ANGGARAN DASAR SERlKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ilu adalah hak asasi yang di berikan Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahrkan. Hak asasi melekat dalam diri manusla selring dengan keberadaannya. Oleh karena ilu senantiasa harus dijaga dan dihargai oleh scluruh umat manusia unluk berkumpul bersama, mcngeluarkan pendapat yang dilandasi oleh semangat saling menghargai, saling membantu dan tolong menolong. Hal tcrsebul merupakan kenyalaan yang melekal pada seliap orang sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri, baik dalam aktualisasi diri maupun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara malerial maupun spirilual. Hubungari antar niai~vsiamembcrikiiri kcscrr~palankcpntl;~ setiap manusia untuk dapal scnantiasa memil~hcara penyl~idupan dalam memenuhi ketuluhan hidupnya, lermasuk di dalamnya hak atas kehidupan yang layak melalui pekerjaan yang dilakukan sec;jra profesional dalam sualu perusahaan. Sehubungan dengan II;II Icrscl~ul,rn;~k;~rlipcrluknn sunl11 w;rclnl1 bcrsnm;1 y;~nq berasaskarl Ketuliariari Yang Malia Es;], Kenlariusiaan Yorly Adil dan Beradab. Persatuaii lndones~adan Kcrakyatan yang dipinipin oleti Hiknial Kebijaksariaaii dal;im Pernlusyawaratan Perwakilan serla Kcad~lnnSosial bngi selurull Kakyat Indonesia. Pegawai PT PLN (Persero) sebagai korilponeri bangsa yang tidak dapat dipisahkan, bertekad bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya berusaha mencapai cita-cila luhur
Bangsa Indonesia yang diwujudkan dalarn kehidupan hubungan industrial rnelalui pekerjaan untuk rnernenuhi kesejahteraan pribadi dan keluarganya dengan senantiasa rnenciptakan kenyarnanan dalarn bekerja dan kearnanan berproduksi yang rnerupakan syarat awal dalarn rnengelola berbagai aset yang terdapat di perusahaan.'Untuk itu Pegawai PT PLN (Persero) *akan senanliasa berusaha rnernbangun wawasan yang bersendikan nilai dan jiwa profesiornalisrne yang jujur, adil, dernokratis, dan bertanggung jawab dalarn rnengernban arnanah untuk rnensejahterakan kehidupan rnasyarakat luas.
-
Untuk rnencapai tujuan tersebut di atas, Pegawai PT PLN (Persero) secara bersarna-sarna rnernbentuk organisasi serikat pekerja PT PLN (Persero) yang berfungsi sebagai pernersatu, dan rnenjaga kelangsungan hidup Perusahaan yang ditetapkan dalarn Anggaran Dasar sebagai berikut : BAB l
NAMA, WAKTLI DAN KEDUDUKAN Pasal 1
N a rn a
Organisasi ini adalah Organisasi serikat pekerja yang bernama SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) disingkat SP PLN. Pasal2 Waktu Serikat Pekerja PT PLN (Persero) didirikan pada tanggal 18 Agustus 1999 di Jakarta untuk jangka waktu yang Lidak ditentukan.
Pasal3 Kedudukan Pusat organisasi Serikat Pekeia PT PLN (Persero) berkedudukan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M 11135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan anggotanya berada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II BENTUK,LANDASANDANASAS Pasal4 Bentuk Organisasi ini berbentuk Serikat Pekerja Pasal5 Landasan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
BAB Ill SIFAT, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 7
Sifat
Serikat Pekerja PT PL~N(Persero) bersifat independen, rnandjri, demokratis, bebas, dan bertanggung jawab serta bukan merupakan partai politik maupun berafiliasi dengan partai politik dan atau golongan yang berdasarkan suku, agama, dan ras (SARA). Pasal8 Fungsi Serikal Pekerja PT PLN (Persero) berfungsi sebagai berikul a. Pembina, pedamping, pelopor, dan pembela kepentingan Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) serta rnenyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia serta Kernajuan Perusahaan. b. Mewakili organisasi dan Anggotanya baik di dalarn mnupun di luar Pengadilan. c. Perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pclnoyokal, sesuai dengan peraturan perundangan yang bcrlaku. d. Memperjuangkan kcpcrnilikarl saliarlt PT PLN (Pcrscro) unluk Serikal Pekerja PT PLN (Persero) guna rneningkalkan kesejahteraan Anggota.
e. Mewakili peserta Cana Pensiun PLN untuk rnenjadi Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun PLN.
Pasal9 Tujuan Serikal Pekerla PT FLN (Persero) rnenlpunyai tujuan sebagai berikut : a. Terciptanya Anggola Serikat Pekerja yang profesional, bertanggung jarjab, dan berkepribadian rnulia sehingga memiliki Motivasi, Dedikasi, dan Etika Kerja yang dapat mendukung kemajuan Perusahaan. b, Mewujudkan kebersamaan, persatuan dan solidaritas sesama Anggola tanpa membedakan suku, ras dan agama. c. Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman sehingga lercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan kondusil dalam hubungan industrial di Perusahaan, dan ikut rnendukung perusallaan dalam memberantas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisnlc (KKN) guna terwujudnya Good Corporate Governance (GCG).
d. Memperjuangkan penegakan hak, dan peningkatan kesejahteraan Anggola beserta kcluarganya, dengan letap n1elaks;inaknn kewajiban dan ~nenlatuhiperaturan perundangnn ynng berlaku. I M(:II~;II~;I~(:I;III!J:;IIII!~;IIIIli(l111) ~'(:~II:;:I~~;I;II~ 11;111 0r[1;ir1i!;;1sl ;IIII;:IIII:II~ l)~li;~k-l)~l~;~k S[?rik;il I'ckcrl;~ l)LN (I)~:I:;oIo) {I
BAB IV VlSl DAN MIS1 Pasal 10 Visi Menjadikan SP PLN sebaga~organisas1 yang tangguh, profesiorlal, mandiri, benvibawa, dan terpemya, demi kehajuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan Anggota serta mernpertahankan sattl PLN. Pasall1 Misi (1) Menurnbuhkzn kesadaran dan rnenciptakan iklim kerja yang kondusif di kaiangan Serikat Pekerja dalarn menciptakan persatuan serta kebersamaan dalarn hubungan industrial. (2) Mempersatukan dan mernperkuat posisi peke (a, baik secara sosial, tradisi dan budaya yang sehat secara ekonomi maupun hukum. (3) Menegakkan, melindungi dan membela kepentingan serta hak-hak pekerja, dan mernperjuangkan kesejahteraan yang lebih baik bagi pekerja dan keluarganya. (4) M eningkatkan pengetahuan, keterarnpilan, dan profesionalisrne pekerja sebagai paradigma baru Serikat Pekerja. (5) Serikat Pekerja harus berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, rnelindungi perusahaan dan pengaruh-pengaruh luar yang dapat mengganggu jalannya perusahaan dan
ketenangan pekerja, serta ikut dalarn pengambilan keputusan yang menyangkut hak dan kewajban pekerja terhadap berusahaan. (6) Serikal Pekerja harus rnengglobal rnelalui strategi pernbentukan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang peduli masalah pekerja baik secara Nasional maupun lnternasional BAB V KEDAULATAN
Kedaulatan Serika! Pekerja PT PLN (Persero) sepenuhnya berada pada Anggota dan dilaksanakan oleh Musyawarah Nasional. BAB VI ATRIBUT Pasal 13 Serikat Pekeria PT PLN (Persero) mempunyai larnbang, lagu, dan atribut-atribut lainnya yang dialur dalarn Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 14 (1) Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) terdiri atas Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.
