Halaman 1 dari 24
ANGGARAN DASAR SERIKAT PEKERJA NASIONAL TOTAL INDONESIE PEMBUKAAN DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA bahwa pembangunan nasional adalah merupakan suatu manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya dan juga merupakan suatu upaya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. bahwa sebagai bagian dari potensi bangsa, pekerja Nasional TOTAL E&P INDONESIE hendaknya mampu mengambil peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, oleh karena amanah tersebut sangat berat dihimpunlah segala potensi tersebut dalam suatu wadah Serikat Pekerja. Maka : dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa dibentuklah Serikat Pekerja Nasional TOTAL INDONESIE (SPNTI) sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berikut. VISI Terwujudnya organisasi serikat pekerja yang berkontribusi bagi pekerja, perusahaan, dan bangsa. MISI 1. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis; 2. Mewujudkan kesetaraan antara pekerja dan pengusaha; 3. Menjaga dan meningkatkan kesejahteraan pekerja Nasional Total E&P Indonesie; 4. Berperan aktif dalam pembangunan industri MIGAS Nasional bagi kesejahteraan bangsa. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 PERISTILAHAN Yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, yaitu : 1. Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja diperusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 2. Federasi Serikat Pekerja adalah gabungan dari beberapa Serikat Pekerja.
Halaman 2 dari 24
3. Konfederasi Serikat Pekerja adalah gabungan dari beberapa Federasi Serikat Pekerja. 4. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang yang terdiri dari unsur Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah.
BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN TANGGAL PENDIRIAN Pasal 2 NAMA 1. Organisasi ini bernama Serikat Pekerja Nasional TOTAL E&P Indonesie, yang selanjutnya disebut SPNTI. 2. Sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja Nasional perusahaan TOTAL E&P Indonesie, SPNTI terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 438/V/P/X/2005. Pasal 3 TEMPAT KEDUDUKAN 1. SPNTI bertempat kedudukan di kantor pusat perusahaan TOTAL E&P Indonesie Kuningan Plaza Menara Utara Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.C.1114 Jakarta 12940. Telepon (021) 2522690 / 2970. Faksimili (021) 2520614. 2. Daerah kerja SPNTI meliputi seluruh daerah kerja perusahaan TOTAL E&P Indonesie. Pasal 4 TANGGAL PENDIRIAN 1. SPNTI didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2000 sebagai hasil dari Keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Pusat Seluruh Wakil Pekerja Nasional perusahaan TOTAL Indonesie. 2. SPNTI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
BAB III KEDAULATAN Pasal 5 1. Kedaulatan tertinggi SPNTI berada di tangan anggota dan dilaksanakan melalui Rapat - Rapat seperti yang dimaksud dalam Pasal 23 Anggaran Dasar (AD). 2. Pelaksanaan kedaulatan tertinggi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
Halaman 3 dari 24
BAB IV ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 6 ASAS SPNTI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 SIFAT SPNTI bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Pasal 8 TUJUAN DAN FUNGSI 1. Tujuan didirikannya SPNTI adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi Pekerja Nasional perusahaan TOTAL E&P Indonesie dan keluarganya. 2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas SPNTI mempunyai fungsi: a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan perburuhan; Sebagai wakil pekerja nasional perusahaan TOTAL E&P Indonesie dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; b. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota; d. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja nasional perusahaan Total E&P Indonesie sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Sebagai wakil pekerja nasional perusahaan Total E&P Indonesie dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan Total E&P Indonesie. f. Ikut membantu program Pemerintah dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan; g. Turut serta dalam memperjuangkan terwujudnya peraturan perundangundangan ketenagakerjaan yang menjamin penghargaan hak-hak dan kepentingan pekerja dan keluarganya; h. Menjalin kerjasama antar Serikat Pekerja sesuai dengan tingkatannya.
