IIIf I
PT PLN (PERSERO)
Jalan Trunajoyo Siak M 1/135 Kebayoran Baru • Jakarta 12160 Telp.
(021) 7261875, 7261122, 7262234
Katak Pas
4322/KBB
(021)7251234,7250550
Nomor Srt. Sdr. No. Lampiran Sifat Perihal
Faximile
: 1 (satu) berkas : Segera : Petunjuk Teknis Edaran Direksi Tentang Pendidikan Formal dan Sertifikasi Profesi
(021) 7221330
Kepada Yth. : *)
Dalam rangka keseragaman implementasi Ketentuan SDM mengenai Program Pendi :likan Formal dan Sertifikasi Profesi, dengan ini diterbitkan Petunjuk Teknis Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 009.E/DIR/2009 tentang Program Pendidikan Formal dan Sertifikasi Profesi sebagaimana terlampir. Khusus Pegawai yang telah melaksanakan pendidikan formal sebelum Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 009.E/DIR/2009 diberlakukan, maka Wewenang Kepegawaian yang bersangkutan diberlakuan sesuai dengan penetapan pada angka 2 dalam surat 00005/300/DITSDM/2010 tanggal 5 Januari 2010.
Tembusan: Kepala Divisi, Kepala Satuan, Sekper
PT PLN ( PERSERO )
Halaman No. : 2 Surat No.
: 00597/3flO/DITSDM
Tanggal
: 08
Novellber
*)
1. PT PLN (Persero) Wilayah Aceh 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46.
PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN PT PLN Bangka
(Persero) Wilayah Sumatera Utara (Persero) Wilayah Sumatera Barat (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (Persero) Wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu (Persero) Wilayah Bangka Belitung (Persero) Wilayah Lampung (Persero) Wilayah Kalimantan Barat (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Persero) Wilayah Kalimantan Timur (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara (Persero) Wilayah Papua (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.1. Yogyakarta (Persero) Distribusi Jawa Timur (Persero) Distribusi Bali (Persero) Jasa Sertifikasi (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan (Persero) Jasa dan Produksi (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Persero) Pembangkitan Sumatera Baglan Utara (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (Persero) Pembangkitan Cilegon (Persero) Pembangkitan Muara Tawar (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B (Persero) Pembangkitan Indramayu (Persero) Pembangkitan Lontar (Persero) Pembangkitan Sumatera I (Persero) Pembangkitan Sumatera II (Persero) Pembangkitan Kalimantan & Nusa Tenggara (Persero) Pembangkitan Sulmapa (Persero) Pembangkitan Hidro Jawa (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Belitung dan Sumatera Barat
2010
PETUNJUK TEKNIS EDARAN DJREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 009.E/DIRl2009 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN
1.