(2) Anggota Biasa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah seluruh pegawai PT PLN (Persero) yang mendaftarkan diri rnenjadi Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero). (3) Anggota Luar Biasa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah Pensiunan PT PLN (Persero) dan Tenaga Kerja Bukan Pegawai yang terikat Perjanjian Kerja dengan PT PLN (Persero). (4) Syarat-syarat, Kewajiban dan Hak serta ketentuan lain mengenai Anggota lebih lanjut diatur dalarn Anggaran Rurnah Tangga. BAB Vlll KEPENGURUSAN Pasal 15 (1) Ketua Dewan Pimpinan bertanggung jawab pada Musyawarah Serikat Pekerja. (2) Pengurus Serikat Pekerja PT PLN (Persero) ditunjuk oleh Ketua Dewan Pimpinan terpilh, dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan. (3) Pengurus dalam menjalankan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) harus sesuai dengan Landasan Hukum
Organisasi dan Uraian Tugas Pengurus. (4) Setiap periode kepengurusan, Dewan pimpinan harus melaksanakan Program Kerja hasil Musyawarah. (5) Syarat-syarat, Kewajiban dan Hak serta ketentuan lam rnengenai Kepengurusan selanjutnya akan d~aturdalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IX KEGIATAN Pasal 16
(1) Melakukan pembinaan kepada Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) untuk meningkatkan kualitas kepribadian yang beflaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kemampuan prolesiorlal melalui pendidlkarl dari pclatllian, serta sebagai pendarnping dan pembela para Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dalam menyelesalkan perselisihan industrial. (2) Mempelopori pembnngunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digu~iatanoleh para Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Perscro; dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan agar nienjadi pcrusahaan kelas dunia. (3) Berperan aktif dl bidang kelenagakerjaan dalam usaliausaha pembelaan terhadap hak para Anggota Serikal Pekerja PT PLN (Persero) seiring dengan upaya peningkalan kesejahteraan knggotanya, serta. berperan sebagai ml!ra perusahaan yang setara dalam upaya-upaya peningkatan kinerja perusahaan dengan memperhatikan kepentingan Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dan perusahaan
secara seimbang, selaras dan serasi. (4) Berperan aktif dalam menetapkan kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Anggota dalam hubungannya dengan perusahaan yang bersumber dari aspirasi, saran dan pandangan Anggota untuk kepentingan organisasi dan kemajuan perusahaan serta melaksanakan kegiatan-kegiahn untuk meningkatkan sumber dana organisasi bagi kernajuan Serikat Pekerja PT PLN (Persero). (5) Mengadakan Afiliasi nasional dan internasional, aliansi, Federasi dan Konfederasi, yang memberikan manfaat kepada Organisasi apabila diperlukan. BAB X
LANDASAN HUKUM ORGANlSASl
Pasal I 7 Landasan hukum Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah : a. Peraturan perundangan yang berlaku. b. Keputusan Musyawarah Nasional. c. Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN (Persero). d. Anggaran Rurnah Tangga Serikat Pekerja PT PLN (Persero). e. Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). f. Perjanjian Kerja Bersarna (PKB). g. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
BAB XI PERANGKAT ORGANlSASl Pasal I 8 Perangkat Organisasi Perangkat organisasi Serikat Pekerja P? PLN (Persero) terdiri dari : . a. ~ u s ~ a w a i Nasional; ah disingkat M U ~ A S . b. Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat MUNASLUB. c. Pembina Serikat Pekerja. d. Dewan Pimpinan Serikat Pekerja. Pasal I 9 Musyawarah Nasional (1) Musyawarah Nasional adalah pelaksana pernegang kedaulatan tertinggi Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang merupakan forum musyawarah seluruh perwakilan De;l~an Pimpinan Serikat Pekerja PT PLN (Persero). (2) Segala ketentuan mengenai Musyawarah Nasional dan Musyawarah lainnya diatur dalarn Anggaran Rurnah Tangga Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
Pasal20 Musyawarah Nasional Luar Biasa (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa mernpunyai wewenang
I
yang sarna dzngan Musyawarah Nasional dan dilaksanakan sewaktu-waktu di saat organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) rnenghadapi sesuatu yang sangat pentiqg dan rnendesak untuk diselesaikan. (2) Segala ketentuan rnengenai Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Musyawarah Luar Biasa lainnya diatur dalarn Anggaran Rurnah Tangga Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Pasal21 Pembina Serikat Pekerja
(1) Pernbina Serikat Pekerja rnerupakan penasehat, konsultan perencanaan I strategi dalarn rnernbangun hubungan industrial yang harrnonis. (2) Keanggotaan, Kewajiban dan Hak, serta ketentuan lain rnengenai Pernbina Serikat Pekerja diatur dalarn Anggaran Rurnah Tangga Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Pasal22 Dewan Pimpinan
I
!
i
Dewan Pirnpinan Serikat Pekerja PT PLN (Persero)diatur sebagai berikut : a. Dewan Pirnpinan Serikal Pckcrjo PT PLN (Pcrscro) Tirigkal Pusat disebut Dewan Pirnpinan Pusat yang disingkat DPP, berkedudukan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M 11135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. b. Dewan Pirnpinan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Tingkat Daerah disebut Dewan Pirnpinan Daerah yang disingkat DPD, berkedudukan di suatu daerah dirnana terdapat unit PLN setingkat Wilayah, Distribusi, Pernbangkitan, P38,
Proyek Induk, dan kantor lnduk Unit Penunjang. c. Dewan Pirnpinan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Tingkat Cabang disebut Dewan Pirnpinan Cabang yang disingkat DPC, berkedudukan di suatu daerah dirnana terdapat unit PLN setingkat atau setara Cabang, Region, Sektor, APL, APJ, AJ, AP, APD, UPB, UPT, Proyek, Udiklat, Kantor lnduk seperti Kantor Wilayah, Kantor Distribusi, Kantor Pernbangkitan, Kantor lnduk P38, Kantor Proyek Induk, dan Knnlor Unil Pcnc~njnng. d. Dewan Pirnpinan Serikal Pekerja PT PLN (Persero) Tingkat Anak Cabang disebut Dewan Pirnpinan Anak Cabang yang disingkat DPAC, berkedudukan di suatu daerah dirnana terdapat unit PLN setingkat atau setara Ranting, Rayon, Pusat-pusat Lislrik, TRAGI, UPT pada P3B Jawa Bali, Unit Jasa Teknik, dan Kantor CabanglSektor, UP, UPJ atau yang setingkat. Pasal23 Hubungan dan Periode Dewan Pimpinan
(1) Dewan Pirnpinan rnernpunyai hubungan vertikal dari Pusat salnpni dcngnn Anak Cnbang. (2) Pcriodc k(!l~c!~l~jc~rus;~r, SP PLN ;~d;ll;rll 4 (c!r~lp;lt) I;I~ILIII. (3) Kctc~ltuarllair1 111c11gt:rii11 Ucwari I ' r ~ i ~ l ) i r ~dl;ll~rr ar~ t l a l i ~ ~ ~ ~ Anggaran Rurnah Tangga Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Pasal24 Musyawarah Serikat Pekerja PT PLN (Persero)
(1) Musyawarah Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah : a. Musyaw;lrali N a s i o n a l , d i s i n g k a l M U N A S .
Musyawarah Nasional Luar B~asa,disingkat MUNASLUB. Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA. Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat MUSDALUB. M u s y a w a r a h Cabang, disingkat MUSCAB. f. Musyawarah Cabang Luar Biasa, disingkat MUSCALUB. g. Musyawarah Anak Cabang, disingkat MUSANCAB. h. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, disingkat MUSANCABLUB.
Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan, disingkat RAKORDP (2) Tugas dan Fungsi, Peserta, Waktu dan Tempat Pelaksanaan, dan ketentuan lain mengenai Rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
b. c. d. e.
j.