Halaman 4 dari 24
BAB V PANJI DAN LAMBANG Pasal 9 PANJI SPNTI mempunyai panji sebagai Bendera Organisasi dengan warna dasar putih dan di tengahnya terdapat Lambang Organisasi SPNTI. Pasal 10 LAMBANG
1. Lambang SPNTI berbentuk sarang lebah dengan susunan sebagai berikut: a. 7 (tujuh) segi enam; 6 (enam) segi enam mengelilingi 1 (satu) segi enam. b. Gambar lebah terdapat pada segi enam ditengah. c. Tulisan Serikat Pekerja Nasional TOTAL Indonesie SPNTI mengelilingi susunan segi enam sarang lebah. 2. Warna lambang terdiri dari: a. Segi enam di tengah berwarna putih. b. 6 (enam) segi enam terluar berwarna Biru, Merah, dan Jingga. c. Lebah berwarna Putih, Kuning, dan Hitam. 3. Panji dan lambang sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (2) di atas dapat digambarkan sebagai berikut: a. Cita-cita mewujudkan kesejahteraan anggota. b. Cita-cita menegakan keadilan dan kebenaran. c. Persatuan dan kesatuan anggota. 4. Pengertian dan makna panji dan lambang SPNTI dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 11 Umum 1. Keanggotaan SPNTI bersifat terbuka. 2. Yang dimaksud terbuka dalam ayat (1) di atas adalah semua WNI pegawai tetap perusahaan TOTAL E&P Indonsie dapat diterima menjadi anggota
Halaman 5 dari 24
SPNTI tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. 3. Syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota SPNTI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 12 HAK-HAK ANGGOTA 1. Setiap anggota mempunyai hak: a. Memilih dan dipilih sebagai calon pengurus kecuali anggota yang mempunyai jabatan tertentu dan atau yang tugas dan fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara perusahaan TOTAL E&P Indonesie dan pekerja dan atau posisinya mewakili kepentingan perusahaan TOTAL E&P Indonesie. b. Mengajukan pendapat, pertanyaan, usul atau saran-saran secara lisan maupun tulisan demi kepentingan dan kemajuan SPNTI. c. Mendapat perlindungan, pembelaan, dan bimbingan dari SPNTI dalam masalah-masalah ketenagakerjaan. d. Memanfaatkan sarana yang disediakan SPNTI sesuai peraturan yang berlaku. e. Mendapatkan informasi yang benar dari pengurus yang berhubungan dengan keputusan atau kebijakan SPNTI dan atau manajemen TOTAL E&P Indonesie. f. Mendapatkan laporan tahunan kinerja pengurus pada saat kepengurusan yang berjalan dan laporan pertanggungjawaban pengurus pada akhir masa bakti kepengurusan. g. Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) adalah pimpinan perusahaan, pimpinan personalia , tenaga keamanan dari perusahaan TOTAL E&P Indonesie (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pasal 13 Kewajiban Anggota Tunduk dan taat pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Membela dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan SPNTI. Mendukung program kerja SPNTI secara aktif. Menghadiri rapat-rapat atau pertemuan yang diadakan oleh SPNTI Melunasi iuran keanggotaan bulanan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Menghormati pendapat sesama anggota dan tetap menjaga suasana harmonis diantara sesama anggota terhadap perbedaan pendapat yang ada. Mematuhi kebijakkan-kebijakkan dan/atau keputusan-keputusan yang diambil oleh SPNTI.
Halaman 6 dari 24
Pasal 14 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Anggota SPNTI berakhir masa keanggotaannya apabila memenuhi ketentuanketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII KEPENGURUSAN
1.
2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
5.
Pasal 15 ORGANISASI Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi didirikannya SPNTI sebagaimana dimaksud pasal 8 Anggaran Dasar maka SPNTI mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah Kerja. Tugas dan fungsi organisasi struktur Tingkat Pusat dijalankan oleh Pengurus Tingkat Pusat. Tugas dan fungsi organisasi struktur Tingkat Daerah Kerja dijalankan oleh Pengurus Tingkat Daerah Kerja. Keabsahan pengurus Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah Kerja untuk satu masa bakti kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 16 PEMILIHAN PENGURUS Pengurus SPNTI Pusat dalam hal ini Ketua umum dipilih secara langsung oleh seluruh anggota SPNTI. Syarat dan ketentuan pemilihan Ketua Umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Ketua Umum terpilih menyusun dan menetapkan susunan kepengurusan SPNTI Pusat. Pengurus Tingkat Daerah Kerja dalam hal ini Ketua Tingkat Daerah Kerja untuk setiap daerah kerja dipilih secara langsung oleh seluruh anggota di daerah kerja tersebut. Syarat dan ketentuan pemilihan pengurus Tingkat Daerah Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 17 PENGURUS TINGKAT PUSAT 1. Pengurus Tingkat Pusat merupakan pelaksana tugas organisasi di tingkat pusat dengan susunan pengurus yang beranggotakan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum dan Ketua-ketua Divisi yang diangkat oleh Ketua Umum.
Halaman 7 dari 24
