Anggaran Dasar
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
88 www.bankmandiri.co.id
ANGGARAN DASAR
Pasal 25 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Pasal 26 Pembubaran dan Likuidasi Pasal 27 Tempat Tinggal Pemegang Saham Pasal 28 Peraturan Penutup
4
83 84 87 87
ANGGARAN DASAR
Daftar Isi Daftar Isi Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kronologis Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Susunan Terakhir Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pasal-Pasal Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan Pasal 2 Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 4 Modal Pasal 5 Saham dan Surat Saham Pasal 6 Pengganti Surat Saham Pasal 7 Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pasal 8 Penitipan Kolektif Pasal 9 Pemindahan Hak Atas Saham Pasal 10 Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 11 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pasal 12 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pasal 13 Tempat, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara RUPS Pasal 14 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS Pasal 15 Direksi Pasal 16 Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 17 Rapat Direksi Pasal 18 Dewan Komisaris Pasal 19 Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris Pasal 20 Rapat Dewan Komisaris Pasal 21 Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan Pasal 22 Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim Pasal 23 Penggunaan Cadangan Pasal 24 Perubahan Anggaran Dasar
ANGGARAN DASAR
3 5 5 16
17 17 17 20 25 27 28 30 35 37 38 39 40 44 48 53 60 64 68 71 76 79 81 82
3
Pasal 25 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Pasal 26 Pembubaran dan Likuidasi Pasal 27 Tempat Tinggal Pemegang Saham Pasal 28 Peraturan Penutup
4
83 84 87 87
ANGGARAN DASAR
Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan Akta No. 10, tanggal 2 Oktober 1998, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-16561.HT.01.01 TH 98, tanggal 2 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6859;
Kronologis Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 1.
Perubahan pertama Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 98, tanggal 24 Juli 1999, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, yang telah diterima dan dicatat di Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C13.781/HT.01.04 TH.99 tanggal 29 Juli 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77, tanggal 24 September 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 252;
2.
Perubahan kedua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48, tanggal 10 Juli 2001, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. C-03458.HT.01.04.TH.2001 tanggal 18 Juli 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101, tanggal 18 Desember 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 491;
ANGGARAN DASAR
5
3.
Perubahan ketiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 1, tanggal 1 Juni 2003, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C12266.HT.01.04.TH.2003 tanggal 3 Juni 2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 8 Agustus 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 517;
4.
Perubahan keempat Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2, tanggal 1 Juni 2003, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat No. C-12783.HT.01.04.TH.2003, tanggal 6 Juni 2003 dan No.C-13420.HT.01.04.TH.2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 8 Agustus 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6590;
5.
Perubahan kelima Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 130, tanggal 29 September 2003, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C25309.HT.01.04.TH.2003, tanggal 23 Oktober 2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93, tanggal 21 Oktober 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 910;
6
ANGGARAN DASAR
6.
Perubahan keenam Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No 43, tanggal 10 Nopember 2004., dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-29749.HT.01.04.TH.2004, tanggal 8 Desember 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3, tanggal 11 Januari 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 23;
7.
Perubahan ketujuh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 108 tanggal 26 Januari 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03680.HT.01.04.TH.2005, tanggal 14 Februari 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30, tanggal 15 April 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 308;
8.
Perubahan kedelapan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5, tanggal 4 April 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-10564.HT.01.04.TH.2005, tanggal 18 April 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45, tanggal 7 Juni 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 522;
ANGGARAN DASAR
7
9.
Perubahan kesembilan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 8, tanggal 4 Juli 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-20004.HT.01.04.TH.2005, tanggal 20 Juli 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, tanggal 1 September 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 832;
10. Perubahan kesepuluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 44 tanggal 6 Oktober 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-28114.HT.01.04.TH.2005, tanggal 12 Oktober 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, tanggal 27 Desember 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1217; 11. Perubahan kesebelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 192 tanggal 21 Desember 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01287.HT.01.04.TH.2006, tanggal 17 Januari 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 7 Maret 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 256;
8
ANGGARAN DASAR
12. Perubahan keduabelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11, tanggal 5 Januari 2005, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-02540 HT.01.04.TH.2006, tanggal 27 Januari 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 18 April 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 405; 13. Perubahan ketigabelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48, tanggal 12 April 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-11408 HT.01.04.TH.2006, tanggal 21 April 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 602; 14. Perubahan keempatbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 1, tanggal 5 Desember 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-4704, tanggal 8 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 34;
ANGGARAN DASAR
9
15. Perubahan kelimabelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2, tanggal 5 Desember 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi M a nus ia Re publ ik I nd one s ia No. W7-H T. 01. 04 -49 63, t a ng g a l 14 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 35; 16. Perubahan keenambelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5, tanggal 6 Desember 2006, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-5098, tanggal 15 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 36; 17. Perubahan ketujuhbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 65, tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-HT.01.04-5741, tanggal 29 Desember 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 23 Februari 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 111;
10
ANGGARAN DASAR
18. Perubahan kedelapanbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 24, tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi M a nus ia Re pub lik I ndone s ia N o. W7-H T. 01. 04 -17 41, t a ng g a l 12 Februari 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 1 Mei 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 460; 19. Perubahan kesembilanbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 14, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-HT.01.04-7371, tanggal 23 Mei 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 894; 20. Perubahan keduapuluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-7919, tanggal 30 Mei 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 895;
ANGGARAN DASAR
11
21. Perubahan keduapuluh satu Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29, tanggal 27 Juli 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi M a nus ia Re publik I ndo ne s ia No. W7-H T. 01. 04 -11 483 , t a ng g a l 1 Agustus 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1135; 22. Perubahan keduapuluh dua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 32, tanggal 30 Oktober 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.HT.01.10-2820, tanggal 6 November 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 107; 23. Perubahan keduapuluh tiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 33, tanggal 30 Oktober 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.HT.01.10-4985, tanggal 30 November 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 108;
12
ANGGARAN DASAR
24. Perubahan keduapuluh empat Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48, tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah disetujui dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-39432.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16626; 25. Perubahan keduapuluh lima Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21, tanggal 10 Juli 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-19368, tanggal 7 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 158; 26. Perubahan keduapuluh enam Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2, tanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHUAH.01.10-22998, tanggal 4 November 2008; 27. Perubahan keduapuluh tujuh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4, tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat
ANGGARAN DASAR
13
dihadapan Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.10-00983 tanggal 26 Februari 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 254; 28. Perubahan keduapuluh delapa n Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 2 Juli 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana tela h diterima dan disetujui da lam database Sistem Administrasi Bada n Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.1010953 tanggal 22 Juli 2009; 29. Perubahan keduapuluh sembilan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 7 Januari 2010 yang dibuat dan disampa ikan oleh Notaris D r. Amrul Partomuan P ohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Ba dan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-A H.01.10-01385 tanggal 19 Janua ri 2010; 30. Perubahan ketigapuluh A nggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29 tanggal 17 Juni 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana tela h diterima dan disetujui da lam database Sistem Administrasi Bada n Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan
14
ANGGARAN DASAR
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.1015813 tanggal 24 Juni 2010; 31. Perubahan ketigapuluh satu Anggaran Dasar sebagaimana dimuat da lam Akta No. 7 tanggal 11 Ja nua ri 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Am rul Partomuan Pohan, SH, LLM , peruba han mana te lah diterima dan disetujui da lam database Sistem Administrasi Bada n Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.1002369 tanggal 24 Janua ri 2011; 32. Perubahan ketigapuluh dua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat da n disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partom uan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui da lam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHUAH.01.10-07466 tanggal 10 Maret 2011;
ANGGARAN DASAR
15
Susunan Terakhir Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 32, tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-24733 tanggal 1 Agustus 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0063383.AH.01.09 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011.
16
ANGGARAN DASAR
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Perseroan Terbatas ini bernama “PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk.” disingkat “PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.”,(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan. 2. Perseroan dapat memiliki cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2 Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 2-10-1998 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) sebagaimana tertuang dalam akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 2-10-1998 (dua Oktober seribu sembilanratus sembilan puluh delapan) nomor: C216561.HT.01.01.TH.98.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
ANGGARAN DASAR
17
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) Obligasi; 6) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 7) Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
18
ANGGARAN DASAR
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat i.
berharga; Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
j.
berdasarkan suatu kontrak; Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di
k.
bursa efek; Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
l.
Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. 3. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Perseroan dapat pula: a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
ANGGARAN DASAR
19
c.
Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan dana pensiun; e. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
MODAL Pasal 4 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.16.000.000.000.000,- (enam belas triliun rupiah) terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan 31.999.999.999 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan 23.333.333.332 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp.500,- (limaratus rupiah) atau dengan total nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp.11.666.666.666.000,- (sebelas
20
ANGGARAN DASAR
triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah). Seratus persen (100%) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya sebesar Rp.11.666.666.666.500,- (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham yang bersangkutan dengan perincian sebagai berikut: a.
Sebesar Rp.10.498.247.371.000,- (sepuluh triliun empat ratus
sembilan puluh delapan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tigaratus tujuhpuluh satu ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dari akta Notaris tertanggal 11-1-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) nomor: 7, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 24-1-2011 (dua puluh empat Januari dua ribu sebelas) nomor: AHU-AH.01.10-02369. b. Sebesar Rp.1.168.419.295.500,- (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah); sebagaimana ternyata dari “Jurnal Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)” pada tanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas). 3. Setiap pengeluaran saham lebih lanjut, termasuk mengenai persyaratan dan jangka waktu pengeluaran saham dimaksud hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan “RUPS”), dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam
ANGGARAN DASAR
21
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, asal saja harga saham yang dikeluarkan tersebut tidak dibawah harga pari. 4. a.
1) Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: ”Penawaran Umum Terbatas”) kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut ”Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat ”HMETD”) seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) dengan melakukan penyetoran secara tunai. 2) HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 3) Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi. 4) Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan
22
ANGGARAN DASAR
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3. 5) Apabila dalam waktu yang telah
ditentukan
dalam
keputusan RUPS tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 6) Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham: a) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; b) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga
ANGGARAN DASAR
23
dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS; dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berlaku
mutatis-mutandis
dalam
hal
Perseroan
akan
menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu. 5. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan RUPS dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut: a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan; b. Ditujukan kepada pemegang obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.
24
ANGGARAN DASAR
6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. 7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari RUPS, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang. 8. RUPS dalam pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
SAHAM DAN SURAT SAHAM Pasal 5 1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki oleh NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh masyarakat. 2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan “saham” ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan “Pemegang Saham” ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan
ANGGARAN DASAR
25
Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. 3. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh Pemegang Saham Seri B, yaitu hak untuk melakukan: a.
Perubahan Anggaran Dasar;
b. Perubahan permodalan; c. Pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau anggota Dewan Komisaris;
anggota
Direksi
d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, atau perubahan bentuk badan hukum; e. Pembubaran dan likuidasi Perseroan; dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan. 4. Perseroan hanya mengakui seorang (orang perseorangan atau badan hukum) sebagai pemilik dari satu saham atau lebih. 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki saham secara bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. 6. Selama ketentuan dalam ayat 5 belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
26
ANGGARAN DASAR
7. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan. 8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya dari Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama dan/atau Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka digantikan oleh salah seorang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 6 1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, penggantian surat saham tersebut dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: a. Surat saham tersebut rusak atau tidak dapat dipakai lagi; b. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut dan asli surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. 2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. ANGGARAN DASAR
27
3. a.
Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka pemilik surat saham tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi, kemudian Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi hal tersebut cukup bukti dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa.
b. Pengeluaran surat saham pengganti untuk surat saham yang hilang atau rusak sama sekali, diumumkan di Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran surat saham pengganti. c. Pelaksanaan ketentuan huruf a dan b ayat ini dengan memperhatikan peraturan di Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. d. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. e. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu ditanggung oleh pemilik surat saham atau pihak yang berkepentingan. f. Ketentuan tersebut di atas mengenai penggantian surat saham, mutatis mutandis juga berlaku untuk penggantian surat kolektif saham.
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 7 1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan dengan sebaik-baiknya.
28
ANGGARAN DASAR
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dicatat: a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham serta klasifikasi yang dimiliki oleh para Pemegang Saham; c.
Jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; f. Perubahan kepemilikan saham. 3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain, tanggal saham itu diperoleh serta perubahan kepemilikan saham dimaksud. 4. a.
Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. b. Setiap pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, kecuali Direksi menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek.
5. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat dan pada waktu jam kerja kantor
ANGGARAN DASAR
29
Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan. 6. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, hanya Pemegang Saham yang namanya dicatat sesuai dengan klasifikasi saham masing-masing dalam Daftar Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar ini. 7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. 8. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi, untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 8 1.
Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
30
ANGGARAN DASAR
para
pemegang
rekening
pada
Lembaga
Penyimpanan
dan
Penyelesaian. 2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan para pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. 3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut. 4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Direksi Lembaga
ANGGARAN DASAR
31
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau kuasa yang sah dari Direksi tersebut kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. 6. Pemegang rekening yang tercatat dalam rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak untuk memperoleh konfirmasi tertulis sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek pada Penitipan Kolektif tersebut. 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. 8. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham dari semula atas nama Pemegang Saham menjadi atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana yang berbentuk Kontrak lnvestasi Kolektif sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif, berkenaan dengan saham yang semula dilaporkan hilang atau rusak sama sekali, kecuali Pemegang Saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar Pemegang Saham dan saham yang bersangkutan adalah benar hilang atau rusak sama sekali. 9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
32
ANGGARAN DASAR
10. a.
Pemegang rekening yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam RUPS dari Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya sebagaimana yang ternyata dari nota pencatatan saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, yang ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dengan ketentuan nota pencatatan saham yang dikeluarkan Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek harus turut ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai bukti pengesahan dan tandatangan Direksi tersebut dapat pula dikuasakan oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut. b. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya telah tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk itu sebelum RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 11. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi
ANGGARAN DASAR
33
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. 12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek untuk kepentingan masing masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dan portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 13. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus dan hak lainnya tersebut dan untuk selanjutnya diserahkan oleh Lembaga Penyimpanan dan
34
ANGGARAN DASAR
Penyelesaian kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 9 1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai Pemegang Saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. 2. a.
Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. b. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi, atau apabila salah satu syarat yang ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
ANGGARAN DASAR
35
4. a.
Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh
Direksi Perseroan; b. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. 5. Pendaftaran pemindahan hak atas saham dilakukan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 6. a.
Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang Pemegang Saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai Pemegang Saham; b. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham
36
ANGGARAN DASAR
dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 tersebut. 8. Dalam rangka menetapkan nama Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS, Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dimaksud. 9. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. 10. Untuk pemindahan saham yang tercatat di Bursa Efek berlaku ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham dicatatkan dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, kecuali untuk hak atas saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10 1. RUPS terdiri atas: a. RUPS Tahunan; dan b. RUPS lainnya, selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa. 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. 3. Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau ANGGARAN DASAR
37
Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. 4. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS. 5. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan tersebut harus disetujui dengan suara bulat. 6. Setiap keputusan RUPS wajib diumumkan oleh Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 11 1. RUPS Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sejak tahun buku Perseroan ditutup. 2. Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5 untuk mendapatkan persetujuan, termasuk pengesahan laporan keuangan. b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positip. c. Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
38
ANGGARAN DASAR
d. Dapat
diputuskan
hal
lain
yang
telah
diajukan
demi
kepentingan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar ini. 3. a.
Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal panggilan RUPS Tahunan. b. Usul Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dimasukkan dalam acara RUPS Tahunan, jika menurut pendapat Direksi usul tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan. 4. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan mata acara tersebut, dan keputusan RUPS atas mata acara yang diusulkan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 12 1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 huruf a dan b dengan
ANGGARAN DASAR
39
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. 2. a.