.
.. BAB XI1 QOURUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
(2) Tugas dan Fungsi, Peserta, Waktu dan Ternpat Pelaksanaan, dan ketentuan lain mengenai Musyawarah diatur dalarn Anggaran Rumah Tangga.
Pasal26 Qourum dan Pengambilan Keputusan
Pasal25 Rapat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (1) Rapat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah :
a. Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS. b. Rapat Kerja Regional, disingkat RAKERREG. c. Rapat Pien0 Dewan Pimpinan Pusat, disingkat RAPIMDPP. d. Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA. e. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah, disingkat RAPIMDPD. f. Rapat Kerja Cabang, disingkat RAKERCAB g. Rapat Pleno Dewan Pirnpinan Cabang, disingkat RAPIM-
DPC h. Rapat Kerja Anak Cabang, disingkat RAKERANCAB i. Rapat Pleno Dewan Pirnpinan Anak Cabang, disingkat RAPIM-DPAC
,
(I) Musyawarah dan rapat-rapat sebagairnana dirnaksud daiam Pasal24 dan Pasal25 Anggaran Dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 112 (setengah) jurnlah ulusan. (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya diutamakan secara rnusyawarah untuk rnencapai rnulakal dan apabila ha1 tersebul lidak lercapai, rnaka kepulusan diarnbil berdasarkan suara terbanyak rnelalui pernungutan s u a r a . BAB XiII PERJANJIAN KERJA BERSAMA Pasal27
(1). Perjanjian Keria Bersama (PKB) adalah suatu Perjanjian antara Perusahaan yang diwakili Manajernen dengan Pegawai yang diwakili Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
(2). Periode berlakunya Perjanjian Kerja Bersama adalah selama 2 (dua) tahun. BAB XIV LEMBAGA KERJA SAMA BlPARTlT
Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah level kemitraan, kemitraan dimaksud sebagai wadah pertemuan antara Serikat Pekerja dengan Manajemen membahas kebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai, advokasi, menyamakan persepsi dan proteksi terhadap perusahaan.
BAB XV
KEUANGAN
(1) Keuangan organisati diperoleh dari : a. luran Anggota b. Usaha-usaha yang sah c. Bantuan yang tidak mengikat (2) Ketentuan'lebih lanjut mengenai keuangan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XVI
PERUBAHANANGGARANDASAR
(1) Ketentuan yang menjadi dasar perubahan Anggaran Dasar adalah : a. Anggaran Dasar tidak sesuai lagi dengan kondis~ organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). b. Tuntutan perkembangan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). (2) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 213 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan pengambilan keputusan sekurang-kurangnya 213 (dua per tiga) dnri jurnlah yarig hadir. XVll PENUTUP
(1) Hal-ha1 yang belum ditetapkan dalanl Ariggar;in Dasar ~ n i akan diatur lebih lanjut dalam Angg;lran Runli~llTangga. (2) Anggnran Dasnr ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)
Ditetapkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 30 Mei 2007
BAB l KEGIATAN
PIMPINAN SIDANG PLENO MUSYAWARAH BESAR SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) TAHUN 2007
KETUA
Pasall Dasar Kegiatan
(1) Kegiatan yang dilaksanakan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) didasari semangat peningkatan kualitas Surnber Daya Manusia unluk meningkalkan kinerja dan produktivitas perusahaan. (2) Sesuai visi dan misi serta tujuan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) kegiatan yang dilaksanakan harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan tetap berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Kepulusan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
SEKRETARIS
I
A. ( W Y O K SUHARTOYO )
Pasal2 Kegiatan lltama
ANGGOTA
94' TONI ) ISAYED JULIHAN )
( FATALOZA HZ I
(1) Mempejuangkan peningkatan kesejahteraan Anggota Serikal Pekerja PT PLN (Persero) dengan pemenuhan hak-haknya melalui peningkatan produktifilas kerja; (2) Melakukan pembinaan anggota dalam rangka memahami kewajiban dan haknya sebagai pegawai, serta membela Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dalam penyelesaian masalah hubungan industrial;
(3) Mengelola, mengembangkan organisasi yang melipuli konsolidasi, pengkaderan, program kerja, pendanaan, dan manajemen organisasi; (4) Turul menyukseskan pelaksanaan kebijakan manajernen yang mengarah pada kepentingan masyarakat, perusahaan dan pegawai secara seimbang dan proporsional dalam rangka mewujudkan pemeralaan pembangunan, dan kesejahleraan bagi seluruh rakyat serta pelaksanaan keadilan sosial secara menyeluruh; (5) Bersama-sama dengan manajernen rnelakukan musyawarah dalam rnenyusun Perjanjian Kerja Bersama yang memuat syaral-syaral kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak; (6) Mengadakan Afiliasi nasional dan inlernasional, aliansi, Federasi dan Konfederasi, yang membenkanrnanfaat kepada organisasi apabila diperlukan; (7) Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan surnber dana organisasi sesuai aturan yang berlaku.
BAB II ATRIBUT
Atribut Organisasi meliputi.: lambang, bendera, baju seragam, mars dan hymne, jaket, vandel, kartu anggota, motto, dan identitas organisasi lainnya yang menggambarkan persatuan dan kesatuan, asas, landasan dan tujuan organisasi yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
BAB \\I KEANGGOTAAN Pasal4 Persyaratan Keanggotaan
(I). Syarat Umum Keanggolaan bagi Anggota Biasa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah :
a Pegawai PT PLN (Persero)dan mendaftarkan diri rnenjadi ~ i ~ o t a . b. Menlaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan Ketentuan Organisasi Ser~kat Pekerja PT PLN (Persero). c. Berpartisipasi aktif dalarn setiap kegiatan Organisasi ( 2 ) Syarat Umum Keanggotan bagi Anggota Luar Biasa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah : a. Pensiunan PT PLN (Persero) atau Tenaga Kerja Bukan Pegawai yang lerikat perjanjian kerja langsung dengan f'T PLN (Persero) serla telah mendallarkan diri menjadi Linggola. b. Mentanli Anggxali Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraluran Oryi~llisasiscrln Kctcnlunn Organisnsi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). c. Berpartisipasi aktif dalam seliap kegiatan Organisasi. d. Mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan.
(3). Persyaratan lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturar Organisasi.
Pasal5 Kewajiban Anggota
menyangkut diri anggota bersangkutan baik secara perorangan atau kelompok. g. Membeia diri dalam ha1 sanksi organisasi.
(1) Kewajiban Anggota Serikat Pekeja PT PLN (Persero) adalah a. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organsiasi, dan Ketentuan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). b. . Mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Program Kerja organ is as^. c. Menghormati dan mendukung Dewan Pimpinan yang terpilih. a r Anggota. d. ~ e m b a ~luran (2) Kewajiban lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. ,
( 2 ) Hak Anggota Luar Biasa Serikat Pekeria PT PLN (Persero) adalah:. . .kan a. ~ e n ~ a m ~ a i pendapat dan usulan. b. Mcmpcroleh pcmbinaan, pcrlindungnn, dan pembelaan dari organisasi dalam menghadapi persoalan keoensiunandan ketenagakejaanyang berkaitan dengan PL'N. c. Membela diri dalam hat sanksi organisasi (3) Anggota yang karena jabatannya di perusahaan tidak dapat diusulkan dan atau dipilih menjadi Dewan Pimpinan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayal ( I ) hurufc Anggaran Rumah
Tangga ini, diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal6 Hak Anggota
(1) Hak Anggota Biasa Sen'kal Pekerja PT PLN (Persero) adalah : a. Memperoleh perlakuan yang sama dari dan untuk organisasi. b. Menyampaikan pendapat, usul, saran atau kritikan. c. Mengusulkan atau diusulkan dan rnernilih atau dipi[ih menjadi Dewan Pimpinan, kecuali bagi Anggota yang karena jabatannya diperusahaan dapat menirnbulkan pertentangan kepentingan.
