat harian Pimpinan Wilayah adalah forum evaluasi,konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan hasil rapat pleno Pimpinan Wilayah 2. Rapat harian pimpinan wilayah dihadiri oleh seluruh pengurus pimpinan wilayah. 3. Rapat harian pimpinan wilayah diadakan sedikitnya sekali dalam satu bulan 4. Rapat pimpinan wilayah harian dipimpin oleh Ketua Umum atau yang ditunjuk untuk mewakilinya. PASAL 37 KONVERENSI CABANG 1. Konverensi Cabang adalah Rapat Tertinggi organisasi pada tingkat cabang Kabupaten / Kota. 2. Peserta Konverensi Cabang terdiri dari : a. Perwakilan Pimpinan Wilayah b. Pengurus Konverensi Cabang , c. (1) satu orang utusan dari tiap Badan Otonom Cabang, d. Utusan Pimpinan Komisariat e. Peserta Undangan yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang f. Peserta Peninjau yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang 3. Hak Suara dalam Konverensi Cabang, ditentukan; 1. Dewan Penasehat Pimpinan Wilayah sebanyak satu (1) suara 2. Pimpinan Wilayah, sebanyak tiga (3) suara 3. Utusan Pimpinan Komisariat, ditentukan, a. PK yang memiliki sedikitnya (10) s/d (100) dan memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki hak suara sebanyak satu (1) Suara. b. PK yang memiliki sedikitnya (101) s/d (200) dan memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki hak suara sebanyak dua (2) Suara c. PK yang memiliki sedikitnya (201) s/d (500) dan memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki hak suara sebanyak tiga (3) Suara. d. PK yang memiliki anggota lebih dari 500 orang anggota dan memiliki Nomor Bukti Pencatatan Dinas Tenaga, memiliki hak suara sebanyak satu (5) Suara.
6. Konverensi Cabang diadakan 3 (tiga) tahun sekali, dengan ketentuan;: a. Apabila Konverensi Cabang karena suatu hal tertunda pelaksanaannya, Ketua Umum dan Sekretaris Umum dilarang mengambil dan atau menetapkan kebijakan organisasi. b. Konverensi dapat hanya dapat ditunda paling lama untuk waktu (6) enam bulan. c. Setelah ditunda 6 (enam) bulan ternyata tidak dapat dilaksanakan Konverensi Cabang, maka atas kesepakatan lebih dari setengah jumlah peserta Rapat Pleno, maka dibentuk karateker yang bertugas melaksanakan Konverensi Cabang. PASAL 38 WEWENANG KONVERENSI CABANG 1. Meminta laporan pertanggung jawaban Pengurus Pimpinan Cabang. 2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum Pimpinan Cabang 3. Memilih dan menetapkan Majelis Penasehat Pimpinan Cabang . PASAL 39 KONVERENSI CABANG LUAR BIASA Konverensi Cabang luar biasa dapat dilakukan bila mana : 1. Organisasi dalam keadaan darurat yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi. 2. Tidak aktifnya Pimpinan Cabang dalam jangka waktu sedikitnya (3) bulan secara berturut – turut tanpa suatu alasan yang jelas. 3. Pimpinan Cabang yang dimaksud dalam ayat (2) terbatas pada Ketua Umum Pimpinan Cabang. 4. Konverensi yang telah dilakukan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPMI ‘98. PASAL 40 INISIATIF KONVERENSI CABANG LUAR BIASA 1. Konverensi Cabang luar biasa dapat diadakan atas inisiatif 2/3 jumlah Pimpinan Komisariat yang telah memiliki nomor bukti pencatatan dari dinas tenaga kerja. 2. Adanya keberatan terhadap hasil Konverensi dari sedikitnya (3) dua PK yang tidak diundang untuk hadir dalam konverensi 3. Kewenangan Konverensi Cabang luar biasa sama dengan Konverensi wilayah. 4. Pelaksanaan Konverensi Cabang Luar Biasa sama dengan pelaksanaan Konverensi Cabang. PASAL 41 RAPAT KERJA PIMPINAN CABANG 1. Rapat kerja Pimpinan Cabang adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja organisasi pada tingkat Cabang. 2. Rapat kerja Pimpinan Cabang dihadiri oleh : a. Majlis Penasehat Pimpinan Cabang b. Pimpinan Cabang PPMI‘‘98 c. Utusan PK PPMI ‘98 3. Rapat kerja Pimpinan Wilayah diadakan sedikitnya sekali dalam 2 tahun 4. Rapat kerja Pimpinan Wilayah dipimpin dan difasilitasi oleh PW PPMI‘‘98