2. Pengurus Tingkat Pusat secara organisasi berkedudukan di kantor pusat. perusahaan TOTAL E&P Indonesie Kuningan Plaza Menara Utara Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.C.11-14 Jakarta 12940. Telepon (021) 5231999. Faksimili (021) 5231888. Pasal 18 PENGURUS TINGKAT DAERAH KERJA 1. Pengurus Tingkat Daerah Kerja merupakan pelaksana tugas organisasi di tingkat daerah kerja dengan susunan pengurus untuk setiap daerah kerja yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan dibantu oleh beberapa fungsionaris yang diangkat oleh Ketua Tingkat Daerah Kerja. 2. Pengurus Tingkat Daerah Kerja secara organisasi berkedudukan di kantorkantor daerah kerja perusahaan TOTAL E&P Indonesie. Pasal 19 WEWENANG PENGURUS 1. Pengurus Tingkat Pusat dalam hal ini Ketua Umum mempunyai wewenang untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama SPNTI guna mewujudkan dan menjalankan tujuan dan fungsi SPNTI seperti yang dimaksud dalam pasal 8 di atas. 2. Pengurus Tingkat Daerah kerja berwewenang untuk menjalankan operasional organisasi di Tingkat Daerah Kerja. 3. Segala keputusan maupun perbuatan hukum yang dilaksanakan Pengurus harus merupakan hasil keputusan dari rapat-rapat organisasi. Pasal 20 HAK-HAK PENGURUS 1. Pengurus Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah Kerja mempunyai hak: a. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menentukan dan melaksanakan rapat pengurus, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. c. Menunjuk anggota untuk menyelesaikan tugas tertentu berkenaan dengan tujuan dan fungsi SPNTI. d. Menunjuk, menempatkan, dan menerima laporan satu atau beberapa anggota yang bertindak untuk dan atas nama SPNTI dalam organisasiorganisasi kerja sama antar serikat pekerja. e. Menerima dana operasi yang syarat dan ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (disesuaikan dengan dana yang ada). 2. Pengurus Tingkat Daerah Kerja mempunyai hak untuk mengangkat, memberikan sanksi dan memberhentikan anggota di wilayah kerja mereka sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
Halaman 8 dari 24
Pasal 21 KEWAJIBAN PENGURUS 1. Pengurus Tingkat Pusat dan TingkatDaerah Kerja mempunyai kewajiban: a. Menjalankan kepengurusan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Mewakili SPNTI di hadapan manajemen TOTAL E&P Indonesie. c. Mewakili SPNTI di hadapan dan di luar sidang pengadilan. d. Menghadiri atau mengikuti rapat-rapat organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. e. Melakukan sosialisasi setiap hasil rapat Koordinasi Tingkat Pusat atau rapat dengan Pihak Lain kepada anggota. f. Membuat dan menjalankan program kerja. g. Membuat laporan tahunan kinerja pengurus pada saat kepengurusan h. yang berjalan dan laporan pertanggungjawaban pengurus pada akhir masa bakti kepengurusan dan menyampaikan laporan-laporan tadi kepada anggota melalui rapat-rapat SPNTI. i. Menyelenggarakan pemilihan pengurus periode selanjutnya sebelum masa akhir kepengurusannya. j. Memperbaharui daftar nama anggota SPNTI setiap 6 bulan. 2. Pengurus Daerah Tingkat Kerja mempunyai kewajiban untuk menginformasikan anggotanya yang mengalami pemindahan tugas ke daerah kerja lain kepada pengurus Daerah Tingkat Kerja yang dimaksud untuk keperluan registrasi. Pasal 22 MASA BAKTI KEPENGURUSAN 1. Masa bakti kepengurusan Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah kerja adalah 3 (tiga) tahun. 2. Seorang anggota SPNTI dapat menjabat Ketua Umum atau Ketua TDK paling lama 2 Periode Kepengurusan secara berturut-turut. 3. Seorang anggota SPNTI yang telah menjabat sebagai Ketua Umum atau Ketua TDK selama 2 Periode secara berturut-turut dapat dipilih kembali menjadi Ketua Umum atau Ketua TDK setelah diselingi oleh kepengurusan lainnya. Pasal 23 BERAKHIRNYA MASA BAKTI SEORANG PENGURUS 1. Seorang pengurus Tingkat Pusat atauTingkat Daerah Kerja berakhir masa baktinya apabila memenuhi salah satu atau lebih hal-hal berikut ini: a. Masa bakti kepengurusannya telah berakhir sesuai dengan pasal 21 ayat Anggaran Dasar. b. Anggota pengurus suatu Tingkat Daerah Kerja menjalani mutasi kerja tetap ke tingkat daerah kerja lainnya atau ke luar negeri. c. Anggota pengurus Tingkat Pusat menjalani mutasi kerja tetap ke luar negeri.
Halaman 9 dari 24
d. Sudah tidak menjadi anggota SPNTI e. Mengundurkan diri dari Kepengurusan f. Terjadi pergantian antar waktu 2. Syarat dan ketentuan pemberhentian sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 3. Mekanisme pergantian antar waktu pengurus tingkat daerah kerja yang berakhir masa kepengurusannya atau seperti yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1b dan 1d diatas diserahkan kepada tingkat daerah kerja tersebut. 4. Mekanisme pergantian antar waktu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum secara bersamaan yang berakhir masa kepengurusannya atau seperti yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1c dan 1d diatas diputuskan melalui rapat koordinasi SPNTI. Pasal 24 Penguduran Diri Pengurus SPNTI 1. Pengurus SPNTI dapat mengudurkan diri dengan jalan mengajukan permohonan pengunduran diri sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. 2. Pengurus yang mengundurkan diri tersebut diwajibkan menyelesaikan kewajibannya diantaranya: a. Membuat laporan kegiatan dan keuangan sesuai dengan tugas yang diembannya b. Membuat laporan alih tugas (hand over) kepada pengurus yang ditunjuk sebagai penggantinya c. Menyiapkan kader pengganti dengan baik
BAB VIII RAPAT-RAPAT Pasal 25 Jenis-jenis Rapat 1. Jenis-jenis rapat yang diakui dalam Anggaran Dasar ini adalah: b. Rapat Umum SPNTI, c. Rapat Kerja SPNTI, d. Rapat Koordinasi SPNTI, e. Rapat Pengurus Tingkat Pusat, f. Rapat Tingkat Daerah Kerja, g. Rapat Luar Biasa, h. Rapat SPNTI dengan pihak lain.
Halaman 10 dari 24
2. Rapat-rapat yang diselenggarakan di luar jenis-jenis rapat yang disebutkan dalam ayat 1 di atas tidak diakui keabsahannya. 3. Penjelasan jenis-jenis rapat seperti yang dimaksud oleh pasal 23 ayat 1 AD diatas diatur dalam anggaran rumah tangga.