d. Memperoleh pendidikan dan pembinaan dari organisasi. e. Mengikuti aktifitas yang diselenggarakan oleh organisasi. f. Memperoleh pertindungandan pembelaan dariorganisasi dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang
Pasal7 Berakhirnya Keanggotaan
I
(1) Keanggotaan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berakhir karena : a. Meninggal dunia. b. Atas perminlnan sendiri secara lerlulis. c. Diberhentikan scbagai akibat tidak dapat melaksanakan kcwajiban scb;l\]aI A ~ ~ g g o t x d. Pcnsi~rni~tauberlict~ltiscbag;li pcgawai (untuk Anggota Biasa)
(2) Ketenluan lainnya diatur lebih lanjul dalam Peraturan Organisasi. BAB IV KEPENGURUSAN Pasal8 Persyaratan Pengurus (1) Persyaratan Pengurus Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah : a. Sebagai Anggota Biasa Serikat Pekerja P T PLN (Persero). i rnernatuhi Anggaran Dasar. Anggaran b. ~ e m a h a mdan Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Kelentuan Organisasi Serikat Pekerja P T PLN (Persero). c. Mernpunyai kepribadian yang t e r p u j ~ ,jujur dan bertanggung jawab. d. Mernpunyai dedikasi yang tinggi untuk menjalankan tugas sebagai Pengurus Serikal Pekerja P T PLN (Persero). e. Tidak sedang menjalani sanksi pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukurn letap. I. Tidak sedang menjabal sebagai Pengurus Parlai Pol~tik (2) Ketentuan lainnya diatur lcbih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal9 Kewajiban Pengurus
( I ) K ewajiban Pengurus Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah : a. Mcnjalnriknn lugas scbagai Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, .Peraluran . Oroanisasi, dar; Ketentuan Organisasi Serikat Pekerja PT ~ L (N ~ersero). b. M e l a k s a n a k a n P r o g r a m K e r j a O r g a n i s a s i . c. Memperjuangkan penegakan hak dan kesejahteraan Anggota. d. Menyarnpaikan aspirasi anggota kepada Manajemen. e. Memperlanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai Pengurm. f. Mewakili Anggola alas narna Serikal Pekerja PT PLN (Persero) dalam kegiatan atau aktivitas baik di dalam atau dl \oar organisasi. 9. Mewakil~Anggota dnlanl rnenyusun darl rnengesahkan Anggnrnn Dnsnr rlan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Oroanisasi, alau Ketenluan Organisasi Ser~kat ~ e k s r j aPT ~ L (Persero). N n h . Mewnk~liAncjqotn dnlam p o r ~ ~ n d i n g a(Ienyusunan Perjanjian ~ e $ aBersama
(2) Ketentunn Iallllly;~~ I h i ~kl b~i rl l l n ~ > ) ud;lhlll l Pcraturan Organisasi.
Pasall0 Hak Pengurus
(I) Hak Pengurus Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah a. Mernberhentikan Anggota yang tidak rnelaksanakan kewajibannya sebagai Anggota. b. Mendapatkan perlindungan sesuai dengan keteitban Pasal28 jo Pasal43 UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerjal Serikat Buruh.
(2) Ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
.
+
(2) Dalarn ha1 Ketua UrnurnI Ketua DPD I Ketua DPC I Ketua DPAC berhalangan tetap sebagairnana dirnaksud pada ayat ( I ) , rnaka tugas-tugasnya sernentara waktu dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal untuk tingkat DPP atau Sekretaris untuk tingkat DPD IDPC I DPAC sampai terpilihnya Ketua UrnurnI Ketua;yang baru. (3) Tugas-tugas Keha UrnumIKetua DPD IKetua DPC I Ketua DPAC yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal untuk tingkat DPP atau Sekretaris untuk tingkat DPDIDPC 1DPAC sebaaairnana dirnaksud ayat (2) di atas berakhir-sampai d e n G n diselenggarakannya Musyawarah Luar Biasa. (4) Ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dalarn Peraturan Organisasi. ~-~
Pasalll Berakhirnya Pengurus
(I) Pengurus Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berhenti dari jaba tannya karena : a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri secara tertulis. c. Diberhentikan karena tidak dapat rnelaksanakan kewaiibannva.
d ~ u t a ikelu>rbilayah i kerja kepengurusan yang bersanqkutan. e. ~ i a n g k apada t jabatan yang dapat rnenirnbulkan konflik kenentinoan. n f. ~ e n y a l a t ~ u n a k akewenangan sebagai pengurus untuk kepentinsan nribadi. g ~ e n j a l a hukurnan Pidana yang sudah mernpunyai s kekuatan hukum tetap.
Pasal 12 Pengcsahan, Pcngukuhan IPclantikan Pcngurus Musyawarah yang dilaksanakan oleh Serikat Pekerja untuk mernilih Ketua sebagai forrnatur tunggal menetapkan personalia pengurus dialur sebagai berikut : a. Pengesahan terbenluknya DPDlDPClDPAC yang baru akan dikeluarkan oleh Dewan Pirnpinan Pusal dalarn bentuk Surat Keputusan Dewan Pirnpinan Pusat b. Pengesahan kepengurusan DPDIDPCIDPAC akan dikeluarkan oleh Dcwar, Pinlpinan Pusal dalarn benluk Sural Keputusan Dcwiln Pinlpinan Pusat c. Pcnguktrhnn I Pcl;lnlik;ln Dcwan Pimpinan dilakukan olch Oryar~isasisirlu t i ~ i y k adi~a l a s ~ ~ y a .
BAB V DEWAN PIMPINAN
Pasal 15 Dewan Pimpinan Cabang
Pasal 13 Dewan Pimpinan Pusat
Dewan Pimpinan Cabang terdiri darl : a. Ketua b. Sekretaris c. Wakil Sekretar~s d . Bendahara e. Wak~lBendahara I. Ketua Bidang sedlk~lnya3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang g. Anggota 0:dang sebanyak-banyaknya 3 orang
Dewan Pirnpinan Pusat terdiri dari : a. Kelua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Wakil Sekrelaris Jenderal sebanyak-banyaknya 2 orang d. Bendahara Umum e. Wakil Bendahara Urnum sebanyak-banyaknya 2 orang f. Ketua Departemen sebanyak 7 orang g. Anggota Deparlemen sebanyak-banyaknya 5 orang
Pasal 16 Dewan Pimpinan Arlak Cabang
Dewan Pirnpinan Daerah lerdiri dar~: a. Ketua b. Sekretaris c. Wakil Sekretaris d. Bendahara e. Wakil Bendahara f. Ketua Biro sedikitnya 4 orang dan sebanyak-banyaknya 6 orang g. Anggota Biro sebanyak-banyaknya 4 orang
'
Dewan Pimpirian An;lk Cabally lerd~riclari a. Kclu;~ b. Sckrelar~s c. Bcndahara d. Ket~iaBagian sebanyak-banyaknya 3 o,ang e. Anggo[a Bagiar~sebanyak-banyaknya 3 orarlg Pasal 17 DepartemenlBirolBidanglBagian
( I j Penyaluran seb~rtanunluk Departernen!Biro/BidangiRagian adalah seb:jgai berlkut : a. Dep33en)en-departemen pada Dewan P~mpinanPusat b. B~ro-bir3pada Dewan Pirnpinan Daerah
Pasal20 Persyaratan Pembina Serikat Pekerja
c. Bidang-bidang pada Dewan Pirnpinan Cabang d. Bagian-bagian pada Dewan Pirnpinan Anak Cabang (2) Pembagian tugas Dewan Pimpinan dan penetapan Departemen/Biro/Bidang/ Bagian disesuaikan dengan orientasi program organisasi, yaitu dengan rnernperhatikan aspeb - aspek organisasi. kesejahteraan anggota, hubungan industrial, pernbinaan anggota, sosia budaya, serta pernbinaan mental dan spiritual.
