HASIL SIDANG
ANGGARAN DASAR SERIKAT KARYAWAN PERUM BULOG
Mukadimah Bahwa Kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat
secara lisan
maupun tulisan, memperoleh karyawanan dan penghidupan yang layak bagi setiap insan, mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, adalah merupakan hak bagi segenap Warga Negara serta dijamin dalam Undang-undang (UU No. 21 Tahun 2000) dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Serikat Karyawan Karyawan Perum BULOG merupakan wadah organisasi karyawan Perum BULOG dalam memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, serta menjalin hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Kemudian dari pada itu, untuk menjalankan tatanan roda organisasi Serikat Karyawan Perum BULOG, maka pendirian Serikat Karyawan sangat dibutuhkan untuk menjadi mediasi/wadah Karyawan dengan pihak Direksi (Manajemen) dalam menjalankan tugas organisasi Perum Bulog, sebagai konsekuensi dari tuntutan undang-undang dan merupakan kelengkapan organisasi Perum BULOG. Bahwa untuk mencapai visi dan misi organisasi Perum Bulog; sangat dibutuhkan hubungan yang harmonis antara pihak Direksi dengan Serikat Karyawan/ Karyawan Perum Bulog. Hubungan antara Serikat Karyawan dan Direksi terkadang tidak luput dari berbagai dinamika. Seiring dengan perkembangan situasi ekonomi dan teknologi, seringkali pihak manajemen/Direksi harus mengambil suatu kebijakan yang hasilnya terkadang menimbulkan dampak terhadap organisasi, disatu sisi kemungkinan dapat mengorbankan kepentingan Anggota Serikat Karyawan/ Karyawan. Anggota Serikat Karyawan/ Karyawan sebagai salah satu komponen utama Perusahaan Perum Bulog diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lahir bathin, material dan non material termasuk kehidupan dan rezeki yang layak di dalam perusahaan. Untuk mencapai keinginan tersebut, diharapkan Anggota Serikat Karyawan/ Karyawan bekerja atas dasar
profesionalisme,
jujur,
adil,
amanah,
sederhana,
demokratis
dan
HASIL SIDANG bertanggungjawab, begitu juga halnya manajemen/ Direksi diharapkan dapat bekerja sesuai koridor yang ada serta mempunyai rasa memiliki terhadap kelangsungan hidup Perum Bulog. Untuk mencapai tujuan diatas, Karyawan Perum BULOG secara bersama-sama berkomitmen membentuk wadah organisasi Serikat Karyawan/ Karyawan Perum BULOG, yang ditetapkan dalam anggaran dasar sebagai berikut :
BAB I BENTUK, NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1 Bentuk dan Nama
Organisasi ini merupakan suatu wadah/lembaga untuk karyawan Perum Bulog dengan nama : SERIKAT KARYAWAN PERUM BULOG, selanjutnya dalam anggaran dasar ini disingkat SEKAR PERUM BULOG.
Pasal 2 Tempat dan Kedudukan
Organisasi Sekar Perum Bulog bersifat Nasional dan Kantor Pusatnya berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia – Jl. Gatot Subroto No. 49 Jakarta Selatan.
Pasal 3 Waktu Serikat Karyawan Perum BULOG didirikan pada tanggal 01 Desember 2005 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
BAB II VISI DAN MISI
HASIL SIDANG Pasal 4 Visi
Menjadi Serikat Karyawan yang profesional, Independen, bebas, terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab.
Pasal 5 Misi
1. Memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya sesuai dengan norma dan kaidah yg berlaku dalam hubungan industrial. 2. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Pelayanan Publik Perum Bulog. 3. Meningkatkan kinerja anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam perusahaan guna peningkatan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. 4. Memberikan dukungan kepada manajemen Perum Bulog dalam melaksanakan Visi dan Misi Perusahaan 5. Memberikan dukungan terhadap program Perusahaan Perum Bulog sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Good Corporate Governance. 6. Memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan kerja dan keutuhan Negara Republik Indonesia.
BAB III ASAS DAN TUJUAN
Pasal 6 Asas
Sekar Perum BULOG berazaskan Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi Good Corporate Governance (GCG) dalam lingkungan perusahaan.