BAB IX KEUANGAN Pasal 26 Sumber Keuangan 1. Sumber keuangan SPNTI diperoleh dari: a. Iuran keanggotaan bulanan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, b. Bantuan dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat. c. Usaha-usaha lain yang sah. 2. Tata cara pengaturan sumber keuangan SPNTI yang disebutkan dalam ayat 1 di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 27 Anggaran 1. Setiap tingkat kepengurusan membuat rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi sesuai dengan program kerja yang diajukan. 2. Syarat dan ketentuan pembuatan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 3. Pertanggungjawaban anggaran dan keuangan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan.
BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN/ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 28 1. Perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan melalui Rapat Luar Biasa. 2. Syarat dan ketentuan perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.
Halaman 11 dari 24
BAB XI PEMBUBARAN SPNTI Pasal 29 1. Keputusan dan Pernyataan pembubaran Organisasi SPN-TI melalui Rapat Luar Biasa 2. Syarat dan ketentuan pembubaran SPNTI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XII ATURAN TAMBAHAN Pasal 30 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya yang sah dan berlaku di Indonesia. 2. Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lain yang memuat peraturan pelaksana ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
Halaman 12 dari 24
ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT PEKERJA NASIONAL TOTAL INDONESIE
SPNTI Serikat Pekerja Nasional Total E&P Indonesie
Halaman 13 dari 24
BAB I UMUM Pasal 1 KEDUDUKAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakanpelengkap Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar. 2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Rapat Luar Biasa. Pasal 2 SIFAT SPNTI SPNTI, sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 1, 2, dan 3 mempunyai sifat sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar pasal 5-6, yaitu bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. • Yang dimaksud dengan SPNTI bersifat bebas ialah bahwa sebagai organisasidalam melaksanakan hak dan kewajibannya SPNTI tidak di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak lain. • Yang dimaksud dengan SPNTI bersifat terbuka ialah bahwa SPNTI dalam menerima anggota dan atau memperjuangkan kepentingan pekerja tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. • Yang dimaksud dengan SPNTI bersifat mandiri ialah bahwa dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi. • Yang dimaksud dengan SPNTI bersifat demokratis ialah bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan, dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. • Yang dimaksud SPNTI bersifat bertanggung jawab ialah bahwa dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, SPNTI bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 3 SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN 1. Warga Negara Indonesia yang menjadi Pekerja Nasional perusahaan Total E&P Indonesie serta tidak menjadi anggota serikat pekerja lain dapat mendaftarkan diri menjadi anggota SPNTI dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Mengisi formulir pendaftaran keanggotaan, b. Mengisi formulir kesanggupan membayar iuran keanggotaan.
Halaman 14 dari 24
2. Pekerja yang sudah mendaftarkan diri menjadi anggota SPNTI seperti disebutkan ayat (1) akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota sebagai bukti keanggotaan. 3. Bukti keanggotaan seperti disebutkan ayat (2) dianggap sah apabila pekerja yang bersangkutan sudah membubuhkan tanda tangannya dalam Buku Daftar Anggota. 4. Buku Daftar Anggota seperti disebutkan ayat (3) adalah buku yang berisi daftar seluruh anggota SPNTI yang memuat antara lain daftar nama, pekerjaan, alamat, serta identitas lainnya yang dianggap perlu dari anggota SPNTI dan disahkan oleh Pengurus Pusat. Pasal 4 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Keanggotaan berakhir apabila memenuhi salah satu atau lebih ketentuanketentuan sebagai berikut: a. Meninggal dunia, b. Atas permintaan sendiri, c. Tidak lagi menjadi Pekerja Nasional perusahaan Total E&P Indonesie, baik karena mengundurkan diri dan/atau pensiun dan/atau diberhentikan, d. Menjadi anggota serikat pekerja lain, e. Diberhentikan oleh Pengurus SPNTI
BAB III PELANGGARAN DISIPLIN DAN PEMBELAAN Pasal 5 JENIS PELANGGARAN DISIPLIN Jenis-jenis pelanggaran disiplin yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah sebagai berikut: a. Pelanggaran Organisasi, yaitu jika anggota tidak mentaati keputusan organisasi dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPNTI, b. Pelanggaran Hukum, yaitu jika anggota melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mendapat kepastian hukum yang tetap, Pelanggaran Disiplin, jika anggota melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila. Pasal 6 PERINGATAN, SKORSING DAN PEMBERHENTIAN 1. Surat peringatan disampaikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran organisasi seperti disebut dalam pasal (5) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sudah diberikan 2 (dua) kali teguran lisan tanpa memperbaiki diri atas pelanggaran disiplin yang dilakukan, b. Surat Peringatan diberikan sebanyak 2 (dua) kali : i. Surat Peringatan Pertama,
Halaman 15 dari 24
ii. Surat Peringatan Terakhir 2. Jarak waktu dari setiap teguran lisan, teguran lisan dengan surat peringatan dan antar surat peringatan adalah 7 (hari), 3. Skorsing keanggotaan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan diberikan kepada anggota yang belum mengindahkan isi Surat Peringatan Terakhir. 4. Apabila masa skorsing sudah habis tetapi anggota masih tidak mengindahkan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan. 5. Pemberhentian keanggotaan dapat dilakukan secara langsung apabila: a. Anggota melakukan pelanggaran disiplin yang dianggap berat. Klasifikasi pelanggaran berat bisa dapat diputuskan dalam rapat tingkat daerah kerja dan atau rapat koordinasi SPNTI. b. Melakukan pelanggaran hukum seperti yang dimaksud pasal 5 ART. 6. Yang berwenang mengeluarkan Surat Peringatan, Pernyataan Skorsing dan Pemberhentian Keanggotaan adalah Pengurus Tingkat Pusat setelah menerima masukan dari Pengurus Tingkat Daerah Kerja tempat anggota yang melakukan pelanggaran disiplin. Pasal 7 PEMBELAAN 1. Anggota yang dikenai tindakan disiplin berhak melakukan pembelaan diri. 2. Pembelaan diri untuk skorsing dan pemberhentian dilakukan di dalam rapatrapat Tingkat Daerah Kerja yang bersangkutan. 3. Pembelaan diri untuk skorsing dan pemberhentian dapat dilakukan juga di dalam Rapat Pengurus Tingkat Pusat jika yang bersangkutan adalah Pengurus Tingkat Daerah Kerja.
