Corruption Prevention PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pencegahan Korupsi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pencegahan Korupsi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Corruption Prevention PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penerapan Strategi Anti-Fraud

Implementation of Anti-Fraud Strategy

Bank Mandiri telah menerapkan Strategi Anti Fraud yang diatur dalam setiap Kebijakan, Standar Prosedur Operasional, Petunjuk Teknis Operasional dan pengaturan lainnya. SAF Bank Mandiri mengacu Surat Edaran bank Indonesia No. 13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Implementasi SAF dalam setiap Kebijakan, Standar Prosedur Operasional dan Petunjuk Teknis Operasional menjadi salah satu bagian penyempurnaan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Bank. Adapun rumusan SAF adalah sebagai berikut : 1. Fungsi Pencegahan Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam rangka mengurangi potensi terjadinya fraud. 2. Fungsi Deteksi Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik 1st line of defense, 2nd line of defense maupun 3rd line of defense dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan fraud dalam kegiatan usaha bank. 3. Fungsi Investigasi, Pelaporan, & Sanksi Merupakan tanggung jawab Direktorat Internal Audit dan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam rangka penanganan fraud yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia, termasuk usulan pengenaan sanksi bagi para pelaku fraud.

Bank Mandiri has implemented an AFS set out in each Policies, Standard Operating Procedures, Technical Instructions Operating and other settings. AFS Bank Mandiri Bank Indonesia Circular reference No. 13/28 / DPNP regarding Anti Fraud Strategy Implementation for Commercial Banks. Implementation of AFS in each Policies, Standard Operating Procedures and Technical Instructions Operating become one of the refinement of the Internal Control System Policy Bank. The formulation of the AFS is as follows : 1. Prevention Function Is the responsibility of all employees of Bank (work unit) and is part of the Fraud Control System in order to reduce the potential for fraud. 2. Detection Function Is the responsibility of the entire unit, both 1st line of defense, 2nd and 3rd line of defense line of defense and is part of the Fraud Control System in order to identify and locate fraud in banking operations. 3. Functions of Investigation, Reporting, & Sanctions It is the responsibility of the Directorate of Internal Audit and Fraud sections of the Control System in the handling of fraud that occurred through the investigation and the results are reported to the President Director, BOC and Bank Indonesia, including the proposed imposition of sanctions for the perpetrators of fraud.

1



4. Fungsi Pemantauan, Evaluasi, & Tindak Lanjut 4. Function Monitoring, Evaluation, and FollowMerupakan tanggung jawab Direktorat Up Internal Audit dan merupakan bagian dari It is the responsibility of the Directorate of Sistem Pengendalian Fraud dalam rangka Internal Audit and Control System is part of the monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi monitoring of fraud in order to follow up the dan evaluasi kejadian fraud untuk results of the investigation and evaluation of memperbaiki kelemahan-kelemahan dan the incidence of fraud to correct weaknesses memperkuat Sistem Pengendalian Intern agar and strengthen the Internal Control System in dapat mencegah terulangnya kembali fraud order to prevent the reoccurrence of similar karena kelemahan yang serupa. fraud in weakness. Perbaikan program-program SAF baik Pilar I “Pencegahan”, Pilar II “Deteksi”, Pilar III “Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi” dan Pilar IV “Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak lanjut” terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi risiko ke depan seiring dengan perkembangan bisnis Bank. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan Memorandum Prosedur Pendelegasian Kewenangan dan Sanksi. Melalui implementasi MP tersebut, penanganan kasus fraud termasuk proses recovery kerugian menjadi lebih cepat, memperluas jangkauan pendeteksian kejadian serta pemantauan tindak lanjut perbaikan dari evaluasi kejadian fraud yang dilakukan oleh Internal Audit maupun Regional Business Center (RBC) di wilayah.

Repair programs SAF both Pillar I "Prevention", Pillar II "Detection", Pillar III "Investigating, Reporting and Sanctions" and Pillar IV "Monitoring, Evaluation and Follow-up" continues to anticipate potential future risks in line with business development bank. One improvement that is done is to implement the Memorandum of Procedure Delegation of Authority and sanctions. Through the implementation of the MP, the handling of cases of fraud including loss recovery process becomes faster, expand the range of event detection and follow-up monitoring of the repair fraud incident evaluation conducted by the Internal Audit Regional Business Center (RBC) in the region.

Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Application of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT)

Kegiatan pencucian uang merupakan suatu ancaman bagi perbankan, karena pada dasarnya perbankan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan khususnya pelaku tindak pidana pencucian uang. Perbankan, dalam hal ini menghadapi berbagai risiko akibat digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang, seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko

Money laundering is a threat for the banks, because basically banks can be used by the perpetrators, especially the perpetrators of money laundering. Banking, in this case facing various risks due to the use of banks as a means of money laundering, such as operational risk, legal risk, compliance risk, concentration risk, and reputation risk.

2



konsentrasi, dan risiko reputasi. Oleh karenanya, penerapan Program APU PPT menjadi suatu keharusan dan telah menjadi komitmen bagi Bank Mandiri untuk menjalankannya secara konsisten dan efektif. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan Program APU PPT di Bank Mandiri, juga telah didukung dengan pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris. Peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan sangat memengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU PPT, termasuk di perusahaan anak. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi pegawai dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi.

Therefore, application of the AML Program PPT becomes a necessity, and has become a commitment for the bank to run it consistently and effectively. In order to improve the effectiveness of APU PPT Program in Bank Mandiri, has also been supported by active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners. The role of the Board of Directors and Board of Commissioners in supervising obviously affects the attainment of organizational goals in implementing APU PPT Program, including at subsidiaries. In addition, the role of the Board of Directors and Board of Commissioners also can motivate employees and work units in encouraging a culture of compliance throughout the organization.

Pelaksanaan progam APU PPT dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU PPT yang secara struktural berada dibawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat Bank Mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Risk Management & Compliance yang membawahi fungsi kepatuhan di Bank Mandiri.

Implementation of APU PPT program conducted by the Special Working Unit (UKK) APU PPT is structurally under the Compliance Unit (SKK) Bank Mandiri Head Office and directly responsible to the Director of Risk Management & Compliance is in charge of the compliance function in the bank.

Kebijakan APU PPT

AML CFT Policy

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, penerapan program APU PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan yang paling kurang mencakup:

In accordance Indonesia Bank Regulation No. 14/27/PBI/2012 dated December 28, 2012 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Banks, the implementation of APU PPT program is part of the implementation of risk management as a whole are at least include:

1. Active Supervision Board of Directors and 1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; Board of Commissioners; 2. Kebijakan dan prosedur; 2. Policies and procedures; 3. Pengendalian internal; 3. The internal control; 4. Sistem informasi manajemen; dan

3



4. The management information system; and 5. Human resources and training

5. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

Conflict of Interest

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Oleh karenanya:

Conflict of interest is a condition in which the Board of the Bank in carrying out its duties and responsibilities have interests beyond the interests of the service, both concerning personal, family or the interests of other parties so that the Board of the Bank of the possible loss of objectivity in making decisions and policies appropriate authority has been given Bank him. Therefore:

a. Seluruh Jajaran Bank wajib menghindari a. The entire Board of the Bank shall avoid kegiatan yang dapat menimbulkan benturan activities that may pose a conflict of interest. If kepentingan. Apabila satu dan lain hal tidak one reason or another cannot be avoided, then dapat dihindari, maka yang bersangkutan the question shall report to the direct wajib melaporkannya kepada atasan langsung. supervisor. b. Seluruh Jajaran Bank dilarang memberikan b. b. The entire Board of the Bank is prohibited persetujuan dan atau meminta persetujuan from giving consent or request approval for the atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus loan, as well as preferential rates or other maupun kekhususan lainnya untuk: specificity: i. Dirinya sendiri. ii. Keluarganya. iii. Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.

i. Himself/herself. ii. Family. iii. Companies where he or his family have interests.

c. The entire Board of the Bank are prohibited c. Seluruh Jajaran Bank dilarang bekerja pada from working in another company as perusahaan lain baik sebagai Direksi, karyawan, directors, employees, consultants or konsultan atau anggota Komisaris, kecuali commissioners, unless the assignment or have apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin obtained written permission from the Bank. tertulis dari Bank. Khusus untuk anggota Dewan Exclusively for members of the Board of Komisaris dan Direksi, perangkapan jabatan Commissioners and Board of Directors, have a mengikuti ketentuan regulator mengenai GCG position to follow the provisions regarding corporate governance regulator.