Pasal 7
HASIL SIDANG Tujuan
Sekar Perum Bulog dibentuk bertujuan untuk : 1. Terciptanya anggota Sekar Perum BULOG yang profesional, independen dan bertanggungjawab, serta sadar akan kewajiban dan hak terhadap Perum BULOG. 2. Meningkatkan kesejahteraan anggota Sekar Perum BULOG dan keluarganya 3. Meningkatkan suasana kerja yang kondusif dalam lingkup perusahaan. 4. Meningkatkan solidaritas sesama anggota Sekar Perum BULOG, untuk melindungi, membela dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan para anggota, yang sesuai dengan kewajibannya. 5. Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja dan rasa memiliki perusahaan. 6. Menjaga dan menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG).
BAB IV SIFAT, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN
Pasal 8 Sifat
Organisasi ini bersifat Independen, bebas, terbuka, mandiri, demokratis, adil, amanah, kebersamaan dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan karyawan dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu dan tidak membedakan ras, suku, agama dan asal almamater.
Pasal 9 Tugas Pokok Dan Fungsi
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekar Perum BULOG mempunyai tugas pokok dan fungsi :
HASIL SIDANG 1. Sebagai lembaga perwakilan anggota dalam memperjuangkan kewajiban dan hakhaknya
dalam
pembuatan
Perjanjian
Kerja
bersama
Perusahaan
dan penyelesaian perselisihan industrial. 2. Sebagai Wakil Karyawan dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai tingkatannya. 3. Sebagai mediator dalam menciptakan hubungan industrial pancasila yang sehat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, setara dengan kewajibannya. 5. Sebagai wakil anggota dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan dan atau anak perusahaan. 6. Turut menyukseskan pelaksanaan kebijakan manajemen demi kepentingan perusahaan, karyawan/ karyawan dan masyarakat. 7. Turut sebagai fasilitator penyediaan bantuan hukum, bila terjadi sengketa/ masalah hukum. 8. Ikut melindungi dan menjaga seluruh asset perusahaan.
Pasal 10 Kegiatan
Berdasarkan
visi dan misi, tujuan, sifat, tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Anggaran Dasar ini, Serikat Karyawan Perum Bulog menjalankan kegiatan sbb : 1. Melakukan pembinaan kepada anggota Sekar Perum Bulog
agar dapat
meningkatkan komitmennya guna pencapaian visi dan Misi Perum Bulog melalui diskusi dan sarasehan yang dilakukan secara berkesinambungan. 2. Mempelopori penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme anggota Sekar Perum Bulog melalui jalur pendidikan dan pelatihan. 3. Berperan aktif dibidang ketenagakerjaan dalam usaha pembelaan hak dan kewajiban anggota Sekar Perum Bulog melalui peningkatan hubungan komunikasi dan informasi dengan membetuk media dari dan untuk anggota.
HASIL SIDANG 4. Mendukung upaya peningkatan kinerja perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian serta kewajaran. 5. Memperbaiki kondisi hubungan kerja bagi para anggota, baik dari segi produktivitas, keamanan, kesehatan, keselamatan serta kesejahteraan. 6. Berperan aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran kepada manajemen Perum Bulog dalam rangka kemajuan Perusahaan.
BAB V LAMBANG DAN BENDERA
Pasal 11 Lambang
Bentuk lambang Sekar Perum Bulog adalah lingkaran roda gear (tenaga kerja), didalam lingkaran bertuliskan Serikat Karyawan Perum Bulog dan ditengahnya terdapat logo Perum Bulog dengan penjelasan ; 1. Sembilan gear melambangkan nilai tertinggi prestasi kerja, Warna Hijau mengambarkan kesuburan dan kesejukan diantara anggota Sekar Perum Bulog 2. Lingkaran besar melambangkan satu kesatuan karyawan Perum Bulog 3. Tulisan Serikat Karyawan berwarna merah melambangkan keberanian/kemampuan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban karyawan dan keluarganya. 4. Logo Perum Bulog dalam lingkaran melambangkan hubungan industrial yang sehat antara anggota sekar Perum Bulog dengan manajemen 5. Bintang lima melambangkan Sekar Perum Bulog berazaskan pancasila dan UUD 1945. 6. Dasar bendera berwarna putih melambangkan kesucian dan niat yang tulus dalam pengabdian pada Perusahaan Perum Bulog dan negara.