FORMAL DAN SERTIFIKASI
PROFESI
Program Studi dan Perguruan Tinggi yang Dipilih
a. Penetapan Program Studi dilakukan melaJuikoordinasi antara : 1) Divisi Perencanaan Strategis Korporat, sebagai sumber informasi terkait kebutuhan komposisi Pegawai yang selaras dengan perkembangan proses bisnis Perseroan dalHm Jangka Menengah dan Jangka Panjang; 2) Oivisi Pengembangan Organisasi, sebagai sumber informasi terkait Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi Perseroan; 3) Divisi Pengembangan SOM dan Talenta. yaitu terkait komposisi data Pegawai yang ada (existing), dan perencanaan rekrutmen Pegawai (internal dan eksternal). b. Jenis Program Studi yang ditetapkan untuk menjadi acuan pelaksanaan pendidikan fornlal sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. c. Jenis Program Studi yang telah ditetapkan, dievaluasi minimal setiap 3 tahun atau disesuaikan dengan perubahan proses bisnis Perseroan, yang dalam penetapannya mempertimbangkan masukan dari Kepala I General Manager (GM) I Kepala Satuan (K5) I Kepala Divisi (KOIV) I 5ekretaris Perusahaan (SEKPER). d. Program studi yang dipilih harus terakreditasi minimal A untuk Perguruan Tinggi di dalam neg~ri (kecuali untuk Program Diploma IV minimal terakreditasi B), sedangkan untuk di luar negeri har JS dipilih Perguruan Tinggi yang masuk dalam peringkat 500 Perguruan Tinggi terbaik di dun a, berdasarkan Webometrics atau OS World University Rankings. e. Ketentuan khusus untuk program pendidikan formal jenjang pendidikan S2 diatur seba~,ai berikut: 1) Pegawai yang diterima dengan level pendidikan 52, tidak diprioritaskan untuk mengambil program S2 kembali. 2) Pegawai yang pernah dibiayai Perseroan dalam mengikuti pendidikan S2 dengan bia{a sendiri, dan ingin mengambil program S2 lagi dengan pembiayaan Perseroan, tid~k diprioritaskan untuk mengambil program S2. 3) Pegawai yang pernah dibiayai Perseroan dalam mengikuti pendidikan S2, tidak diberikan kesempatan untuk mengambil program 52.
2.
Mekanisme Penetapan Peserta Program Pendidikan Formal sebagai Penghargaan Direksi
a. Pagu Peserta ditetapkan oleh KDIV TLN dan disetujui oleh DIRSDM dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. b. Dalam hal diperlukan kriteria tambahan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan, maka dapat ditetapkan oleh KOIV TLN. c.
Kepala/GM/KS/KOIV/SEKPER mengajukan Calon Kandidat Peserta yang memenuhi persyaratan sesuai Edaran Oireksi PT PLN (Persero) Nomor 009.E/DIR/2009, dan disampaikan kepada KDIVTLN.
d. KDIV TLN memverifikasi Calon Kandidat Peserta sesuai persyaratan dan mengajukan Pegawai tersebut sebagai Kandidat Peserta untuk ditetapkan menjadi Peserta oleh Komite SOM.
e.
Penetapan Peserta bersangkutan.
diinformasikan
kepada
Kepala/GM/KS/KDIV/SEKPER
cc Pegawai
yang
f.
Pegawai yang ditetapkan sebagai Peserta mendaftarkan diri pada Perguruan Tinggi yang sesuai dengan jenis program studi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan, dan pelaksanaanllya dapat dilakukan secara mandiri maupun difasilitasi melalui Divisi Pengembangan SOM dan Talenta (DIVTLN).
g.
ApabiJa peserta telah rulus seleksi penerimaan pada Perguruan Tinggi yang dituju, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah : 1)
Pegawai yang bersangkutan meJapor kepada KDIV TLN untuk persiapan berkas persyaratan dan penetapan status sebagai Pegawai dalam Tugas Pendidikan;
2)
DIVTLN melakukan perencanaan jalur Profesi dan proyeksi jabatan yang sesuai dencran program studi yang dipilih Pegawai dalam Tugas Pendidikan, serta dalam peaksanaan;lya dapat mempertimbangkan masukan dari Kepala/GM/KS/KDIV/SEKPER, yang akan menjadi acuan untuk penetapan jabatan Pegawai setelah pelaksanaan Pendidikan Formal.
3. Mekanisme Penetapan Peserta Program Pendidikan Formal Beasiswa Institusi Perseroan
dilllar
a.
Pegawai yang berminat mendapatkan Beasiswa Institusi diluar Perseroan melakukan koordinasi dengan Divisi Pengembangan SDM dan Talenta, yaitu terkait dengan Program Studi Ycng memiliki niJai strategis dan/atau menjadi prioritas, sesuai perkembangan kebutuhan Perseroan.
b.
