BAB II PERUM BULOG DIVRE SUMUT A. Sejarah Ringkas Sejarah perkembangan Bulog tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang. Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi. Latar belakang ikut campurnya pemerintah Belanda dalam perberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak. Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu lembaga pangan. Tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding Middelen Fonds (VMF).Lembaga pangan ini banyak mengalami perubahan nama maupun fungsi.
18
Secara ringkas, perkembangan Perum Bulog adalah sebagai berikut : 1.
Tahun 1939 didirikan VMF yang tugasnya membeli, menjual dan mengadakan persediaan bahan makanan.
2.
Tahun 1942-1945 (zaman pendudukan Jepang) VMF dibekukan dan diganti dengan "Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha".
3.
Tahun 1945-1950, terdapat 2 organisasi, yaitu: Di Daerah RI: Didirikan Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dan pada Tahun 1947/48 dibentuk Kementrian Persediaan Makanan Rakyat sedang di daerah yang diduduki Belanda: VMF dihidupkan kembali dengan tugas seperti yang telah dijalankan di tahun 1939. sedang
4.
Tahun 1950 dibentuk Yayasan Bahan Makanan (BAMA) (1950-1952) yang tugasnya yaitu membeli, menjual dan mengadakan persediaan pangan.
5.
Tahun 1952 fungsi dari Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) (1952-1958)
ini
lebih
banyak
berhubungan
dengan
masalah
distribusi/pemerataan pangan. Dalam periode ini mulailah dilaksanakan kebijaksanaan dan usaha stabilisasi harga beras melalui injeksi di pasaran. 6.
Tahun 1958 selain YUBM yang ditugaskan untuk impor didirikan pula YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi) (1958-1964) yang dibentuk di daerah-daerah dan bertugas untuk membeli padi. Dengan meningkatnya harga beras dan terjadinya tekanan-tekanan dari golongan penerima pendapatan tetap, maka pemerintah pada periode ini meninggalkan prinsip stabilisasi melalui mekanisme pasar dan beroientasi pada 19
distribusi fisik. 7.
Tahun 1964 YUBM dan YBPP dilebur menjadi BPUP (Badan Pelaksana Urusan Pangan) (1964-1966). Tugas badan ini mengurus persediaan bahan pangan di seluruh Indonesia.
8.
Tahun 1966 BPUP dilebur menjadi Kolognas (Komando Logistik Nasional) (1966-1967). Tugas Kolognas adalah mengendalikan operasional bahan-bahan pokok kebutuhan hidup. Kebijaksanaan dan tindakan yang diambil untuk menanggulangi kekurangan stok waktu itu adalah mencari beras luar negeri.
9.
Tahun 1967 KOLOGNAS dibubarkan, diganti dengan BULOG (Badan Urusan Logistik) (1967-1969) yang dibentuk dengan KEPPRES No. 114/KEP, 1967. Berdasarkan KEPPRES RI No. 272/1967, BULOG dinyatakan sebagai "Single Purchasing Agency" dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai Single Financing Agency (Inpres No. 1/1968).