Lambang Sekar Perum Bulog
HASIL SIDANG
Pasal 12 Bendera
1. Bendera Sekar Perum Bulog mempunyai dasar warna Putih 2. Lambang Sekar Perum Bulog ditengah. Contoh bendera Sekar Perum Bulog
BAB VI KEANGGOTAAN
HASIL SIDANG
Pasal 13 Keanggotaan
1. Keanggotaan Sekar Perum Bulog terdiri dari : a. Anggota Biasa b. Anggota Kehormatan. 2. Pengertian, hak, kewajiban, pemberhentian dan lain-lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII KEORGANISASIAN
Pasal 14 Organisasi
1. Tingkat-tingkat pengurus dari atas ke bawah adalah sbb : a. Pengurus Pusat Sekar Perum Bulog berkedudukan di Tingkat Pusat. b. Pengurus Daerah Sekar Perum Bulog berkedudukan di tingkat Divre. c.
Pengurus Cabang Sekar Perum Bulog berkedudukan di tingkat kantor Sub Divre.
2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pengurus diatur dalam Anggaran rumah tangga. 3. Pengurus Pusat dapat membentuk Koordinator Wilayah/Korwil dalam rangka mempermudah kooordinasi dengan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang
Pasal 15 Forum Pengambilan Keputusan
1. Forum Pengambilan Keputusan adalah sebagai berikut : a. Musyawarah Nasional b. Rapat Kerja Nasional
HASIL SIDANG c.
Musyawarah Daerah
d. Musyawarah Cabang e. Rapat Pengurus 2. Musyawarah
Nasional
merupakan
forum
tertinggi
dalam
organisasi
dan
diselenggarakan dalam 3 (tiga ) tahun sekali. 3. Musyawarah Nasional dihadiri oleh unsur Pengurus Pusat, Dewan Penasehat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang. 4. Musyawarah Daerah diadakan 3 ( tiga ) tahun sekali. 5. Musyawarah Cabang diadakan 3 ( tiga ) tahun sekali. 6. Mekanisme penyelenggaraan musyawarah dan rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 16 Kepengurusan
1. Ketua Umum dan Sekum ditingkat Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Munas. 2. Ketua di tingkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Daerah. 3. Ketua di tingkat Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Cabang. 4. Ketua Umum Pusat, Ketua Daerah dan Ketua Cabang dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada musyawarah berikutnya, paling banyak 2 (dua) kali masa kepengurusan. 5. Hal – hal lain tentang kepengurusan akan diatur dalam Anggaran Rumah tangga.
Pasal 17 Dewan Penasehat
1. Dewan penasehat berfungsi untuk : a. mengarahkan Sekar Perum Bulog agar dapat berkembang seiring dengan perkembangan situasi dan kebijakan pemerintah serta memberi petunjukpetunjuk kepada pengurus untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi demi kelangsungan hidup organisasi.
HASIL SIDANG b. memberikan masukan kepada pengurus pusat baik secara lisan maupun tertulis, baik diminta atau tidak diminta. 2. Dewan penasehat terdiri dari : a. Sesepuh SEKAR b. Pendiri Sekar
BAB VIII KEUANGAN
Pasal 18 Sumber Dana Keuangan organisasi diperoleh dari : 1. Uang iuran wajib anggota. 2. Sumbangan/bantuan yang tidak mengikat. 3. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
Pasal 19 Penggunaan Dana
1. Setiap penggunaan dana, wajib dipertanggung jawabkan sesuai prosedur pembukuan. 2. Hal-hal mengenai penggunaan, pertanggung jawaban dan pemeriksaan keuangan diatur di dalam Anggaran Rumah tangga.
BAB IX KERJASAMA
Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Kerja sama Lainnya
HASIL SIDANG 1. Sekar Perum Bulog mengadakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Manajemen Perum Bulog. 2. Sekar Perum Bulog bersama-sama manajemen Perum Bulog menyusun Draft Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Sekar Perum Bulog dapat mengembangkan kerjasama lainnya dengan lembaga dan kelompok lain yang sejalan dengan tujuan dan kegiatan Sekar Perum Bulog, sesuai dengan AD/ART dan Ketetapan Dewan Pengurus Pusat.
BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 21 Perubahan Anggaran Dasar
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang dihadiri sekurang-kurangnya 50 % + 1 (lima puluh persen + satu) jumlah peserta Musyawarah Nasional. 2. Keputusan Perubahan diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) peserta Musyawarah Nasional yang hadir.
BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI SEKAR PERUM BULOG
Pasal 22 Pembubaran Organisasi
1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, dan dihadiri oleh seluruh Pengurus Cabang yang mempunyai hak suara dan hadir dalam Munas. 2. Keputusan pembubaran diambil dengan suara terbanyak sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang mempunyai hak suara dan hadir dalam Munas.