BAB IV PEMILIHAN PENGURUS Pasal 8 KETENTUAN UMUM 1. Pemilihan pengurus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan berjalan. 2. Pemilihan pengurus dilakukan secara demokratis, langsung, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Pasal 9 BADAN PEKERJA 1. Penyelenggaraan pemilihan pengurus dilakukan oleh suatu Badan Pekerja yang terdiri dari 8 (delapan) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan anggota yang ditunjuk melalui surat penugasan oleh Ketua Pengurus periode berjalan. 2. Dalam hal pemilihan pengurus tingkat pusat maka Badan Pekerja yang dimaksud pasal 9 ayat (1) bernama Badan Pekerja Pemilihan Pengurus Pusat.
Halaman 16 dari 24
3. Dalam hal pemilihan pengurus tingkat daerah kerja maka Badan Pekerja yang dimaksud pasal 9 ayat (1) bernama Badan Pekerja Pemilihan Pengurus Tingkat Daerah Kerja. 4. Badan Pekerja menyelenggarakan pemilihan pengurus dengan mengacu kepada Syarat dan Ketentuan Pemilihan Pengurus pasal 10 ART. 5. Badan Pekerja melaporkan hasil pemilihan pengurus kepada Pengurus periode berjalan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terpilihnya seluruh anggota kepengurusan dengan memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (2) ART yang disahkan melalui suatu Berita Acara Pemilihan Pengurus. 6. Badan Pekerja dibubarkan setelah laporan hasil pemilihan pengurus diterima oleh Pengurus periode berjalan.
PASAL 10 SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN PENGURUS 1. Untuk pemilihan Pengurus Tingkat Pusat, calon Pengurus yang dimaksud pasal 9 ayat (1) dan (2) akan mengisi jabatan Ketua Umum. 2. Untuk pemilihan Pengurus Tingkat Daerah Kerja, calon Pengurus yang dimaksud pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) akan mengisi jabatan Ketua TDK dan Wakil Ketua TDK. 3. Untuk pemilihan Pengurus Tingkat Pusat, penjaringan calon Pengurus diumumkan secara terbuka ke semua Daerah Tingkat Kerja dalam masa paling lama 2 (dua) bulan. 4. Badan Pekerja mempunyai wewenang penuh untuk menentukan media atau cara-cara tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan untuk digunakan dalam melakukan kegiatan pemilihan pengurus. 5. Untuk pemilihan pengurus Tingkat Daerah Kerja, penjaringan calon Pengurus diumumkan secara terbuka ke Daerah Tingkat Kerja bersangkutan dalam masa paling lama 1 (satu) bulan. 6. Nama-nama calon pengurus kemudian diumumkan secara terbuka kepada semua anggota untuk dipilih menjadi pengurus. 7. Pengumuman nama nama calon Pengurus ini berlangsung paling lama 1 (satu) bulan untuk memberi kesempatan apabila ada anggota yang keberatan atas nama-nama calon Pengurus. 8. Setiap anggota diberikan 1 (satu) hak Suara untuk memilih calon Pengurus. 9. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di depan anggota. 10. Untuk pemilihan pengurus Tingkat Pusat hasil penghitungan suara dianggap sah apabila jumlah pemilih sebanyak 50% + 1 dari seluruh anggota di semua Tingkat Daerah Kerja. 11. Untuk pemilihan Pengurus Tingkat Daerah Kerja, hasil penghitungan suara dianggap sah apabila jumlah pemilih sebanyak 50% + 1 dari seluruh anggota Tingkat Daerah Kerja setempat. 12. Secara administratif, hasil penghitungan suara disahkan oleh Badan Pekerja dengan memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 5 ART dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh anggota.
Halaman 17 dari 24
13. Pengurus Tingkat Pusat terpilih segera membentuk susunan lengkap pengurus mengacu kepada pasal 16 AD paling lambat 1 (satu ) minggu sejak badan pekerja bubar. 14. Pengurus Tingkat Daerah Kerja terpilih segera membentuk susunan lengkap Pengurus Tingkat Daerah Kerja mengacu kepada pasal 17 AD paling lambat 1 (satu) minggu sejak badan pekerja bubar. 15. Pengurus terpilih segera memulai bekerja setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan periode sebelumnya. 16. Untuk menjaga kelancaran jalannya organisasi, sebelum mengakhiri masa bakti kepengurusan pengurus periode sebelumnya harus melakukan proses serah terima dengan pengurus terpilih. 17. Apabila pengurus baru belum juga terpilih hingga berakhirnya masa bakti kepengurusan periode berjalan maka Badan Pekerja melanjutkan tugasnya hingga terpilihnya kepengurusan baru dengan tetap mengacu kepada syarat dan ketentuan pasal ini; sedangkan pengurus lama bertindak sebagai Yang Menjalankan Tugas organisasi hingga terpilihnya kepengurusan baru. 18. Susunan Pengurus terpilih segera diberitahukan secara tertulis kepada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan setempat untuk dicatat guna memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
BAB V KEPENGURUSAN
1. 2.