Pegawai yang telah mendapatkan Beasiswa Institusi diluar Perseroan dan telah diterima di Perguruan Tinggi, selanjutnya dengan persetujuan Kepala/GM/KS/KDIV/SEKPER mengaju~an rencana pelaksanaan Pendidikan Formal kepada KDIV TLN, untuk kemudian dievalu ~si kesesuaiannya dengan persyaratan pelaksanaan Pendidikan Formal.
c.
Persetujuan Peserta Program disampaikan kepada Kepala/GM/KS/KDIV/SEKPER terkait, unluk selanjutnya disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dilakukan kemudian adalah : 1)
Pegawai yang bersangkutan melapor kepada KDIV TLN untuk persiapan berkas persyaralan dan penetapan status sebagai Pegawai dalam Tugas Pendidikan;
2)
DIVTLN melakukan perencanaan jalur Profesi dan proyeksi jabatan yang sesuai dengan program studi yang dipilih Pegawai dalam Tugas Pendidikan, serta dalam pelaksanaannya dapat mempertimbangkan masukan dari Kepala/GM/KS/KDIVlSEKPER, yang akan menjadi acuan untuk penetapan jabatan Pegawai setelah pelaksanaan Pendidikan Formal.
4. Mekanisme Penetapan Peserta dan Pelaksanaan Program Pendidikan Formal Restitusi Biava Pendidikan a.
Pagu Peserta ditetapkan oleh KDIV TLN dengan mempertimbangkan
b.
Kandidat Pesarta dengan persetujuan Kepala/GM/KS/KDIV/SEKPER mendaftarkan menyampaikan bukti penerimaan di Perguruan Tinggi (Letter of Acceptance).
c.
Kandidat Peserta yang memenuhi kualifikasi jenis Program Studi yang telah ditetapkan masuk dalam Daftar Peserta sebagai calon penerima Restitusi biaya pendidikan.
d.
Daftar Peserta bersangkutan.
e.
Peserta setiap semesternya talenta semester berjalan.
diinformasikan
kepada
menyampaikan
anggaran yang tersedia.
Kepala/GM/KS/KDIV/SEKPER pencapaian
cc
diri dengan
Pegawai
ya 19
indeks prestasi (IP) beserta krite 'ia
f.
Peserta yang memenuhi persyaratan pencapaian IP dan kriteria talenta akan dirangking untuk ditetapkan sebagai penerima Restitusi, yang disesuaikan dengan jumlah pagu peserta.
g.
Restitusi diberikan pada semester selanjutnya setelah penetapan kepesertaan pada Program.
h.
Restitusi diberikan kepada peserta dengan mempertimbangkan penyelesaian program, dengan penetapan sebagai berikut :
batasan
kewajaran
waktu
1)
Untuk program D4 dan 81 paling lama 8 semester atau 12 caturwulan atau setara denga tahun;
2)
Untuk program S2 paling lama 4 semester atau 6 caturwuJan atau setara dengan 2 tahun;
3)
Untuk program 53 paling lama 4 semester atau 6 caturwulan atau setara dengan 2 tahun.
14
5. Mekanisme Penetapan Peserta Sertifikasi Profesi a.
Kepala/GM/KS/KDIV/SEKPER mengajukan Calon Kandidat Peserta dari masing-mas ng UnitlDivisi/Satuan dan disampaikan kepada KDIV TLN, dengan menyertakan informasi jenis Sertifikasi Profesi, tempat pelaksanaan dan proyeksi rencana penerapan Sertifikasi Profesi Yc ng akan diterapkan di Perusahaan.
b.
Calon Kandidat Peserta oleh KDIV TLN diverifikasi sesuai persyaratan Kandidat Peserta kepada DIRSDM untuk ditetapkan menjadi Peserta.
dan diajukan seba!~ai
6. Mekanisme Pelaksanaan Distance Learning a.
Pegawai dalam Tugas Pendidikan wajib berpartisipasi da/am Distance Learning yang difasilit~si oleh Pusdiklat dengan pelaksanaan diatur kemudian. Distance Learning dapat digantikan dengan melakukan Knowledge Sharing melaluimedia sebagai berikut: 1)
2}
Knowledge Management
System (KMS Portal) di PLN Kantor Pusat
i.