HASIL SIDANG 3. Dalam kondisi tertentu dimana Negara dalam keadaan darurat/perang dan tidak memungkinkan berlangsungnya roda organisasi.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23 Penutup
1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang diatur khusus oleh Pengurus Pusat yang terpilih. 2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
Anggaran Dasar ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
HASIL SIDANG ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT KARYAWAN PERUM BULOG
BAB I KEANGGOTAAN
Pasal 1 Prosedur Keanggotaan
1. Anggota Sekar Perum BULOG adalah warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai Karyawan Perum Bulog. 2. Setiap Karyawan Perum Bulog yang berkeinginan menjadi anggota Sekar Perum Bulog harus mengisi formulir pendaftaran, mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Sekar yang berlaku. 3. Setiap karyawan Perum Bulog yang mendaftar sebagai anggota Sekar Perum Bulog tidak diperkenankan menjadi anggota Serikat Kerja lain. 4. Karyawan yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota Sekar Perum Bulog akan diberikan Kartu Anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.
Pasal 2 Syarat –Syarat Keanggotaan
1. Pegawai Perum Bulog yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan mendaftarkan diri menjadi anggota pada Kantor Sekretariat Sekar Perum Bulog Pusat, Daerah dan Cabang. 2. Bersedia membayar iuran wajib anggota. 3. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi Sekar Perum Bulog. 4. Sanggup berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan organisasi.
Pasal 3 Hak dan Kewajiban Anggota
HASIL SIDANG
1. Hak Anggota : a. Hak menyampaikan pendapat dan usul dalam rapat. b. Hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus. c.
Hak memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dari dan untuk organisasi.
d. Memperoleh pendidikan dan pembinaan dari organisasi. e. Hak mengikuti aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi. f.
Membela diri bila dikenai sanksi organisasi.
g. Memperoleh perlindungan, pendampingan, bantuan dan pembelaan dari organisasi dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan, yang menyangkut diri anggota yang bersangkutan, baik secara perorangan maupun kelompok. 2. Kewajiban Anggota : a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga b. Mendukung dan menyukseskan seluruh program organisasi c.
Menjaga dan mempertahankan kehormatan organisasi Sekar Perum Bulog
d. Menentang setiap upaya yang merugikan kepentingan organisasi e. Membayar iuran sesuai dengan ketentuan organisasi
Pasal 4 Kepindahan
1. Apabila
seorang
anggota
pindah
tugas/domisili,
maka
harus
segera
memberitahukan dimana ia terdaftar. 2. Anggota yang pindah selanjutnya harus mendaftarkan diri pada tempat dimana penugasan/domisili yang baru.
Pasal 5 Sanksi Organisasi
Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota jika :
HASIL SIDANG 1.
Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan/kebijakan organisasi
2.
Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak citra dan kehormatan organisasi.
Pasal 6 Bentuk-Bentuk Sanksi
Sanksi bagi anggota: 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Diberhentikan sementara 4. Diberhentikan selamanya
Pasal 7 Mekanisme Pemberian Sanksi
1. Pemberian sanksi teguran/tertulis untuk anggota di kantor pusat dilakukan oleh Pengurus Pusat, anggota di tingkat daerah dilakukan oleh Pengurus Daerah, anggota di tingkat cabang dilakukan oleh Pengurus Cabang. 2. Pemberian
sanksi
pemberhentian
sementara/selamanya
sebagai
anggota
berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat atas usulan Pengurus Daerah.
Pasal 8 Mekanisme Pembelaan Diri
1. Pembelaan diri atas sanksi teguran lisan/tertulis dapat diajukan pada rapat harian Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang 2. Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian dapat diajukan pada rapat pleno Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah
Pasal 9
HASIL SIDANG Pemberhentian Anggota
1. Anggota berhenti karena : a. Meninggal dunia atau keluar/diberhentikan sebagai karyawan Perum BULOG b. Mengundurkan diri dari keanggotaan yang dinyatakan secara tertulis. c.
Diberhentikan karena melanggar AD dan ART
d. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota. e. Mencemarkan nama baik organisasi dan terpidana (putusan hukum tetap). Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. f.
Pensiun dari Perum BULOG.
2. Keanggotaan seseorang yang telah diberhentikan atau dipecat, dapat direhabilitasi keanggotaannya kembali setelah memberikan pembelaan dan diterima dalam forum Munas dan Musda.