3.
4.
Pasal 11 SYARAT DAN KETENTUAN KEPENGURUSAN Semua anggota berhak dicalonkan untuk kemudian dipilih menjadi Pengurus seperti yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 butir (a) AD. Anggota yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Ketua Umum harus mempunyai persyaratan antara lain sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai anggota SPNTI, b. Pernah menduduki salah satu jabatan di kepengurusan SPNTI c. Telah menjadi anggota SPNTI minimal 3 tahun, d. Persyaratan lain seperti yang dimaksud oleh pasal 11 ayat 4 ART. Anggota yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Ketua TDK atau Wakil Ketua TDK harus mempunyai persyaratan antara lain sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai anggota SPNTI, b. Telah menjadi anggota SPNTI minimal 1 tahun c. Persyaratan lain seperti yang dimaksud oleh pasal 11 ayat 4 ART. Anggota yang dicalonkan untuk menjadi Pengurus harus memenuhi ketentuan ayat (1) dan persyaratan lain sebagai berikut: a. Sehat jasmani dan rohani, b. Bersedia dan sanggup meluangkan waktu untuk kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam pernyataan tertulis,
Halaman 18 dari 24
c. Memahami untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi wewenang, hak, dan kewajiban Pengurus seperti tercantum dalam AD, d. Wajib mengikuti dan mentaati setiap tahapan pemilihan Pengurus seperti diatur dalam BAB IV ART. Pasal 12 KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT Susunan organisasi Pengurus Tingkat Pusat mengacu kepada pasal 16 AD sedangkan tatacara pemilihan serta pengesahannya diatur dalam BAB IV ART.
1.
2.
3.
4.
Pasal 13 KEPENGURUSAN TINGKAT DAERAH KERJA Susunan organisasi Pengurus Tingkat Daerah Kerja mengacu kepada pasal 17 AD sedangkan tatacara pemilihan serta pengesahannya diatur dalam BAB IV ART. Pengurus Tingkat Daerah Kerja membentuk Fungsionaris yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan anggota penampung aspirasi dan solidaritas seluruh anggota. Susunan Fungsionaris yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari bidang: Operasional, Edukasi Internal, Advokasi Pekerja, dan Penelitian dan Pengembangan. Tugas dan fungsi dari masing-masing Fungsionaris dituangkan dalam suatu Surat Penugasan yang ditandatangani Ketua Pengurus Tingkat Daerah Kerja.
Pasal 14 BERAKHIRNYA KEPENGURUSAN Organisasi Kepengurusan berakhir apabila memenuhi ketentuan pasal 22 AD sedangkan bagi anggota Pengurus secara personal berlaku ketentuan pasal 4 ART tentang Berakhirnya Keanggotaan dan BAB III tentang Pelanggaran Disiplin dan pembelaan.
BAB VI RAPAT-RAPAT
1. 2. 3. 4.
Pasal 15 KETENTUAN UMUM Jenis-jenis rapat tercantum dalam pasal 23 AD. Setiap rapat dipimpin oleh seorang Pemimpin Rapat yang harus menjaga agar rapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Pemimpin Rapat yang dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan salah satu Pengurus atau anggota yang ditunjuk oleh Pengurus untuk memimpin rapat. Pemimpin Rapat menunjuk seorang notulis untuk menulis risalah rapat atau notulen.
Halaman 19 dari 24
5. Keputusan-keputusan rapat diupayakan berasal dari hasil permufakatan seluruh perserta rapat; apabila tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan rapat dapat dilakukan dengan pemungutan suara sebagai pilihan terakhir. Pasal 16 Rapat umum SPNTI 1. Rapat Umum SPNTI merupakan rapat yang diselenggrakan sekali dalam setiap awal periode kepengurusan. 2. Rapat Umum SPNTI diselenggarakan oleh Pengurus SPNTI Pusat periode berjalan. 3. Rapat Umum SPNTI diselenggarakan untuk: a. Mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan sebelumnya. b. Melantik kepengurusan. c. Menyusun program kerja selama periode kepengurusan.
1. 2.
1.
2. 3.
4. 5.