10. Pada tanggal 22 Januari 1969 (Reorganisasi BULOG) berdasarkan KEPPRES 11/1969, struktur organisasi BULOG diubah. Tugas BULOG yaitu membantu Pemerintah untuk menstabilkan harga pangan khususnya 9 bahan pokok. Tahun 1969 mulailah dibangun beberapa konsep dasar pangan yang erat kaitannya dengan pola pembangunan ekonomi nasional antara lain : konsep floor dan ceiling price, konsep bufferstock, dan Sistem serta tatacara pengadaan, pengangkutan, penyimpanan dan penyaluran. Tugas BULOG semakin bertambah. Komoditi yang dikelola bertambah menjadi gula pasir (1971), terigu (1971), daging (1974), jagung (1978), 20
kedelai (1977), kacang tanah (1979), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam pada Hari Raya, Natal/Tahun Baru. Kebijaksanaan Stabilisasi Harga Beras yang berorientasi pada operasi bufferstock dimulai tahun 1970. Stabilisasi harga bahan pangan terutama yang dikelola BULOG masih tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi bufferstock bahkan ditunjang dengan dibangunnya gudang-gudang yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur organisasi BULOG diubah sesuai Keppres No. 39/1978 tanggal 6 Nopember 1978 dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah. Penyempurnaan organisasi terus dilakukan. Melalui Keppres RI No. 50/1995 BULOG ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokok BULOG dipersempit melalui Keppres No. 45 / 1997 tanggal 1 Nopember 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, sesuai LOI tanggal 15 Januari 1998, Bulog hanya memonopoli beras saja. Liberalisasi beras mulai dilaksanakan sesuai Keppres RI no. 19/1998 tanggal 21 Januari 1998 dan tugas pokok BULOG hanya mengelola beras saja. Tugas pokok BULOG diperbaharui kembali melalui Keppres no. 29/2000 tanggal 26 Pebruari 2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga beras dan usaha jasa 21
logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut tidak berjalan lama karena mulai 23 Nopember 2000 keluar Keppres No. 166/2000 dimana tugas pokoknya melaksanakan tugas pemerintah bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, Keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi BULOG. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Akhirnya, Keppres No. 103/200e 1 tanggal 13 September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi BULOG. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden 1.
Peralihan Menuju Perum Selama lebih dari 30 tahun Bulog telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Manajemen Bulog tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, meskipun ada perbedaan tugas dan fungsi dalam berbagai periode. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, status hukum Bulog adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No. 39 tahun 1978. Namun, sejak krisis ekonomi yang melanda 22
Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama mucul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Konsekuensi logis yang harus diterima dari tekanan tersebut adalah Bulog harus berubah secara total. Dorongan untuk melakukan perubahan datangnya tidak hanya dari luar negeri, namun juga dari dalam negeri. a. Perubahan kebijakan pangan pemerintah dan pemangkasan tugas dan fungsi Bulog sehingga hanya diperbolehkan menangani komoditas beras, penghapusan monopoli impor seperti yang tertuang dalam beberapa Keppres dan SK Menperindag sejak tahun 1998. Keppres RI terakhir tentang Bulog, yakni Keppres RI No. 103 tahun 2001 menegaskan bahwa Bulog harus beralih status menjadi BUMN selambat-lambatnya Mei 2003. b. Berlakunya beberapa UU baru, khususnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli, dan UU No. 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang membatasi kewenangan Pemerintah Pusat dan dihapusnya instansi vertikal. c. Masyarakat luas menghendaki agar Bulog terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tuntutan reformasi, bebas dari KKN dan bebas dari pengaruh partai politik tertentu, sehingga Bulog mampu menjadi lembaga yang efisien, efektif, transparan dan mampu 23
melayani kepentingan publik secara memuaskan. d. Perubahan ekonomi global yang mengarah pada liberalisasi pasar, khususnya dengan adanya WTO yang mengharuskan penghapusan non-tariff barrier seperti monopoli menjadi tariff barrier serta pembukaan pasar dalam negeri. Dalam LoI yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1998, secara khusus ditekankan perlunya perubahan status hukum Bulog agar menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, Bulog telah melakukan berbagai kajian-kajian baik oleh intern Bulog maupun pihak ekstern, antara lain: a. Tim intern Bulog pada tahun 1998 telah mengkaji ulang peran Bulog sekarang dan perubahan lembaganya di masa mendatang. Hal ini dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan pada bulan Januari 2000 yang melibatkan Bulog dan Dolog selindo dalam rangka menetapkan arahan untuk penyesuaian tugas dan fungsi yang kemudian disebut sebagai "Paradigma Baru Bulog”. b. Kajian ahli dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1999 yang menganalisa berbagai bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh Bulog, yakni LPND seperti sekarang, atau berubah menjadi Persero, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Perjan atau Perum. Hasil kajian tersebut menyarankan agar Bulog memilih Perum sebagai bentuk badan hukum untuk menjalankan dua fungsi bersamaan, yaitu fungsi publik dan komersial. Kajian auditor internasional Arthur 24
Andersen pada tahun 1999 yang telah mengaudit tingkat efisiensi operasional
Bulog.