BAB II KEPENGURUSAN
Pasal 10 Struktur Kepengurusan Organisasi
1. Struktur Pengurus Pusat terdiri dari: a. Seorang Ketua Umum didampingi oleh 7 Ketua, masing-masing ketua membidangi : (1) Bidang Pembinaan Organisasi, (2) Bidang PKB dan Kerjasama antar Organisasi, (3) Bidang Litbang dan Pemberdayaan Anggota, (4) Bidang Sosial dan Kesejahteraan Anggota, (5) Bidang Advokasi Hukum, (6) Bidang Informasi dan Komunikasi, (7) Bidang Pembinaan Kantor Pusat b. Seorang Sekum didampingi 3 Wakil Sekum. c.
Seorang Bendahara Umum didampingi oleh 2 orang Wakil Bendahara Umum.
2. Struktur Pengurus Daerah a. Seorang Ketua didampingi minimal oleh seorang wakil ketua b. Seorang Sekretaris didampingi seorang Wakil Sekretaris. c. Seorang Bendahara didampingi seorang Wakil Bendahara.
HASIL SIDANG d. Bidang-Bidang sesuai
dengan kebutuhan masing-masing dengan mengacu
pada struktur Bidang Pengurus Pusat. 3. Struktur Pengurus Cabang a. Seorang Ketua Umum didampingi Wakil Ketua b. Seorang Sekretaris didamping seorang Wakil Sekretaris. c.
Seorang Bendahara didampingi seorang Wakil Bendahara.
d. Bidang-Bidang sesuai
dengan kebutuhan masing-masing dengan mengacu
pada sruktur Bidang Pengurus Pusat.
Pasal 11 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus
1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat a. Memimpin dan mengendalikan Sekar Perum Bulog menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menentukan kebijaksanaan sesuai keputusan organisasi. c.
Mengkoordinir kegiatan internal dan eksternal organisasi.
d. Menetapkan dan mengesahkan pengurus Daerah dan pengurus Cabang dengan surat keputusan, berdasarkan permintaan tertulis Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang. e. Mengukuhkan Pengurus Daerah f.
Ikut merencanakan, menyusun, melaksanakan program kerja tahunan Sekar Perum Bulog.
g. Mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada Munas. 2. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Daerah. a. Mengkoordinir, membimbing, mencari informasi tentang keluhan anggota yang ada di Divre bersangkutan. b. Melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Pengurus Pusat. c. Mengkordinir kegiatan internal dan eksternal organisasi. d. Mengukuhkan Pengurus Cabang sesuai penetapan Pengurus Pusat. e. Merencanakan,
menyusun,
melaksanakan
program
kerja
Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Muscab.
tahunan
dan
HASIL SIDANG 3. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Cabang. a. Mengkoordinir, membimbing, mencari informasi tentang keluhan anggota yang ada di Subdivre bersangkutan. b. Melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah. c. Merencanakan,
menyusun,
melaksanakan
program
kerja
tahunan
dan
Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Musyawarah Cabang. d. Mengkoordinir kegiatan internal dan external organisasi.
Pasal 12 Pengurus Berhalangan Tidak Tetap
1. Apabila terdapat Pengurus berhalangan tidak tetap baik karena mutasi, sakit, atau keadaan lain sehingga tidak dapat menjalankan kepengurusan secara normal maka dapat dilakukan pergantian pengurus. 2. Apabila ketua umum berhalangan tidak tetap maka pelaksana tugas (Plt) ketua umum dilaksanakan oleh ketua 1, apabila ketua umum dan ketua 1 juga berhalangan tidak tetap maka ketua 2 menjalankan tugas sebagai plt ketua umum, dan seterusnya sesuai hirarkis. 3. Apabila sekretaris umum berhalangan tidak tetap maka pelaksana tugas (Plt) sekretaris umum dilaksanakan oleh sekretaris 1, apabila sekretaris umum dan sekretaris 1 juga berhalangan tidak tetap maka sekretaris 2 menjalankan tugas sebagai plt sekretaris umum, dan seterusnya sesuai hirarkis. 4. Pergantian pengurus sebagaimana ayat 1, 2, dan 3 dilaksanakan melalui rapat pleno.