PASAL 42 RAPAT PLENO PIMPINAN CABANG 1. Rapat pimpinan pleno Pimpinan Cabang adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan rapat kerja pada tingkat wilayah Cabang. 2. Rapat Pimpinan Pleno cabang dihadiri oleh : a. Pimpinan Cabang PPMI‘‘98 b. Badan otonom Pimpinan cabang c. Perwakilan Pimpinan PK. 3. Rapat pleno Pimpinan Cabang diadakan sedikitnya sekali dalam 6 bulan 4. Rapat pleno Pimpinan Cabang dipimpin dan difasilitasi oleh Pimpinan Cabang PPMI’’98. PASAL 43 RAPAT HARIAN PIMPINAN CABANG 1. Rapat harian Pimpinan Cabang adalah forum evaluasi,konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan hasil rapat pleno Pimpinan Cabang 2. Rapat harian pimpinan cabang dihadiri oleh seluruh pengurus pimpinan cabang. 3. Rapat harian pimpinan cabang diadakan sedikitnya sekali dalam satu bulan 4. Rapat pimpinan cabang harian dipimpin oleh Ketua Umum atau yang ditunjuk untuk mewakilinya. PASAL 44 RAPAT ANGGOTA PIMPINAN KOMISARIAT 1. Rapat anggota Pimpinan Komisariat adalah Rapat Tertinggi organisasi pada tingkat PK. 2. Peserta Rapat anggota Pimpinan Komisariat terdiri dari : a. Perwakilan Pimpinan Cabang b. Pengurus PK , c. (1) satu orang utusan dari tiap Badan Otonom PK, d. Perwakilan anggota, yang jumlahnya diatur oleh masing – masing PK e. Peserta Undangan yang ditentukan oleh PK f. Peserta Peninjau yang ditentukan oleh Pk 3. Hak suara dalam Rapat anggota PK hanya berada pada Perwakilan Anggota, dengan masing – masing peerawkilan memiliki (1) hak suara 4. Rapat anggota Pimpinan Komisariat diadakan 2 (dua) tahun sekali, dengan ketentuan;: a. Apabila Rapat anggota Pimpinan Komisariat karena suatu hal tertunda pelaksanaannya, Ketua dan Sekretaris dilarang mengambil dan atau menetapkan kebijakan organisasi. b. Rapat anggota Pimpinan Komisariat dapat hanya dapat ditunda paling lama untuk waktu (6) enam bulan. c. Setelah ditunda 6 (enam) bulan ternyata tidak dapat dilaksanakan Rapat anggota Pimpinan Komisariat, maka atas kesepakatan lebih dari setengah jumlah peserta Rapat Pleno, maka dibentuk karateker yang bertugas melaksanakan Rapat anggota Pimpinan Komisariat
PASAL 45 WEWENANG RAPAT ANGGOTA PK 1. Meminta laporan pertanggung jawaban Pengurus PK. 2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Ketua PK PASAL 46 RAPAT ANGGOTA PK LUAR BIASA Rapat Anggota Pimpinan Komisariat luar biasa dapat dilakukan bila mana : 1. Organisasi dalam keadaan darurat yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi. 2. Tidak aktifnya Pimpinan Cabang dalam jangka waktu sedikitnya (3) bulan secara berturut – turut tanpa suatu alasan yang jelas. 3. Rapat anggota Pimpinan Komisariat yang dimaksud dalam ayat (2) terbatas pada Ketua PK 4. K Rapat anggota Pimpinan Komisariat yang telah dilakukan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPMI ‘98. PASAL 47 INISIATIF KONVERENSI CABANG LUAR BIASA 1. Rapat anggota Pimpinan Komisariat luar biasa dapat diadakan atas inisiatif 50% Plusd (1) jumlah anggota aktif membayar iuran anggota 2. Kewenangan Rapat anggota Pimpinan Komisariat luar biasa sama dengan Konverensi wilayah. 3. Pelaksanaan Rapat anggota Pimpinan Komisariat Luar Biasa sama dengan pelaksanaan Rapat anggota Pimpinan Komisariat . PASAL 48 RAPAT KERJA PK 1. Rapat kerja Pimpinan Komisariat adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja organisasi pada tingkat PK. 2. Rapat kerja Pimpinan Cabang dihadiri oleh : a. Majlis Penasehat Pimpinan PK b. Pengurus PK PPMI‘‘98 c. Utusan badan otonom Komisariat d. Perwakilan Anggota 3. Rapat kerja PK diadakan sedikitnya sekali dalam (6) bulan 4. Rapat kerja PK dipimpin dan difasilitasi oleh PK PASAL 49 RAPAT PLENO PK 5. Rapat pimpinan pleno pk adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan rapat kerja pada tingkat PK. 6. Rapat Pimpinan Pleno PK dihadiri oleh : a. Pengurus PK PPMI‘‘98 b. Badan otonom Pimpinan PK damn Perwakilan Anggota PK.