Secara
khusus,
Bulog
disarankan
agar
menyempurnakan struktur organisasi, dan memperbaiki kebijakan internal, sistim, proses dan pengawasan sehingga dapat memperbaiki efisiensi dan memperkecil terjadinya KKN di masa mendatang. c. Kajian bersama dengan Bernas Malaysia pada tahun 2000 untuk melihat berbagai perubahan yang dilakukan oleh Malaysia dan merancang kemungkinan penerapannya di Indonesia. d. Kajian konsultan internasional Price Waterhouse Coopers (PWC) pada tahun 2001 yang telah menyusun perencanaan korporasi termasuk perumusan visi dan misi serta strategi Bulog, menganalisa core business dan tahapan transformasi lembaga Bulog untuk berubah menjadi lembaga Perum. e. Dukungan politik yang cukup kuat dari anggota DPR RI, khususnya Komisi III dalam berbagai hearing antara Bulog dengan Komisi III DPR RI selama periode 2000-2002. Dan pada akhirnya era baru itu datang juga, sejak tanggal 20 Januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003. Peluncuran Perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003. Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog adalah Perum. Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan tugas 25
publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga. Disamping itu, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Dengan kondisi ini gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas. 2.
Perum Bulog Divre Sumut Perum Bulog Divre Sumut merupakan perpanjangan tangan dari Perum Bulog Pusat di Jakarta sebagai pelaksanan tugas khususnya diwilayah
Provinsi
Sumatera
Utara.
Dimana
tugasnya
adalah
melaksanakan kegiatan pelayan publik dan kegiatan perencanaan & pengembangan usaha khususnya di bidang perberasan. Dimana untuk kegiatan di Sumatera Utara Kantor Divre Sumut terdiri dari empat Kantor Subdivre, empat kantor seksi logistik dan 11 komplek pergudangan yang menyebar di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada tanggal 23 Juni 1980 diresmikanlah Kantor Depot Logistik di 26
Sumatera Utara yang terletak di Jalan Jenderal gatot Subroto No. 180 Medan. Sebelumnya kantor Depot Logistik di Sumatera Utara sempat berganti-ganti tempat pada zaman orde baru sesuai penunjukan dari Pemerintah Pusat.Adapun jumlah karyawan di Perum Bulog Divre Sumut diklarifikasikan berdasarkan wilayah Kerja per Subdivre diperlihatkan pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Kondisi Personil Perum Bulog NO
PERSONIL
LOKASI
LK
PR
JUMLAH
1
Kantor Divre Sumut
43
15
58
2
Subdivre Medan
48
5
53
3
Subdivre P.Siantar
20
3
23
4
Subdivre Kisaran
19
1
20
5
Subdivre P.Sidimpuan
26
0
26
156
24
180
total
B. Struktur Organisasi Organisasi
adalah
suatu
struktur
dengan
bagian-bagian
yang
diintegrasikan sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi dengan adanya hubungan secara keseluruhan. Dipandang dari fungsinya, organisasi adalah pengelompokan dan pengaturan dari berbagai aktivitas tersebut, penyediaan lingkungan kerja dan fasilitas yang sesuai serta penempatan kepada masing-masing orang yang ditugaskan. Organisasi juga bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang mengadakan
27
kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber-sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya.struktur organisasi menunjukkan pola hubungan diantara bagian atau posisi yang menunjukkan kedudukan, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Struktur organisasi juga menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi baik kearah vertikal maupun horizontal. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang berpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Satu kelemahannya utamanya adalah struktur ini sulit untuk dijalankan di mana pun selain di organisasi kecil karena struktur sederhana menjadi tidak memadai tatkala sebuah organisasi berkembang karena formalisasinya rendah. Perum Bulog Divre Sumut mempunyai struktur organisasi yang berbentuk campuran, fungsional, staf dan lini dimana setiap personil diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan dasar kualifikasinya. Jadi setiap bawahan menerima perintah baik secara lisan maupun tulisan dari seorang atasan yang terkait didalamnya. Struktur organisasi Perum Bulog Divre Sumut dapat dilihat pada gambar 2.1.