Pasal 13 Benturan Kepentingan
Untuk menghindari benturan kepentingan antara manajemen dan sekar, maka tidak diperkenankan menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum baik di tingkat pusat, daerah, dan cabang untuk karyawan yang menjabat :
HASIL SIDANG 1. Untuk Pengurus Pusat : Ka SPI, Sesper, Kadiv SDM, Kadiv Hukum, Kasubdiv yang membidangi hubungan industrial. 2. Untuk Pengurus Daerah : Ka Divre, Waka Divre, Kabid Minku, Kabid Pengawasan, dan Kasi SDM. 3. Untuk Pengurus Cabang : Ka Subdivre, Waka Subdivre, Kasi Minku, Aswas Subdivre.
Pasal 14 Pemberhentian Pengurus
1. Pergantian Pengurus dapat terjadi karena : a. Meninggal dunia atau keluar/diberhentikan sebagai karyawan Perum BULOG b. Mengundurkan diri dari kepengurusan yang dinyatakan secara tertulis. c.
Diberhentikan karena melanggar AD dan ART
d. Mencemarkan nama baik organisasi dan terpidana (putusan Hukum tetap). e. Pensiun dari Perum BULOG. f.
Masa kepengurusan berakhir.
2. Penggantian pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf (f) maka pengurus wajib mengadakan MUNAS selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa kepengurusan. 3. Pemberhentian Pengurus Pusat, khusus Ketua Umum dan Sekum bila berhenti atau berhalangan tetap berdasarkan ayat 1, maka yang menggantikan sementara posisi ketua umum adalah ketua 1 sebagai pejabat sementara, sedangkan apabila sekum berhenti atau berhalangan tetap digantikan sementara oleh wakil sekum 1 sampai periode masa bakti berakhir atau sampai pada pelaksanaan Munas selanjutnya. 4. Jika Ketua Umum dan Sekum Berhalangan tetap secara bersamaan dalam masa kepengurusan, harus diadakan Musyawarah Luar Biasa untuk memilih kembali Ketua Umum dan Sekum. 5. Pergantian Pengurus Pusat dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, penggantian Dewan Pengurus Daerah dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa dan
HASIL SIDANG Penggantian Pengurus Cabang
dilaksanakan dalam Musyawarah Cabang atau
Musyawarah Cabang Luar Biasa. 6. Selain pengurus yang diangkat dalam Munas, Musda dan Muscab dapat dilakukan penggantian pada rapat pleno masing-masing tingkatan pengurus.
Pasal 15 Tata Cara Pemilihan Pengurus
Tata cara pemilihan Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang 1. Ketua Umum dan Sekretaris Umum ditingkat Pengurus Pusat dipilih secara paket melalui forum Munas, Ketua Daerah dipilih melalui forum Musda dan Ketua Cabang dipilih melalui forum Muscab. Persyaratan calon pengurus harus memenuhi kriteria : telah menjadi anggota,
memiliki idealisme dan integritas yangg tinggi,
kesanggupan memperjuangkan dan memajukan organisasi, memiliki track record yang baik, mempunyai visi dan misi yang jelas, dan tidak menyalahgunakan organisasi. 2. Ketua Umum dan Sekretaris Umum, Ketua Daerah dan Ketua Cabang yang terpilih sekaligus menjadi formatur yang bertanggung jawab melengkapi susunan kepengurusannya.
Pasal 16 Tata Cara Pengangkatan Dewan Penasehat
1. Dewan Penasehat diangkat berdasarkan surat keputusan Pengurus Pusat. 2. Dewan Penasehat diusulkan oleh Musyawarah Nasional maksimal 9 (sembilan) orang 3. Masa bakti Dewan Penasehat disesuaikan dengan masa bakti kepengurusan. 4. Jumlah Anggota dewan penasehat dari unsur pendiri ditetapkan lebih 1(satu) orang dari unsur sesepuh Sekar.