7. Rapat pleno PK diadakan sedikitnya sekali dalam 3 bulan 8. Rapat pleno PK dipimpin dan difasilitasi oleh PK PPMI’’98. PASAL 50 RAPAT HARIAN PK 1. Rapat harian PK adalah forum evaluasi,konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan hasil rapat pleno PK. 2. Rapat harian PK dihadiri oleh pengurus PK. 3. Rapat harian PK diadakan sedikitnya sekali dalam satu bulan 4. Rapat harian PK dipimpin oleh Ketua PK atau yang ditunjuk untuk mewakilinya. BAB VIII KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PASAL 51 SUMBER KEUANGAN ORGANISASI Keuangan organisasi PPMI ’’98, bersumber dari; 1. Iuran anggota 2. Uang pendaftraan anggota. 3. Konsolidasi hasil kerja pembelaan 4. Keuntungan Unit Usaha Badan Otonom 5. Sumbangan / Hibah dari lembaga pemerintah 6. Sumbangan / hibah dari individu, instansi swasta yang tidak mengikat. PASAL 52 1. Siapapun baik pengurus maupun anggota dilarang melakukan hutang piutang atas nama organisasi tanpa persetujuan organisasi. 2. Jika terjadi baik pengurus dan atau anggota berhutang kepada pihak lain untuk pembiayaan organisasi tanpa persetujuan organisasi, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab dari anggota dan atau pengurus tersebut. PASAL 53 Setiap harta kekayaan organisasi, baik yang berbentuk uang ataupun barang dicatat dalam buku yang diperuntukan untuk itu dan dilaporkan dalam setiap rapat oleh bendahara pada masing – masing tingkatannya. BAB IX PEMBUBARAN ORGANISASI PASAL 54 Organisasi ini hanya dapat dinyatakan bubar melalui rapat yang diadakan untuk itu dan atau karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan atau karena suatu peraturan perundang – undangan. PASAL 55 Apabila organisasi ini dinyatakan bubar, maka segala harta kekayaan organisasi ini akan disumbangkan ke lembaga sosial yang ditentukan saat pembubaran organisasi.
BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 56 Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan melalui kongres kongres. BAB XI PENGECUALIAN PASAL 57 KEDUDUKAN ORGANISASI Karena suatu sebab tertentu, kedudukan organisasi ini dapat dipindahkan selama tetap berada di Wilayah Republik Indonesia. BAB XII KETENTUAN PENUTUP PASAL 58 ADDENDUM Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, jika pada suatu waktu dipandang perlu dapat diatur kemudian dengan keputusan organisasi dan peraturan organisasi maupun addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran dasar ini PASAL 59 Anggaran dasar ini disusun dan ditetapkan dalam Kongres Pertama Organisasi ini yang berlangsung di Wisma Sakinah Cisarua Kabupaten Bogr Provinsi Jawa Barat pada tanggal 01 Rajab 1427 H / 30 Juli 2006 M PASAL 61 Anggaran dasar ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ditetapkan Pada Tanggal Ditanda tangani
: Di Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat : 01 Rajab 1427 H / 30 Juli 2006 M : PIMPINAN PUSAT PPMI ’98 PERIODE KE-1
SYAHGANDA NAINGOLAN, S.E,M.T. KETUA UMUM
Ir. ABDUL HAKIM ABDALAH SEKRETARIS JENDERAL
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA’’98
BAB I ANGGOTA PASAL 1 1. Pekerja yang dapat mendaftar sebagai anggota dari serikat pekerja PPMI ‘98 adalah pekerja aktif pada perusahaan baik swasta, badan usaha milik negara, yayasan, lembaga dan institusi lainnya. 2. Pekerja hanya dapat didaftar sebagai anggota jika telah mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran anggota dengan membayar iuran pangkal yang ditetapkan organisasi. 3. Keanggotaan terhitung sejak diterbitkannya Kartu tanda anggota oleh Pimpinan Organisasi. PASAL 2 STATUS KEANGGOTAAN 1. Anggota PPMI’’98 adalah pekerja baik secara individu / perseorangan maupun secara kolektif pada suatu perusahaan. 2. Keanggotaan secara kolektif pada suatu perusahaan tempat kerja yang sama dapat membentuk Pimpinan Komisariat PPMI ’98. 3. Pekerja yang secara individu / perseorangan pada suatu perusahaan mendaftar dan menjadi anggota PPMI ‘98 berstatus anggota individu pada salah satu Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat. PASAL 3 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Keanggotaan PPMI ’’98 akan hilang atau berakhir, karena; 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Anggota mengundurkan diri, Anggota meninggal dunia Anggota diketahui dan terbukti tercatat sebagai serikat pekerja / buruh selain PPMI ‘98 Terkena sanksi organisasi berupa pembekuan keanggotaan. Selama (6) bulan secara berturut – turut tidak membayar iuran anggota. Menolak ketentuan – ketentuan sebagaimana tercantum dalam AD/ART ataupun peraturan lainnya yang diterbitkan organisasi. 7. Mendapat vonis hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sedikitnya ( 3) bulan penjara. 8. Mengalami gangguan jiwa secara tetap. BAB II ORGANISASI PASAL 4 PIMPIANAN ORGANISASI Pimpinan organisasi PPMI ‘98, terdiri dari ; 1. Pimpinan Pusat, adalah struktur pimpinan tertinggi organisasi PPMI ‘98.