Dalam Acara RUPS Luar Biasa dapat juga dimasukkan usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal pemanggilan RUPS Luar Biasa. b. Usul Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dimasukkan dalam acara RUPS Luar Biasa, jika menurut pendapat Direksi usul tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan.
TEMPAT, PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS Pasal 13 1.
RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemberitahuan dan pemanggilan RUPS. 3.
Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat pula dilakukan atas permintaan:
40
ANGGARAN DASAR
a.
Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang
sah; atau b. Dewan Komisaris. 4. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat menyebutkan hal/usul yang akan dibicarakan disertai dengan alasannya. Penyelenggaran RUPS tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa hal/usul tersebut menurut pendapat Direksi berhubungan dengan kepentingan Perseroan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan. 5. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, Direksi harus memberitahukan kepada para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional bahwa akan diadakan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal pemanggilan. 6. a.
Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS. Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan dan satu lainnya terbit atau beredar luas dalam wilayah negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
ANGGARAN DASAR
41
b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka: 1) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib melakukan pemberitahuan dan pemanggilan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; 2) Pemberitahuan dan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, dilakukan sendiri oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. c.
Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas biaya Perseroan.
7.
Jika setelah diadakan RUPS perlu diadakan RUPS kedua dan selanjutnya, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dan selanjutnya harus diiklankan dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua atau selanjutnya itu, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
8.
Pemanggilan RUPS harus menyebutkan tempat, hari, tanggal dan waktu maupun acara RUPS, dan pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan laporan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para Pemegang Saham di kantor
42
ANGGARAN DASAR
Perseroan sejak tanggal pemanggilan. Harus diberitahukan juga bahwa salinan-salinan neraca dan laporan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham, permintaan mana harus diterima di Kantor Pusat Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Tahunan bersangkutan diselenggarakan. 9. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam RUPS, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lain yang hadir, dan dalam hal semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih dari para Pemegang Saham yang hadir. 10. a.
Dalam hal Komisaris Utama dan/atau anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal
ANGGARAN DASAR
43
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS di pimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh c.
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham independen yang ditunjuk oleh Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
11. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan di putuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh notaris yang berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 14 1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. 2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
44
ANGGARAN DASAR
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. 4. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. 5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak
tercapai,
Perseroan
dapat
memohon
kepada
Ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 7. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 8. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. 9. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
ANGGARAN DASAR
45
10. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah suara yang di keluarkan dalam RUPS, kecuali dalam Anggaran Dasar atau perundang-undangan menentukan bahwa keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. 11. Kecuali jika RUPS menentukan lain, maka pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan. 12. Tiap saham memberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara.
kepada
pemegangnya
untuk
13. Setiap Pemegang Saham dapat diwakili pada RUPS oleh pihak lain dengan memakai surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam RUPS dan pada pemungutan suara dalam RUPS. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah. 14. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. 15. Apabila terdapat transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, maka untuk
46
ANGGARAN DASAR
melakukan transaksi tersebut diperlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: a.
RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang memiliki/mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham independen yang memiliki/ mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki/diwakili oleh Pemegang Saham independen.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki/diwakili oleh Pemegang Saham independen dan keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki/diwakili oleh Pemegang Saham independen yang hadir; dan c.
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan untuk RUPS Ketiga ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Ketua Bapepam dan LK), kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dalam RUPS tersebut dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan ke putusan yang disetujui oleh Pemegang
ANGGARAN DASAR
47
Saham
independen
yang
tidak
mempunyai
benturan
kepentingan.
DIREKSI Pasal 15 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. 2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang: a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; b. Tidak pernah dinyatakan pailit; c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih; dan/atau e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 3. Pengangkatan anggota Direksi juga dilaksanakan dengan memperhatikan integritas dan dedikasi, serta persyaratan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. 4. Pemenuhan persyaratan dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3, serta akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan tersebut
48
ANGGARAN DASAR
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. 5. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. 6. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan/atau pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS. 7. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 8. a.
Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
ANGGARAN DASAR
49
b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 9. a.
Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau
tunjangan lainnya, termasuk tansiem (tantieme) dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. b. Kewenangan RUPS untuk menetapkan besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. c.
Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
10. a.
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan rapat Direksi ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
11. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan itu.
50
ANGGARAN DASAR
12. a.
Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Pengunduran diri tersebut berlaku efektif 60 (enampuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud oleh Perseroan, kecuali sebelum jangka waktu tersebut terdapat RUPS yang memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, sehingga pengunduran diri berlaku efektif lebih cepat dari 60 (enampuluh) hari.
b. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah RUPS menerima baik pengunduran dirinya dan memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan. 13. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi tersebut: a. Jangka waktu jabatannya berakhir; atau b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau c. Meninggal dunia; atau d. Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, antara lain: 1) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; 2) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; 3) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 4) Mengundurkan diri; 5) Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
ANGGARAN DASAR
51
e. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1), 2) dan butir 5) diambil setelah yang bersangkutan diberi f.
kesempatan membela diri. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dilakukan dalam RUPS pemberhentian yang bersangkutan.
14. Anggota
Direksi
sewaktu-waktu
dapat
diberhentikan
untuk
sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. 15. Atas pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 14 berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Keputusan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris. b. Diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi. c. Disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut. d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada hurut d ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. f. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan diantara Pemegang Saham yang hadir. g. Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada hurud d ayat ini tidak
52
ANGGARAN DASAR
diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, h.
maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini.
16. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, kecuali RUPS menentukan lain. 17. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a, kecuali RUPS menentukan lain. 18. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 19. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun karena masa jabatannya berakhir, maka yang ber sangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS Tahunan.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 16 1. Tugas pokok Direksi adalah: a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. ANGGARAN DASAR
53
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. 4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan. 5. Perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris: a. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komi saris; b. Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun; c. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang; dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang terkait; e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau badan lain yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
54
ANGGARAN DASAR
f.
Perbuatan untuk tidak menagih lagi, mengalihkan atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapus bukukan, dengan ketentuan dari waktu ke waktu RUPS menetapkan jumlah hapus tagih yang dapat dipergunakan, baik untuk hapus tagih piutang pokok macet yang telah dihapus buku maupun hapus tagih atas selisih antara nilai pokok dengan nilai pengalihan atau pelepasan hak atas piutang pokok macet yang telah dihapus buku;
g.
Perbuatan lain dalam rangka optimalisasi aset termasuk piutang Perseroan dengan mengindahkan ketentuan Pasal 19 ayat 6.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut; b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan RUPS adalah sah apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan
ANGGARAN DASAR
55
keputusan RUPS harus disetujui oleh paling sedikit dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut; dan c.
Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka: a. Direksi diwajibkan, antara lain: 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta lapangan usahanya; 2) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; 3) Menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; 4) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan; 5) Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan; 6) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan
56
ANGGARAN DASAR
kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris; 7) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya; 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional; 9) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan. b. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain, sebagai berikut: 1) Menetapkan kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan kepengurusan; 2) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan; 3) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan; 4) Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
ANGGARAN DASAR
57
5) Menghapusbukukan piutang pokok macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris; 6) Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh rapat Dewan Komisaris dengan memper hatikan peraturan perundang-undangan; 7) Tidak menagih lagi piutang berupa bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris. 8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 9. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam rapat Direksi. 10. a.
Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9, maka Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. b. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya yang
58
ANGGARAN DASAR
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi berwenang untuk c.
dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Jika tidak ada keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. 12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi. 13. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13, yang berhak mewakili Perseroan adalah: a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
ANGGARAN DASAR
59
c.
Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
15. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya sampai diterimanya pertanggungjawaban yang bersangkutan oleh RUPS Tahunan.
RAPAT DIREKSI Pasal 17 1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. 2. Pemanggilan rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini. 3. a.
Pemanggilan rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat Direksi yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau terdapat kebutuhan penyelenggaraan rapat Direksi yang mendesak.
60
ANGGARAN DASAR
4. Pemanggilan untuk rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
Perseroan
atau
tempat
kegiatan
usaha
5. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Direksi tersebut dapat diadakan di manapun di wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut. 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. 9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan ber dasarkan musyawarah untuk
ANGGARAN DASAR
61
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang menentukan. 11. a.
Dalam rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah
dalam rapat tersebut. b. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam rapat atau diwakilkan harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak boleh abstain). c. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin rapat Direksi tersebut, mengenai apakah yang bersangkutan mendukung atau tidak mendukung terhadap halhal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi. d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. 12. a.
62
Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang
ANGGARAN DASAR
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani Ketua Rapat dan seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat. b. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. c.
13. a.
Jika Risalah Rapat Direksi dibuat penandatanganan tidak disyaratkan.
oleh
notaris,
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mengenai semua usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. 14. Selain penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 13, rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 15. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Direksi
ANGGARAN DASAR
63
dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
DEWAN KOMISARIS Pasal 18 1. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang lainnya diantara anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. 2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang: a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; b. Tidak pernah dinyatakan pailit; c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih; e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan memperhatikan integritas dan dedikasi, serta persyaratan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. 4. Pemenuhan persyaratan dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3, serta akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan tersebut
64
ANGGARAN DASAR
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. 5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui pula oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. 6. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 7. a.
Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
ANGGARAN DASAR
65
8. Para anggota Dewan Komisaris diberi gaji atau honorarium berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk tansiem (tantieme) dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. 9. a.
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan rapat Dewan Komisaris ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan anggota Dewan Komisaris yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. 10. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris, maka untuk sementara Pemegang Saham yang memiliki saham yang paling banyak berhak menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, RUPS harus diselenggarakan. 11. a.
66
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Pengunduran diri tersebut baru efektif 60 (enampuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Perseroan, kecuali sebelum jangka waktu tersebut terdapat RUPS yang memutuskan menerima pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud, sehingga pengunduran diri berlaku efektif lebih cepat dari 60 (enam puluh) hari.
ANGGARAN DASAR
b. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah RUPS menerima baik pengunduran dirinya dan memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan. 12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: a.
Jangka waktu jabatannya berakhir; atau
b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah berdasarkan suatu Keputusan Pengadilan; Atau
pengampuan
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; atau d. Meninggal dunia; atau e. Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, antara lain: 1) Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; 2) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; 3) Dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan atau 4) Mengundurkan diri; 5) Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. f. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1), 2) dan butir 5) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. g. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dilakukan dalam RUPS pemberhentian yang bersangkutan. 13. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa ANGGARAN DASAR
67
jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang di gantikannya, kecuali RUPS menentukan lain. 14. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a, kecuali RUPS menentukan lain. 15. Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 16. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. 17. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS Tahunan.
TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 19 1. Dewan Komisaris bertugas: a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
68
ANGGARAN DASAR
b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; c.
Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS tersebut; e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. 2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban: a. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan; b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; c. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS; e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tepat pada waktunya; f. Memberikan tanggapan dan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan serta rencana kerja jangka
ANGGARAN DASAR
69
panjang Perseroan yang disiapkan dan disampaikan oleh g.
Direksi; Memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang diberikan selambat-lambatnya pada hari ketigapuluh bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai;
h. Apabila sampai dengan batas waktu akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ayat ini, Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, maka yang berlaku bagi Perseroan adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan tahun buku yang lampau. 3. Dewan Komisaris wajib membentuk komite disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dipandang perlu dapat meminta bantuan tenaga ahli waktu terbatas dalam melaksanakan tugasnya Perseroan.
sebagaimana dan apabila untuk jangka atas beban
4. Anggota Dewan Komisaris, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 5. Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan kepada Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan yang diminta tersebut. 6. Dewan Komisaris berhak dan berwenang untuk menyetujui kebijakan Direksi mengenai penetapan mekanisme, kriteria, dan
70
ANGGARAN DASAR
pendelegasian wewenang, sehubungan dengan optimalisasi aset termasuk piutang Perseroan. 7. a.
Sesuai dengan Pasal 15 ayat 14, rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundangundangan.
b. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. 8. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal berlakunya pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20 1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
ANGGARAN DASAR
71
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis Direksi. 3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. 4. a.
Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang
memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya atau terdapat kebutuhan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yang mendesak. 5. Pemanggilan untuk rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
72
ANGGARAN DASAR
6. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris tersebut dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 7. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut. 8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. 9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. 10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
ANGGARAN DASAR
73
11. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang menentukan. 12. a.
Dalam rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat atau diwakilkan harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak boleh abstain). c. Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri suatu rapat Dewan Komisaris dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Komisaris Utama atau kepada anggota Dewan Komisaris lainnya yang akan memimpin rapat Dewan Komisaris tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. e. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
74
ANGGARAN DASAR
f.
g.
Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Jika Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh notaris, penandatanganan tidak disyaratkan.
13. a.
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai semua usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
14. Selain penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 12, rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 15. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
ANGGARAN DASAR
75
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 21 1. a. Direksi
wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat: 1) Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; 2) Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; 3) Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
4) Hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. b. Dewan Komisaris wajib menyusun dan menetapkan Program Kerja Dewan Komisaris untuk setiap tahun buku yang akan menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini. 2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Dewan Komisaris selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. 3. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan selambat-lambatnya pada hari ke-30 (tiga puluh) bulan pertama setelah tahun buku berikutnya dimulai. 4. Tahun buku Perseroan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.
76
ANGGARAN DASAR
5. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan dalam Laporan Tahunan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya: a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan; c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium serta tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau. 6. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 7. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. ANGGARAN DASAR
77
8. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan
Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. 9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir. 10. a.
Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
11. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.
78
ANGGARAN DASAR
12. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan Laporan Laba Rugi dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional, dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM Pasal 22 1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang disetujui oleh RUPS tersebut. 2. a.
Dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. b. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang, Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan lain, dibagi sebagai dividen.
ANGGARAN DASAR
79
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. 5. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. 6. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. 7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. 8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud dalam ayat 7. 9. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. 10. a.
80
Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan,
ANGGARAN DASAR
dimasukkan
ke
dalam
dana
cadangan
yang
khusus
diperuntukkan untuk itu. b. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a. c.
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
d. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun menjadi milik Perseroan.
PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 23 1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sampai cadangan mencapai jumlah 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. 3. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
ANGGARAN DASAR
81
4. a.
Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan. b. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimaksud pada huruf a ayat ini dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24 1. Perubahan Anggaran Dasar termasuk merubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, memperbesar atau mengurangi modal dasar Perseroan dan/atau modal Perseroan yang ditempatkan, diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki/mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua yang sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
82
ANGGARAN DASAR
3. Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk RUPS ketiga, syarat dan mekanisme pemanggilan serta batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar. 4. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM Pasal 25 1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, maka dalam hal: a. Perseroan menggabungkan diri atau menerima penggabungan perusahaan lain; atau b. Peleburan Perseroan dengan perusahaan lain; Atau c. Pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain atau Perseroan mengambilalih perusahaan lain; atau d. Pemisahan Perseroan; atau perubahan bentuk badan hukum Perseroan; hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua yang sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3
ANGGARAN DASAR
83
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 3. Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk RUPS ketiga, syarat dan mekanisme pemanggilan serta batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan. 4. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. 5. RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 26 1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan
84
ANGGARAN DASAR
hak suara yang sah dan keputusan RUPS disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. 2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua yang sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 3. Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk RUPS ketiga, syarat dan mekanisme pemanggilan serta batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk pembubaran dan likuidasi. 4. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator. 5. a.
Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak ditunjuk Likuidator. b. Sisa dari perhitungan likuidasi, setelah di bayarkan segala hutang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa hasil likuidasi tersebut, maka sisanya akan dibagi menurut keputusan RUPS. 6. Upah bagi Likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
ANGGARAN DASAR
85
7. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM serta mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/ nasional di wilayah Republik Indonesia setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan menerima pertanggungjawaban Likuidator. 8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Likuidator. 9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
dapat untuk
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 meliputi: a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; c. Pembayaran kepada para kreditor; d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. 11. RUPS untuk pembubaran dan likuidasi harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. 12. Sejak saat pembubaran, dibelakang nama Perseroan dicantumkan kata ”dalam likuidasi”.
86
ANGGARAN DASAR
TEMPAT TINGGAL PEMEGANG SAHAM Pasal 27 Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ini.
PERATURAN PENUTUP Pasal 28 Terhadap Anggaran Dasar ini berlaku pula Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, akan diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
ANGGARAN DASAR
87
88
ANGGARAN DASAR
Articles of Association DEVIDER - PEMBATAS
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
ANGGARAN DASAR
www.bankmandiri.co.id
89
90
ANGGARAN DASAR
Contents
Page
The Establishment of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
93
The Chronology of Amendments of Articles of Association of PT
93
Bank Mandiri (Persero) Tbk The Latest Board of Commissioners and Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
105
Articles Article 1
Name and Domicile
107
Article 2
Incorporation Term of The Company
107
Article 3
Purposes, Objectives and Business Activities
107
Article 4
Assets
110
Article 5
Shares and Shares Certificate
115
Article 6
Duplicates of Share Certificate
117
Article 7
Shareholder Register and Special Register
118
Article 8
Collective Deposit
120
Article 9
Transfer of Shares
125
Article 10
General Meeting of Shareholders
127
Article 11
Annual General Meeting of Shareholders
128
Article 12
Extraordinary General Meeting of Shareholders
130
Article 13
Place, Notice, Chairperson and Minutes of General Meeting of Shareholders
130
Article 14
Quorum, Voting Right, and Resolution
135
Article 15
Board of Directors
139
Article 16
Duties and Powers of The Board of Directors
145
Article 17
Meeting of The Board of Directors
152
Article 18
Board of Commissioners
156
Article 19
Duties, Obligations and Power of The Board of Commissioners
161
Article 20
Meeting of Board of Commissioners
164
ANGGARAN DASAR
91
Article 21
Work Plan, Financial Year and Annual Report
168
Article 22
The Use of Profits and Distribution of Interim Dividends 172
Article 23
The Utilization of Reserve Fund
174
Article 24
Amendment to Articles of Association
175
Article 25
Merger, Consolidation, Acquisition,Spin-Off and The
176
Change of Legal Entity Article 26
Dissolution and Liquidation
177
Article 27
Domicile of Shareholders
180
Article 28
Closing Provision
180
92
ANGGARAN DASAR
The Establishment of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. was established on 2 October 1998 under the Deed No. 10, dated 2 October 1998, which was convened by Notary Sutjipto, SH, and has obtained approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-16561.HT.01.01 TH 98, dated 2 October 1998 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 97, dated 4 December 1998, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6859;
The Chronology of Amendments of Articles of Association of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 1. The first amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 98, dated 24 July 1999, which was convened by Notary Sutjipto, SH, and has been accepted and recorded in Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C13.781/HT.01.04 TH 99 dated 29 July 1999, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 77, dated 24 September 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 252; 2. The second amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 48, dated 10 July 2001, which was convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Laws and Regulations of the Republic of Indonesia No. C-03458.HT.01.04 TH 2001 dated 18 July 2001, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.
ANGGARAN DASAR
93
101, dated 18 December 2001, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 491; 3. The third amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 1, dated 1 June 2003, which was convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C12266.HT.01.04.TH 2003 dated 3 June 2003, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 63, dated 8 August 2003, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 517; 4. The fourth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 2, dated 1 June 2003, which was convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, and has obtained approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in a letter No. C-12783.HT.01.04. TH 2003, dated 6 June 2003 and No. C-13420.HT.01.04.TH 2003 dated 13 June 2003, was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 63, dated 8 August 2003, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6590; 5. The fifth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 130, dated 29 September 2003, which was convened by Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the
94
ANGGARAN DASAR
Republic of Indonesia No. C-25309.HT.01.04 TH 2003, dated 23 October 2003, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 93, dated 21 October 2003, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 910; 6. The sixth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 43, dated 10 November 2004, which was convened by Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-29749.HT.01.04 TH 2004, dated 8 December 2004, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3, dated 11 January 2005, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 23; 7. The seventh amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 108, dated 26 January 2005, which was convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C03680.HT.01.04 TH 2005, dated 14 Februari 2005, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 30, dated 15 April 2005, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 308; 8. The eighth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 5, dated 4 April 2005, which was convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, and
ANGGARAN DASAR
95
has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-10564.HT.01.04 TH 2005, dated 18 April 2005, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 45, dated 7 June 2005, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 522; 9. The ninth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 8, dated 4 July 2005, which was convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-20004.HT.01.04 TH 2005, dated 20 July 2005, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 70, dated 1 September 2005, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 832; 10. The tenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 44, dated 6 October 2005, which was convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-28114.HT.01.04 TH 2005, dated 12 October 2005, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 103, dated 27 December 2005, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1217;
96
ANGGARAN DASAR
11. The eleventh amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 192, dated 21 December 2005 which was convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-01287 HT.01.04 TH 2006, dated 17 January 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 19, dated 7 March 2006, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 256; 12. The twelfth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 11, dated 5 January 2005, which was convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-02540 HT.01.04 TH 2006, dated 27 January 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 31, dated 18 April 2006, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 405; 13. The thirteenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 48, dated 12 April 2006, which was convened by Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-11408 HT.01.04 TH 2006, dated 21
ANGGARAN DASAR
97
April 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46, dated 9 June 2006, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 602; 14. The fourteenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 1, dated 5 December 2006, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7HT.01.04-4704, dated 8 December 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4, dated 12 January 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 34; 15. The fifteenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 2, dated 5 December 2006, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7HT.01.04-4963, dated 14 December 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4, dated 12 January 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 35; 16. The sixteenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 5, dated 6 December 2006, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
98
ANGGARAN DASAR
amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7HT.01.04-5098, dated 15 December 2006, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4, dated 12 January 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 36; 17. The seventeenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 65, dated 22 December 2006, which was convened by Notary Poerbaningsih Adi Warsito, SH, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7HT.01.04-5741, dated 29 December 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 16, dated 23 Februari 2010, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 111; 18. The eighteenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 24, dated 31 January 2007, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7HT.01.04-1741, dated 13 Februari 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 35, dated 1 May
ANGGARAN DASAR
99
2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 460; 19. The nineteenth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 14, dated 11 May 2007, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-7371, dated 23 May 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64, dated 10 August 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 894; 20. The twentieth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 15, dated 11 May 2007, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-7919, dated 30 May 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64, dated 10 August 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 895; 21. The twenty first amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 29, dated 27 July 2007, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the
100
ANGGARAN DASAR
Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-11483, dated 1 August 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 80, dated 5 October 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1135; 22. The twenty second amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 32, dated 30 October 2007, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. CUM.HT.01.10-2820, dated 6 November 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 12, dated 8 Februari 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 107; 23. The twenty third amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 33, dated 30 October 2007, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. CUM.HT.01.10-4985, dated 30 November 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 12, dated 8 Februari 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 108; 24. The twenty fourth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 48, dated 25 June 2008, which was
ANGGARAN DASAR
101
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-39432.AH.01.02 TH 2008, dated 8 July 2008 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 71, dated 2 September 2008, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 16626; 25. The twenty fifth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 21, dated 10 July 2008, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-19368 dated 7 August 2008 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 18, dated 3 March 2009, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 158; 26. The twenty sixth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 2, dated 10 October 2008, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-22998 dated 4 November 2008. 27. The twenty seventh amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 4, dated 9 January 2009, which was
102
ANGGARAN DASAR
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-00983 dated 26 Februari 2009 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 28, dated 7 April 2009, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 254; 28. The twenty eighth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 8, dated 2 July 2009, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-10953 dated 22 July 2009; 29. The twenty ninth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 4, dated 7 January 2010, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-01385 dated 19 January 2010; 30. The thirtieth amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 29, dated 17 June 2010, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity
ANGGARAN DASAR
103
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.1015813 and No. AHU-AH.01.10-15814, both dated 24 June 2010; 31. The thirty first amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 7, dated 11 January 2011, which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.1002369 dated 24 January 2011; 32. The thirty second amendment of the Articles of Association was set forth in the Deed No. 15, dated 25 Februari 2011 which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.1007466 dated 10 March 2011.
104
ANGGARAN DASAR
The Latest Board of Commissioners and Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The latest amendment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company was set forth in the Deed No. 32, dated 21 June 2011 which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, which has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law Administration of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No: AHU-0063383.AH.01.09 Tahun 2011 dated 1 Agustus 2011.
ANGGARAN DASAR
105
106
ANGGARAN DASAR
NAME AND DOMICILE Article 1 1. This Limited Liability Company shall be called: “PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk.” abbreviated into “PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk” (hereinafter in this Articles of Association is referred to as the “Company”), having its domicile and head office in South Jakarta. 2. The Company may open branches or representatives in other places within or outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors upon approval of the Board of Commissioners as well as by taking into account of the prevailing laws and regulations.
INCORPORATION TERM OF THE COMPANY Article 2 The Company shall be established for an indefinite period and commenced as of 2-10-1998 (the second day of October one thousand nine hundred ninety eight) as set forth in the deed of incorporation which has obtained ratification under the decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia dated 2-10-1998 (the second day of October one thousand nine hundred ninety eight) No: C216561.HT.01.01.TH.98
PURPOSES, OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES Article 3 1. The purposes and objectives of the Company are to engage in the activity of banking in accordance with the prevailing laws and regulations.
ANGGARAN DASAR
107
2. In order to achieve the above-mentioned purposes and objectives, the Company may undertake the following business activities: a.
Collecting public’s fund in the form of savings such as giro (clearing account), time deposit, deposit certificate, savings account and/ or other forms equivalent to the foregoing;
b. Providing credits; c. Issuing promissory notes; d. Purchasing, selling or putting encumbrance over on its own risk or for the benefit of and under its customer’s instruction, for the following; 1) Money order, including those accepted by bank of which the validity period does not exceed the common practice of trading of such papers; 2) Promissory notes and other commercial papers of which the validity period does not exceed the common practice of trading of such papers; 3) State treasury papers and government guarantees; 4) Certificates of Bank of Indonesia (SBI) 5) Bonds; 6) Commercial papers with a validity period in accordance with the prevailing laws and regulations; 7) Other commercial papers with a validity period in accordance with the prevailing laws and regulations. e. Transferring funds whether for its own benefit as well, as the benefit. f. Placing funds, borrowing funds from or lending funds to other banks, whether by letters, telecommunication facilities or registered money orders, cheques, and other facilities; g. Receiving payments from receivable of commercial papers and undertaking settlements with or among third parties;
108
ANGGARAN DASAR
h.
Providing safe deposit for goods and commercial papers;
i.
Engaging custodial activities for other parties’ interest based on a contract;
j.
Conducting a placement of fund from one customer to another in the form of commercial papers which are not listed at the stock exchange;
k. l.
Factoring, credit card and trusteeship services; Providing financing and/or other activities based on the principle of syariah, in accordance with the rules and regulations imposed by competent authorities;
m. Conducting activities normally performed by banks as long as not in contradictory with the rules and regulations. 3.
Other than conducting business activity as referred to in paragraph 2, the Company may also: a. Perform activities in foreign currencies pursuant to the rules and regulations imposed by competent authorities; b. Perform capital participation in banks or other companies in financial sectors such as leasing companies, venture capital, securities companies, insurance companies as well as clearance settlement and depository institutions, subject to rules and regulations imposed by the competent authorities; c. Perform temporary capital participation to overcome credit failure or financing failure pursuant to syariah principles, provided that its participation shall eventually withdrawn, subject to the rules and regulations imposed by the competent authorities; d. Act as a founder and a manager of pension funds in accordance with the prevailing laws and regulations; e. Purchase collateral either in a whole or in part through an auction or in the event a debtor fails to meet its obligations to the Company,
ANGGARAN DASAR
109
the
purchased
collateral
shall
consequently
be
liquidated
immediately.
ASSETS Article 4 1. The authorized capital of the Company shall be Rp 16,000,000,000,000.00 (sixteen trillion Rupiah) divided into 1 (one) Series A Dwiwarna share having a nominal value of Rp.500.00 (five hundred Rupiah) and 31,999,999,999 (thirty one billion nine hundred ninety nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine) Series B shares, each share has a nominal value of Rp. 500.00 (five hundred rupiah); 2. Of such authorized capital have been subscribed in the amount of 1 (one) A Dwiwarna Series share with a nominal value of Rp 500.00 (Five hundred Rupiah) and 23,333,333,332 (twenty three billion three hundred thirty three million three hundred thirty three thousand three hundred thirty two) B Series shares per share having a nominal value of Rp 500.00 (Five hundred Rupiah) or the total nominal value of Rp 11,666,666,666,000. (Eleven trillion six hundred sixty six billion six hundred sixty six million six hundred sixty six thousand Rupiah). One hundred percent (100%) of the nominal value of each of the above mentioned subscribed shares, or the total sum of Rp 11,666,666,666,500.- (eleven trillion six hundred sixty six billion six hundred sixty six million six hundred sixty six thousand five hundred Rupiah) have been fully paid up to the Company by the respective shareholders of the relevant shares with the details as follows:
110
ANGGARAN DASAR
a.
Rp.10.498.247.371.000.00 (ten trillion four hundred ninety eight billion two hundred forty seven million three hundred seventy one thousand Rupiah), as stated on the deed dated 111-2011 (the eleventh of January two thousand and eleven) No: 7, which had been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of the Republic of Indonesia as stated in the Letter of Notification Receipt dated 24-1-2011 (the twentyfourth day of January two thousand and eleven) No: AHU-AH.01.10-02369;
b. Rp.1.168.419.295.500 (one trillion one hundred sixty eight billion four hundred nineteen million two hundred ninety five thousand five hundred Rupiah); as stated in “Journal of the Increase of the Company’s Subscribed and Paid-up Capital through Rights Issue with Pre-Emptive Rights Issue (HMETD)” which was issued by the Company’s Accounting Group on the 25-2-2011 (twenty fifth day of Februari two thousand and eleven), with sufficient stamp duty and affixed to the original hereof; 3. Each share which is further issued including requirements and term of the issuance of shares shall only be executed by the Board of Directors with the approval of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “GMS”), subject to the provisions set forth in this Articles of Association and the prevailing laws and regulations in Capital Market as well as Securities Exchange regulations in Indonesia, where the Company’s shares are listed, provided that the price of the issued shares shall not be less than the par value. 4. a.