BAB III
banyak
HASIL SIDANG FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 17 Tingkatan Forum Pengambilan Keputusan
Forum pengambilan keputusan terdiri dari : 1. Musyawarah Nasional 2. Musyawarah Daerah 3. Musyawarah Cabang 4. Rapat-Rapat : Rapat Kerja Nasional, Rapat Pleno, Rapat Pimpinan, dan Rapat Harian. 5. Musyawarah Luar Biasa
Pasal 18 Musyawarah Nasional
1. Musyawarah
Nasional
adalah
lembaga
tertinggi
dalam
organisasi
yang
dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan pelaksanaannya ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional terakhir sebelum masa kepengurusan berakhir. 2. Musyawarah Nasional berwenang untuk : a. Mengevaluasi dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. b. Merubah dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman Pokok Organisasi. c. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum (serta mengusulkan Dewan Penasehat) untuk kepengurusan periode selanjutnya. 3. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Daerah. 4. Jika Musyawarah Nasional tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Nasional dapat diundur selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam dan selanjutnya pelaksanaan Musyawarah Nasional dinyatakan sah. 5. Status kepesertaan Musyawarah nasional terdiri atas :
HASIL SIDANG a. Peserta Utusan b. Peserta Peninjau c. Undangan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pengurus Pusat 6. Jumlah Utusan ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : a. Pengurus Pusat demisioner 3 orang utusan b. Utusan Daerah 2 orang c. Utusan Kantor Pusat 1 orang per divisi d. Dalam kondisi dimana Pengurus Daerah berhalangan tetap dan atau belum terbentuknya kepengurusan di tingkat Daerah, maka jumlah utusan ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan pertimbangan kesetaraan dan teknis pelaksanaan. 7. Peserta Peninjau berasal dari Pengurus Pusat demisioner non-utusan. 8. Hak Suara dan Hak Bicara a. Peserta Utusan memiliki hak suara dan hak bicara b. Peserta peninjau memiliki hak bicara c. Undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara d. Dewan Penasehat yang berasal dari Pendiri Sekar memiliki hak suara sejumlah 5 orang.
Pasal 19 Musyawarah Daerah
1. Musyawarah Daerah adalah lembaga tertinggi dalam organisasi tingkat Daerah yang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan pelaksanaannya ditetapkan dalam Rapat Pleno Daerah terakhir sebelum masa kepengurusan berakhir. 2. Musyawarah Daerah berwenang untuk : a. Mengevaluasi dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. b. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi c.
Memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris untuk kepengurusan periode selanjutnya.
3. Musyawarah Daerah dihadiri oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Perwakilan Pusat
HASIL SIDANG 4. Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Cabang dan atau jumlah peserta utusan. 5. Jika Musyawarah Daerah tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Daerah dapat diundur selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam dan selanjutnya pelaksanaan Musyawarah Daerah dinyatakan sah. 6. Status kepesertaan Musayawarah Daerah terdiri atas : a. Peserta Utusan b. Peserta Peninjau c.
Undangan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pengurus Daerah
7. Jumlah Utusan ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : a. Utusan Cabang : (1) Cabang dengan jumlah anggota < 25 = 1 orang utusan (2) Cabang dengan jumlah anggota 26 - 50 = 2 orang utusan (3) Cabang dengan jumlah anggota > 51 = 3 orang utusan b. Utusan Daerah : (1) Bidang dengan jumlah anggota < 10 = 1 orang utusan (2) Bidang dengan jumlah anggota > 10 = 2 orang utusan 8. Dalam kondisi dimana Pengurus Cabang berhalangan tetap dan atau belum terbentuknya kepengurusan di tingkat Cabang, maka jumlah utusan ditetapkan oleh Pengurus Daerah berdasarkan pertimbangan kesetaraan dan teknis pelaksanaan 9. Hak Suara dan Hak Bicara a. Peserta Utusan memiliki hak suara dan hak bicara b. Peserta peninjau memiliki hak bicara c.
Undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara
Pasal 20 Musyawarah Cabang
1. Musyawarah Cabang adalah lembaga tertinggi dalam organisasi yang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan pelaksanaannya ditetapkan dalam Rapat Pleno Cabang terakhir sebelum masa kepengurusan berakhir. 2. Musyawarah Cabang berwenang untuk :
HASIL SIDANG a. Mengevaluasi dan dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. b. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi c.
Memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris untuk kepengurusan periode selanjutnya.
3. Musyawarah Cabang dihadiri oleh Pengurus, Anggota Cabang dan Perwakilan Pengurus Daerah 4. Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Cabang. 5. Jika Musyawarah Cabang tidak memenuhi kuorum, maka Musyawarah Cabang dapat diundur selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam dan selanjutnya pelaksanaan Musyawarah Cabang dinyatakan sah. 6. Status kepesertaan Musyawarah Cabang terdiri atas : a. Peserta Utusan b. Peserta Peninjau c.
Undangan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pengurus Cabang
7. Hak Suara dan Hak Bicara a. Peserta Utusan memiliki hak suara dan hak bicara b. Peserta peninjau memiliki hak bicara c.