2. Pimpinan Wilayah adalah struktur pimpinan organisasi pada tingkat wilayah Provinsi. 3. Pimpinan Cabang adalah struktur pimpinan organisasi pada tingkat Kabupaten / Kota 4. Pimpinan komisariat adalah struktur pimpinan organisasi pada tingkat perusahaan dan atau tempat kerja. PASAL 5 PENDIRI ORGANISASI 1. Peserta yang hadir dalam Kongres I organisasi serikat Pekerja PPMI ‘98 sejumlah (58) orang yang berasal dari berbagai perusahaan dari berbagai Provinsi dan Kabupaten / Kota dari seluruh Indonesia adalah pembentuk dan pendiri dari PP. PPMI ’98 yang karenanya memiliki hak istimewa. 2. Hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Organisasi. PASAL 6 PEMBENTUKAN PIMPINAN ORGANISASI 1. Untuk pengembangan organisasi PPMI ‘98, PP. PPMI ‘98 dapat membentuk Pimpinan Wilayah dan atau Pimpinan Cabang dengan menetapkan Pengurus Pimpinan Wilayah dan atau Pengurus Pimpinan Cabang yang dibentuk tersebut. 2. Masa tugas dan jabatan Pengurus PW. dan PC yang dibentuk oleh PP. PPMI ‘98 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan masa jabatan Pengurus Pimpinan PW dan PC. 3. PP. PPMI ‘98 tidak dapat membentuk Pengurus PW dan Pengurus PC pada Provinsi atau Kabupaten / Kota yang telah dibentuk sendiri olah anggota pada suatu Provinsi atau Kabupaten / Kota melalui suatu konverensi. 4. Jika dalam suatu wilayah Provinsi atau Kabupaten / Kota telah dilaksanakan konverensi wilayah atau konverensi cabang dan telah terpilih Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Cabang devinitif, maka masa tugas Pengurus PW atau PC yang dibentuk oleh PP. PPMI ‘98 berakhir dengan sendirinya dan kepemimpinan diserahkan kepada Pengurus devinitif terpilih. PASAL 7 PEMBENTUKAN PIMPINAN WILAYAH OLEH ANGGOTA 1. Dalam suatu wilayah Provinsi yang telah memiliki anggota sedikitnya pada (3) Kabupaten / Kota, maka anggota pada Provinsi tersebut dapat membentuk struktur Pengurus Pimpinan Wilayah. 2. Pengurus Pimpinan Wilayah dan struktur organisasi yang telah dibentuk sendiri oleh anggota tersebut tetap wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ini. 3. Struktur Pengurus Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan koordinasi secara vertical ke atas pada PP. PPMI ‘98 dan melakukan koordinasi ke bawah terhadap anggota, Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Cabang. PASAL 8 PEMBENTUKAN PIMPINAN CABANG OLEH ANGGOTA 1. Dalam Kabupaten / Kota yang telah memiliki anggota sedikitnya pada (5) perusahaan, maka anggota pada Kabupaten / Kota tersebut dapat membentuk struktur Pengurus Pimpinan Cabang.