KMS Portal merupakan media intranet. sehingga untuk mengunggah (upload) bahan Knowledge Sharing, dilakukan dengan mengirimkan materi kepada admin KMS Portal dengan alamat
[email protected];
ii.
Dalam hal terdapat Pegawai aktif yang tertarik untuk ikut terfibat dalam kegiatan Knowledge Sharing yang diunggah Pegawai dalam Tugas Pendidikan, maka diskusi dilakukan melalui email Pegawai dalam Tugas Pendidikan cc
[email protected].
Knowledge Sharing lainnya di Unit Kegiatan Knowledge Sharing juga dapat dilakukan melalui media portal Unit atau media Knowledge Sharing internal lainnya, dengan pelaksanaan diskusi melalui email Pegavrai dalam Tugas Pendidikan cc
[email protected].
b.
Susunan materi dan laporan pelaksanaan Lampiran 2.
Knowledge
Sharing sebagaimana
ditetapkan
pa ja
c.
Knowledge Sharing dilakukan dengan mengunggah (upload) minimal 2 tema, dengan pesel1a yang terlibat minimal 3 orang (selain Pegawai dalam Tugas Pendidikan bersangkutan dan KM Admin), serta memiliki hasH akhir berupa pemahaman bersama antara Peserta dan Pegawai dalam Tugas Pendidikan yang dituangkan dalam kesimpulan akhir.
d.
Penilaian diberikan sesuai format Lampiran 2.1.a Edaran Direksi PT PLN (Perselo) Nomor 009.E/DIR/2009, dengan penilai yang terdiri dari peserta yang terlibat dalam Knowled!le Sharing, Manajer Senior yang membidangi Kebijakan dan Pengelolaan Knowledge Management atau Manajer pada bidang terkait, dengan penetapan akhir oleh KDIV TLN.
7. Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Assessor a. Apabila Pegawai dalam Tugas Pendidikan pada semester berjalan memilih untuk mengarrlbil Sertiflkasi Assessor sebagai pengganti Distance Learning, maka yang bersangkujan menyampaikan hal tersebut kepada KDIV TLN dengan cara menyertakan informasi je'1is Sertifikasi Profesi, tempat pelaksanaan dan proyeksi rencana penerapan Sertifikasi AssesHor yang akan diterapkan di Perseroan. b. Dalam hal jenis Sertifikasi Assessor yang dipilih merupakan kebutuhan Perseroan atau dapat bermanfaat untuk diimplementasikan di Perseroan, maka Pegawai mendapat ijin untuk mengi~uti Sertiflkasi Assessor. c.
Sistem pembiayaan untuk Sertifikasi Assessor dilakukan dengan cara Restitusi, dan RestitlJsi diberikan penuh apabila yang bersangkutan lulus sebagai Assessor, jika tidak restitusi har:ya diberikan sebesar 50% dari total biaya.
8. Mekanlsme PeJaksanaan AnaJisis Studi Kasus a. Analisis Studi Kasus ditetapkan oleh KDIV TLN dengan materi yang diusulkan dari Unit/Divisi/Satuan yang terkait dengan bidang Program Studi, dan diutamakan menyangltut permasalahan yang perlu mendapat masukan pemecahan masalah secara akademis (keilmuan), yang kemudian diuraikan menjadi langkah-Iangkah alternatif penerapan di Perseroan. b. Setiap materi Studi Kasus dapat dibahas oleh 1 s.d 3 Pegawai dalam Tugas Pendidikan yang berasal dari Universitas yang berbeda, dengan tujuan untuk memperkaya hasil Analisis Stlldi Kasus. c.