PASAL 17 RAPAT KERJA Rapat Kerja SPNTI diselenggarakan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Kerja SPNTI membahas dan merumuskan program kerja dan anggaran tahunan. Pasal 18 RAPAT KOORDINASI SPNTI Rapat Koordinasi SPNTI merupakan rapat yang pengambilan keputusannya dilaksanakan bersama oleh Pengurus Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah Kerja. Rapat Koordinasi SPNTI dipimpin oleh Pengurus Tingkat Pusat dan dihadiri oleh perwakilan Tingkat Daerah Kerja. Rapat Koordinasi SPNTI diselenggarakan antara lain untuk: a. Membahas dan memutuskan masalah-masalah ketenagakerjaan tertentu sesuai tujuan dan fungsi SPNTI. b. Mengkoordinasikan kebijakan pengurus pusat dan/atau merumuskan hasil rapat Tingkat Daerah Kerja untuk ditetapkan menjadi keputusan SPNTI. c. Mengadakan persiapan rapat umum SPNTI. d. Membahas dan memutuskan program-program kerja SPNTI dan/atau Program SPNTI Tingkat Daerah Kerja dan strategi pencapaiannya. e. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang berkaitan dengan kelangsungan hidup SPNTI. f. Membicarakan dan memutuskan pelaksanaan Rapat Luar Biasa. Rapat Koordinasi SPNTI dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Koordinasi SPNTI bersifat mengikat untuk seluruh anggota.
Halaman 20 dari 24
6. Keputusan-keputusan dan/atau perbuatan hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota yang mengatasnamakan SPNTI yang diambil tidak melalui rapat koordinasi SPNTI menjadi batal demi hukum. 7. Tatacara pengambilan keputusan rapat harus mengacu kepada pasal 15 ayat 5 ART. 8. Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Hak Suara ditentukan dengan sistem proporsional berdasarkan jumlah anggota dari suatu Tingkat Daerah kerja. b. Besaran proporsional ini ditentukan di dalam forum rapat koordinasi SPNTI sebelum dilakukan pemungutan suara. c. Hak suara dari suatu daerah tingkat kerja tidak dapat di pecah Apabila hasil pemungutan suara masih terjadi jumlah suara yang sama, maka Ketua Umum atau yang diwakilkan (dibuktikan dengan surat mandat) mempunyai hak penuh untuk mengambil keputusan terakhir. d. Perwakilan TDK yang tidak hadir atau meninggalkan tempat rapat tidak mempunyai hak suara dan dianggap setuju atas keputusan yang akan diambil. e. Suara terbanyak diantara pilihan-pilihan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara ditetapkan sebagai keputusan rapat yang harus dipatuhi oleh semua anggota SPNTI. f. Keputusan yang diambil melalui cara yang dimaksud oleh pasal 16 ayat 10 butir (d) ditetapkan sebagai keputusan rapat yang harus dipatuhi oleh semua anggota SPNTI. Pasal 19 RAPAT PENGURUS TINGKAT PUSAT Rapat pengurus Tingkat Pusat merupakan rapat rutin pengurus Tingkat Pusat dan dihadiri oleh anggota pengurus Tingkat Pusat Pasal 20 RAPAT PENGURUS TINGKAT DAERAH KERJA 1. Rapat Tingkat Daerah Kerja merupakan rapat yang pengambilan keputusannya dilaksanakan di Tingkat Daerah Kerja yang terdiri dari rapat pengurus Tingkat Daerah Kerja dan anggotanya merupakan rapat rutin pengurus Tingkat Daerah Kerja dan dihadiri oleh anggota pengurus Tingkat Daerah Kerja dan anggota biasa yang diundang. 2. Rapat Tingkat Daerah Kerja merupakan rapat yang diselenggarakan untuk: a. Mengkoordinasikan hasil dan atau rencana pembahasan masalah-masalah ketenagakerjaan dalam Rapat Koordinasi SPNTI sesuai tujuan dan fungsi SPNTI. b. Membicarakan dan memutuskan kelangsungan hidup SPNTI tingkat daerah kerja.
Halaman 21 dari 24
3.
4.
1.
2.
3. 4.
5. 6. 7.
c. Menyelesaikan permasalahan lain yang mendesak sesuai dengan kebutuhan tingkat daerah kerja tersebut. Rapat Tingkat Daerah kerja dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun dan dihadiri oleh anggota sebanyak-banyaknya dari kepengurusan Tingkat Daerah Kerja. Disamping dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan dalam pasal 18 ayat 3, rapat juga dilakukan untuk hal-hal antara lain: a. Membahas surat-surat atau e-mail aspirasi anggota, b. Memutuskan masuk dan keluarnya anggota, c. Memutuskan perubahan status keanggotaan, d. Mengadakan persiapan Rapat Anggota, e. Mengadakan evaluasi program-program kerja organisasi, f. Menanggapi dan menilai berbagai masalah ketenagakerjaan. g. Tatacara pengambilan keputusan rapat dilakukan seperti pasal 15 ayat 5 ART. Pasal 21 RAPAT LUAR BIASA Rapat Luar Biasa dilaksanakan untuk memutuskan hal-hal luar biasa, yaitu: a. Pelanggaran AD/ART oleh Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum, b. Pencabutan mandat Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum c. Penggantian antar waktu Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum, d. Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, e. Pembubaran SPNTI, f. Pembatalan suatu keputusan atau perbuatan hukum seperti yang dimaksud oleh pasal 16 ayat 6 ART, g. Serta hal-hal lain yang menyimpang dari tujuan dan fungsi didirikannya SPNTI. Rapat Luar Biasa dapat dilaksanakan atas dasar keputusan Rapat Koordinasi SPNTI yang disetujui oleh 50% + 1 dari Tingkat Daerah Kerja dan pengurus Tingkat Pusat. Tingkat Daerah Kerja yang tidak hadir atau meninggalkan rapat koordinasi dianggap menyetujui untuk diadakan Rapat Luar Biasa. Keputusan untuk melaksanakan Rapat Luar Biasa dituangkan dalam risalah hasil rapat yang di tanda tangani oleh 50% + 1 dari Tingkat Daerah Kerja dan pengurus Tingkat Pusat. Rapat Luar Biasa dilaksanakan setelah melalui proses sosialiasi oleh pengurus Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah Kerja kepada seluruh anggota. Tatacara pengambilan keputusan rapat harus mengacu kepada pasal 15 ayat (5) ART. Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara mengacu seperti apa yang tercantum dalam pasal 16 ayat 8 tidak termasuk hal-hal yang dimaksud pasal 19 ayat 1 butir a, b dan c dimana Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum tidak mempunyai hak.