2. Pengurus Pimpinan Cabang yang telah dibentuk sendiri oleh anggota tersebut tetap wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ini. 3. Struktur Pengurus Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan koordinasi secara vertical ke atas pada PP. PPMI ‘98 dan PW. PPMI ‘98 dan melakukan koordinasi ke bawah terhadap anggota, dan Pimpinan Komisariat. PASAL 9 PEMBENTUKAN PIMPINAN KOMISARIAT 1. Dalam suatu perusahaan yang terdapat anggota sedikitnya 10 orang, maka anggota pada perusahaan tersebut dapat membentuk struktur Pengurus Pimpinan Komisariat. 2. Pengurus Pimpinan Komisariat yang telah dibentuk oleh anggota tersebut tetap wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ini. 3. Struktur Pengurus Pimpinan Komisariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan koordinasi secara vertical ke atas pada PC. PPMI ‘98, PW. PPMI ‘98 dan PP. PPMI ‘98 dan melakukan koordinasi ke bawah terhadap anggotanya. PASAL 10 PENGESAHAN STRUKTUR PIMPINAN ORGANISASI 1. Ketua Umum PP. PPMI ‘98 disyahkan dengan Surat Keputusan Kongres yang ditanda tangani oleh ketua dan salah seorang dewan penasehat terpilih dalam kongres tersebut, dan Struktur Personalia Pengurus Pimpinan Pusat disyahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat. 2. Ketua Umum PW. PPMI ditetapkan dalam konfenesi wilayah, dan Susunan Personalia Pengurus PW. PPMI ’’98 disyahkan oleh PP. PPMI ‘98 berdasar usulan Ketua Umum PW. PPMI ‘98 terpilih pada konverensi wilayah. 3. Ketua Umum PC. PPMI ditetapkan dalam konferensi cabang, dan Susunan Personalia Pengurus PC. PPMI ’’98 disyahkan oleh PW. PPMI ‘98 berdasar usulan Ketua Umum PC. PPMI ‘98 terpilih pada konverensi cabang. 4. Ketua PK. PPMI ditetapkan dalam rapat angggota, dan Susunan Personalia Pengurus PK. PPMI ’’98 disyahkan oleh PC. PPMI ‘98 berdasar usulan Ketua PK. PPMI ‘98 terpilih pada rapat anggota. PASAL 11 PEMBEKUAN DAN PENONAKTIFAN PENGURUS 1. Pembekuan dan Penonkatifan Ketua Umum PP. PPMI ‘98 disyahkan oleh Ketua Dewan Penasehat berdasar usulan dari 50% plus 1 jumlah Pimpinan Wilayah yang memiliki nomor bukti pencatatan dinas tenaga kerja. 2. Pembekuan dan Penonaktifan Ketua Umum PW disyahkan oleh PP. PPMI ‘98 atas usulan dari sedikitnya sejumlah 2/3 Jumlah PC yang memiliki nomor bukti pencatatan dinas tenaga kerja. 3. Pembekuan dan Penonaktifan Ketua Umum PC disyahkan oleh PW. PPMI ‘98 atas usulan dari sedikitnya sejumlah 2/3 Jumlah PK yang memiliki nomor bukti pencatatan dinas tenaga kerja. 4. Pembekuan dan Penonaktifan Ketua Umum PK disyahkan oleh PC. PPMI ‘98 atas usulan dari sedikitnya sejumlah 2/3 anggota yang memiiki Kartu Tanda Anggota.
5. Pembekuan dan Penonaktifan Pengurus Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat dilakukan oleh Ketua Umum dengan persetujuan Ketua Dewan Syariah pada masing – masing tingkatannya. PASAL 12 SEBAB PEMBEKUAN DAN PENONAKTIFAN PENGURUS Pengurus PPMI ‘98 dapat dibekukan dan dinonaktifkan, jika: 1. Selama 3 (tiga) bulan secara berturut – turut tidak aktif melakukan kegiatan organisasi. 2. Dianggap menghambat atau menggangu kelancaran kegiatan organisasi oleh sesama pengurus pada tingkatannya atau peringkat di bawahnya. 3. Dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya. 4. Sebab lain yang / akan diatur dalam peraturan organisasi PPMI ‘98 lainnya. 5. Pengurus yang dibekukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan pembelaan diri. PASAL 13 TUGAS PENGURUS 1. Ketua Umum pada semua tingkatan Pimpinan Organisasi, antara lain; a. Mewakili organisasi dalam kegiatan antara lembaga pada tingkatan kerjanya b. Mengatur dan menentukan kebijakan umum jalannya organisasi. c. Melakukan monitoring kegiatan organisasi secara umum. d. Dan tugas lainnya yang akan diatur dalam peraturan organisasi PPMI ‘98 lainnya. 2. Tugas Umum Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Umum: a. Mendinamisasi kegiatan internal organisasi. b. Memastikan berjalannya program organisasi. c. Melakukan pembinaan dan penguatan structural organisasi d. Tugas lainnya yang akan diatur dalam peraturan organisasi lainnya. 3. Tugas Umum Sekretaris a. Melakukan tertib administrasi organisasi. b. Melakukan data entr dan data bassed, bertanggung jawab pada document organisasi c. Tugas lainnya yang akan diatur dalam peraturan organisasi PPMI ‘98 lainnya. 4. Tugas Ketua Bidang: a. Menjalankan program organisasi dalam setiap bidang kerjanya. 5. Tugas Umum Pengurus: a. Melakukan perencanaan, pengorganisasian potensi organisasi, menggerakkan potensi merumuskan melakukan mekanisme control terhadap program organisasi. b. Mewakili anggota dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan kerja dan hubungan industrial. BAB III BADAN OTONOM PASAL 14 1. Dalam setiap tingkatan struktur pimpinan organisasi, dapat membentuk Badan Otonom. 2. Badan Otonom dibentuk dengan tujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan program khusus organisasi dapat bersifat nirlaba dan juga dapat berbentuk unit usaha yang bertujuan mencari sumber penghasilan sebagai biaya operasional organisasi.