Format Analisis Studi Kasus sebagaimana tercantum pada lampiran 3.
d. Bahan Studi Kasus dikirimkan oleh UnitlDivisi/Satuan Pegawai dalam Tugas Pendidikan atau Pejabat sesuai kewenangan, atau dapat merupakan usulan dari Pegawai dalam Tugas Pendidikan yang disampaikan kepada UnitlDivisi/Satuan sesuai kewenangan, untuk kemudian dibantu teTkaitkebutuhan informasi/data yang diperlukan. e. Penilaian untuk AnaJisisStudi Kasus ditetapkan oleh KDIV TLN dengan mendapat masukan daTi GM/KS/KDIV/SEKPER yang terkait atau Manajer Senior yang membidangi Kebijakan dan PengeloJaanKnowledge Management.
9. Mekanisme Pelaksanaan Manajemen Unjuk KerjalKinerja Pegawai a. Pegawai yang melaksanakan pendidikan tanpa meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari, maka sistem penilaiannya diberlakukan sama dengan pegawai aktif lainnya dengan memasukkan pelaksanaan pendidikan sebagai salah satu sasaran unjuk kerja/kinerja. b. Pegawai dalam Tugas Pendidikan melaksanakan Manajemen Unjuk Kerja/Kinerja Pegal"lrai dengan Formulir Perencanaan sebagaimana contoh pada Lampiran 4. c.
Penilaian Pelaksanaan Tugas Khusus sebagaimana format dalam Lampiran 2.1.a dan 2.1.b Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 009.E/DIR/2009.
d. Format rekap penilaian akhir bagi Pegawai dalam Tugas Pendidikan sebagaimana tercantl m pada Lampiran 5. e. Untuk penilaian Indeks Prestasi, karena terdapat perbedaan periode penilaian di Persero;m dengan penilaian dari Perguruan Tinggi, maka ditetapkan sebagai berikut : 1) Untuk semester 1 tahun berjalan, maka perolehan nilai Indeks Prestasi yang digunak;m adalah Indeks Prestasi dari periode September tahun sebelumnya s.d Maret tahun berjaJan 2) Untuk semester 2 tahun berjalan, maka perolehan nilai lndeks Prestasi yang digunak;m adaJahIndeks Prestasi dari periode April s.d Oktober tahun berjalan.
10. Mekanisme Penetapan Sanksi a. Untuk penetapan Kriteria Talenta maksimal Perlu Perhatian dan tidak diberikan P3-1 sudah jeas sebagaimana ketetapan pada huruf VII angka 1 Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 009.E/DIR/2009.
b. Penghentian pembiayaan Perseroan, diberlakuan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya membuat MUKlMKP dan/atau Laporan berkala selama 2 semester berturut-turut, maka Perseroan akan menghentikan pembiayaan dari Perseroan, dengan pelaksanaan sebagai berikut : i. Apabila yang bersangkutan kemudian melaksanakan kewajiban membuat MUKlMICP dan/atau Laporan berkala untuk 2 semester tersebut, maka dapat dibiayai lagi oleh Perseroan dengan tetap menerima sanksi berupa pembiayaan sendiri untuk 1 dari 2 semester sebelumnya tersebut. ii. Apabila yang bersangkutan kemudian tidak melaksanakan kewajiban membllat MUKlMKP dan/atau Laporan berkala untuk 2 semester tersebut, maka diwajibkan melapor ke Perseroan dalam tempo selambat-Iambatnya 2 bulan dari semester tersebut, untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan status kelanjutan pelaksanaan program pendidikan. 2) Pegawai yang mendapatkan rndeks Prestasi (rp) dibawah 2,75 (atau 68.75% skala) selarna 3 semester/caturwulan berturut-turut, maka Perseroan akan menghentikan pembiayaan dari Perseroan. Perseroan dapat memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan unluk menyeJesaikan program pendidikan selama maksimal 2 semester dengan pembiaya,ln sendiri.