1) In case the shares in portfolio are to be issued by a limited public offering with the pre-emptive right of Securities
ANGGARAN DASAR
111
(hereinafter referred to as “Limited Public Offering”) to the shareholders, all shareholders whose names are registered in the Shareholder Register of the Company on the date stipulated by the General Meeting of Shareholders approving the Limited Public Offering have a pre-emptive right to purchase the shares which are going to be issued (hereinafter referred to as “Share Preemptive Right or abbreviated as “Rights Issue”) in proportion to the shares respectively own by them by way of payment in cash. 2) Rights Issue may be sold and transferred to other parties with due observance of the Articles of Association and prevailing laws and regulations in the Capital Market. 3) The Board of Directors must announce the resolution on the issuance of shares by limited public offering in at least 2 (two) Indonesian daily newspapers, one of which is circulated within the territory of the Republic of Indonesia pursuant to the Board of Directors’ consideration. 4) The Shareholders or the holders of the Rights Issue shall be entitled to purchase shares to be issued in accordance with the total Rights Issue at the time and subject to requirements stipulated in the resolution of the General Meeting of Shareholders as referred in paragraph 3. 5) In the case within the stipulated time as specified in the resolution of the General Meeting of Shareholders above, the Shareholders or the holders of Rights Issue do not purchase the shares offered to them in accordance with total Rights Issue by making payment in cash of the shares price to the Company, then the shares will be allocated to the Shareholders who intend to purchase the shares in an amount bigger than their Rights Issue portion equals with
112
ANGGARAN DASAR
total executed Rights Issue, by taking into account of the provisions in the Articles of Association and prevailing laws and regulations in the Capital Market. 6) In the case there are still remaining shares after the allocations: a) If the total maximum for the increase of the Company’s capital through the Limited Public Offering has not yet been stipulated and executed without any guarantee from the standby buyer, the remaining shares which are not partly taken shall not be issued and shall be retained in the Company; b) If the total maximum for the increase of the Company’s capital through the Limited Public Offering has been stipulated and executed with a guarantee from the standby buyer, the remaining shares shall be allocated to a certain party acting as standby buyer in the Limited Public Offering, a party who has provided an undertaking to purchase the remaining shares provided that the said price and terms are not less than those determined in the resolution of the General Meeting of Shareholders; with due observance of the provision in Articles of Association and rules and regulations in the Capital Market. b. Provision as referred to in point a of this paragraph shall be applicable mutatis mutandis in terms of the Company’s decision to issue convertible bonds and/or warrant and/or any other convertible securities similar to that. 5. In deviation of the provisions in paragraph 4, the Company, upon approval of the General Meeting of Shareholders shall be able to issue shares in portfolio and/or convertible bonds and/or warrant
ANGGARAN DASAR
113
and/ or any other similar convertible securities without a limited public offering to the Shareholders. The shares and/or convertible bonds and/or warrant and/or any other similar convertible securities may be sold by the Company to anyone whomsoever at the price and terms as determined by the Board of Directors upon the approval of the General Meeting of Shareholders, provided that the said issuance: a. Shall be addressed to the Company’s employees; b. Shall be addressed to the holders of the convertible bonds, warrant or any other convertible securities, which have been issued upon the approval of the General Meeting of Shareholders; c. Shall be conducted for reorganization and/or restructuring which has been approved by the General Meeting of Shareholders; and/ or d. Shall be executed by observing the total amount and the period as regulated in the laws and regulations in the Capital Market or as exempted by a regulation as likely to be acceptable by the Company. 6. The payment of shares capital can be made in the form of money and/ or others which can be valued by money, as long as not in contradictory with the prevailing laws and regulations and/or with due observance of provision of Articles of Association. 7. In the event that the authorized capital is increased, each share subscription shall only be further executed by the Board of Directors at the time and under certain conditions as determined by the Board of Directors, and the Board of Directors shall determine the price of the shares to be issued as well as any other terms deemed necessary provided that the price shall not be
114
ANGGARAN DASAR
below the nominal value. The said resolution of the Board of Directors shall also obtain approval from the General Meeting of Shareholders, without prejudice to the permit from the competent authorities. 8. The General Meeting of Shareholders referred to in this article shall be attended by the Shareholder of Series A Dwiwarna share and the resolutions of such meeting must be approved by the holder of Series A Dwiwarna share.
SHARES AND SHARES CERTIFICATE Article 5 1. The Company’s shares are registered shares and are issued on behalf of the owner as registered in the Shareholders Register consisting of Series A Dwiwarna share that specifically can only be owned by the STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and Series B shares which can be owned by the public. 2. The “shares” in this Articles of Association shall refer to Series A Dwiwarna share and Series B shares, while the “shareholders” shall refer to Shareholders of Series A Dwiwarna share and Series B shares, unless it is explicitly stipulated otherwise. 3. The Shareholder of Series A Dwiwarna share has the rights which are not owned by the Shareholders of Series B shares, i.e. the right to: a. Amend the Articles of Association; b. Amend the capital structure; c.
Appoint and/or terminate members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
ANGGARAN DASAR
115
d. Merge, consolidate, acquire, spin-off or change the form of the legal entity. e. Dissolve and liquidate of the Company; provided that the use of such right shall be in accordance with the provisions in the Articles of Association and rules and regulations. 4.
The Company only acknowledges one person (individual person or legal entity) as the holder of one share or more.
5.
In the event that a share due to any reason whatsoever becomes the property of several persons, those who have joint ownership shall appoint one person among them or another person as their joint representative, and only the appointed or authorized person shall be entitled to exercise the rights conferred by law upon such share.
6.
To the extent that the provision as referred to in paragraph 5 has not yet been implemented, the shareholders shall not be entitled to cast any votes in a General Meeting of Shareholders, and the dividend payment for the share shall be postponed.
7.
A shareholder shall be lawfully subject to the provisions of this Articles of Association, and by all resolutions lawfully adopted in the General Meeting of Shareholders and the prevailing laws and regulations.
8.
Shares of the Company which are listed in the Stock Exchange in Indonesia are subject to the prevailing laws and regulations in Capital Market.
9.
Shares Ownership evidence may be in the form of share certificate or collective share certificate of which the forms and contents shall be
116
ANGGARAN DASAR
determined by the Board of Directors and signed by or bear the printed signature thereupon by President Director and President Commissioner, or in case the President Director and/or President Commissioner is prevented, of which impediment no evidence to third parties shall be required, it shall be substituted by another member of the Board of Directors and/or other members of the Board of Commissioners.
DUPLICATES OF SHARE CERTIFICATE Article 6 1. In the event that a share certificate is damaged or unusable, such share certificate may be replaced as long as the Company receives sufficient evidence that: a. The shares certificate is damaged or unusable; b. The party submitting a written request for the duplicate of share certificate is the owner of the said shares certificate and the original shares certificate which is damaged or unusable shall be returned and can be exchanged with the new ones with the same numbers with the original shares certificate. 2. Shares certificate as referred to in paragraph 1 shall then be destroyed and Minutes shall be made by the Board of Directors to be reported in the subsequent General Meeting of Shareholders. 3. a.
In the event that a share certificate is lost or totally damaged, the owner of the shares certificate shall submit written request to the Board of Directors, and the Board of Directors shall then issue a duplicate after the Board of Directors is of the opinion that the loss has been sufficiently proven to the satisfaction of the Board of Directors and upon a guarantee as
ANGGARAN DASAR
117
may be deemed necessary by the Board of Directors in any particular case. b. The issuance of the duplicate for a lost or totally damaged share certificate shall be announced in the Stock Exchange where such share is listed within the period of at least 14 (fourteen) days prior to the issuance of the duplicate thereof. c.
Implementation of points a and b of this paragraph shall be based on regulations of the Stock Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed and the laws and regulations applicable in the Capital Market.
4. After the duplicate of such share certificate is issued, the original thereof shall be declared null and void to the Company. 5. All expenses incurred for the issuance of a duplicate of the Share Certificate shall be borne by the shareholder concerned or the interested party. 6. The foregoing provision on the issuance of duplicate share certificate shall be mutatis mutandis applicable to the issuance of a duplicate for a collective share certificate.
SHAREHOLDER REGISTER AND SPECIAL REGISTER Article 7 1. The Company shall manage, keep and maintain a Shareholder Register and a Special Register at the Company’s domicile. 2. In the Shareholder Register the following particulars shall be recorded: a. Names and addresses of shareholders;
118
ANGGARAN DASAR
b. Number, serial numbers, and acquisition date of share certificates or collective share certificate and classification owned by the shareholders; c. Amount paid up per share; d. Names and addresses of the person or legal entity having rights of pledge on a share or as share fiduciary recipient and acquisition date or date of such right of pledge or date of registration of the fiduciary securities; e. Particulars on the share payment in any form whatsoever other than in cash; f.
Amendment to shares ownership.
3. In a Special Register is written remark on the ownership of the shares by the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their families in the Company and/or in other Companies and the date of acquisition of such shares. 4. a.
Shareholders shall notify in writing any change of address to the Company’s Board of Directors. As long as the notification is not yet made, all notice to the shareholders shall be deemed to have been legally addressed if sent to the last recorded address in the Shareholder Register. b. Any record and/or alteration to the Shareholder Register shall be signed by a member of Board of Directors and a member of the Board of Commissioners, unless the Board of Directors appoints and grants power to the Securities Administration Bureau.
5. Each shareholder shall be entitled to inspect the Shareholder Register and the Special Register at the place and during the
ANGGARAN DASAR
119
Company’s Office hours or at the office of the Securities Administration Bureau appointed by the Company. 6. With due observance of the prevailing laws and regulation in the Capital Market, only the shareholders whose names registered in accordance with each share classification in the Shareholder Register shall be the valid Shareholders of the Company and entitled to exercise any rights conferred upon a Shareholder pursuant to the prevailing laws and regulations as well as this Articles of Association. 7. The Company’s Board of Directors may appoint and grant power of attorney to the Securities Administration Bureau to perform the annotation of shares in the Shareholders Register and the Special Register. 8. In the event of any sale, transfer, encumbrance in the form of pledge, fiduciary security or anything related to the Company’s shares or cessie related to the right or interest of shares, the interested party shall submit a written request to the Board of Directors or any parties appointed by the Board of Directors, to be annotated and registered in the Shareholder Register, pursuant to the rules and regulations in Capital Market and Stock Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed.
COLLECTIVE DEPOSIT Article 8 1. Shares in Collective Deposit at Depository and Settlement Institution shall be recorded in the Shareholder Register in the
120
ANGGARAN DASAR
name of the Depository and Settlement Institution for the interest of all account holders at the Depository and Settlement Institution. 2. The shares in the Collective Deposit at a Custodian Bank or at a Securities Company recorded in the Securities account at the relevant Depository and Settlement Institution shall be recorded in the name of the Custodian Bank or the Securities Company for the interest of account holders at the said Custodian Bank or Securities Company. 3. If the shares in the Collective Depository at the Custodian Bank are part of portfolio of Mutual Fund Securities in the form of Collective Investment Contract and not included into the Collective Depository at Depository and Settlement Institution, the Company shall record the shares in the Shareholders Register of the Company in the name of the Custodian Bank for the interest of the owner of an investment Unit of the Mutual Funds in the form of a Collective Investment Contract. 4. The Company shall be obliged to issue a certificate or written confirmation to the Depository and Settlement Institution or the Custodian bank as a receipt of registration in the Shareholder Register of the Company. 5. The Company shall transfer the shares in Collective Deposit which are registered in the name of the Collective Deposit at Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank for the Mutual Funds in the form of Collective Investment Contract in the Shareholder Register Book in the name of the party appointed by the relevant Depository and Settlement Institution.
ANGGARAN DASAR
121
The request for transfer shall be submitted by the Board of Directors of the Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank or the legal attorney of the said Board of Directors to the Company or the Securities Administration Bureau appointed by the Company. 6. The account holder recorded in the Depository and Settlement Institution’s account, the Custodian Bank or the Securities Company shall be entitled to obtain written confirmation as a receipt of registration in the Securities’ account at the said Collective Deposit concerned. 7. In the Collective Deposit, each share issued by the Company from the same classification shall be equal to and interchangeable with one another. 8. The Company shall be obliged to refuse the transfer of shares from initially in the name of the Shareholders into the name of the Depository and Settlement Institution, or the Custodian Bank of the Mutual Funds in the form of a Collective Investment Contract as the Collective Depository related to the shares previously reported lost or damaged, unless the shareholder requesting the transfer thereof gives sufficient evidence and/or guarantee that the relevant shares are truly lost or damaged. 9. The Company shall be obliged to refuse the registration of a transfer of shares to the Collective Deposit in the event if such shares are encumbered, place under security attachment by virtue of an order of the court or being confiscated for criminal case proceedings.
122
ANGGARAN DASAR
10. a.
Account Holder whose shares are included in the Collective Deposit at the Depository and Settlement Institution, the Custodian Bank or the Securities Company shall be entitled to cast vote at the Company’s General Meeting of Shareholders, in proportion to the number of shares owned as evidenced in the share registration note issued by the Depository and Settlement Institution, the Custodian Bank or the Securities Company, signed by the Board of Directors of the Depository and Settlement Institution, the Custodian Bank or the Securities Company provided that the shares registration note
issued by the Custodian Bank or the Securities Company shall also be signed by the Board of Directors of the Depository and Settlement Institution as a proof of ratification and such signature of the Board of Directors may also be granted to the legal attorney of the Board of Directors. b. The Holder of Securities account who is entitled to cast a vote in the General Meeting of Shareholders shall be the party whose name is recorded as the holder of the Securities account at the Depository and Settlement Institution, the Custodian Bank, or the Securities Company within 1 (one) working day prior to the notice of the General Meeting of Shareholders. c. The Depository and Settlement Institution, or the Custodian Bank or the Securities Company shall be obliged to submit a list of holders of Securities account to the Company for registration in the Shareholder Register especially made for that purpose prior to the General Meeting of Shareholders within a definite period as provided in the prevailing laws and regulations in Capital Market.
ANGGARAN DASAR
123
11. The Investment Manager shall be entitled to attend and cast a vote in the General Meeting of Shareholders for the Company’s shares being included in Collective Deposit at the Custodian Bank which are part of the Mutual Funds Securities portfolio in the form of a Collective Investment Contract and not included in the Collective Deposit at the Depository and Settlement Institution provided that the Custodian Bank shall notify the name of the Investment Manager not later than 1 (one) working day prior to the General Meeting of Shareholders. 12. The Company shall deliver dividends, bonus shares or other shareholding-related entitlements to the Depository and Settlement Institution, and thereafter the Depository and Settlement Institution shall deliver dividends, bonus shares or other entitlements to the Custodian Bank and the Securities Company for the interest of the respective account holders at the said Custodian Bank and Securities Company. The Company shall deliver dividends, bonus shares or other shareholding-related entitlements to the Custodian Bank for the shares in the Collective Deposit at the Custodian Bank constituting a part of portfolio of Mutual Funds Securities in the form of Collective Investment Contract and not included in the Collective Deposit at the Depository and Settlement Institution. 13. The time limit to determine the holder of the Securities account entitled to obtain dividends, bonus shares or other shareholdingrelated entitlements in the Collective Deposit shall be determined by the General Meeting of Shareholders provided that the Custodian Bank and the Securities Company shall submit a list of Securities account holders together with the number of the Company’s shares owned by the securities account holders thereof
124
ANGGARAN DASAR
at the Depository and Settlement Institution which thereafter shall be submitted to the Company within not later than 1 (one) working day after the date which becomes the basis of determination for the shareholder entitled to obtain dividends, bonus shares or other entitlements
TRANSFER OF SHARES Article 9 1. In the event of a change of ownership of a share, the original owner registered in the Shareholder Register shall be deemed to remain as the owner of such share until the new owner is registered in the Shareholder Register of the Company, with due observance of the prevailing laws and regulations of the Stock Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed. 2. a.
All transfers of shares shall be evidenced by a document signed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of transferee of the shares concerned. b. Document of share transfer shall comply with the prevailing laws and regulations at Capital Market and the regulations at the Stock Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed.
3. The Board of Directors may refuse to register the transfer of shares in the Shareholder Register of the Company if the provisions stipulated in the Company’s articles of association are not complied with, or in case one of the requirements given by the competent authorities are not fulfilled.
ANGGARAN DASAR
125
4. a.
If the Board of Directors refuses to register the transfer of shares the Board of Directors shall deliver a notice of refusal to the transferor within 30 (thirty) days after the date of such request for registration is accepted by the Company’s Board of Directors.
b. With respect to the Company’s shares listed in the Stock Exchange in Indonesia, any rejection to register the transfer of shares shall be in accordance with the regulations of the Stock Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed. 5. Registration of transfer of right of shares shall be made by taking into account of the prevailing laws and regulations of the Stock Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed and the laws and regulations in Capital Market. 6. a.