28
KEPALA DIVISI REGIONAL
Kepala Bidang Pengawasan
Kepala Bidang Pel. Publik
Kepala Bidang Per. & pemb usaha
Kepala Bidang Adm & Keuangan
Kasi Peng & Pel. Publik
Kasi P & A
Kasi Jasa
Kasi TU & Umum
Kasi Peng. Adm & Keuangan
Kasi Penyaluran
Kasi Perdagangan
Kasi SDM & Hukum
Kasi Peng. PPU
Kasi Pengadaan
Kasi Informasi & Teknologi
Kasi Keuangan
Kasi Perawatan & kualitas
Kasi Akuntansi
Kasi Analisa & Harga Pasar
Kasi Humas
Kepala Sub Divisi Regional
Kepala KanLog
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perum Bulog Divre Sumut Sumber: data dari Perum Bulog Divre Sumut C. Job Description Berikut ini akan diuraikan tugas dan tanggung jawab dari masing
29
masing jabatan di perum Bulog Divre Sumut secara garis besar: 1.
Kadivre, bertanggungjawab menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak dan dalam hal tertentu menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diamanatkan Kantor Pusat dalam pengamanan harga pangan pokok beras, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka ketahanan pangan di wilayah regional kerjanya.
2.
Kabid
Pelayanan
Publik,
bertanggungjawab
merencanakan,
mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan pelayanan publik, pengadaan, persediaan dan perawatan serta penyaluran komoditi pangan. a. Kasi Persediaan & Angkutan 1) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan persediaan dan penyimpanan. 2) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan penyebaran stok dan angkutan. b. Kasi Penyaluran 1) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan penyaluran kepada kelembagaan pemerintah dan non pemerintah. 2) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan penyaluran kepada pasar khusus dan 30
pasar umum. c. Kasi Pengadaan 1) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan operasi dan administrasi pengadaan dalam negeri. 2) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan operasi dan administrasi pengadaan luar negeri bilamana ada. d. Kasi Perawatan & Kualitas 1) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pemeriksaan stok di gudang. 2) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan perawatan kualitas dan pengolahan. e. Kasi Analisa Harga & Pasar 1) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pengolahan dan penyajian data dalam rangka penyusunan rencana dan program pelayanan publik. 2) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pengamatan dan analisis harga serta statistik dalam rangka penyusunan rencana dan program pelayanan publik. 3) Kabid
Administrasi
&
Keuangan
;
bertanggungjawab
merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi di bidang sumber 31
daya manusia, organisasi dan tata laksana, hukum dan umum; merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan strategi di bidang anggaran, keuangan dan akuntansi. f. Kasi Tata Usaha & Umum 1) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan urusan pelayanan. 2) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pembinaan urusan kerumahtanggaan. 3) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pembinaan urusan sarana subdivisi regional. g.