11. Pegawai yang Melaksanakan Pendidikan Formal di Luar Tempat Kedudukan a. Untuk Pegawai Peserta Program Pendidikan Formal Restitusi Pendidikan, tidak diprioritaskan untuk mutasi. Mutasi hanya dapat dilakukan sesuai persetujuan dari Pejabat Yang Berwena19 sesuai Keputusan Direksi tentang Wewenang Kepegawaian. b. Untuk Pegawai Peserta Program Pendidikan Formal sebagai Penghargaan Direksi d:ln Pendidikan Formal Beasiswa Institusi di luar Perseroan, maka Pegawai menjadi Kewenang:ln PLN Kantor Pusat dan pelaksanaan Mutas! dilakukan pada saat Pegawai dalam Tugas Pendidikan telah menyelesaikan pendidikan.
12. Penjelasan terkait Uang Pengepakan/Bagasi Sehubungan Pegawai dalam Tugas Pendidikan tidak termasuk sebagai Pegawai yang Mutasi Jabatan, maka Uang Pengepakan/Bagasi bagi Pegawai dalam Tugas Pendidikan, sebagaima 1a ketentuan dalam Lampiran 1 Edaran Direksi 009.E/DIR/2009, ditetapkan sebesar Rp 2.500.001),(dua juta lima ratus ribu rupiah).
DIREKTUR AYA MANUSIA DAN UMUM
Lampiran
1
Surat Nomor :00597
FAKULTA5
5arjana
Teknik
Magister
(51)
(52)
Doktor (53)
- Teknik Mesin
-
Teknik Mesin
- Teknik Elektra
- Teknik Elektro
-
Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Industri
- Teknik Sipil
-
Teknik Komputer
- Teknik Ketenagalistrikan
Fisika Teknik
- Teknik Tenaga Listrik
-
Teknik Mesin
I 300/DITSDM/2010.
dan Energi
- Teknik Sipil
Ekonomi
-
Kon'l.ersi Energi (Teknik Mesin)
-
IImu Ekonomi
-
- Manajemen
-
IImu Manajemen
- IImu Manajemen (Keuangan, Strategik,
-
-
Ilmu Akuntansi
-
Magister Akuntansi Magister Manajemen Ilmu Komputer
IImu Ekonomi Akuntansi
- IImu Komputer/lnformatika
-
-
Sistem Informasi
- Teknologi informasi
Hukum
-
Ilmu Hukum
-
Psikologi
-
Psikologi
- Ilmu Psikologi Psikologi Prafesi
IImu Komputer
IImu Sosial dan Politik
IImu Ekonomi Risiko, SOM, Umum)
-
Ilmu Akuntansi
IImu Hukum
-
-
IImu Komunikasi
-
Ilmu Komunikasi
IImu Administrasi (Niaga,Perpajakan) IImu Hubungan Intemasional
-
IImu Administrasi
- IImu Hubungan Intemasional
Keterangan : a. Jurusan yang dipilih untuk pelaksanaan Program Pendidikan Formal harus terakreditasi minimal A, kecuali untuk Program Diploma IVminimal terakreditasi B. b. Perbedaan nama program studi dapat diakomodir penyetaraannya m elalui justifikasi oleh Kepala Divisi Pengem bangan 80M dan Talenta.
Lampiran 2 Surat Nomor: 00597
1300/DITSDM/2010
1. Data Pegawai dalam Tugas Pendidikan (nama, nipeg, grade, alamat emaii, program studi dan universitas);
a. Tema/Bidang; b. JUduJ; c.
Uraian/Pembahasan;
d. Referensi; e. Kesimpulan dan Saran. 3. Rencana Jadwal Diskusi (Pegawai dalam Tugas Pendidikan menyediakan waktu minimal 3 jelm perminggu)
2. Pelaksanaan diskusi dengan Pegawai Aktif, yang berisikan jadwal diskusi yang terlaksana beserta daftar pertanyaan dan jawaban. 3. Kesimpulan akhir Knowledge Sharing, yang berisikan hal-hal yang merupakan hasil diskusi d;~n pemahaman bersama diantara Peserta dan Pegawai dalam Tugas Pendidikan.