Any person entitled to a share due to death of a shareholder or in any case in which the ownership of a share is by law changed, may by producing evidences of transfer as may from time to time be required by the Board of Directors, submit a written request for registration as the holder of the share. b. The registration shall only be performed in the case the Board of Directors are satisfied with the evidence of title, without prejudice to the provisions stipulated in this Articles of Association and with due observance of the regulations of the Stock Exchange in Indonesia, where the Company’s shares are listed.
7. All limitation, restrictions and provisions in this Articles of Association regulating the right to transfer shares and registration of transfer of share shall also be applicable to any transfer of right pursuant to the provisions of paragraph 6.
126
ANGGARAN DASAR
8. In order to determine the names of Shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders, the Shareholder Register shall be closed 1 (one) working day prior to the date of the notice of the General Meeting of Shareholders. 9. The transfer of shares included in the Collective Deposit shall effected by means of book transfer from one Securities account to another at the Deposit and Settlement Institution, the Custodian Bank and the Securities Company. 10. For transfer of shares listed in the Stock Exchange, rules and regulations of the Stock Exchange in Indonesia, where the shares are listed, and laws and regulations including regulations in Capital Market, shall be applicable except for the transfer of Series A Dwiwarna share which cannot be transferred to anyone else whomsoever.
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 10 1. The General Meeting of Shareholders shall consist of: a. Annual General Meeting of Shareholders, and b. Other General Meetings of Shareholders, hereinafter referred to as the Extraordinary General Meeting of Shareholders. 2. Term of General Meeting of Shareholders in this Articles of Association shall mean both Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders unless expressly provided otherwise.
ANGGARAN DASAR
127
3. In a General Meeting of Shareholders, the Shareholders shall be entitled to obtain any particulars related to the Company from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as long as it relates to the agenda of the General Meeting of Shareholders and not in contradictory with the Company’s interests. 4. The General Meeting of Shareholders with the miscellanous agenda shall not be entitled to adopt any resolutions, unless all Shareholders are present and/or represented in the General Meeting of Shareholders and approve the addition to the agenda thereof. 5. Resolution on the addition to the agenda of the General Meeting of Shareholders shall be unanimously approved. 6. Any resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be announced by the Company in 2 (two) daily newspapers, in Indonesian language, in accordance with the laws and regulations in Capital Market.
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 11 1. The Annual General Meeting of Shareholders shall be annually held within not later than 5 (five) months after the closing of the financial year of the Company. 2. In the Annual General Meeting of Shareholders: a. The Board of Directors shall submit an Annual Report containing matters as referred to in Article 21 paragraph 5 to obtain approval, including approval of the financial report.
128
ANGGARAN DASAR
b. The appropriation of the Company’s profits shall be resolved, c.
in case the Company has a positive profit. The appointment of a Public Accountant to audit the current financial accounts of the Company based on a proposal of the Board of Commissioners.
d. Other matters brought forward can be resolved for the interest of the Company in accordance with the provisions set forth in this Articles of Association. 3. a.
Any In the agenda of the Annual General Meeting of
Shareholders, a proposal brought forward by the Board of Commissioners and/or a Shareholder or more representing at least 1/10 (one-tenth) of the total shares issued by the Company with the valid voting rights may be included, provided that the relevant proposal shall be received by the Board of Directors within not later than 7 (seven) days prior to the notice of the Annual General Meeting of Shareholders. b. A proposal from the Board of Commissioners and/or a Shareholder or more as referred to in letter a will be included in the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders, if according to the Board of Directors’ opinion, such proposal relates to the Company’s interests. 4. Any proposals of the Board of Commissioners and/or Shareholders which are not in accordance with the provision as referred to in paragraph 3 shall only be discussed and resolved by the General Meeting of Shareholders provided that all Shareholders or its valid representatives are present and approve the addition to such agenda, and the resolution of the General Meeting of Shareholders on the proposed agenda must be unanimously approved.
ANGGARAN DASAR
129
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 12 1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be held at any time according to the Company’s requirements or interests to discuss and resolve the agenda of the General Meeting of Shareholders, except for the agenda of the General Meeting of Shareholders as referred to in Article 11 pa
01ragraph 2 letters a
and b with due observance of the prevailing laws and regulations as well as the Articles of Association. 2. a.
In the agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders, a proposal brought forward by the Board of Commissioners and/or a Shareholder or more representing at least 1/10 (one-tenth) of the total shares issued by the Company with valid voting rights may be included, provided that the relevant proposal shall be received by the Board of Directors within not later than 7 (seven) days prior to the notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. b. Proposal of the Board of Commissioners and/or a Shareholder or more as referred to in letter a shall be included in the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, if according to the Board of Directors’ opinion, such proposal relates to the Company’s interests.
PLACE, NOTICE, CHAIRPERSON AND MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 13 1. The General Meeting of Shareholders shall be held at the Company’s domicile or a place where the Company conduct its
130
ANGGARAN DASAR
main business activities or the domicile of the Stock Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed, without prejudice to the provisions stipulated in this Articles of Association. 2. The Board of Directors shall convene the General Meeting of Shareholders with prior announcement and notice for the General Meeting of Shareholders. 3. The holding of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 2 can also be served upon a request of: a.
A shareholder or more, representing at least 1/10 (one-tenth) of the total shares issued by the Company with valid voting rights; or b. The Board of Commissioners.
4. The request as referred to in paragraph 3 shall be submitted to the Board of Directors with a registered mail stating the matters/ proposals to be discussed together with the reasons thereof. The General Meeting of Shareholders shall be convened provided that such matters/proposals which are of the Board of Directors’ opinion relates to the Company’s interest, with due observance of the laws and regulations. 5. Within not later than 14 (fourteen) days prior to the date of the notice of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall announce the General Meeting of Shareholders to the Shareholders by means of advertisement in 2 (two) Indonesian language daily newspapers, one of which is published in the Company’s domicile and the other has national circulation, the date of which is excluding the date of the announcement and the date of the notice.
ANGGARAN DASAR
131
6. a.
The Board of Directors is obliged to make the notice of the General Meeting of Shareholders within not later than 14 (fourteen) days prior to the General Meeting of Shareholders. The notice of the General Meeting of Shareholders shall be served to the Shareholders by means advertisement in 2 (two) Indonesian language daily newspapers, one of which is circulated in the domicile of Stock Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed and the other is having wide circulation in the Republic of Indonesia, the date of which excluding the date of the notice and the General Meeting of
Shareholders. b. In the event that Board of Directors do not serve a notice of the General Meeting of Shareholders: 1) The request for the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 3 letter a, shall be re-submitted to the Board of Commissioners and the Board of Commissioners shall make the announcement and notice of the General Meeting of Shareholders in accordance with the laws and regulations. 2) The announcement and notice of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 3 letter b, shall be served by the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations. c. In the event the Board of Directors and the Board of Commissioners do not convene the General Meeting of Shareholders, the Shareholder who requests the General Meeting of Shareholders may submit a request to the Chief of District Court in which the jurisdiction covers the Company’s domicile to grant the approval to the applicant to make the notice of the General Meeting of Shareholders at the Company’s expenses.
132
ANGGARAN DASAR
7. If after convening the General Meeting of Shareholders, the second and subsequent one is required to be convened, such notice to the second and subsequent General Meeting of Shareholders shall be served by means of advertisement in 2 (two) Indonesian language daily newspapers one of which is circulated at the Company’s domicile and the other is having national circulation as determined by the Board of Directors, within at least 7 (seven) days prior to the second and subsequent General Meeting of Shareholders, the date of which excluding the date of notice and the date of the General Meeting of Shareholders. 8.
Notice of the General Meeting of Shareholders shall contain the place, day, date, and time, as well as the agenda of the Meeting, and the notice to the Annual General Meeting of Shareholders shall be accompanied by announcement of that the balance sheet and the profit and loss account of the previous financial year are available for inspection by the Shareholders at the Company’s office commencing from the date of notice. It should also be announced that copies of the balance sheet and profit and loss account of the previous financial year can be obtained from the Company upon written request from the Shareholder, of which the request must be received at the Company’s Head Office within not later than 7 (seven) days prior to the holding of the Annual General Meeting of Shareholders.
9.
Without any prejudice to other provisions in this Articles of Association, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by the President Commissioner or in case the President Commissioner is absent or prevented to attend for any reason of, which impediment no evidence to third parties shall be required, it shall be chaired by the Vice President Commissioner. In case the Vice President Commissioner is absent or prevented to attend for any reason
ANGGARAN DASAR
133
whatsoever of which impediment no evidence to third party shall be required, it shall be chaired by a member of the Board of Commissioners, in the event that all members of the Board of Commissioners are absent or prevented to attend for any reason whatsoever which impediment no evidence to third parties shall be required, the meeting shall be chaired by the President Director. In case the President Director is absent or prevented to attend for any reason which impediment no evidence to third parties shall be required, it shall be chaired by the Vice President Director. In case the Vice President Director is absent or prevented to attend for any reason which impediment no evidence to third parties shall be required, it shall be chaired by one of the members of the Board of Directors, and in case all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are absent or prevented to attend in the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by a person elected from the shareholders present at the meeting. 10. a.
In the event that the President Commissioner has conflict of interest with any matters to be resolved at the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by the Vice President Commissioner, in case the President Commissioner and the Vice President Commissioner have conflict of interest with the matters to be resolved at the General Meeting of Shareholders, the Meeting shall be chaired by one the members of the Board of Commissioners who has no conflict of interest. b. In the event that all members of the Board of Commissioners have conflict of interest, the meeting shall be chaired by President Director, and in case the President Director has conflict of interest with any matters to be resolved in the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of
134
ANGGARAN DASAR
Shareholders shall be chaired the Vice President Director who does not have any conflict of interest of anything to be resolved in the General Meeting of Shareholders and in case the Vice President Director has conflict of interest, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by one of the members of the Board of Directors who has no conflict of c.
interest; In the event that all members of the Board of Directors have conflict of interest, the meeting shall be chaired by one of the independent
Shareholders
appointed
by
the
other
shareholders present in the meeting. 11. All maters being discussed and resolved in the General Meeting of Shareholders, a Minutes of the General Meeting of Shareholders shall be made and drawn up by a notary and it shall be applicable for a valid evidence for all Shareholders and any third parties.
QUORUM, VOTING RIGHT, AND RESOLUTION Article 14 1. A General Meeting of Shareholders shall be legally convened if attended by more than 1/2 (a half) of the total shares with present or represented voting rights, except if the laws and regulations and/or this Articles of Association requires a higher quorum. 2. In the event that quorum as referred to in paragraph 1 is not reached, the notice of the second General Meeting of Shareholders can be served. 3. The notice of the second General Meeting of Shareholders, it must mention that the first one has been convened and the quorum was not reached.
ANGGARAN DASAR
135
4. The Second Meeting as referred to in paragraph 2 shall be legally convened and entitled to adopt resolutions if attended by shareholders representing at least more than 1/3 (one-third) of the total shareholders with a present or represented voting rights, except if the laws and regulations and/or this Articles of Association requires a higher quorum. 5. In the event that the quorum of the second meeting as referred to in paragraph 4 is not reached, the Company may request the Chief of the District Court having jurisdiction covers the Company’s domicile, upon the Company’s request, to determine the quorum for the third General Meeting of Shareholders, except if the laws and regulations provided otherwise. 6. The notice of the third General Meeting of Shareholders, it must mention that the second one has been convened and the quorum was not reached, and the third General Meeting of Shareholders shall be convened with the quorum as stipulated by the Chief of District Court. 7. The determination of the Chief of District Court in respect of the quorum of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 5 shall be final and binding. 8. The notice to the second and third General Meetings of Shareholders shall be served within not later than 7 (seven) days prior to the meeting. 9. The second and third General Meetings of Shareholders shall be held not sooner than 10 (ten) days and not later than 21 (twentyone) days after the previous meeting.
136
ANGGARAN DASAR
10. All resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be amicably adopted by consensus, if not the such resolutions shall be valid if they are approved by more than 1/2 (a half) of the total shares having legal voting rights in the General Meeting of Shareholders, unless if the Articles of Association or laws and regulations stipulate that resolutions of General Meeting of Shareholders shall be valid if they are approved by a higher voting requirement. In the event of tie votes, the relevant proposal shall be deemed to be declined. 11. Except the General Meeting of Shareholders provided otherwise, voting on a person shall be made by unsigned folded ballots; whereas voting concerning other matters shall be made verbally. 12. Each share shall confer upon its holder the right to cast 1 (one) vote. 13. Any Shareholders can be represented in the General Meeting of Shareholders by other parties by virtue of power of attorney, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Company’s employees shall not be allowed to act as a proxy in the General Meeting of Shareholders as well as in a voting. Votes cast by them as a proxy shall be null and void. 14. Blank or invalid votes shall be considered uncast, and thereby ignored in the counting of the total votes cast in the meeting. 15. In case there is a conflict of interest as referred to in the laws and regulations, an approval of the General Meeting of Shareholders shall be required to make the transaction with the following terms:
ANGGARAN DASAR
137
a.
The General Meeting of Shareholders shall be attended by the Independent Shareholders owning/representing more than 1/2 (a half) of the total shares with the valid voting rights owned by the Independent Shareholders, and such resolution shall be adopted by virtue of affirmative votes of the Independent Shareholders owning/representing more than 1/2 (a half) of
the total shares with valid voting rights owned/ represented by Independent Shareholders. b. In the event of quorum in the meeting as referred to in letter a of this paragraph is not reached, the second General Meeting of Shareholders can be convened provided that it shall be attended by Independent Shareholders representing more than 1/2 (a half) of the total shares with the valid voting right owned/ represented by Independent Shareholders and resolution of General Meeting of Shareholders can be adopted by virtue of affirmative votes of the Independent Shareholders representing more than 1/2 (a half) of the total votes owned/represented by the Independent Shareholders present; and c. In the event that the quorum as referred to in letter b of this paragraph is not reached, upon the request of the Company, the quorum, total votes to adopt resolution, notice and the time of convening the third General Meeting of Shareholders shall be determined by the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board, unless stipulated otherwise in the laws and regulations. d. Shareholders having conflict of interest in the General Meeting of Shareholders shall be deemed to have given the same resolution with the resolution approved by the independent shareholders who have no conflict of interest.
138
ANGGARAN DASAR
BOARD OF DIRECTORS Article 15 1. The Company shall be managed and directed by a Board of Directors consisting of at least 3 (three) members of the Board of Directors, one of them shall be appointed as the President Director and if deemed necessary, one of them can be appointed as the Vice President Director. 2. A person eligible to be appointed as a member of the Board of Directors shall be an individual who is: a. Qualified to conduct any legal action; b. Never been declared bankrupt; c. Never been a member of board of directors or board of commissioners being declared guilty to cause a company to be bankrupt; d. Never been sentenced to have committed a criminal act prosecuted with 5 years or more imprisonment; and/or e. Never been sentenced to have committed a criminal act that causes a loss to the state finance and/or relates to financial sectors. 3. The appointment of members of Board Directors shall also be performed by taking into account the integrity and dedication, as well as any other requirements as stipulated by the laws and regulations. 4. Fulfillment of the requirements as referred to in paragraphs 2 and 3 as well as its legal consequences of incompliance thereof shall be conducted in accordance with the provision in the Articles of Association and/or the laws and regulations.