-
Pasall8 Ketentuan Lain Ketentuan lainnya rnengenai Dewan Pimpinan yang belurn diatur dalarn Anggaran Rurnah Tangga ini selanjulnya akan diatur dalarn Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). I
I
BAB VI PEMBlNA SERIKAT PEKERJA Pasal 19
Pernbina Serikat Pekerja
(1) Pernbina Serikat Pekerja adalah Anggola Biasa atau Anggola Luar Biasa yang pernah menjabat Ketua Urnum DPP atau Ketua DPDIDPCIDPAC. (2) Pernbina dapat mernberikan saran kepada Dewan Pimpinan baik dirninla ataupun lidak dirninta.
(1) Persyaratan Pernbina Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah : a. Sebagai Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa Serikat Pekerja PT PLN (Persero). b. Pernah menjadi Ketua Urnurn D~p'a'tauKetua DPDIDPCIDPAG Serikal Pekerja PT PLN (Persero) minimal 1 (satu) periode. c. Tidak rnerangkap jabatan Ketua Urnurn DPP atau Ketua DPDIDPCIDPAC. d. Mernaharni dan rnematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Peraturan Organisasi, dan Ketentuan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). e. Mernpunyai kepribadian yang terpuji, jujur dan bertanggung jawab. f. Mempunyai dedikasi yang tinggi untuk rnenjalankan lugas sebaga~Pembina Serikat Pekerja PT PLN (Persero). g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana yang sudah liielilpurlyal kckuntan liukurii tctnp. h. Tidak sednrig nienjabat sebagai Pengurus Partai Politik
1
(2) Kelenluari Iairl~~ya d~;~lur lobill larijul di1li1111 I'cratura~~ Organisasi.
Pasal21 Kewajiban Pembina Serikat Pekerja
(1) Kcwajibart P c n b r ~Scrikal i~ Pckcrja PT PLN (Pcrscro) adalah :
a. Menjalankan tugas sebagai Pernbina Serikat Pekerja berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan Ketentuan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). b. Menjadi mediator anlara Dewan Pimpinan dan Manajemen.
e. Menjalani hukuman Pidana yang sudah rnempunyai kekualan hukum tetap. B A B VII MUSYAWARAH NASIONAL Pasal 24 Tugas dan Fungsi Musyawarah Nasional
(2) Ketentuan lainnya dialur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 22 Hak Pernbina Serikat Pekerja (1) Hak Pernbina Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah : a. Menghadiri Musyawarah dan Rapat Kerja sebagai peninjau. b. Memberikan nasehat kepada Dewan Pimpinan baik diminla maupun tidak.
,
I
(2) Ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dalam Pcraturan Organisasi.
Pasal 25 Peserta Musyawarall Nasional
Pasal 23 Berakhirnya Pernbina Serikat Pekerja
'
Pernbina Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berhenti karena : a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri secara tertulis. c. Tidak dapat rnelaksanakan kewajibannya. d. Menyalahgt~nakankewenangan sebagai Pernbina Serikal Pekerja untuk kepenlingan pribadi.
Tugas dan fungsi Musyawarah Nasional adalah sebagai ber~kul: a. Memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi. t) Menqevaluasi dan menqesahkan laporan [~OI~;III~~ I( I ~ L ~IWICII I ~I[);I ~ILI ~III;II IW I;PII:;;II ~ ~ JSf:rlk;~l ; l3(:kf!rj;~ PT PLN (Persero). c. Mcnetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Unium Orgi~nisasi,dan kebijakan stralegis organisasi. d. Memilih dan rnengesalikan Kelua Urnum.
I
Musy;lw;~r;~hNi~siorialtlilladiri olcli Pcsc:rln dari Pcninjacl. (1) Pcscrl;~Musyawnr;~l~Nasiolial atlalilli a. Dewan Pinipinan Pusat Serikal Pekerja PT PLN (Persero). b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah Serikal Pekerja PT PLN (Pcrscro) lcrdiri dari Kelua DPD, Sekrelaris, Kelua Biro Organisasi, atau yang diberi rnandat oleh Ketua DPD.
c. Utusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PT PLN (Persero) terdiri dari Ketua DPC, dan ditambah satu orang yang ditunjuk oleh Ketua DPC. (2) Peserta Musyawarah Nasional yang terdiri dari utusan Dewan
Pimpinan Daerah dan utusan Dewan Pimpinan Cabang memiliki hak bicara dan hak suara. (3) Pembina DPP, Pembina DPD, Dewan Pimpinan Pusat Demisioner, dan Peninjau lainnya hanya memiliki hak bicara. (4) Ketentuan lainnya tentang peserta Musyawarah Nasional yang memll~kihak suara diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional. (5) Peninjau d~tetapkanoleh Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Pasal26 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Musyawarah Nasional
(1) Musyawarali Nasiorial diadakari sutiap 4 (erripal) tal~un sekali.
(2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan Musyawarah Nasional ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Pasal27 Ketentuan Laln Ketentuan lainnya mengenai Musyawarah Nasional yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selarljutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero)
BAB Vlll MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA Pasal28 Tugas dan Fungsi Musyawarah Nasional Luar Biasa
-
~ u ~ a s ' d afun& n Musyawarah Nasional Luar BiSa adalah sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga ini Pasal29 Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa
:
[
Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga ini.
:
Pasal30 Waklu darl Tompal Polaksarlran Musyawarall Naslo~lalL u i ~ r Biasa
I
(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dilaksanakan dengan ketentuan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat sehingga mengancam kelangsungan hidup - genting . organisasi. Diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan ketentuan Ketua Umum berhalangan tetap. Diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah.
Waktu dan tempat
pelaksanaan Musyawarah Nasional Luao Biasa ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerj; PT PLN (Persero). ~
~~
~
35
Pasal31 Ketentuan Lain
c. Utusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Ketua Bidang grganisasi serta semua Ketua DPAC. Dalam hai utusan berhaiangan hadir, dapat dikuasakan kcpada Pcngtirus la~nnya. (3) I J ~ s o~[~!L~I ~I Y ; ~ W ;[);t(:r;il~ ~ I ; I ~ ~ y ; ~ f ~\i:r(Itr~ q i l i ~ r i Dcwan ? Pimninan C a b a r , ~ dan . Dewan Pimpinan Arlak Cabatig
Ketentuan lainnya mengenal Musyawarah Nasional Luar Biasa d;llnrn An!lqaran Rumah T;I~I(~:J:Iirii sol;~njt~lr~y;t yang bolurn tl~;rl~~r akan dialur dalsm Peraluran Organisasi Serikat Pekerja PT t LN (Persero). J
<
BAB IX MUSYAWARAH DAERAH
Pimpinan Daerah ~emisioner,dan Penin;
memlliki hak bicara.