Lampiran
3
Surat Nomer:
00597 I 300/DITSDM/201q
Bahan studi kasus yang diberikan kepada Pegawai dalam Tugas Pendidikan mencakup hal-hal seba!lai berikut:
3. Contact Person yang dapat dihubungi eleh Pegawai dalam Tugas Pendidikan terkait informasi/dClta Studi Kasus (minimal mencantumkan
Bab I
Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Batasan Studi Kasus
Bab II
DasarTeori 2.1 ...
Babll!
Pembahasan Studi Kasus
nama, nipeg, email, dan Unit)
Lampiran 4 Sural Nomor: 00597
1300 IDlTSDMf2010
CONTOH FORMULIR PERENCANAAN MANAJEMEN UNJUK KERJAIKINERJA FE~AWAi UALAM fU(;A:) t't:NUIUIKAN PT PLN (PERSERO)
NAMA NIPEG
NO 1
2
PROGRAM STIJDVBIDANG UNIVERSITAS
BOBOT NILAI
IND1KATOR UNJUK KERJA
SASARAN UNJUK KERJA
70% Indeks Prestasi (IP)
Lulus mata kuliah yang diambil pada semester 2 tahun 2010
30% Tugas Khusus
Pelaksanaan pengganti Distance Learning, berupa KnolMedge Sharingdengan tema : 1. Penggunaan perhitungan Mean Time Before Failure (MTBF) dan Mean Time To Faifure (MTTF) untuk menyusun jadwal Maintenance dan prediksi umur komponen
Transfer KnolMedge terlaksana sesuai jadwal. materi menarik dan dapat direkomendasikan untuk
2. Root Cause Analysis (ReA) sebagai metode pengujian efektif untuk mengetahui pengebab kerusakan mesin
diterapkan
Analisis Studi Kasus : Evaluasi dan rekomendasi metode untuk Chronic Problem Boiler
Rekomendasi perbaikan metode untuk Chronic Problem Boiler
Keterangan
Indeks Prestasi (IP)
TARGET Waktu Penyelesaian Kuantitas Kualitas
perbaikan
Semester 2 tahun 2010 18 SKS dari total 40 SKS IP > 3,5
Waktu Penyelesaian Kuantitas
Semester 2 tahun 2010 Memenuhi jumlah peserta minimal 3 orang dan jadwal minimal 3 jam per minggu
Kualitas
Maten menarik bagi peserta dan diskusi menghasilkan rekomendasi penerapannya dl Perseroan
Waktu Penyelesaian Kuantitas Kualitas
Semester 2 tahun 2010 Satu konsep metode
di Perseroan
oleh Peserta
referensi bahwa dapat menjaga keandalan sistem boiler lebih lama dan telah diterapkan di minimal 2 perusahaan listrik lainnya
:
.) Perencanaan
dilakukan sesuai jadwal Siklus Perencanaan,
dan dapat dilakukan perubahan pada periode Re";si Kontrak Manajemen Kine~a1Unjuk Ke~a
Lampiran 5 Surat Nomor: 00597
KESIMPULAN NILAI UNJUK KERJAIKINERJA PEGAWAI DALAM TUGAS PENDIDIKAN PT PLN (PERSERO) NAMA NIPEG
PROGRAM STUDVBIDANG UNIVERSITAS
Indeks Prestasi (IP)
Tugas Analisis Studi Kasus dan Distance Learning/Sertifikasi Nilai Akhir
II. NILAI KOMPETENSIINDIVIDU Nilai justifikasi
Komite Appraisal
pada lembar kuisioner
Assessor
1300 IDlTSDM/2010