PASAL 15 Pembentukan badan Otonom ditetapkan dengan surat keputusan organisasi pada masing – masing tingkatan pimpinan organisasi. PASAL 16 Pengelola Badan Otonom bisa berasal dari Pengurus PPMI ‘98 atau bisa juga dipilih dari anggota. PASAL 17 Dalam pengelolaan Badan Otonom tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang beralaku baik peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun peraturan yang diterbitkan oleh organisasi. BAB IV KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PASAL 18 SUMBER KEUANGAN ORGANISASI Sumber kuangan organisasi berasal dari uang pangkal pendaftaran anggota, iuran anggota, konsolidasi kerja pembelaan, hibah dan sumbangan baik dari individu, lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. PASAL 19 DISTRIBUSI KEUANGAN ORGANISASI 1. Uang pangkal pendaftaran anggota dan iuran anggota didistribusikan dan menjadi hak seluruh tingkatan pimpinan organisasi. 2. Dalam suatu perusahaan telah terbentuk Pimpinan Komisariat, maka Pimpinan Komisariat tersebut berhak atas distribusi uang pangkal pendaftaran anggota dan iuran anggota sebesar – besarnya 50%. 3. Uang pangkal pendaftaran anggota, dan iuran anggota secara individu / perseorangan disetorkan ke Pimpinan Cabang dan atau Pimpinan Wilayah, yang karenanya salah tingkatan pimpinan organisasi tersebut berhak atas uang tersebut sebesar – besarnya sejumlah 50%. 4. Uang Konsolidasi kerja – kerja pembelaan menjadi hak Pimpinan Organisasi yang melakukan kerja – kerja pembelaan. 5. Pengurus organisasi yang melakukan kerja – kerja pembelaan berhak atas sebagian dari uang konsolidasi tersebut, sepanjang biaya yang dikeluarkan oleh organisasi telah tergantikan. 6. Keuntungan dari unit usaha pada masing – masing tingkatan pengurus organisasi tidak didistribusikan. 7. Ketentuan lain terkait pendistribusian keuangan organisasi akan diatur kemudian melalui keputusan organisasi. BAGIAN IV SANKSI BAGI ANGGOTA DAN PENGURUS PASAL 20 BENTUK SANKSI Anggota dan atau Pengurus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam AD/ART dapat dikenai sanksi, berupa : 1. Terguran secara lisan 2. Peringatan secara tertulis
3. 4.
Skorsing / pembebas tugasan sementara Pembekuan PASAL 21 PERINGATAN
1. Tindakan peringatan diambil atas dasar pertimbangan rapat Pimpinan pada masing-masing tingkatan, terhadap anggota / pengurus yang merugikan kepentingan organisasi. 2. Tindakan diambil terhadap anggota / pengurus karena melakukan tindakan Indisipliner, seperti : a. Bertindak yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PPMI’’98 dalam AD/ART maupun peraturan/kebijakan organisasilainnya. b. Melalaikan kewajibannya selaku pengurus terhadap organisasi. c. Terbukti menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. d. Terbukti menyalah-gunakan hak milik dan atau uang organisasi untuk kepentingan pribadi PASAL 22 SKORSING 1. Tindakan Skorsing terhadap pengurus dilakukan apabila telah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali,tetapi masih juga melakukan pelangaran 2. Tindakakan skorsing dilakukan oleh anggota / pengurus PPMI ‘98 untuk tingkat masing masing atas keputusan rapat yang diadakan khusus untuk itu. PASAL 23 PEMECATAN ANGGOTA 1. Tindakan pemecatan terhadap Anggota / Pengurus diambil sebagai peningkatan skorsing karena melakukan kesalahan-kesalahan dan terbukti secara meyakinkan. 2. Tindakan pemecatan terhadap : a. Pengurus Pimpinan Pusat PPMI ‘98 oleh rapat pleno Pimpinan Pusat yang dihadiri oleh Majelis Penasehat Pimpinan Pusat. b. Pengurus Pimpinan Wilayah oleh Pimpinan Pusat PPMI’’98 atas rekomendasi rapat pleno Pimpinan Wilayah yang dihadiri oleh Majelis Penasehat Pimpinan Wilayah. c. Pengurus Pimpinan Cabang PPMI’’98 oleh Pimpinan Wilayah PPMI’’98 atas rekomendasi rapat pleno Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh majelis Penasehat Cabang d. Pengurus Pimpinan Komisariat oleh Pimpinan Cabang PPMI’’98 atas rekomendasi rapat pleno pimpinan komisariat PASAL 24 PEMBELAAN DIRI Anggota Pengurus yang terkena tindakan skorsing dan pemecatan dapat membela diri melalui : 1. Pengurus Pusat yang terkena skorsing melalui rapat pleno Pimpinan Pusat yang dihadiri oleh Majelis Penasehat Pimpinan Pusat dan yang terkena pemecatan melalui kongres. 2. Pengurus Wilayah yang terkena skorsing melalui rapat pleno Pimpinan Wilayah yang dihadiri oleh Majelis Penasehat Pimpinan Wilayah dan yang terkena pemecatan melalui konferensi wilayah. 3. Pengurus Pimpinan Cabang yang terkena skorsing melalui rapat pleno cabang yang dihadiri oleh majelis Pimpinan Cabang dan yang terkena pemecatan melalui konferensi cabang.