Undangan tidak memiliki hak suara dan hak bicara
Pasal 21 Rapat Kerja Nasional
1. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan 1 kali dalam setahun atau minimal 1 kali dalam masa kepengurusan dan menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat. 2. Peserta Rapat Nasional adalah Pengurus Pusat, Ketua/Perwakilan Daerah dan Dewan Penasehat.
Pasal 22 Rapat Pleno
HASIL SIDANG 1. Rapat Pleno dilaksanakan 6 bulan sekali atau minimal 3 kali dalam masa kepengurusan dan menjadi tanggung jawab Pengurus pada setiap tingkatan. 2. Peserta Rapat Pleno di tingkat Pusat adalah Pengurus Pusat dan Dewan Penasehat. 3. Peserta Rapat Pleno di tingkat Daerah adalah Pengurus Daerah. 4. Peserta Rapat Pleno di tingkat Cabang adalah Pengurus Cabang.
Pasal 23 Rapat Pimpinan
1. Rapat Pimpinan dilaksanakan 3 bulan sekali atau minimal 5 kali dalam masa kepengurusan dan menjadi tanggung jawab Pengurus pada setiap tingkatan. 2. Peserta Rapat Pimpinan di tingkat Pusat adalah adalah Ketua Umum, Sekum, Bendahara, Ketua-Ketua Bidang Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Penasehat. 3. Peserta Rapat Pimpinan di tingkat Daerah adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang Pengurus Daerah. 4. Peserta Rapat Pimpinan di tingkat Cabang adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang Pengurus Cabang.
Pasal 24 Musyawarah Luar Biasa
1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan sekurangkurangnya separuh ditambah 1 (satu) jumlah suara seluruh Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang, dan Musyawarah Luar Biasa Cabang dapat dilaksanakan atas permintaan separuh ditambah 1 (satu) jumlah anggota Cabang. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa
atau Musyawarah Daerah Luar Biasa dan
Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan untuk membicarakan masalah-masalah yang luar biasa yang tidak dapat ditunda sampai berlangsungnya Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.
HASIL SIDANG 3. Ketentuan lain Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Musyawarah Cabang Luar Biasa pada prinsipnya sama dengan ketentuan-ketentuan pada musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.
Pasal 25 Keputusan - Keputusan
1. Pengambilan keputusan pada setiap forum pengambilan keputusan didasarkan kepada musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat
tidak
tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting berdasarkan suara terbanyak. 2. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dianggap sah apabila disetujui oleh 50% + 1 ( lima puluh ditambah satu ) suara yang hadir.
BAB IV KEUANGAN
Pasal 26 Uang Iuran Anggota
1. Uang iuran ialah dana wajib yang wajib dibayar oleh anggota setiap bulan sebesar Rp 10.000,- per anggota. 2. Mekanisme pembayaran iuran wajib anggota : a. Untuk anggota di Kantor Pusat dipotong langsung melalui manajemen sebesar Rp 10.000,b. Untuk anggota di Daerah/Cabang dipotong langsung melalui manajemen kantor pusat sebesar Rp 5.000,-, dipotong melalui manajemen divre sebesar Rp 5.000,-. c.
iuran yang dipotong melalui manajemen kantor pusat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Sekar secara nasional, sedangkan iuran yang dipotong
HASIL SIDANG melalui manajemen divre dipergunakan untuk menunjang kegiatan sekar di daerah/cabang. 3. Uang iuran anggota yang berada di pusat dikelola oleh Pengurus Pusat sedangkan uang iuran yang diterima di Daerah/Cabang dikelola oleh masing-masing pengurus Daerah/Cabang. 4. Sumber Dana SEKAR diperoleh dari sumbangan, donatur yang sifatnya tidak mengikat.
Pasal 27 Laporan Penggunaan Dana
1. Pengurus wajib membuat pembukuan dan laporan keuangan organisasi, baik bulanan maupun tahunan. 2. Bila ada indikasi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana, maka dapat diusulkan untuk dilakukannya pemeriksaan oleh Akuntan Publik.
BAB V PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 28 Tata Cara Mengambil Keputusan
1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang dihadiri sekurang-kurangnya 50%+1(satu) dari jumlah peserta Musayawarah Nasional. 2. Keputusan Perubahan diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah Nasional yang hadir.
BAB VI PENUTUP
Pasal 29
HASIL SIDANG Ketentuan lain-lain
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah tangga ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Karyawan Perum BULOG.
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