4



d. Seluruh Jajaran Bank dilarang menjadi rekanan d. The entire Board of the Bank was barred from secara langsung maupun tidak langsung, baik the partner directly or indirectly, either partner rekanan untuk barang atau jasa bagi Bank. for goods or services to the Bank. e. Seluruh Jajaran Bank dilarang mengambil e. The entire Board of the Bank is prohibited from barangbarang milik Bank untuk kepentinga taking goods belonging to the Bank's own sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak interest, family or other outside interests. luar lainnya. f. Seluruh Jajaran Bank hanya diperkenankan f. The entire Board of the Bank is only allowed to melakukan transaksi sekuritas, perdagangan conduct securities transactions, foreign valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif exchange, precious metals, derivatives and dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri other goods for their own interests if there is apabila tidak terjadi benturan kepentingan, no conflict of interest, breach of insider trading pelanggaran peraturan insider trading dari rules of the Capital Market Authority, and other Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya. regulations. Pengelolaan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kekayaan Public Official’s Wealth Report (LHKPN)

Dalam rangka mendorong implementasi GCG yang semakin efektif, Bank Mandiri telah melaksanakan ketentuan mengenai kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan pada Keputusan Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemberitaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tanggal 31 Mei 2016, dan Surat Edaran No. SEO8/01/10/2016 tentang petunjuk teknis penyampaian dan pengelolaan LHKPN.

In order to further the effectiveness of its GCG implementation, Bank Mandiri complies with the mandatory provisions on LHKPN pursuant to Decree of the Head of the KPK No. KEP.07/KPK/02/2005 on Procedures for Registration, Examination and Announcement of Public Official’s Wealth Report as has been replaced by Commission Regulation No. 7 year 2016 regarding Registration Procedures, Announcements and News State Officials Wealth dated May 31, 2016, and Circular No. SEO8/01/10/2016 on the instructions LHKPN technical delivery and management.

Sebagai upaya konkret dalam mewujudkan transparansi dan upaya tindakan pencegahan tindak pidana korupsi di Bank Mandiri dan dalam rangka mengatur penyelenggaraan negara yang

As a concrete effort in achieving transparency and preventing corruption in the Bank, as well as building a country that is clean and free from corruption, collusion and nepotism, the BOC and 5

Corruption Prevention


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan BOD members, Executive Officials at 1 (one) level nepotisme maka terhadap Anggota Dewan below BOD and other Structural Officials in the Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif 1 Bank are required to submit their LHKPN. (satu) tingkat di bawah Direksi, dan Pejabat Struktural lainnya di lingkungan Bank Mandiri ditetapkan sebagai Pejabat Bank Mandiri yang wajib menyampaikan LHKPN. Ketentuan kewajiban LHKPN diatur dalam kebijakan khusus yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Perseroan dan diperbaharui setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1) Penetapan Pejabat Menyampaikan LHKPN No 1

Keputusan Direksi KEP.DIR/ 091 /2015, Tanggal 20 Maret 2015

2

KEP.DIR/ 071 /2011, Tanggal 22 Maret 2011

3

KEP.DIR/ 090 /2009, Tanggal 29 Juni 2009

yang

The provisions for LHKPN are stipulated in specific policies set forth in a BOD Decree are updated from time to time in accordance with the applicable regulations.

Wajib 1) Determining Officials required to submit the LHKPN

Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Perluasan Penetapan Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Penetapan Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

No 1

Decree KEP.DIR/091/2015, dated March 20, 2015

Subject Public Official’s Wealth Report at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2

KEP.DIR/071/2011, dated March 22, 2011

Extension of Appointing Officials Required to Submit Public Official’s Wealth Report of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

3

KEP.DIR/090/2009, dated June 29, 2009

List of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Officials Required to Submit Public Official’s Wealth Report

a. Kebijakan tersebut mengatur penetapan a. The above policies set out the obligation of Jabatan Wajib LHKPN yang bersifat ex-officio Public Officials to submit LHKPN by virtue of dimana pegawai yang jabatannya termasuk their offices (ex-officio), with such reports dalam Jabatan Wajib LHKPN berkewajiban stating the officials’ wealth before, during and untuk melaporkan harta kekayaannya baik after serving the offices. sebelum, saat menjabat maupun setelah menjabat.