Kasi SDM & Hukum 1) Merencanakan,
mengarahkan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan sumber daya manusia. 2) Merencanakan,
mengarahkan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan organisasi & tata laksana. 3) Merencanakan,
mengarahkan,
mengkoordinasikan
dan
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan hukum. 4) Merencanakan, mengendalikan
melaksanakan kegiatan
pelayanan
bantuan
hukum
dan
pembinaan kelompok jabatan fungsional legal officer. h. Kasi Keuangan 1) Merencanakan,
melaksanakan, 32
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pencarian sumber dana, penyediaan, penyusunan pengalokasian, pengevaluasian dan pendistribusian anggaran publik. 2) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pencarian sumber dana, penyediaan, penyusunan pengalokasian, pengevaluasian dan pendistribusian anggaran kegiatan bisnis dan lainnya serta memverifikasi atas semua transaksi kegiatan. 3) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan administrasi perpajakan pelayanan publik, usaha bisnis dan lainnya serta penyimpanan dokumendokumen perpajakan perusahaan. 4) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan urusan klaim. i. Kasi Akuntansi 1) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pembukuan subdivisi regional dan pengadministrasian buku tambahan. 2) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pengadministrasian transaksi hubungan rekening antar subdivisi regional. 3) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan penyusunan dan analisis laporan keuangan konsolidasi serta pembinaan sistem informasi akuntansi 33
j. Kasi Humas 1) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pembinaan hubungan kelembagaan dan corporate governance. 2) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pembinaan citra dan media massa. 3) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pelayanan Kadivre; 3.
Kabid Perencanaan & Pengembangan Usaha ; bertanggungjawab merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi di bidang Industri, perdagangan, dan jasa serta teknologi informasi. a. Kasi Jasa 1) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan jasa pelayanan pergudangan dan jasa lainnya. 2) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan jasa pelayanan angkutan, survai dan perawatan komoditi. b. Kasi Perdagangan Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan perdagangan pangan dan non pangan dalam negeri. c.
Kasi Informasi Teknologi 34
1) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan pengembangan dan pemeliharan sistem aplikasi. 2) Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan kegiatan administrasi data base dan jaringan, sarana dan pelayanan pengguna. 4. Kabid Pengawasan ; bertanggungjawab melaksanakan audit internal perusahaan serta menilai dan memberikan saran-saran perbaikan. a. Kasi Pengawasan Pelayanan Publik 1) Merencanakan,
mengkoordinasikan,
mengendalikan
dan
melaksanakan kegiatan audit internal dalam bidang pelayanan publik. 2) Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit maupun Auditor Eksternal sebagai mitra kerja. 3) Merencanakan, kegiatan
audit
mengkoordinasikan internal
dalam
dan
mengendalikan
kasus-kasus
khusus
dan
investigasi. b. Kasi Pengawasan Administrasi & Keuangan 1) Merencanakan,
mengkoordinasikan,
mengendalikan
dan
melaksanakan kegiatan audit internal dalam bidang Keuangan; 2) Merencanakan,
mengkoordinasikan,
mengendalikan
dan
melaksanakan kegiatan audit internal dalam bidang SDM dan Umum; 3) Merencanakan,
mengkoordinasikan 35
dan
mengendalikan
kegiatan pelayanan administrasi dan keuangan di lingkungan unit kerja Satuan Pengawasan Intern; 4) Merencanakan, kegiatan
audit
mengkoordinasikan internal
dalam
dan
mengendalikan
kasus-kasus
khusus
dan
investigasi. c. Kasi Pengawasan Perencanaan & Pengembangan Usaha 1) Merencanakan, melaksanakan
mengkoordinasikan, kegiatan
audit
mengendalikan
internal
dalam
dan bidang
Pengembangan dan IT; 2) Merencanakan, kegiatan
audit
mengkoordinasikan internal
dalam
dan
mengendalikan