(5) Ketentuan lainnya tentang peserta Musyawarah Daerah yang memil~krhak suara diatur dalam Tata Tertib Musyawarah baerah. (6) Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
Pasal32 Tugas dan Fungsi Musyawarah Daerah Tugas dan fungsi Musyawarah Daerah adalah sebagai berikul: a. Mengevaluasi dan mengcsahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Plrnpinan Daerah. b. Menetapkan Program Kerja Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Umum hasil Musyawarah Nasional. c. Memilih dan mengesahkan Ketua Dewan Pirnpinan Daerah. Pasal33 Peserta Musyawarah Daerah
(1) Musyawarah Daerah dihadiri oleh Peserta dan Peninjau. (2) Peserta Musyawarah Daerah adalah : a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) b bewan-6impinan Daerah Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
' I
Pasal 34
Waktu dan Ternpat
Pelaksarlaan Musyawarah Daerah
1
(1) Musyawarah Daerah diadakan seliap 4 (empat) tahun sekal~. (2) Waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Daerah dilentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
Pasal35 Ketentuan Lain Ketentuan lainnya rnenycnal Musyawarah Daerah yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
Pasal39 Ketentuan Lain
BAB X
Musyawarah Daerah Luar Biasa
Pasal36 Tugas dan Fungsi Musyawarah Daerah Luar Biasa
Ketentuan lainnya mengenai Musyawarah Daerah Luar Biasa yang belum diatur daiam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN . . (Persero).
Tugas dan fungsi Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah sama sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 32 Anggaran Rumah Tangga ini.
BAB XI
MUSYAWARAH CABANG
Pasal37 Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa
Pasal40 Tugas dan Fungsi Musyawarah Cabang
Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah sama sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 33 Anggaran Rumah Tangga ini.
Tugas dan fungsi Musyawarah Cabang adalah sebagai berikut: a. Mengevaluasi dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
b. Menetapkan Rencana Kerja Cabang dalam rangka pelaksansan Program Kerja hasil Musyawarah Daerah. c. Mernilih dan rnengesahkanKetua Dewan Pirnpinan Cabang.
Pasal38 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa
(1) Musyawarah Daerah Luar Biasa dilaksanakan dengan ketentuan : a. Apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting sehingga rnengancarn kelangsungan hidup organisasi b. Apabila Ketua berhalangan tetap. c. Diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jurnlah Dewan Pirnpinan Cabang. (2) Waktu dan lempat pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa ditentukan oleh Dewan Pirnpinan Daerah Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
Pasal41 Peserta Musyawarah Cabang Musyawarat, Cat.,~nc~dihadiri olctl Pcscrta dan Peninjau
;
(1) Peserta Musyawarah Cabang adalah a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah Serikal Pekerja PT PLN (Persero) b. Dewan Pimpman Cabang Ser~katPekerja PT PLK (Pcrscro)
c. Utusan Dewan Pimpinan Anak Cabang Serikat Pekerja PT PLN (Persero). d. Perwakilan Pegawai, apabila tidak mempunyai Dewan Pimpinan Anak Cabang. (2) Peserta Musyawarah Cabang yang terdiri dari Dewan Pimpinan Anak Cabang atau Perwakilan Pegawai memiliki hak bicara dan hak suara. (3) Utusan Dewan Pimpinan Daerah, Pembina DPC, Dewan Pimpinan Cabang Demisioner dan Peninjau lainnya hanya memiliki hak bicara. (4) Ketentuan lainnya tentsng peserta Musyawarah Cabang yang memiliki hak suara diatur dalam Tala Tertib Musyawarah Cabang. (5) Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Serikal Pekerja PT PLN (Persero).
Tugas dan fungsi Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Anggaran Rurnah Tangga ini.
Pasal42 Waktu dan Ternpat Pelaksanaan Musyawarah Cabang
Pasal46 Ternpat dan Ternpat Musyawarah Cabang Luar Biasa
( I ) Musyawarah Cabang diadakan setiap4 (empat) tahun sekali. (2) Waktu, Tempat, dan Pelaksanaan Musvawarah Cabana dilentukan oleh Dewan Pimpinan ~ a b a n gSerikat ~ e k & j a PT PLN (Persero).
(1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan dengan ' kclentunn : a. Apabila organ~sasimcngalacni kcadatin yany sangal genting sehingqa mengancam kelangsungan hidup orqanisasi. b. ~{abila Kctua bcrllillnngan lctap. c. Diadakan alas perminlaan sekurang-kurangnya 213 (dua perlign) dnri jurnlah Dewan Pinipinan Anak Cabang. (2) Waklu dan tcmpal pclaksanaan Musyawarah Cabang Luar Cal);~r~g Scrikal Biasa dilcnluk;~rli)l(!tl Uew;ln Pirlll)ir1;111 Pekerla PT PLN (Pcrscro).
Pasal43 Ketentuan Lain Ketentuan lainnya mengenai Musyawarah Cabang yang belunl diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Orcjanisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
BAB XI1 MUSYAWARAH CABANG LUAR BlASA Pasal44 Tugas dan Fungsi Musyawarah Cabang Luar Biasa
Pasal45 Peserta Musyawarah Cabang Luar Biasa Peserta Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga ini.
a. Utusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PT PLN (Perscro). b. Dewan Pimpinan Anak Cabang Serikat Pekerja PT PLN (Persero). c. Perwakilan Pegawai.
Pasal47 Ketentuan Lain Segala ketentuan mengenai Musyawarah Cabang Luar Biasa yang belumdiatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan diatur Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
hab bicara dan (3) Peserta dari Perwakilan Pegawai memil~k~ hak suara
BAB Xlll MUSYAWARAH ANAK GABANG
(4) Utusan Dewan Pirl~pinanCabang, Pembina DPAC, DPAC Oemisioner dan Peninjau lainnya hanya memiliki hak bicara.
Pasal48 Tugas dan Fungsi Musyawarah Anak Cabang
(5) Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
Tugas dan fungsi Musyawarah Anak Cabang adalah sebagai berikut :
Pasal50 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang
a. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang. b. Menetapkan Rencana Kerja Anak Cabang dalam rangka pelaksanaan Program Kerja hasil Musyawarah Cabang. c. Memilih dan mengesahkan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang.
( I ) Musyawarah Anak Cabang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali. (2) Waktu, tempat, dan pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang ditenlukan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
0
Pasal51 Ketentuan Lain
Pasal49 Peserta Musyawarah Anak Cabang
Segala ketenluan mengenai Musyawarah Anak Cabang yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan dialur Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN
(1) Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
(2) Peserta Musyawarah Anak C a b a n g adalah :
I
(Persero).
Waktu dan tempat pelaksanaan MusyawarahAnak Cabang Luar Biasa dilentukan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
BAB XIV
MUSYAWARAH ANAK CABANG LUAR BlASA Pasal52 Tugas dan Fungsi Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
Pasal55 Ketentuan Lain
Tugas dan fungsi Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa adalah sama sebagaimana dimaksud dalarn Pasal48 Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal53 Peserta Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
Segala ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan diatur Peraluran Organisasi Serikal Pekerja PT PLN (Persero).
Peserta Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa adalah salna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Anggaran Rumah Tangga ini.
BAB XV RAPAT KERJA NASIONAL
Pasal54 Waktu dan Ternpat Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
Pasal56 Tugas dan Fungsi Rapat Kerja Nasional
(1) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dilaksanakan dengan kelenluan : a. Apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi. b. Apabila Ketua berhalangan tetap. c. Diadakan alas permintaan sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) pada Dewan Pimpinan Anak Cabang bersangkulan.
(1) Menjabarkan Program Umuni Organisasi hasil Musyawarah Nasional kc dalam bentuk Program Kerja. (2) Id(t~ic~ov;~l~r;~si sacnr;l 1rnnsp;irnn dnn I ; l [ ~ o r i ik(;~rirn!j;~n ~l akuntable sebayai acuarl dalt~rnpcnyusuriarl ar1cJy;u;r organisasi. (3) Menyusun dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi. (4) Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja sebelumnya scrta menetapkan Program Kerja dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. (5) Menetapkan kebijakan-kebijakan slralegis organisasi.