Halaman 22 dari 24
Pasal 22 RAPAT SPNTI DENGAN PIHAK LAIN 1. Yang dimaksud pihak lain dalam Anggaran Dasar ini adalah manajemen perusahaan TOTAL E&P Indonesie, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serikat pekerja lain, dan organisasi-organisasi lain yang menyelenggarakan rapat dengan SPNTI. 2. Keputusan untuk mengikuti atau tidak mengikuti rapat SPNTI dengan pihak lain diputuskan dalam suatu Rapat Koordinasi SPNTI dan/atau Ketua Umum berdasarkan tingkat kepentingannya. 3. Laporan hasil rapat segera disosialisasikan kepada semua anggota.
BAB VII KEUANGAN
1. 2. 3.
4. 5.
1.
Pasal 23 HAL PEMBUKUAN KEUANGAN Pemusatan manajemen masalah keuangan dilakukan di Bendahara Tingkat Pusat. Alokasi pembagian dana keuangan diputuskan melalui rapat koordinasi SPNTI. Pengurus menyelengarakan pembukuan keuangan yang baik dan tertib dengan memperhatikan kaedah manajemen pembukuan dengan ketentuan minimal sebagai berikut: a. Menyelenggarakan pembukuan sekurang-kurangnya: i. Penerimaan, terdiri dari hasil iuran dan usaha-usaha lain, apabila ada, ii. Pengeluaran, terdiri dari biaya pengurus, tata usaha, perjalanan, biaya karyawan, biaya sosial, program-program dan lain-lain. b. Memberi laporan keuangan di dalam rapat-rapat organisasi. c. Menyelenggarakan rapat pengurus mengenai keuangan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali. d. Mengajukan Rencana Anggaran Belanja Organisasi sesuai kebutuhan. e. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara terbuka setiap bulan. Pekerjaan seperti tersebut dalam ayat 1 dilaksanakan oleh fungsionaris Bendahara dengan pengawas seluruh Ketua Tingkat Daerah Kerja. Bendahara bertanggung jawab dalam pembinaan dana dan harta benda organisasi. Pasal 24 IURAN ANGGOTA Iuran Anggota merupakan simpanan yang dihimpun dari anggota yang iuran perbulannya ditetapkan sebagai berikut: a. NP1 - NP4 = Rp. 20.000,b. NP5 - NP9 = Rp. 30.000,c. NP10 - NP12 = Rp. 40.000,d. NP13 keatas = Rp. 50.000,-
Halaman 23 dari 24
2. Cara pelaksanaan pemungutan uang iuran bulanan dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung dimasukkan dalam nomor rekening organisasi. 3. Pengurus harus memberitahukan pemungutan uang iuran bulanan anggota kepada perusahaan Total E&P Indonesie secara tertulis dengan melampirkan: a. Nama anggota, b. Nama pengurus, c. Salinan surat bukti nomor pencatatan SPNTI pada pihak terkait, d. Surat Kuasa dari anggota yang bersangkutan.
BAB VIII PENGERTIAN DAN MAKNA LAMBANG Pasal 25 MAKNA DAN ARTI LAMBANG Makna dan arti Lambang adalah sebagai berikut: a. Struktur segi enam sarang lebah melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh. b. Gambar lebah melambangkan pekerja yang keras dan produktif , keberanian, kebenaran, dan perjuangan. c. Warna putih pada segi enam tengah melambangkan ketulusan dan kejujuran. d. Warna Biru, Merah, dan Jingga pada 6 (enam) segi enam terluar melambangkan warna lambang Perusahaan Total E&P Indonesie. Pasal 26 PENGGUNAAN LAMBANG Lambang organisasi dipergunakan pada panji, kepala surat resmi, kelengkapan administrasi (stempel, papan nama, vandel, spanduk, dan sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan organisasi).
BAB IX PEMBUBARAN SPNTI Pasal 27 1. Ketentuan umum pembubaran SPNTI dalam pasal 31 AD 2. Pada waktu SPNTI menyatakan atau dinyatakan bubar, maka Pengurus berkewajiban membuat Berita Acara yang antara lain memuat: a. Tanggal, tempat diadakan Rapat Organisasi Luar Biasa tersebut. b. Jumlah Anggota dan jumlah Anggota yang hadir. c. Acara Rapat. d. Alasan pembubaran. e. Jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembubaran itu.
Halaman 24 dari 24
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 PENUTUP Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur melalui Keputusan-Keputusan Organisasi SPNTI setelah melalui mekanisme rapat-rapat organisasi SPNTI yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