kasus-kasus
khusus
dan
investigasi. D. Jaringan Kegiatan Jaringan
usaha
adalah
proses
membangun
hubungan
salng
munguntungkan dengan pengusaha lain dan klien potensial dan / atau pelanggan. Pelayanan jasa, jasa survey dan perawatan kualitas dan jasa pemberdayaan aset. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui dua kegiaytan, yaitu kegiatan utama dan kegiatan pendukung. 1. Kegiatan utama adalah memasarkan jasa angkutan, jasa survey dan jasa penyewaan asset yang idle. 2. Kegiatan
pendukung
adalah
pembinaan
operasional,
peningkatan
kemampuan SDM, membentuk jaringan kerjasama, penyusunan standar
36
prosedur kerja, monitoring dan evaluasi seluruh daerah kerja. Perum
BULOG
melaksanakan
penugasan
pemerintah
untuk
menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok dalam kegiatan Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO) berdasarkan Inpers Nomor 3 tahun 2012 tentang Kebijakn pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. BULOG juga melaksanakan usaha-usaha lain berupa pengembangan usaha. Berdasarkkan cakupan kegiatannya pengembangan usaha dibagi menjadi 3, yaitu : industri, perdagangan, dan jasa. E. Kinerja Kegiatan Terkini 1. Publik Service Obligation (PSO). a. Penyaluran beras berdasarkan perintah logistik ( prinlog). 1) Beras
untuk
Bina
Tuna
Warga
(BTW)
atau
Lembaga
Pemasyarakatan. 2) Beras untuk TNI / POLRI ( Pendidikan, dll). 3) Beras Transmigrasi. a. Penyaluran beras NonPrinlog. 1) Melaksanakan operasi pasar beras ketika diperlukan. 2) Mendistribusikan beras kepada masyarakat miskin (raskin) atas suratpermintaan alokasi (SPA) dari pemerintah. 2. Komersial a. Perdagangan komoditi bahan pokok (beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, dan lain-lainnya) melalui Bulog Mart. b. Perdagangan komoditi palawija ( beras, gula pasir, jgung, kopi, cabai 37
merah bila diperlukan) melalui bidang komersil Perum Bulog. F. Rencana Kegiatan Kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan usaha (PPU) pada tahun 2014 dilaksanakan melalui usaha perdagangan, usaha industri dan usaha jasa. 1. Perdagangan Indonesia sebagai Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar membutuhkan berbagai komoditi pangan, yang tidak semuanya dapat dipenuhi dari produk-produk dalam negeri.. disisi lain, potensi sumberdaya komoditi yang dihasilkan oleh daerah, maupun kebutuhkan daerah akan komoditi yang harus dipasok dari luar maerupakan peluang usaha perdagangan yang dapat dikembangkan pada tingkat Divisi Regional maupun Sub Divisi Regional. Tidak dapat dipungkiri, bahwa perdagangan komoditi merupakan aktifitas bisnis dengan daya tarik pasar yang tinggi. Hal ini tergambar dalam banyaknya jumlah pemain dalam bisnis ini. 2. Industri Kegiatan industri dibagi dalam 3 kategori, yaitu : industry berbasis beras, industri pendukung, dan industri pangan lain. a. Industri berbasis beras, adalah industri yang merupakan integerasi proses manufaktur pemberasan, sebagaimana yang terangkai dalam Rice Processing Complex (RPC). b. Industri pendukung, adalah industri yang menghasilkan produk
38
-produk pendukung diluar proses manufaktur pemberasan (karung, packaging, dan lain-lain). c. Industri pangan lain, adalah industri pangan yang menghasilkan produk turunan dari beras (down-stream product), maupun industri pangan primer dan sekunder lainnya (gula, berbasis jagung, dan lainlain). 3. Jasa Usaha jasa adalah salah satu kegiatan usaha pada direkterot Perencanaan dan pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan (revenue) perusahaan, yang terdiri atas: jasa pemberdayaan aset (seperti gudang, gedung, tanah kosong, rumah dinas dan aset lainnya), jasa survey, perawatan kualitas dan pemberantasan hama dan jasa angkutan melalui anak
perusahaan
(PT.JPLBULOG).
sarsaran
Divisi
Jasa
adalah
terlaksananya kegiatan usaha jasa. Visi dan Misi Visi Perum Bulog adalah “Menjadi Perusahaan yang handal dalam mewujudkan pangan yang cukup, aman dan terjangkau bagi rakyat”, yang dituangkan dalam Misi Perusahaan“Memenuhi kebutuhan pangan pokok rakyat”.
39