1
Pasal57 Peserta Rapat Kerja Nasional
BAB XVI RAPAT KERJA REGIONAL
(1) Peserta Rapat Kerja Nasional adalah : a. Dewan Pirnpinan Pusat dan Pernbina DPP b. Utusan Dewan Pirnpinan Daerah. c. Utusan Dowan Pimpinan Cabnng.
(1) R;III;II Kl!rj;~Rcqinrt;rl ;vl;rl:~h Rnonl ynnq dilnksnnakan olch seluruh Dewan
Pinignan Daerah Serikal Pekerja P I PLN (Persero) yang berada pada satu wilayah' Regional. (2) Rapat-Kerja Regional bertujuan mernbahas kebijakan perusahaan, mcnjabarkan hasil Rakernas dalam bentuk sinkronisasirencana kerja seluruh DPD Serikat Pekerja yang berada pada satu wilayah Regional. (3) Membuat skala prioritas Advokasi tingkat Regional (4) Menyikapi implementasi Perjanjian Kerja Bersama, serta pengaruh external terhadap perusahaan dan organisasi. ( 5 ) Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis tingkat Regional.
(2) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari : a. .Pembina Dewan Pimpinan Pusat. b. Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan P u s a l . c. Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan seorang utusan yang diben mandat oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah. d. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau seorang utusan yang diberi mandat oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang. (3) Semua Peserta rnempunyai hak bicara dan hak suara.
,
,
I
,
Pasal60 Tugas dan Fungsi Rapat Kerja Regional
I
iI
Pasal58 Waktu dan Ternpat Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional
(1) Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya I(satu) kali dalam 2 (dua) tahun. (2) Waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Kerja Nasional ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal61 Peserta Rapat Kerja Regional I
Pasal59 Ketentuan Lain Segala ketentuan mengenai Rapat Kerja Nasional yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
,
(1) Peserta Rapat Kerja Regional adalah : a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat. b. Ulusan Dewan Pimpinan Daerah. c. Ulusan Dewan Pimpinan Cabang. (2) Peserta Rapnl Kcrja Regional lerdiri dari : a. Dcwan Pinipinan Pusill sctbanyak 3 (tiga) orang, alau utusan yarig dibcr~niandal.
b. Kelua Dewari Pinipinan Dacrah. Sckrclaris, Kelua Biro Organisasi, atau ?(dua) orang yang d~berimandat oleh ketua DPD.
c. Ketua Dewan Pimpinan Cabang. (3) Semua Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara Pasal62 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat Kerja Regional (1) Rapat Kerja Regional diadakan satu tahun s e k a l ~ (2) Waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Kerja Regional ditentukan oleh Dewan Pimpinan yang mengkoordlnir Rapat Kerja Regional.
Pasal63 Ketentuan Lain Segala ketentuan mengenai Rapat Kerja Regional yang beum diatur d a l a v Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). B A B XVll RAPAT KERJA DAERAH Pasal64 Tugas dan Fungsi Rapat Kerja Daerah
(1) Menjabarkan Program Umum organisasi hasil Rapat Kerja Nasional dan atau hasil Rapat Kerja Regional ke dalanl bentuk Program Kerja. (2) Mengevaluasi laporan keuangan secara transparan dan akuntable sebagai acuan dalam penyusunan anggaran organisasi.
(3) Menyusun dan rlengesahkan Rencana Kerja Anggaran Organisasi. (4) Mengadakan evaluasi dan pen~laianterhadap pelaksanaan Program Ke rja sebelumnya serta menetapkan Program Kerja dan pelaksanaan kegialan selanjutnya. (5) Menelapkan kebijakan-kebijakan strategis organisasi. Pasal 65 Peserta Rapat Kerja Daerah (1) Pcscrla Rapill Kcrjil Dacrilll i~d;~liili : a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat. b. Dewan P i r i p i n a n Daerah d a n Pembina DPD. c. Ulusan Dewari Pirnpinan Cabang. d. Utusan Dewan Pimpinan Anak Cabang. (2) Peserta Rapat Kzrja Daerah terdiri dari : a. Dewan Pimpinan Pusat sebanyak 1 (satu) orang, atau utusan yang diberi mandat. b. Pembina Dewan Pimpinan Daerah. c. S e l u r u h Pengurus D e w a n P i m p i n a n D a e r a h . d. Ketua Dewan Pimpinan Cahang, Sekrelaris, Kelua Bldang Organisasl, alau 2 (dua) orang yang diberi mandal oleh kelua DPC. e. Kelua Dewan Pimpinan Anak Cabang. Pasal66 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah
(1) Rapat Kerja Daerah diadakan sckurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun. (2) Waktu dan lempat pelaksanaan Rapat Kerja Daerah ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
Pasal67 Ketentuan Lain
a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah. b. Dewan Pinipinan Cabang dan Pembina DPC C. Utusan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
Segala ketentuan rnengenai Rapat Kerja Daerah Yang diatur dalarn Anggaran Rumah Tangga ini selanlutnya akan diatur &lam Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). e
.
(2) Peseda Rapat Kerja Cabang terdiri dari : a. Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Sekretaris, Ketua Biro Organisas;, atau>T(dua)orang yang diberi man&[ oleh kelua DPD. b. Pembina Dewan Pimpinan Cabang. c. Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang. d. Ketua Dewan P~mpiflanAnak Cabang dan 2 (dua) orang utusan yang diberi mandat. ;
RAPKT
BAB XVlll KERJA CABANG
Pasal68 Tugas dan Fungsi Rapat Keria Cabang
Pasal70 Rapat Kerja (1) Menjabarkan Program Umum organisasi Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat Kerja Cabang Qaerah ke dalam bentuk Program Kerja. (2) ~ ~ n g e v a l u alaporan si keuangan secara lranSparan dan (1) Rapat Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu)
akuntable sebagai acuan dalarn PenYusunan anggaran kali setiap tahun. organisasi.
(2) *aktu &an tempat pelaksanaan Rapat Kerja Cabang (3) Menyusun dan mengesahkan Rencana Kerb Anggaran ditentukan oleh Dewan Pimpinan cabang, Organisasi.
(4) Mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kej a sebelumnya serta rnenetapkan Program KeOa Pasal71 dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Ketentuan Lain (5) Menetapkan kebijakan-kebijakan Strategis Organisasi. %gala ketentuan mengenai Rapat Kerja Cabang yang belum Pasal69 diatur dahm Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan Peserta Rapat Kerja Cabang diatur dalam Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). (1) peserta Rapat Kerja Cabang adalah
BAB XIX RAPAT KERJA ANAK CABANG Pasal72 Tugas dan Fungsi Rapat Kerja Anak Cabang (1) Menjabarkan Program Umum organisasi hasil Rapat Kerja Cabang kedalam bentuk Program Kerja. (2) Mengevaluasi laporan keuangan secara transparan dan akuntable sebagai acuan dalam penyusunan anggaran organisasi. (3) Menyusun dan mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Organisasi. (4) Mengadakan evaluasi dan pen~laianterhadap pelaksanaan Program Keja sebelumnya serta menetapkan Program Kerla dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. (5) Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis organisasi.
Pasal73 Peserta Rapat Kerja Anak Cabang (1) Peserta Rapat Kerja Anak Cabang adalali : a. lltusan Dewan Pimpinan Cabang. b. Dewan Pimpinan Anak Cabnng. c. Perwakilan anggota. (2) Peserta Rapat Kerja Anak Cabang terdiri dari : a Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Sekretaris, Ketua Bidang Organisasi, atau 2 orang yang diberi mandat oleh ketua DPC. b. Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang.
c. Perwakilan anggota yang ditunjuk oleh Ketua DPAC.