ANGGARAN DASAR
139
5. Members of the Board of Directors shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders, which shall be attended by Shareholders of Series A Dwiwarna shares and the resolutions thereof shall be approved by the Shareholders of Series A Dwiwarna shares. Members of the Board of Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders of the candidates nominated by the Shareholders of Series A Dwiwarna shares, of which such nomination shall bind the General Meeting of Shareholders. 6. Resolutions of General Meeting of Shareholders regarding appointment and/or termination of members of the Board of Directors shall also determine the effective date of such appointment and/or termination. In case the General Meeting of Shareholders does not provide so, such appointment and/or termination of members of the Board of Directors shall be effective as of the date of the closing of the General Meeting of Shareholders. 7. Amongst the members of the Board of Directors and amongst the members of Board of Commissioners must not have any family relationship until third degree either vertically or horizontally, including any relationship due to any marital connection. 8. a.
140
Members of the Board of Directors shall be appointed for a term of office commencing on the date of the General Meeting of Shareholders or otherwise stipulated by the General Meeting of Shareholders and ended at the adjournment of the fifth Annual General Meeting of Shareholders following their appointment, without prejudice to the rights of the General
ANGGARAN DASAR
Meeting of Shareholders to dismiss at any time the members of the Board of Directors prior to the end of their term of office by stating the reasons for such dismissal. Such dismissal shall be effective as of the adjournment of the General Meeting of Shareholders, unless determined otherwise by the General Meeting of Shareholders. b. After the expiry of their term of office, members of the Board of Directors may be reappointed by the General Meeting of Shareholders for one additional term of office. 9. a.
The members of the Board of Directors shall be given salary including facilities and/or allowances including tantieme and retirement benefit of which the amount shall be determined by the General Meeting of Shareholders. b. The authority of the General Meeting of Shareholders to determine the amount of the salary including facilities and/or other allowances as referred to in letter a hereof can be delegated to the Board of Commissioners. c. In the event of such authority is delegated to the Board of Commissioners, the amount of salary including facilities and/or other allowances shall be stipulated based on meeting resolutions of the Board of Commissioners.
10. a.
In the event that due to any reason there is a vacancy in the Board of Directors, at the latest 60 (sixty) days after the occurrence of such vacancy a General Meeting of Shareholders shall be convened to fill the vacancy by taking into account of the laws and regulations and the Articles of Association. b. As long as the vacant position and no replacement for such position has been appointed, one of the member of the Board of Directors based on meeting of the Board of Directors shall
ANGGARAN DASAR
141
be appointed to undertake the vacant position’s duties with the same power and authorities. 11. In the event that due to any reasons whatsoever, the Company does not have any members of Board of Directors, for the time being the Board of Commissioners shall be authorized to carryout the Board of Directors’ duties, provided that within not later than 60 (sixty) days as of the occurrence of such vacancy, the General Meeting of Shareholders shall be convened to fill such vacancy. 12. a.
A Member of the Board of Directors shall be entitled to resign from his/her office by submitting a written notice regarding such intention to the Company. The resignation shall be effective within 60 (sixty) days as of the date the Company receives such notice, unless prior to the said period, there is a General Meeting of Shareholders which decides to accept such resignation of the relevant members of the Board of Directors, so therefore such resignation shall be effective before the elapsed of the 60 (sixty) days. b. The resigned member of the Board of Directors shall be discharged from any duties after the General Meeting of Shareholders properly accepts such resignation and obtain release and discharge from the Annual General Meeting of Shareholders.
13. The term of office of a member of Board of Directors shall expire in the event of: a. Expiry of his/her term of office; or b. Being declared bankrupt or put under administrative custody based on a court order; or c. Becomes deceased; or
142
ANGGARAN DASAR
d. Being dismissed by virtue of a resolution of the General Meeting of Shareholders by stating the reasons thereof, i.e.: 1) Failed to comply with the laws and regulations and/or provisions of the Articles of Association. 2) Involved in any action harming the Company and/or the State; 3) Being declared guilty by a decision of court which has a binding legal force; or 4) Resigned; 5) Other reasons deemed properly by the General Meeting of Shareholders for the purpose and interests of the Company. e. The decision to dismiss as referred to in letter d of this paragraph with the reasons stated in points 1), 2) and 5) shall be made after the relevant person is given the opportunity to defend him/her self. f. Such defense as referred to in letter e of this paragraph shall be made in the relevant General Meeting of Shareholders in respect of the dismissal. 14. Members of the Board of Directors may at any time be dismissed for temporary by the Board of Commissioners by specifying the reasons thereof. 15. Upon temporary dismissal as referred to in paragraph 14, the following provision shall apply: a. Resolution of the Board of Commissioners shall be performed in accordance with the procedures of decision making of the Board of Commissioners. b. It is notified in writing to the relevant person as well as the reasons of such action with a copy to the Board of Directors.
ANGGARAN DASAR
143
c.
It is submitted within not later than 2 (two) working days as of
the stipulation of temporary dismissal. d. Within not later than 45 (forty five) days as of the date of the temporary dismissal, the Board of Commissioners shall convene the General Meeting of Shareholders to revoke or confirm such decision on the temporary dismissal. e. In the General Meeting of Shareholders as referred to in letter d of this paragraph, such member of the Board of Directors shall be given opportunity to defend him/her self; f.
The General Meeting of Shareholders as referred to in letter d
of this paragraph shall be chaired by one of the Shareholders selected by and amongst the Shareholders being present. g. In the case the period of 45 (forty five) days has elapsed, the General Meeting of Shareholders as referred to in letter d of this paragraph has not yet been held or the General Meeting of Shareholders cannot adopt the resolutions, such temporary dismissal shall be null and void. h. Such temporary dismissal cannot be renewed or reapplied with the same reasons if the temporary dismissal is declared null and void as referred to in letter g of this paragraph. 16. In the event a member of the Board of Directors resigns or is dismissed prior to the expiry thereof, the term of office of his/her successor shall be the remaining period of the relevant member of Board of Directors, unless determined otherwise by the General Meeting of Shareholders. 17. In the case there is an addition to the members of the Board of Directors, the term of office of a member of Board of Directors shall be as referred to in paragraph 8 letter a, unless determined otherwise by the General Meeting of Shareholders.
144
ANGGARAN DASAR
18. Members of the Board of Directors shall not concurrently serve other office which may cause conflict of interests and things which are prohibited by the prevailing laws and regulations. 19. For any members of the Board of Directors who resign prior to the expiry of their term of office, the relevant person shall remain responsible for his actions of which the responsibilities have not yet been accepted by the Annual General Meeting of Shareholders.
DUTIES AND POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ARTICLE 16 1. The main duties of the Board of Directors are: a. To manage the Company for the interest of and in accordance with the purposes and objectives of the Company and to lead the management of the Company. b. To maintain and manage the Company’s assets; 2. The Board of Directors shall be fully responsible for the performance of their duties for the interest of the Company in order to achieve the Company’s purposes and objectives. 3. Each member of the Board of Directors shall be required to perform their duties in good faith and with full responsibility with due observance of the prevailing laws and regulations. 4. The Board of Directors shall be entitled to represent the Company within and outside the court of law in all respects and events; both the management and the ownership bind the Company with other parties and other parties with the Company.
ANGGARAN DASAR
145
5. The following acts hereunder of the Board of Directors shall obtain written approval from the Board of Commissioners: a. To dispose and sell immovable assets of the Company which exceed a certain amount determined by the Board of Commissioners. b. To enter into a management contract which is effective for a c.
period of more than 3 (three) years. To determine the organizational structure of 1 (one) level below the level of the Board of Directors;
d. To take part either partly or entirely in other companies or entities or establish a new Company which is not within the purpose of redeeming the receivables with due observance of the prevailing laws and regulations; e. To dispose either part or all of the Company’s participation in other companies or entities within the purpose of other than redeeming the receivables. f. Any action not to collect, transfer or dispose the right to collect the principle of the bad receivables which have been written off, provided that from time to time the General Meeting of Shareholders provide the total amount of noncollectable receivables (hair cut), both for the principle of the bad receivables which have been written off as well as the difference between the principal with the acquisition values or disposal of the rights on the principle of the bad receivables which have been written off; g. Any other action in the form of optimization of the assets including the Company’s receivables accounts by taking into account of the provision in Article 19 paragraph 6. 6. Any legal actions to transfer, release the rights or encumber the entire or more than 50% (fifty percent) of the Company’s assets
146
ANGGARAN DASAR
either in a single transaction or several independent or related transactions shall obtain approval from the General Meeting of Shareholders with the following conditions: a.
The meeting shall be attended by the Shareholders and/or their legal proxies representing at least 3/4 (three-fourth) of the total shares having legal voting rights issued by the Company and such resolution of the General Meeting of Shareholders shall be approved by at least 3/4 (three-fourth) of the total votes validly cast in the General Meeting of Shareholders.
b. In the case the quorum as referred to in letter a of this paragraph is not reached, the resolutions of second General Meeting of Shareholders shall be valid if attended by Shareholders and/or their legal proxies representing at least 2/3 (two-third) of the total shares having legal voting rights issued by the Company and such resolution of the General Meeting of Shareholders shall be approved by at least 3/4 (three-fourth) of the total votes validly cast in the General Meeting of Shareholders; c. In the case the quorum as referred to in letter b of this paragraph is not reached, the Company can request the Chief of District Court having jurisdiction covers the Company’s domicile upon the Company’s request to determine quorum for the third General Meeting of Shareholders, unless otherwise determined based on the laws and regulations. 7. In connection with the main duties of the Board of Directors as referred to in paragraph 1: a. The Board of Directors shall be obligated to:
ANGGARAN DASAR
147
1) Manage and undertake the business implementation and Company’s activities in accordance with the purposes and objectives as well as its line of the business; 2) Prepare the work plan and annual budget of the Company and submit them to the Board of Commissioners within not later than 30 (thirty) days prior to the subsequent financial year to obtain approval from the Board of Commissioners; 3) Prepare long term plan of the Company for Board of Commissioners’ approval; 4) Organize and maintain bookkeeping and administration of
5)
6)
7) 8)
148
the Company in accordance with the common practice for a company. Create internal controlling principle-based accounting system particularly division of management, records, filing and supervision; Provide accountabilities and furnish any particular concerning the Company’s condition and operation of the Company’s activities report including financial statement both in terms of annual report and in the form of any other periodical report according to the method and time as provided in the Articles of Association, at any time requested by the Board of Commissioners. Prepare Company’s organizational structure together with the job description. Submit the Balance Sheet and Income Statement approved by the General Meeting of Shareholders to the Minister of Law and Human Rights in compliance with the laws and regulations and announce them in 2 (two) daily newspapers in Indonesian language and have national circulation.
ANGGARAN DASAR
9) Perform any other obligation pursuant to the provisions set out in this Articles of Association and resolutions of the General Meeting of Shareholders as well as the prevailing laws and regulations. b. The Board of Directors shall be entitled and authorized among others, the following: 1) To determine the policy both in directing and managing the Company; 2) To stipulate the provisions on Company’s Personnel affairs including determination of salary, pension or old age
3) 4)
5) 6)
7)
ANGGARAN DASAR
allowance and any other income for the Company’s employees. To appoint and dismiss the Company’s employee based on the Company’s employment regulations; To manage the delegation of authority of the Board of Directors to represent the Company within and outside the court of law to a member or several members of the Board of Directors specifically appointed for that purpose or to one employee or several employees of the Company both severally and jointly or to any other entities; To write off bad debt principle which thereafter shall be reported to the Board of Commissioners. To perform any other actions both in terms of management and ownership pursuant to the provisions further set out by the meeting of the Board of Commissioners with due observance of the prevailing laws and regulations. To no longer collect any receivables account in the form of interest, penalty and/or expenses for restructuring and/or credit settlement which thereafter shall be reported to the Board of Commissioners.
149
8. In order to perform any legal action in the form of transaction causing conflict of interests between personal economical interest of the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders for the interest of Company’s economical conditions, the Board of Directors shall obtain approval from the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Articles of Association and with due observance of the prevailing laws and regulations of Capital Market. 9. The management policy shall be stipulated in the Board of Directors Meeting. 10. a.
In order to execute policy as referred to in paragraph 9, the President Director shall be entitled and authorized for and on behalf of the Board of Directors to represent the Company. b. in the event that the President Director is absent or prevented to attend due to any reason whatsoever, which impediment no evidence to third parties is required, the Vice President Director shall be entitled and authorized for and on behalf of the Board of Directors. In the event that the Vice President is absent or prevented to attend due to any reasons whatsoever, then 1 (one) member of the Board of Directors determined by the resolutions of the Board of Directors shall be authorized for and on behalf of the Board of Directors to represent the Company. c. In the case there is no resolution of the Board of Directors as referred to in point b letter b of this paragraph, 2 (two) other members of the Board of Directors shall be entitled and authorized for and on behalf of the Board of Directors to represent the Company.
150
ANGGARAN DASAR
11. The Board of Directors shall for certain action also be entitled to appoint a person or more as their representative(s) or proxy(ies) by conferring upon him/her/them the authority set forth in a power of attorney. 12. Distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders.
In
the
event
that
the
General
Meeting
of
Shareholders does not stipulate so, the distribution of duties and authorities amongst the members of the Board of Directors shall be determined under the meeting resolution of the Board of Directors. 13. A member of the Board of Directors shall not be authorized to represent the Company if: a. There is a case before the court of law between the Company and relevant member of the Board of Directors; or b. The relevant member of Board of Directors has a conflict of interest with the Company; 14. In the event of condition as referred to in paragraph 13, those entitledto represent the Company shall be: a. Other members of the Board of Directors who do not have any conflict of interest with the Company; b. Board of Commissioners if all members of the Board of Directors have conflict of interest with the Company; c. Other parties appointed by the General Meeting of Shareholders in the event if all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have conflict of interest with the Company;
ANGGARAN DASAR
151
15. A member of Board of Directors who is resigned prior to the expiry of his/her term of office shall remain responsible for his/her actions until the relevant accountability is properly accepted by the Annual General Meeting of Shareholders.
MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS Article 17 1. A meeting of the Board of Directors can be held at any time if deemed necessary upon written request by one or more members of the Board of Directors or upon written request from the members of Board of Commissioners. 2. A notice for a Meeting of the Board of Directors shall be served by a member of Board of Directors who is authorized to represent the Board of Directors in accordance with the provisions of Article 16 of this Articles of Association. 3. a.
A notice for a Meeting of the Board of Directors shall be served in writing and directly delivered to each member of the Board of Directors with a sufficient receipt or by a registered mail or courier service or telex, facsimile or e-mail at the latest 3 (three) days prior the Meeting, by not calculating the date of the notice and the meeting date. b. The notice described above is not necessary for the meeting that have already been scheduled by the previous meeting of the Board of Directors or if there is an urgent matter
4. The notice for the Board of Directors’ meeting shall contain the agenda, date, time, and venue of the Meeting. The Board of Directors’ meeting shall be held at the domicile of the Company or the place where the Company’s business activities.
152
ANGGARAN DASAR
5. If all members of the Board of Directors are present or represented, no prior notice is required, and the Meeting can be held at any venue, provided that within the territory of the Republic of Indonesia and entitled to adopt valid and binding resolutions. 6. The Meeting of the Board of Directors shall be chaired by the President Director in the event that the President Director is absent or prevented from attending which impediment no evidence to third parties is required; the Meeting of Board of Directors shall be chaired by Vice President Director. In the event that Vice President Director is absent or prevented from attending which impediment no evidance to third parties is required, the Meeting of Board of Directors shall be chaired by a member of the Board of Directors elected by and among the members of the Board of Directors present at the meeting. 7. A member of the Board of Directors can only be represented in a Meeting of the Board of Directors by another member of the Board of Directors by virtue of a power of attorney. A member of Board of Directors may only represent one member of Board of Directors. 8. The Meeting of Board of Directors shall be valid and entitled to adopt binding resolutions if more than 1/2 (half) of the total members of Board of Directors are present or represented in the Meeting. 9. A resolution of the Meeting of the Board of Directors shall be adopted by deliberations to reach consensus. In the event of no consensus reached by deliberations, voting by virtue of affirmative
ANGGARAN DASAR
153
votes of at least 1/2 (a half) of the total votes cast in the Meeting shall decide the resolutions. 10. In the event of tie votes, the chair person of a meeting of the Board of Directors shall cast the deciding vote. 11. a.