6

Corruption Prevention


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

b. Penetapan Jabatan Wajib LHKPN berdasarkan b. The list of officials required to submit LHKPN is kriteria yang ditetapkan sebagaimana based on the designated criteria as stipulated peraturan perundang-undangan yang berlaku, in the prevailing legislation, including all meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris, members of the BOC and BOD, Group Direksi, Group Head /pejabat yang setara, Heads/equivalent, Regional CEO, Branch Heads Regional CEO, Kepala Cabang dan Pejabat and other Structural Officials who are required Struktural lainnya yang berdasarkan to submit the report pursuant to the BOD keputusan Direksi merupakan Pejabat Wajib Decree LHKPN 2) Penetapan Koordinator Pengelola LHKPN

2) Appointment of LHKPN Coordinator

No 1

Keputusan Direksi KEP.DIR/ 342/ 2013, Tanggal 27 Desember 2013

No 1

Decree KEP.DIR/342/2013, dated December 27, 2013

Subject Appointment of Coordinator and Application User of LHKPN at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2

KEP.DIR/ 214 /2010, Tanggal 5 Agustus 2010

2

KEP.DIR/214/2010, dated August 5, 2010

Adjustment on Appointment of Coordinator and Application User of LHKPN at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

3

KEP.DIR/ 091 /2009, Tanggal 29 Juni 2009

3

KEP.DIR/091/2009, dated June 29, 2009

Appointment of Coordinator and Application User of Officials’ LHKPN at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perihal Penetapan Koordinator Pengelolaan dan User Aplikasi Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Penyesuaian Atas Penetapan Koordinator Pengelolaan dan User Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Penetapan Koordinator Pengelolaan dan User Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

a. Koordinator pengelola bertindak dalam a. The managing coordinator determines the mengatur penetapan Jabatan Wajib LHKPN, officials required to submit LHKPN, monitors pemantauan pengisian LHKPN dan the submission of LHKPN and disseminates penyampaian formulir LHKPN serta information on LHKPN obligation. melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN. b. Melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN b. In addition, the managing coordinator should berkoordinasi dengan KPK dan menyampaikan updates LHKPN data in collaboration with the setiap perubahan jabatan di lingkungan Bank KPK and informs every change within Bank Mandiri. Mandiri. Proses penyampaian LHKPN sampai dengan akhir Submission of LHKPN until the end of 2016 was tahun periode 2016 secara terus menerus continuously monitored and evaluated, particularly dimonitor dan dievaluasi terutama terkait dengan with regard to structural positions subjected to 7

Pencegahan Korupsi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. jabatan-jabatan struktural yang telah ditetapkan sebagai wajib LHKPN sebanyak 285 pegawai yang meliputi anggota Dewan Komisaris, Direksi, SEVP dan Pejabat Struktural wajib LHKPN telah dipenuhi dengan persentase pelaporan sampai dengan 7 Oktober 2016, telah diselesaikan diterbitkan Nomor Harta Kekayaan (NHK) oleh KPK dan sebagian besar Pejabat Wajib LHKPN telah melaporkan harta kekayaannya.

Corruption Prevention PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. compulsory LHKPN submission totaling 285 personnel which consist of the management, including BOC, BOD, SEVPs and Structural Officials. Those subject to compulsory LHKPN submission have fulfilled their obligation according to the proportion of reporting submission until October 7, 2016 as indicated by the issuance of Wealth ID Number (NHK) by the KPK for those who had met their relevant obligations; and the majority of these Officials have submitted their wealth report.

Berikut Rekapitulasi Kepatuhan LHKPN PT Bank The following is the recapitulation of LHKPN Compliance at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as of Mandiri (Persero) Tbk per 7 Oktober 2016 : October 7, 2016 :

8

Corruption Prevention PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pencegahan Korupsi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Recommend Documents