4. Pengurus Pimpinan Komisariat yang terkena skorsing / pemecatan melalui rapat pleno Pimpinan Komisariat / melalui Rapat Pimpinan Komisariat PASAL 25 PEMBEKUAN KEPENGURUSAN Pimpinan Organisasi tidak dapat melakukan pemecatan dan atau pembekuan kepengurusan dan keangggotaan pada peringkat di bawahnya kecuali atas rekomendasi hasil rapat dari peringkat Pimpinan Organisasi dibawahnya.. BAB V KONGRES DAN KONVERENSI PASAL 26 PESETA 1. 2. 3.
4.
5. 6.
Peserta kongres dan konverensi terdiri dari peserta penuh, peserta peninjau dan peserta undangan. Peserta penuh mempunyai hak suara,hak bicara dan mengajukan usul atau saran, hak dipilih dan memilih. Peserta penuh hanya dimiliki oleh Peringkat Pimpinan Organisasi baik Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang maupun Pimpinan Komisariat yang telah memiliki nomor bukti pencatatan dari dinas tenaga kerja. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat yang telah memiliki surat keputusan dari peringkat pimpinan organisasi di atasnya tetapi belum memiliki nomor bukti pencatatan dinas tenaga kerja, hanya memiliki hak bicara, hak menyampaikan usul dan pendapat tetapi tidak memiliki hak suara. Peserta peninjau mempunyai hak bicara, mengajukan usul atau saran dan hak pilih. Peserta undangan hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul dan saran. PASAL 27 PESERTA
Jumlah peserta peninjau Kongres dan Konverensi maksimal sejumlah 2/3 peserta penuh. PASAL 28 PELAKSANAAN KONGRES DAN KONVERENSI 1. Pemimpin Kongres dan dan atau Konverensi dipilih dari peserta utusan penuh dalam bentuk presidium. 2. Kongres dan atau konverensi dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah plus (1) jumlah peserta penuh. 3. Apabila kekentuan pada ayat 2 pasal ini tidak terpenuhi maka kongres dan atau konverensi diundur untuk waktu selama 2 x 24 jam dan setelah itu dianggap syah. PASAL 29 1. Sebelum dilakukan Kongres, Pimpinan Pusat menetapkan panitia kongres dan menentukan jumlah peserta kongres melalui rapat yang diadakan untuk itu. 2. Sebelum dilakukan Konverensi Wilayah, Pimpinan Wilayah menetapkan panitia konverensi dan menentukan jumlah peserta konverensi melalui rapat yang diadakan untuk itu
3. Sebelum dilakukan Konverensi Cabang, Pimpinan Cabang menetapkan panitia konverensi dan menentukan jumlah peserta konverensi melalui rapat yang diadakan untuk itu PASAL 30 1. Panitia Kongres harus menyampaikan undangan secara langsung kepada seluruh Pengurus Pimpinan Wilayah dengan tanda bukti penyerahan undangan. 2. Panitia Konverensi Wilayah harus menyampaikan undangan secara langsung kepada seluruh Pimpinan Cabang dengan tanda bukti penyerahan undangan 3. Panitia Konverensi Cabang harus menyampaikan undangan secara langsung kepada seluruh Pimpinan Komisariat dengan tanda bukti penyerahan undangan PASAL 31 Tidak sampainya undangan atau tidak diundangnya salah satu atau beberapa Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Cabang atau Pimpinan Komisariat, dapat menjadi alasan untuk diadakannya kongres luar biasa atau konverensi luar biasa. BAB VI KEPENGURUSAN PASAL 32 SYARAT KEPENGURUSAN 1. 2. 3. 4. 5.