Each attending member of the Board of Directors shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Directors he/she represents.
b. Each member of Board of Directors who is present in the meeting or represented shall cast a vote (it is not allowed to cast an abstain vote). c. A member of Board of Directors who is absent to attend the Meeting of Board of Directors can express his/her opinion in writing and by signing it, then submitted to the President Director or to any other members of the Board of Directors who will chair the meeting of the Board of Directors, concerning whether he supports or not support on any matters to be discussed and this opinion shall be considered as a valid vote cast in the Board of Directors’ meeting. d. Voting in respect of a person shall be made by unsigned folded ballots, whereas voting concerning other matters shall be verbally, unless the Chairman of Meeting determines otherwise without any objection being raised by those present. 12. a.
154
Minutes shall be drawn up based on anything discussed and resolved in the Board of Directors’ Meeting. Minutes of the Board of Directors’ Meeting shall be drawn up by a person who attend the meeting and appointed by Chairman of Meeting and signed by the Chairman of the Meeting and another member of Board of Directors appointed by the meeting.
ANGGARAN DASAR
b. Minutes of the Board of Directors’ Meeting shall serve as valid evidence for the members of the Board of Directors and to any third parties in respect of resolution adopted in the relevant c.
meeting. In case the Minutes of the Board of Directors’ Meeting is drawn up by notary public, no signing shall be required.
13. a.
The Board of Directors may also adopt valid circular resolution, provided that all members of the Board of Directors have been
informed in writing and all members of the Board of Directors approve the proposal submitted in writing as well as sign such resolution. b. The resolutions adopted in such manner shall have equal force of law to those validly adopted in a Meeting of the Board of Directors. 14. Other than the meeting of Board of Directors as referred to in paragraphs 1 and 13, it can also be served by teleconference, video conference, or any other electronic media which make all participants of the Board of Directors’ meeting possible to directly see and/or listen as well as participate in the meeting. 15. Any member of Board of Directors who is personally, in any manner whatsoever, both directly and indirectly, having interest in a transaction, contract or proposed contract which is proposed by the Company as one of the parties thereof shall be specified in the meeting of the Board of Directors and shall not be entitled to participate to vote with respect to any matter relating to such transaction or contract.
ANGGARAN DASAR
155
BOARD OF COMMISSIONERS Article 18 1. The Board of Commissioners shall be at least 3 (three) members, one of them can be appointed as the President Commissioner and if deemed necessary, another one of them can be appointed as the Vice President Commissioner. 2. A person eligible to be appointed as a member of the Board of Commissioners shall be an individual who is: a. Qualified to conduct any legal action; b. Never been declared bankrupt; c. Never been a member of board of directors or board of commissioners being declared guilty to cause a company to be bankrupt; d. Never been sentenced to have committed a criminal act prosecuted with 5 years or more imprisonment; and/or e. Never been sentenced to have committed a criminal act to cause a loss to the state finance and/or related to the financial sector. 3. The appointment of members of Board Commissioners shall also be performed by taking into account the integrity and dedication, as well as any other requirements as stipulated by the laws and regulations. 4. Fulfillment of the requirements as referred to in paragraphs 2 and 3 as well as its legal consequences of incompliance thereof shall be conducted in accordance with the provision in the Articles of Association and/or the laws and regulations.
156
ANGGARAN DASAR
5. Members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders, which shall be attended by Shareholders of Series A Dwiwarna shares and the resolutions thereof shall be approved by the Shareholders of Series A Dwiwarna shares. Members of the Board of Commissioners shall be appointed by the General Meeting of Shareholders of the candidates nominated by the Shareholders of Series A Dwiwarna shares, of which such nomination shall bind the General Meeting of Shareholders. 6. Amongst the members of the Board of Commissioners and members of Board of Commissioners and members of the Board of Directors must not have any family relationship until third degree either vertical or horizontal including any relationship due to any marital connection. 7. a.
Members of the Board of Commissioners shall be appointed for a term of office commencing on the date of the General Meeting of Shareholders or otherwise stipulated by the General Meeting of Shareholders and ended at the adjournment of the fifth Annual General Meeting of Shareholders following their appointment, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time the members of the Board of Commissioners at any time prior to the end of their term of office by stating the reasons for such dismissal. Such dismissal shall be effective as of the adjournment of the General Meeting of Shareholders, unless determined otherwise by the General Meeting of Shareholders. b. Appointment of members of Board of Commissioners shall not be concurrently with the appointment of members of Board of Directors.
ANGGARAN DASAR
157
c.
After the expiry of their term of office, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the General Meeting of Shareholders for one additional term of office.
8. The members of the Board of Commissioners shall be given salaries and/or allowances also facilities and/or other fees, including tantieme and retirement benefit of which the amount shall be determined by the General Meeting of Shareholders. 9. a.
In the event that due to any reason there is a vacancy in the Board of Commissioners, at the latest 60 (sixty) days after the
occurrence of such vacancy a General Meeting of Shareholders shall be convened to fill the vacancy by taking into account of the laws and regulations and the Articles of Association. b. As long as the vacant position and no replacement for such position has been appointed, one of the member of the Board of Commissioners based on meeting of the Board of Commissioners shall be appointed to undertake the vacant position’s duties with the same power and authorities. 10. In the event that due to any reasons whatsoever, the Company does not have any members of Board of Commissioners, the shareholders who has the most shareholding shall be authorized to carry out all duties of the Board of Commissioners temporarily, provided that within not later than 60 (sixty) days after the occurrence of such vacancy, the General Meeting of Shareholders shall be convened to fill such vacancy. 11. a.
158
A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her office by submitting a written notice of regarding such intention to the Company. The resignation shall be effective within 60 (sixty) days as of the date the Company
ANGGARAN DASAR
receives such notice, unless prior to the said period, there is General Meeting of Shareholders which decides to accepts such resignation of the relevant members of the Board of Commissioners, so therefore such resignation effective before the elapse of the 60 (sixty) days.
shall
be
b. The resigned members of the Board of Commissioners shall be discharged from any duties after the General Meeting of Shareholders properly accepts such resignation and obtain release and discharge from the Annual General Meeting of Shareholders. 12. The term of office of a member of Board of Commissioners shall expire in the event of: a. Expiry of his/her term of office; or b. Being declared bankrupt or put under administrative custody based on court order; or c. Failed to comply with the laws and regulations; or d. Becomes deceased; or e. being dismissed by virtue of a resolution of the General Meeting of Shareholders by stating the reasons thereof, i.e.: 1) Failed to comply with the laws and regulations and/or provisions of the Articles of Association. 2) Involved in any action harming the Company and/or the State; 3) Being declared guilty by a decision of court which has a binding legal force; 4) Resigned; 5) Other reasons deemed properly by the General Meeting of Shareholders for the purpose and interests of the Company.
ANGGARAN DASAR
159
f.
The decision on the dismissal as referred to in letter e of this paragraph with the reasons stated in points 1), 2) and 5) shall be made after the relevant person is given the opportunity to
g.
defend him/her self. Such defense as referred to in letter e of this paragraph shall be made in the relevant General Meeting of Shareholders in respect of the dismissal.
13. In the event of a member of the Board of Commissioners resigns or is dismissed prior to the expiry thereof, the term of office of his/her successor shall be the remaining period of the relevant member of Board of Commissioners, unless determined otherwise by the General Meeting of Shareholders. 14. In case there is an addition to the members of the Board of Commissioners, the term of office of a member of Board of Directors shall be as referred to in paragraph 7 letter a, unless determined otherwise by the General Meeting of Shareholders. 15. Members of the Board of Commissioners shall not concurrently serve other office which may cause conflict of interests and things which are prohibited by the prevailing laws and regulations. 16. Distribution of duties among members of the Board of Commissioners shall be determined among themselves, and for the efficiency of the duties, the Board of Commissioners can be assisted by a Secretary of Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners on the cost of the Company. 17. For any member of the Board of Commissioners who resign prior to the expiry of their term of office, the relevant person shall remain responsible for his actions of which the responsibilities
160
ANGGARAN DASAR
have not yet been accepted by the Annual General Meeting of Shareholders.
DUTIES, OBLIGATIONS AND POWER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ARTICLE 19 1. The duties of the Board of Commissioners are as follows: a. To conduct Company’s supervision over the management, thecompany’s operation carried out by Board of Directors and to give advice to the Board of Directors for the interest of and in accordance with the purposes and objectives of the Company. b. To perform any duties specifically given based on the Articles of Association, prevailing laws and regulations and/or under the resolutions of the General Meeting of Shareholders; c. To perform duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association of the Company and resolutions of the General Meeting of Shareholders; d. In performing their duties, the Board of Commissioners shall act for the interests of the Company and shall be responsible to the General Meeting of Shareholders; e. To examine and review the annual report prepared by the Board of Directors and sign such annual report. 2. In relation to the duties of Board of Commissioners as mentioned in this article, the Board of Commissioners shall be obliged: a. To supervise the implementation of the work plan and the Company’s budget; b. To follow the development of the Company’s activities and in the event that the Company indicates a decline, the Board of ANGGARAN DASAR
161
Commissioners shall immediately report to the General Meeting of Shareholders as soon as possible and shall give advice on the improvements steps that shall be taken; c.
To propose to the General Meeting of Shareholders on the appointment of a Public Accountant that will audit the Company’s books;
d. To perform other supervisions determined by the General Meeting of Shareholders; e. To give response to a periodical report of the Board of Directors and at any time required to give response to the Company’s development and report the results thereof to the Shareholders of Series A Dwiwarna share in a timely manner. f. To respond and approve the work plan and annual budget as well as long-term work plan of the Company prepared and submitted to the Board of Directors; g. To approve the work plan and annual budget of the Company at the latest on the thirtieth day of the first month after the commencement date of the new financial year; h. In the case until the deadline as referred to in point g of this paragraph, the Board of Commissioners have not yet approved the work plan and annual budget of the Company, the Company’s work plan and annual budget of last financial year shall apply. 3. The Board of Commissioner shall be required to establish a committee as required by the laws and regulations and if it is deemed necessary, they may ask for an expert team for a limited period of time in assisting them in performing its duties on the cost of the Company. 4. The Board of Commissioners shall both jointly and severally, at any time during the office hours of the Company, be entitled to enter
162
ANGGARAN DASAR
any building, yard or other premises used or controlled by the Company and to examine the entire accounts, documents, and other evidence, to examine and review the cash flow and other matters, and shall be authorized to have all information on every action carried out by the Board of Directors. 5. The Board of Commissioners shall be entitled to request any explanation regarding the Company to the Board of Directors and each member of the Board of Directors shall be obliged to provide such required information. 6. The Board of Commissioners is entitled and authorized to approve the Board of Directors’ policy in respect of the stipulation on mechanism, criteria and delegation of authority in line with the asset optimization including Company’s receivables account. 7. a.
In line with Article 15 paragraph 14, the meeting of the Board of Commissioners shall at any time be entitled to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if such Director has acted in contravention to the Articles of Association, has caused a loss to the Company, has neglected his/her obligations and/or has breached the prevailing laws and regulations. b. Such dismissal shall be notified in writing to the relevant Director along with the reasons thereof. Within a period of 45 (forty five) days of the temporary dismissal, the Board of Commissioners shall be obliged to hold the General Meeting of Shareholders to resolve whether the relevant members of the Board of Directors will be permanently dismissed or reinstated to the former position, while the members of the Board of Directors being temporarily dismissed shall be given the opportunity to defend him/her self.
ANGGARAN DASAR
163
8. In case the General Meeting of Shareholders is not convened within the period of 45 (forty five) days after the temporary dismissal, such temporary dismissal shall be automatically null and void and the relevant members of the Board of Directors shall be reinstated.
MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS Article 20 1. Any resolutions of the Board of Commissioners shall be adopted in the meeting of the Board of Commissioners. 2. The Meeting of Board of Commissioners can be held at any time if deemed necessary upon written request by one or more members of the Board of Commissioners or upon written request from the members of Board of Directors. 3. A notice for the Meeting of Board of Commissioners shall be served by the President Commissioner, and in the case the President Commissioner is prevented from doing so, which impediment no evidence to third parties is required, the Meeting of the Board of Commissioners shall be notified by the Vice President Commissioner. In the event that the Vice President Commissioner is prevented from doing so which impediment no evidence to third parties is required, the notice to the meeting shall be served by one of the members of the Board of Commissioners. 4. a.
164
The notice to the meeting of Board of Commissioners shall be served in writing and directly delivered to each member of the Board of Commissioners with a sufficient receipt, or by a
ANGGARAN DASAR
registered mail or courier service or telex, facsimile or e-mail at the latest 3 (three) days prior to the Meeting, by not calculating the date of the notice and the date of the meeting. b. The notice as referred above shall not be required for the meeting of the Board of Commissioners already scheduled based on resolutions in the previous meeting of the Board of Commissioners or in case of any urgency thereof. 5. A notice to the Meeting of the Board of Commissioners shall contain the agenda, date, time, and the venue of Meeting. The meeting of the Board of Commissioners shall be held in the Company’s domiciled or the place of the Company’s business activities. 6. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, no prior notice shall be required, and the Meeting can be held at any venue, provided that within the territory of the Republic of Indonesia and entitled to adopt valid and binding resolutions. 7. The Meeting of the Board of Commissioner shall be chaired by the President Commissioner, in the event that the President Commissioner is absent or prevented from attending which impediment no evidence to third parties is required; the Meeting of the Board of Commissioner shall be chaired by the Vice President Commissioner. In the event that the Vice President Commissioner is absent or prevented from attending which impediment no evidence of third parties is required, the Meeting of Board of Commissioners shall be chaired by a member of the Board of Commissioners elected by and among the members of the Board of Commissioners present in the Meeting.
ANGGARAN DASAR
165
8. A member of the Board of Commissioners can only be represented in a Meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners by virtue of a power of attorney. A member of Board of Commissioners may only represent one member of Board of Commissioners. 9. The Meeting of Board of Commissioners shall be valid and entitled to adopt binding resolutions if more than 1/2 (half) of the total members of Board of Commissioners are present or represented in the Meeting. 10. A resolution of the Meeting of the Board of Commissioners shall be adopted by deliberations to reach consensus. In the event of no consensus is reached by deliberations, voting by virtue of affirmative votes of at least 1/2 (a half) of the total votes cast in the Meeting shall decide the resolutions. 11. In the event of tie votes, the chairperson of the Meeting shall cast the deciding vote. 12. a.
Each attending member of the Board of Commissioners shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Commissioners he/she represents. b. Each member of Board of Commissioners who is present in the meeting or represented shall cast a vote (it is not allowed to cast an abstain vote). c. A member of Board of Commissioners who is absent to attend the Meeting of Board of Commissioners can express his/her opinion in writing and by signing it, then submitted to the President Commissioner or to any other members of the Board of Commissioners who will chair the meeting of the Board of
166
ANGGARAN DASAR
Commissioners, concerning whether he supports or not support on any matters to be discussed and this opinion shall be considered as valid vote cast in the Board of Commissioners’ meeting. d. Voting in respect of a person shall be made by unsigned folded ballots, whereas voting concerning other matters shall be verbally, unless the Chairman of Meeting determines otherwise without any objection being raised by those present. e. Minutes shall be drawn up based on anything discussed and resolved in the Board of Commissioners’ Meeting. Minutes of
f.
g.
the Board of Commissioners’ Meeting shall be drawn up by a person who attend in the meeting and appointed by Chairman of Meeting and signed by the Chairman of the Meeting and another member of Board of Commissioners appointed by the meeting. Minutes of the Board of Commissioners’ Meeting shall serve as a valid evidence for the members of the Board of Commissioners and to any third parties in respect of resolution adopted in the relevant meeting. In case the Minutes of the Board of Commissioners’ Meeting is drawn up by notary public, no signing shall be required.