Pasa174 Waktu dan Ternpat Pelaksanaan Rapat Kerja Anak Cabang (1) Rapat Kerja Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun. (2) Waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Kerja Anak Cabang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang. Pasal75 Ketentuan Lain Segala ketentuan mengenai Rapat Kerja Anak Cabang yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). BAB XX RAPAT PIMPINAN Pasa176 Tuyas dan Furiysi Rapat Pi~npinan (1) Rapat Pimpinan adalah Rapat Dewan Pimpinan Pusat disingkat RAPIM DPP, Rapat Dewan Pimpinan Daerah disingkat RAPIM DPD. Rapat Dewan Pimpinan Cabang disingkat RAPIM DPC, dan Rapal Dcwan Pirrlpinan Anak Cabang disingkal FiAPlM DPAC Scrikal Pukerja PT PLN (Persero).
(2) Rapat Pimpinan bertujuan membuat rencana dan atau evaluasi kebijakan organisasi. (3) Menyikapi irnplernentasi Perjapjian Kerja Bersarna dan memperkuat jaringan organisasi serta pengaruh external terhadap Perusahaan.
(4) Membuat skala prioritas rencana Advokasi dan Menelapkan kebijakan-kebijakan strategis. .
Pasal79 Ketentuan Lain Segala ketentuan rnengenai Rapat
Pimpinan yang beturn diatur dalam AWgaran Rumah Tangga ini akan dialur dnlnrn Pcr;llurall Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero),
2
Pasal77 Peserta Rapat pimpinan
8 A B XXI PERATURAN ORGANlSASl
Pasal80 Peserta Rapat Pimpinan adalah: Kedudukan Peraturan Organisasi a. Rapat Pimpinan Pusat dihadiri pengurus Dewan Pimpinan Pusat, utusan Dewan Pimpinan Daerah, dan ulusan (1) Peraturan Organisasi adalah salah satu landasan hukum DPCIDPAC yang diundang oleh DPP. organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang memuat b. Rapat Pirnpinan Daerah dihadiri pengurus Dewan Pimpinan ketentuan-kelentuan atau penjabaran dari Anggaran Rumah Daerah, utusan Dewan PimpinanCabang, dan utusan DPAC Tangga Serikat Pekerja PT PLN (Persero). yang diundang oleh DPD. c. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri pengurus Dewan Pimpinan (2) Peraturan Organisasi harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja PT PLN Cabang, utusan Dewan Pimpinan Anak Cabang, dan IPersero). perwakilan Anggota yang diundang oleh DPC.
d. Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri pengurus Dewan (3) Peraturak Organisasi diletapkan oleh Ketua Umurn Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Pimpinan Anak Cabang dan utusan peiwakilan Anggota. e. Semua Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara. Pasal81 Masa Berlakunya Peraturan Organisasi Pasal78 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat Pimpinan (1) Peraturan Organlsasi bcrlaku rnulai tanggal diletapkan sampai dikclunrknnnyn Pcraturan Organisasi pcngganli. (1) Rapat Pimpinan diadakan sesuai dengan tingkat kebutuhan. ( 2 ) Waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Pimpinan ditentukan (2) Dcwan Pi~npinalitiligkat Dae;lr;lh, Cabalig dan Anak Cabang dapal merigusulkan korisep-konsep Peraluran Organisasi Dewan Pimpinan.
kepada Dewan Pimpinan Pusat. (3) Peraturan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja PT PLN (Persero). B A B XXll LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
tersebut di atas. g. Ketentuan lain mengenai LKS Bipartit rnengacu kepada pada peraturan perundangan yang berlaku. B A B XXlll KEUANGAN Pasa183 Keuangan Organisasi
(1). luran Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi. (2). Untuk mendukung Program Kerja atau kegiatan dan kemandirian Organisasi, Serikat Pekerja PT (Persero) menyelenggarakan usaha-usaha yang harus sesuai dengan A n g g a r a n D a s a r d a n A n g g a r a n R u m a h Tangga (3). Bentuk usaha dan pengelolaannya lebih lanjut diatur dalarn a. Tingkat kemitraan LKS Bipartit DPP adalah Direksi. Peraturan Organisasi. b. Tingkat kemitraan LKS Bipartit DPD adalah Sekper untuk (4). Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menerima bantuan dari Pusat dan GM untuk Kantor lnduk I Wilayah 1 Dislribusi I instansi I pihak I kelompok 1 pribadi (nasional I internasional) P3B I Kit I Unit Penunjang I Setingkat. msnapun dengan ketentuan tidak mengikat dan lidak c. Tingkat kemitraan LKS Bipartit DPC Kantor lnduk I W~layah ber'entangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah I DistribusiI P3B I Kitlur I Unit PenunjangI Setingkat, adalah Tangga. Manajer Bidang. d. Tingkat kemilraan LKB DPC Kanlor Cabang I Region I APJ IAP IAJ 1 Udiklat I Setingkat, adalah Manajer yang Pasa184 Penggunaan dan Pelaporan Keuangan Organisasi bersangkutan. e. Tingkat kemitraan LKS Bipartit DPAC Kantor RantingIRayon I U P T I UPJ 1 UJIUPI UJTlSetingkat, adalah Manajer yang (1) Sernua peneriniaall dan pengeluaran ke~rall
Hubungan industrial dan kemitraan dilakukan oleh Pengurus Serikat Pekerja dan Manajemen PT PLN (Persero) melalui pertemuan - pertemuan Lembaga Kerja Sama Biparti (LKS Bipartit), sebagai berikut :
.
BAB XYlV .., PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RllMAH TANGGA
dan Rapat Kerja Serikat Pekerja PT PLN (Persero).
(2) Laporan pertanggungjawaban Keuangan dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan standard akutansi indonesia. =.
(3) Laporan Keuangan organisasi antara lain : a. Laporan pertanggungjawaban keuangan Organisasi dalam Musyawarah Serikal Pekerja P'T PLN (Persero) ' harus mendapatkan rekomendasi Tim Ver~fikasiterlebih dahulu. b. Laporan Keuangan Organisasi disampaikan dalam Rapat Kerja Serikal Pekerja PT PLN (Persero). c. Laporan Keuangan organisasi dibuat setiap 3 (tiga) bulan sebagai informasi kepada Dewan Pimpinan dan atau Anggota Serikal Pekerja.
(1) Ketentuan yang menjadi dasar perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rurnah Tangga adalah : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah ~ a n g g alidak sesuai lagi dengan kondisi organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). b. ~ u n t u l a n ' ~ e r k e m b a n Organisasi Serikat Pekerja PT ~an PLN (Persero). (2) ~erubahan~ n ~ ~ a 'Dasar r a n dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
(4) Laporan Keuangan Organisasi dimungkinkan unluk dilakukan oleh Akunlan Publik berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi sesuai ayal(3) butir a di alas.
Pasal85
BAB XXV PENUTLIP Pasal87
Ketentuan Lain
(1) Segala ketenluan mengenai keuangan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero). (2)
Hal-hal Yang belum diletapkan dalam Anggaran Rumah Tangga in; akan diletapkan lebih lanjut /+raturan Organisasi. Anggaran Rumah Tarlggn in1 berlaku Icrllilung rlluIai larlggal diklapkan.
Ditetapkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 30 Mei 2007
PIMPINAN SIDANG PLENO MUSYAWARAH BESAR SERIKAT PEKERJA P T P L N (PERSERO) TAHUN 2007
KETUA
SEKRETARIS
( YOYOK SUHARTOYO )
( DODO DWI SUKMONO )
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
V
( DARIUS MARC0 TONI ) ( SAYED JULIHAN )
( FATACOZA HZ )