Syarat utama untuk dapat diangkat sebagai pengurus adalah sebagai anggota aktif atau sebagai pengurus aktif pada suatu peringkat pimpinan organisasi. Berprestasi, memiliki loyalitas yang tinggi memahami tentang ketenagakerjaan dan dianggap layak, dan/atau syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh rapat Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan kerja – kerja organisasi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tidak merangkap sebagai Pengurus dari Partai Politik Syarat – syarat lain yang ditetapkan melalui keputusan atau peraturan organisasi PASAL 33 DEWAN PENASEHAT
1. Dewan Penasehat adalah badan konsultatif organisasi dalam tingkat masing-masing 2. Dewan Penasehat diangkat dalam Kongres atau dalam Konverensi atau dalam rapat anggota untuk masing – masing tingkatan. 3. Masa jabatan Dewan Penasehat adalah sama dengan masa jabatan kepengurusan ditingkat masing-masing. PASAL 34 SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT 1. Dewan Penasehat pada masing – masing tingkatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, 2. Susunan Majelis Penasehat terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua dan seorang sekertaris yang ditetapkan dalam musyawarah dewan penasehat.
PASAL 35 TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENASEHAT 1. Mengawasi jalannya organisasi pada masing – masing tingkatannya. 2. Memberikan saran-saran dan usul-usul kepada Pimpinan dan Pengurus, baik diminta maupun tidak diminta. 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian saksi dan pembekuan anggota / pengurus yang telah nyata melanggar ketentuan organisasi PPMI’’98. 4. Menyetujui dan atau menolak tindakan pembekeuan / penonaktifan pengurus oleh Ketua Umum. BAB VII DEWAN ORGANISASI PASAL 36 Anggota dewan organisasi hanya dibentuk di Pimpinan Pusat yang beranggotakan dari seluruh perwakilan Pimpinan Wilayah dengan jumlah (1) orang untuk setiap Pimpinan Wilayah yang memiliki nomor bukti pencatatan dinas tenaga kerja. PASAL 37 1. Fungsi dewan organisasi adalah sebagai forum yang merumuskan kebijakan organisasi dan peraturan – peraturan organisasi secara nasional yang akan di bahas dalam rapat – rapat. 2. Dewan organisasi dipimpin oleh seorang ketua dari Pimpinan Wilayah dengan jumlah anggota terbanyak dengan dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa komisi. BAB VIII IKRAR,DOA DAN ATRIBUT PASAL 38 IKRAR Anggota PPMI’’98 memiliki ikrar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dengan nama allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang Aku bersaksik bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhamad menjadi Nabi dan Rasul Allah aku rela Allah menjadi Tuhanku dan Islam menjadi agamaku dan Muhamad menjadi Nabi dan Rosul Allah dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab,kami anggota /pimpinan PPMI’’98 dengan ini berjanji dan berikrar : a. Kami akan selalu memenuhi tugas dan kewajiban yang dibebankan b. Kami akan selalu menjaga nama baik PPMI’’98 dengan tunduk dan patuh kepada AD/ART serta pedoman PPMI’’98 lainya. c. Kami akan selalu bertanggung jawab atas terwujudnya tujuan organisasi untuk membentuk insan pekerja Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, profesional, berkarakter, cerdas, nyaman, sejahtera, berkualitas dan memiliki daya tawar yang tinggi serta terpenuhi hak-haknya, d. Sesungguhnya shalatku,perjuanganku hidupku dan matiku hanya untuk allah tuhan semesta alam.
PASAL 39 Ikrar tersebut diucapkan pada saat pembukaan musyawarah-musyawarah dan pelantikan pengurus serta akhir dari suatu pelantikan yang melibatkan anggota. PASAL 40 PENGGUNAAN ATRIBUT 1. Topi digunakan pada saat melakukan kegiatan dilapangan terbuka 2. Ikat kepala dan rompi digunakan pada saat melakukan demonstrasi atau mogok kerja 3. Jas digunakan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan resmi dan atau kegiatan kolosal diruangan tertutup. 4. Atribut lain yang disesuaikan penggunaanya dan peruntukannya BAB IX KETENTUAN PENUTUP PASAL 41 1. Semua anggota PPMI ‘98 harus mentaati AD/ART ini. 2. Anggaran Rumah tangga ini hanya dapat dirubah melalui Kongres. PASAL 42 Hal-hal lain yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur dalam peraturan-peraturan organisasi atau dalam Addendum sebagai bagian yang btidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini. PASAL 43 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan Pada Tanggal Ditanda tangani
: Di Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat : 01 Rajab 1427 H / 30 Juli 2006 M : PIMPINAN PUSAT PPMI ’98 PERIODE KE-1
SYAHGANDA NAINGOLAN, S.E,M.T. KETUA UMUM
Ir. ABDUL HAKIM ABDALAH SEKRETARIS JENDERAL