13. a.
The Board of Commissioners may also adopt valid circular resolution, provided that all members of the Board of Commissioners have been informed in writing and all members of the Board of Commissioners approve the proposal submitted in writing as well as sign such resolution. b. The resolutions adopted in such manner shall have equal force of law to those validly adopted in a Meeting of the Board of Commissioners.
ANGGARAN DASAR
167
14. Other than the meeting of Board of Commissioners as referred to in paragraphs 1 and 13, it can also be served by teleconference, video conference, or any other electronics media which make all participants of the Board of Commissioners’ meeting possible to directly see and/or listen as well as participate in the meeting. 15. Any member of Board of Commissioners who is personally, in any manner whatsoever, both directly and indirectly, having interest in a transaction, a contract or proposed contract which is proposed by the Company as one of the parties thereof shall be specified in the meeting of the Board of Directors and shall not be entitled to participate to vote with respect to any matter relating to such transaction or contract.
WORK PLAN, FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT Article 21 1. a.
The Board of Directors shall be obliged to prepare a Work Plan and the Company’s Budget for each of the financial year, containing at least: 1) The Mission, business target, business strategy, Company’s policy and work programs/activities; 2) The Company’s Budget which is detailed on each budget of work programs/activities; 3) The Company and its subsidiaries’ financial projection and 4) Other matters require approval from the Board of Commissioners related to the Company’s Work Program and Budget. b. Board of Commissioners shall be obliged to prepare and stipulate the Work Plan for each of financial year which will be a part of the Company’s Work Plan and Budget as referred to in letter a of this paragraph.
168
ANGGARAN DASAR
2. The Board of Directors shall submit the Company’s Work Plan and Budget to the Board of Commissioners within not later than 30 (thirty) days prior to the subsequent financial year.
3. An approval of the Board of Commissioners upon the Company’s Work Plan and Budget as referred to in paragraph 2 shall be given at the latest on the thirtieth day of the first month after the commencement date of the new financial year.
4. The Company’s financial year shall commence from the 1st (first) day of January and end on the thirty first day of December. At the end of December in every year, the books of the Company shall be closed.
5. The Board of Directors shall prepare an Annual Report for the Annual General Meeting of Shareholders after being reviewed by the Board of Commissioners in which contains of at least: a. The financial report audited by Public Accountant registered at Bank of Indonesia as well as the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK), consisting of at least the balance sheet of the last financial year in comparison with the previous financial year, profit and loss account of the relevant financial year, cash flow report, and report on change of equity, as well as notes on the said financial report; b. The report on the Company’s activities; c. The report on Social and Environmental Accountabilities; d. The details on issues arising during the financial year to which affect the Company’s business activities; e. The report on supervising duties already performed by the Board of Commissioners during the last financial year;
ANGGARAN DASAR
169
f.
The name of members of the Board of Directors and Board of
g.
Commissioners; The salary and allowances/facilities both for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company of the last financial year.
6. The Annual Report as referred to in paragraph 5 shall be signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners by taking into account of the prevailing laws and regulations.
7. In the event that there is member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who does not sign the relevant Annual Report, the relevant member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners shall mentioned the reasons thereof in writing or such reasons are stated in a separate letter by the Board of Directors attached in the Annual Report.
8. In the event that there is member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who does not sign the relevant Annual Report as referred to in paragraph 7 and does not provide written reasons thereof, the relevant member shall be deemed approving the contents of the Annual Report.
9. Approval on the Annual Report including the authorization of the financial report as well as report on supervising duties of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 6 shall be made by the General Meeting of Shareholders within not later than the end of the fifth month after the financial year comes to an end.
170
ANGGARAN DASAR
10. a. Approval on the Annual Report including report on supervising duties of the Board of Commissioners and authorization of the financial report by the General Meeting of Shareholders shall mean fully release and discharge to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners upon managerial and supervising actions which have been undertaken during the last financial year, provided that the said actions are reflected in the Annual Report including the financial statement and report on supervising duties by the Board of Commissioners and with due observance of the prevailing laws and regulations. b. In the event that the financial report provided for is false and/or misleading, the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall jointly be responsible to any losing parties.
11. The Annual Report including financial report as referred to in paragraph 5 shall be made available at the Company’s office as of the date of the notice until the date of General Meting of Shareholders for the interest of the Shareholders.
12. The Company shall announce the balance sheet and Profit and Loss Account in 2 (two) daily newspapers in Indonesian language which circulated in the Company’s domicile and the other is having national circulation, within a period stipulated in the prevailing laws and regulations.
ANGGARAN DASAR
171
THE USE OF PROFITS AND DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDENDS Article 22 1. The Company’s net profit in a financial year as stated in the balance sheet and profit and loss account approved by the Annual General Meeting of Shareholders and constituting a positive profit balance, shall be distributed in the manner as determined by the General Meeting of Shareholders.
2. a. Dividends shall only be distributed if the Company has a positive profit balance based on resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders which also determine the term, methods of payment and type of dividends by with due observance of the prevailing laws and regulations in Capital Market, as well as Stock Exchange regulations in Indonesia where the Company’s shares are listed. b. Dividend on shares shall be paid to a person where the share is registered on behalf of his/her name in the Shareholder Register on the date determined by the Annual General Meeting of Shareholders resolving the distribution of dividends. The day of payment shall be announced by the Board of Directors to the Shareholders.
3. If the Annual General Meeting of Shareholders does not determine other appropriation, the net profit after being reduced by the reserved fund obliged by the Law, the Articles of Association and/or other laws and regulations shall be distributed as dividend.
4. The Company may distribute interim dividends prior to the end of the Company’s financial year based on the resolutions of the meeting of
172
ANGGARAN DASAR
Board of Directors and after gaining the approval from the Board of Commissioners.
5. Distribution of such interim dividend can be performed if the Company’s net asset is not less than the total subscribed and paid up capital plus obligatory reserves.
6. Distribution of such interim dividend shall not interfere or cause the Company in fulfilling its obligations to the creditor or disrupt the Company’s activities.
7. If the Company suffers from a loss at the end of the financial year, the appropriated interim dividend shall be returned by the Shareholders to the Company.
8. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall be jointly responsible for the Company’s loss if the Shareholders are unable to return the interim dividend as referred to in paragraph 7.
9. If the net income calculation of a financial year indicates a loss which cannot be covered by the reserve fund, the loss shall remain recorded and posted to the profit and loss account, and in the subsequent financial year the Company shall be considered of not gaining any profit until the loss recorded in and posted to the profit and loss account has been fully covered.
10. a. Profit distributed as dividends that remains unclaimed for 10 (ten) years after being made available to be disbursed, shall be included in the reserve fund especially intended for that purpose. b. The General Meeting of Shareholders shall set forth the procedures of withdrawal of dividends deposited in the special reserve as referred to in point a.
ANGGARAN DASAR
173
c.
Dividends in a special reserve fund may be claimed by an eligible Shareholders entitled thereto before the 10 (ten) years period elapsed, by submitting documents evidencing the right over such
dividend which is acceptable by the Company’s Board of Directors. d. Any dividend left unclaimed after the lapse of 10 (ten) years shall be forfeited to the Company.
THE UTILIZATION OF RESERVE FUND Article 23 1. The portion of the net profit to be set aside for reserve fund shall be resolved by a General Meeting of Shareholders by taking into account the prevailing laws and regulations. 2. The Company shall be obliged to provide a part of net profit of each financial year for reserve until the reserve exceeds 20% (twenty percent) of the total subscribed and paid up capital, and the said reserve shall only be used to cover the loss which cannot be covered by other reserve. 3. In the event that the amount of the reserve fund has exceeded 20% (twenty percent) of the subscribed and paid up capital, a General Meeting of Shareholders can resolve that the amount of reserve fund which has exceeded the amount shall be used for the Company’s needs. 4. a.
174
The reserve as referred to in paragraph 1 which is not yet utilized to cover losses and excess of the reserves as referred to in paragraph 2 of which the utilization thereof has not yet been determined by the General Meeting of Shareholders shall be managed by the Board of Directors in the manner deemed
ANGGARAN DASAR
proper,
after
obtaining
approval
from
the
Board
of
Commissioners with due observance of the prevailing laws and regulations. b. The profit obtained from the reserve fund as referred to in point (a) of this paragraph shall be included in the profit and loss account.
AMENDMENT TO ARTICLES OF ASSOCIATION Article 24 1. Amendment to the Articles of Association including change of name, domicile, purposes and objectives of the Company, period of the existence of the Company, increase or reduction of the Company’s authorized capital and/or subscribed capital shall only be resolved by the General Meeting of Shareholders having/representing at least 2/3 (two-third) of the total shares with the valid voting rights and such resolution shall be approved by at least 2/3 (two-third) of the total votes validly cast. 2. In the event that the quorum as referred to in paragraph 1 is not reached, the second General Meeting of Shareholders shall be validly held and entitled to adopt resolutions, in this case the General Meeting of Shareholders shall be at least 3/5 (three-fifth) of the total shares with the valid voting right attended or represented in the General Meeting of Shareholders, and such resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be valid if it is approved by at least 2/3 (two-third) of the total votes validly cast in the meeting. 3. Resolution on stipulation of quorum by the Chief of District Court for the third General Meeting of Shareholders, requirements and mechanism of the notice as well as deadline of the Second General
ANGGARAN DASAR
175
Meeting of Shareholders as referred to in Article 14 shall be mutatis mutandis applied for the General Meeting of Shareholders to amend the Articles of Association. 4. The General Meeting of Shareholders to amend the Articles of Association shall be attended by the Shareholders of Series A Dwiwarna share and the resolution of the second General Meeting of Shareholders shall be approved by the Shareholders of Series A Dwiwarna share. MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION,SPIN-OFF AND THE CHANGE OF LEGAL ENTITY Article 25 1. With due observance of the prevailing laws and regulations in the event of: a. The Company merge or merging with another Company; or b. The Company consolidate with other companies; or c. The Company is being acquired by other companies or the Company acquires other companies; d. The Company spin-off; or e. The Company change its legal entity shall only be effected by virtue of a resolution of the General Meeting of Shareholders attended by Shareholders representing at least 3/4 (threefourth) of the total shares issued by the Company with valid voting rights and the resolution of the General Meeting of Shareholders shall be approved by at least 3/4 (three-fourth) of the total votes validly cast in the meeting. 2. If the quorum as referred to in paragraph 1 is not reached, the second General Meeting of Shareholders may be validly held and entitled to adopt the resolutions if there is 2/3 (two-third) of the
176
ANGGARAN DASAR
total shares with the valid voting rights which are attended or represented in the General Meeting of Shareholders and the resolution of the General Meeting of Shareholders shall be valid if it is approved by at least 3/4 (three-fourth) of the total votes validly cast. 3. Determination of the quorum is made by the Chief of District Court for the third General Meeting of Shareholders, requirements and mechanism of the notice as well as deadline of the Second General Meeting of Shareholders as referred to in Article 14 shall be mutatis mutandis applied for merger, consolidation, acquisition, spin-off and change of the Company’s legal entity. 4. The Board of Directors shall announce the plan in 2 (two) daily newspapers published in Indonesian language one of which circulated nationally within the territory of the Republic of Indonesia regarding merger, consolidation, acquisition, spin-off and change of the Company’s legal entity within not later than 14 (fourteen) working days prior to the notice of the General Meeting of Shareholders. 5. The General Meeting of Shareholders for merger, consolidation, acquisition, spin-off and change of the Company’s legal entity shall be attended by the Shareholders of Series A Dwiwarna share and the resolutions of General Meeting of Shareholders shall be approved by the Shareholders of Series A Dwiwarna share.
DISSOLUTION AND LIQUIDATION Article 26 1. With due observance of the prevailing laws and regulations, the Company’s dissolution and liquidation can only be made by virtue
ANGGARAN DASAR
177
of a resolution of a General Meeting of Shareholders attended by shareholders representing at least 3/4 (three-fourth) of the total shares issued by the Company with valid voting rights and the resolution of the General Meeting of Shareholders shall be approved by at least 3/4 (three-fourth) of the total votes validly cast in the meeting. 2. If the quorum as referred to in paragraph 1 above is not reached, the second General Meeting of Shareholders may be validly held and entitled to adopt the resolutions if there is 2/3 (two-third) of the total shares with the valid voting rights which are attended or represented and the resolution of the General Meeting of Shareholders shall be valid if it is approved by at least 3/4 (threefourth) of the total votes validly cast. 3. Resolution on determining the quorum is made by the Chief of District Court for the third General Meeting of Shareholders, requirements and mechanism of the notice as well as deadline of the Second General Meeting of Shareholders as referred to in Article 14 shall be mutatis mutandis applied for dissolution and liquidation. 4. In the event that the Company is dissolved by virtue of resolution of the General Meeting of Shareholders or being declared dissolved by virtue of the court of law’s decision, liquidation shall be made by liquidators. 5. a.
178
The Board of Directors shall act as the liquidators if the resolution of the General Meeting of Shareholders or such decision as referred to in paragraph 4 does not appoint any liquidators.
ANGGARAN DASAR
b. The credit balance of liquidation account, after all Company’s debts and obligations have been settled shall be used to pay all shares of the as far as possible to the amount of the nominal value written in the shares certificate. In the case there is remaining balance of the liquidation, the remaining thereof shall be distributed by virtue of a resolution of the General Meeting of Shareholders. 6. The fees for liquidators shall be determined by the General Meeting of Shareholders or based on the decision of the Court of law. 7. The Liquidator shall notify the Minister of Law and Human Rights as well as announce the final results of the liquidation process in 2 (two) daily newspapers published in Indonesian language which circulated nationally in the territory of the Republic of Indonesia after the General Meeting of Shareholders provides release and discharge to the liquidators or after the Court of Law receives the Liquidator’s accountabilities. 8. The Articles of Association as set forth in the Deed of Establishment and its amendments thereto shall remain in force until the date of liquidation account is ratified by the General Meeting of Shareholders full release and discharge is given to liquidators. 9. In case the Company is dissolved, the Company is prohibited to perform any legal act unless it is required in discharging its assets; 10. Discharging action as referred to in article 9 shall include: a. Records and collection of Company’s assets; b. Determination of procedures for assets’ distribution;
ANGGARAN DASAR
179
c.
Payment to creditors;
d. Payment of the remaining balance of liquidations to the General Meeting of Shareholders; and e. Other actions deemed necessary for settling the assets. 11. The General Meeting of Shareholders for dissolution and liquidation shall be attended by Shareholders of Series A Dwiwarna share and resolution of General Meeting of Shareholders shall be approved by the Shareholders of Series A Dwiwarna share. 12. As of the dissolution, right behind the Company’s name shall be added with the word “under liquidation”
DOMICILE OF SHAREHOLDERS Article 27 In respect of Shareholders which are related to the Company, the Shareholders are deemed to have domicile at the address in the Shareholder Register as stated in Article 7 of this Articles of Association.
CLOSING PROVISION Article 28 1. The Law of the Limited Liability Company and other prevailing laws and regulations shall also remain in force to this Articles of Association. 2. Matters that not or not yet sufficiently set forth in this Articles of Association shall be resolved by the General Meeting of Shareholders with due observance of the prevailing laws and regulations.
180
ANGGARAN DASAR
